powerpint stunting

1. BIMBINGAN TEKNIS
8 AKSI KONVERGENSI DI DAERAH
Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III
Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kemendagri

2. 2
PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING
DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI
Stunting : Sinyal bahwa ada
masalah dalam manajemen
penyelenggaraan pelayanan
dasar, sehingga pelayanan untuk
mencegah dan menurunkan
prevalensi stunting belum
tersedia dalam skala dan kualitas
yang memadai, serta tidak
sampai secara lengkap pada
kelompok sasaran prioritas, yaitu
Remaja, Calon Pengantin, Ibu
Menyusui, Ibu Hamil, dan Anak
usia 0 – 59 Bulan.
8 (Delapan) Aksi Konvergensi:
Instrument dalam bentuk
kegiatan Pemerintah
Kabupaten/Kota untuk
memperbaiki manajemen
penyelenggaraan pelayanan
dasar agar lebih terpadu dan
tepat sasaran.
Kemendagri memberikan Capacity Building kepada pemerintah provinsi
untuk bisa membina dan mengawasi Kabupaten/Kota dalam melaksanakan
8 (Delapan) Aksi Konvergensi dan Penilaian Kinerja

3. 3
KETERKAITAN ANTAR 8 AKSI DAN SASARAN ANTARA AKSI KONVERGENSI
DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI
Aksi #1
Analisis Situasi
Aksi #2:
Penyusunan
Rencana Kegiatan
Aksi # 3:
Rembuk
Stunting
Aksi # 8:
Reviu Kinerja
Tahunan
Aksi #4: Peraturan
Bupati/Walikota
Percepatan
Penurunan
Stunting
Aksi #5: Pembinaan
Pelaku Dan
Pemerintahan Desa/
Kelurahan
Aksi # 6: Sistem
Manajemen Data
Stunting
Aksi # 7:
Pengukuran &
Publikasi Stunting
Rekomendasi Lokus dan
Kegiatan Prioritas
Rancangan
Rencana Kegiatan
Masukan untuk
PerBup/Perwali
Peran & Tugas
Pembinaan Pelaku Dan
Pemerintahan Desa/
Kelurahan
Cakupan RT 1000 HPK yg Mendapat
Intervensi Gizi secara Lengkap
Cakupan
&
Keterpaduan
Intervensi
Gizi
pada
Rumah
Tangga
1000
HPK
Komitmen &
Kesepakatan
Rencana
Kegiatan
Kesenjangan
Data
Perkembangan kasus stunting
Data &
Sebaran Stunting
Proses RKPD &
APBD
Data
Stunting
&
Cakupan
Intervensi
Sebaran
&
Penyebab
Stunting
Kegiatan
Perbaikan
Sistem
Data
Acuan
pemantauan
pelaksanaan
VS
hasil

4. AKSI 1
ANALISIS SITUASI

5. DEFINISI TUJUAN HASIL YANG DIHARAPKAN
PENANGGUNG
JAWAB
Analisis Situasi program
pencegahan dan penurunan
stunting adalah proses untuk
mengidentifikasi sebaran
prevalensi stunting dalam
wilayah kabupaten/kota yaitu
sebaran keluarga berisiko
stunting, situasi ketersediaan
program, dan praktik manajemen
layanan.
Analisis Situasi dilakukan untuk
mengenali permasalahan dalam
integrasi intervensi gizi spesifik
dan sensitif pada kelompok
sasaran.
Hasil Analisis Situasi
merupakan dasar perumusan
rekomendasi kegiatan yang
harus dilakukan untuk
meningkatkan integrasi intervensi
gizi bagi kelompok sasaran
1. Memprioritaskan alokasi
sumber daya yang dikelola
kabupaten/kota bagi
peningkatan cakupan layanan
intervensi gizi terintegrasi;
2. Memprioritaskan upaya
perbaikan manajemen layanan
dan peningkatan akses 5 (lima)
kelompok sasaran terhadap
intervensi gizi terintegrasi;
3. Meningkatkan efektivitas
sistem manajemen data dalam
membuat usulan keputusan
alokasi program dan lokasi
prioritas stunting; dan
4. Menentukan kegiatan
penguatan dan pemberdayaan
pemerintah kecamatan dan
desa/kelurahan dalam
meningkatkan integrasi
layanan.
1. Rekomendasi desa/kelurahan
prioritas percepatan penurunan
stunting yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah kabupaten/kota
pada setiap tahunnya;
2. Rekomendasi tindakan perbaikan
layanan yang perlu ditingkatkan
kualitas pelaksanaannya dan
diprioritaskan melalui dokumen
perencanaan dan penganggaran
daerah dan desa;
3. Rekomendasi peningkatan
ketersediaan, kualitas serta
aksesibilitas data stunting dan
cakupan layanan dari lintas OPD
terkait; dan
4. Rekomendasi kebutuhan penguatan
koordinasi, baik koordinasi antar
OPD dalam sinkronisasi
program/kegiatan maupun koordinasi
antara kabupaten/kota dan
desa/kelurahan dengan dukungan
kecamatan.
Bappeda
AKSI 1 ANALISIS SITUASI
5

6. TAHAPAN PELAKSANAAN AKSI 1 ANALISIS SITUASI
6
NO KEGIATAN PELAKSANA WAKTU FORMAT
1 Penyusunan Rencana Analisis Situasi
Bappeda mengkoordinir
lintas Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang terkait
dalam melakukan
sosialisasi, pembimbingan
dan penyiapan bahan-
bahan Analisis Situasi
- Kesehatan
- Pendidikan
- Dalduk KB
- Sosial
- PU/Perkim
- Kelautan dan Perikanan
- Pertanian/Pangan
- Pemdes
- Kominfo
- Agama
- Dukcapil
- Koperasi dan UKM
- Perindustrian
Bahan data Aksi 6
tahun sebelumnya
(mulai Oktober N-1)
Form Master Analisis
Situasi
2
Reviu Hasil Analisis Situasi
1. Reviu hasil Analisis Situasi sebelumnya
yang relevan
2. Pemetaan Program
Pemetaan Program
dilakukan setelah
penetapan APBD
(Januari-Februari)
1. Form Master Analisis
Situasi
2. Form Pemetaan
Program
3
Pelaksanaan Analisis Situasi
1. Pertemuan awal
2. Analisis sebaran prevalensi stunting
3. Analisis sebaran keluarga berisiko stunting
4. Analisis ketersediaan program dan
kesenjangan layanan
5. Tindaklanjut hasil analisis ketersediaan
program dan kesenjangan layanan
6. Rekomendasi Lokasi Prioritas Stunting
dan Realokasi atau Penambahan Alokasi
Program
7. Analisis penyampaian layanan pada 5
(lima) kelompok sasaran
Januari-Maret
1. Form 1.1
Rekomendasi Daftar
Lokasi Prioritas
2. Form 1.2 Daftar
Identifikasi
Program/Kegiatan
3. Form 1.3 Hasil
Identifikasi
Kendala/Masalah dan
Rekomendasi
Intervensi

7. Kebutuhan Data Penyusunan Master Ansit
Cakupan Data Yang Dibutuhkan Penyedia Data (Urusan)
Data Sasaran Data Keluarga Berisiko Pengendalian Penduduk
Data Balita Stunting Kesehatan
Data Cakupan Layanan Esensial Cakupan Layanan Remaja Kesehatan
Cakupan Layanan Calon Pengantin Kesehatan, Agama, Pengendalian Penduduk
dan KB, dan Sosial
Cakupan Layanan Ibu Hamil Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan
KB
Cakupan Layanan Balita Kesehatan
Cakupan Keluarga Berisiko Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan
KB, Pertanian, Pangan
Cakupan Layanan Air Minum dan Sanitasi Perumahan Rakyat dan dan Kawasan
Permukiman
Cakupan Layanan Perlindungan Sosial Sosial
Data Cakupan Supply 35 Cakupan Layanan Sosial, TP2S, Kesehatan, PMD, Kominfo,
Pendidikan, Agama, Pengendalian
Penduduk, BPOM

