FGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang
•
1 like•885 views
Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang membahas visi dan misi, potensi investasi, arah kebijakan, dan strategi untuk meningkatkan investasi guna mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat."
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to FGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang
Similar to FGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang (20)
More from Shahril Budiman Png
More from Shahril Budiman Png (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (7)
FGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang
- 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang NASKAH AKADEMIS
- 2. PENDAHULUAN Latar Belakang – Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal • Tujuan penyelenggaraan penanaman modal di daerah selain regulasi yang mengatur tentang penanaman modal juga dapat tercapai melalui: • Mengatasi faktor penghambat iklim penanaman modal. • Perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah dan Daerah. • Penciptaan birokrasi yang efisien. • Kepastian hukum di bidang penanaman modal. • Biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi. • Iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. • RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal. • Rencana Umum Penanaman Modal pada dasarnya disusun oleh PEMDA sejak tahun 2014, 2 tahun setelah PERPRES 16/2012 tentang RUPM & PERKA BKPM 9/2012. • Hingga April 2019, Baru 23 Kota, 94 Kabupaten dan 25 Provinsi termasuk Provinsi KEPRI telah menyusun RUPMP/K. Fast Fact
- 3. PENDAHULUAN Latar Belakang – Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Visi Daerah yaitu Tanjungpinang Sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani 1. Meningkatkan kulitas sumber daya manusia yang agamis, berbudaya, berwawasan kebangsaan, dan berdaya saing global. 2. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif. 3. Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi, dan kebhinnekaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan. 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegrasi dan kompeten. 5. Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan iklim investasi dan usaha kondusif yang berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan • Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 telah menentukan bahwa perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. • Roda perekonomian perkotaan digerakkan oleh sektor riil salah satunya adalah investasi sebagai indikator ekonomi makro • Kegiatan Penanaman Modal oleh para penanam modal (Investor) dapat mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja lokal, mendorong tumbuh kembangnya sektor pendukung investasi, kesejahteraan masyarakat dan dampak terhadap capaian pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang. • Perluasan Dunia Usaha sekaligus menangkap peluang masa depan investasi berorientasi “digital economy” • Pemetaan Potensi Investasi di Kota Tanjungpinang Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan RUPM Provinsi dan RUPM Kabupaten/Kota
- 4. Malaysia - KL Singapore-MB UEA - Dubai UEA – Abu Dhabi TRANSFORMASI KOTA ”Globalisasi menyiratkan sebuah perkembangan menuju interdependensi sistemik berskala dunia... Agresivitas pendekatan yang berorientasi investasi, subsidi dan pemasaran di tingkat global dapat menciptakan persaingan antar kota...” Aruman, E: 2018
- 5. Sumber: Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah: 2016 Survei Tata Kelola Ekonomi Daerah di 32 Ibukota Provinsi
- 6. Landasan Hukum Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal "Alasan nomor satu (hambatan investasi) ya regulasi. Kebanyakan aturan, kebanyakan perizinan yang masih berbelit-belit”. (Presiden RI – Ir. H. Joko Widodo) 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah. 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal; 9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal; 10.Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha; 11.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota; 12.Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah; 13.Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025; 14.Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034; 15.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kecamatan Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Timur dan Bukit Bestari Tahun 2018-2038; 16.Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023. “Prinsip utama regulasi harus memberikan kepastian hukum. Saat dieksekusi juga tidak memerlukan proses panjang”
- 7. Maksud dan Tujuan Dokumen RUPM menjadi pedoman didalam pembangunan bidang penanaman modal bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang • Tujuan dari kegiatan ini untuk menyiapkan suatu dokumen perencanaan yakni berupa Rencana Umum Penanaman Modal di Kota Tanjungpinang sebagai dasar pedoman, arah kebijakan dan kerangka acuan pengembangan penanaman modal atau investasi di Kota Tanjungpinang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah. • Tujuan kegiatan ini pada esensinya untuk menghasilkan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal, sebagai suatu wujud rill keberadaan acuan dasar bagi pemerintah daerah Kota Tanjungpinang dalam kewenangan penanaman modal.
- 8. Tujuan Kegiatan 1. Mengetahui Kondisi Umum, Potensi dan Perkembangan Penanaman Modal di Kota Tanjungpinang 2. Menentukan Visi dan Misi RUPM 3. Mengetahui Arah Kebijakan Penanaman Modal 4. Memetakan Kekuatan, Kelemahan, Ancaman dan Peluang dalam pembangunan dibidang Penanaman Modal 5. Memberikan usulan kebijakan dan strategi yang sebaiknya diambil dalam pembangunan dibidang penanaman modal 6. Menjelaskan kontribusi manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dari pembangunan penanaman modal di Kota Tanjungpinang.
- 9. 1. Terinvestarisasikannya kebijakan sektoral yang berkaitan dengan penanaman modal di Kota Tanjungpinang. 2. Tersedianya informasi kondisi penanaman modal dalam kedepan, kondisi existing penanaman modal dan perkiraan pertumbuhan penanaman modal ke depan. 3. Tersedianya arah strategis yang berfokus pada penyusunan prioritas kebijakan pembangunan dan penyebaran peran masing-masing stakeholder dalam implementasi pengembangan penanaman modal di Kota Tanjungpinang. 4. Diterapkan investasi utama atau unggulan sesuai dengan potensi, sumber daya alam dan kondisi geografis Kota Tanjungpinang. SASARAN Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal 5. Tersedianya indikasi program-program penanaman modal yang searah dan terencana untuk mendukung upaya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungpinang. 6. Diterapkannya pelaksanaan pengembangan investasi yang disesuai langkah-langkah implementasi dan penyebaran peran oleh stakeholder dalam pelaksanaan pengembangan investasi. 7. Tersedianya bahan yang dapat digunakan guna menyusun naskah akademik dalam rangka penyusunan draf Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).
- 10. Metode Pelaksanaan Wilayah Studi didalam pembuatan Rencana Umum Penananaman Modal Kota Tanjungpinang terdiri atas lingkup wilayah administrasi Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. 1. Melakukan riset/review terhadap berbagai rencana eksisiting investasi sektoral yang telah ada investasi teknis dan kebijakan pembangunan Kota Tanjungpinang lainnya.Kebijakan strategis dan sektoral di Kota Tanjungpinang harus menjadi bagian dan Rencanan Umum Penanaman Modal (RUPM). 2. Melakukan identifikasi sub-sektor potensial/komoditas yang dapat menjadi unggulan dalam pengembangan investasi di Kota Tanjungpinang. 3. Menginvestasikan potensi investasi yang meliputi kekuatan/ keunggulan, kelemahan serta hambatan yang dihadapi, sehingga dapat mengalisa dan merencanakan pengembangan kawasan ekosistem seperti kawasan perdagangan dan jasa, industry, pariwisata, dan lain-lain sesuai dengan RT/RW Kota Tanjungpinang. 4. Melakukan identifikasi terhadap peluang pengembangan sektor-sektor strategis dan potensial yang selanjutnya di identifikasi kebutuhan improfisasi investasinya sehingga memperoleh nilai tambah terhadap ketersediaan sumber daya yang potensial yang ada di Kota Tanjungpinang. 5. Menganalisa investasi unggulan sesuai dengan potensi, letak geografis dan sumber daya di Kota Tanjungpinang.
