1. K E K U A S A A N
Universitas Ibnu Chaldun Jakarta
2016
1
2. 2
Pendekatansosiologiterhadapkekuasaanbiasanya
dilakukan dalam kerangka pembahasan mengenai
pengendaliansosial; pembahasan ini ternyata
memuat keterbatasan-keterbatasan tertentu,.
Pengendalian seringkali ditafsirkansebagai
penggunaankekuasaanataupengaruhuntuk
mencegahterjadinyaperpecahan, mempertahankan
ketertiban, ataumencapaistabilitas sosial.
Penafsiran-penafsiran mengenai peranan
kekuasaan dan wewenang dalam pergaulan hidup
semenjak abad ke 19 semakin meluas
3. 3
Hasil-hasil analisa yang dilakukan oleh MaxWeber
(1958) , merangsang para ahli-ahli sosial untukterus
mengadakan penelitian terhadap unsur-unsur
kekuasaan dan wewenang.
Sosiologi memandang kekuasaan dan wewenang ini
sebagai suatu gejala yang netral; kekuasaan dan
wewenang bukan suatu gejala yang buruk maupun
baik, kecuali dalam penerapannya.
Dengan meniadakan nilai tersebut, sosiologi berharap
dapat melakukan analisa dengan sebanyak mungkin
menetralisasikan unsur-unsur yang bersifat subyektif.
4. 4
Peranan sosiologi disini sebatas memberi gambaran
Tentangkekuasaandanwewenangsebagai fenomena
sosial yang terjadi, bagaimana bisa terjadi, apa
pengaruhnya kemudian, kekuatan-kekuatan apa yang
ada dibelakang fenomena itu, bagaimana kekuatan-
kekuatan itu dapat mempengaruhi orang banyak, dan
sebagainya.
5. 1 Hakekat Kekuasaan
5
Kekuasaan, dalam istilah umum disebut sebagai
power, diartikan se bag ai suatu ke m am puan untuk
m e m pe ng aruhi fihak lain m e nurut ke he ndak yang ada
pada pe m e g ang ke kuasaan te rse but.
Kekuasaan itu jug a m e ncakup baik suatu ke m am puan
untuk m e m e rintah (ag ar yang dipe rintah itu patuh)
dan juga untuk memberikan keputusan-keputusan
yang secara langsung maupun tidak langsung akan
mempengaruhi tindakan-tindakan fihak lainnya.
6. 6
MaxWeber: “kekuasaan adalah kesempatan dari
seseorang atau sekelompok orang-orang untuk
menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya
sendiri, dengan sekaligus menterapkannya terhadap
tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau
golongan-golongan tertentu”.
Kekuasaantersebut mempunyai berbagai bentukdengan
bermacam-macamsumber; hak milik kebendaan,
kedudukan, birokrasi, disamping misalnya suatu
kemampuan khsusus dalam bidang-bidang ilmu
pengetahuan yang tertentu ataupun atas dasar
peraturan-peraturan hukum yang tertentu, merupakan
sumber-sumber kekuasaan
7. 7
Kekuasaantertinggi adapadaorganisasi yang disebut
dengan “negara”, secara resmi negara itu
mempunyai hak untuk melaksanakan kekuasaan
tertinggi, kalau perlu dengan paksaan; juga negaralah
yangmembagi-bagikankekuasaan-kekuasaanyang
lebih rendah derajatnya., bentuk inilah yang disebut
sebagai kedaulatan (sovereignity).
Kedaulatanbiasanyahanyadijalankanoleh
segolongankecildarimasyarakat yangmenamakan
dirinyasebagai the“rullingclass”, g e jala m ana
m e rupakan g e jala yang um um ada pada m asyarakat .
8. 8
Dalam kenyataannya, diantara orang-orang yang merupakan
warga-warga the rulling class, pasti ada yang m e njadi
pe m im pinnya, m e skipun m e nurut hukum , dia bukan m e rupakan
pe m e g ang ke kuasaan yang te rting g i; g e jala lain yang tam pak
yaitu bahwa pe rasaan tidak puas yang kadang -kadang tim buldari
rakyat banyak (yaitu m e re ka yang dipe rintah) m e m punyai
pe ng aruh te rhadap ke bijakan-ke bijakan yang dijalankan o le h the
rulling class; nam un ke be radaan g o lo ng an ini tidak akan m ung kin
bisa be rtahan bila tidak ada dukung an dari m asyarakat.
