Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to PERENCANAAN PKP
Similar to PERENCANAAN PKP (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (13)
PERENCANAAN PKP
- 1. PERENCANAAN KEGAITAN PELAYANAN PUBLIK Oleh : Abu Hasan Widyaiswara Madya PPSDM Kemendagri Regional Bandung
- 2. AGENDA PKP Agenda Kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara Agenda Kepemimpinan Pelayanan Agenda Pengendalian Pekerjaan Agenda Aktualisasi Kepemimpinan 1. Etika dan Integritan Kepemimpinan Pancasila; 2. Bela Negara 1. Diagnosis Kebutuhan Organisasi; 2. Berpikir Kreatif dalam Pelayanan; 3. Membangun Tim Efektif; 4. Kepemimpinan dalam Pelaksanaan Pekerjaan 1. Teknik komunikasi publik; 2. Perencanaan Kegiatan Pelayanan Publik; 3. Penyusunan RKA Pelayanan Publik; 4. Pelayanan public digital; 5. Manajemen mutu; 6. Manajemen pengawasan; 7. Pengendalian pelaksanaan kegiatan 1. Studi lapangan kinerja organisasi; 2. Aksi perubahan kinerja organisasi.
- 3. DESKRIPSI SINGKAT Mata diklat ini membekali peserta dengan kemampuan merencanakan kegiatan pelayanan publik melalui penyusunan dan pengorganisasian tahapan kegiatan pelayanan publik berdasarkan hasil identifikasi unsur- unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
- 4. HASIL BELAJAR • Setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan ini peserta diharapkan mampu merencanakan kegiatan pelayanan publik, mengidentifikasi unsur-unsur yang terlibat, dan penetapan tim pelaksanaan kegiatan
- 5. INDIKATOR KEBERHASILAN 1 2 3 4 Menjelaskan eksistensi pemerintahan dalam kesejahteraan masyarakat Menjelaskan peran pemerintah daerah otonom dalam pelayanan publik Menjelaskan pemetaan, peran, dan strategi dalam dokumen perencanaan Menjelaksan keterkaitan kegiatan terpilih terhadap program dan sasaran organisasi
- 6. PENDAHULUAN
- 8. SISTEM MENUJU NEGARA SEJAHTERA
- 9. BENTUK NEGARA KESATUAN DAN FEDERASI Negara Unitaris Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Negara Federal Negara Federasi Negara Bagian Negara Bagian
- 10. Mengapa Indonesia Memilih Model Negara Kesatuan ?
- 11. Fakta Kaya Vs Miskin No. Daerah Otonom PDB 1 Kota Bontang 368,05 2 Kabupaten Mimika 295 3 Jakarta Pusat 224,41 4 Kota Kediri 202,33 5 Kabupaten Siak 156,35 6 Sumbawa Barat 128 7 Aceh Utara 114 No. Daerah Otonom Miskin % 1 Papua Barat 36,80 2 Papua 34,88 3 Maluku 27,74 4 Sulawesi Barat 23,19 5 NTT 23,03 6 NTB 21,55 7 Aceh 20,98 • Daerah Terkaya • Daerah Termiskin
- 12. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PEMERINTAH NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/ KOTA DESA
- 13. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH NASIONAL (Alinea IV Pembukaan UUD 1945) Mengatur dan Mengurus BANGSA INDONESIA Kesejahteraan Mencerdaskan Melindungi Ketertiban Dunia
- 14. Pemerintah Nasional Indonesia (Konsekuensi Pasal Pasal 1 UUD 1945) Membentuk Membentuk Kabupaten Kota Desa Desa Desa Provinsi Mengakui
- 15. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom Penyerahan Urusan Pemerintahan Desentralisasi Mengatur dan Mengurus Daerah Otonom
- 16. Model Desentralisasi (Pasal 18 UUD 1945) Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Otonom yang bersifat Umum Desentralisasi Simetris Daerah Otonom bersifat Khusus dan Istimewa Desentralisasi Asimetris
- 17. Provinsi Dengan Otonomi Khusus NO PROVINSI DASAR HUKUM KEKHUSUSAN 1 PAPUA Uu No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Majelis Rakyat Papua (MRP) 2 DIY UU No.13 Tahun 2012, tentang Keistimewaan DIY Sejarah, Kerajaan 3 DKI Jakarta UU No. 29 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan DKI Jakarta Ibukota Negara 4 ACEH Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh Penerapan Syariat
- 18. ELEMEN DASAR DAERAH OTONOM DAERAH OTONOM Urusan Pemerintahan Kelembagaan Personil Keuangan Daerah Perwakilan Daerah Pelayanan Publik Pengawasan
