SlideShare a Scribd company logo
1 of 39
Download to read offline
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah
harusmemperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan struktur
tatapemerintahan. Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan daerah
harusmemperhatikan permasalahan yang menjadi lingkup nasional maupun
amanatpembangunan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Alokasi sumber daya
daerah harus mendukung penyelesaian masalah nasional maupun penyelesaian
masalah yang ada di daerah masing-masing, oleh karena itu sebagai dokumen
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Kendari
Tahun 2017-2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan
pembangunan Daerah Kota Kendari.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerahmemberikan kewenangankepada daerah untuk melaksanakan pembangunan
dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pemberian
kewenangan dimaksudkan agar daerahdapat meningkatkan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat yang didukung denganpenyelenggaraan tata pemerintahan
yang baik (good governance). Upaya peningkatanpelayanan dan kesejahteraan
masyarakat dimaksud dilaksanakan dengan melaluiprinsip-prinsip transparansi,
partisipasi dan akuntabilitas.Sementara itu, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang
Sistem PerencanaanPembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No
86 tahun 2017 mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun
perencanaanpembangunan daerah baik jangka pendek, menengah maupun jangka
panjang.Dengandemikian, pencapaian tujuan pembangunan daerah mendukung
pencapaian tujuanpembangunan nasional.
Bagi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari, melalui Peraturan
Walikota Kendari No. 51 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Kota Kendari telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pembinaan
dan pengembangan industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah
di wilayah Kota Kendari.
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
2
Sektor Perdagangan pembinaannya diarahkan untuk menjawab tantangan
dinamika ekonomi usaha melalui peningkatan produk unggulan ekonomi kreatif sebagai
pemicu inovasi perdagangan tanpa batas, penggunaan metode perdagangan dan bisnis
berbasis tehnologi informasi diharapkan dapat menunjang perkembangan jumlah usaha
dan nilai transaksi sektor perdagangan. Disamping itu Tak kalah pentingnya pembinaan
sektor perdagangan diarahkan untuk meningkatkan perdagangan antar pulau dan
eksport melalui penyediaan informasi dan mengurangi biaya ekonomi tinggi,
pembentukan system logistik dan intermediasi serta jaringan koleksi dan distribusi.
Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
merupakan bagian integral dalam pembangunan daerah yang bertujuan untuk
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi
utamanya berkaitan dengan pemberdayaan koperasi dan UMKM diarahkan pada
peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan (Pro poor) guna menunjang
kekuatan dan pertumbuhan ekonomi daerah (pro growth). Keberadaan koperasi dan
UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi juga merupakan subyek penting dalam
pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi
wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro
job) serta pro environment.
Rencana strategis pembangunan Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota
Kendari 2017 – 2022 merupakan pedoman bagi Dinas Perdagangan, Koperasi dan
UKM Kota Kendari dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mendukung Pemerintah
Kota Kendari dalam mewujudkan Visi dan Misinya yang akan difokuskan pada tahun
2017 – 2022.
Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran sebagaimana
gambar. 1. berikut:
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
3
1.2 Landasan Hukum Penyusunan
Dasar hukum yang dijadikan pedoman dan secara langsung terkait
denganpenyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)Dinas Perdagangan, Koperasi dan
UKM Kota Kendari Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yangBersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)I - 4H DAERAH KABUPATEN
BOGOR
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
JangkaPanjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4700);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
4
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737)I - 5UPATEN BOGOR
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi PerangkatDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan daerah Kota kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat daerah Kota Kendari (Lembaran daerah Kota Kendari Tahun
2016 Nomor 5).
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kota Kendari yaitu:
a. Menjabarkan lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) ke dalam Rencana/Program/ Kegiatan.
b. Sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah sebagai media pertanggungjawaban yang disampaikan secara
melembaga.
c. Sebagai Pedoman Operasional/Kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kota Kendari.
d. Sebagai Dokumen Perencanaan Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari.
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
5
Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kota Kendari yaitu :
1. Tersedianya kerangka perencanaan dan daftar indikasi program antar kegiatan
untuk anggaran instansi dalam skala prioritas yang tajam.
2. Tersedianya tolok ukur evaluasi penilaian kinerja instansi.
3. Landasan komitmen bersama seluruh staf instansi dalam melaksanakan program-
program pembangunan dinas.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistimatika Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota
Kendari Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
UKM
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
SERTA PENDANAAN
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII PENUTUP
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
6
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
engantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari perlu secara terus menerus
mengembangkan peluang dan inovasi agar tidak tertinggal di belakang
dengan Pemerintah Daerah lainnya. Koperasi dan UKM Kota Kendari secara
umum berada di Kota Kendari dan sekaligus merupakan ibukota Propinsi Sulawesi Tenggara,
sehingga memiliki peranan strategis dalam berbagai aspek kehidupan. Gambaran umum Dinas
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari Meliputi aspek pelayanan umum.
2.1. Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Agar tercapai sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, dibentuklah Dinas Perdagangan,
Koperasi dan UKM berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah.Tugas Pokok Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKMKota Kendari
adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kota Kendari dan untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kota Kendari mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
1. Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM
Ikhtisar Jabatan :
MembantuWalikota dalam melaksanakan kewenangan desentralisasidibidang Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kota Kendari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Uraian Tugas :
Kepala dinas Bertugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan, menyusun
dan melaksanakan kebijakan serta program kegiatan dibidang perdagangan, Koperasi, Usaha
kecil dan Menengah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.
2. Sekretariat Dinas Perindagkop dan UMKM
Ikhtisar Jabatan :
MM
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
7
Sekretariat bertugas melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan,
pengelolaan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan kantor, menyiapkan bahan
koordinasi, penyusunan program kerja, LAKIP, SOP, Evaluasi Kinerja dan Laporan. Sekretariat
sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan Bertanggungjawab
Kepada Kepala Dinas . Dalam menjalanakan Tugas Sekretariat Menyelenggarakan Fungsi :
a. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program dan Anggaran
b. Penyelenggaraan urusan pilihan dan kesejahteraan pegawai.
c. Penyelenggaraan urusan umum meliputi kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, surat
menyurat dan kearsipan.
d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) dan standar
Operasional Prosedur (SOP) dinas.
e. Pengelolaan keuangan, aset dan pelaporan berbasis akrual.
f. Perawatan barang inventaris dan perlengkapan.
g. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Ikhtisar Jabatan :
Sub bagian Umum dan Kepegawaian Bertugas melaksanakan Urusan penyiapan bahan
koordinasi antar bidang, kearsipan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, kehumasan
dan protokol serta ketatalaksanaan dan urusan administrasi kepegawaian, dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.
2.2. Sub Bagian perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
Ikhtisar Jabatan :
Sub bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan bertugas melaksanakan Penyusunan
Perencanaan Program anggaran, Pengelolaan keuangan, serta Penyusunan bahan Evaluasi
Pelaporan, dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
3. Bidang Perdagangan
Ikhtisar Jabatan :
Bidang Perdagangan Bertugas Melaksanakan Penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan, yang meliputi perizinan dan
pendaftaran perusahaan, bina usaha dan sarana perdagangan serta pengembangan ekspor,
dan bertanggungjawab Kepada kepala Dinas.
Menyelenggarakan Fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis perdagangan
b. Penyiapan pembinaan bimbingan teknis pengembangan usaha, sarana perdagangan,
persainagn usaha, pengadaan dan penyaluran serta pemantauan dan monitoring
informasi pasar dan stabilisasi harga sembilan bahan pokok, barang beredar dan jasa
serta kegiatan peningkatan produksi dalam negeri.
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
8
c. Pembinaan, sosialisasi, informasi, publikasi, evaluasi, implementasi penyelenggaraan
perlindungan konsumen serta fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen.
d. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaaqn resi gudang.
e. Penyusunan Kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan eksport dan Import.
f. Penyiapan promosi produksi dalam negeri, fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.
g. Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, pelayanan dan pengawasan kegiatan di bidang
perdagangan.
h. Penyusunan Pedoman teknis pembinaan dan penyiapan perijinan pendaftaran
perusahaan maupun jenis kegiatan usaha perdagangan lainnya termasuk barang kategori
pengawasan.
i. Pelaksanaan koordinasi pengawasan barang beredar dan jasa dengan instansi terkait
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
3.1. Seksi Perizinan dan Pendaftaran
Uraian Tugas :
Seksi Perizinan dan Pendaftara bertugas melaksanakan Perumusan bahan kebijakan dan
pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan dan pendaftaran perusahaan,
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
3.2. Seksi Bina usaha dan sarana perdagangan
Uraian Tugas :
Seksi Bina Usaha dan sarana perdagangan bertugas melaksanakan Perumusan bahan
kebijakan dan pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang bina usaha dan sarana
perdagangan, dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
3.3. Seksi Pengembangan Ekspor
Uraian Tugas :
Seksi pengembangan Ekspor bertugas melaksanakan Perumusan bahan kebijakan dan
pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan ekspor, dan
bertanggungjawab kepada Kepala bidang.
4. Bidang Logistik, Distribusi dan Kerjasama
Ikhtisar Jabatan :
Bidang Logistik, Distribusi dan Kerjasama bertugas melaksanakan Penyusunan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang Logistik, distribusi
dan kerjasama, dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.
Menyelenggarakan Fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Logistik, Distribusi dan Kerjasama.
b. Penyiapan pembinaan bimbingan teknis pengembangan usaha, sarana perdagangan,
persainagn usaha, pengadaan dan penyaluran serta pemantauan dan monitoring
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
9
informasi pasar dan stabilisasi harga sembilan bahan pokok, barang beredar dan jasa
serta kegiatan peningkatan produksi dalam negeri.
c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama logistik perdagangan antar pulau.
d. Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, pelayanan dan pengawasan kegiatan metrologi legal.
e. Pelaksanaan koordinasi kerjasama dan kemitraan pengawasan perdagangan di bidang
logistik dengan instansi terkait.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
4.1. Seksi Stabilisasi harga barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting lainnya
Uraian Tugas :
Melaksanakan Perumusan bahan kebijakan dan pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan di
bidang stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya, dan
bertanggungjawab kepada kepala bidang.
4.2. Seksi Metrologi
Uraian Tugas :
Melaksanakan Perumusan bahan kebijakan dan pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan di
bidang Metrologi, dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
4.3. Seksi Kerjasama dan kemitraan
Uraian Tugas :
Melaksanakan Perumusan bahan kebijakan dan pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan di
bidang Kerjasama dan kemitraan, dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
5. Bidang Koperasi
Ikhtisar Jabatan :
Bidang Koperasi bertugas melaksanakan perumusan bahan dan pelaksanaan kebijakan serta
evaluasi dan pelaporan dibidang Koperasi, dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Uraian Tugas :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi.
b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan koperasi.
c. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan perkuatan permodalan usaha koperasi.
d. Pemantauan terhadap perkembangan koperasi.
e. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran
koperasi.
f. Fasilitas pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan,
pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi.
g. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi.
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
10
5.1. Seksi pengembangan Usaha Koperasi
Uraian Tugas :
Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan Pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan
pelaporan bidang Pengembangan Usaha koperasi, dan bertanggungjawab kepada kepala
bidang.
5.2. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Koperasi
Uraian Tugas :
Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan Pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan
pelaporan bidang Kelembagaan dan kemitraan koperasi, dan bertanggungjawab kepada kepala
bidang.
5.3. Seksi Pengawasan dan pelaporan Koperasi
Uraian Tugas :
Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan Pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan
pelaporan bidang pengawasan dan Pelaporan koperasi, dan bertanggungjawab kepada kepala
bidang.
6. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Ikhtisar Jabatan :
Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertugas melaksanakan penyusunan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan Pelaporan dibidang
pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan bertanggungjawab kepada kepala
Dinas.
Menyelenggarakan Fungsi :
a. Penetapan kebijakan pemberdayaan UMKM melalui penumbuhan iklim usaha yang
kondusif.
b. Fasilitas akses penjamin dalam penyediaan pembiayaan bagi UMKM.
c. Pembinaan dan pengembangan usaha bagu UMKM.
d. Fasilitas penyediaan Sarana dan Prasarana.
e. Pembinaan Kelembagaan UMKM.
f. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan UMKM.
g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik didalam maupun
diluar organisasi.
6.1. Seksi Pembinaan dan pengembangan usaha Mikro, Kecil dan menengah
Uraian Tugas :
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
11
Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan
pelaporan bidang pembinaan dan pengembangan usaha Mikro, Kecil dan menengah, dan
bertanggungjawab kepada kepala bidang.
6.2. Seksi Kelembagaan usaha Mikro, Kecil dan menengah
Uraian Tugas :
Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan
pelaporan bidang kelembagaan usaha Mikro, Kecil dan menengah, dan bertanggungjawab
kepada kepala bidang.
6.3. Seksi Pengawasan dan pelaporan usaha Mikro, Kecil dan menengah
Uraian Tugas :
Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan
pelaporan bidang Pengawasan dan Pelaporan usaha Mikro, Kecil dan menengah, dan
