Reformasi birokrasi

1. Disampaikan oleh: Sumadi, S.H, M.H, Sekretaris Daerah, Kab. Sleman
dalam Diklat Manajemen, Kepimpinan, dan Organisasi (MKO), Pemkab
Sleman, 18 September 2018
REFORMASI BIROKRASI

2. Dasar Hukum Reformasi Birokrasi
1. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025: adalah rancangan
induk arah kebijakan pelaksanaan RB nasional
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 20/2010 Tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi 2010-2014, kemudian diganti
PermenPAN RB No. 11/2015 Tentang Roadmap Reformasi
Birokrasi 2015-2019
3. PermenPAN RB No. 1/2012 Tentang Penilaian Mandiri
Reformasi Birokrasi, kemudian diganti dengan PermenPAN
RB No. 14/20124 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi
Birokrasi
4. Peraturan lain yang terkait

3. 3
Apa Reformasi Birokrasi ?
 Reformasi birokrasi :
adalah proses menataulang, perubahan, terobosan, inovasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan berpikir dan
bertindak di luar kebiasaan/rutinitas dgn upaya yang luar
biasa.
 Tujuan Reformasi birokrasi :
 Organisasi pemerintahan dpt memberikan pelayanan
publik semakin baik, lebih inovatif, program/kegiatan
lebih produktif, efektif sesuai kebutuhan masyarakat.
 Aparat birokrasi berubah menjadi lebih profesional
(bersih dari KKN, memiliki integritas, etika/budaya
kerja, kinerja tinggi, dan mampu melayani publik
secara memuaskan

4. Mengapa perlu Reformasi Birokrasi ?
1. Kepercayaan publik terhadap pemerintah
mengkhawatirkan, akibat kasus korupsi,
pelayanan publik buruk di beberapa sektor,
dsb
2. Persaingan ekonomi global semakin berat,
karena hambatan pelayanan birokrasi yang
lamban, dan kadang bertele-tele
3. Struktur Birokrasi dan tata kelola
program/kegiatan birokrasi perlu lebih
efisien

5. MANAJEMEN REFORMASI BIROKRASI
Pemerintahan belum
bersih, kurang
akuntabel dan
berkinerja rendah
Pemerintahan belum
efektif dan efisien
Pelayanan publik
belum optimal
Birokrasi yang bersih dan
akuntabel
Birokrasi yang efektif dan
efisien
Pelayanan publik yang
baik dan berkualitas
Sasaran/Hasil yg
diharapkan RB
Masalah Birokrasi Pengungkit RB
Indeks
RB
•Manajemen
Perubahan
•Penataan PerUUan
•Penguatan Organisasi
•Penguatan Tatalaksna
•Penguatan Sistem
Manajemen SDM
aparatur
•Penguatan
Pengawasan
•Penguatan
Akuntabilitas
•Peningkatan kualitas
Pelayanan Publik
8
Area
Perubahan
RB

6. • Opini BPK
• Kapabilitas APIP
• Kematangan SPIP
• Instansi yg akuntabel (SAKIP)
• Penggunaan e-procurement
Birokrasi yg bersih &
akuntabel
•Indeks RB
•Indeks profesionalitas ASN
•Indeks e-government
Birokrasi yg efektif
& efisien
• Indeks / integritas pelayanan publik
• Survei kepuasan masyarakat
• Kepatuhan UU Pelayanan Publik
Birokrasi yg
memiliki pelayanan
publik yg
berkualitas
Sasaran/Target RB Indikator

7. Area Perubahan
RB
Hasil yg diharapkan Secara
Nasional
Kegiatan yg diharapkan
K/L/Pemda
1. Manajemen
Perubahan
Meningkatnya
penerapan/internalisasi
asas, prinsip, nilai dasar,
kode etik, dan perilaku,
termasuk penguatan
budaya kinerja dan
budaya pelayanan
1. Pembentukan Tim
Reformasi Birokrasi
2. Penyusunan roadmap RB,
3. Pembinaan RB: sosialisasi,
pengembangan
• nilai integritas/mental
aparatur/revolusi mental
• budaya kerja,
• budaya melayani
• pembentukan agen
perubahan
Kegiatan Komponen Pengungkit RB

9. Tiga Nilai Utama Revolusi Mental
• jujur, dapat dipercaya,
bertanggungjawab, dan konsisten
Integritas
• produktif, inovatif, dan daya saing
Etos Kerja
•kerjasama, solidaritas, tolong
menolong, peka, komunal, dan
berorintasi kemaslahatan
Gotong
Royong