- 11. Output/ Keluaran • Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya Naskah Akademis Rencana Umum Penanaman Modal Pemerintah Kota Tanjungpinang ; • Rancangan Peraturan Walikota Kota Tanjungpinang tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan; • Naskah Rencana Umum Penanaman Modal Pemerintah Kota Tanjungpinang • Peta Panduan Roadmap Impelemntasi RUMP Kota Tanjungpinang • Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan yang Cepat Menghasilkan NASKAH AKADEMIS
- 12. RumusanNaskahAkademik RUPMKotaTanjungpinang 1 2 3 4 5 6 Rancangan kebijakan dan strategi sebagai rencana multikolaboratif sektoral pemerintah pada tingkat lokal-regional- nasional BAB VI KEBIJAKAN DAN STRATEGI Gambaran tentang operasional kebijakan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan 7 (Tujuh) arah RUPM BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KOTA TANJUNGPINANG Bagian ini berisikan tentang potensi dan realitas penanaman modal , kontribusi penanaman modal bagi pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, kondisi kelembagaan DPMPTSP serta isu strategis penanaman modal BAB II POTENSI DAN REALITAS Memuat tentang latar belakang dengan substansi dasar hokum, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup, masukan dan keluaran serta sistematika penyusunan dokumen RUPM BAB I PENDAHULUAN Pada bagian ini disusun visi dari penanaman modal beserta dengan misinya BAB III VISI MISI RUPM KOTA TANJUNGPINANG Analisa SWOT terkait dengan proses trasnformasi potensi, manfaat ekonomi, sosial dan lingungan sumber daya menjadi barang da jasa dalam penciptaan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dibuar sintesa hasil BAB V INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN DAN PELUANG 7 8 Kesimpulan dan rekomendasi BAB VIII PENUTUP Muatan tentang target penyelenggaraan penanaman modal di Kota Tanjungpinang 2019-2025 BAB VII KONTRIBUSI MANFAAT EKONOMI, SOSIAL DAN LINGKUNGAN BIDANG PENANAMAN MODAL PADA PEMBANGUNAN
- 13. RumusanNaskah RUPMKotaTanjungpinang 1 2 3 4 5 6 BAB VI PELAKSANAAN BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KOTA TANJUNGPINANG BAB II POTENSI DAN REALITAS BAB I PENDAHULUAN BAB III VISI MISI RUPM KOTA TANJUNGPINANG BAB V PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPM KOTA TANJUNGPINANG
- 14. Quick Findings: Investasi Indonesia
- 15. Tren Investasi: Proyeksi Pemerintah
- 16. Potensi dan Realitas Penanaman Modal di Kota Tanjungpinang
- 17. Daya tarik Indonesia tidak akan dapat berubah apabila tidak ada kerja sama antara pusat dan daerah dalam membangun iklim investasi yang baik. Pemerintah daerah juga dapat menciptakan simplifikasi, efisiensi, kebijakan yang bisa menarik modal untuk bisa ditanamkan di daerah dan menciptakan kesempatan kerja. Sri Mulyani – Menteri Keuangan RI Kelembagaan Kepastian Hukum Aparatur dan Pelayanan Kebijakan Daerah Kepemimpina n Lokal Keamanan, Politik, Sosial Budaya Keamanan Politik Budaya Ekonomi Daerah Potensi Ekonomi Struktur Ekonomi Tenaga Kerja Ketersediaan Tenaga Kerja Kualitas Tenaga Kerja Biaya Tenaga Kerja Infrastruktur Ketersediaan Infrastruktur Fisik Kualitas Infrastruktur Fisik SUMBER DAYA MANUSIA SUMBER DAYA BUATAN INDIKATOR MAKRO SUMBER DAYA INVESTASI SUMBER DAYA ALAM DIMENSI DAYA TARIK INVESTASI DI DAERAH SUMBER DAYA INVESTASI SECARA MAKRO
- 18. - #Kepadatan Penduduk Tahun 2017 1.373 jiwa / Km2 #4 (Empat) Kecamatan Kec.Tanjungpinang Kota Kec.Tanjungpinang Barat Kec. Bukit Bestari Kec.Tanjungpinang Timur #18 Kelurahan #Demografi 207.057 jiwa 102.395 - Perempuan 104.662 - Laki-Laki #LuasWilayah 239,5 Km2 131,54 km2 daratan 107,96 km2 lautan
- 19. No Variabel Skor 1 Perizinan 74.84 2 Biaya Transaksi 61.68 3 Akses Lahan 90.10 4 Interaksi Pemda dengann Pelaku Usaha 23.98 5 Program Pengembangan Usaha Swasta 60.00 6 Kapasitas dan Integritas 61.15 7 Infrastruktur 67.73 8 Keamanan dan Resolusi Konflik 99.96 9 Ketenagakerjaan 51.57 10 Peraturan Daerah 31.86 Indeks Total 60.18 Ranking TKED Kota Tanjungpinang / Nasional 21 / 32 Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah Tahun 2016 di Kota Tanjungpinang berdasarkan Survei Pemeringkatan 32 Ibukota Provinsi di Indonesia Sumber: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2017
- 20. - KONDISI EKONOMI MAKRO KOTA TANJUNGPINANG No Tahun PDRB ADHK Pertumbuhan 1 2010 9.141.659.10 na 2 2011 9.784.368.20 7.03 3 2012 10.479.811.90 7.11 4 2013 11.294.826.30 7.78 5 2014 11.891.255.80 5.28 6 2015 12.567.987.00 5.69 7 2016 13.206.450.60 5.08 8 2017 13.551.713.35 2.64 PDRB ADHK Kota Tanjungpinang No Tahun Tingkat Inflasi (%) 1 2010 3.32 2 2011 3.32 3 2012 3.92 4 2013 10.09 5 2014 7.49 6 2015 2.46 7 2016 3.06 8 2017 3.37 INFLASI Kota Tanjungpinang 5.56 5.02 4.79 5.02 5.19 7.21 6.6 6.01 5.03 2.01 7.78 5.28 5.69 5.08 2.64 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2013 2014 2015 2016 2017 Nasional Kepulauan Riau Tanjungpinang Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional – Provinsi Kepri - Kota Tanjungpinang
- 21. KAWASAN PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (kawasan pusat kota lama dan sekitarnya) • Kelurahan Tanjungpinang Kota • Kelurahan Tanjung Ayun Sakti • Kelurahan Tanjungpinang Barat • Kelurahan Tanjungpinang Timur • Kelurahan Kampung Baru • Kelurahan Bukit Cermin • Kelurahan Kemboja • Kelurahan Tanjung Unggat • Kelurahan Kampung Bulang • Kelurahan Melayu Kota Piring • Kelurahan Sungai Jang. KAWASAN PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (kawasan bagian utara dan timur kota) • Kelurahan Senggarang • Kelurahan Kampung Bugis • Kelurahan Sungai Jang • Kelurahan Air Raja • Kelurahan Pinang Kencana • Kelurahan Dompak • Kelurahan Batu Sembilan. KAWASAN PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (kawasan sebelah barat dan selatan kota) • Pulau Penyengat • Pulau Dompak • Pulau-pulau kecil (Pulau Los, Pulau Terkulai, Pulau Basing, Pulau Sekatap, Pulau Bayan dan Kawasan Dompak Seberang). INPUT (Supply Agen) •Tanah •Keuangan •Infrastruktur •Tenaga Kerja •Material PRODUKSI •Pengembang •Pembangun •Pemilik Tanah •Pemilih Rumah PERMINTAAN •Penyewa •Pemilik Rumah •Pendapatan •Populasi HARGA HARGA Skema Diagram Housing Market Sumber: Stephen Malpezzi dalam Nurmandi A (2014) – Manajemen Perkotaan POTENSI PENANAMAN MODAL BERBASIS KAWASAN | PERUMAHAN/PEMUKIMAN
- 22. •Industri otomotif •Industri elektronik •Industri konveksi •Industri makanan KAWASAN INDUSTRI AIR RAJA •Industri pengolahan hasil laut •Industri perkapalan KAWASAN INDUSTRI DOMPAK DARAT PUSAT KOTA LAMA KAWASAN SENGGARANG KAWASAN BINTAN CENTER SUB PUSAT KOTA BATU SEMBILAN SEBAGIAN KECAMATAN BUKIT BESTARI SEBAGIAN KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT SEBAGIAN KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR SEBAGIAN KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA. • Untuk menunjang kawasan diatas dilakukan pengembangan kawasan pergudangan di Kota Tanjungpinang seluas lebih kurang 863 ha yang diarahkan secara terpadu dengan Kawasan Pelabuhan Tanjung Moco dan kawasan industri di Kawasan Dompak Darat. • Industri kelautan direncanakan pada kawasan industri Dompak Darat yang ditunjang oleh Pelabuhan Perikanan Tanjung Batu Sawah sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). POTENSI PENANAMAN MODAL BERBASIS KAWASAN | INDUSTRI – PERDAGANGAN & JASA - PERKANTORAN - FTZ PERUNTUKAN KAWASAN INDUSTRI PERUNTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN & JASA PERUNTUKAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS / FTZ Pengembang bisnis pergudangan melihat saat ini banyak perusahaan yang masuk ke dalam bisnis tersebut seiring dengan berkembangnya logistik daring, Ekspansi bisnis logistik yang langsung melakukan pendistribusian kepada konsumen sehingga hal itu dapat menekan biaya dan membantu pendistribusian yang lebih cepat. (bisnis.com:2019). Kawasan industri di Indonesia menjadi lahan investasi yang menarik karena dari sisi infrastruktur sudah bagus sehingga mempermudah aliran logistik di kawasan industri yang ada. (Head of Research Jone Lang LaSalle – James Lee, 2019)
