Bab 5 membahas kelembagaan dan prosedur penanganan keluhan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Kataraja. Terdapat Panitia Pengadaan Tanah yang bertugas mengurus pengadaan tanah, serta tim penilai harga tanah. Warga dapat menyampaikan keluhan, dan akan ditangani melalui investigasi, musyawarah, serta penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan.

1. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 5 Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan | 5 - 1
5.1. Kelembagaan
Pengadaan tanah berbeda dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah lainnya,
yakni tidak perlu melalui pelelangan umum. Pengadaan tanah dilakukan melalui
kepanitiaan tersendiri diluar Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang telah
ditetapkan oleh KPA yaitu dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah yang
ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah DKI Jakarta dalam
hal pengadaan tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu hektar) atau dilaksanakan
secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati
para pihak.
Pengadaan tanah tersebut pada prinsipnya dilakukan dengan cara musyawarah
dan mufakat antara pemilik tanah dengan Panitia/KPA berpedoman pada NJOP
atau nilai nyata/sebenarnya dan apabila nilai jual diatas NJOP harus disertakan
surat keterangan dari Lurah.
5.1.1. Panitia Pengadaan Tanah
Keanggotaan Panitia Pengadaan Tanah sebagai berikut :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk panitia Kab/Kota; Sekretaris
Daerah Provinsi unituk panitia Provinsi; Sekretariat Jenderal Kementerian
Dalam Negeri untuk panitia pusat masing-masing sebagai ketua
merangkap anggota;
2. Pejabat daerah dari unsur perangkat daerah/Provinsi yang ditunjuk
setingkat eselon II unituk panitia tingkat Kab/kota/Provinsi; pejabat
eselon I Kementerian Pekerjaan Umum untuk panitia pusat, masing-
masing sebagai wakil ketua merangkap anggota;
BAB 5
KELEMBAGAAN DAN PROSEDUR
PENANGANAN KELUHAN

2. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 5 Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan | 5 - 2
3. Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk
panitia Kab/Kota; Kepala Kanwil BPN Provinsi atau pejabat yang ditunjuk
untuk panitia provinsi; pejabat eselon I BPN yang ditunjuk untuk panitia
pusat; masing-masing sebagai sekretaris merangkap anggota;
4. Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kab/Kota yang terkait dengan
pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk; Kepala
Dinas/Kantor/Badan di provinsi yang terkait dengan pelaksanaan
pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk Dirjen/Asisten
Menteri/Deputi pada instansi yang terkait dengan pelaksanaan
pengadaan tanah; masing-masing sebagai anggota:
a. Gubernur yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk setingkat
eselon II untuk panitia pusat sebagai anggota;
b. Bupati/Walikota yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk
setingkat eselon II untuk panitia pusat sebagai anggota.
Susunan keanggotaan panitia tersebut terdiri dari unsur perangkat daerah terkait
seperti Dinas PU, Pertanian/Perkebunan, Dinas Sospol, BPN, Instansi yang
menanggani PBB (KPP Pratama) dan SKPD terkait lainnya.
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, adapun Tugas Pokok dan fungsi
Panitia Pengadaan Tanah (PPT) adalah sebagai berikut :
- Menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan
- Melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan
- Membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum, tugas-tugas Pokok dan Fungsi lain dari Panitia Pengadaan
Tanah adalah sebagai berikut

3. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 5 Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan | 5 - 3
1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman
dan benda-benda lain yang ada kaitan nya dengan tanah yang haknya
akan dilepas atau diserahkan;
2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan
dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya;
3. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya
akan dilepaskan atau diserahkan;
4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang
terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah
mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk
konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media
elektronik agar diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana
pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan
instansi Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah
dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang
hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di
atas tanah;
7. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan
dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.
Selain tugas tugas tersebut diatas, Panitia Pengadaan Tanah (PPT)
Kabupaten/Kota perlu juga melaksanakan kegiatan meliputi :
1. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perubahan status hukum atas
tanah dan bangunan terkena
2. Menampung setiap keluhan, keberatan dan usulan dari WTP untuk
kemudian dimusyawarahkan upaya pemecahannya serta hasilnya
dipublikasikan.
3. Membuat laporan pelaksanaan setiap akhir bulan selama masa kerja.
4. Menyerahkan laporan pelaksanaan kepada Bupati dan Tim Monitoring
Pengadaan Tanah.

4. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 5 Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan | 5 - 4
5.1.2. Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah
Lembaga / Tim Penilai Harga Tanah bertugas untuk melakukan penilaian harga
tanah yang terkena proyek Jalan Tol Kamal Rajeg. Penilai, adalah orang
perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang
telah mendapat izin praktik Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat
lisensi dari BPN untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah.
Keanggotaan Tim Penilai harga Tanah yang telah di bentuk di Kabupaten/Kota
yang terdiri atas :
a. Advokat LBH sebagai Ketua
b. kasubsi Tematik dan Potensi Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten
sebagai Sekretaris
c. Notaris PPAT Kabupaten/Kota sebagai Anggota
d. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sebagai Anggota
e. Staff Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota
sebagai Anggota
5.2. Prosedur Penanganan Keluhan
Tujuan utama dari prosedur penyampaian keluhan adalah untuk memberi
kesempatan kepada Warga Terkena Proyek (WTP) untuk menyuarakan
ketidakpuasannya, menyampaikan komplain dan mengekspresikan keluhannya
secara verbal atau tertulis. Sosialisasi dan konsultasi public seharusnya bisa
meminimalkan adanya komplain yang mendasar.
Keluhan dapat berisikan ketidakpuasan terhadap semua aspek pengadaan tanah
dan pemukiman kembali termasuk keabsahan, besarnya kompensasi dan
kemudahan bagi WTP dalam menerima kompensasi yang ditawarkan.
Mekanisme penanganan keluhan, keberatan ataupun usulan terhadap
pelaksanaan LARAP diproses melalui tahapan sebagai berikut :
- Semua keluhan pertama kali harus disampaikan kepada Tim Monitoring
Internal / Bappeda / Pimpinan Proyek tentang semua aspek LARAP termasuk

5. Study Penyusunan LARAP
Pembangunan Jalan TOL KATARAJA
Bab 5 Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan | 5 - 5
proses penyusunannya. Pengaduan secara tertulis dapat disampaikan dalam
waktu 14 hari setelah menerima pengumuman ganti rugi
- Berdasarkan keluhan, keberatan dan usulan yang disampaikan Warga
Terkena Proyek (WTP), maka Pemerintah Daerah dan dan Tim Monotoring
dan Evaluasi untuk melakukan penelitian.
- Hasil penelitian atau investigasi tersebut akan diinformasikan kepada Warga
terkena Proyek (WTP) paling lambat dalam jangka waktu 12 hari untuk
kemudian dimusyawarahkan dengan WTP untuk diupayakan pemecahannya
berdasarkan prinsip win-win solution.
- Penyelesaian masalah atau penanganan atas keluhan, keberatan dan usulan
akan didokumentasikan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.
Sedangkan mekanisme penyelesaian apabila belum tercapai kesepakatan
mengenai besaran kompensasi maka akan diproses sesuai dengan peraturan
yang berlaku yaitu
1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
3) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
4) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
5) Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
6) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.