bertanggungjawab kepada kepala bidang.
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
12
2.2. Struktur organisasi
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
13
2.3. Sumber Daya Dinas Perindagkop dan UMKM
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM didukung
oleh berbagai Sumber Daya seperti Sumber Daya Manusia (SDM, Sumber Daya Pembiayaan
serta Asset/Modal.
a. Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber daya manusia yang handal dan berkualitas sangat mendukung suksesnya
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari. Adapun
sumber daya manusia yang tersedia pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota
Kendari berjumlah 45 orang yang meliputi Sarjana Ekonomi, Akuntansi, Agronomi, Tehnik
Industri, Sarjana Sosial, Sarjana Administrasi Negara dan Sarjana Lain yang relevan dengan
tugas-tugas Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari.
Secara umum sumber daya manusia yang ada pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan
UKM Kota Kendari terdiri dari :
Tabel : 2.1
SUMBER DAYA MANUSIA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KOTA KENDARI
No Jabatan Jumlah Pendidikan Gol.
Jenis
Kelamin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Kepala Dinas
Sekretaris
Kabid Perdagangan
Kabid Lgistik, Distribusi dan Kerjasama
Kabid Koperasi
Kabid UMKM
Kasub Bag. Umum dan Kepeg.
Kasub Bag. Perencanaan danKeuangan
Seksi Bina usaha dan sarana Perdagangan
Seksi Pengembangan Ekspor
Seksi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
Seksi Stabilisasi harga Brg Keb. Pokok dan
Brg Penting lainnya
Seksi Metrologi
Seksi Kerjasama dan Kemitraan
Seksi Pengawasan dan pelaporan Koperasi
Seksi Kelembagaan dan Kemitraan koperasi
Seksi Pengembangan Koperasi
Seksi Pembinaan dan Pengembangan UKM
Seksi Pengawasan dan Pelaporan UKM
Seksi Kelembagaan dan Kemitraan UKM
STAF PNS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
S2
S2
S2
S2
S1
S1
S2
S2
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S2
S1
S1
S2
S1
IV/c
IV/a
III/d
III/d
IV/a
IV/a
IV/a
III/d
III/d
III/c
III/b
III/d
III/c
III/b
IV/a
III/c
III/c
III/d
III/d
L
P
P
L
P
L
P
L
L
L
P
L
L
P
P
L
L
L
L
L=10
P=8
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
14
22 STAF NON PNS 18 L = 21
P= 24
JUMLAH 45
Tabel 2.2
Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin
No Uraian Pria Wanita Jumlah
1
2
3
4
Pembina Gol.IV
Penata Gol.III
Pengatur Gol.II
Juru Gol. I
2
20
2
-
4
12
-
6
32
2
-
Jumlah 24 16 40
a. Sumber Daya Asset (Sarana dan Prasarana)
Adapun sarana prasarana yang dimanfaatkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan
UKM Kota Kendari meliputi:
1) Gedung dan Bangunan
- Gedung Kantor 3 (lokal) dengan luas Lantai 330 m²
- Gedung workshop di kawasan industry dengan luas 600 m²
- Gedung Kelas di kawasan industry dengan luas 60 m²
- Kawasan industry Kendari dengan luas 20 Ha
2) Kendaraan operasional
- Kendaraan Roda empat : 4 unit
- Kendaraan Roda dua : 13 unit
- Ruang Rapat : 1 Ruangan
- Mesin Ketik : 2 Buah
- Komputer : 7 Buah
- Laptop : 5 Buah
- Printer : 7 Buah
- LCD Proyektor : 1 Buah
- Telepon/Fax : 1 Buah
- Finger Print : 1 Buah
- Kamera : 1 Buah
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
15
- HandyCham : 1 Buah
- TV Color : 1 Buah
- Wireless : 1 Buah
- Meja Kerja : 29 Buah
- Kursi Meja : 30 Buah
- Meja Rapat : 2 Buah
- Kursi Rapat : 15 Buah
2.4. Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
2.4.1. Koperasi
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat
Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Data
mengenai Koperasi Aktif yang ada di Kota Kendari terdapat pada tabel di bawah ini sebagai
berikut:
Tabel 2.3
Jumlah Anggota Koperasi Aktif Kota Kendari
Tahun 2012-2016
No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah anggota
koperasi
27.912 28.782 29.123 29.250 29.752
Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari, 2017
Tabel 2.4
Persentase Koperasi Aktif Kota Kendari
Tahun 2012-2016
No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah koperasi 519 645 680 715 740
2 Jumlah koperasi
tidak aktif
112 115 116 113 200
3 Persentase
koperasi aktif
80% 80% 80% 85% 70%
Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari, 2017
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
16
Dari tabel 2.3 dapat dilihat jumlah anggota koperasi yang aktif mengalami peningkatan
dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2012 sebanyak 27.912 orang menjadi 29.752 orang
pada tahun 2016 atau meningkat sebesar 6,18 persen. Sedangkan pada tabel 2.4. jumlah
koperasi yang didirikan mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun namun tidak
dibarengi oleh keaktifan koperasi tersebut secara menyeluruh. Pada tahun 2016, jumlah
koperasi meningkat 221 unit dari tahun 2012 namun persentase koperasi yang aktif justru
menurun hanya sebesar 70% saja, terendah dalam lima tahun terakhir.
Pemerintah pusat terus berupaya mendorong Pemerintah daerah untuk menggerakkan
kembali koperasi-koperasi yang tidak aktif. Akan terus dilakukan evaluasi dalam upaya
reformasi total terhadap koperasi. Koperasi yang masih bisa diperbaiki akan dilakukan
rehabilitasi, reorientasi dan pengembangan koperasi sedangkan koperasi yang sudah tidak
dapat diperbaiki akan dibubarkan.
2.4.2. UMKM
UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif milik orang
perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kriteria UMKM, peluang usaha mikro memiliki
asset maksimal Rp 50 juta, dengan omset maksimal Rp 300 juta/ tahun. Peluang usaha kecil
memiliki asset >Rp 50 juta -Rp 500 juta dengan omset > Rp 300 juta –Rp 2,5M /tahun. Peluang
usaha menengah memiliki asset > Rp 500 juta –Rp 10 M dengan omset > Rp 2,5 M – Rp 50 M
/tahun. Data berikut menampilkan persentase usaha mikro dan kecil Kota Kendari tahun 2012-
2016.
Tabel 2.5
Persentase Usaha Mikro dan Kecil
Kota Kendari Tahun 2012-2016
Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari, 2017
Berdasarkan tabel 2.5, persentase usaha mikro dan kecil di Kota Kendari cenderung
mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu lima tahun terjadi peningkatan sebesar 0,80
persen meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2013 dan 2014.
No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016
1 Jumlah seluruh
UMKM
8.694 8.809 9.347 10.605 11.837
2 Jumlah Usaha Mikro
dan Kecil
7.224 7.309 7.729 8.872 9.931
3 Persen Usaha Mikro
dan Kecil
83% 82,90% 82,60% 83,60% 83,80%
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
17
Pemerintah Kota Kendari mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil menengah
melalui penyaluran kredit oleh BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) Kredit Mikro.
Program ini lahir untuk membantu para pelaku usaha kecil agar bisa mengembangkan
usaha tanpa harus bermodal besar. Diharapkan dengan bertumbuhnya usaha mikro
kecil menengah akan ikut mendorong perputaran roda ekonomi di Kota
Kendari.Kemudahan dalam mendapatkan pinjaman di BLUD Kredit Mikro, dapat
merangsang lahirnya para pelaku UMKM yang baru setiap tahunnya.
2.4.3. Perdagangan
Tabel 2.6
Jumlah Pasar Tradisionaldi Kota Kendari
Tahun 2012-2016
Uraian
Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
Jumlah
Pasar
Tradisional
8 8 8 10 10
Sumber: BPS Kota Kendari, 2017
Pemerintah Kota Kendari terus mengembangkan dan memperbanyak pasar tradisional
guna mengerakkan perekonomian masyarakat. Pembangunan pasar tradisional salama ini
ditangani secara simultan di seluruh pasar yang ada di Kota Kendari. Semua pasar tradisional
yang sudah ada diperbaiki fasilitasnya, dibangun dengan konsep yang lebih modern dan
representatif dengan konsep pasar modern yang dikelola secara tradisional. Beberapa pasar
tradisional yang dikembangkan selama ini adalah Pasar Sentral Kendari, Pasar Baru Wuawua,
pasar Pedagang Kaki Lima (PKL), pasar Baruga, pasar Anduonohu, Pasar Lapulu, Pasar
Purirano dan Pasar Nambo.
Pengembangan pasar tradisional merupakan usaha untuk terus mempertahankan
eksistensi pasar tradisional di tengah pertumbuhan supermarket, toserba, swalayan, plaza dan
pusat-pusat perbelanjaan besar lainnya. Hal ini juga dilakukan guna mempertahankan
keberadaan para pedagang kecil yang selama ini hanya memiliki kemampuan untuk berdagang
di pasar tradisional.
Tabel 2.7
Pasar Yang Dibangun Oleh Pemerintah Kota Kendari
Tahun 2012-2016
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
18
No.
Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1 -
Pasar
Wua-wua
Pasar
Wua-wua
Pasar
Wua-wua
Pasar
Wua-wua
2 - - -
Pasar
Lapulu
Pasar
Baruga
3 - - -
Pasar
Nambo
-
Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari, 2017
Dalam rentang waktu lima tahun, Pemerintah Kota Kendari membangun pasar dengan
konsep modern untuk merenovasi pasar tradisional yang telah ada diantaranya pasar Wua-
Wua, Pasar Lapulu, Pasar Nambo dan Pasar Baruga.
Tabel 2.8
Jumlah PerusahaanPerdagangan Berdasarkan Ijin yang Berlaku
Di Kota Kendari Tahun 2012 –2016
No.
Jenis
Perusahaan
Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1 Perdagangan 585 624 657 672 699
Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari, 2017
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
19
BAB III
PERMASALAHAN DAN
ISU-ISU STRATEGIS
Analisis Isu-Isu Strategis adalah merupakan analisis terhadap permasalahan-
permasalahan yang terjadi dalam pembangunan baik bersifat umum maupun yang
khusus. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan
program pembangunan. Dalam uraiannya Isu isu strategis dibagi atas tiga bagian yaitu
pembahasan tentang Permasalahan pembangunan, faktor penghambat dan pendorong
permasalahan pembangunan daerah dan Isu-Isu Strategis yang diperoleh melalui
identifikasi isu isu penting kota Kendari.
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Dalam melaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas perindagkop dan UMKM
Kota Kendari masih dihadapkan berbagai permasalahan sebagai berikut:
a. Permasalahan Internal
1) Pertumbuhan jumlah usaha indagkop dan UMKM tidak diimbangi secara
kualitas kemampuan pengelolaan usaha. Dampak dari hal tersebut adalah
rendahnya tingkat produktifitas usaha serta lambannya pengembangan
usaha.
2) Sumber Daya Manusia aparat Pembina sektor perdagangan, koperasi dan
UMKM berdasarkan spesifikasi profesi/keahlian sektor masing-masing
masih sangat terbatas baik secara kuantitas maupun secara kualitas.
3) Alokasi anggaran pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM masih
sangat terbatas sedangkan dinas membidangi 4 (empat) sektor ekonomi;
Perdagangan, Logistik da Kerjasama, Koperasi dan UMKM.
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
20
4) Prasarana dan sarana penunjang pelayanan masih sangat terbatas
sehingga daya jangkau dan kualitas pelayanan juga masih belum
maksimal.
b. Permasalahan Eksternal
I. Sektor Perdagangan
(1) Barang kebutuhan pokok dan barang strategis pada umumnya masih
didatangkan dari luar daerah sehingga rentan terhadap fluktuasi harga.
(2) Biaya disitribusi barang masih tinggi sehingga harga yang dibayar
konsumen juga tinggi
(3) Mata rantai distribusi barang panjang menyebabkan biaya ekonomi
tinggi.
(4) Sarana prasarana distribusi barang seperti kapal, pelabuhan, gudang,
pasar belum dapat mengimbangi pertumbuhan permintaan masyarakat
konsumen.
(5) Manajemen usaha sektor perdagangan seperti pedagang pengecer,
grosir, dan sector informal/PKL belum memadai dan tidak mengikuti
perkembangan dinamika usaha.
(6) Perlindungan konsumenpengamanan barang yang merugikan
konsumen belum maksimal.
(7) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat belum
berkembang.
(8) Pangsa pasar produk lokal daerah (regional, Nasional dan eksport)
masih rendah.
II. Sektor Koperasi dan UMKM
(1) Pada umumnya usaha Koperasi serta Usaha mikro, kecil dan
menengah (KUMKM) sulit berkembang karena tidak mencapai skala
ekonomi.
(2) Kelembagaan usaha KUMKM masih lemah karena pemahaman dan
kemampuan SDM pengurus / pengusaha masih sangat rendah.
(3) Kapasitas dan kualitas pengelola koperasi masih sangat rendah.
(4) Pembentukan usaha koperasi masih didasarkan untuk mendapat
bantuan/fasilitas pemerintah belum mengarah pada kekuatan dan
prospek ekonomi.
(5) Terbatasnya akses KUMKM terhadap sumber daya produktif (bahan
baku, permodalan, teknologi, sarana prasarana dan informasi pasar)
(6) Rendahnya produktifitas dan daya saing produk KUMKM.
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
21
(7) Akses permodalan terbatas karena tingkat suku bunga tinggi dan
persyaratan administrasi dan anggaran masih sulit dipenuhi KUMKM.
3.2. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
3.2.1. Tingkat Pertumbuhan Volume Komoditi Keluar Masuk KotaKendari
Kebijakan tentang peningkatan volume arus komoditas keluar masuk di
wilayahKotaKendari telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam
bentukmengintegrasikan fasilitas pendukung perdagangan dan jasa diantaranya
mendukung pembangunan tol laut dikawasan New Port , akses transportasi jalan dan
armada ke pelabuhan udara, pergudangan, kawasan industri, kawasanperdagangan,
penyediaan terminal tipe A. Namun demikian masih berfluktuasinya trenkinerja
Perdagangan Antar Pulau Kota Kendari selama kurun waktu tahun 2015-2016 dan
bahkan dua tahun terakhir mengalami Peningkatan, sebagaimana terlihat padatabel 3.1
di bawah ini.
Tabel 3.1
Volume dan Nilai Perdagangan Hasil Bumi dan Laut Antar Pulau
Kota Kendari Tahun 2015- 2016
Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari, 2017
3.3. Identifikasi Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Daerah
3.3.1. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara
mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungiuntuk mencegah dari
persaingan usaha yang tidak sehat. Sedangkan Koperasi adalah organisasi bisnis yang
dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi
melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan
asas kekeluargaan. Secara spesifik permasalahan di sektor koperasi dan UKM
berkaitandengan kualitas kelembagaan koperasi dan perkembangan volume
usaha,yaitu:
NO JENIS KOMODITI
TAHUN 2015 TAHUN 2016
VOLUME
(TON)
NILAI (Rp.000)
VOLUME
(TON)
NILAI (Rp.000)
1 Tanaman Pangan 691,67 3.460.418,01 829,81 4.152.502,62
2 Perkebunan 3.442,15 368.616.918,00 4.131,31 442.340.301,60
3 Peternakan 31,96 969.366,30 39,11 1.163.249,52
4 Perikanan 6.575,70 188.549.545,00 7.890,15 226.259.454,31
5 Kehutanan 5,71 11.303.679,40 7,4 13.564.414,72
6 Lainnya 100,67 5.274.396,75 120,14 6.329.275,86
JUMLAH 10.847,9 578.174.323,46 13.017,9 693.809.198,63
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
22
1. Kurangnya Minat warga usia produktif untuk berwirausaha;
2. Akses permodalan masih terbatas;
3. Kurangnya Jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil;
4. Kompetensi dan daya saing koperasi serta pelaku usaha mikro masih rendah;
5. Kurangnya dukungan pembinaan terhadap pengembangan UMKM dan Koperasi
serta usaha kreatif;
6. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kelompok belumberorientasi pada
peningkatan kemasan produk dan pemasaran guna meningkatkan daya saing
usaha;
7. Kurangnya Partisipasi masyarakat dalam berkoperasi.
3.3.2. Perdagangan
Masalah yang umum dihadapi di Kota Kendari terkait dengan pelaksanaan
urusan Perdagangan meliputibeberapa aspek sebagai berikut:
a. Pengawasan peredaran barang dan jasa
Permasalahan mengenai peningkatan pengawasan peredaran barangdan jasa
meliputi beberapa aspek sebagai berikut:
1. Kelangkaan stok dan disparitas harga bahan pokok;
2. Upaya perlindungan konsumen.
b. Perwujudan Kendari sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar
pulau dan nasional
Permasalahan mengenai perwujudan Kendari sebagai pusat penghubung
perdagangan dan jasa antar pulau dan nasional meliputi beberapa aspek sebagai
berikut:
1. Penyediaan infrastruktur yang mendukung perdagangan secara berkelanjutan;
2. Perluasan jaringan pemasaran;
3. Upaya peningkatan daya saing produk-produk lokal di pasar lokal dan domestik.
c. Peningkatan kebijakan yang dapat menjalin hubungan antarapemangku
kepentingan untuk mendukung iklim dan aktivitasinvestasi, perdagangan,
industri
Permasalahan mengenai peningkatan kebijakan untuk mendukung iklimdan
aktivitas investasi, perdagangan, industri meliputi beberapa aspeksebagai berikut:
1. Sinergitas peraturan pusat dan daerah;
2. Proses perijinan masih belum efisien.
3.4. Isu Strategis Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
23
Selain merupakan hasil penelaahan terhadap dinamika pembangunan yang
terjadi di skala kota, penetapan isu strategis Kota Kendari juga mengacukepada isu-isu
yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara serta mempunyai
relevansi dengan kondisi dan pengembangan Kota Kendari.
