Ini Merupakan Makalh tentang Bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan demokrasi pancasila, dan kedaulatan negara republik indonesia

1. Pendidikan Kewarganegaraan
Di susun oleh :
- M. Agung Laksono
- Aisyatul Mardhiah
- Bukhori Muslim
- Meisy Hana
- Modesta Rusyda Sitorus
- Tara Danaswara
Kelas : X – Mia 2
SMA NEGRI 1 KRAMATWATU
JL. PANCORAN NO. 1 (0254) 230860
KRAMATWATU, SERANG, BANTEN,
INDONESIA

2. A. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia
a. Pengertian Pemerintahan.
Pemerintah merupakan kemudi dalam bahasa latin asalnya
Gubernaculum. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan
untuk membuat kebijakan dalam bentuk( penerapan hukum dan undang-undang)
di kawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah wilayah yang berada
di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah berbeda dengan pemerintahan.
Pemerintah merupakan organ atau alat pelengkap jika dilihat dalam arti
sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja.
Sedangkan arti pemerintahan adalah semua mencakup aparatur negara
yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan
negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara.
Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan
yudikatif.
Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan
kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara.
Pemerintah dalam arti luas adalah semua aktivitas yang terorganisasi yang
bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar
negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya
tujuan negara. Pemerintahan juga dapat didefinisikan dari segi struktural
fungsional sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dari berbagai dari
berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk
mencapai tujuan negara(Haryanto dkk, 1997:2-3).
C.F Strong mendefinisikan pemerintahan dalam arti luas sebagai segala
aktivitas badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan
yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan
dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya
meliputi kekuasaan eksekutif.
b. Teori bentuk republik
Teori bentuk pemerintahan republik di bagi menjadi dua yaitu :
1. Ajaran Klasik
2. Ajaran Modern
Penjelasan :
 Ajaran Klasik
Berdasarkan ajaran klasik, bentuk pemerintahan dapat dibedakan menjadi 3
(tiga) golongan yaitu : Monarkhi, Aristokrasi dan Demokrasi.

3. Pembagian itu berdasarkan kreteria jumlah orang yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara. Pembagian bentuk pemerintahan menjadi 3
golongan tersebut mula pertama kali berasal dari Herodotus yang kemudian
dilanjutkan dan dikembangkan oleh Plato, Aristoteles, dan Polybios.
Plato : membagi bentuk pemerintahan menjadi :
1. Aristokrasi : pemerintahan yang dipegang sekelompok orang yang
dapat mencerminkan rasa keadilan.
2. Timokrasi : pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok orang yang
mengingin kan kemashuran dan kehormatan
3. Oligarkhi : pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok orang yang
dipengaruhi kemewahan atau harta kekayaan.
4. Demokrasi : pemerintahan yang dipegang oleh rakyat.
5. Tyrani : pemerintahan yang dipimpin oleh seoarang yang jauh dari rasa
keadilan.
Menurut Plato, bentuk pemerintahan tersebut di atas dapat berubah secara
siklus, dari Aristokrasi - Timokrasi - Oligarkhi - Demokrasi - Tyrani dan
berputar kembali kebentuk asal.
Aristoteles :
Berdasarkan kreteria kuantitas (jumlah orang yang memgang kekuasaan) dan
kualitas (ditujukan untuk siapakah pelaksanaan pemerintahan itu), Aristoteles
membagi bentuk pemerintahan menjadi :
1. Monarkhi : Adalah pemerintahan yang dipegang oleh seorang
(raja/kaisar) yang ditujukan untuk kepentingan umum. Bentuk monarkhi
dapat merosot menjadi Tyrani.
2. Tyrani : Adalah pemerintahan yang dipegang oleh seorang (raja/kaisar)
yang kekuasaannya ditujukan untuk kepentingan sendiri.
3. Aristokrasi : Adalah pemerintahan yang dipegang oleh
sejumlah/beberapa orang terbaik (misalnya kaum cerdik pandai atau
bangsawan), yang kekuasaannya ditujukan untuk kepentingan umum.

4. Bentuk aristokrasi dapat merosot menjadi oligarkhi dan bentuk oligarkhi
dapat melahirkan Plutokrani atau Plutokrasi.
4. Oligarkhi : Adalah pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang,
yang kekuasaannya untuk kepentingan kelompok mereka sendiri.
5. Plutokrani : Adalah pemerintahan yang dijalankan oleh orang–orang
kaya untuk kepentingan mereka sendiri.
6. Polity : Adalah pemerintahan yang dipegang banyak orang, yang
pelaksanaan pemerintahannya ditujukan untuk kepentingan umum.
7. Demokrasi : Adalah pemerintahan yang kekuasaan tertinggi negara
dipegang oleh rakyat.
Menurut Aritoteles, bentuk pemerintahan demokrasi merupakan bentuk
pemerosotan dari bentuk polity. Sehingga menurutnya bentuk Monarkhi,
Aristokrasi dan Polity merupakan bentuk pemerintahan yang ideal (terbaik).
Pendapat Aristoteles berbeda dengan pendapat Plato, dimana Plato
berpendapat bahwa bentuk demokrasi merupakan bentuk ideal (terbaik) yang
dapat merosot menjadi mobokrasi (Okhlokrasi).
Polybios :
Dalam teorinya (disebut Cyclus Polybios), ia menyatakan bahwa bentuk
pemerintahan negara mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara
siklus yaitu bentuk Monarkhi – Aristokrasi – Demokrasi akan selalu berganti–
ganti dan berputar ke bentuk asal.
 Teori Modern
Dalam teori modern, bentuk pemerintahan dibedakan antara bentuk Monarkhi
dan Republik. Pembagian bentuk pemerintahan menjadi Monarkhi dan
Republik mula pertama kali dikemukakan oleh Nicollo Machiavelli. Dalam
bukunya yang berjudul “Il Principe”, ia menyatakan bahwa Monarkhi
merupakan pemerintahan negara yang dipegang oleh seorang, yang dalam
menjalankan kekuasaannya untuk kepentingan semua orang, sedangkan
Republik berasal dari kata “Res–Publika” yang berarti organisasi kenegaraan
yang mengurus kepentingan bersama. Akan tetapi Machiavelli tidak

5. memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kreteria yang dapat digunakan
untuk membedakan kedua bentuk tersebut.
Ada beberapa kreteria atau ukuran untuk membedakan antara Monarkhi dan
Republik yang dikemukakan oleh para ahli :
George Jellinek
Pembedaan antara Monarkhi dan Republik adalah berdasarkan cara
pembentukan kehendak negara :
 Jika kehendak negara terjelma sebagai kehendak seseorang (secara
psychologis), maka terdapat bentuk pemerintahan Monarkhi.
 Jika kehendak negara terjelma sebagai kehendak rakyat atau kemauan
dari hasil peristiwa secara yuridis, maka terdapat bentuk Republik.
Leon Duguit
Pembedaan antara Monarkhi dan Republik adalah berdasarkan cara
penunjukkan kepala negara :
 Monarkhi adalah bentuk pemerintahan yang kepala negaranya (raja)
memperoleh kedudukan berdasarkan hak waris secara turun temurun
dan masa jabatannya tidak ditentukan dalam batas waktu tertentu.
 Republik adalah bentuk pemerintahan yang kepala negaranya (lazim
disebut Presiden) memperoleh kedudukan karena dipilih melalui
pemilihan dan memegang jabatannya dalam kurun waktu tertentu.
Pembedaan atas dasar penunjukkan kepala negara yang dilakukan Leon
Duguit itulah yang banyak diterima dan dianut oleh negara–negara modern
pada masa sekarang.
Otto Koellreutter
Pandangan Otto Koellreutter sependapat dengan Leon Duguit. Ia
membedakan Monarkhi dan Republik atas dasar kreteria “Kesamaan” dan
“Ketidak samaan”.