- 23. 1 2 3 4 1) Pulau Penyengat 2) Kawasan Sungai Carang Hulu Riau (Kota Rebah dan Kota Piring) 3) Pulau Bayan 4) Klenteng Senggarang 5) Pulau Basing 6) Komplek Makam Sultan/ Yang Dipertuan Muda 7) Taman Budaya 1) Pantai Barat Tanjungpinang 2) Kawasan Kota Lama 3) Pesisir Dompak Lama 4) Kawasan Senggarang 1) Pulau Terkulai 2) Pulau Sekatap 3) Pulau Los 4) Pantai Kelam Pagi 5) Tanjung Siambang KAWASAN WISATA BAHARI KAWASAN WISATA BUDAYA/SEJARA H/RELIGI KAWASAN EKOWISATA KAWASAN WISATA BELANJA DAN KULINER 1) Sungai Dompak 2) Sungai Terusan 3) Sungai Carang 4) Sungai Gesek 5) Bukit Kucing 6) Bukit Manuk POTENSI PENANAMAN MODAL BERBASIS KAWASAN | PARIWISATA - PERTAMBANGAN • Kawasan pertambangan merupakan kawasan yang diperuntukan bagi pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan. • Kawasan yang memiliki potensi pertambangan berada di seluruh Kota Tanjungpinang. Dokumen RIPPARDA (2015) memberikan penegasan daya tarik wisata Tanjungpinang terdiri atas 29% wisata alam, 36% wisata budaya, 35% wisata buatan
- 24. KELURAHAN DOMPAK 1 2 3 4 5 KELURAHAN KAMPUNG BUGIS KELURAHAN SENGGARANG KELURAHAN PINANG KENCANA KELURAHAN BATU SEMBILAN POTENSI PENANAMAN MODAL BERBASIS KAWASAN | PERTANIAN • Pemanfaatan Lahan diBidang Pertanian sasarannya dapat pada sektor pengolahan hal ini didukung dengan adanya Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau-Kementrian Pertanian. • Potensi Lahan di Kota Tanjungpinang dapat dimanfaatkan melalui Tanaman Pangan, Tanaman Buah, Sayur-Sayuran, Tanaman Hias hingga Tanaman Biofarmaka. • Pemetaan dan pemanfaatan teknologi lebih lanjut terhadap eksisting lahan pertanian dan perkebunan dapat menunjang dari optimalisasi potensi pangan lokal
- 25. KAWASAN PERIKANAN 1) Kawasan perikanan budidaya air laut diarahkan di Kelurahan Kampung Bugis dan Kelurahan Dompak 2) Kawasan perikanan budidaya air tawar diarahkan di Kecamatan Tanjungpinang Timur. 3) Kawasan perikanan budidaya air payau di arahkan ke Kecamatan Bukit Bestari dan Kecamatan Tanjungpinang Kota. Kawasan Perikanan Budidaya 1)Kecamatan Tanjungpinang Timur. 2)Kecamatan Tanjungpinang Kota. 3)Kecamatan Bukit Bestari. Kawasan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Jalur penangkapan untuk wilayah laut 0-12 mil masuk ke dalam kewenangan Provinsi dan diatas 12 mil masuk ke dalam kewenangan pusat. Kawasan Perikanan Tangkap Pelabuhan perikanan sebagai rencana untuk pangkalan pendaratan ikan berada di PPI Tanjung Batu Sawah Pelabuhan Perikanan 25 POTENSI PENANAMAN MODAL BERBASIS KAWASAN | PERIKANAN
- 26. PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KOTA TANJUNGPINANG Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan PerPerizinanan dan Non Perizinanan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sektor Pertanian • 12 Perizinan • 6 Non Perizinan Sektor Perindustrian • 2 Perizinan • 1 Non Perizinan Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan • 4 Perizinan • 2 Non Perizinan Sektor Perdagangan • 6 Perizinan • 2 Non Perizinan Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • 7 Perizinan • 1 Non Perizinan Sektor Kesehatan • 40 Perizinan • 7 Non Perizinan Sektor Perhubungan • 3 Perizinan • 1 Non Perizinan Sektor Ketenaga Kerjaan • 2 Perizinan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan • 4 Perizinan Sektor Penanaman Modal • 5 Perizinan Sektor Pariwisata • 12 Non Perizinan
- 27. Realitas Penanaman Modal di Kota Tanjungpinang
- 28. KONDISI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI KOTA TANJUNGPINANG 2014-2018 • Sektor Tersier sebagai penyumbang tertinggi penanaman modal asing di Kota Tanjungpinang tercatat Rp. 236 Milyar Rupiah 2015 dan 39 M 2018 • Sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran menjadi sasaran investasi PMA dan jasa lainnya, • Sektor Sekunder melalui Industri Makanan mencatat perkembangan pada tahun 2016-2017 dengan berturut- turut nilai investasi 15 M dan 13 M • Keminatan terhadap sektor Primer dalam 5 tahun terakhir masih belum menjadi ketertarikan ivestasi asing di Kota Tanjungpinang 2014 2015 2016 2017 2018 1. Tanaman Pangan & Perkebunan/Food Crops & Plantation Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 2. Peternakan/Livestock Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 3. Kehutanan/Forestry Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 4. Perikanan/Fishery Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 5. Pertambangan/Mining Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Jumlah Nilai Investasi Sektor Primer Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 2014 2015 2016 2017 2018 Rp0 Rp0 Rp15,000,000,000 Rp13,625,000,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp15,000,000,000 Rp13,625,000,000 Rp0 2014 2015 2016 2017 2018 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp236,313,000,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp39,550,342,500 Rp0 Rp236,313,000,000 Rp0 Rp0 Rp39,550,342,500 Tahun Tahun Tahun No Sektor Usaha Sektor UsahaNo Sektor UsahaNo 7. Jasa Lainnya/Other Services Jumlah Nilai Investasi Sektor Sekunder Jumlah Nilai Investasi Sektor Tersier 1. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas & Water Supply 2. Konstruksi/Construction 3. Perdagangan & Reparasi/Trade & Repair 4. Hotel & Restoran/Hotel & Restaurant 5. Transportasi, Gudang & Komunikasi/Transport, Storage & Communication 6. Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran/Real Estate, Ind. Estate & Office Area 8. Ind. Mineral Non Logam/Non Metallic Mineral Industry 9. Ind. Logam, Mesin & Elektronik/Metal, Machinery & Electronic Industry 10. Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik & Jam/Medical Preci. & Optical Instru, Watches & Clock Industry 11. Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain/Motor Vehicles & Other Transport Equip. Industry 12. Industri Lainnya/Other Industry 2. Industri Tekstil/Textile Industry 3. Ind. Barang dari Kulit & Alas Kaki/Leather Goods & Footwear Industry 4. Industri Kayu/Wood Industry 5. Ind. Kertas dan Percetakan/Paper and Printing Industry 6. Ind. Kimia dan Farmasi/Chemical and Pharmaceutical Industry 7. Ind. Karet dan Plastik/Rubber and Plastic Industry 1. Industri Makanan/Food Industry
