Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Analisis Potensi PBB-P2 di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Studi Kasus Kecamatan Kualuh Hulu)

96 views

Published on

Kecamatan Kualuh Hulu adalah terdiri dari 2 Kelurahan, 8 Desa, 33 Lingkungan dan 105 Dusun.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Analisis Potensi PBB-P2 di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Studi Kasus Kecamatan Kualuh Hulu)

  1. 1. ANALISIS POTENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA (STUDI KASUS KECAMATAN KUALUH HULU) Dr. Mukhrizal Effendi, M.SP
  2. 2. PROFIL PENELITI 2 Nama : Mukhrizal Effendi Tempat/Tanggal Lahir : Rantauprapat/--/--/-- Profesi : Aktif sebagai Dosen Pendidikan: Sarjana Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Sumatera Utara | 2006 Magister Program Studi Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara | 2009 Doktor Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara | 2019 Pengalaman: 1. Wakil Ketua Asosiasi Dosen Indonesia MPC Kabupaten Labuhanbatu 2. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi PRDB 3. Kaprodi Akuntansi | 2018 4. Kaprodi Manajemen | 2018-sekarang 5. Kepala LPPM | 2018-sekarang Karya Ilmiah: 1. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Perusahaan Daerah Pasar Petisah Kota Medan) | 2009 2. Nilai Ekonomi Anak: Studi Pekerja Anak di Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimoon | 2015 3. Role of customary institution in conflict resolution of the rights on customary communal land (study on communal land conflict in simangmbat jae village simangambat district of padang lawas utara regency| 2015 4. Peran BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara | 2018
  3. 3. LATAR BELAKANG 3 Seribu alasan yang pernah dikemukakan mengapa “Pembangunan” di kota besar mendapatkan perhatian yang sangat besar sehingga melupakan pedesaan. Hal ini membuat Pemerintah Pusat berbenah dan melakukan upaya peralihan pajak daerah hanya Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (disingkat PBB-P2), sementara Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (disingkat PBB-P3) menjadi pajak pusat. Apabila mengacu pada UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, menetapkan PBB-P2 menjadi pajak kabupaten/kota. Implikasinya setiap Pemerintah Daerah berusaha maksimal untuk meningkatkan daerahnya, pelaksanaan pembangunan pun diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan pendayagunaan potensi-potensi yang dimiliki secara optimal. Pajak yang diperoleh dari PBB-P2 yang masuk ke Pemerintah Daerah berasal dari pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame dan pajak penerangan jalan.
  4. 4. 4 Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan daerah otonom yang dimekarkan dari Kabupaten Labuhanbatu Raya (induk) atas tuntutan dari masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara. Setelah pemekaran ibukota Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah Aek Kanopan dengan luas sekitar 354.580 Ha, yang terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan dan 90 (sembilan puluh) Desa/Kelurahan. Kecamatan Kualuh Hulu merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Utara, menempati area seluas 637.39 Km2 yang terdiri dari 11 (sebelas) Desa, 2 (dua) Kelurahan, 33 (tiga puluh tiga) Lingkungan dan 105 (seratus lima) Desa.
  5. 5. 5 Permasalahan yang terjadi terkait pengutipan PBB-P2 meliputi identitas penduduk berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), pada umumnya warga Asahan yang berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki aset atau objek pajak yang berada di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara tapi memiliki KTP warga Asahan dan PBB-P2 dari Labuhanbatu Utara. Sehingga sering terjadi PBB-P2 wajib pajak ganda antara wilayah Asahan dan Labuhanbatu Utara. Hal ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten atas belum maksimal pengutipan PBB-P2 sehingga perlu dilakukan ekstensifikasi terhadap wajib pajak yang belum terdaftar. Untuk mengembangkan potensi PBB-P2, Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara, melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Utara melakukan penelitian kerjasama antara perguruan tinggi, yakni Universitas Islam Labuhan Batu dan Universitas Dharmawangsa Medan yang berusaha keras untuk membuat suatu kajian tentang kebijakan yang mendukung ke arah kemajuan sektor pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Labuhanbatu Utara dan diharapkan kajian tersebut dapat menggali, menginventarisir dan mengembangkan potensi-potensi yang ada, untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah tentunya diharapkan diwujudkan selaras dengan program Badan Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Sehubungan dengan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di bidang ekonomi dengan judul “Analisis Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Studi Kasus Kecamatan Kualuh Hulu)”.