8. AKSI 2
RENCANA KEGIATAN

9. DEFINISI TUJUAN
HASIL YANG
DIHARAPKAN
PENANGGUNG
JAWAB
Penyusunan rencana kegiatan
adalah tindak lanjut pemerintah
daerah kabupaten/kota dalam
merealisasikan hasil rekomendasi
dari Analisis Situasi. Rencana ini
berisikan program dan kegiatan
Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) untuk meningkatkan
cakupan layanan intervensi dan
kegiatan untuk meningkatkan
integrasi intervensi oleh
kabupaten/kota dan desa pada
tahun berjalan dan/atau satu
tahun mendatang. Pemerintah
daerah kabupaten/kota
1. Menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan
Analisis Situasi ke dalam:
a. Program dan kegiatan OPD untuk
meningkatkan cakupan intervensi gizi
bagi 5 (lima) sasaran intervensi
penurunan stunting
b. Kegiatan OPD untuk meningkatkan
intervensi gizi terintegrasi, berupa
kegiatan yang akan dilaksanakan pada
tahun berjalan dan/satu tahun
mendatang, baik yang memerlukan atau
tidak memerlukan anggaran.
2. Memberikan acuan bagi pemerintah daerah
kabupaten/kota untuk mengintegrasikan ke
dalam dokumen perencanaan dan
penganggaran kabupaten/kota dan OPD
(khususnya RKPD dan Rencana Kerja OPD).
3. Mengidentifikasi dukungan anggaran daerah
dan desa bagi desa/kelurahan prioritas
penurunan stunting yang telah ditetapkan
oleh pemerintah daerah
Melalui penyusunan
Rencana Kegiatan ini
diharapkan dapat
teridentifikasi rencana
program/kegiatan untuk
peningkatan cakupan dan
integrasi intervensi gizi pada
tahun berjalan dan tahun
rencana, termasuk
perbandingan dengan hasil
Rencana Kegiatan tahun-
tahun sebelumnya. Hasil
Rencana Kegiatan ini
sekaligus melengkapi data
Analisis Situasi sebagai
bahan kegiatan Rembuk
Stunting di tingkat
kabupaten/kota
Bappeda
AKSI 2 RENCANA KEGIATAN
9

10. NO KEGIATAN PELAKSANA WAKTU FORMAT
1
Penyusunan Rancangan Rencana Kegiatan
1. Reviu rekomendasi hasil Analisis Situasi
2. Reviu dokumen perencanaan dan
penganggaran daerah
3. Reviu hasil musrenbang desa/kelurahan dan
kecamatan
4. Pemetaan potensi sumber pembiayaan
5. Identifikasi program/kegiatan prioritas stunting
6. Konsolidasi rancangan rencana kegiatan
dalam dokumen perencanaan dan
penganggaran daerah
Beberapa OPD terkait
dibawah koordinasi
Bappeda sebagai
bahan masukan
Renja OPD
Februari-
April
1. Form 2.1 Rencana
Kegiatan Kabupaten/Kota
Tahun Berjalan dan
Rencana
2. Form 2.2 Identifikasi
Program/Kegiatan
Intervensi Penurunan
Stunting di Desa/Kelurahan
Prioritas
2
Konsultasi Rancangan Rencana Kegiatan dengan
DPRD
Dapat dilakukan
masing-masing
kelompok OPD
Maret-April Sama Dengan Atas
3
Publikasi Rancangan Rencana Kegiatan pada
Rembuk Stunting Kabupaten/Kota
1. Pemaparan rancangan rencana kegiatan yang
mendukung penurunan stunting
2. Klarifikasi/konfirmasi OPD untuk memastikan
validitas data dalam dokurenda
3. Menindaklanjuti hasil komitmen bersama
Lintas OPD di bawah
koordinasi Bappeda
Sesuai
jadwal
Rembuk
Stunting
Sda
TAHAPAN PELAKSANAAN AKSI 2 RENCANA KEGIATAN
10

11. TAHAPAN PELAKSANAAN AKSI 2 RENCANA KEGIATAN
(LANJUTAN)
11
NO KEGIATAN PELAKSANA WAKTU FORMAT
4
Finalisasi Rancangan Rencana Kegiatan
1. Konsolidasi hasil masukan dari Rembuk Stunting
dalam rapat lintas OPD
2. Penyampaian hasil rapat kepada Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD)
3. OPD terkait melakukan finalisasi Renja OPD
tahun rencana dan penyiapan RKPD Perubahan
tahun berjalan jika diperlukan
4. Mengakomodir kegiatan yang perlu diusulkan
dalam proposal DAK tahun rencana
Lintas OPD di
bawah koordinasi
Bappeda
April-Juni Sda
5
Integrasi Rencana Kegiatan ke dalam RKPD, Renja
OPD, KUA PPAS, dan RKA OPD
1. OPD mengidentifikasi kegiatan dalam Rencana
Kegiatan yang harus diintegrasikan ke dalam
dokumen perencanaan dan penganggaran OPD
yaitu Rencana Kerja (Renja) OPD, Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) OPD, dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD.
2. TAPD mengintegrasikan rencana kegiatan
tersebut ke dalam dokumen perencanaan dan
penganggaran daerah yaitu RKPD, KUA – PPAS,
RAPBD/RAPBD-P.
Sda
April-September
Form 2.3 Matriks
Pemantauan Integrasi
Rencana Kegiatan Pada
Tahun Berjalan
April-Desember
Form 2.4 Matriks
Pemantauan Integrasi
Rencana Kegiatan Pada
Tahun Rencana

12. AKSI 3
REMBUK STUNTING

13. AKSI 3 REMBUK STUNTING
13
DEFINISI TUJUAN
HASIL YANG
DIHARAPKAN
PENANGGUNG
JAWAB
Rembuk Stunting merupakan
suatu langkah penting yang
harus dilakukan pemerintah
daerah untuk memastikan
pelaksanaan rencana
kegiatan intervensi
pencegahan dan penurunan
stunting dilakukan secara
terintegrasi antara OPD
penanggung jawab layanan
dengan sektor/lembaga non-
pemerintah dan masyarakat,
serta untuk memperkuat
komitmen pimpinan daerah
terhadap upaya percepatan
penurunan stunting.
1. Menyampaikan hasil
Analisis Situasi dan
Rancangan Rencana
Kegiatan intervensi
penurunan stunting
kabupaten/kota terintegrasi.
2. Mendeklarasikan komitmen
pemerintah daerah dan
menyepakati rencana
kegiatan intervensi
penurunan stunting
terintegrasi.
3. Membangun komitmen
publik dalam kegiatan
penurunan stunting secara
terintegrasi di
kabupaten/kota
1. Komitmen penurunan
stunting yang
ditandatangani oleh
Bupati/Walikota, DPRD,
kepala desa, pimpinan
OPD dan perwakilan
sektor non pemerintah
dan masyarakat.
2. Rencana kegiatan
intervensi gizi
terintegrasi penurunan
stunting yang telah
disepakati oleh lintas
sektor untuk dimuat
dalam RKPD/Renja
OPD tahun berikutnya.
Sekretaris Daerah

14. TAHAPAN PELAKSANAAN AKSI 3 REMBUK STUNTING
14
NO KEGIATAN PELAKSANA WAKTU FORMAT/PELAPORAN
1
Merancang Agenda
Pelaksanaan Rembuk
Stunting
Sekda dapat
menugaskan
Panitia Pelaksana
yang dibentuk dari
lintas OPD
OPD
penanggungjawab
sesuai alokasi
dalam RKA
Setelah pelaksanaan
Aksi 1
1. Bahan agenda acara
2. Kesiapan narasumber
3. Kesiapan peserta
2
Menyiapkan Dokumen
Pendukung
Sebelum
pengesahan RKPD
1. Dokumentasi hasil Analisis Situasi
2. Rancangan rencana kegiatan
3. Format komitmen hasil Rembuk Stunting
3
Sosialisasi dan
Diseminasi Komitmen
Aksi Integrasi Penurunan
Stunting
Disesuaikan dengan
jadwal perencanaan
tahunan
kabupaten/kota
sehingga hasilnya
dapat terakomodir
dalam dokumen
perencanaan dan
penganggaran
kabupaten/kota
1. Bahan upload dokumen:
a. Salinan undangan dan lampiran daftar peserta
b. Berita acara hasil kegiatan
c. Naskah komitmen bersama
d. Naskah sambutan pimpinan daerah
e. Naskah paparan hasil Aksi 1 dan Aksi 2
f. Salinan publikasi pada media cetak atau elektronik
2. Ceklist kualitas pelaksanaan Rembuk Stunting:
a. Unsur peserta
b. Kehadiran pimpinan daerah
c. Bahan materi berbasis hasil Aksi 1 dan Aksi 2
d. Muatan komitmen bersama
e. Publikasi kegiatan Rembuk Stunting
Pemerintah daerah dapat mengembangkan materi Rembuk Stunting untuk membahas tematik isu permasalahan stunting
yang pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai kebutuhan, sehingga Rembuk Stunting dapat dilakukan beberapa kali dalam
setahun