- 29. 2014 2015 2016 2017 2018 1. Tanaman Pangan & Perkebunan/Food Crops & Plantation Rp0 Rp14,400,000,000 Rp0 Rp0 Rp1,592,050,455 2. Peternakan/Livestock Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 3. Kehutanan/Forestry Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 4. Perikanan/Fishery Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp3,545,770,000 5. Pertambangan/Mining Rp5,000,000,000 Rp2,000,000,000 Rp32,000,000,000 Rp0 Rp10,507,038,000 Jumlah Nilai Investasi Sektor Primer Rp5,000,000,000 Rp16,400,000,000 Rp32,000,000,000 Rp0 Rp15,644,858,455 2014 2015 2016 2017 2018 1. Industri Makanan/Food Industry Rp0 Rp6,000,000,000 Rp30,000,000,000 Rp2,325,000,000 Rp26,306,590,466 2. Industri Tekstil/Textile Industry Rp0 Rp3,500,000,000 Rp0 Rp0 Rp0 3. Ind. Barang dari Kulit & Alas Kaki/Leather Goods & Footwear Industry Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 4. Industri Kayu/Wood Industry Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 5. Ind. Kertas dan Percetakan/Paper and Printing Industry Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 6. Ind. Kimia dan Farmasi/Chemical and Pharmaceutical Industry Rp0 Rp2,000,000,000 Rp0 Rp0 Rp0 7. Ind. Karet dan Plastik/Rubber and Plastic Industry Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 8. Ind. Mineral Non Logam/Non Metallic Mineral Industry Rp1,800,000,000 Rp0 Rp0 Rp4,000,000,000 Rp0 9. Ind. Logam, Mesin & Elektronik/Metal, Machinery & Electronic Industry Rp0 Rp0 Rp1,000,000,000 Rp0 Rp0 10. Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik & Jam/Medical Preci. & Optical Instru, Watches & Clock IndustryRp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 11. Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain/Motor Vehicles & Other Transport Equip. IndustryRp1,750,000,000 Rp3,000,000,000 Rp2,200,000,000 Rp1,200,000,000 Rp2,270,000,000 12. Industri Lainnya/Other Industry Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Jumlah Nilai Investasi Sektor Sekunder Rp3,550,000,000 Rp14,500,000,000 Rp33,200,000,000 Rp7,525,000,000 Rp28,576,590,466 2014 2015 2016 2017 2018 1. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas & Water Supply Rp0 Rp0 Rp1,000,000,000 Rp0 Rp0 2. Konstruksi/Construction Rp13,000,000,000 Rp14,107,898,316 Rp6,000,000,000 Rp58,853,022,350 Rp23,960,813,000 3. Perdagangan & Reparasi/Trade & Repair Rp157,598,068,631 Rp250,401,244,686 Rp278,568,253,305 Rp221,727,944,806 Rp177,771,381,168 4. Hotel & Restoran/Hotel & Restaurant Rp7,500,000,000 Rp17,160,000,000 Rp20,795,000,000 Rp15,584,000,000 Rp685,347,000 5. Transportasi, Gudang & Komunikasi/Transport, Storage & Communication Rp1,000,000,000 Rp14,800,000,000 Rp11,600,000,000 Rp5,800,000,000 Rp92,333,272,000 6. Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran/Real Estate, Ind. Estate & Office Area Rp1,000,000,000 Rp800,000,000 Rp0 Rp0 Rp188,365,840,000 7. Jasa Lainnya/Other Services Rp7,350,000,000 Rp71,700,000,000 Rp61,733,000,000 Rp9,200,000,000 Rp43,368,480,913 Jumlah Nilai Investasi Sektor Tersier Rp187,448,068,631 Rp368,969,143,002 Rp379,696,253,305 Rp311,164,967,156 Rp526,485,134,081 Sektor Usaha TAHUN Sektor Usaha TAHUN Sektor Usaha TAHUN KONDISI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DI KOTA TANJUNGPINANG 2014-2018 No Tahun Nilai Investasi 1 2014 Rp 195,998,068,631.00 2 2015 Rp 399,869,143,002.00 3 2016 Rp 444,896,253,305.00 4 2017 Rp 318,689,967,156.00 5 2018 Rp 570,706,583,002.00
- 30. - VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA TANJUNGPINANG
- 31. Meningkatkan promosi yang berdaya saing dan kerjasama penanaman modal yang tepat sasaran 01 Meningkatkan pengembangan penanaman modal dan investasi di bidang pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, dan usaha masyarakat02 Mewujudkan tata kelola penanaman modal dan investasi yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung aparatur yang berintegritas dan kompeten03 Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur penanaman modal, dan penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan04 TERWUJUDNYA KOTA TANJUNGPINANG SEBAGAI PUSAT PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI YANG MAJU, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM HARMONI KEBHINEKAAN MASYARAKAT MADANI DI TAHUN 2025 V ISIMISI
- 32. SASARAN Optimalisasi penyebaran informasi tentang potensi pariwisata Kota Tanjungpinang UMKM mampu tumbuh dan berkembang seiring dengan peningkatan penanaman modal dan investasi TUJUAN Menjadikan sektor pariwisata menjadi sektor unggulan dalam penanaman modal dan investasi di Kota Tanjungpinang Menstimulus pengembangan kapasistas dan kapabilitas UMKM MISI (1) MENINGKATKAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF, DAN USAHA MASYARAKAT SASARAN Penyediaan dan penguatan sarana dan prasarana berbasis kebudayaan lokal pendukung penanaman modal dan investasi Peningkatan kerja sama antar daerah dalam saluran distribusi dan promosi dan produk-produk ungguan daerah untuk kawasan regional maupun tujuan ekspor TUJUAN Meningkatkan sarana dan prasarana berbasis budaya lokal sebagai modal dalam penguatan penanaman modal dan investasi Menciptakan peluang bagi penanaman modal dan investasi baik skala lokal dan juga internasional MISI (2) MENINGKATKAN PROMOSI YANG BERDAYA SAING DAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL YANG TEPAT SASARAN
- 33. SASARAN Peningkatan realisasi penanaman modal daerah Terciptanya peluang-peluang investasi sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah di Kota Tanjungpinang Peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana kawasan investasi TUJUAN Menciptakan kepuasan pelayanan publik bidang perizinan Meningkatkan minat dan varian investasi di Kota Tanjungpinang Meningkatkan nilai tambah ruang melalui ketersediaan fasilitas, sarana & prasarana yang memadai MISI (3) MEWUJUDKAN TATA KELOLA PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI YANG PROFESIONAL, BERWIBAWA, AMANAH, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL DIDUKUNG APARATUR YANG BEINTEGRITAS DAN KOMPETEN SASARAN Peningkatan sumber daya aparatur, sumber daya keuangan dan sumber daya energi yang mendukung perizinan penanaman modal dan investasi Peningkatan infrastuktur yang mendukung iklim penanaman modal dan investasi TUJUAN Menciptakan sumber daya yang unggul dalam tata kelola penanaman modal dan investasi Meningkatkan kekuatan insfrastruktur penanaman modal dan investasi dalam rangka menciptakan iklim penanaman modal yang stabil, kondusif dan berkelanjutan MISI (4) MENINGKAT PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR PENANAMAN MODAL DAN PENCIPTAAN IKLIM INVESTASI DAN USAHA YANG KONDUSIF BERWAWASAN LINGKUNGAN
- 34. - ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL KOTA TANJUNGPINANG
- 35. - ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH 1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal 2. Persebaran Penanaman Modal 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi 4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment) 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) 6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal 7. Promosi Penanaman Modal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal
- 36. Perbaikan Iklim Penanaman Modal Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan Persaingan Usaha Hubungan Industrial Sistem Perpajakan dan Kepabeanan • Pembangunan Sistem PTSP di bidang penanaman modal yang lebih efektif • Pendelegasian/Pelimpahan wewenang dari Gubernur yang memiliki perizinan dan nonperizinan di tingkat provinsi kepada Walikota di tingkat Kota • Peningkatan koordinasi antar lembaga di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal • Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk proaktif menjadi inisiator penanaman modal • Bidang usaha prioritas : Perdagangan, Pariwisata, dan Jasa • Koor. Antara DPMPTSP Kota Tpi DPMPTSP Prov. Kepri: Satgas: LKPM • UMK Kota Tpi : Rp. 2.565.187, paling rendah setelah Kabupaten Lingga yaitu sebesar Rp. 2.590.116 • Arah kebijakan sistem perpajakan dan kepabeanan ke depan adalah membuat sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif dan efisien