3.4.1. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara dalam 4 tahun terakhir (2013-2016)
menunjukkan kinerja yang terus meningkat bahkan melebihi pertumbuhanekonomi
Nasional. Gejolak perekonomian global yang terjadi tahun 2013 mempengaruhi
melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional termasuk jugapertumbuhan ekonomi
Sulawesi Tenggara. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatiftinggi tersebut
selayaknya juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan yangberpengaruh signifikan
terhadap penurunan kemiskinan, penurunan tingkatpengangguran terbuka dan
penurunan disparitas antar wilayah. Pertumbuhanekonomi yang tinggi selayaknya juga
diikuti dengan peningkatan kualitaspembangunan manusia yang diindikasikan dari
peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
24
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
Dalam konteks Rencana Strategis (RENSTRA) maka Visi dan misi adalah
merupakan gambaran apa yang ingin dicapai Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kota Kendari pada akhir periode, yaitu : Visi Kota Kendari yang ingin diwujudkan pada
akhir periode 5 (lima) tahun ke depan menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan
pemerintah, yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD,
masyarakat dan pemangkukepentingan lainnya, yaitu:
“MEWUJUDKAN KOTA KENDARI KOTA LAYAK HUNI YANG BERBASIS
EKOLOGI, INFORMASIDAN TEKNOLOGI”
Makna dalam visi tersebut adalah :
Kota Layak Huni adalah kondisi yang menggambarkan Kota Kendari, dimana
masyarakat dapat hidup dengan nyaman, tenang,makmur, sehat, aman, selamat dan
damai dalam suatu kota serta dapat memberikan kesempatan bagi seluruh kegiatan
masyarakat kota dengan sistem ekologi.
Berbasis ekologi adalah prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan
pembangunan Kota Kendari dengan menciptakan kota yang selaras, serasi dengan
alam dan lingkungannya melalui penataan ruang yang dapat mengintegrasikan fungsi
kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan
dan transportasi, mengantisipasi resiko bencana serta melestarikan kawasan pesisir
dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan
prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
25
Informasi dan Teknologi menujukkan bahwa Kota Kendari sebagai kota yang
menerapkan teknologi informasi didalam aktivitas pembangunan dan akan selalu
berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat kota yang semakin kompleks dan
bervariasiagar efisiensi, efektif dan transparan melalui pelayanan pemerintah secara
elektronis (e-Government)serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat
dengan pemanfaatan teknologi telematik.Berdasarkan Visi dan Misi Kota Kendari
tersebut maka selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut:
MISI 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
Misi 1 dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan danmencerdaskan
masyarakat sehingga mempunyai kualifikasi sebagai manusia yangberkualitas dan
dapat mengaktualisasikan dirinya di masyarakat,memenuhi kebutuhan dasar bagi
kelompok rentan dan memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan berusaha
sertamenciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, menciptakan situasi dan
kondisi yang memberikanrasa aman, tentram dan kondusif untuk melaksanakan
aktivitas keseharian bagiwarga kota melalui peningkatkan ketentraman dan ketertiban
umum untukmendukung pelaksanaan pemerintahan daerah, melakukan upaya
menanamkan danmempertahankan kesenian dan nilai-nilai budaya lokal serta nilai-nilai
kepahlawanan yang berfalsafah pancasila kepada warga kotautamanya generasi muda,
melakukan upaya integrasi fasilitas pendukungperdagangan dan jasa (termasuk di
dalamnya pelabuhan laut dan udara,pergudangan, kawasan industri, kawasan
perdagangan, dan terminal)melalui implementasi manajemen logistik kota.
Penggalian potensi,peningkatan investasi, serta pengembangan dan penerapan
konsep logistikyang terpadu sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan antar kota baik
skalaregional, nasional, maupun internasional, melakukan upaya mendorong usaha-
usahaekonomi lokal untuk mampu berinovasi dan mengembangkan industri kreatif
agarbisa bersaing di pasar global serta dengan penggunaan sistem informasi melalui
perangkat canggih TI (teknologi informasi).TargettujuandansasaranDinas
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari telahditetapkanselama5 (lima)tahunke
depan,selengkapnyadisajikanpadatabel4.1. di bawah ini
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
26
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
27
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kendari dapat dilakukan
melalui strategi dan arah kebijakan, yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan
sasaran pembangunan. Pada bab ini akan diuraikan strategi dan arah kebijakan Dinas
Perdagangan, Koperasi dan Kota Kendari yang mengacu pada Visi dari Kota Kendari
yaitu:Mewujudkan Kota Kendari Kota Layak Huni yang Berbasis Ekologi, Informasi dan
Teknologi.
Berdasarkan hal tersebut serta adanya kewenangan tugas pokok dan fungsi
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari Terciptanya upaya yang
dilakukan untuk mewujudkan harapan dan keinginan Tersebut yaitu :
1. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara
terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan
disertai imbalan atau kompensasi.
2. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan
hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas
kekeluargaan.
3. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi yang
berskala Mikro, Kecil dan Menengah sesuai criteria kekayaan bersih atau
penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
28
4. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus
dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik
Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
5. Pengusaha adalah setiap orang perorangan, persekutuan atau badan yang
menjalankan jenis perusahaan.
6. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam
perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh
keuntungan atau laba.
Untuk mewujudkan harapan tersebut diatas, maka Dinas Perdagangan, Koperasi
dan UKM Kota Kendari senantiasa menciptakan iklim yang menguntungkan untuk
perkembangan usaha perdagangan, koperasi dan UMKM secara sehat, serasi dan
kompetitif.
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari dalam melakukan
pembinaan diarahkan secara menyeluruh dan terarah untuk meningkatkan kemampuan
secara kompetitif dan mencegah persaingan yang tidak sehat dalam melakukan
kegiatan usaha baik disektor perdagangan dan koperasi serta UMKM agar dapat
dihindarkan pemusatan atau pengusahaan perdagangan dan koperasi oleh suatu
kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Dalam
rangkaian itulah maka Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
menerapkan kebijakan antara lain seperti :
- Memberi Informasi yang lengkap, benar dan berkelanjutan
- Penyiapan aparatur pelaksana yang berkualitas dan didukung koordinasi yang
kuat
- Kebijakan pengembangan Perdagkop dan UKM melalui pembinaan dan
pemberdayaan
- Kebijakan perizinan Perdagkop danUKM diarahkan untuk pengembangan
usaha dan kepastian berusaha.
- Upaya dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan dalam arti yang
seluas-luasnya terhadap kegiatan Perdagkopdan UKM. Tugas dan tanggung
jawab untuk menciptakan iklim dan suasana yang menguntungkan bagi
pertumbuhan dan pengembangan bidang usaha Perdagangan, Koperasi dan
UKM.
- Mewujudkan perubahan struktur perekonomian secara fundamental melalui
pergerakan dan pemanfaatan seoptimal mungkin sumber daya yang tersedia
dan bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
29
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari akan berusaha untuk
melakukan pengembangan potensi terhadap perdagangan, Koperasi dan UMKM
secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah Kota
Kendari.Misi 1 dalam RPJMD Kota Kendari dimaksudkan untuk meningkatkan derajat
kesehatan dan mencerdaskan masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar bagi kelompok
rentan dan memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan berusaha serta
menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, menciptakan situasi dan kondisi
yang memberikan rasa aman, tentram dan kondusif untuk melaksanakan aktivitas
keseharian bagi warga kota, melakukan upaya menanamkan dan mempertahankan
nilai-nilai budaya lokalyang berfalsafah pancasila kepada warga kota utamanya
generasi muda, melakukan upaya integrasi fasilitas pendukung perdagangan dan jasa
serta dengan penggunaan sistem informasi melalui perangkat TI (teknologi
informasi).Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dapat
Kami sajikan Pada Tabel 5.1 di bawah ini :
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
30
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
31
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN
Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strtegis Dinas
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari periode 2017 - 2022, dengan
mempertimbangkan arah kebijakan dan strategis Pemerintah Kota Kendari serta arah
kebijakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari maka Rencana
program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas yang terdiri dari10 (Sepuluh)program.
Selanjutnya disajikan pada Tabel. 6.1
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
32
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
33
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERDAGANGAN
KOPERASI DAN UKM
Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahuihasil dari
pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah. Tujuan
dalam Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang
ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi, Program dankegiatan Dinas
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari yang ditetapkan menjadi Indikator
Kinerja utama (IKU) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM serta indikator kinerja
penyelenggaraan Dinas perdagangan, Koperasi danUKM Kota Kendari yang ditetapkan
menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Penetapan Indikator kinerja Dinas perdagangan, Koperasi dan UKM Kota
Kendari selanjutnya disajikan dalam tabel 7.1. dan 7.2
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
iii
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
iii
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
iii
BAB VIII
PENUTUP
emikian Rencana strategi (RENSTRA) Dinas Perdagangan, Koperasi dan
UKM Kota Kendari disusun sebagai acuan palaksanaan tugas pokok dan
fungsi dinas dalam rangka mendorong pengembangan perdagangan,
koperasi dan UKM Kota Kendari yang secara operasional akan dirinci
dalam rencana kinerja tahunan dinas, sebagai penjabaran lebih lanjut dari resensi ini.
Kendari, Januari 2018
KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN UKM
KOTA KENDARI
H. SYAM ALAM, SE, M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19620415 198803 1 019
D
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
iii
KATA PENGANTAR
engan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah
melimpahkan berkah serta rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota
Kendari periode Tahun 2017 s/d 2022, dengan telah terwujudnya Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari, diharapkan
pemahaman akan Visi, Misi tugas dan tanggung jawab yang dilakukan sebagai staf,
abdi Negara dan abdi masyarakat akan memudahkan kita dalam melaksanakan tugas-
tugas kedinasan dan kiranya menjadi pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari.
Kami menyadari bahwa Rencana Strategis (Renstra) ini masih jauh dari
sempurna, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam
menyempurnakan Rencana Strategis (Renstra) ini di masa yang akan datang.
Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis
(Renstra)ini.
Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi
kepentingan masyarakat dan negara.
Kendari,2018
KEPALA DINAS,
H. SYAM ALAM, SE, M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19620415 198803 1 019
D
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.......................................................................... i
DAFTAR ISI....................................................................................... ii
BAB. I. PENDAHULUAN .................................................... 1
1.1. Latar Belakang ......................................... 3
1.2. Landasan Hukum Penyusunan .............................. 3
1.3. Maksud dan Tujuan .................................................... 4
1.4. Sistematika Penulisan .............................. 5
BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN UKM................................................... 6
2.1. Tugas Fungsi dan Truktur Organisasi ................... 6
2.2. Struktur Organisasi .................................................... 12
2.3. Sumber Daya Dinas Perdagangan, Koperasi
dan UKM ............................................................... 13
2.4. Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM ... 15
2.4.1. Koperasi ........................................................... 15
2.4.2. UMKM .............................................................. 16
2.4.3 Perdagangan ................................................... 17
BAB. III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS...................... 19
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
Dan Fungsi Pelayanan SKPD ............................... 19
3.2. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah ...... 20
3.2.1. Tingkat Pertumbuhan Volume Komoditi Keluar Masuk
Kota Kendari .................................................... 20
3.3. Identifikasi Permasalahan Terkait Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah Daerah ....................................... 21
3.3.1. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ............. 21
3.3.2. Perdagangan .................................................... 22
3.4. Isu Strategis Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara.. 22
3.4.1. Pertumbuhan Ekonomi ..................................... 22
BAB. IV. TUJUAN DAN SASARAN................................................. 24
BAB. V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..................... 27
BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR
KINERJADASERTA PENDANAAN ................................ 32
BAB.VII. KINERJA PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN
KEGIATAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
UKM .................................................................................. 41
BAB. VII. PENUTUP ................................................................ 44
DAFTAR TABEL
Tabel.2.1. Sumber Daya manusia Dinas Perdagangan, Koperasi
Dan UKM Kota Kendari ........................................... 13
Tabel.2.2. Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin ..................... 14
Tabel.2.3. Jumlah Anggota Koperasi Aktif Kota Kendari Tahun
2012 – 2016 ................................................................ 15
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari
iii
Tabel.2.4. Persentase Koperasi Aktif Kota Kendari Tahun
2012 – 2016 ................................................................ 15
Tabel.2.5. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Kendari
Tahun 2012 – 2016 ..................................................... 16
Tabel.2.6. Jumlah Pasar Tradisional di Kota Kendati Tahun
2012 – 2016 ................................................................ 17
Tabel.2.7. Pasar Yang dibangun oleh Pemerintah Kota Kendari
Tahun 2012 – 2016 ..................................................... 17
Tabel.2.8. Jumlah Perusahaan Perdagangan Berdasarkan Ijin
Yang berlaku di Kota kendari Tahun 2012 – 2016 .... 18
Tabel.3.1. Volume dan Nilai Perdagangan Hasil Bumi dan laut
Antar Pulau Kota Kendari tahun 2012 – 2016 ....... 21
Tabel.4.1. Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas
Perdagangan, Koperasi dan UKM............................ 26
Tabel.5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan
Koperasi dan UKM ................................................. 30
Tabel.6,1, Rencana Program Kegiatan Serta Pendanaan Dinas
Perdagangan, Koperasi dan UKM............................ 32
Tabel.7.1. Indikator Kenerja Utama Dinas Perdagangan,
Koperasi dan UKM .................................................. 34
Tabel.7.2. Indikator Kenerja Khusus Dinas Perdagangan,
Koperasi dan UKM .................................................. 35
DAFTAR GAMBAR
Gambar. 1. Hubungan Perencanaan dan Penganggaran ........... 2