6.  Monarkhi : merupakan bentuk pemerintahan atas dasar ukuran
ketidaksamaan yaitu bahwa setiap orang tidak dapat menjadi kepala
negara.
 Republik : merupakan bentuk pemerintahan berdasarkan kesamaan
yaitu bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk menjadi kepala
negara.
Selain kedua bentuk tersebut di atas, Otto Koellreutter menambahkan bentuk
ketiga yaitu Pemerintahan Otoriter (Autoritarien Fuhrerstaat) yaitu suatu
pemerintahan yang dipegang oleh satu orang yang bersifat mutlak. Dalam
pemerintahan otoriter kepala negara diangkat berdasarkan pemilihan, akan
tetapi didalam berkuasa makin lama makin berkuasa secara mutlak. Contoh :
Jerman pada masa Hittler, Italia pada masa Musolini.
Macam–macam Monarkhi :
1. Monarkhi Absolut. Contoh : Perancis pada masa Louis XIV.
2. Monarkhi Konstitusional. Contoh antara lain Belanda, Inggris, Denmark,
Perancis tahun 1771 – 1792, dsb.
3. Monarkhi Parlementer. Contoh antara lain : Inggris, Belanda, Belgia,
Thailand, Jepang, dsb.
Macam–macam Bentuk Pemerintahan :
1. Republik Absolut (disebut juga Diktatur). Krenenburg menyebut dengan
istilah Autokrasi, sedangkan Otto Koellreuter menyebut dengan istilah
Otoriter. Contoh : Jerman pada masa Hittler, Uganda pada masa Idi
Amin. Pada masa sekarang Autokrasi modern dimanifestasikan dalam
bentuk sistem satu partai (partai tunggal). Diktatur ada 4 macam yaitu :
(a) Diktatur legal adalahpemerintahan yang dipimpin oleh seorang
untuk masa tertentu bila negara dalam keadaan bahaya; (b) Diktatur
nyata adlalah pemerintahan diktatur yang tidak bersifat legal dan
negara masih bersifat demokrasi; (c) Diktatur partai adalah

7. pemerintahan yang didukung oleh satu partai; dan (d) Diktatur proletar
adalah pemerintahan yang didukung oleh kaum proletar (buruh dan
petani kecil).
2. Republik Konstitusional adalah bentuk pemerintahan berdasarkan
hukum yang berlaku. Contoh negara yang memakai sistem ini antara
lain : Amerika Serikat, Indonesia berdasarkan UUD 1945.
3. Republik Parlementer adalah suatu sistem pemerintahan dimana
pemerintah (eksekutif) bertanggung jawab kepada Parlemen. Dalam
sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar
dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap
eksekutif. Menteri dan perdana menteri bertanggung jawab kepada
parlemen . Contoh negara yang memakai sistem ini antara lain :
Indonesia pada KRIS 1949 dan UUDS 1950, India, Pakistan, Israel,
Perancis, dsb.
4. Aristokrasi
Berasal dari bahasa Yunani kuno aristo yang berarti “terbaik” dan
kratia yang berarti “untuk memimpin”. Aristokrasi dapat diterjemahkan
menjadi sebuah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh individu yang
terbaik.
5. Demokrasi
Yaitu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara
sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan
warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara
tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang
membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan
legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang
saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu
sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara
ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi
dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Ketiga
jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga
pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan
melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan
yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-

8. lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki
kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini,
keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib
bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya
(konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum
legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan. Contoh negara yang
memakai sistem ini antara lain : Indonesia, Amerika Serikat, Jerman,
dsb
6. Demokrasi totaliter
Yaitu sebuah istilah yang diperkenalkan oleh sejarahwan Israel,
J.L. Talmon untuk merujuk kepada suatu sistem pemerintahan di mana
wakil rakyat yang terpilih secara sah mempertahankan kesatuan negara
kebangsaan yang warga negaranya, meskipun memiliki hak untuk
memilih, tidak banyak atau bahkan sama sekali tidak memiliki
partisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.
Ungkapan ini sebelumnya telah digunakan oleh Bertrand de Jouvenel
dan E.H. Carr.
7. Emirat
Emirat (bahasa Arab: imarah, jamak imarat) adalah sebuah
wilayah yang diperintah seorang emir, meski dalam bahasa Arab istilah
tersebut dapat merujuk secara umum kepada provinsi apapun dari
sebuah negara yang diperintah anggota kelompok pemerintah. Contoh
penggunaan dalam arti yang terakhir disebut adalah Uni Emirat Arab,
yang merupakan sebuah negara yang terdiri dari tujuh emirat federal
yang masing-masing diperintah seorang emir.
8. Federal
adalah kata sifat (adjektif) dari kata Federasi. Biasanya kata ini
merujuk pada pemerintahan pusat atau pemerintahan pada tingkat
nasional. Federasi dari bahasa Belanda, federatie, berasal dari bahasa
Latin; foeduratio yang artinya “perjanjian”. federasi pertama dari arti ini
adalah “perjanjian” daripada Kerajaan Romawi dengan suku bangsa
Jerman yang lalu menetap di provinsi Belgia, kira-kira pada abad ke 4
Masehi. Kala itu, mereka berjanji untuk tidak memerangi sesama, tetapi
untuk bekerja sama saja.