- 37. Persebaran Penanaman Modal Kawasan Budidaya Kawasan Perumahan Kawasan Industri Kawasan Perkantoran Kawasan Perdagangan dan Jasa Kawasan Pariwisata Kawasan Peruntukan lainnya: Pertanian, Perikanan Pertambahan, Pelayanan Umum, Bandara dan Pelabuhan, Pertahanan Keamanan, dan Reklamasi
- 38. Fokus Pengembangan Pangan, Insfrastruktur dan Energi Pengembangan produktivitas pertanian yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga baik dalam jumlah, mutu maupun harga yang terjangkau sehingga terjaganya ketahanan dan kemandirian pangan daerah. Meningkatkan kajian dan pengembangan agribisnis. Mengendalikan dan menpertahankan perubahan fungsi lahan pertanian produktif berkesinambungan. Mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh melalui pengembangan klaster industri agribisnis yang menghasilkan produk- produk olahan pangan lokal secara efesien, modern dan berkelanjutan. Pengembangan sektor strategis yang menunjang ketahanan pangan melalui kebun bibit tanaman pangan dan obat. Mengembangkan produk olahan pangan lokal melalui promosi produk pangan dan pembangunan outlet/gerai Peningkatan infrastruktur yang sudah tersedia melalui optimalisasi kapasitas dan kualitas. Meningkatkan pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategis peningkatan potensi ekonomi di kecamatan. Percepatan pemerataan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar seluruh wilayah Kota Tanjungpinang. Pengembangan infrastruktur penunjang kawasan strategis nasional (FTZ Dompak dan Senggarang). Pembangunan infrastruktur komunikasi dan informasi guna mewujudkan Kota Tanjungpinang sebagai Smart City. Pengembangan peningkatan status kewenangan jalan dan kualitas jalan kota ke provinsi serta pengembangan pembangunan jalan baru. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung sektor pariwisata. PANGAN INFRASTUKTUR
- 39. Fokus Pengembangan Pangan, Insfrastruktur dan Energi Meningkatkan pengembangan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tidak terbarukan. Mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik secara optimal. Pengembangan jaringan prasarana energi listrik dengan sistem interkoneksi jaringan energi Pulau Bintan dan Pulau Batam. Meningkatkan pengembangan jaringan prasarana energi listrik pembangkit tenaga diesel (PLTD) di Air Raja dan Suka Berenang dengan daya 43 MW. Pembangunan gardu induk berkapasitas 60 MVA di pulau Dompak. Pembangunan pembangkit tenaga listrik mesin gas (PLMTG) berbahan bakar Compress Natural Gas (CNG) berkapasitas 20 MV berlokasi di pulau Dompak. Mengembangkan dan memaksimalkan sistem pengelolaan lingkungan. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala lingkungan, skala kecamatan, skala kota dan regional. Mengembangkan kawasan yang berorientasi pasar regional, nasional, internasional di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Senggarang. Pengembangan dan penataan kawasan perdagangan dan jasa di wilayah pesisir Kelurahan Tanjungpinang Barat. Meningkatkan sarana prasarana ekonomi sektor perdagangan dan jasa yang mengakomodasikan pasar tradisional termasuk kegiatan koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pengembangan fasilitasi aktivitas transaksi perdagangan dan jasa antar masyarakat. Peningkatan tenaga kerja di perkotaan dan memberikan kontribusi yang dominan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tanjungpinang. Pengembangan pusat perdagangan dan jasa yang terpadu dan berwawasan lingkungan. ENERGI PERDAGANGAN DAN JASA
- 40. Fokus Pengembangan Pangan, Insfrastruktur dan Energi Pengembangan dan peningkatan kawasan pariwisata potensial. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata melalui perencanaan dan penataan kawasan pariwisata. Pengembangan kawasan pariwisata Pulau Penyengat. Meningkatkan dan memantapkan kualitas pusat-pusat pariwisata dan sejarah budaya melayu. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung bagi pengembangan kegiatan pariwisata dan budaya melayu di Kota Tanjungpinang. Pengembangan kawasan pariwisata yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata yang meliputi wisata bahari, wisata budaya/sejarah/religi, wisata ekowisata dan wisata belanja serta kuliner. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan melalui pariwisata secara sinergis dan berkelanjutan guna mendorong pengembangan perekonomian wilayah Kota Tanjungpinang. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif serta usaha masyarakat. Pengembangan destinasi pariwisata dengan menggunakan konsep community based tourism (CBT) agar tercipta sense of belonging atas destinasi pariwisata. PARIWISATA
- 41. Fokus Pengembangan Pangan, Insfrastruktur dan Energi Peningkatan ketersediaan infrastruktur penunjang industri dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan peran sektor industri kecil dan menengah terhadap struktur industri sehingga terjadi keseimbangan peran antara industri besar dengan industri kecil dan menengah. Mengembangkan industri 4.0 beserta prasarananya untuk mendorong pengembangan perekonomian wilayah Kota Tanjungpinang. Mengembangkan kawasan industri pengolahan makanan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Dompak Seberang berorientasi ekspor yang memiliki nilai tambah tinggi. Pengembangan kawasan industri Air Raja dan Dompak Darat yang ditunjang dengan pengembangan kawasan pergudangan di Kota Tanjungpinang seluas lebih kurang 863 ha (delapan ratus enam puluh tiga hektar) yang diarahkan secara terpadu dengan Kawasan Pelabuhan Tanjung Mocoh. Pengembangan potensi industri kelautan yang direncanakan pada kawasan industri Dompak Darat yang ditunjang oleh Pelabuhan Perikanan Tanjung Batu Sawah sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Pengembangan kawasan industri yang meliputi perencanaan dan penataan serta peningkatan infrastruktur pendukung kawasan industri. Pengembangan sentra industri atau industri rumah tangga yang menyediakan ruang untuk pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat skala kecil. Pengembangan industri dan atau pergudangan beserta fasilitas penunjangnya. Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah hasil kelautan dan perekonomian Kota Tanjungpinang. Pengembangan aktivitas industri guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang berimplikasi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan penduduk. INDUSTRI
- 42. PENANAMAN MODAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN INVESTMENT) Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan. Pengembangan dan penataan kawasan perumahan dan wilayah pesisir yang berwawasan lingkungan. Pengembangan penanaman modal menuju pengembangan ekonomi hijau (Green Economy) Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan. Ketentuan kewajiban penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), izin lingkungan, studi AMDAL atau UKL/UPL bagi penanam modal untuk menjamin keberlangsungan lingkungan. Sinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutan, transportasi, industri, energi, dan limbah serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati. Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong upaya- upaya pelestarian lingkungan hidup.