More Related Content

What's hot

Tugas dan fungsi pkb plkb
Tugas dan fungsi pkb plkbTugas dan fungsi pkb plkb
Tugas dan fungsi pkb plkbStiunus Esap
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daerahaRian Saifulloh
 
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiriUntuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiriAdelfios Andyka Fatra
 
Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022
Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022
Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022Penyalur Alat Kesehatan
 
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)khoiril anwar
 
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).pptPELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).pptMAHMUN SYARIF
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanDadang Solihin
 
Pengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerahPengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerahkomar_adi
 
Modul bkb hi kebijakan dan strategi bkkbn_rev4
Modul bkb hi kebijakan dan strategi bkkbn_rev4Modul bkb hi kebijakan dan strategi bkkbn_rev4
Modul bkb hi kebijakan dan strategi bkkbn_rev4PusdiklatKKB
 
Pemberdayaan ppt
Pemberdayaan pptPemberdayaan ppt
Pemberdayaan ppthanny26
 
Buku panduan organisasi hipmi ok
Buku panduan organisasi hipmi okBuku panduan organisasi hipmi ok
Buku panduan organisasi hipmi okTeddie Dian Patria
 
Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020
Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020
Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020TV Desa
 
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi MalukuArah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi MalukuOswar Mungkasa
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaUmi Arifah
 

What's hot (20)

Pengembangan UMKM dan Koperasi
Pengembangan UMKM dan KoperasiPengembangan UMKM dan Koperasi
Pengembangan UMKM dan Koperasi
 
Tugas dan fungsi pkb plkb
Tugas dan fungsi pkb plkbTugas dan fungsi pkb plkb
Tugas dan fungsi pkb plkb
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
 
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiriUntuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
 
Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022
Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022
Juknis Dak BKKBN 2022 - Petunjuk Teknis Penggunaan DAK BKKBN 2022
 
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)
 
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).pptPELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
 
Pengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerahPengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerah
 
Modul bkb hi kebijakan dan strategi bkkbn_rev4
Modul bkb hi kebijakan dan strategi bkkbn_rev4Modul bkb hi kebijakan dan strategi bkkbn_rev4
Modul bkb hi kebijakan dan strategi bkkbn_rev4
 
Pemberdayaan ppt
Pemberdayaan pptPemberdayaan ppt
Pemberdayaan ppt
 
Presentasi musrenbang
Presentasi musrenbangPresentasi musrenbang
Presentasi musrenbang
 
PAPARAN STUNTING .pptx
PAPARAN STUNTING .pptxPAPARAN STUNTING .pptx
PAPARAN STUNTING .pptx
 
Buku panduan organisasi hipmi ok
Buku panduan organisasi hipmi okBuku panduan organisasi hipmi ok
Buku panduan organisasi hipmi ok
 
Manajemen perkantoran
Manajemen perkantoranManajemen perkantoran
Manajemen perkantoran
 
Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020
Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020
Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak | Konperensi Pers 11 Nopember 2020
 
Uppka
UppkaUppka
Uppka
 
Beberapa ukuran dasar demografi
Beberapa ukuran dasar demografiBeberapa ukuran dasar demografi
Beberapa ukuran dasar demografi
 
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi MalukuArah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 

Similar to Isi renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari

Iku diskominfo jogja
Iku  diskominfo jogjaIku  diskominfo jogja
Iku diskominfo jogjaaprisaut2
 
KEPMEN PANDUAN DESA KREATIF.pdf
KEPMEN PANDUAN DESA KREATIF.pdfKEPMEN PANDUAN DESA KREATIF.pdf
KEPMEN PANDUAN DESA KREATIF.pdfShohibar
 