9. 9. Meritokrasi
Berasal dari kata merit atau manfaat, meritokrasi menunjuk suatu
bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada
mereka yang berprestasi atau berkemampuan. Kerap dianggap sebagai
suatu bentuk sistem masyarakat yang sangat adil dengan memberikan
tempat kepada mereka yang berprestasi untuk duduk sebagai
pemimpin, tetapi tetap dikritik sebagai bentuk ketidak adilan yang
kurang memberi tempat bagi mereka yang kurang memiliki kemampuan
untuk tampil memimpin. Dalam pengertian khusus meritokrasi kerap di
pakai menentang birokrasi yang sarat KKN terutama pada aspek
nepotisme.
10. Monarkisme
adalah sebuah dukungan terhadap pendirian, pemeliharaan,
atau pengembalian sistem kerajaan sebagai sebuah bentuk
pemerintahan dalam sebuah negara.
11. Negara Kota
adalah negara yang berbentuk kota yang memiliki wilayah,
memiliki rakyat,dan pemerintahan berdaulat penuh. Negara kota
biasanya memiliki wilayah yang kecil yang meiliki luas sebesar kota
pada umumnya. Negara-negara kota dewasa ini adalah Singapura,
Monako dan Vatikan.
12. Oligarki
(Bahasa Yunani: Ὀλιγαρχία, Oligarkhía) adalah bentuk
pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh
kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan,
keluarga, atau militer. Kata ini berasal dari kata bahasa Yunani untuk
“sedikit” (ὀλίγον óligon) dan “memerintah” (ἄρχω arkho).
13. Otokrasi
adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya
dipegang oleh satu orang. Istilah ini diturunkan dari bahasa Yunani
autokratôr yang secara literal berarti “berkuasa sendiri” atau “penguasa
tunggal”. Otokrasi biasanya dibandingkan dengan oligarki (kekuasaan
oleh minoritas, oleh kelompok kecil) dan demokrasi (kekuasaan oleh
mayoritas, oleh rakyat).
14. Plutokrasi
merupakan suatu sistem pemerintahan yang mendasarkan suatu
kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki. Mengambil kata

10. dari bahasa Yunani, Ploutos yang berarti kekayaan dan Kratos yang
berarti kekuasaan. riwayat keterlibatan kaum hartawan dalam politik
kekuasaan memang berawal di kota Yunani, untuk kemudian diikuti di
kawasan Genova, Italia
B. Sistem Pemerintahan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
a. Demokrasi Pancasila
Demokrasi yang secara resmi mengkristal didalam UUD 1945 dan yang
saat berlaku di Indonesia biasa di sebut “Demokrasi Pancasila”. Meskipun
sebenarnya dasar-dasar konstitusional bagi demokrasi di Indonesia
sebagaimana yang berlaku sekarang ini sudah ada dan berlaku jauh sebelum
tahun 1965 tetapi istilah “Demokrasi Pancasila” itu baru dipopulerkan sesudah
lahir Orde Baru (1966).1[3]
Kendati secara retorik dan “resmi” sering dinyatakan bahwa “Demokrasi
Pancasila” merupakan koreksi total atas sistem-sistem demokrasi yang
“menyimpang” dalam masa-masa sebelumnya, namun praktek-praktek politik
seperempat abad terakhir memperlihatkan masih berlimpahnya distorsi.2[4]
Wilopo mengemukakan bahwa di dalam sistem UUD 1945 jelas ada
keseimbangan atau checks and balances yang khas antara Pemerintah dan
DPR; DPR kuat karena tidak dapat di bubarkan oleh Pemerintah dan begitu
pula Pemerintah kuat karena tidak dapat dijatuhkan oleh DPR.3[5]
b. Pengertian Demokrasi Pancasila
Secara teoritis banyak yang menganggap bahwa demokrasi adalah usaha
untuk menghormati hak-hak individu, karena di Negara-negara liberal ataupun
komunis disaksikan keruntuhan ketiranian, lalu diusahakanlah pemerintahan
rakyat drngan berbagai pola dan model yang berkembang pada masing-masing
system politik pemerintahan

11. Demos berarti rakyat dan cratein berarti kekuasaan, dengan demikian
kekuasaan ada ditangan rakyat,dalam arti kekuasaan untuk, oleh, dan dari
rakyat banyak. Lebih diharapkan agar terjadi kebebasan berkarya, kebebasan
menampilkan kebolehan dan penemuan ilmiah, kebebasan pers, kebebasan
berpendapat, yang pada gilirannya cenderung melupakan dan mengabaikan
pertimbangan agama (religious).
Bersamaan dengan munculnya Negara sebagai organisasi terbesar yang
relative awet dan kokoh dalam kehidupan bermasyarakat, maka pemerintahan
mutlak harus ada untuk membarenginya.Yaitu munculnya keberadaan dua
kelompok, yaitu pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah.
Demokrasi pancasila berusaha untuk menyeimbangkan apa yang
dibicarakan tersebut di muka. Hak-hak individu yang tertera dalam sila
keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan” harus diseimbangkan dengan sila ketiga
“Persatuan Indonesia” yang memuat peraturan dalam mewujudkan
kesatuan.Hal ini karena sila-sila pancasila itu sendiri harus saling kait dan
menguatkan.4[6]
Uraian tentang topik ini juga ada pengertian harfiah tanpa mengabaikan
pengertian umumnya meskipun hingga saat ini belum diperoleh suatu
kesepakatan tentang pengertian umum demokrasi pancasila apabila suatu
definisi ilmiah. Berikut ini akan di uraikan secara berturut-turut :
 Pengertian harfiah
Demokrasi pancasila, sepintas lalu dapat diartikan sebagai
“pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah pancasila”, atau “
pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat yang dituntun oleh lima prinsip
dasar yaitu sila-sila pancasila”.

12. Pengertian harfiah tersebut diatas ini adalah pengertian yang tercipta
dari perpaduan pengertian kata demokrasi dan pengertian kata pancasila.
Dari pengertian tersebut diperoleh gambaran bahwa:
a. Demokrasi atau pemerintahan rakyat yang digunakan oleh
pemerintah/bangsa indonesia adalah sistem pemerintahan rakyat
yang dijiwai dan dituntun oleh nilai-nilai pandangan hidup bangsa
indonesia (pancasila) hasil masyarakat/bangsa indonesia sendiri.
b. Demokrasi yang berarti pemerintahan rakyat , pada dasarnya adalah
transformasi nilai-nilai falsafah pancasila menjadi suatu bentuk dan
sistem pemerintahan khas indonesia.
c. Demokrasi pancasila atau pemerintahan rakyat yang dituntun oleh
nilai-nilai pancasila adalah konsekuensi atau tindak lanjut dari
komitmen masa orde baru yakni pelaksanaan pancasila dan uud
1945 secara murni dan konsekuen di bidang pemerintahan/politik.
d. Untuk melaksanakan demokrasi pancasila dengan baik, prasyarat
utamanya adalah pemahaman/penghayatan sungguh-sungguh akan
akan nilai falsafat pancasila.
e. Melaksanakan demokrasi pancasiladengan benar berarti
mengamalkan pancasila melaui politik pemerintahan.
 Pengertian Umum Populer
Melaui sub topik ini akan diketengahkan beberapa rumusan pengertian
umum tentang pengertian demokrasi pancasila baik yang bersifat popular
maupun yang merupakan pendapat para sarjana yang tercantum didalam
berbagai karya ilmiah/ karya tulis.
a. Pengertian umum populer
Pengertian kata pancasila dalam ungkapan demokrasi pancasila, tidak
terungkap melalui rumusan tersebut. Atau dengan perkataan lain, pengertian
demokrasi pancasila menurut rumusan tadi hanya ,mengeksplisitkan satu
prinsip dasar yaitu sila ke-4 dari kelima pancasila.