Atas dasar pemikiran ini maka the rulling class akan
senantiasa berusaha untuk selalu membenarkan
kekuasaannya terhadap masyarakat, dengan maksud
agar kekuasaannya dapat diterima oleh masyarakat
sebagai kekuasaan yang legal dan baik untuk
masyarakat tersebut.
9. 9
Menurut sosiologi berbicara tentang “wewenang‟ bila ada
perilaku kekuasaan yang sah. Suatukekuasaanadalah
“sah”dan“diakui”apabilamemiliki atribut-atribut tertentu,
sepertimisalnya“keadilan , “moralitas , “agama , dan‟ ‟ ‟
nilai-nilai budayalainnyayangmerumuskan“tujuan-
tujuan tertentumaupun“”tanggungjawab dari mereka‟ ‟
yangmemegangkekuasaan.
Seorang pemerhati sosiologi (politik), Gaetano Mosca
(1939), mengatakan bahwa dilihat dari segi kekuasaan
setiap masyarakat senantiasa menggambarkan ada dua
kelas ataugolongan, yaini kelas ataugolonganyang
berkuasadanyangdikuasai; hal ini merupakan suatu fakta
konstan yang dapat ditemukan pada semua organisme
politik.
10. 10
Kelas pertamayang biasanya te rdiri dari o rang -
o rang yang se dikit jum lahnya, m e ne rapkan se m ua
fung si-fung si po litik, m e m o no po li ke kuasaan dan
m e nikm ati se g ala ke untung an dari ke dudukkan
sbag ai pe m e g ang ke kuasaan.
Kelas yangkeduayang te rdiri dari le bih banyak
o rang , diarahkan se rta dike ndalikan o le h ke las
pe rtam a, de ng an cara-cara yang kurang le bih
le g al, se we nang -we nang atau de ng an ke ke rasan.
Ke las ke dua te rse but m e nye diakan sarna untuk
dapat hidup dan be rtahan.
12. 1.2. Saluran Kekuasaan
12
RasaTakut : “Perasaan takut pada seseorang pada
orang lain menimbulkan suatu kepatuhan terhadap
segala kemauan dan tidakan pada orang yang
ditakuti tadi; rasa takut ini bernuansa negatif, karena
orang tersebut tunduk pada orang lain dalam
keadaan yang terpaksa”.
Adakalanya secara disadari atau tidak orang atau
sekelompok orang itu meniru tindakan orang-orang
yang ditakuti (disebut sebagai m atche d de pe nde nd
be havio r) . Pada suatu pola pemerintahan negara
rasa takut ini biasanya dipergunakan sebaik-baiknya
dalam masyarakat dengan pemerintahan otoriter
13. 13
RasaCinta: “ Unsur kekuasaan dengan
perasaan cinta menghasilkan perbuatan-
perbuatan yang bernuansa positif, orang-
orang dapat bertindak sesuai dengan
keinginan yang berkuasa, masing-masing
fihak tidak merasakan dirugikan satu sama
lain”.
Reaksikeduabelahfihak, yaitu : “antara
kekuasaan dan yang dikuasai, bersifat positif,
dari keadaan ini maka suatu sistem kekuasaan
dapat berjalan dengan baik dan teratur”.
14. 14
Kepercayaan: “Suatu kepercayaan dapat timbul
sebagai hasil hubungan langsung dari dua orang
atau lebih, satu fihak secara penuh percaya pada
fihak lainnya, dalam hal ini pemegang kekuasaan,
terhadap segenap tindakan sesuai dengan
peranan yang dilakukannya; dengan
kepercayaannya ini maka orang-orang akan
bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki
oleh penguasa”.
Unsur kepercayaan ini penting ditumbuhkan untuk
melanggengkan suatu bentuk kekuasaan.
15. 15
Pemujaan : “Suatu perasaan cinta atau sistem
kepercayaan mungkin pada suatu saat dapat
disangkal oleh orang lain; akan tetapi dalam
sistem pemujaan, maka seseorang,
sekelompok orang, bahkan hampir seluruh
warga masyarakat akan selalu menyatakan
pembenaran atas segala tindakan dari
penguasanya, ke dalam maupun ke luar
masyarakat”.
16. 1.3. Media- media Kekuasaan
16
Militer : “Untuk melaksanakan kekuasaannya, maka fihak
penguasa akan lebih banyak mempergunakan pola paksaan
(co e rcio n) se rta ke kuatan m ilite r (m ilitary fo rce ), tujuan utam anya
adalah untuk m e nim bulkan rasa takut dalam diri m asyarakat,
se hing g a m e re ka tunduk ke pada ke ing inan pe ng uasa atau
se ke lo m po k o rang yang diang g ap se bag ai pe ng uasa; untuk
ke pe nting an itu, m aka se ring kali di be ntuk o rg anisasi dan pasukan-
pasukan khusus yang be rtindak se bag ai dinas rahasia.