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023ssuser8f1e591
 
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdf
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdfARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdf
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdfYandryAbun1
 
0 Review Renja 2022 edit 18082021.docx
0 Review Renja 2022 edit 18082021.docx0 Review Renja 2022 edit 18082021.docx
0 Review Renja 2022 edit 18082021.docxRasnianiGani
 
RANWAL RKPD TAHUN 2023(1).pdf
RANWAL RKPD TAHUN 2023(1).pdfRANWAL RKPD TAHUN 2023(1).pdf
RANWAL RKPD TAHUN 2023(1).pdfGulfino
 
PERDA KOTA MAGELANG NO 1 TAHUN 2013 PENANAMAN MODAL
PERDA KOTA MAGELANG NO 1 TAHUN 2013 PENANAMAN MODALPERDA KOTA MAGELANG NO 1 TAHUN 2013 PENANAMAN MODAL
PERDA KOTA MAGELANG NO 1 TAHUN 2013 PENANAMAN MODALAchmad Wahid
 
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016Tidore Tidore
 
Paparan lkj kota kediri maret2016 akhir-kirim-revisi
Paparan lkj kota kediri maret2016 akhir-kirim-revisiPaparan lkj kota kediri maret2016 akhir-kirim-revisi
Paparan lkj kota kediri maret2016 akhir-kirim-revisifionarazqa
 
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015pandirambo900
 
Materi_rapat_penguatan_inovasi.pptx
Materi_rapat_penguatan_inovasi.pptxMateri_rapat_penguatan_inovasi.pptx
Materi_rapat_penguatan_inovasi.pptxyusnita14
 
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptxARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptxnatta sanjaya
 
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2021.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2021.pdfRENJA KECAMATAN JENANGAN 2021.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2021.pdfdianaekowati1
 
Paparan sakip indag 2015
Paparan sakip indag 2015Paparan sakip indag 2015
Paparan sakip indag 2015fionarazqa
 
Revisi isi l kj ip indag 2015
Revisi isi l kj ip indag 2015Revisi isi l kj ip indag 2015
Revisi isi l kj ip indag 2015fionarazqa
 

Similar to Isi renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari (20)

Iku diskominfo jogja
Iku  diskominfo jogjaIku  diskominfo jogja
Iku diskominfo jogja
 
KEPMEN PANDUAN DESA KREATIF.pdf
KEPMEN PANDUAN DESA KREATIF.pdfKEPMEN PANDUAN DESA KREATIF.pdf
KEPMEN PANDUAN DESA KREATIF.pdf
 
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023
Bahan Paparan Bimtek LKPD 30 Oktober 2023
 
Sk pengesahan renstra 2016 2021
Sk pengesahan renstra 2016 2021Sk pengesahan renstra 2016 2021
Sk pengesahan renstra 2016 2021
 
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdf
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdfARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdf
ARAH KEBIJAKAN PMDN 77 DAN 90.pdf
 
0 Review Renja 2022 edit 18082021.docx
0 Review Renja 2022 edit 18082021.docx0 Review Renja 2022 edit 18082021.docx
0 Review Renja 2022 edit 18082021.docx
 
RANWAL RKPD TAHUN 2023(1).pdf
RANWAL RKPD TAHUN 2023(1).pdfRANWAL RKPD TAHUN 2023(1).pdf
RANWAL RKPD TAHUN 2023(1).pdf
 
PERDA KOTA MAGELANG NO 1 TAHUN 2013 PENANAMAN MODAL
PERDA KOTA MAGELANG NO 1 TAHUN 2013 PENANAMAN MODALPERDA KOTA MAGELANG NO 1 TAHUN 2013 PENANAMAN MODAL
PERDA KOTA MAGELANG NO 1 TAHUN 2013 PENANAMAN MODAL
 
RPJMD
RPJMDRPJMD
RPJMD
 
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
Kebijakan Umum Anggaran (Kua) induk 2017 08nov2016
 
Renstra 2012 2017
Renstra 2012 2017Renstra 2012 2017
Renstra 2012 2017
 
Renstra 2012 2017
Renstra 2012 2017Renstra 2012 2017
Renstra 2012 2017
 
Paparan lkj kota kediri maret2016 akhir-kirim-revisi
Paparan lkj kota kediri maret2016 akhir-kirim-revisiPaparan lkj kota kediri maret2016 akhir-kirim-revisi
Paparan lkj kota kediri maret2016 akhir-kirim-revisi
 
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015
 
Materi_rapat_penguatan_inovasi.pptx
Materi_rapat_penguatan_inovasi.pptxMateri_rapat_penguatan_inovasi.pptx
Materi_rapat_penguatan_inovasi.pptx
 
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptxARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptx
ARAH_KEBIJAKAN_PERMENDAGRI_NO_77_TAHUN_2020 (1).pptx
 
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2021.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2021.pdfRENJA KECAMATAN JENANGAN 2021.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2021.pdf
 
Paparan sakip indag 2015
Paparan sakip indag 2015Paparan sakip indag 2015
Paparan sakip indag 2015
 
RPJPD
RPJPDRPJPD
RPJPD
 
Revisi isi l kj ip indag 2015
Revisi isi l kj ip indag 2015Revisi isi l kj ip indag 2015
Revisi isi l kj ip indag 2015
 

More from Haris Sahido

Tabel.7.2 ikk Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari
Tabel.7.2 ikk Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota KendariTabel.7.2 ikk Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari
Tabel.7.2 ikk Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota KendariHaris Sahido
 
Tabel. 6.1 rencana program serta pendanaan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM...
Tabel. 6.1 rencana program serta pendanaan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM...Tabel. 6.1 rencana program serta pendanaan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM...
Tabel. 6.1 rencana program serta pendanaan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM...Haris Sahido
 
Tabel. 5.1 stateri dan arah kebijakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Ko...
Tabel. 5.1 stateri dan arah kebijakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Ko...Tabel. 5.1 stateri dan arah kebijakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Ko...
Tabel. 5.1 stateri dan arah kebijakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Ko...Haris Sahido
 
Tabel. 4.1 visi,misi, stujuan ,sasaran strategi Dinas Perdagangan, Koperasi d...
Tabel. 4.1 visi,misi, stujuan ,sasaran strategi Dinas Perdagangan, Koperasi d...Tabel. 4.1 visi,misi, stujuan ,sasaran strategi Dinas Perdagangan, Koperasi d...
Tabel. 4.1 visi,misi, stujuan ,sasaran strategi Dinas Perdagangan, Koperasi d...Haris Sahido
 
Struktur organisasi maret 2017 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Ke...
Struktur organisasi maret 2017   Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Ke...Struktur organisasi maret 2017   Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Ke...
Struktur organisasi maret 2017 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Ke...Haris Sahido
 
Cover Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari
Cover Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota KendariCover Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari
Cover Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota KendariHaris Sahido
 
Tabel.7.1 iku Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari
Tabel.7.1 iku Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota KendariTabel.7.1 iku Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari
Tabel.7.1 iku Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota KendariHaris Sahido
 
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperdaPandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperdaHaris Sahido
 

More from Haris Sahido (8)

Tabel.7.2 ikk Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari
Tabel.7.2 ikk Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota KendariTabel.7.2 ikk Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari
Tabel.7.2 ikk Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari
 
Tabel. 6.1 rencana program serta pendanaan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM...
Tabel. 6.1 rencana program serta pendanaan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM...Tabel. 6.1 rencana program serta pendanaan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM...
Tabel. 6.1 rencana program serta pendanaan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM...
 
Tabel. 5.1 stateri dan arah kebijakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Ko...
Tabel. 5.1 stateri dan arah kebijakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Ko...Tabel. 5.1 stateri dan arah kebijakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Ko...
Tabel. 5.1 stateri dan arah kebijakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Ko...
 
Tabel. 4.1 visi,misi, stujuan ,sasaran strategi Dinas Perdagangan, Koperasi d...
Tabel. 4.1 visi,misi, stujuan ,sasaran strategi Dinas Perdagangan, Koperasi d...Tabel. 4.1 visi,misi, stujuan ,sasaran strategi Dinas Perdagangan, Koperasi d...
Tabel. 4.1 visi,misi, stujuan ,sasaran strategi Dinas Perdagangan, Koperasi d...
 
Struktur organisasi maret 2017 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Ke...
Struktur organisasi maret 2017   Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Ke...Struktur organisasi maret 2017   Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Ke...
Struktur organisasi maret 2017 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Ke...
 
Cover Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari
Cover Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota KendariCover Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari
Cover Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari
 
Tabel.7.1 iku Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari
Tabel.7.1 iku Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota KendariTabel.7.1 iku Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari
Tabel.7.1 iku Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari
 
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperdaPandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
 

Recently uploaded

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 

Recently uploaded (9)