13. Disamping rumusan pengertian di atas, ada pula rumusan lainnya, yaitu: “
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan
demokrasi social-budaya sekaligus”. Maksudnya, ialah bahwa demokrasi
pancasila adalah suatu sistem pemerintahan rakyat yang mengandung nilai-nilai
politik, ekonomi, dan social-budaya.
b. Pengertian Para Ahli
Karya tulis tentang demokrasi Pancasila yang sedang beredar sehingga
saat ini tercatat sangat-sangat terbatas juimlahnya.
Dari karya-karya yang telah ada dapat dibaca rumusan tentang pengertian
demokrasi yang berbeda-beda aksentuasinya karena berbeda-beda pula
sudut tinjauannya. Rumusan-rumusan yang dimaksudkan, di antaranya :
 Prof. Dr. Hazairin, S.H.,
“Demokrasi Pancasila, sebagai istilah dipergunakan oleh MPRS 1968
ialah pada dasarnya demokrasi sebagaimanayang telah dipraktekkan oleh
semua pihak-pihak bagsa Indonesia semenjak dahulu kala dan masih
dijumpai sekarang ini dalam praktek hidup masyarakat hukum adat, seperti
desa, kuria, marga, nagari dan wanua”.
Rumusan di atas mengigatkan kita bahwa Demokrasi Pancasila adalah
demokrasi asli Indonesia atau suatu sistem pemerintahan rakyat asli
Indonesia dan yang bertumbuh dari kesatuan-kesatuan masyarakat adat
Indonesia
 Sri Soemantri, S.H.,
“Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan yang mengandung
semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia, dan keadilan sosial.”
Rumusan diatas dapat di pandang sebagai rumusan pengertian
demokrasi pancasila yang sangat lengkap meskipun sepintas lalu kelihatan
seolah-olah hanya merangkaikan rumusan kalimat kelima sila pancasila
menjadi satu kalimat.

14. c. Sistem Pemerintahan Menurut Demokrasi Pancasila
Demokrasi.Itulah sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Indonesia
saat ini setelah melewati 32 tahun masa ketidaktransparanan terhadap
publik.Indonesia kini boleh mengecap indahnya demokrasi.Pers bisa
mengkritik pemerintah dan bukan berperan sebagai kaki tangan
pemerintah.Masyarakat bebas berekspresi, mengutarakan pendapatnya,
melakukan aksi unjuk rasa dan lain sebagainya.Pemerintah pun kini juga lebih
dituntut untuk transparan dan tidak menutup-nutupi koreng yang ada
dibadannya sendiri.Demokrasi telah mengubah masyarakat menjadi semakin
aktif.Ini merupakan sebuah konsekuensi logis mengingat demokrasi sangat
menjunjung tinggi pendapat setiap orang.Tidak ada lagi hal-hal yang
sebenarnya melarang setiap pribadi untuk berbicara.Bagi pemerintah,
demokrasi telah mengubah pemerintah untuk lebih bisa menerima masukan-masukan
dan pendapat-pendapat dari masyarakat.
sistem pemerintahan demokrasi Pancasila menurut prinsip-prinsip yang
terkandung di dalam Batang Tubuh UUD 1945 berdasarkan tujuh sendi
pokok, yaitu sebagai berikut:
1. Indonesia ialah Negara yang Berdasarkan Hukum
Negara Indonesia berdasarkan hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan
atas kekuasaan belaka (Machsstaat).Hal ini mengandung arti bahwa baik
pemerintah maupun lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan
tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan tindakannya bagi rakyat
harus ada landasan hukumnya.Persamaan kedudukan dalam hukum bagi
semua warga negara harus tercermin di dalamnya.
2. Indonesia Menganut Sistem Konstitusional
Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak
bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas).Sistem
konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan
tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi, di samping oleh
ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang merupakan pokok konstitusional,
seperti TAP MPR dan Undang-undang.

15. 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
MPR sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi seperti telah
disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu, bahwa
(kekuasaan negara tertinggi) ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya
oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai
penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan negara
yang tertinggi, MPR mempunyai Tugas pokok, tugas pokok MPR, yaitu :
a. Menetapkan UUD
b. Menetapkan GBHN
c. Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden
Wewenang MPR, yaitu :
a. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga
negara lain, seperti penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan
kepada Presiden
b. Meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris mengenai pelaksanaan
GBHN
c. Melaksanakan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil
Presiden
d. Mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya
apabila presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan
UUD 1945
e. Mengubah undang-undang.
4. Presiden
Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).Di bawah MPR, presiden ialah
penyelenggara pemerintah negara tertinggi.Presiden selain diangkat oleh
majelis juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis.Presiden
adalah Mandataris MPR yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR.
5. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

16. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi
pelaksanaan mandat (kekuasaan pemerintah) yang dipegang oleh presiden
dan DPR harus saling bekerja sama dalam pembentukan undang-undang
termasuk APBN. Untuk mengesahkan undang-undang, presiden harus
mendapat persetujuan dari DPR.Hak DPR di bidang legislative ialah hak
inisiatif, hak amandemen, dan hak budget.
Hak DPR di bidang pengawasan meliputi:
a. Hak tanya/bertanya kepada pemerintah
b. Hak interpelasi, yaitu meminta penjelasan atau keterangan kepada
pemerintah
c. Hak Mosi (percaya/tidak percaya) kepada pemerintah
d. Hak Angket, yaitu hak untuk menyelidiki sesuatu hal
e. Hak Petisi, yaitu hak mengajukan usul/saran kepada pemerintah.
6. Menteri Negara
Menteri Negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak
bertanggung jawab kepada DPR.Presiden memiliki wewenang untuk
mengangkat dan memberhentikan menteri negara.Menteri ini tidak
bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada presiden.Berdasarkan hal
tersebut, berarti sistem kabinet kita adalah kabinet
kepresidenan/presidensil.Kedudukan Menteri Negara bertanggung jawab
kepada presiden, tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa, menteri ini
menjalankan kekuasaan pemerintah dalam prakteknya berada di bawah
koordinasi presiden.
7. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Terbatas
Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan
diktator, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Ia harus memperhatikan

17. sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat
dibubarkan oleh presiden dan semua anggota DPR merangkap menjadi
anggota MPR.DPR sejajar dengan presiden.
d. Fungsi Demokrasi Pancasila
Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:
1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara
Contohnya: Ikut menyukseskan Pemilu, ikut menyukseskan Pembangunan,
ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan, dll.
2. Menjamin tetap tegaknya negara RI.
3. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan
sistem konstitusional
4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila
5. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara
lembaga Negara
6. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab
Contohnya: Presiden adalah Mandataris MPR dan Presiden bertanggung
jawab kepada MPR.
e. Prinsip Pokok Demokrasi Pancasila
Prinsip merupakan kebenaran yang pokok/dasar orang berfikir, bertindak
dan lain sebagainya. Dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi secara
umum, terdapat dua landasan pokok yang menjadi dasar yang merupakan
syarat mutlak untuk harus diketahui oleh setiap orang yang menjadi pemimpin
negara / rakyat / masyarakat / organisasi / partai / keluarga, yaitu:
1. Suatu negara itu adalah milik seluruh rakyatnya, jadi bukan milik
perorangan atau milik suatu keluarga/kelompok/golongan/partai, dan bukan
pula milik penguasa negara.
2. Siapapun yang menjadi pemegang kekuasaan negara, prinsipnya adalah
selaku pengurusa rakyat, yaitu harus bisa bersikap dan bertindak adil