Ekonomi : “Penguasa berusaha menguasai kehidupan masyarakat
dengan melakukan pendekatan-pendekatan dengan menggunakan
saluran-saluran ekonomi; dengan pola penguasaan ini maka
penguasadapatmelaksanakan peraturan-peraturannya serta akan
menyalurkan pemerintahannya dengan disertai sanksi-sanksi
tertentu. Bentuknya bisa berupa monopoli, penguasaan sektor-
sektor penting dalam masyarakat, atau penguasaan kaum buruh.
17. 17
Politik: “Melalui saluran politik, penguasa dan
pemerintah berusaha untuk membuat
peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh
masyrakat, caranya antara lain dengan
meyakinkan atau memaksa masyarakat untuk
mentaati peraturan-peraturan yangdibuat oleh
badan-badan yang berwenang dan sah”.
18. 18
Tradisi: “Saluran tradisi ini biasanya merupakan
saluran yang paling disukai, karena ada keselarasan
antara nilai-nilai yang diberlakukan dengan kebiasaan-
kebiasaan atau tradisi dalam suatu masyarakat,
sehingga pelaksanaan kekuasaan dapat berjalan
dengan lancar”.
Ideologi: “Penguasa-penguasa dalam masyarakat
biasanya mengemukakan serangkaian ajaran-ajaran
atau doktrin-doktrin, yang bertujuan untuk
menerangkan dan sekaligus memberi dasar
pembenaran bagi pelaksanaan kekuasaannya; hal itu
dilakukan agar supaya kekuasaannya dapat menjelma
menjadi wewenang.
19. 19
Setiap penguasa akan berusaha untuk dapat
menerangkan ideologinya tersebut dengan
sebaik-baiknya sehingga melembaga
(institutio nalize d) bahkan m e ndarah dag ing
(inte rnalize d) dalam diri warg a-warg a
m asyarakat.
20. 20
Untuk lebih menyalurkan pengaruhnya,
penguasa biasanya tidak hanya terbatas
menggunakan saluran-saluran seperti di atas,
tetapimenggunakanberbagaisaluranlain,
yaituyangberupakomunikasimassabaik
berupaiklan, pamflet, surat kabar, radio,
televisi, pagelaranmusik, atauapasajayang
dapat menariksimpatimassa.
Kemajuan yang sangat pesat di bidang
teknologi alat-alat komunikasi massa,
menyebabkan bahwa
21. 21
saluran tersebut pada akhir-akhir ini dianggap
sebagai media primer sebagai saluran
pelaksanaan kekuasaan.
22. 1.4. Bentuk-Bentuk Kekuasaan
22
Oligarkhis : “ Hampir seperti tipe kasta, yaitu dengan
garis-garis pemisah yang tegas, akan tetapi disini
dasar pembedaan kelas-kelas sosial lebih ditentukan
oleh kebudayaan masyarakat; walaupun masih
memuat unsur pewarisan kedudukan menurut
kelahiran (ascribe status) namun anggota masyarakat
diberikan peluang untuk memperoleh kekuasaan-
kekuasaan tertentu, sistem yang berlaku pada
masyarakat ini lebih memberikan peluang mobilitas
vertikal pada warganya.
23. 23
Kelas menengah mempunyai warga yang paling banyak;
industri, perdagangan dan keuangan memegang peranan
yang lebih penting. Ada beberapa macam cara di mana
warga-warga dari lapisan bawah untuk naik ke lapisan
atasnya, dan juga ada kesempatan bagi warga-warga lapisan
menengah untuk menjadi penguasa.
Tipe semacam di atas dijumpai pada masyarakat-masyarakat
yagn bersifat feodal yang telah berkembang; satu variasi dari
tipe ke dua ini dijumpai pada negara-negara yang didasarkan
pada aliran fasisme dan sebagian negara-negara totaliter;
bedanya adalah bahwa kekuasaan yang sebenarnya, berada
di tangan partai politik yang mempunyai kekuasaan yang
menentukan. saluran tersebut pada akhir-akhir ini dianggap
sebagai media primer sebagai saluran pelaksanaan
kekuasaan.
25. 25
TipeDemokratis : “Menunjuk pada kenyataan akan adanya
garis-garis pemisah antara lapisan-lapisan yang sifatnya
mobil sekali; kelahiran tidak menentukan seseorang harus
dan bisa bagaimana, yan gerpenting adalah kemampuannya
dan kadang-kadang pula faktor keberuntungan, untuk banyak
kasus terbukti berasal dari berbagai partai politik, yang dalam
suatu masyarakat demokratis banyak mencapai
kedudukannya dengan media partai politik ini”.