12. Budaya Pemerintahan SATRIYA
 SATRIYA:
• Sbg watak ksatria yaitu sikap memegang teguh ajaran
moral: sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh
(konsentrasi, semangat (golong gilig), percaya diri dg
rendah hati)
• Merupakan singkatan dari :
1. Selaras
2. Akal Budi Luhur-Jati diri
3. Teladan
4. Rela melayani
5. Inovatif
6. Yakin dan percaya diri
7. Ahli-profesional

13. Area Perubahan
RB
Hasil yg diharapkan Secara
Nasional
Kegiatan yg diharapkan K/L/Pemda
2. Penataan
Peraturan
PerUUan
Meningkatnya
harmonisasi perUUan
1. Evaluasi, menyempurnakan
peraturan yg tidak relevan,
harmonis
2. Perubahan peraturan/deregulasi
yang menghambat pelayanan;
3. Penguatan
Organisasi/Ke
lembagaan
Meningkatnya kinerja
aparatur (lembaga yg
tepat fungsi & ukuran)
Evaluasi dan restrukturisasi
organisasi
4. Penguatan
Tatalaksana
Meningkatnya penerapan
sistem, proses dan
prosedur kerja yang jelas,
efektif, efisien, cepat,
terukur, sederhana,
transparan, partisipatif,
dan berbasis e-
Government;
1. Penerapan e-government: SIM
terintegrasi perencanaan,
penganggaran, pelaporan;
pengadaan
2. Pelaksanaan keterbukaan
informasi publik,
3. Penerapan efisiensi, proses
bisnis, SOP
Kegiatan Komponen Pengungkit RB

14. Area
Perubahan RB
Hasil yg diharapkan Secara
Nasional
Kegiatan yg diharapkan
5. Penguatan
Pengawasan
• Menurunnya tingkat
penyimpangan oleh
aparatur
• Meningkatnya jumlah
instansi pemerintah yang
memperoleh opini WTP –
BPK
1. Pengendalian gratifikasi
2. Pelaksanaan whistleblowing system
3. Pembangunan SPIP
4. Penanganan pengaduan masyarakat
5. Pembangunan unit kerja Wilayah
Bebas Korupsi (WBK)
6. Penguatan
Manajemen
SDM
aparatur
Meningkatnya
profesionalisme aparatur,
penilaian kinerja individu,
transparansi pengelolaan
SDM, mekanisme sanksi
pelanggaran kode etik
1. Perbaikan sistem perencanaan
kebutuhan pegawai (formasi pegawai
melalui analisa jabatan dan analisa
beban kerja)
2. Sistem promosi terbuka,
3. Pemanfaatan assesment center
4. Penerapan kebijakan reward and
punishment berbasis kinerja
5. Penguatan sistem dan kualitas diklat
Kegiatan Komponen Pengungkit RB

15. Area Perubahan
RB
Hasil yg diharapkan
Secara Nasional
Kegiatan dan Hasil yg diharapkan
7. Penguatan
Akuntabilitas
Meningkatnya kualitas
penerapan sistem
akuntabilitas keuangan
dan kinerja yang
terintegrasi
1. Pengembangan teknologi informasi dalam
manajemen kinerja/SAKIP
2. Penerapan e-procurement
8. Peningkatan
kualitas
Pelayanan
publik
Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik sesuai
kebutuhan dan
harapan masyarakat;
1. Penerapan pelayanan satu pintu
atau satu atap
2. Percepatan pelayanan
3. Inovasi pelayanan public
4. Pengembangan penggunaan
teknologi informasi dalam
pelayanan
Kegiatan Komponen Pengungkit RB

16. Pelaksanaan RB di Pemkab Sleman
1. Peraturan Bupati Sleman Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman,
2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2015 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019, dan
3. “Indeks Reformasi Birokrasi’ sebagai indikator kinerja tujuan misi 1:
”Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan
kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-govt yang terintegrasi
dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat” yang ditetapkan dalam
Perda No. 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 3
Tahun 2017.
4. Surat Edaran Bupati perihal pelaksanaan RB di perangkat daerah
5. Alokasi APBD untuk kegiatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada
perangkat daerah.
Aspek Kebijakan