18. terhadap seluruh rakyatnya, dan sekaligus selaku pelayana rakyat, yaitu
tidak boleh/bisa bertindak zalim terhadap tuannyaa, yakni rakyat.
Adapun prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:
1. Pemerintahan berdasarkan hukum: dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan:
a) Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak
berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat).
b) Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat
absolutisme (kekuasaan tidak terbatas).
c) Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR.
2. Perlindungan terhadap hak asasi manusia.
3. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah.
4. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan
badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah
dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR, DPA atau lainnya.
5. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk
menyalurkan aspirasi rakyat.
6. Pelaksanaan Pemilihan Umum.
7. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR
(pasal 1 ayat 2 UUD 1945), yang berbunyai Kedaulatan adalah di tangan
rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
8. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
9. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada
Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain.
10. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.
f. Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila
Dalam bukunya, Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran
Kewarganegaraan, Idris Israil (2005:52-53) menyebutkan ciri-ciri demokrasi
Indonesia sebagai berikut:
1. Kedaulatan ada di tangan rakyat.

19. 2. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong.
3. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai
mufakat.
4. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi.
5. Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban.
6. Menghargai hak asasi manusia.
7. Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan
disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya
demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak.
8. Tidak menganut sistem monopartai.
9. Pemilu dilaksanakan secara luber.
10. Mengandung sistem mengambang.
11. Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas.
12. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.
g. Perkembangan Demokrasi Di Indonesia
Haruslah diakui, bahwa kehidupan bangsa Indonesia sejak berabad-abad
tak dapat dihindarkan telah mempengaruhi asas demokrasi yang di anut
undang-undang dasar 1945 sehingga demokrasi yang harus dipraktekkan di
indonesia mempunyai corak khusus bila di bandingkan dengan demokrasi-demokrasi
yang hidup di negara-negara lain. Ke khasan demokrasi di
indonesia bisa dilihat pada beberapa hal yang sifatnya cukup mendasar:
Pertama, sistem lembaga perwakilan rakyak yang memiliki pola yang tidak
jelas, unicameral, bicameral atau trikameral.Hal ini dengan adanya mpr
sebagai lembaga negara.Dalam konteks ketatanegaraan secara keberadaan
mpr ini tidak dikenal.Hal ini berimplikasi pada pola hubungan lembaga
legislative dan lembaga eksekutif dalam fungsi dan kedudukan masing-masing
serta hubungan dalam bidang perundang-undangan.
Kedua, aparatur demokrasi di tingkat pusat yang menjadi poros-poros
kekuasaan tidak hanya terdiri dari tiga macam lembaga negara, tetapi terdiri
dari empat lembaga negara yang memegang kekuasaan yaitu kekuasaan

20. eksaminatif oleh bpk, kekuasaan legislative oleh mpr, dpr dan dpd, kekuasaan
eksekutif oleh presiden, dan kekuasaan yudisial oleh MA dan MK.
Ketiga, hubungan antara tiga poros kekuasaan tidak memakai model
pemisahan tetapi model pembagian kekuasaan yang membuka kemungkinan
saling mempengaruhi.
Dengan demikian, untuk mengetahui perkembangan demokrasi dari suatu
negara terlebih dahulu haruslah mengetahui undang-undang dasar dan
sejarah perkembangannya dinegara tersebut, sebab pemakaian asas
demokrasi didalam suatu negara pastilah dicantumkan di dalam undang-undang
dasar itu, tak terkecuali di indonesia.
Pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Demokrasi
Pancasila yang dijiwai oleh falsafah Pancasila kembali berfungsi secara
operasional/nyata.hal ini terbukti dengan adanya pemecahan perbedaan
pendapat di kalangan PPKI menyangkut tujuh kata di belakang sila
Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan
syari’at islam bagi pemeluk-pemeluknya).
C. Kedaulatan Negara Republik Indonesia
a. Pengertian
Kedaulatan berasal dari bahasa Arab (daulah), yang berarti kekuasaan
tertinggi. Menurut Jean Bodin (tokoh ilmu negara), kedaulatan dalam negara
ialah kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak berasal dari kekuasaan
lain. Berdasarkan pengertian tersebut maka kedaulatan memiliki sifat :
a. asli, tidak terbagi bagi, mutlak, dan permanen. Karena kekuasaan yang
tertinggi itu tidak berasal dari pemberian kekuasaan yang lebih tinggi.
b. tidak terbagi-bagi artinya utuh dimiliki oleh pemegang kedaulatan itu
tanpa dibagi kepada pihak lain.
c. Permanen / abadi, artinya kedaulatan itu tetap, tidak berubah berada
dalam kekuasaan pemegang kedaulatan tersebut.
d. Tunggal berarti hanya ada satu kekuasaan tertinggi, sehingga
kekuasaan itu tidak dapat dibagi-bagi. Dengan demikian, kedaulatan
sebagai kekuasaan tertinggi.
Pengertian kedaulatan rakyat berhubungan erat dengan pengertian
perjanjian masyarakat dalam pembentukan asal mula negara. Negara
terbentuk karena adanya perjanjian masyarakat. Perjanjian masyarakat
disebut juga dengan istilah kontrak sosial. Ada beberapa ahli yang telah

21. mempelajari kontrak sosial, antara lain Thomas Hobbes, John Locke, dan
Jean Jaques Rousseau. Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk
menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri
terdapat penganut dalam dua teori yaitu berdasarkan pemberian dari Tuhan
atau Masyarakat.
Beberapa pemikiran mengenai kedaulatan dan pemegang kedaulatan
suatu negara setelah revolusi Perancis dikemukakan oleh Jean-Jacques
Rousseau dalam karyanya Du Contrat Social Ou Principes Du Droit Politique
(Mengenai Kontrak Sosial atau Prinsip-prinsip Hak Politik) membagi tingkat
kedaulatan menjadi dua yaitu de facto dan de jure.
De facto,
Yaitu, Pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara
lain yang wilayahnya berdasarkan kenyataan (fakta).
De jure
Yaitu, Pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain
yang wilayahnya berdasarkan hukum yang resmi
b. Teori Kedaulatan Rakyat
Muncullah teori-teori kedaulatan yang mencoba merumuskan siapa dan
apakah yang berdaulat dalam suatu negara:
1. Kedaulatan Tuhan.
2. Kedaulatan Raja
3. Kedaulatan Rakyat.
4. Kedaulatan Negara.
5. Kedaulatan Hukum.
Bentuk kedaulatan negara dan hukum menunjukkan kedaulatan yang tidak
dipegang oleh suatu persoon.
1. Kedaulatan Tuhan
Teori kedaulatan Tuhan dimana kekuasaan yang tertinggi ada pada
Tuhan, jadi didasarkan pada agama. Apabila pemerintah negara itu berbentuk
kerajaan (monarki) maka dinasti yang memerintah disana dianggap turunan
dan mendapat kekuasaannya dari Tuhan. Raja bisa menetapkan kepercayaan
atau agama yang harus dianut atau dipeluk oleh rakyat/warganya. Misalnya
jika Tenno Heika di Jepang dianggap berkuasa sebagai turunan dari Dewa
matahari.
Tokoh – tokoh yang menganut adalah :
1) Augustin
2) Thomas Aquinas
3) Marsilius
2. Kedaulatan Raja
Teori kedaulatan bahwa kekuasaan yang tertinggi ada pada raja hal ini
dapat digabungkan dengan teori pembenaran negara yang menimbulkan
kekuasaan mutlak pada raja/ satu penguasa. Kebijakan Raja bias melebihi