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 

Isi renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari

  • 1. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah harusmemperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan struktur tatapemerintahan. Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan daerah harusmemperhatikan permasalahan yang menjadi lingkup nasional maupun amanatpembangunan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Alokasi sumber daya daerah harus mendukung penyelesaian masalah nasional maupun penyelesaian masalah yang ada di daerah masing-masing, oleh karena itu sebagai dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Kendari Tahun 2017-2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Daerah Kota Kendari. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahmemberikan kewenangankepada daerah untuk melaksanakan pembangunan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerahdapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang didukung denganpenyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance). Upaya peningkatanpelayanan dan kesejahteraan masyarakat dimaksud dilaksanakan dengan melaluiprinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.Sementara itu, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun perencanaanpembangunan daerah baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.Dengandemikian, pencapaian tujuan pembangunan daerah mendukung pencapaian tujuanpembangunan nasional. Bagi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari, melalui Peraturan Walikota Kendari No. 51 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Kendari telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah di wilayah Kota Kendari.
  • 2. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari 2 Sektor Perdagangan pembinaannya diarahkan untuk menjawab tantangan dinamika ekonomi usaha melalui peningkatan produk unggulan ekonomi kreatif sebagai pemicu inovasi perdagangan tanpa batas, penggunaan metode perdagangan dan bisnis berbasis tehnologi informasi diharapkan dapat menunjang perkembangan jumlah usaha dan nilai transaksi sektor perdagangan. Disamping itu Tak kalah pentingnya pembinaan sektor perdagangan diarahkan untuk meningkatkan perdagangan antar pulau dan eksport melalui penyediaan informasi dan mengurangi biaya ekonomi tinggi, pembentukan system logistik dan intermediasi serta jaringan koleksi dan distribusi. Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian integral dalam pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi utamanya berkaitan dengan pemberdayaan koperasi dan UMKM diarahkan pada peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan (Pro poor) guna menunjang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi daerah (pro growth). Keberadaan koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi juga merupakan subyek penting dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro job) serta pro environment. Rencana strategis pembangunan Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari 2017 – 2022 merupakan pedoman bagi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mendukung Pemerintah Kota Kendari dalam mewujudkan Visi dan Misinya yang akan difokuskan pada tahun 2017 – 2022. Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran sebagaimana gambar. 1. berikut:
  • 3. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari 3 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Dasar hukum yang dijadikan pedoman dan secara langsung terkait denganpenyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)I - 4H DAERAH KABUPATEN BOGOR 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4438); 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4700); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  • 4. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari 4 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)I - 5UPATEN BOGOR 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi PerangkatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4815); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 16. Peraturan daerah Kota kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Kendari (Lembaran daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5). 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari yaitu: a. Menjabarkan lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana/Program/ Kegiatan. b. Sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai media pertanggungjawaban yang disampaikan secara melembaga. c. Sebagai Pedoman Operasional/Kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari. d. Sebagai Dokumen Perencanaan Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Kendari.
  • 5. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari 5 Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari yaitu : 1. Tersedianya kerangka perencanaan dan daftar indikasi program antar kegiatan untuk anggaran instansi dalam skala prioritas yang tajam. 2. Tersedianya tolok ukur evaluasi penilaian kinerja instansi. 3. Landasan komitmen bersama seluruh staf instansi dalam melaksanakan program- program pembangunan dinas. 1.4. Sistematika Penulisan Sistimatika Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAB IV TUJUAN DAN SASARAN BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SERTA PENDANAAN BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VII PENUTUP
  • 6. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari 6 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM engantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tidak tertinggal di belakang dengan Pemerintah Daerah lainnya. Koperasi dan UKM Kota Kendari secara umum berada di Kota Kendari dan sekaligus merupakan ibukota Propinsi Sulawesi Tenggara, sehingga memiliki peranan strategis dalam berbagai aspek kehidupan. Gambaran umum Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari Meliputi aspek pelayanan umum. 2.1. Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Agar tercapai sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, dibentuklah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.Tugas Pokok Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKMKota Kendari adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari dan untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1. Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Ikhtisar Jabatan : MembantuWalikota dalam melaksanakan kewenangan desentralisasidibidang Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Uraian Tugas : Kepala dinas Bertugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan, menyusun dan melaksanakan kebijakan serta program kegiatan dibidang perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas. 2. Sekretariat Dinas Perindagkop dan UMKM Ikhtisar Jabatan : MM
  • 7. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari 7 Sekretariat bertugas melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan kantor, menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan program kerja, LAKIP, SOP, Evaluasi Kinerja dan Laporan. Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan Bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas . Dalam menjalanakan Tugas Sekretariat Menyelenggarakan Fungsi : a. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program dan Anggaran b. Penyelenggaraan urusan pilihan dan kesejahteraan pegawai. c. Penyelenggaraan urusan umum meliputi kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, surat menyurat dan kearsipan. d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) dan standar Operasional Prosedur (SOP) dinas. e. Pengelolaan keuangan, aset dan pelaporan berbasis akrual. f. Perawatan barang inventaris dan perlengkapan. g. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Ikhtisar Jabatan : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Bertugas melaksanakan Urusan penyiapan bahan koordinasi antar bidang, kearsipan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan dan urusan administrasi kepegawaian, dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 2.2. Sub Bagian perencanaan, Pelaporan dan Keuangan Ikhtisar Jabatan : Sub bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan bertugas melaksanakan Penyusunan Perencanaan Program anggaran, Pengelolaan keuangan, serta Penyusunan bahan Evaluasi Pelaporan, dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. 3. Bidang Perdagangan Ikhtisar Jabatan : Bidang Perdagangan Bertugas Melaksanakan Penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan, yang meliputi perizinan dan pendaftaran perusahaan, bina usaha dan sarana perdagangan serta pengembangan ekspor, dan bertanggungjawab Kepada kepala Dinas. Menyelenggarakan Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis perdagangan b. Penyiapan pembinaan bimbingan teknis pengembangan usaha, sarana perdagangan, persainagn usaha, pengadaan dan penyaluran serta pemantauan dan monitoring informasi pasar dan stabilisasi harga sembilan bahan pokok, barang beredar dan jasa serta kegiatan peningkatan produksi dalam negeri.
  • 8. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari 8 c. Pembinaan, sosialisasi, informasi, publikasi, evaluasi, implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen serta fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen. d. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaaqn resi gudang. e. Penyusunan Kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan eksport dan Import. f. Penyiapan promosi produksi dalam negeri, fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri. g. Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, pelayanan dan pengawasan kegiatan di bidang perdagangan. h. Penyusunan Pedoman teknis pembinaan dan penyiapan perijinan pendaftaran perusahaan maupun jenis kegiatan usaha perdagangan lainnya termasuk barang kategori pengawasan. i. Pelaksanaan koordinasi pengawasan barang beredar dan jasa dengan instansi terkait j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3.1. Seksi Perizinan dan Pendaftaran Uraian Tugas : Seksi Perizinan dan Pendaftara bertugas melaksanakan Perumusan bahan kebijakan dan pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan dan pendaftaran perusahaan, dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 3.2. Seksi Bina usaha dan sarana perdagangan Uraian Tugas : Seksi Bina Usaha dan sarana perdagangan bertugas melaksanakan Perumusan bahan kebijakan dan pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang bina usaha dan sarana perdagangan, dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. 3.3. Seksi Pengembangan Ekspor Uraian Tugas : Seksi pengembangan Ekspor bertugas melaksanakan Perumusan bahan kebijakan dan pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan ekspor, dan bertanggungjawab kepada Kepala bidang. 4. Bidang Logistik, Distribusi dan Kerjasama Ikhtisar Jabatan : Bidang Logistik, Distribusi dan Kerjasama bertugas melaksanakan Penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang Logistik, distribusi dan kerjasama, dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas. Menyelenggarakan Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Logistik, Distribusi dan Kerjasama. b. Penyiapan pembinaan bimbingan teknis pengembangan usaha, sarana perdagangan, persainagn usaha, pengadaan dan penyaluran serta pemantauan dan monitoring
  • 9. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari 9 informasi pasar dan stabilisasi harga sembilan bahan pokok, barang beredar dan jasa serta kegiatan peningkatan produksi dalam negeri. c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama logistik perdagangan antar pulau. d. Pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, pelayanan dan pengawasan kegiatan metrologi legal. e. Pelaksanaan koordinasi kerjasama dan kemitraan pengawasan perdagangan di bidang logistik dengan instansi terkait. f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4.1. Seksi Stabilisasi harga barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting lainnya Uraian Tugas : Melaksanakan Perumusan bahan kebijakan dan pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya, dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. 4.2. Seksi Metrologi Uraian Tugas : Melaksanakan Perumusan bahan kebijakan dan pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Metrologi, dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. 4.3. Seksi Kerjasama dan kemitraan Uraian Tugas : Melaksanakan Perumusan bahan kebijakan dan pelaksanaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Kerjasama dan kemitraan, dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. 5. Bidang Koperasi Ikhtisar Jabatan : Bidang Koperasi bertugas melaksanakan perumusan bahan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang Koperasi, dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Uraian Tugas : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi. b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan koperasi. c. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan perkuatan permodalan usaha koperasi. d. Pemantauan terhadap perkembangan koperasi. e. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi. f. Fasilitas pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi. g. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi. h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • 10. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari 10 5.1. Seksi pengembangan Usaha Koperasi Uraian Tugas : Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan Pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang Pengembangan Usaha koperasi, dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. 5.2. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Koperasi Uraian Tugas : Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan Pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang Kelembagaan dan kemitraan koperasi, dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. 5.3. Seksi Pengawasan dan pelaporan Koperasi Uraian Tugas : Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan Pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan dan Pelaporan koperasi, dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. 6. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Ikhtisar Jabatan : Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan Pelaporan dibidang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas. Menyelenggarakan Fungsi : a. Penetapan kebijakan pemberdayaan UMKM melalui penumbuhan iklim usaha yang kondusif. b. Fasilitas akses penjamin dalam penyediaan pembiayaan bagi UMKM. c. Pembinaan dan pengembangan usaha bagu UMKM. d. Fasilitas penyediaan Sarana dan Prasarana. e. Pembinaan Kelembagaan UMKM. f. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan UMKM. g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik didalam maupun diluar organisasi. 6.1. Seksi Pembinaan dan pengembangan usaha Mikro, Kecil dan menengah Uraian Tugas :
  • 11. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari 11 Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan dan pengembangan usaha Mikro, Kecil dan menengah, dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. 6.2. Seksi Kelembagaan usaha Mikro, Kecil dan menengah Uraian Tugas : Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan usaha Mikro, Kecil dan menengah, dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. 6.3. Seksi Pengawasan dan pelaporan usaha Mikro, Kecil dan menengah Uraian Tugas : Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang Pengawasan dan Pelaporan usaha Mikro, Kecil dan menengah, dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
  • 12. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari 12 2.2. Struktur organisasi