  6. 6. IDENTIFIKASI MASALAH 6 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dijadikan identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Penentuan tarif pajak terhadap objek pajak signifikan mempengaruhi kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB-P2; 2. Masih banyak wajib pajak yang belum terdaftar; 3. Objek pajak berada di perbatasan antara wilayah Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara; dan 4. Kesulitan menagih Wajib Pajak yang memiliki aset di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, tetapi bukan warga Labuhanbatu Utara.
  7. 7. BATASAN MASALAH 7 Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini digunakan untuk mempersempit fokus penelitian agar tidak terjadi bias. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah potensi PBB-P2 di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara terhadap target dan realisasi pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 s/d 2018.
  8. 8. PERUMUSAN MASALAH 8 Berdasarkan uraian latar belakang,identifikasi masalah dan batasan masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana potensi PBB-P2 di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara? 2. Apa rekomendasi yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, khususnya Kecamatan Kualuh Hulu sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki?
  9. 9. TUJUAN PENELITIAN 9 Berdasarkan uraian latar belakang,identifikasi masalah dan batasan masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis potensi PBB-P2 di Kabupaten Labuhanbatu Utara? 2. Untuk mengetahui dan menganalisis rekomendasi yang sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara?
  10. 10. MANFAAT PENELITIAN 10 Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran untuk mendorong pencapaian target PBB-P2 untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah; 2. Bagi Masyarakat Labuhanbatu Utara, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai PBB-P2 sebagai warga negara yang sadar pajak; dan 3. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian khususnya mengenai PBB-P2 di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara.
  11. 11. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 11 1. Potensi Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara Setelah ditetapkan UU No. 28 tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara mulai dijalankan kewenangan tersebut. Adapun target pencapaian PBB-P2 Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2019 mencapai 7,5 miliar, sementara Kecamatan Kualuh Hulu sebagai penghasil pencapaian penerimaan PBB-P2 mencapai 2,4 miliar, sehingga tolak ukur peningkatan PAD Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah Kecamatan Kualuh Hulu. Setelah ditelusuri dan dilakukan pendekatan di setiap desa yang menjadi target PBB-P2 dapat diuraikan pada tabel 1.1 berikut ini: Tabel 1.1. Daftar Rincian Jumlah SPPT, DHKP dan Realisasi PBB-P2 di Kecamatan Kulauh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara No Kecamatan/ District Jumlah Objek Pajak Luas Tanah/m2 Pokok Ketetapan (Rp) Nominal Persen 1 NA IX-X 8,611 67,118,618 496,023,283 558,096,789 112,51% 2 Marbau 15,859 78,696,811 531,987,754 574,300,624 107,95% 3 Aek Kuo 6,331 99,429,027 530,140,872 556,009,522 104,88% 4 Aek Natas 6,997 70,956,263 456,117,144 467,232,379 102,44% 5 Kualuh Selatan 20,874 117,083,713 1,039,524,989 986,328,820 94,88% 6 Kualuh Hilir 7,308 96,020,809 602,066,837 558,160,461 92,71% 7 Kualuh Hulu 11,385 87,558,377 1,078,437,816 997,617,253 90,65% 8 Kualuh Leidong 20,692 174,105,880 1,854,706,804 1,578,409,987 85,10% 2018 98,057 790,969,498 6,589,005,499 6,256,155,835 94,95%