- 43. PEMBERIAN FASILITAS, KEMUDAHAN DAN/ATAU INSENTIF PENANAMAN MODAL Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal, Pengadaaan infrastruktur melalui dukungan dan jamian Pemerintah, Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian dan fasilitas perizinan impor, Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, Penyediaan sarana dan prasarana, Penyediaan lahan atau lokasi, dan Pemberian bantuan teknis KEMUDAHAN DALAM HAL: INSENTIF DALAM BENTUK: Keringan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu, Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah, retribusi daerah atau jenis perpajakan daerah lainnya, Pemberian dan stimulan, dan/atau Pemberian bantuan modal
- 44. PROMOSI PENANAMAN MODAL Melakukan koordinasi antara instansi terkait dalam penyusunan serta pelaksanaan kebijakan promosi penanaman modal yang terintegrasi, Pengembangan strategi promosi yang lebih interaktif, imajinatif dan inovatif, Penguatan koordinasi dan kemitraan yang efektif, Meningkatkan pencitraan positif atas iklim investasi yang kondusif melalui edukasi terhadap masyarakat Kota Tanjungpinang, Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal. Merancang dan menyiapkan bahan-bahan promosi serta melaksanakan perencanaan kegiatan publikasi dan pameran, dan Meningkatkan kualitas promosi penanaman modal yang lebih terarah dan fokus (targeted promotion) pada potensi sektor dan wilayah tertentu baik secara offline maupun online
- 45. - INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN
- 46. INDIKASI KEKUATAN DAN KELEMAHAN Dukungan visi dan misi Kepala Daerah Situasi dan Kondisi Kota Tanjungpinang yang kondusif bagi investasi Perubahan nomenklatur kelembagaan Kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) Bintan Wilayah Tanjungpinang Letak Kota Tanjungpinang yang strategis Kualitas sumber daya manusia aparatur dan skill serta kualias teknis dalam penanaman modal Pembentukan modal tetap bruto Tanjungpinang yang memiliki pertumbuhan fluktuatif Luas wilayah Kota Tanjungpinang Insfrastruktur yang belum optimal Keterbatasan ruang kegiatan penanaman modal KEKUATAN KELEMAHAN
- 47. INDIKASI PELUANG DAN ANCAMAN Rencana Tata Ruang Wilayah yang mendukung iklim penanaman modal dan investasi Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kawasan free trade zone di Provinsi Kepulauan Riau Pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Tanjungpinang Penguatan perdagangan dan jasa sebagai leading sector Upah Minimum Kota yang rendah Peningkatan pembangunan insfrastruktur jalan Wilayah yang berbatasan antara Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan Kondisi perekonomian regional, nasional dan global yang fluktuatif Daya saing yang tinggi di luar Kota Tanjungpinang Degradasi lingkungan dan penurunan daya dukung lahan PELUANG ANCAMAN
- 48. SINTESA S.W.O.T Penguatan regulasi dalam penanaman modal dan investasi (S1,S3-O1) Pengembangan wilayah perkotaan Tanjungpinang menjadi Kota Modern, Kota Teras, Kota Tepi Laut, Kota Mandiri (S2,S5- O6) Penguatan Kelembagaan Badan Pengusahaan Bintan wilayah Tanjungpinang (S4- O2, O4) Pengembangan Sentra Ekonomi Kreatif (S2-O3) Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam tata kelola penanaman modal dan investasi (O1-W1) Penguatan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk penanaman modal dan investasi dan penguatan kawasan strategis penanaman modal dan investasi (O1-W4,W5) Penguatan sumber daya sarana, prasarana serta infrastruktur pendukung penanaman modal dan invetasi (O6-W3,W4) Penguatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dalam mendukung penanaman modal dan investasi (O5-W1) KEKUATAN-PELUANG PELUANG-ANCAMAN
- 49. SINTESA S.W.O.T Penguatan regulasi dalam penanaman modal dan investasi (S1,S2,S4,S5-W1,W2,W4) Penguatan kelembagaan pendukung tata kelola penanaman modal dan invetasi (S3,S4-W2,W3) Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam tata kelola penanaman modal dan investasi (W1-T3), Stabilisasi ekonomi daerah dengan menjaga stabilitas pendapatan asli daerah (W2-T2) KEKUATAN-ANCAMAN KELEMAHAN-ANCAMAN
- 50. - KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANAMAN MODAL
- 51. Perbaikan Iklim Penanaman Modal Keputusan melakukan penanaman modal umumnya dipengaruhi oleh faktor keamanan, kepastian hukum, ketersediaan tenaga kerja, mutu pelayanan, kepastian lahan dan kepastian berusaha. Penanaman modal merupakan keputusan bisnis yang memegang peran signifikan atau vital dalam suatu perekonomian. Tingkat pertumbuhan minat investasi berkorelasi langsung dengan iklim penanaman modal yang kondusif. Guna mencapai agenda pengembangan daya tarik investasi, maka, ditetapkan sasaran dan arah kebijakan sebagai berikut: Sasaran Berkembangnya Kapasitas Pembiayaan Berkembangannya Penanaman Modal Tumbuhnya Relevansi Antar Pasar Regional Berkembangnya Perekonomian Kota Tersedianya Lapangan Pekerjaan Arah Kebijakan Pengembangan dan Penyediaan Jaringan Informasi Peningkatan investasi Daerah Peningkatan Akses Pembiayaan Investasi
- 52. Persebaran Penanaman Modal Sektor Perdagangan dan Jasa merupakan sumber andalan utama penerimaan Kota Tanjungpinang, dan sampai dengan tahun 2018, kegiatan penanaman modal yang berkembangan di Kota Tanjungpinang masih didominasi oleh kegiatan perdagangan dan jasa dengan nilai tambah ekonomi yang relatif tinggi karena kegiatan tersebut memberi multiplayer efek terhadap kegiatan usaha lainnya. Dalam 10 tahun ke depan, strategi penanaman modal harus diarahkan pada sinergisme antara wilayah kegiatan produk tersier dengan wilayah yang berpotensi mengolah produk sekunder. No. Kecamatan Sebaran Kegiatan Penanaman Modal 1. Tanjungpinang Kota Zona hutan produksi, hutan produksi terbatas, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, pariwisata, industri dan pergudangan, khusus, evakuasi bencana. 2. Tanjungpinang Barat Zona hutan produksi terbatas, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, pariwisata, khusus, evakuasi bencana. 3. Tanjungpinang Timur Zona hutan produksi terbatas, hutan produksi konversi, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, industri dan pergudangan, khusus, evakuasi bencana. 4. Bukit Bestari Zona hutan produksi, hutan produksi terbatas, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, pariwisata, industri dan pergudangan, khusus, evakuasi bencana.