  • 13. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari 13 2.3. Sumber Daya Dinas Perindagkop dan UMKM Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM didukung oleh berbagai Sumber Daya seperti Sumber Daya Manusia (SDM, Sumber Daya Pembiayaan serta Asset/Modal. a. Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber daya manusia yang handal dan berkualitas sangat mendukung suksesnya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari. Adapun sumber daya manusia yang tersedia pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari berjumlah 45 orang yang meliputi Sarjana Ekonomi, Akuntansi, Agronomi, Tehnik Industri, Sarjana Sosial, Sarjana Administrasi Negara dan Sarjana Lain yang relevan dengan tugas-tugas Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari. Secara umum sumber daya manusia yang ada pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari terdiri dari : Tabel : 2.1 SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KOTA KENDARI No Jabatan Jumlah Pendidikan Gol. Jenis Kelamin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kepala Dinas Sekretaris Kabid Perdagangan Kabid Lgistik, Distribusi dan Kerjasama Kabid Koperasi Kabid UMKM Kasub Bag. Umum dan Kepeg. Kasub Bag. Perencanaan danKeuangan Seksi Bina usaha dan sarana Perdagangan Seksi Pengembangan Ekspor Seksi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Seksi Stabilisasi harga Brg Keb. Pokok dan Brg Penting lainnya Seksi Metrologi Seksi Kerjasama dan Kemitraan Seksi Pengawasan dan pelaporan Koperasi Seksi Kelembagaan dan Kemitraan koperasi Seksi Pengembangan Koperasi Seksi Pembinaan dan Pengembangan UKM Seksi Pengawasan dan Pelaporan UKM Seksi Kelembagaan dan Kemitraan UKM STAF PNS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 S2 S2 S2 S2 S1 S1 S2 S2 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S1 S1 S2 S1 IV/c IV/a III/d III/d IV/a IV/a IV/a III/d III/d III/c III/b III/d III/c III/b IV/a III/c III/c III/d III/d L P P L P L P L L L P L L P P L L L L L=10 P=8
  • 14. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari 14 22 STAF NON PNS 18 L = 21 P= 24 JUMLAH 45 Tabel 2.2 Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin No Uraian Pria Wanita Jumlah 1 2 3 4 Pembina Gol.IV Penata Gol.III Pengatur Gol.II Juru Gol. I 2 20 2 - 4 12 - 6 32 2 - Jumlah 24 16 40 a. Sumber Daya Asset (Sarana dan Prasarana) Adapun sarana prasarana yang dimanfaatkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari meliputi: 1) Gedung dan Bangunan - Gedung Kantor 3 (lokal) dengan luas Lantai 330 m² - Gedung workshop di kawasan industry dengan luas 600 m² - Gedung Kelas di kawasan industry dengan luas 60 m² - Kawasan industry Kendari dengan luas 20 Ha 2) Kendaraan operasional - Kendaraan Roda empat : 4 unit - Kendaraan Roda dua : 13 unit - Ruang Rapat : 1 Ruangan - Mesin Ketik : 2 Buah - Komputer : 7 Buah - Laptop : 5 Buah - Printer : 7 Buah - LCD Proyektor : 1 Buah - Telepon/Fax : 1 Buah - Finger Print : 1 Buah - Kamera : 1 Buah
  • 15. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari 15 - HandyCham : 1 Buah - TV Color : 1 Buah - Wireless : 1 Buah - Meja Kerja : 29 Buah - Kursi Meja : 30 Buah - Meja Rapat : 2 Buah - Kursi Rapat : 15 Buah 2.4. Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 2.4.1. Koperasi Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Data mengenai Koperasi Aktif yang ada di Kota Kendari terdapat pada tabel di bawah ini sebagai berikut: Tabel 2.3 Jumlah Anggota Koperasi Aktif Kota Kendari Tahun 2012-2016 No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 1 Jumlah anggota koperasi 27.912 28.782 29.123 29.250 29.752 Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari, 2017 Tabel 2.4 Persentase Koperasi Aktif Kota Kendari Tahun 2012-2016 No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 1 Jumlah koperasi 519 645 680 715 740 2 Jumlah koperasi tidak aktif 112 115 116 113 200 3 Persentase koperasi aktif 80% 80% 80% 85% 70% Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari, 2017
  • 16. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari 16 Dari tabel 2.3 dapat dilihat jumlah anggota koperasi yang aktif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2012 sebanyak 27.912 orang menjadi 29.752 orang pada tahun 2016 atau meningkat sebesar 6,18 persen. Sedangkan pada tabel 2.4. jumlah koperasi yang didirikan mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun namun tidak dibarengi oleh keaktifan koperasi tersebut secara menyeluruh. Pada tahun 2016, jumlah koperasi meningkat 221 unit dari tahun 2012 namun persentase koperasi yang aktif justru menurun hanya sebesar 70% saja, terendah dalam lima tahun terakhir. Pemerintah pusat terus berupaya mendorong Pemerintah daerah untuk menggerakkan kembali koperasi-koperasi yang tidak aktif. Akan terus dilakukan evaluasi dalam upaya reformasi total terhadap koperasi. Koperasi yang masih bisa diperbaiki akan dilakukan rehabilitasi, reorientasi dan pengembangan koperasi sedangkan koperasi yang sudah tidak dapat diperbaiki akan dibubarkan. 2.4.2. UMKM UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kriteria UMKM, peluang usaha mikro memiliki asset maksimal Rp 50 juta, dengan omset maksimal Rp 300 juta/ tahun. Peluang usaha kecil memiliki asset >Rp 50 juta -Rp 500 juta dengan omset > Rp 300 juta –Rp 2,5M /tahun. Peluang usaha menengah memiliki asset > Rp 500 juta –Rp 10 M dengan omset > Rp 2,5 M – Rp 50 M /tahun. Data berikut menampilkan persentase usaha mikro dan kecil Kota Kendari tahun 2012- 2016. Tabel 2.5 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Kendari Tahun 2012-2016 Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari, 2017 Berdasarkan tabel 2.5, persentase usaha mikro dan kecil di Kota Kendari cenderung mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu lima tahun terjadi peningkatan sebesar 0,80 persen meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2013 dan 2014. No. Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 1 Jumlah seluruh UMKM 8.694 8.809 9.347 10.605 11.837 2 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil 7.224 7.309 7.729 8.872 9.931 3 Persen Usaha Mikro dan Kecil 83% 82,90% 82,60% 83,60% 83,80%
  • 17. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari 17 Pemerintah Kota Kendari mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil menengah melalui penyaluran kredit oleh BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) Kredit Mikro. Program ini lahir untuk membantu para pelaku usaha kecil agar bisa mengembangkan usaha tanpa harus bermodal besar. Diharapkan dengan bertumbuhnya usaha mikro kecil menengah akan ikut mendorong perputaran roda ekonomi di Kota Kendari.Kemudahan dalam mendapatkan pinjaman di BLUD Kredit Mikro, dapat merangsang lahirnya para pelaku UMKM yang baru setiap tahunnya. 2.4.3. Perdagangan Tabel 2.6 Jumlah Pasar Tradisionaldi Kota Kendari Tahun 2012-2016 Uraian Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 Jumlah Pasar Tradisional 8 8 8 10 10 Sumber: BPS Kota Kendari, 2017 Pemerintah Kota Kendari terus mengembangkan dan memperbanyak pasar tradisional guna mengerakkan perekonomian masyarakat. Pembangunan pasar tradisional salama ini ditangani secara simultan di seluruh pasar yang ada di Kota Kendari. Semua pasar tradisional yang sudah ada diperbaiki fasilitasnya, dibangun dengan konsep yang lebih modern dan representatif dengan konsep pasar modern yang dikelola secara tradisional. Beberapa pasar tradisional yang dikembangkan selama ini adalah Pasar Sentral Kendari, Pasar Baru Wuawua, pasar Pedagang Kaki Lima (PKL), pasar Baruga, pasar Anduonohu, Pasar Lapulu, Pasar Purirano dan Pasar Nambo. Pengembangan pasar tradisional merupakan usaha untuk terus mempertahankan eksistensi pasar tradisional di tengah pertumbuhan supermarket, toserba, swalayan, plaza dan pusat-pusat perbelanjaan besar lainnya. Hal ini juga dilakukan guna mempertahankan keberadaan para pedagang kecil yang selama ini hanya memiliki kemampuan untuk berdagang di pasar tradisional. Tabel 2.7 Pasar Yang Dibangun Oleh Pemerintah Kota Kendari Tahun 2012-2016
  • 18. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari 18 No. Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 1 - Pasar Wua-wua Pasar Wua-wua Pasar Wua-wua Pasar Wua-wua 2 - - - Pasar Lapulu Pasar Baruga 3 - - - Pasar Nambo - Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari, 2017 Dalam rentang waktu lima tahun, Pemerintah Kota Kendari membangun pasar dengan konsep modern untuk merenovasi pasar tradisional yang telah ada diantaranya pasar Wua- Wua, Pasar Lapulu, Pasar Nambo dan Pasar Baruga. Tabel 2.8 Jumlah PerusahaanPerdagangan Berdasarkan Ijin yang Berlaku Di Kota Kendari Tahun 2012 –2016 No. Jenis Perusahaan Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 1 Perdagangan 585 624 657 672 699 Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari, 2017
  • 19. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari 19 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS Analisis Isu-Isu Strategis adalah merupakan analisis terhadap permasalahan- permasalahan yang terjadi dalam pembangunan baik bersifat umum maupun yang khusus. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Dalam uraiannya Isu isu strategis dibagi atas tiga bagian yaitu pembahasan tentang Permasalahan pembangunan, faktor penghambat dan pendorong permasalahan pembangunan daerah dan Isu-Isu Strategis yang diperoleh melalui identifikasi isu isu penting kota Kendari. 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Dalam melaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas perindagkop dan UMKM Kota Kendari masih dihadapkan berbagai permasalahan sebagai berikut: a. Permasalahan Internal 1) Pertumbuhan jumlah usaha indagkop dan UMKM tidak diimbangi secara kualitas kemampuan pengelolaan usaha. Dampak dari hal tersebut adalah rendahnya tingkat produktifitas usaha serta lambannya pengembangan usaha. 2) Sumber Daya Manusia aparat Pembina sektor perdagangan, koperasi dan UMKM berdasarkan spesifikasi profesi/keahlian sektor masing-masing masih sangat terbatas baik secara kuantitas maupun secara kualitas. 3) Alokasi anggaran pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM masih sangat terbatas sedangkan dinas membidangi 4 (empat) sektor ekonomi; Perdagangan, Logistik da Kerjasama, Koperasi dan UMKM.
  • 20. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari 20 4) Prasarana dan sarana penunjang pelayanan masih sangat terbatas sehingga daya jangkau dan kualitas pelayanan juga masih belum maksimal. b. Permasalahan Eksternal I. Sektor Perdagangan (1) Barang kebutuhan pokok dan barang strategis pada umumnya masih didatangkan dari luar daerah sehingga rentan terhadap fluktuasi harga. (2) Biaya disitribusi barang masih tinggi sehingga harga yang dibayar konsumen juga tinggi (3) Mata rantai distribusi barang panjang menyebabkan biaya ekonomi tinggi. (4) Sarana prasarana distribusi barang seperti kapal, pelabuhan, gudang, pasar belum dapat mengimbangi pertumbuhan permintaan masyarakat konsumen. (5) Manajemen usaha sektor perdagangan seperti pedagang pengecer, grosir, dan sector informal/PKL belum memadai dan tidak mengikuti perkembangan dinamika usaha. (6) Perlindungan konsumenpengamanan barang yang merugikan konsumen belum maksimal. (7) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat belum berkembang. (8) Pangsa pasar produk lokal daerah (regional, Nasional dan eksport) masih rendah. II. Sektor Koperasi dan UMKM (1) Pada umumnya usaha Koperasi serta Usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) sulit berkembang karena tidak mencapai skala ekonomi. (2) Kelembagaan usaha KUMKM masih lemah karena pemahaman dan kemampuan SDM pengurus / pengusaha masih sangat rendah. (3) Kapasitas dan kualitas pengelola koperasi masih sangat rendah. (4) Pembentukan usaha koperasi masih didasarkan untuk mendapat bantuan/fasilitas pemerintah belum mengarah pada kekuatan dan prospek ekonomi. (5) Terbatasnya akses KUMKM terhadap sumber daya produktif (bahan baku, permodalan, teknologi, sarana prasarana dan informasi pasar) (6) Rendahnya produktifitas dan daya saing produk KUMKM.
  • 21. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari 21 (7) Akses permodalan terbatas karena tingkat suku bunga tinggi dan persyaratan administrasi dan anggaran masih sulit dipenuhi KUMKM. 3.2. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah 3.2.1. Tingkat Pertumbuhan Volume Komoditi Keluar Masuk KotaKendari Kebijakan tentang peningkatan volume arus komoditas keluar masuk di wilayahKotaKendari telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam bentukmengintegrasikan fasilitas pendukung perdagangan dan jasa diantaranya mendukung pembangunan tol laut dikawasan New Port , akses transportasi jalan dan armada ke pelabuhan udara, pergudangan, kawasan industri, kawasanperdagangan, penyediaan terminal tipe A. Namun demikian masih berfluktuasinya trenkinerja Perdagangan Antar Pulau Kota Kendari selama kurun waktu tahun 2015-2016 dan bahkan dua tahun terakhir mengalami Peningkatan, sebagaimana terlihat padatabel 3.1 di bawah ini. Tabel 3.1 Volume dan Nilai Perdagangan Hasil Bumi dan Laut Antar Pulau Kota Kendari Tahun 2015- 2016 Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari, 2017 3.3. Identifikasi Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 3.3.1. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungiuntuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Sedangkan Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Secara spesifik permasalahan di sektor koperasi dan UKM berkaitandengan kualitas kelembagaan koperasi dan perkembangan volume usaha,yaitu: NO JENIS KOMODITI TAHUN 2015 TAHUN 2016 VOLUME (TON) NILAI (Rp.000) VOLUME (TON) NILAI (Rp.000) 1 Tanaman Pangan 691,67 3.460.418,01 829,81 4.152.502,62 2 Perkebunan 3.442,15 368.616.918,00 4.131,31 442.340.301,60 3 Peternakan 31,96 969.366,30 39,11 1.163.249,52 4 Perikanan 6.575,70 188.549.545,00 7.890,15 226.259.454,31 5 Kehutanan 5,71 11.303.679,40 7,4 13.564.414,72 6 Lainnya 100,67 5.274.396,75 120,14 6.329.275,86 JUMLAH 10.847,9 578.174.323,46 13.017,9 693.809.198,63
  • 22. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari 22 1. Kurangnya Minat warga usia produktif untuk berwirausaha; 2. Akses permodalan masih terbatas; 3. Kurangnya Jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil; 4. Kompetensi dan daya saing koperasi serta pelaku usaha mikro masih rendah; 5. Kurangnya dukungan pembinaan terhadap pengembangan UMKM dan Koperasi serta usaha kreatif; 6. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kelompok belumberorientasi pada peningkatan kemasan produk dan pemasaran guna meningkatkan daya saing usaha; 7. Kurangnya Partisipasi masyarakat dalam berkoperasi. 3.3.2. Perdagangan Masalah yang umum dihadapi di Kota Kendari terkait dengan pelaksanaan urusan Perdagangan meliputibeberapa aspek sebagai berikut: a. Pengawasan peredaran barang dan jasa Permasalahan mengenai peningkatan pengawasan peredaran barangdan jasa meliputi beberapa aspek sebagai berikut: 1. Kelangkaan stok dan disparitas harga bahan pokok; 2. Upaya perlindungan konsumen. b. Perwujudan Kendari sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan nasional Permasalahan mengenai perwujudan Kendari sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan nasional meliputi beberapa aspek sebagai berikut: 1. Penyediaan infrastruktur yang mendukung perdagangan secara berkelanjutan; 2. Perluasan jaringan pemasaran; 3. Upaya peningkatan daya saing produk-produk lokal di pasar lokal dan domestik. c. Peningkatan kebijakan yang dapat menjalin hubungan antarapemangku kepentingan untuk mendukung iklim dan aktivitasinvestasi, perdagangan, industri Permasalahan mengenai peningkatan kebijakan untuk mendukung iklimdan aktivitas investasi, perdagangan, industri meliputi beberapa aspeksebagai berikut: 1. Sinergitas peraturan pusat dan daerah; 2. Proses perijinan masih belum efisien. 3.4. Isu Strategis Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara
  • 23. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari 23 Selain merupakan hasil penelaahan terhadap dinamika pembangunan yang terjadi di skala kota, penetapan isu strategis Kota Kendari juga mengacukepada isu-isu yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara serta mempunyai relevansi dengan kondisi dan pengembangan Kota Kendari. 3.4.1. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara dalam 4 tahun terakhir (2013-2016) menunjukkan kinerja yang terus meningkat bahkan melebihi pertumbuhanekonomi Nasional. Gejolak perekonomian global yang terjadi tahun 2013 mempengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional termasuk jugapertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatiftinggi tersebut selayaknya juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan yangberpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, penurunan tingkatpengangguran terbuka dan penurunan disparitas antar wilayah. Pertumbuhanekonomi yang tinggi selayaknya juga diikuti dengan peningkatan kualitaspembangunan manusia yang diindikasikan dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
  • 24. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari 24 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN Dalam konteks Rencana Strategis (RENSTRA) maka Visi dan misi adalah merupakan gambaran apa yang ingin dicapai Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari pada akhir periode, yaitu : Visi Kota Kendari yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun ke depan menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangkukepentingan lainnya, yaitu: “MEWUJUDKAN KOTA KENDARI KOTA LAYAK HUNI YANG BERBASIS EKOLOGI, INFORMASIDAN TEKNOLOGI” Makna dalam visi tersebut adalah : Kota Layak Huni adalah kondisi yang menggambarkan Kota Kendari, dimana masyarakat dapat hidup dengan nyaman, tenang,makmur, sehat, aman, selamat dan damai dalam suatu kota serta dapat memberikan kesempatan bagi seluruh kegiatan masyarakat kota dengan sistem ekologi. Berbasis ekologi adalah prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembangunan Kota Kendari dengan menciptakan kota yang selaras, serasi dengan alam dan lingkungannya melalui penataan ruang yang dapat mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mengantisipasi resiko bencana serta melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.
  • 25. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari 25 Informasi dan Teknologi menujukkan bahwa Kota Kendari sebagai kota yang menerapkan teknologi informasi didalam aktivitas pembangunan dan akan selalu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat kota yang semakin kompleks dan bervariasiagar efisiensi, efektif dan transparan melalui pelayanan pemerintah secara elektronis (e-Government)serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi telematik.Berdasarkan Visi dan Misi Kota Kendari tersebut maka selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut: MISI 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat Misi 1 dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan danmencerdaskan masyarakat sehingga mempunyai kualifikasi sebagai manusia yangberkualitas dan dapat mengaktualisasikan dirinya di masyarakat,memenuhi kebutuhan dasar bagi kelompok rentan dan memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan berusaha sertamenciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, menciptakan situasi dan kondisi yang memberikanrasa aman, tentram dan kondusif untuk melaksanakan aktivitas keseharian bagiwarga kota melalui peningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untukmendukung pelaksanaan pemerintahan daerah, melakukan upaya menanamkan danmempertahankan kesenian dan nilai-nilai budaya lokal serta nilai-nilai kepahlawanan yang berfalsafah pancasila kepada warga kotautamanya generasi muda, melakukan upaya integrasi fasilitas pendukungperdagangan dan jasa (termasuk di dalamnya pelabuhan laut dan udara,pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan terminal)melalui implementasi manajemen logistik kota. Penggalian potensi,peningkatan investasi, serta pengembangan dan penerapan konsep logistikyang terpadu sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan antar kota baik skalaregional, nasional, maupun internasional, melakukan upaya mendorong usaha- usahaekonomi lokal untuk mampu berinovasi dan mengembangkan industri kreatif agarbisa bersaing di pasar global serta dengan penggunaan sistem informasi melalui perangkat canggih TI (teknologi informasi).TargettujuandansasaranDinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari telahditetapkanselama5 (lima)tahunke depan,selengkapnyadisajikanpadatabel4.1. di bawah ini
  • 26. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari 26
  • 27. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari 27 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kendari dapat dilakukan melalui strategi dan arah kebijakan, yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Pada bab ini akan diuraikan strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Kota Kendari yang mengacu pada Visi dari Kota Kendari yaitu:Mewujudkan Kota Kendari Kota Layak Huni yang Berbasis Ekologi, Informasi dan Teknologi. Berdasarkan hal tersebut serta adanya kewenangan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari Terciptanya upaya yang dilakukan untuk mewujudkan harapan dan keinginan Tersebut yaitu : 1. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. 2. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 3. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi yang berskala Mikro, Kecil dan Menengah sesuai criteria kekayaan bersih atau penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
  • 28. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari 28 4. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. 5. Pengusaha adalah setiap orang perorangan, persekutuan atau badan yang menjalankan jenis perusahaan. 6. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Untuk mewujudkan harapan tersebut diatas, maka Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari senantiasa menciptakan iklim yang menguntungkan untuk perkembangan usaha perdagangan, koperasi dan UMKM secara sehat, serasi dan kompetitif. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari dalam melakukan pembinaan diarahkan secara menyeluruh dan terarah untuk meningkatkan kemampuan secara kompetitif dan mencegah persaingan yang tidak sehat dalam melakukan kegiatan usaha baik disektor perdagangan dan koperasi serta UMKM agar dapat dihindarkan pemusatan atau pengusahaan perdagangan dan koperasi oleh suatu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Dalam rangkaian itulah maka Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari menerapkan kebijakan antara lain seperti : - Memberi Informasi yang lengkap, benar dan berkelanjutan - Penyiapan aparatur pelaksana yang berkualitas dan didukung koordinasi yang kuat - Kebijakan pengembangan Perdagkop dan UKM melalui pembinaan dan pemberdayaan - Kebijakan perizinan Perdagkop danUKM diarahkan untuk pengembangan usaha dan kepastian berusaha. - Upaya dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan dalam arti yang seluas-luasnya terhadap kegiatan Perdagkopdan UKM. Tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan iklim dan suasana yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan bidang usaha Perdagangan, Koperasi dan UKM. - Mewujudkan perubahan struktur perekonomian secara fundamental melalui pergerakan dan pemanfaatan seoptimal mungkin sumber daya yang tersedia dan bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
  • 29. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari 29 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari akan berusaha untuk melakukan pengembangan potensi terhadap perdagangan, Koperasi dan UMKM secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah Kota Kendari.Misi 1 dalam RPJMD Kota Kendari dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mencerdaskan masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar bagi kelompok rentan dan memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan berusaha serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, menciptakan situasi dan kondisi yang memberikan rasa aman, tentram dan kondusif untuk melaksanakan aktivitas keseharian bagi warga kota, melakukan upaya menanamkan dan mempertahankan nilai-nilai budaya lokalyang berfalsafah pancasila kepada warga kota utamanya generasi muda, melakukan upaya integrasi fasilitas pendukung perdagangan dan jasa serta dengan penggunaan sistem informasi melalui perangkat TI (teknologi informasi).Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dapat Kami sajikan Pada Tabel 5.1 di bawah ini :
  • 30. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari 30
  • 31. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari 31 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strtegis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari periode 2017 - 2022, dengan mempertimbangkan arah kebijakan dan strategis Pemerintah Kota Kendari serta arah kebijakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari maka Rencana program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas yang terdiri dari10 (Sepuluh)program. Selanjutnya disajikan pada Tabel. 6.1
  • 32. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari 32
  • 33. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari 33 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahuihasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah. Tujuan dalam Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi, Program dankegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja utama (IKU) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM serta indikator kinerja penyelenggaraan Dinas perdagangan, Koperasi danUKM Kota Kendari yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penetapan Indikator kinerja Dinas perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari selanjutnya disajikan dalam tabel 7.1. dan 7.2
  • 34. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari iii
  • 35. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari iii
  • 36. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari iii BAB VIII PENUTUP emikian Rencana strategi (RENSTRA) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari disusun sebagai acuan palaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dalam rangka mendorong pengembangan perdagangan, koperasi dan UKM Kota Kendari yang secara operasional akan dirinci dalam rencana kinerja tahunan dinas, sebagai penjabaran lebih lanjut dari resensi ini. Kendari, Januari 2018 KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KOTA KENDARI H. SYAM ALAM, SE, M.Si Pembina Utama Muda, Gol. IV/c NIP. 19620415 198803 1 019 D
  • 37. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari iii KATA PENGANTAR engan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah serta rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari periode Tahun 2017 s/d 2022, dengan telah terwujudnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari, diharapkan pemahaman akan Visi, Misi tugas dan tanggung jawab yang dilakukan sebagai staf, abdi Negara dan abdi masyarakat akan memudahkan kita dalam melaksanakan tugas- tugas kedinasan dan kiranya menjadi pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis (Renstra) ini masih jauh dari sempurna, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Strategis (Renstra) ini di masa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra)ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat dan negara. Kendari,2018 KEPALA DINAS, H. SYAM ALAM, SE, M.Si Pembina Utama Muda, Gol. IV/c NIP. 19620415 198803 1 019 D
  • 38. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari iii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.......................................................................... i DAFTAR ISI....................................................................................... ii BAB. I. PENDAHULUAN .................................................... 1 1.1. Latar Belakang ......................................... 3 1.2. Landasan Hukum Penyusunan .............................. 3 1.3. Maksud dan Tujuan .................................................... 4 1.4. Sistematika Penulisan .............................. 5 BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM................................................... 6 2.1. Tugas Fungsi dan Truktur Organisasi ................... 6 2.2. Struktur Organisasi .................................................... 12 2.3. Sumber Daya Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM ............................................................... 13 2.4. Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM ... 15 2.4.1. Koperasi ........................................................... 15 2.4.2. UMKM .............................................................. 16 2.4.3 Perdagangan ................................................... 17 BAB. III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS...................... 19 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD ............................... 19 3.2. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah ...... 20 3.2.1. Tingkat Pertumbuhan Volume Komoditi Keluar Masuk Kota Kendari .................................................... 20 3.3. Identifikasi Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah ....................................... 21 3.3.1. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ............. 21 3.3.2. Perdagangan .................................................... 22 3.4. Isu Strategis Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara.. 22 3.4.1. Pertumbuhan Ekonomi ..................................... 22 BAB. IV. TUJUAN DAN SASARAN................................................. 24 BAB. V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..................... 27 BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJADASERTA PENDANAAN ................................ 32 BAB.VII. KINERJA PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM .................................................................................. 41 BAB. VII. PENUTUP ................................................................ 44 DAFTAR TABEL Tabel.2.1. Sumber Daya manusia Dinas Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kota Kendari ........................................... 13 Tabel.2.2. Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin ..................... 14 Tabel.2.3. Jumlah Anggota Koperasi Aktif Kota Kendari Tahun 2012 – 2016 ................................................................ 15
  • 39. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari iii Tabel.2.4. Persentase Koperasi Aktif Kota Kendari Tahun 2012 – 2016 ................................................................ 15 Tabel.2.5. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Kendari Tahun 2012 – 2016 ..................................................... 16 Tabel.2.6. Jumlah Pasar Tradisional di Kota Kendati Tahun 2012 – 2016 ................................................................ 17 Tabel.2.7. Pasar Yang dibangun oleh Pemerintah Kota Kendari Tahun 2012 – 2016 ..................................................... 17 Tabel.2.8. Jumlah Perusahaan Perdagangan Berdasarkan Ijin Yang berlaku di Kota kendari Tahun 2012 – 2016 .... 18 Tabel.3.1. Volume dan Nilai Perdagangan Hasil Bumi dan laut Antar Pulau Kota Kendari tahun 2012 – 2016 ....... 21 Tabel.4.1. Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM............................ 26 Tabel.5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM ................................................. 30 Tabel.6,1, Rencana Program Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM............................ 32 Tabel.7.1. Indikator Kenerja Utama Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM .................................................. 34 Tabel.7.2. Indikator Kenerja Khusus Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM .................................................. 35 DAFTAR GAMBAR Gambar. 1. Hubungan Perencanaan dan Penganggaran ........... 2