17. Aspek Pelaksanaan Komponen Pengungkit RB
• Manajemen Perubahan:
 Membentuk Tim RB: Pemkab dan perangkat daerah
 Menetapkan Perbup Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Sleman Tahun 2015-2019.
 Peningkatan mental aparatur (sosialisasi, diklat,
penerapan budaya pemerintahan Satriya (Perbup No 14
tahun 2018)
 Monev & pelaporan pelaksanaan RB
• Penataan Peraturan PerUUan:
 Harmoniasi perUUan: th 2017 perubahan 8 perda, 24
perbup yg tidak harmonis berdasarkan peraturan
perundang2an, keputusan MK, dan kebijakan daerah

18. • Penguatan Organisasi:
 Penataan organisasi berdsr PP 18/2016: 48 Perangkat daerah,
terdiri 21 dinas, 5 badan, 2 RSUD, 17 Kec, dan 3 lembaga lain.
 Penilaian kinerja perangkat daerah dg indikator “kinerja
administrasi” (6 unsur laporan) dan “kinerja operasional” (8 unsur
capaian)
• Penguatan Tatalaksana:
 Pengembangan E-gov: mengikuti gerakan 100 smart city,
mengikuti penilaian pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE), melaksanakan aplikasi TI : 45 buah utk proses
birokrasi (SIMRENDA, SIM Keuangan, SAKIP, SIM TEPPA, dll) , & 25
pelayanan publik
 Keterbukaan informasi: Pengelolaan Informasi Publik (Perbup No.
9 Tahun 2017), SOP pelayanan informasi publik, penetapan dan
pengukuhan PPID pembantu pada semua perangkat daerah
Kegiatan Komponen Pengungkit RB

19. Kegiatan Komponen Pengungkit RB
• Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur:
 Penerapan SIMPEG
 Promosi pegawai melalui assesmen center
 Penerapan reward dan punishment dlm pemberian TPP
• Penguatan Pengawasan:
 Pedoman pengendalian gratifikasi (perubahan Perbup dari No. 5 th
2016 menjadi No. 7.3 th 2018 disesuaiakan dg surat KPK)
 Penanganan 6 aduan masyarakat
 Pelaksanaan sistem penanganan pengaduan internal pidana korupsi
(Perbup No. 106 th 2017)
 Pembinaan 3 unit kerja WBK. Puskesmas Gamping memperoleh
Predikat WBK
 APIP mencapai level 3 DC (Dengan Catatan)

20. Kegiatan Komponen Pengungkit RB
• Penguatan Akuntabilitas :
 Laporan keuangan melalui SIM Keuangan/Siadinda
 Penyempurnaan perencanaan berorientasi hasil dlm RPJMD
 LKjIP Pemkab dipublikasikan melalui E-SAKIP, dan dikirim lewat E-Sakip
Review
 LKjIP Perangkat daerah dipublikasikan di web perangkat daerah dan
web Slemankab.go.id (E-SAKIP)
 Pengadaan melalui e-precurement (SIRUP)
• Peningkatan kualitas Pelayanan Publik :
 Pembinaan pelayanan publik: sosialisasi, pendampingan role
model pelayanan publik
 Penilaian kinerja pelayanan publik thd PD dan UPT
 Survei kepuasan masyarakat: IKM meningkat dari 79,36 menjadi
81,08 (kategori baik)
 Pengiriman 15 proposal kompetisi inovasi PP

21. Hasil Evaluasi RB Pemkab Sleman
No Komponen Penilaian Bobot
Nilai
2015 2016 2017
I Komponen Pengungkit
1 Manajemen Perubahan 5,00 2,88 3,99 3,89
2 Penataan Peraturan Perundang-Undangan 5,00 2,50 2,71 2,71
3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00 3,68 4,01 3,84
4 Penataan Tatalaksana 5,00 2,79 3,60 3,71
5 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 15,00 9,89 7,35 8,81
6 Penguatan Akuntabilitas 6,00 5,74 5,74 5,52
7 Penguatan Pengawasan 12,00 5,37 6,79 6,97
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6,00 4,03 4,76 4,59
II Komponen Hasil
1 Nilai Akuntabilitas Kinerja 14,00 10,77 10,95
2 Survei Internal Integritas Organisasi 6,00 5,15 5,15
3 Survei Eksternal Persepsi Korupsi 7,00 5,11 6,21
4 Opini BPK 3,00 3,00 3,00
5 Survei Eksternal Pelayanan Publik 10,00 6,90 7,48
Indeks Reformasi Birokrasi 61,40 (B) 68,96 (B) 72,81 (BB)

22. Moto Reformasi Birokrasi

23. MOTO PELAYANAN PUBLIK
• “Melayani dengan HATI,
• Sepenuh HATI,
• Dengan HATI-HATI,
dan
• Tidak sesuka HATI”
23