- 53. Persebaran Penanaman Modal Strategi 1: Membentuk Kawasan Industri Guna Meningkatkan Nilai Tambah Strategi 2: Mengembangkan Sentra-Sentra Ekonomi Baru Sesuai Dengan Potensi Wilayah Strategi 3: Mensinergikan Kegiatan Penanaman Modal di Berbagai Wilayah Kecamatan Strategi 4: Meningkatkan Kapasitas Penanaman Modal Strategi 5: Memperluas Cakupan Penanaman Modal di Kota Tanjungpinang Walapun hampir semua wilayah di kecamatan memiliki zona kegiatan penanaman modal yang mendekati persamaan dalam pengembangan peruntukan investasinya. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, kecamatan-kecamatan di wilayah Kota Tanjungpinang pada umumnya memiliki unggulan di kegiatan penanaman modal pada sektor perdagangan dan jasa. Keunggulan sektor ini dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya dibandingkan dengan sektor pariwisata yang hanya dimiliki dari ketiga kecamatan yaitu Kecamatan Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Barat dan Kecamatan Bukit Bestari. Namun keterarikan penanam modal guna menanamkan modalnya dapat dilakukan di Kecamatan Tanjungpinang Timur untuk pengembangan perdagangan dan jasa serta perumahan mengingat tingkat jumlah penduduk yang paling besar di kecamatan ini dan berpeluang dikembangkan kepada beberbagai sektor lainnya yang berpotensial dikembangkan.
- 54. Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi Kota Tanjungpinang memiliki potensi produk pertanian hortikultura, serta peternakan yang tidak memerlukan lahan luas. Potensi lahan kosong disekitar permukiman pinggiran kota dapat menjadi peluang untuk meningkatkan produksi perkebunan dan hortikultura untuk memasok kebutuhan penduduk. Hal ini karena peluang penyerapan hasil produk pertanian holtikultura (buah dan sayuran) juga cukup tinggi. Disamping itu, sektor perikanan juga memiliki peluang potensi berupa ikan segar hasil budidaya sebagai bahan makanan untuk wisata kuliner serta untuk industri olahan hasil perikanan (ciri khas oleh- oleh dari Kota Tanjungpinang). Strategi 1: Mempercepat Pengembangan Pangan dan Agrobisnis Strategi 2: Mempercepat Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Strategis Strategi 3: Mempercepat Pengembangan Energi
- 55. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment) Arah pengembangan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (Green Investment) merupakan penanaman modal/investasi yang memanfaatkan limbah menjadi sumber energi baru yang berasal sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan persampahan. Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Strategi 1: Pengolahan Limbah Sektor-Sektor Prioritas Menjadi Sumber Energi Baru Strategi 2: Pengawasan Pembuangan Limbah Industri
- 56. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Sebagian besar Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di Kota Tanjungpinang bergerak dibidang perdagangan dan ekonomi kreatif. Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) memegang peranan yang signifikan di Kota Tanjungpinang sebagai pelaku usaha ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan. Terbuka peluang usaha dibidang industri, terutama industri rumah tangga seperti pengelolaan makanan dari hasil perikanan maupun dari hasil bahan lainnya yang berskala kecil dan menengah. Strategi 1: Penerapan Teknologi Sederhana Tepat Guna dan Kemudahan Akses Teknologi Strategi 2: Membangun dan Mengembangkan Jaringan Kemitraan Untuk Menembus Pasar Nasional Maupun Internasional
- 57. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah. Strategi 1: Pemberian Fasilitas Strategi 2: Kemudahan Pelayanan Penanaman Modal Strategi 3: Pemberian Insentif Penanaman Modal
- 58. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal Promosi penanaman modal/investasi merupakan kegiatan yang signifikan dilaksanakan agar potensi dan peluang penanaman modal/investasi yang ada di wilayah Kota Tanjungpinang dapat terinformasikan atau diketahui secara luas oleh calon penanaman modal/investor. Promosi yang perlu dijalankan adalah promosi penanaman modal/investasi dengan terpadu artinya promosi penanaman modal/investasi didukung oleh informasi yang lengkap dari semua sisi pendukung penanaman modal/investasi seperti prasarana dan sarana yang tersedia, tenaga kerja dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh investor/penanaman modal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Disamping itu, kebersamaan dalam menjaga citra daerah diharapkan juga dapat menambah daya tarik bagi penanam modal/investor untuk datang dan menanamankan modalnya di Kota Tanjungpinang. Strategi 1: Menyusun Profil Penanaman Modal atau Investasi Bidang-Bidang Unggulan Daerah Strategi 2: Melakukan Promosi Melalui Berbagai Media Strategi 3: Melakukan Interaksi Langsung Dengan Pelaku Usaha
- 59. - KONTRIBUSI MANFAAT EKONOMI, SOSIAL DAN LINGKUNGAN BIDANG PENANAMAN MODAL PADA PEMBANGUNAN KOTA TANJUNGPINANG
- 60. Kontribusi Manfaat Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Bidang Penanaman Modal Pada Pembangunan Kota Tanjungpinang Kontribusi Manfaat Ekonomi Kontribusi Manfaat Sosial Kontribusi Manfaat Lingkungan
- 61. Pemanfaatan sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan teknologi, mampu menggerakkan perekonomian Kota Tanjungpinang lebih tinggi jika ditambah dengan aliran masuk dari sumber daya modal yang bersumber dari luar Kota Tanjungpinang, baik domestik maupun asing. Aliran modal masuk ini dapat mengisi celah kekurangan modal atau sebagai katalisator dalam peningkatan kemampuan membuat barang dan jasa di Kota Tanjungpinang. Implikasi lain yang muncul oleh kegiatan penanaman modal pada pembangunan ekonomi daerah antara lain: • Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi • Menciptakan lapangan pekerjaan • Pengalihan teknologi, informasi dan komunikasi • Peningkatan sumber daya manusia • Mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan • Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Investasi atau penanaman modal bersumber dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) atau Domestic Direct Investment (DDI) dan penanaman modal asing (PMA) atau Foreign Direct Investment (FDI). Khusus untuk penanaman modal asing (PMA) tidak berarti bahwa modal tersebut berasal dari luar negeri semata, melainkan dapat juga yang sifatnya patungan (joint venture), di mana terdapat pengabungan antara modal yang bersumbernya berasal dari luar negeri (foreign capital) dan modal yang sumbernya berasal dari dalam negeri (domestic capital). Selain itu, penanaman modal asing atau investasi asing diharapkan sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan yang dapat digunakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar lainnya. Kontribusi Manfaat Ekonomi
- 62. Kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Tanjungpinang memberikan implikasi yang positif dan nyata daalm aspek sosial seperti: • Kondisi Tenaga Kerja. • Peningkatan penyerapan tenaga kerja memberikan tambahan pendapatan kepada masyarakat yang berarti peningkatan kesejahteraan dengan naiknya daya beli terhadap barang dan jasa. Keluaran barang dan jasa yang ada di masyarakat (sosial) akan mepunyai tambahan permintaan sehingga dengan adanya satu kegiatan penanaman modal atau investasi akan berimplikasi pada peningkatan permintaan dan penawaran yang melebihi dari nilai penanaman modal itu sendiri secara agregat. • Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. • Tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kota Tanjungpinang dapat bertambah dengan cara bekerja di perusahaan asing. Disamping itu, kontribusi penanaman modal adalah terhadap peningkatan kesejahteraan karena selain penguasaan IPTEK modern, para tenaga kerja juga • Perolehan Penghasilan atas Hasil Kerjanya. • Pendapatan yang diperoleh dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan karena semakin banyak kebutuhan yang terpenuhi, maka, berarti semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Kontribusi Manfaat Sosial