22. kontitusi, bahkan dapat melanggar hokum moral sehingga raja dapat berbuat
atau bertindak sewenang – wenang.
Tokoh – tokoh yang menganut yaitu :
1) Thomas Hobbes.
2) L’etat cest moi yang diungkapkan oleh Louis XVI
3) Nicollo Machiaverlli
4) Hegel
3. Kedaulatan Rakyat
Teori ini lahir dari reaksi pada kedaulatan raja. Sebagai pelopor teori ini
adalah Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Menurut beliau bahwa raja
memerintah hanya sebagai wakil rakyat, sedangkan kedaulatan penuh
ditangan rakyat dan tidak dapat dibagikan kepada pemerintah itu. Itu
sebabnya Rosseau dianggap sebagai Bapak Kedaulatan Rakyat. Teori ini
menjadi inspirasi banyak negara termasuk Amerika Serikat dan Indonesia,
dan dapat disimpulkan bahwa trend dan simbol abad 20 adalah tentang
kedaulatan rakyat.
Menurut teori ini, rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan atau
menyerahkan kekuasaannya kepada negara. Kemudian negara memecah
menjadi beberapa kekuasaan yang diberikan pada pemerintah, ataupun
lembaga perwakilan. Bilamana pemerintah ini melaksanakan tugasnya tidak
sesuai dengan kehendak rakyat, maka rakyat akan bertindak mengganti
pemerintah itu. Kedaulatan rakyat ini, didasarkan pada kehendak umum yang
disebut “volonte generale” oleh Rousseau. Apabila Raja memerintah hanya
sebagai wakil, sedangkan kedaulatan penuh ditangan rakyat dan tidak dapat
dibagikan kepada pemerintah itu.
Tokoh – tokoh yang menganut adalah :
1) John Locke
2) Jean Jacques Rousseau
3) Montesquie
4. Kedaulatan Negara
Menurut paham ini, Negaralah sumber dalam negara. Dari itu negara
(dalam arti government= pemerintah) dianggap mempunyai hak yang tidak
terbatas terhadap life, liberty dan property dari warganya. Warga negara
bersama-sama hak miliknya tersebut, dapat dikerahkan untuk kepentingan
kebesaran negara. Mereka taat kepada hukum tidak karena suatu perjanjian
tapi karena itu adalah kehendak negara.
Sehingga praktis rakyat tidak mempunyai kewenangan apa-apa dan tidak
memiliki kedaulatan. Tetapi wewenang tertinggi tersebut berada pada negara.
Sebenarnya negara hanyalah alat, bukan yang memiliki kedaulatan. Karena
pelaksanaan kedaulatan adalah negara, dan negara adalah abstrak maka
kedaulatan ada pada raja.
Tokoh – tokoh yang menganut adalah :
1) Jean Bodin
2) George Jellinek

23. 3) Hitler
4) Musolini
5. Kedaulatan Hukum
Teori ini menunjukkan kekuasaan yang tertinggi terletak pada hukum yang
bersumber pada kesadaran hukum pada setiap orang. Maka dalam suatu
Negara yang menganut teori ini sering disebut Rechts Souvereinities bahwa
baik raja, rakyat, dan Negara harus taat serta patuh pada hokum. Siapa yang
melanggar hukum harus dikenakan sanksi/hukuman.
Menurut teori ini, hukum adalah pernyataan penilaian yang terbit dari
kesadaran hukum manusia. Dan hukum merupakan sumber kedaulatan.
Kesadaran hukum inilah yang membedakan mana yang adil dan mana yang
tidak adil. Teori ini dipakai oleh Indonesia dengan mengubah Undang-Undang
Dasarnya, dari konsep kedaulatan rakyat yang diwakilkan menjadi kedaulatan
hukum. Kedaulatan hukum tercantum dalam UUD 1945 “Kedaulatan ada
ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar.
Tokoh yang menganut teori ini adalah :
1) Krabbe
2) Immanuel Kant
3) Kranenburg
c. Teori Kedaulatan yang Dianut oleh Negara Republik Indonesia
Berdasarkan uraian tentang jenis kedaulatan seperti yang telah di
jelaskan, Bangsa Indonesia diketahui menganut kedaulatan rakyat. Dasar
dari penjelasan tersebut, dapat dilihat di dalam Pancasila sila ke-4. Isinya
adalah ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan”.
Bukti lain bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dapat kita temukan
di dalam isi Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4, yang perumusannya
sebagai berikut:
”….. maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam
suatu Undang-undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan
beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan
mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Bagaimana di dalam pasal-pasal UUD 1945? Dalam UUD 1945 pasal 1
ayat 2, ditegaskan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.
Berdasarkan uraian tentang kedaulatan rakyat tersebut, jelaslah bahwa
negara kita termasuk penganut teori kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki

24. kekuasaan yang tertinggi dalam negara, tetapi pelaksanaanya diatur oleh
undang-undang dasar.
Selain dari penganut jenis kedaulatan rakyat, ternyata UUD Negara RI
Tahun 1945, juga menganut jenis kedaulatan hukum. Hal tersebut dapat
ditemukan di dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, isinya adalah negara
Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara kita bukan negara
kekuasaan. Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang
berlaku. Misalnya peraturan berlalu lintas di jalan raya diatur oleh peraturan
lalu lintas. Menebang pohoh dihutan diatur oleh peraturan, supaya tidak
terjadi penggundulan hutan yang berakibat banjir, dan contoh lainnya.
Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 juga merupakan dasar bahwa negara kita
menganut kedaulatan hukum isi lengkapnya adalah segala warga negara
bersamaan kedudukkanya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.
Maknanya bahwa setiap warga negara yang ada di wilayah negara kita
kedudukan sama di dalam hukum, jika melanggar hukum siapapun akan
mendapat sanksi. Misalnya rakyat biasa, atau anak pejabat jika mereka
melanggar harus diberikan sanksi, mungkin berupa kurungan (penjara) atau
dikenakan denda.
d. Macam – Macam Kedaulatan Rakyat
Kedaulatan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
a. Kedaulatan ke dalam (internal sovereignity), yaitu negara berhak
mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga Negara
dan perangkat lainnya tanpa campur tangan negara lain.
b. Kedaulatan ke luar (external sovereignity) yaitu negara berhak untuk
mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara-negara lain,
untuk kepentingan bangsa dan negara.
e. Cara Pandang Tentang Kedaulatan
Ada dua ajaran atau faham yang memberikan pengertian tentang
kedaulatan ini, yaitu:
1. Monisme, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah tunggal, tidak dapat
dibagi-bagi, dan pemegang kedaulatan adalah pemegang wewenang
tertinggi dalam negara (baik yang berwujud persoon atau lembaga). Jadi
wewenang tertinggi yang menentukan wewenang-wewenang yang ada
dalam negara tersebut (Kompetenz-Kompetenz).
2. Pluralisme, ajaran yang menyatakan bahwa negara bukanlah satu-satunya
organisasi yang memiliki kedaulatan (Harold J Laski). Banyak organisasi -
organisasi lain yang ‘berdaulat‘ terhadap orang-orang dalam masyarakat.
Sehingga, tugas negara hanyalah mengkoordinir (koordineren) organisasi
yang berdaulat di bidangnya masing-masing. Keadaan ini oleh Baker
disebutkan sebagai “Polyarchisme”. Di lingkungan ajaran Katholik dikenal
dengan nama “subsidiaristeit beginsel” (prinsip subsidiaritas). Ajaran