15. AKSI 4
PERATURAN
BUPATI/WALIKOTA
PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING

16. AKSI 4 PERATURAN BUPATI/WALIKOTA
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
16
DEFINISI TUJUAN HASIL YANG DIHARAPKAN
PENANGGUNG
JAWAB
Peraturan Bupati/Walikota
terkait percepatan penurunan
Stunting terintegrasi dapat
berupa peraturan baru atau
merevisi peraturan yang ada
yang relevan dengan Perpres
72/2021 dan Perkaban No
12/2021
Untuk memberikan kepastian hukum yang
dapat digunakan sebagai rujukan bagi OPD,
desa dan kelurahan dalam merencanakan dan
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang
mendukung upaya pencegahan dan
penurunan Stunting
Peraturan Bupati/Walikota terkait Percepatan
penurunan Stunting’ dapat menjadi dasar untuk:
1.Target tahunan penurunan prevalensi stunting
di Kabupaten/kota;
2. Intervensi gizi spesifik dan sensitif : memenuhi
target cakupan layanan dalam lampiran
perpres 72/2021 dalam APBD dan APBDes;
3. Peran Kecamatan dan Desa/Kelurahan
(termasuk di dalamnya peran TPPS Kecamatan
dan TPPS Desa/Kelurahan);
4. Skema insentif pelaku penurunan prevalensi
stunting pelaku desa/kelurahan;
5. Meningkatkan alokasi APBD dan APBDes dari
tahun sebelumnya untuk porgram kegiatan
percepatan penurunan Stunting;
6. Koordinasi lintas sektor dan tenaga
pendamping program;
7. Peran Kelembagaan masyarakat desa;
8. Kampanye publik dan kampanye perubahan
perilaku
OPD yang
bertanggung jawab
terhadap urusan
pemberdayaan
masyarakat dan
desa/kelurahan untuk
menyusun atau
merevisi Peraturan
Bupati/Walikota

17. NO KEGIATAN PELAKSANA WAKTU FORMAT
1 1. Penyusunan Inisiatif Rancangan
Peraturan Bupati/ Walikota
2. Reviu Peraturan Bupati/Walikota
tentang Percepatan Penurunan
Stunting
3. Menyusun Ruang Lingkup Peraturan
Bupati/Walikota
4. Menyusun Rancangan Peraturan
Bupati/Walikota
OPD yang bertanggung
jawab terhadap urusan
pemberdayaan
masyarakat dan
desa/kelurahan untuk
menyusun atau merevisi
Peraturan
Bupati/Walikota, atau
Sekda
Waktu pelaksanaan reviu
maupun penyusunan
draft Perbub/Perwali
pada bulan Mei tiap
tahun berjalan
Format laporan yang
disampaikan ke dalam
Web.Monitoring bangda
berupa eviden/bukti
dokumen regulasi aksi 4
dalam bentuk PDF
2 Pelaksanaan sosialisasi peraturan
Bupati/Walikota
OPD yang bertanggung
jawab terhadap urusan
pemberdayaan
masyarakat dan
desa/kelurahan untuk
menyusun atau merevisi
Peraturan
Bupati/Walikota, atau
Sekda
Waktu pelaksanaan reviu
maupun penyusunan
draft Perbub/Perwali
pada bulan Mei tiap
tahun berjalan
Daftar peserta
sosialisasi
Perbub/Perwali tingkat
kecamatan,desa dan
kelurahan di upload
dengan menggunakan
format PDF
TAHAP PELAKSANAAN AKSI 4 PERATURAN BUPATI/WALIKOTA
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
17

18. AKSI 5
PEMBINAAN PELAKU
DAN PEMERINTAHAN
DESA/KELURAHAN

19. AKSI 5 PEMBINAAN PELAKU DAN PEMERINTAHAN
DESA/KELURAHAN
19
DEFINISI TUJUAN HASIL YANG DIHARAPKAN
PENANGGUNG
JAWAB
Warga masyarakat yang
dipilih melalui
musyawarah desa/kelurahan
untuk membantu pemerintah
desa/kelurahan dalam
memfasilitasi masyarakat
desa/kelurahan dalam
merencanakan,
melaksanakan dan
mengawasi kegiatan
pembangunan sumber daya
manusia di desa/kelurahan.
Memastikan mobilisasi Pelaku
di seluruh desa/kelurahan di
kabupaten/kota berjalan
dengan baik dan kinerja pelaku
dapat optimal sesuai dengan
tugas dan perannya.
Tersedianya pelaku percepatan
penurunan stunting di
desa/kelurahan dan peningkatan
kapasitas dan pembinaan kepada
pelaku di desa/kelurahan yang
dilakukan oleh OPD.
- Dinas
Kesehatan,
- Dinas Dalduk
dan KB,
- Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa, dan
- Dinas Sosial

20. TAHAP PELAKSANAAN AKSI 5 PEMBINAAN PELAKU
DAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN
20
NO KEGIATAN PELAKSANA WAKTU FORMAT
1 Tahap 1: Memahami Tugas pelaku
percepatan dan penurunan stunting di
desa/kelurahan.
Organisasi Perangkat
Daerah (OPD)
Kabupaten/Kota
Januari s.d
November
1. Form Aksi 5.1 Identifikasi
Unsur Pelaku
Percepatan Penurunan
Stunting Di Tingkat Desa
Dan Kelurahan
2. Form Aksi 5.2 Jenis
Pembinaan Pelaku
Percepatan Penurunan
Stunting Tingkat
Desa/Kelurahan
2 Tahap 2: Mengidentifikasi
Ketersediaan Sumber Daya dan
Operasional Pembiayaan pelaku
percepatan dan penurunan stunting di
desa/kelurahan.
3 Tahap 3: Mengembangkan Dukungan
Sistem untuk Mengoptimalkan Kinerja
pelaku percepatan penurunan stunting
di desa/kelurahan.
4 Tahap 4 : Penguatan
Kapasitas Pelaku dalam pelaksanaan
konvergensi tingkat desa/kelurahan
5 Tahap 5: Mensinergikan Kinerja
pelaku percepatan penurunan stunting
di desa/kelurahan dengan Program
OPD.

21. AKSI 6
SISTEM MANAJEMEN
DATA STUNTING

22. DEFINISI TUJUAN HASIL YANG DIHARAPKAN PENANGGUNG JAWAB
Pengelolaan data di tingkat
Kabupaten/Kota sampai dengan
tingkat Desa/kelurahan yang
akan digunakan untuk
mendukung pelaksanaan
intervensi gizi terintegrasi dan
digunakan untuk membantu
pengelolaan program dan/atau
kegiatan percepatan penurunan
Stunting
Penyediaan dan mempermudah akses data untuk
pengelolaan program penurunan Stunting.
Secara khusus, sistem manajemen data ini harus
dapat memastikan kebutuhan data dalam Aksi
Integrasi lainnya terpenuhi, yaitu: Aksi 1 (Analisis
Situasi Program Penurunan Stunting), Aksi 2
(Rencana Kegiatan), Aksi 7 (Pengukuran dan
publikasi Stunting) dan Aksi #8 terkait dengan
Reviu Kinerja
1. Pemetaan kebutuhan dan penggunaan data
berdasarkan siapa pengguna data, jenis
keputusan yang perlu didukung dengan
data, dan jenis data yang dibutuhkan
2. Sistem Manajemen Data yang Tersedia,
Identifikasi Kesenjangan Sistem Manajemen
Data. Kesepakatan dalam Perbaikan Sistem
Manajemen Data
3. Penyusunan Rencana Perbaikan Sistem
Manajemen Data, Kebutuhan
Pengembangan Kapasitas untuk Sistem
Manajemen Data, Sosialisasi Rancangan
Perbaikan Sistem Manajemen Data
4. Pemantauan terhadap pelaksanaan
Rencana Aksi Perbaikan Sistem Data,
Legalisasi Kelembagaan untuk Sistem
Manajemen Data, Koordinasi dan
Keterpaduan Sistem Manajemen Data,
Pemantauan terhadap Pemanfaatan Data
yang tersedia pada Sistem, Analisis
terhadap Tingkat Pemanfaatan Sistem
Manajemen Data, Penyusunan tindak lanjut
peningkatan pemanfaatan dan
pemeliharaan sistem manajemen data
Ketua Tim Percepatan
Penurunan Stunting tingkat
Kabupaten/Kota/Bappeda.
OPD terkait akan
bertanggung jawab
terhadap ketersediaan
data untuk masing-masing
kegiatan program
AKSI 6 SISTEM MANAJEMEN DATA STUNTING
22