  12. 12. 12 2. Analisis SWOT Untuk mengetahui kondisi faktor internal dan eksternal serta perumusan strategi potensi PBB-P2 di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara pada masa yang akan datang digunakan analisis SWOT. Adapun tabel matriks SWOT pada penelitian dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini: Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness) 1. Adanya Kebijakan pemungutan pajak; 2. Ketersediaan petugas kegiatan pemungutan pajak; 3. Infrastruktur yang mendukung pelayanan pemungutan pajak. 1. Kualitas petugas pajak yang lemah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemungutan PBB P2; 2. Rendahnya kesadaran wajib pajak; 3. Kegiatan sosialisasi pajak yang minim; 4. Sistem pengawasan internal keuangan yang masih rendah; 5. Sanksi/hukuman bagi petugas dan wajib pajak yang masih tidak tegas; 6. Pendataan objek dan subjek pajak yang belum optimal. Peluang (Opportunity) Ancaman (Threats) 1. Kerja sama dengan berbagai Instansi terkait membentuk relawan pajak; 2. Peningkatan kegiatan sosialisasi inklusi sadar pajak; 3. Penegakan dan penindakan sanksi/hukuman bagi petugas dan WP 4. Pelaksanaan sistem pengawasan PBB-P2; dan 5. Peningkatan sistem administrasi yang memadai. 1. Keterbatasan sarana dan prasarana; 2. Keadaan pendapatan yang diperoleh mengalami penurunan; 3. Jarak tempuh ke kabupaten yang cukup jauh.
  13. 13. 13 No. Uraian Isu dan Permasalahan Jumlah (e) Rating (f) Bobot (g) Skor (h) LINGKUNGAN INTERNAL KEKUATAN (STRENGTH) 1 Adanya Kebijakan pemungutan pajak; 22 4 0,2 0,8 2 Ketersediaan petugas kegiatan pemungutan pajak; 15 4 0,1 0,4 3 Infrastruktur yang mendukung pelayanan pemungutan pajak. 11 4 0,1 0,4 Jumlah (a) 48 1,6 KELEMAHAN (WEAKNESS) 1 Kualitas petugas pajak yang lemah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemungutan PBB P2; 15 3 0,1 0,3 2 Rendahnya kesadaran wajib pajak; 16 4 0,1 0,4 3 Kegiatan sosialisasi pajak yang minim; 11 3 0,1 0,3 4 Sistem pengawasan internal keuangan yang masih rendah; 15 3 0,1 0,3 5 Sanksi/hukuman bagi petugas dan wajib pajak yang masih tidak tegas; 10 4 0,1 0,4 6 Pendataan objek dan subjek pajak yang belum optimal. 11 4 0,1 0,4 Jumlah (b) 78 2,1 TOTAL (a) + (b) 126 LINGKUNGAN EKSTERNAL PELUANG (OPPORTUNITY) 1 Kerja sama dengan berbagai Instansi terkait membentuk relawan pajak; 23 4 0,2 0,8 2 Peningkatan kegiatan sosialisasi inklusi sadar pajak; 16 4 0,1 0,4 3 Penegakan dan penindakan sanksi/hukuman bagi petugas dan wajib pajak; 20 4 0,1 0,4 4 Pelaksanaan sistem pengawasan PBB-P2; 23 4 0,2 0,8 5 Peningkatan sistem administrasi yang memadai. 20 4 0,1 0,4 Jumlah (c) 102 2,8 ANCAMAN (THREAT) 1 Keterbatasan sarana dan prasarana; 11 2 0,1 0,2 2 Keadaan pendapatan yang diperoleh mengalami penurunan; 12 3 0,1 0,3 3 Jarak tempuh ke kabupaten yang cukup jauh 14 3 0,1 0,3 Jumlah (d) 37 0,8 TOTAL (c) + (d) 139 Rata2 Jwbn (e) / (c) + (d) (f) * (g) Berdasarkan tabel 1.3 Rekapitulasi Penilaian Faktor Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal maka untuk membuat alternatif penggunaan dengan mengkombinasikan masing-masing aspek dengan membuat matriks analisis SWOT. Matriks analisis SWOT dibuat dengan mengaitkan 2 poin yang saling berkaitan dan berhubungan. Sehingga nantinya akan terformulasi alternatif yang harus dilakukan dalam upaya mengatasi tantangan dalam meningkatkan potensi pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Kuala Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara.