25. Pluralisme ini lahir karena ajaran Monisme terlalu menekankan soal
kekuatan atau menekankan (force) hukum dalam melihat masyarakat
negara, dan kurang menekankan soal kehendak (will) dari rakyat seperti
yang diajarkan Rousseau.
f. Kedaulatan Menurut UUD 1945
1. Kedaulatan Menurut UUD 1945 Sebelum Perubahan
Indonesia adalah salah satu negara yang menganut teori
kedaulatan rakyat. Hal itu terlihat dalam Pembukaan UUD 1945 yang
berbunyi: “.....susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan
rakyat.....”. selanjutnya dijelaskan pula dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945
hasil dekrit 5 juli 1959 atau sebelum perubahan yang berbunyi:
“Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Menurut pasal tersebut maka MPR
adalah penjelmaan rakyat indonesia sebagai satu-satunya lembaga
yang memegang kedaulatan rakyat sepenuhnya.
2. Kedaulatan Menurut UUD 1945 Setelah Perubahan
Perubahan UUD 1945 ketiga tahun 2001 yang diantaranya
mengubah rumusan pasal 2 ayat (2) UUD 1945 yang bunyinya menjadi:
“Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar”. Perubahan rumusan pasal 2 ayat (2) UUD 1945
tersebut membawa kosekuensi dan implikasi yang signifikan terhadap
fungsi dan kewenangan dari lembaga negara, terutama pada lembaga
MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya. Dengan
demikian MPR tidak lagi sebagai satu-satunya lembaga yang
melakukan kedaulatan rakyat. Kedaulatan tetap dipegang oleh rakyat,
namun pelaksanaanya dilakukan oleh beberpa lembaga negara yang
memperoleh amanat dari rakyat dalam menyelenggarakan
pemerintahan negara.
g. Peran Lembaga Negara
UUD 1945 Bab I Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 (2) menyatakan,
bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar. Dengan ketentuan itu dapat diartikan, bahwa pemilik
kedaulatan dalam negara Indonesia ialah rakyat. Pelaksanaan ke-daulatan
ditentukan menurut Undang-Undang Dasar.
Pelaksana kedaulatan negara Indonesia menurut UUD 1945 adalah rakyat
dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas
kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat. Lembaga-lembaga
negara menurut UUD 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),
Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan

26. (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan
Daerah (DPD), Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Yudisial. Pelaksanaan
kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945 inilah sebagai sistem
peme-rintahan Indonesia. Dengan kata lain sistem pemerintahan Indonesia
adalah pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat sebagaimana
ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan pelaksanaan
kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 diuraikan lebih
lanjut di bawah ini.
UUD 1945 menentukan, bahwa rakyat secara langsung dapat
melaksanakan kedaulatan yang dimilikinya. Keterlibatan rakyat sebagai
pelaksana kedaulatan dalam UUD 1945 ditentukan dalam hal :
a. Mengisi keanggotaan MPR, karena anggota MPR yang terdiri atas
anggota DPR dan anggota DPD dipilih me¬lalui pemilihan umum (Pasal 2
(1)).
b. Mengisi keanggotaan DPR melalui pemilihan umum (Pasal 19 (1)).
c. Mengisi keanggotaan DPD (Pasal 22 C (1)).
d. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pa-sangan secara
langsung (Pasal 6 A (1)).
Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 adalah Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah
Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pemerintah Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan
Komisi Yudisial.
Adapun penjelasan tentang lembaga-lembaga negara pelaksanaan
kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 diuraikan lebih
lanjut di bawah ini :
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Pasal 2 (1) UUD 1945 menyatakan, bahwa MPR ter¬diri atas anggota
DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih
lanjut dengan undang-undang. Pemilihan umum anggota DPR dan anggota
DPD diatur melalui UU No. 12 Tahun 2003. Sedangkan keten-tuan tentang
susunan dan kedudukan MPR diatur dengan UU No. 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan
sebagai lembaga negara. Dengan kedudukannya sebagai lembaga negara,
MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara.
MPR mempunyai tugas dan wewenang se-bagai berikut:
a. Mengubah dan menetapkan UUD,
b. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan
umum dalam Sidang Paripurna MPR;
c. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahka¬mah Konstitusi
untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa

27. jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi
kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di Sidang Paripurna
MPR;
d. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Pre-siden
mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan
kewajibannya dalam masa jabatannya;
e. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden
apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa
jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.
f. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti
secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon
Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presiden-nya
meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan
sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya
dalam waktu tiga puluh hari;
g. Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan kode etik MPR.
2. Presiden
UUD 1945 mengatur, bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden
harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah
menerima kewarganegaraan lain karena kehen¬daknya sendiri (Pasal 6
(1) UUD 1945).
b. tidak pernah mengkhianati negara (Pasal 6 (1) UUD 1945).
c. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan
kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Pre-siden (Pasal 6 (1) UUD
1945).
d. dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (Pasal 6 A
(1)) UUD 1945).
e. diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai poli¬tik peserta
pemilihan umum sebelum pelaksanaan pe¬milihan umum (Pasal 6 A (2)
UUD 1945).
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 19 (1) UUD 1945).
Sedangkan susunan keanggotaan DPR diatur melalui undang-undang (Pasal
19 (2) UUD 1945). Fungsi DPR ditegaskan dalam Pasal 20A (1) UUD 1945,
bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi
pengawasan. Fungsi legislasi DPR antara lain diwujudkan dalam
pembentukan undang-undang bersama Presiden. Fungsi anggaran DPR
berupa penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan
Presiden. Sedangkan fungsi pengawasan DPR dapat meli- puti pengawasan
terhadap pelaksanaan undang-undang, pengawasan terhadap pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja negara, dan pengawasan terhadap
kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa UUD 1945.