23. TAHAP PELAKSANAAN AKSI 6 SISTEM MANAJEMEN DATA STUNTING
23
NO KEGIATAN PELAKSANA WAKTU FORMAT
1 Tahap 1: Pemetaan Sistem
Pencatatan dan Pelaporan Data
yang Dibutuhkan
Ketua TP2S, bersama
anggota Tim
sepanjang tahun
anggaran sebelum
aksi 8
Form 6.1 Pemetaan Sistem
2 Tahap 2: Identifikasi
Kesenjangan Data
• TP2S bersama Unit
Statistik Kabupaten/Kota
• Bappeda dan OPD
sepanjang tahun
anggaran sebelum
aksi 8
Form 6.2 Kesenjangan
Data
3 Tahap 3: Menyusun Rencana
Tindak Lanjut Perbaikan Sistem
Data
Bappeda dan OPD
sepanjang tahun
anggaran sebelum
aksi 8
Form 6.3 Rencana Tindak
4 Tahap 4: Melakukan Reviu
terhadap Perbaikan dan
Pemanfaatan Sistem Data
• Bappeda dan OPD
• Bupati/Walikota
• Bappeda bersama Tim
Teknis Lintas Sektor
sepanjang tahun
anggaran sebelum
aksi 8
Form 6.4 Reviu Perbaikan
dan Pemanfaatan Sistem
Data

24. AKSI 7
PENGUKURAN DAN
PUBLIKASI
STUNTING

25. AKSI 7 PENGUKURAN DAN PUBLIKASI STUNTING
25
DEFINISI TUJUAN HASIL YANG DIHARAPKAN
PENANGGUNG
JAWAB
Upaya Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota untuk
memperoleh data
prevalensi Stunting terkini
pada skala layanan
puskesmas, kecamatan,
dan desa.
Hasil pengukuran tinggi
badan anak di bawah lima
tahun serta publikasi
angka Stunting digunakan
untuk memperkuat
komitmen pemerintah
daerah dan masyarakat
dalam gerakan bersama
bagi upaya percepatan
penurunan Stunting.
1. Mengetahui status gizi anak sesuai
umur
2. Mengukur prevalensi Stunting di
tingkat desa, kecamatan dan
kabupaten/kota secara berkala yang
dilaporkan secara berjenjang mulai
dari posyandu ke Dinas Kesehatan
kabupaten/kota
1. Rencana Jadwal Pengukuran
Pertumbuhan dan Perkembangan
2. Hasil Pengukuran Pertumbuhan dan
Perkembangan
3. Pengelolaan Penyimpanan Data
Pengukuran Pertumbuhan dan
Perkembangan
4. Rencana Pemanfaatan Hasil Data
Pengukuran untuk Memantau
Kemajuan
5. Desiminasi dan Publikasi Hasil
Pengukuran Pertumbuhan dan
Perkembangan
Kepala Dinas
Kesehatan
Dinas KB atau
Perangkat Daerah
yang membidangi
Keluarga
Berencana

26. TAHAP PELAKSANAAN AKSI 7 PENGUKURAN DAN PUBLIKASI STUNTING
26
NO KEGIATAN PELAKSANA WAKTU FORMAT
1 TAHAP 1: Mempersiapkan Rencana
Jadwal Pengukuran Pertumbuhan
dan Perkembangan
Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
minimal tiga bulan sekali
sesuai ketentuan yang
tertera pada Peraturan
Menteri Kesehatan No. 66
tahun 2014.
2 TAHAP 2: Melaksanakan
Pengukuran Pertumbuhan dan
Perkembangan
• Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
• Puskesmas dan Posyandu
• Tenaga Petugas Gizi,
Bidan, dan KPM
Idealnya rutin sebulan sekali
3 TAHAP 3: Mengelola Penyimpanan
Data Pengukuran Pertumbuhan dan
Perkembangan
Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
Idealnya rutin sebulan sekali
4 TAHAP 4: Memanfaatkan Hasil Data
Pengukuran untuk Memantau
Kemajuan
Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
Idealnya rutin sebulan sekali
5 TAHAP 5: Desiminasi dan Publikasi
Hasil Pengukuran Pertumbuhan dan
Perkembangan
Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
Idealnya rutin sebulan sekali

27. AKSI 8
REVIU KINERJA
TAHUNAN

28. DEFINISI TUJUAN HASIL YANG DIHARAPKAN
PENANGGUNG
JAWAB
Penilaian yang dilakukan
oleh pemerintah
kabupaten/kota terhadap
kinerja pelaksanaan
program dan kegiatan
percepatan penurunan
Stunting selama satu tahun
terakhir
1. Mendapatkan informasi tentang
capaian kinerja program dan kegiatan
pencegahan dan penurunan Stunting
satu tahun berjalan;
2. Mendapatkan informasi tentang
kemajuan pelaksanaan Kegiatan
pencegahan dan penurunan Stunting
yang telah direncanakan;
3. Mengidentifikasi pembelajaran dan
merumuskan masukan perbaikan
sebagai umpan balik untuk
perencanaan dan penganggaran
program/kegiatan prioritas, penetapan
lokasi fokus, serta desain dan upaya
perbaikan penyampaian layanan pada
tahun berikutnya
1. Kinerja program/kegiatan pencegahan
dan penurunan Stunting dalam hal
realisasi output (target kinerja cakupan
intervensi gizi spesifik dan sensitif);
2. Realisasi Rencana Kegiatan pencegahan
dan penurunan Stunting;
3. Realisasi anggaran program/kegiatan
pencegahan dan penurunan Stunting;
4. Faktor-faktor penghambat pencapaian
kinerja dan identifikasi alternatif solusi;
5. Perkembangan capaian outcome
(prevalensi Stunting), dan
6. Rekomendasi perbaikan, berupa
efektifitas kegiatan yang berperan dalam
pencegahan dan penurunan Stunting
Sekretaris Daerah
dan Bappeda
AKSI 8 REVIU KINERJA TAHUNAN
28

29. NO KEGIATAN PELAKSANA WAKTU FORMAT
1 Tahap 1 :Identifikasi Sumber Data
dan pengumpulan Data Kinerja
Program/Kegiatan
Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) Kabupaten/Kota
N+1 (Januari-Februari) 1. Form 8.1 Matriks Rencana
dan Realisasi APBD
2. Form 8.2 Matriks Rencana
dan Realisasi Kegiatan
Non APBD
3. Form 8.3 Matriks Rencana
dan Anggaran Tahun
Rencana
4. Form 8.4 Matrik
Pelaksanaan 8 Aksi
Konvergensi
5. Form 8.5 Status Tindak
Lanjut Rekomendasi
Penilaian Kinerja Yang
Dilaksanakan Oleh
Provinsi
2 Tahap 2 : Pelaksanaan Reviu
Kinerja Tahunan Penurunan
Stunting Terintegrasi
Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) Kabupaten/Kota
N+1 (Januari-Februari)
3 Tahap 3 : Menyusun Dokumen Hasil
Reviu Kinerja Tahunan
Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) Kabupaten/Kota
N+1 (Januari-Februari)
TAHAP PELAKSANAAN AKSI 8 REVIU KINERJA TAHUNAN
29

30. TERIMA
KASIH

31. DATA PENDUKUNG
FORM 8 AKSI KONVERGENSI

32. 32
NO SASARAN INDIKATOR TARGET DEFINISI OPERASIONAL URUSAN
1
Remaja
Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah
Darah (TTD)
58
Persentase remaja putri yang mengkonsumsi tablet tambah darah
terhadap seluruh remaja putri
Kesehatan
2
Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan
status anemia (hemoglobin)
90
Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status
anemia (hemoglobin) terhadap seluruh remaja putri
Kesehatan
3
Calon
Pengantin/
Pasangan Usia
Subur (PUS)
Calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet
Tambah Darah (TTD) 90
Persentase calon pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah
Darah (TTD) terhadap seluruh calon PUS
Kesehatan
Kemenag
Capil
4
Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh
pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari
pelayanan nikah
90
Persentase Calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh
pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah
terhadap seluruh Calon Pasangan Usia Subur
Kesehatan
Kemenag
Capil
5
Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang
menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan
edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah
90
Persentase Calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima
pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan
pra nikah terhadap seluruh calon PUS
Kesehatan
Dalduk KB
6
Pasangan calon pengantin yang mendapatkan
bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan
stunting
90
Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan
perkawinan dengan materi pencegahan stunting terhadap seluruh
calon pengantin
Kesehatan
Dalduk KB
Kemenag
Capil
7
Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin
dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang
menerima bantuan tunai bersyarat
90
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan
penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan
tunai bersyarat terhadap jumlah PUS dengan status miskin
Sosial
8
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status
miskin dan penyandang masalah kesejahteraan
sosial yang menerima bantuan pangan nontunai
90
Persentase PUS miskin dan penyandang masalah sosial yang
menerima BPNT terhadap jumlah PUS miskin dan penyandang
masalah sosial
Sosial
9
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin
dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima
Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan
90
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak
mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan
Kesehatan terhadap PUS dengan status miskin
Sosial