- 63. Kontribusi Manfaat Lingkungan Salah satu syarat prioritas dari pengunaan lahan di Kota Tanjungpinang harus mengacu pada peruntukan tata ruang yang telah ditetapkan, sehingga keseimbangan lingkungan dan ekosistem di wilayah Kota Tanjungpinang masih dapat terkendali. Peruntukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) harus sesuai dengan ketentuan, dimana memenuhi proporsi minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah darat yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kota Tanjungpinang yang meliputi RTH privat adalah 10% (sepuluh persen) dari wilayah terbangun dan 20% (dua puluh persen) untuk RTH publik. Ketentuan ini harus dipenuhi untuk menjaga keseimbangan lingkungan di Kota Tanjungpinang. Manfaat Lingkungan Terkendalinya Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Kota Tanjungpinang Mengembangkan Instrumen Lingkungan dihubungkan dengan Nilai Lingkungan
- 64. Kebutuhan Penanaman Modal Sampai Tahun 2025 Proyeksi Kebutuhan Penanaman Modal/Investasi Kota Tanjungpinang 2019-2025 Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata berkisar antara 7,2%-7,5% sampai dengan tahun 2025 tersebut, maka, diperlukan penanaman modal atau investasi sekitar 9,7-10,3 trilyun rupiah. Penanaman modal atau investasi harus tumbuh dengan rata-rata sebesar 5,6% per-tahun yang terdiri dari penanaman modal pemerintah, penanaman modal swasta, dan penanaman modal swasta lainnya sehingga pencapaian penanaman modal atau investasi pada tahun 2025 direalisasikan porsi yang cukup besar terhadap perekonomian Kota Tanjungpinang. Tahun Kebutuhan Penanaman Modal/Investasi (Milyar Rupiah) Proporsi Terhadap PDRB (Persen) Pertumbuhan Penanaman Modal/Investasi (Persen) 2019 334.848.000 61.4 5.93 2020 355.602.000 59.6 6.20 2021 376.356.000 58.1 5.84 2022 397.110.000 61.2 5.51 2023 417.864.000 59.8 5.35 2024 439.098.000 58.5 5.35 2025 461.455.000 57.0 5.09 2.782.333.000 59.40 5.61
- 65. Kebutuhan penanaman modal atau investasi Kota Tanjungpinang yang meliputi penanaman modal atau investasi dari penanaman modal asing (Foreign Direct Investment) dan penanaman modal dalam negeri (Domestic Direct Investment) diharapkan masing-masing sektor memiliki peran dalam pembangunan ekonomi Kota Tanjungpinang. Untuk memacu tumbuhnya perekonomian agar mencapai tingkat yang diharapkan, pemerintah harus menjadi yang terdepan dalam memberi bentuk penanaman modal masyarakat atau investasi publik yang diinginkan. Hal itu akan mampu mengakselerasi peran swasta yang lebih dominan dalam menyediakan infrastruktur atau sarana lain yang menunjang tercapainya pelayanan yang optimal, efisien, dan perekonomian yang semakin berkembang atau meningkat. Tahun Kebutuhan Penanaman Modal/Investasi (Milyar Rupiah) PMDN PMA 2019 334.848.000 320.000.000.000 14.848.000.000 2020 355.602.000 340.000.000.000 15.602.000.000 2021 376.356.000 360.000.000.000 26.356.000.000 2022 397.110.000 370.000.000.000 27.110.000.000 2023 417.864.000 390.000.000.000 27.864.000.000 2024 439.098.000 410.000.000.000 29.098.000.000 2025 461.455.000 430.000.000.000 31.455.000.000 2.782.333.000 2.610.000.000.000 172.333.000.000 Proyeksi Kebutuhan Penanaman Modal/Investasi PMDN dan PMA Tahun 2010-2025
- 66. ROAD MAP PENANAMAN MODAL KOTA TANJUNGPINANG
- 67. • 4 (empat) fase rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi • Rencana Umum Penanaman Modal di Kota Tanjungpinang Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (Quick wins and Low Hanging Fruits) Fase I Percepatan pembangunan infrastruktur serta Pengembangan Usaha dan Perdagangan Fase II Pengembangan industri berskala kecil, menengah dan Besar Fase III Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledgebased economy). Fase IV
- 68. Membuka hambatan (debottlenecking) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek strategis agar segera diaktualisasikan. Mengidentifikasi proyek penanaman modal yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan RTRW serta RDTR. Melakukan berbagai terobosan kebijakan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan. Menggalang kerjasama dengan BKPM RI dan DPMPTSP Propinsi Kepulauan Riau dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan. Meningkatkan citra Kota Tanjungpinang sebagai daerah tujuan penanaman modal yang nyaman dan berpotensial (the right place to invest). Membentuk kemitraan antara pemerintah, dunia pendidikan dan dunia usaha. Tahap 1 (2019-2020) Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan Tahap 2 (2021-2022) Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Energi dan Pengembangan Usaha Perdagangan dan Jasa Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema kerjasama pemerintah-swasta (KPS). Mendorong percepatan infrastruktur fisik seperti jalan, pengelolaan sampah, instalasi pengolahan limbah dan air bersih yang berwawasan lingkungan. Pengembangan usaha perdagangan dan jasa diprioritaskan pada kecamatan-kecamatan yang telah ditetapkan sebagai wilayah perdagangan dan jasa. Melakukan penyempurnaan/revisi atas regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang menunjang implementasi kebijakan daerah yang diawali dengan proses pengkajian.
- 69. Pembangunan wilayah/kawasan industri kecil dan menengah di beberapa kecamatan di Kota Tanjungpinang. Pengembangan sentra-sentra industri potensial yang diawali dengan kajian rencana induk pembangunan industri daerah berikut payung hukumnya. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur dan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di daerah. Menjembatani UMKM dengan penanam modal agar dapat bersanding dengan harmonis dan aman. Pengembanan industri skala besar di kawasan FTZ Dompak. Koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan OPD terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar. Pengembangan sumber daya manusai (SDM) yang handal dan memiliki keterampilan (talent worker) Tahap 3 (2023-2024) Pengembangan Industri Skala Kecil, Menengah dan Besar Tahap 4 (setelah tahun 2025) Pengembangan Ekonomi berbasis Pengetahuan Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (research and development), menghasilkan produk teknologi yang tinggi dan efisiensi dalam penggunaan energi. Pemantapan terwujudnya sistem penataan ruang yang mampu menciptakan ruang-ruang wilayah yang berkembang optimal sesuai potensi, kondisi dan keunggulan masing-masing. Kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga pendidikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Menjadi kota yang memiliki industri yang ramah lingkungan. Mengintensifkan peningkatan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai persyaratan dan peluang penanaman modal, jejaring usaha dan antar instansi baik pada lingkup sektoral antar wilayah, nasional dan internasional
- 70. TERIMA KASIH RUPM KOTA TANJUNGPINANG 2019-2025