Gambaran dari pola kekuasaan tersebut di atas merupakan
tipe ideal yang dalam kenyataan dan perwujudannya tidak
jarang mengalami penyimpangan-penyimpangan, hal mana
terutama disebabkan oleh karena setiap masyarakat
mengalami perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan.
26. 26
Setiap perubahan sosial dan kebudayaan memerlukan suatu
perubahan pula dalam pola piramida kekuasaan, yaitu untuk
dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat sesuai
dengan perkembangan yang dialaminya.
28. 1.5. Mempertahankan
Kekuasaan
28
Menghilangkan segenap peraturan-peraturan lama,
terutama dalam bidang politik, yang dianggap
merugikan kedudukan penguasa.; peraturan-
peraturan tersebut akandigantikannya dengan
peraturan-peraturan baru yang akan menguntungkan
penguasa; keadaan tersebut biasnya terjadi pada
waktu akan ada pergantian kekuasaan dari seorang
penguasa kepada penguasa yang lain.
Mengadakan sistem-sistem kepercayaan yang akan
dapat memperkokoh kedudukan penguasa
ataugolongannya, sistem-sistem itu meliputi ideologi,
agama dan lainnya,
29. 29
Menyelenggarakan administrasi dan birokrasi yang baik,
yang dianggap lebih memudahkan kehidupan orang
banyak
Senantiasa mengadakan konsolidasi secara horisontal
dan vertikal
Dengan menguasai bidang-bidang kehidupan tertentu,
misalnya menguasai bidang ekonomi dengan cara
memperluas pasaran-pasaran perdagangan, menambah
tenaga kerja, menaikan produksi, mengadakan
perlindungan terhadap barang-barang produksi dan
sebagainya; hal ini biasanyadilakukan dengan cara
damai
30. 30
Menguasai bidang-bidang kehidupan pokok dalam
masyarakat dengan cara kekerasan atau paksaan.
Maksudnya adalah untuk menghancurkan atau
menguasai pusat-pusat kekuasaan di bidang-bidang
kehidupan. Biasanya cara-cara ini tidak dapat bertahan
lama, karena pada suatu saat pasti timbul reaksi yang
akan menghancurkan kekuasaan yang ada, selain
bahwa kekuasaan dengan tipe demikian tidak akan
bertahan lama, karena penguasa juga mempunyai
batas-batas kemampuan akan kekuatannya.
31. 31
Ada suatu kecenderungan bahwa “kekuasaanitubersifat
kumulatif”, artinya bertumpukatauberkumpul dalamsuatu
tanganpenguasaatausekelompokorang-orang, merupakanhal
yangwajardalamberbagai masyarakat.
Dan apabila dalam salah satu bidang kehidupan terdapat
orang kuat yang berkuasa, maka timbul suatu pusat
kekuasaan; untuk mengimbangi keadaan ini, masyarakat
kemudian membentuk suatu pusat-pusat kekuasaan lainnya,
yang disebut sebagai “oposisi”, pe rkara se hat atau tidaknya
o po sisi ini, m e rupakan so allain.
32. 32
Ko nse kure nsi te rhadap ke kuasaan yang pada suatu saat
m e m e g ang tam puk pe m e rintahan, akan se lalu ada. Apakah
ko nkure nsi itu dibe rlakukan se cara be bas atau
te rbatas, se m uanya te rg antung dari struktur m asyarakat.
33. 6.Referensi
33
Sunarto Kamanto, pengantar Sosiologi : Sebuah bunga rampai. Jakarta:
yayasan obor indonesia.
Sunarto Kamanto, pengantar Sosiologi : lembaga penerbit FEUI. Jakarta
Anonimous.2010. Stratifikasi Sosial dan Diferensiasi Sosial.Universitas
Pendidikan Indonesia.
Moeis, S. 2008. Buku Ajar Struktur Sosial:Stratifikasi Sosial. Universitas
Pendidikan Indonesia: Bandung.
Herdiyanto, A. 2005.Diferensiasi Sosial dan Stratifikasi Sosial.Diakses pada
tanggal 10 April 2014 dari
http://110.139.54.25/dir/data pdf/DIFERENSIASI SOSIAL DAN STRATIFIKASI S
.
Singgih, D. S. 2014. Prosedur Analisis Stratifikasi Sosial dalam Perspektif
Sosiologi. Universitas Airlangga.