33. 33
NO SASARAN INDIKATOR TARGET DEFINISI OPERASIONAL URUSAN
10
Ibu Hamil
Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang
mendapatkan tambahan asupan gizi
90
Persentase Ibu Hamil KEK (yang memiliki lingkar lengan atas kurang
dari 23,5 cm) yang mendapatkan tambahan asupan gizi terhadap
seluruh Ibu Hamil KEK
Kesehatan
11
Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah
Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa
kehamilan
80
Persentase Ibu hamil mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)
minimal 90 tablet selama masa kehamilan dibandingkan terhadap
seluruh Ibu Hamil.
Kesehatan
12
Persentase Unmet Need pelayanan keluarga
berencana
7,4
Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin mempunyai
anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak
memakai alat/cara KB (Statistik Rutin) terhadap seluruh PUS sasaran
KB
Dalduk KB
13 Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan 15,5
Persentase kehamilan yang tidak diinginkan terhadap seluruh
kehamilan yang terjadi
Dalduk KB
14
Anak Usia Di
Bawah Lima
Tahun
(Balita)
Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu
ibu (ASI) eksklusif
80
Persentase bayi usia di bawah 6 bulan yang mendapatkan ASI
eksklusif terhadap seluruh bayi dibawah 6 bulan
Kesehatan
15
Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan
Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)
80
Persentase Anak usia 6-23 bulan mendapatkan Makanan Pendamping
ASI (MP-ASI) dibandingkan dengan Seluruh anak usia 6-23 bulan
Kesehatan
16
Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi
buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi
buruk
90
Persentase layanan tata laksana gizi buruk terhadap seluruh anak
balita gizi buruk dalam kurun waktu yang sama
Kesehatan
17
Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang
dipantau pertumbuhan dan perkembangannya
90
Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau
pertumbuhan dan perkembangannya terhadap seluruh balita
Kesehatan
18
Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi
kurang yang mendapat tambahan asupan gizi
90
Persentase layanan tambahan asupan gizi balita terhadap seluruh
anak balita dalam kurun waktu yang sama
Kesehatan
19 Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap 90
Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang
memperoleh Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) terhadap seluruh balita
Kesehatan

34. 34
NO SASARAN INDIKATOR TARGET DEFINISI OPERASIONAL URUSAN
20
Keluarga
Berisiko
Stunting
Keluarga yang Stop BABS 90
Persentase keluarga stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
atau Open Defacation Free (ODF) terhadap seluruh keluarga
Kesehatan
21 Keluarga yang melaksanakan PHBS 70
Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS) terhadap seluruh keluarga
Kesehatan
22
Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan
promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri
90
Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan promosi
peningkatan konsumsi ikan dalam negeri terhadap keluarga berisiko
stunting
Kesehatan
Dalduk KB
Perikanan
23
Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca
persalinan
70
Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan
terhadap seluruh Persalinan
Dalduk KB
24
Keluarga berisiko stunting yang memperoleh
pendampingan
90
Persentase keluarga beresiko stunting yang memperoleh
pendampingan terhadap seluruh Keluarga Beresiko Stunting
Dalduk KB
25
Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan
manfaat sumber daya pekarangan untuk
peningkatan asupan gizi
50
Persentase keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat
sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi terhadap
keluarga berisiko stunting
Pertanian
Pangan
Dalduk KB
26
Air Minum dan
Sanitasi
Rumah tangga yang mendapatkan akses air
minum layak
100
Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum
layak terhadap seluruh rumah tangga
Perkim
27
Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi
(air limbah domestik) layak
90
Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air
limbah domestik) yang layak di terhadap seluruh rumah tangga
Perkim
28
Perlindungan
Sosial
Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti
Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga
(P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi
90
Persentase Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program
Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan
Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi
terhadap keluarga penerima PKH
Sosial
29
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu
hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima
variasi bantuan pangan selain beras dan telur
90
Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu
menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang
menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur
(karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral,
dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI) terhadap
keluarga penerima manfaat
Sosial

35. 35
NO INDIKATOR TARGET TAHUN
DEFINISI
OPERASIONAL
URUSAN
1 Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota Min 1 kali
Tiap
Tahun
Pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota
Setda
Bappeda
TPPS
2 Terselenggarannya rembuk stunting tingkat kecamatan Min. 2 kali
Tiap
Tahun
Pelaksanaan rembuk stunting di tingkat kecamatan
Dalduk KB
Kecamatan
3
Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan
penurunan stunting di pemerintah daerah kabupaten/kota
2 kali
Tiap
tahun
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di
pemerintah daerah kabupaten/kota
Setda
Bappeda
TPPS
4
Cakupan Bantuan Jaminan Nasional Penerima Iuran (PBI)
Kesehatan
112,9 Juta
Jiwa
2024 Jumlah jiwa Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan Nasional Kesehatan
5
Tersedianya kebijakan/peraturan bupati/walikota tentang
kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan stunting
100%
Kab/Kota
2022
Cakupan kabupaten/kota yang memiliki regulasi tentang kewenangan
desa/kelurahan dalam penurunan stunting
Setda
PMD
6
Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan
kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan stunting
100% desa/
kelurahan
2022
Cakupan pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam
penanganan percepatan penurunan stunting
PMD
7
Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan
manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
90% Kader 2024
Cakupan Kader pembangunan manusia yang mendapatkan pembinaan dari
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Setda
PMD
8
Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan
kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen
perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja
pemerintah desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa)
100% desa/
kelurahan
2022
Cakupan desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan
percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan
penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa, Rencana Kerja pemerintah desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa)
Setda
PMD
9
Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana
desa/kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam
penurunan stunting
90% desa/
kelurahan
2024
Cakupan desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/
kelurahan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam penurunan stunting
Setda
PMD
10
Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi
percepatan penurunan stunting
80% desa/
kelurahan
2024
Cakupan desa/kelurahan yang melakukan konvergensi dalam perencanaan dan
penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan,
dan kualitas intervensi gizi bagi sasaran keluarga berisiko stunting
Setda
PMD

36. 36
NO INDIKATOR TARGET TAHUN
DEFINISI
OPERASIONAL
URUSAN
11
Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi
percepatan penurunan stunting di pemerintahan
desa
2 kali Tiap tahun
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi percepatan
penurunan stunting oleh pemerintahan desa
PMD
12 Jumlah desa/kelurahan Bebas Stunting 100% 2024
Cakupan desa/kelurahan yang tidak memiliki kasus baru
stunting balita dalam 1 (satu) tahun pemantauan data
hasil bulan timbang
PMD
Kesehatan
13
Persentase pemerintah desa yang memiliki kinerja
baik dalam konvergensi penurunan stunting
90% 2024
Cakupan pemerintah desa yang memiliki kinerja baik
dalam konvergensi penurunan stunting melalui hasil
penilaian laporan konvergensi desa
PMD
14
Terlaksananya forum komunikasi perubahan
perilaku dalam penurunan stunting lintas agama
2 kali Tiap Tahun
Pelaksanaan forum komunikasi perubahan perilaku dalam
penurunan stunting lintas agama
Kemenag
15
Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
100% desa/
kelurahan
2024
Cakupan Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Kesehatan
16
Jumlah Desa/Kelurahan yang telah terbebas dari
buang air besar sembarangan (ODF)
90% 2024
Cakupan Desa/kelurahan stop Buang Air Besar
Sembarangan (BABS) atau Open Defacation Free (ODF)
Kesehatan
17
Persentase target sasaran yang memiliki
pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi
prioritas
70% 2024
Cakupan sasaran yang telah memperoleh layanan
Komunikasi Antar Personal (KAP) terhadap jumlah
sasaran layanan dari KAP
Kesehatan
18 Publikasi data stunting tingkat kabupaten/kota 1 kali Tiap Tahun
Pelaksanaan laporan publikasi data stunting hasil bulan
timbang
Kesehatan
19
Persentase kabupaten/kota yang
mengimplementasikan sistem data surveilans gizi
elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk
penurunan stunting
100%
kab/kota
2023
Cakupan kabupaten/kota yang mengimplementasikan
sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan
intervensi gizi untuk penurunan stunting
Kesehatan
20
Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan
tumbuh kembang di posyandu
90% 2024
Cakupan penguatan kapasitas posyandu dalam
komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan
stunting
Kesehatan