  14. 14. 14 Menurut perhitungan tabel 1.4 dan kondisi di lapangan dan strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan potensi PBB-P2 di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara yang akan tercantum dalam kuadran 4 yakni: kuadran 1 wilayah strategi agresif, kuadran 2 wilayah minimum strategi, kuadran 3 wilayah strategi defensive, dan kuadran 4 wilayah strategi diversifikasi yang akan dilihat pada gambar berikut ini: Berdasarkan gambar diagram di samping terlihat bahwa S-W dan O-T terletak pada Kuadran I. Kondisi ini menunjukkan bahwa saat ini strategi yang paling cocok dilakukan untuk meningkatkan potensi PBB-P2 di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah melakukan Strategi Agresif, artinya Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara perlu mengambil kebijakan yang dapat meningkatkan penerimaan PBB-P2.
  15. 15. Adapun formulasi strategi yang harus dilakukan dalam upaya mengatasi tantangan dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, dapat dilihat pada tabel 1.5 menunjukkan alternatif strategi arah kebijakan untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 antara lain: 15 Faktor Internal Faktor Eksternal Kekuatan (Strengths) Kelemahan (Weakness) Peluang (Opportunities) Strategi S-O: 1. Kerja sama dengan berbagai Instansi terkait membentuk relawan pajak; 2. Penegakkan dan penindakan sanksi/hukuman bagi petugas pajak dan wajib pajak yang melanggar aturan Strategi W-O: 1. Peningkatan kualitas petugas pajak pada bidang pemungutan PBB-P2; 2. Pengawasan internal pengelolaan keuangan PBB-P2 Ancaman (Threats) Strategi S-T: 1. Pengadaan TI dan komunikasi pelayanan terpadu mengenai PBB-P2 Strategi W-T: 1. Peningkatan kegiatan sosialisasi inklusi sadar pajak; 2. Pengenaan tarif pajak secara signifikan menyebabkan menurunnya kepercayaan WP untuk membayar PBB-P2
  16. 16. PENUTUPAN 16 Kesimpulan 1. Berdasarkan analisis SWOT dan kondisi lapangan, menunjukkan bahwa potensi PBB-P2 di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara berada di Kuadran I, yakni Strategi Agresif. Artinya langkah yang perlu dilakukan adalah mengambil kebijakan yang dapat meningkatkan penerimaan PBB-P2. 2. Peran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dirasakan belum optimal dalam melakukan pendataan terhadap objek pajak dan mendaftar ulang WP (herregistrasi), agar tidak terjadi wajib pajak ganda serta dilakukan pengawasan PBB-P2 melalui sistem administrasi berbasis e-tax. Rekomendasi: Berdasarkan hasil penelitian di bab IV telah diuraikan, maka dapat direkomendasikan beberapa hal: 1. Kerjasama dengan berbagai instansi terkait pembentukan relawan pajak; 2. Melakukan kegiatan sosialisasi inklusi sadar pajak; 3. Penegakkan dan penindakan sanksi/hukuman bagi petugas dan wajib pajak; dan 4. Pelaksanaan sistem pengawasan PBB-P2
  17. 17. Terima kasih kepada: Desa Sukarame, Desa Sonomartani, Desa Parpaudangan, Desa Pulo Dogom, Desa Kuala Beringin, Desa Londut, Desa Perkebunan Kanopan Ulu, Desa Sukarame Baru, Kelurahan Aek Kanopan, Kelurahan Aek Kanopan Timur Universitas Islam Labuhan Batu dan Universitas Dharmawangsa Produksi: Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Utara copyrights © 2019

×