- 19. Makna Otonomi • Mempercepat terwujudnya kesejahteraan (Pelayanan, Pemberdayaan, dan Peran sera Masyarakat); • Meningkatkan Daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam Sistem NKRI; • Dalam NKRI kedaulatan ada pada Pemerintahan Nasional; • Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional, yang membedakan adalah tingkat KREATIVITAS DAN INOVASI daerah dalam memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya yang dimiliki; • Pencapaian tujuan nasional secara sinergis. Created by Abu Hasan BPSDM Kemendagri 19
- 20. URUSAN PEMERINTAHAN • Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat, ABSOLUT dan Urusan Pemerintahan KONKUREN; • Urusan Pemerintahan Konkuren, terdiri atas wajib dan pilihan, yang dalam pelaksanaannya dibagi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota; • Urusan pemerintahan yang bersifat wajib terdiri atas urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar (ditentukan dengan SPM) dan yang tidak terkai dengan pelayanan dasar; • Disamping kedua urusan pemerintahan tsb, terdapat urusan PEMERINTAHAN UMUM, yang menjadi kewenngan Presiden, yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Gubernur selaku Kepala Pemerintahan Provinsi dan Bupati/Walikota selalu Kepala Pemerintahan Kabupaten/Kota. Created by Abu Hasan BPSDM Kemendagri 20
- 21. Alur Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 32 Bidang Urusan 194 Sub Bidang Urusan SKPD Kab/Kota
- 22. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Kepala Daerah Lini Teknis Lini Kewilayahan Staf Aux Staf Umum
- 23. SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Terintegrasi dan Selaras Dengan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Keuangan Sistem Pelaporan Kinerja Sistem Penganggaran Sistem Perencanaan
- 24. KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN IKU VISI MISI TUJUAN SASARAN IKU
- 25. CASCADING PENYUSUNAN VISI – IKU KECAMATAN Visi Kabupaten/Kota yang Cerdas, Kreatif, Sejahtera Misi 1. Meningkatkan kapasitas tata pemerintahan yang baik 2. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan Kab/Kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman Tujuan Kabupaten/Kota Instansi 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel 1. Mewujudkan penyelenggaraan pem-an yang akuntabel di kec. 2. Mewujudkan kab/Kota yang tertib dan aman 2. Mewujudkan Kecamatan X yang tertib dan aman; Sasaran Kabupaten/Kota Instansi INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah 1. Meningkatnya akuntabilitas, layanan public dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan 2. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat yang didukung kohesi social 2. Terwujudnya ketertiban, ketentaman masyarakat yang didukung kohesi
- 26. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN SASARAN STRATEGIS 1. Nilai AKIP; 2. Prosentase Peningkatan Masyarakat dalam Pembangunan; 3. Prosentase Kepuasan Msy dalam Pelayanan Publik Meningkatnya akuntabilitas, layanan public dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Terwujudnya ketertiban, ketentaman masyarakat yang didukung kohesi social yang kuat INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM 1. Program penunjang urusan Pemda Kab/ Kota; 2. Program Pemberdayaan Masyrakt Desa/Kel; 3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Prosentase Peningkatan Wilayah yang tertib Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 27. POHON KINERJA TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN Mewujudkan penyelenggaraan pem-an yang akuntabel di kec. Meningkatnya akuntabilitas, layanan public dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Program penunjang urusan Pemda Kab/ Kota; Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi OPD Administrasi Keuangan OPD Administrasi Kepegawaian OPD Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan jasa penunjang Urusan Pem-an Daerah Pemeliharaan BMD penunjang Urusan Pem-an Daerah Program Pemberdayaan Masyarakt Desa/Kel; Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pemberdayaan lembaga kemsyarakatan tk Kecamatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Pelaksanaan Urusan pemerintahan delegatif Koordinasi sarana prasarana pelayanan umum Mewujudkan Kecamatan X yang tertib dan aman; Terwujudnya tibtrammas yang didukung kohesi social yang kuat Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.