37. 37
NO INDIKATOR TARGET TAHUN
DEFINISI
OPERASIONAL
URUSAN
21
Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua
tahun (baduta) stunting
50% 2024
Cakupan audit anak berusia di bawah dua tahun
(baduta) stunting
Kesehatan
22
Tersedianya bidan desa/
kelurahan sesuai kebutuhan
100% desa/
kelurahan
2024
Cakupan bidan desa/kelurahan yanga ada di setiap
desa/kelurahan
Kesehatan
23
Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang
ditindaklanjuti oleh pelaku usaha
75% 2024
Cakupan tindaklanjut hasil pengawasan produk pangan
fortifikasi oleh pelaku usaha terhadap keseluruhan
rekomendasi hasil pengawasan
Kesehatan
24
Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko
stunting
2 kali Tiap Tahun
Pelaksanaan pencatatan dan pengumpulan data
keluarga berisiko stunting
Dalduk KB
25
Tersedianya data keluarga risiko Stunting melalui
Sistem Informasi Keluarga (SIGA)
2 kali Tiap Tahun
Tersedia laporan hasil surveilans keluarga berisiko
Stunting berbasis Sistem Informasi Keluarga (SIGA)
Dalduk KB
26
Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina
Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi
kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja
90% 2024
Cakupan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja
dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan
edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.
Dalduk KB
27
Desa/Kelurahan yang melaksanakan kelas Bina
Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 HPK
90% 2024
Cakupan desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina
Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.O00 Hari
Pertama Kehidupan (HPK)
Dalduk KB
28
Persentase kabupaten/kota dengan Age Specific
Fertility Rate/ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000
90%
kab/kota
2024
Cakupan data capaian Age Specific Fertility Rate/ASFR
(15-19) paling sedikit 18 per 1.000 di setiap
kabupaten/kota
Pendidikan
29
Persentase Desa/kelurahan yang memiliki guru PAUD
terlatih pengasuhan stimulasi penanganan stunting
sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di
Kabupaten/Kota
90%
Desa/Kel
2024
Cakupan desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi
penanganan Stunting sebagai hasil pendidikan dan
pelatihan di kabupaten/kota
Pendidikan
30
Persentase Lembaga PAUD yang mengembangkan
Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)
70%
Desa/Kel
2024
Cakupan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini
Holistik Integratif (PAUD HI)
Pendidikan

38. 38
NO INDIKATOR TARGET TAHUN
DEFINISI
OPERASIONAL
URUSAN
31
Terlaksanannya kampanye nasional
pencegahan stunting
3 kanal/
metode
Tiap Bulan
Pelaksanaan kampanye dan komunikasi
perubahan perilaku yang berkelanjutan
dengan indikator dengan 3 kanal/metode
setiap bulan
Kominfo
32
Persentase kabupaten/kota yang
mengintervensi keamanan pangan
untuk mendukung percepatan
penurunan stunting
100%
kab/kota
2024
Pelaksanaan intervensi keamanan pangan
untuk mendukung percepatan penurunan
stunting di setiap kabupaten/kota
Pangan/
Pertanian
33
Jumlah Keluarga Miskin dan rentan
yang memperoleh bantuan tunai
bersyarat
10 Juta Jiwa 2024
Jumlah jiwa warga miskin dan rentan yang
memperoleh bantuan tunai bersyarat
Sosial
34
Jumlah keluarga miskin dan rentan
yang menerima bantuan sosial pangan
15.600.039 Jiwa 2024
Jumlah jiwa warga miskin dan rentan yang
menerima bantuan sosial pangan
Sosial
35
Jumlah pendamping Program Keluarga
Harapan (PKH) yang terlatih modul
kesehatan dan gizi
100%
Pendamping
2024
Jumlah pendamping Program Keluarga
Harapan (PKH) yang telah terlatih modul
kesehatan dan gizi
Sosial

39. FORM AKSI 1 ANALISIS SITUASI
39
DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI
FORM 1.1 REKOMENDASI DAFTAR LOKASI PRIORITAS
FORM 1.2 IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN FORM 1.3 IDENTIFIKASI KENDALA/MASALAH DAN
REKOMENDASI INTERVENSI

40. NO
PERIHAL/MASALAH/KENDALA
CAPAIAN
REKOMENDASI KODE SUB KEGIATAN
NOMENKLATUR SUB
KEGIATAN KABUPATEN/KOTA
KINERJA INDIKATOR SATUAN
URAIAN SUB KEGIATAN
SESUAI RKA
TARGET LOKASI DALAM
RENJA
LOKASI FOKUS ANGGARAN SUMBER DANA OPD/PENANGGUNG JAWAB TAHUN PELAKSANAAN
1
Perlunya Peningkatan
Intervensi Cakupan Layanan
Peningkatan Intervensi
Cakupan Layanan Tablet
Tambah Darah (TTD)
1 02 02 2.02 15
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi Masyarakat
Terlaksananya Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi Masyarakat
Dokumen
Pembinaan pemeriksaan
kesehatan anak usia sekolah
dan remaja
37 Puskesmas 0 8830000 DAK NON-FISIK DINAS KESEHATAN 2022
2 Kurangnya monitoring
Monitoring dari semua pihak
(nakes, orang tua, dan
sekolah)
1 02 02 2.02 15
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi Masyarakat
Terlaksananya Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi Masyarakat
Dokumen
Pembinaan pemeriksaan
kesehatan anak usia sekolah
dan remaja
37 Puskesmas 0 8830000 DAK NON-FISIK DINAS KESEHATAN 2022
3 Kurangnya monitoring
Monitoring dari semua pihak
(nakes, orang tua, dan
sekolah)
1 02 02 2.02 15
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi Masyarakat
Terlaksananya Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi Masyarakat
Dokumen
Pelayanan Kesehatan Peduli
Remaja di Puskesmas
37 Puskesmas 0 26100000 APBD DINAS KESEHATAN 2023
4
Perlunya Peningkatan
Intervensi Cakupan Layanan
Peningkatan Intervensi
Cakupan Layanan Tablet
Tambah Darah (TTD)
-
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar
Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar
Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar
%
Pelayanan Kesehatan pada
Usia Pendidikan Dasar
Kab. Kuningan 0 829985563 DAK NON-FISIK DINAS KESEHATAN 2022
5
Perlunya Peningkatan
Intervensi Cakupan Layanan
Peningkatan Intervensi
Cakupan Layanan Tablet
Tambah Darah (TTD)
-
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar
TerlaksananyaPelayanan
Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar
TerlaksananyaPelayanan
Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar
%
Pelayanan Kesehatan pada
Usia Pendidikan Dasar
Kab. Kuningan 0 829985563 DAK NON-FISIK DINAS KESEHATAN 2023
6 Kurangnya monitoring
Melakukan monitoring baik
oleh nakes dan keluarga
1 02 02 2.02 15
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi Masyarakat
Terlaksananya Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi Masyarakat
Dokumen
Surveilans Penurunan
Kematian Ibu dan Bayi
37 Puskesmas 0 25000000 APBD DINAS KESEHATAN 2022
FORM AKSI 2 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN
40
DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI
FORM 2.1 RENCANA KEGIATAN KABUPATEN/KOTA TAHUN BERJALAN DAN RENCANA
NO KODE SUB KEGIATAN
NOMENKLATUR SUB
KEGIATAN KABUPATEN/KOTA
URAIAN SUB KEGIATAN
SESUAI RKA
KINERJA INDIKATOR VOLUME SATUAN ANGGARAN SUMBER DANA OPD/PENANGGUNG JAWAB TAHUN PELAKSANAAN
1 1 03 05 2.01 06
Pembangunan/Penyediaan
Sub SistemPengolahan
Setempat
Pembangunan/Penyediaan
Sub Sistem Pengolahan
Setempat (Bankeu Prov.)
Tebangunnya Tangki Septik
untuk RumahTangga
Jumlah Rumah Tangga yang
memiliki TangkiSeptik
17 Unit 196000000 APBD DINAS PU / CIPTA KARYA 2022
2 -
Pembangunan Sistem
Drainase Lingkungan
Pembangunan Sistem
Drainase Lingkungan (Bankeu
Prov.)
Terlaksananya Pembangunan
Sistem Drainase Lingkungan
Pembangunan Sistem
Drainase Lingkungan
80 Meter 100000000 APBD DINAS PU / CIPTA KARYA 2022
3 -
Perbaikan Rumah Tidak Layak
Huni
Perbaikan Rumah Tidak Layak
Huni (Bankeu Prov.)
Terlaksananya Perbaikan
Rumah Tidak Layak Huni
Jumlah Desa Mendapatkan
Perbaikan Rumah Tidak Layak
Huni
1 Desa 400000000 APBD LAINNYA 2023
4 1 03 05 2.01 06
Pembangunan/Penyediaan
Sub SistemPengolahan
Setempat
Pembangunan/Penyediaan
Sub Sistem Pengolahan
Setempat (Bankeu Prov.)
Tebangunnya Tangki Septik
untuk RumahTangga
Jumlah Rumah Tangga yang
memiliki TangkiSeptik
17 Unit 196000000 APBD DINAS PU / CIPTA KARYA 2022
DESA/KEL Padahurip
DESA/KEL Citundun
DESA/KEL Sumurwiru
DESA/KEL Cimulya
FORM 2.2 IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN INTERVENSI PENURUNAN STUNTING DI DESA/KELURAHAN PRIORITAS

41. KODE SUB KEGIATAN
NOMENKLATUR SUB
KEGIATAN KABUPATEN/KOTA
KINERJA INDIKATOR VOLUME SATUAN
URAIAN SUB KEGIATAN
SESUAI RKA
LOKASI ANGGARAN SUMBER DANA OPD
1 1 02 02 2.02 15
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi Masyarakat
Terlaksananya Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi Masyarakat
1 Dokumen
Pelayanan Kesehatan Peduli
Remaja di Puskesmas
37 Puskesmas 26100000 APBD DINAS KESEHATAN
2 -
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar
TerlaksananyaPelayanan
Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar
TerlaksananyaPelayanan
Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar
100 %
Pelayanan Kesehatan pada
Usia Pendidikan Dasar
Kab. Kuningan 829985563 DAK NON-FISIK DINAS KESEHATAN
NO
RENCANA KEGIATAN
KODE SUB KEGIATAN
NOMENKLATUR SUB
KEGIATAN KABUPATEN/KOTA
KINERJA INDIKATOR VOLUME SATUAN
URAIAN SUB KEGIATAN
SESUAI RKA
LOKASI ANGGARAN SUMBER DANA OPD
1 1 02 02 2.02 15
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi Masyarakat
Terlaksananya Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi Masyarakat
1 Dokumen
Pembinaan pemeriksaan
kesehatan anak usia sekolah
dan remaja
37 Puskesmas 8830000 DAK NON-FISIK DINAS KESEHATAN
2 1 02 02 2.02 15
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi Masyarakat
Terlaksananya Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi Masyarakat
1 Dokumen
Pembinaan pemeriksaan
kesehatan anak usia sekolah
dan remaja
37 Puskesmas 8830000 DAK NON-FISIK DINAS KESEHATAN
NO
RENCANA KEGIATAN
FORM AKSI 2 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN
41
DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI
FORM 2.3 MATRIKS PEMANTAUAN INTEGRASI RENCANA KEGIATAN PADA TAHUN BERJALAN
FORM 2.4 MATRIKS PEMANTAUAN INTEGRASI RENCANA KEGIATAN PADA TAHUN RENCANA
VOLUME SATUAN ANGGARAN VOLUME SATUAN ANGGARAN VOLUME SATUAN ANGGARAN VOLUME SATUAN ANGGARAN
1 Dokumen 8830000 1 Dokumen 8830000 1 Dokumen 8830000 1 Dokumen 8830000
1 Dokumen 8830000 1 Dokumen 8830000 1 Dokumen 8830000 1 Dokumen 8830000
RENCANA KEGIATAN RENCANA PERUBAHAN APBD TAHUN BERJALAN
APBD TAHUN 2022 DRAFT RKPD PERUBAHAN TAHUN 2022 KUPA-PPAS TAHUN 2022 APBD PERUBAHAN TAHUN 2022
VOLUME SATUAN ANGGARAN VOLUME SATUAN ANGGARAN VOLUME SATUAN ANGGARAN VOLUME SATUAN ANGGARAN
RENCANA KEGIATAN RENCANA PENGANGGARAN
RENJA OPD TAHUN 2023 RKPD TAHUN 2023 KUA-PPAS TAHUN 2023 APBD TAHUN 2023

42. FORM AKSI 3 REMBUK STUNTING
42
DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI
OPD
PEMERINTAH
KECAMATAN
PEMERINTAH
DESA/KELURAHAN
NON
PEMERINTAH
TARGET
PENURUNAN
STUNTING
ARAHAN PROGRAM
PRIORITAS DAERAH
DALAM
PERCEPATAN
PENURUNAN
STUNTING
PERRAN
LINTAS
SEKTOR
PEMBAGIAN
KEWENANGAN
DAERAH DAN
DESA/KELURAHAN
PEMERINTAH
NON
PEMERINTAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1
2
3
4
5
dst
(1) diisikan numerik (11) diisikan dengan ya/tidak
(2) diisikan dengan tanggal dari aplikasi (12) diisikan dengan ya/tidak
(3) diisikan dengan tempat pelaksanaan rembuk (free teks) (13) diisikan dengan ya/tidak
(4) diisikan dengan jumlah peserta yang hadir (absolute numerik) (14) diisikan dengan ya/tidak
(5) diisikan jumlah yang hadir dari unsur OPD (15) diisikakan dengan ada atau tidak publikasi (ada/tidak) dari media pemerintah
(6) diisikan jumlah yang hadir dari unsur kecamatan (16) diisikakan dengan ada atau tidak publikasi (ada/tidak) dari media non pemerintah
(7) diisikan jumlah yang hadir dari unsur Pemerintah Desa (17) diisikan dengan menggunakan dropdown
(8) diisikan jumlah yang hadir dari unsur non pemerintah (18) diisi denagan angka numerik (absolute)
(9) diisikan dengan status hadir dan tidak hadir (ya/tidak) (19) diisi denagan angka numerik (absolute)
(10)
diisikan dengan konten yang dibahas pada rembuk stunting
apakah dihadiri atau tidak dihadiri (ya/tidak)
BENTUK
INOVASI
REKAP
PELAKSANAAN
REMBUK
TINGKAT
KECAMATAN
REKAP
PELAKSANAAN
REMBUK TINGKAT
DESA/KELURAHAN
Keterangan :
MENGHASILKAN KOMITMEN
FORM AKSI 3 PELAKSANAAN REMBUK STUNTING TINGKAT KABUPATEN/KOTA
UNSUR PESERTA PUBLIKASI MEDIA
NO
WAKTU
PELAKSANAAN
TEMPAT
PELAKSANAAN
JUMLAH
PESERTA
KEHADIRAN
KEPALA
DAERAH
MATERI
BERBASIS AKSI
KONVERGENSI

43. FORM AKSI 4 PERATURAN BUPATI/WALIKOTA
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
43
DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI
TARGET TAHUNAN
PENURUNAN
PREVALENSI
STUNTING DI
KABUPATEN/KOT
A
KETERANGAN
INTERVENSI GIZI:
MEMENUHI TARGET
CAKUPAN
LAYANAN DALAM
LAMPIRAN
PERPRES 72/2021
DALAM APBD DAN
APB-DES
KETERANGAN
PERAN
KECAMATAN (
TERMASUK
DIDALAMNYA
DESA DAN
KELURAHAN)
KETERANGAN
SKEMA INSENTIF
PELAKU
PENURUNAN
PREVALENSI
STUNTING PELAKU
DESA/KELURAHAN
KETERANGAN
MENINGKATKAN
ANGGARAN
MINIMAL 10%
APBD DAN APB-
DES DARI TAHUN
SEBELUMNYA
UNTUK
PORGRAM
KEGIATAN
STUNTING
KETERANGAN
KOORDINASI
LINTAS SEKTOR
DAN TENAGA
PENDAMPING
PROGRAM
KETERANGAN
PERAN
KELEMBAGAAN
MASYARAKAT
DESA/KELURAHAN
KETERANGAN
KAMPANYE PUBLIK
DAN KAMPANYE
PERUBAHAN
PERILAKU
KETERANGAN KECAMATAN DESA/KELURAHAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
1
2
3
4
5
dst
Keterangan :
(1) diisi no urut (numerik) (11) diisikan dengan ya atau tidak (1 atau 0) (21) diisikan dengan ya atau tidak (1 atau 0)
(2) Diisi dengan no regulasi yang berlaku (freeteks) (12) diisikan dengan rincian pasal, ayat yang menjelaskan muatan regulasi (22) diisikan dengan rincian pasal, ayat yang menjelaskan muatan regulasi
(3) diisikan dengan tahun terbit regulasi (13) diisikan dengan ya atau tidak (1 atau 0) (23) diisi dengan jumlah kecamatan yang mendapatkan sosialisasi (angka absolute)
(4) diisikan dengan dropdown dari jenis regulasi (14) diisikan dengan rincian pasal, ayat yang menjelaskan muatan regulasi (24) diisi dengan jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan sosialisasi (angka absolute)
(5) diisikan dengan ya atau tidak (1 atau 0) (15) diisikan dengan ya atau tidak (1 atau 0)
(6) diisikan dengan rincian pasal, ayat yang menjelaskan muatan regulasi (16) diisikan dengan rincian pasal, ayat yang menjelaskan muatan regulasi
(7) diisikan dengan ya atau tidak (1 atau 0) (17) diisikan dengan ya atau tidak (1 atau 0)
(8) diisikan dengan rincian pasal, ayat yang menjelaskan muatan regulasi (18) diisikan dengan rincian pasal, ayat yang menjelaskan muatan regulasi
(9) diisikan dengan ya atau tidak (1 atau 0) (19) diisikan dengan ya atau tidak (1 atau 0)
(10) (20) diisikan dengan rincian pasal, ayat yang menjelaskan muatan regulasi
diisikan dengan rincian pasal, ayat yang menjelaskan
muatan regulasi
FORM AKSI 4 PERATURAN YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
NO NO REGULASI
TAHUN
PEMBUATAN
REGULASI
PUBLIKASI REGULASI
REGULASI
MUATAN REGULASI

44. FORM AKSI 5 PEMBINAAN PELAKU DAN PEMERINTAHAN
DESA/KELURAHAN
44
DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI
FORM 5.1 IDENTIFIKASI UNSUR PELAKU PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN
FORM 5.2 JENIS PEMBINAAN PELAKU PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TINGKAT DESA/KELURAHAN

45. FORM AKSI 6 SISTEM MANAJEMEN DATA STUNTING
45
DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI
FORM 6.1 HASIL PEMETAAN KONDISI DATA SEBARAN STUNTING DAN CAKUPAN INTERVENSI
(sebutkan apakah melalui
form/laporan/aplikasi)
(sebutkan nama
form/laporan/aplikasi yang
digunakan)
sebutkan apakah tidak rutin,
apakah per
bulan/triwulan/semester/dll)
sebutkan apakah tidak rutin,
apakah per
bulan/triwulan/semester/dll)
sebutkan sistem informasi
yang saat ini digunakan
menyimpan data
Sumber Data Penanggungjawab Data Ketersediaan Kualitas Aksesibiltas
1 Prevalensi Stunting
2
Remaja putri yang mengonsumsi
Tablet Tambah Darah (TTD)
Metode Pencatatan
No Data Penanggung Jawab Data
StatusKetersediaan Data
(Ada/Tidak Ada)
Rincian DataSaat ini Sumber Data
Identifikasi Awal Isu Manajemen Data
Keterangan Metoda
Pencatatan
Frekuensi Pencatatan Frekuensi Pelaporan ke OPD MetodaPengelolaan Data
AlternatifSumber Data
(sebutkan jikaadasumber alternatifuntuk datayang
ditanyakan)
Contoh hasil identifikasi awal sebagaimana pada sheet Petunjuk
2022 2023 2024
1
Cakupan Bantuan Jaminan Nasional
Penerima Iuran (PBI) Kesehatan
112,9 Juta Jiwa 2024
2
Persentase desa/kelurahan yang
melaksanakan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM)
100% desa/kelurahan 2024
Baseline Data Satuan
Target Kabupaten/Kota
No Indikator Target Nasional Tahun

46. FORM AKSI 6 SISTEM MANAJEMEN DATA STUNTING
(LANJUTAN)
46
DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI
Sumber Data Penanggung Jawab data
Kesiapan Sumber Data
untuk Digunakan
1 Nama Sistem 1
Alternatif Sumber Data
Kebutuhan Data (pada pemetaan data kesehatan 1)
yang Belum disediakan atau Sudah Tersedia namun
kualitasnya masih diragukan
A. Sistem Pencatatan dan
Pelaporan Data (sistem untuk
merekam dan Melaporkan data
yang masuk)
No
Program/Kegiatan Penanggung Jawab Kesiapan Program/Kegiatan
1
Rencana Program Pemenuhan Target Nasional
Keterangan
B. Hasil Pemetaan Indikator yang
Belum Memiliki Baseline atau
Target
No
No Isu-Isu Manajemen Data Kegiatan Perbaikan Target Kinerja Lokasi Anggaran OPD Penanggung Jawab Jadwal Penyelesaian
I Perbaikan Kualitas Sistem Pencatatan dan Pelaporan
1
dst
II Perbaikan Ketersediaan Data Sampai Level Desa/Kelurahan/Posyandu
1
dst
III Perbaikan Aksesbilitas Terhadap Data Pelaporan
1
dst
IV Pemenuhan Target Capaian Kabupaten/Kota
1
dst

47. FORM AKSI 7 PENGUKURAN DAN PUBLIKASI STUNTING
47
DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI
2020 % 2021 % 2022 %
1
STATUS VALIDASI DATA :
TREN PENURUNAN STUNTING
NO KECAMATAN DESA/KELURAHAN
KABUPATEN/KOTA :
PERIODE DATA : SUMBER DATA :
JUMLAH KASUS STUNTING
JKN
AIR
BERSIH
KECACINGAN
JAMBAN
SEHAT
KEBIASAAN
MEROKOK
RIWAYAT
IBU
HAMIL
PENYAKIT
PENYERT
A
1
FAKTOR DETERMINAN YANG MEMERLUKAN PERHATIAN
SUMBER DATA :
FAKTOR DETERMINAN
KABUPATEN/KOTA : STATUS VALIDASI DATA :
PERIODE DATA :
NO KECAMATAN DESA/KELURAHAN

48. FORM AKSI 7 PENGUKURAN DAN PUBLIKASI STUNTING
(LANJUTAN)
48
DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI
PENGETAHUAN IBU
KETERLIBATAN
AYAH
BALITA
IMUNISASI
KAWASAN
KUMUH
MEROKOK DI
DALAM
RUANGAN
AKSES KE
PELAYANAN
KESEHATAN
1
FAKTOR DARI PERILAKU KUNCI SASARAN
KABUPATEN/KOTA : STATUS VALIDASI DATA :
PERIODE DATA :
NO KECAMATAN DESA/KELURAHAN
PERILAKU KUNCI SASARAN
SUMBER DATA :
REMAJA CATIN/PUS IBU HAMIL IBU PASCA SALIN BALITA
1
KELOMPOK SASARAN BERISIKO
KABUPATEN/KOTA : STATUS VALIDASI DATA :
PERIODE DATA :
NO KECAMATAN DESA/KELURAHAN
KELOMPOK BERISIKO
SUMBER DATA :

49. FORM AKSI 8 REVIU KINERJA TAHUNAN
49
DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI
II. Matriks Rencana dan Realisasi Kegiatan Non APBD
Target Realisasi % Capaian Alokasi Realisasi % Capaian
1 Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)
2
Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia
(hemoglobin)
Solusi
No Program Uraian Kegiatan
Kode Kepmendagri
050-5889
Penanggungjawab
Capaian Outcome/Output Anggaran (juta rupiah)
Kategori* Kategori*
Keberhasilan/Permasalahan/ Kendala
I. Matriks Rencana dan Realisasi APBD
Target Realisasi % Capaian Alokasi Realisasi % Capaian
1 Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)
2
Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia
(hemoglobin)
No
Keberhasilan/Permasalahan/ Kendala Solusi
Anggaran (juta rupiah)
Kategori* Kategori*
Indikator Cakupan Layanan Uraian Kegiatan
Kode Kepmendagri
050-5889
OPD
Capaian Outcome/Output
III. Matriks Rencana dan Anggaran Tahun Rencana
Rencana Target Ketetapan Target % Capaian Rencana Alokasi Realisasi Dianggarkan % Capaian
1 Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)
2
Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia
(hemoglobin)
Solusi
No Indikator Cakupan Layanan Uraian Kegiatan
Kode Kepmendagri
050-5889
OPD
Capaian Outcome/Output Anggaran (juta rupiah)
Kategori* Kategori*
Keberhasilan/Permasalahan/ Kendala
IV MATRIK PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI
Aksi 1
Identifikasi Data Sasaran
Identifikasi Data Cakupan
Aksi
Konvergensi
Komponen Kegiatan Aksi Pemenuhan (%) Keberhasilan/Permasalahan/ Kendala Solusi
V. Status Tindak Lanjut Rekomendasi Penilaian Kinerja Yang Dilaksanakan Oleh Provinsi Tahun …………..
Sudah Sebagian/ Belum
1 ……………………………………………………………………
2 ……………………………………………………………………
No Rekomendasi Provinsi
Status Tindak Lanjut
Alasan

50. Lampiran
50