28. 4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dengan
tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara (Pasal 23 E (1) UUD 1945). Kedudukan BPK yang bebas dan mandiri,
berarti terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, karena jika tunduk
kepada pemerintah tidaklah mungkin dapat melakukan kewajibannya dengan
baik.
Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang me- minta keterangan yang
wajib diberikan oleh setiap orang, badan instansi pemerintah, atau badan
swasta sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.
5. Mahkamah Agung (MA)
MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan
kehakiman di samping Mahkamah Kons- titusi di Indonesia (Pasal 24 (2) UUD
1945). Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, MA membawa- hi
beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan
Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 24 (2)
UUD 1945).
Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas- nya, MA terlepas dari pengaruh
pemerintah dan pe- ngaruh-pengaruh lembaga lainnya. Sebagai lembaga
judikatif, MA memiliki kekuasaan dalam memutuskan permohonan kasasi
(tingkat banding terakhir), memeriksa dan memutuskan sengketa tentang
kewenangan mengadili, dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang
telah mem- peroleh kekuatan hukum tetap. MA juga berwenang untuk menguji
peraturan perundang-undangan di bawah un- dang-undang terhadap undang-undang
serta mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
MA merupakan lembaga peradilan umum di Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang menganut sebagai negara hukum yang berdasarkan
Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.
6. Mahkamah Konstitusi
UUD 1945 menyebutkan adanya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah
Konstitusi memiliki kewenangan untuk
1) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang
terhadap UUD,
2) memutus seng- keta kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD,
3) memutus pembuba- ran partai politik,
4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pasal 24 C (1)),
5) wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD (Pasal
24 C (2) UUD 1945).

29. 7. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
DPD merupakan bagian dari keanggota- an MPR yang dipilih melalui
pemilihan umum dari setiap propinsi (Pasal 2 (1) dan Pasal 22 C (1) UUD
1945). DPD merupakan wakil-wakil propinsi (Pasal 32 UU No. 22 Tahun
2003). Oleh karena itu, anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, dan
selama bersidang bertempat tinggal di ibukota negara RI (Pasal 33 (4) UU No.
22 Tahun 2003).
Kewenangan DPD dituangkan dalam Pasal 22 D UUD 1945, yaitu :
a. mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan
dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah;
b. ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta peng- gabungan daerah, pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah;
c. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang
APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
pajak, pendidikan, dan agama.
d. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang- undang
mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan
APBN, pajak, pendidikan, dan agama, serta
8. Pemerintah Daerah
Pemerintahan daerah di- landasi oleh ketentuan UUD 1945 Pasal 18
(1) yang me- nyatakan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi
atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten
dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan da- erah, yang diatur dengan undang- undang.
Pemerintahan daerah dibedakan antara pemerintah- an daerah provinsi
dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota (Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2004).
Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan
DPRD provinsi. Sedangkan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri atas
pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Dalam Pasal
24 UU No. 32 Tahun 2004 dibedakan sebutan kepala daerah provinsi,
kabupaten, dan kota. Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh Gubernur
seba- gai kepala daerah provinsi. Pemerintah daerah kabupaten dipimpin oleh
Bupati sebagai kepala daerah kabupaten. Pemerintah daerah kota dipimpin
oleh Walikota sebagai kepala daerah kota.

30. 9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
DPRD dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang Su- sunan dan
Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD di- nyatakan, bahwa DPRD terdiri
atas DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. DPRD merupakan lembaga
perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan
pemerintahan daerah (Pasal 40 UU No. 32 Tahun 2004).
DPRD Propinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai lem baga daerah propinsi (Pasal 60 UU No. 22 Tahun
2003). Sedangkan DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan
rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah
kabupaten/kota (Pasal 76 UU No. 22 Tahun 2003). Fungsi DPRD secara
umum sama dengan fungsi DPR, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.
10. Komisi Pemilihan Umum
Komisi pemilihan umum merupa-kan komisi yang bertanggung jawab
akan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Komisi pemilihan umum
bersifat nasional, tetap, dan mandiri (Pasal 22 E (5) UUD 1945). Komisi
pemilihan umum sebagai lembaga pemilihan umum yang selanjutnya disebut
KPU (Pasal 1 (6) UU No. 22 Tahun 2007 ten- tang Penyelenggara Pemilihan
Umum). KPU menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota
DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan
wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat (Pasal 1 (5) UU No. 22
Tahun 2007). Susunan organisasi penyelenggara pe- milihan umum
berdasarkan Pasal 4 UU No. 22 Tahun 2007 adalah :
a. KPU berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.
b. KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
c. KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.
Dalam menyelenggarakan pemilihan umum, KPU berpedoman kepada asas
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2007 sebagai
berikut:
a. Mandiri,
b. Jujur,
c. Adil,
d. Kepastian hukum,
e. Tertib penyelenggara pemilihan umum,
f. Kepentingan umum,
g. Keterbukaan,
h. Proporsionalitas,
i. Profesionalitas,
j. Akuntabilitas,
k. Efisiensi, dan
l. Efektivitas.

31. 11. Komisi Yudisial
Komisi Yudisial adalah lembaga yang mandiri yang dibentuk oleh
Presiden dengan persetujuan DPR (Pasal 24 B (3) UUD 1945). Anggota
Komisi Yudisial harus mempu¬nyai pengetahuan dan pengalaman di bidang
hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela (Pasal 24 B
(2) UUD 1945).
Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangka- tan hakim agung serta
menjaga dan menegakkan kehor- matan, keluhuran martabat, dan perilaku
hakim (Pasal 24 B (1) UUD 1945).
h. Sikap Positif Kedaulatan Rakyat
Secara umum dapat di- katakan bahwa partai politik adalah suatu
kelompok yang teror- ganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai
orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk
memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya)
dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan mer- eka.
Sedangkan menurut Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2008 tetang Partai Politik,
bahwa yang disebut partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan
dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas
dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memper- juangkan dan
membela kepentingan politik anggota, ma- syarakat, bangsa, dan negara,
serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalur¬kan aneka ragam
pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa
sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam
masyara¬kat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi se¬seorang
atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir,
apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang
lain yang senada. Proses ini dinamakan “penggabungan kepenti-ngan”
(interest aggregation). Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini diolah
dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan
“perumusan kepentingan” (interest articulation).
Melalui pemilihan seperti itulah akan dibentuk lem¬baga-lembaga negara
sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu lembaga negara
yang dibentuk dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah DPRD.

32. D. Kesimpulan
1. Dalam Teori Bentuk Pemerintahan Republik ada yang menganut
ajaran klasik dan ajaran modern,
2. Ajaran klasik di bedakan menjadi 3 golongan yaitu : monarkhi,
aristokrasi, dan demokrasi.
3. Ajaran modern di bedakan antara bentuk monarkhi dan republik.
4. Sistem pemerintahan yaitu sekumpulan kesatuan yang membentuk
organisasi yang melaksanakan hubungan satu sama lain untuk
mengatur, melaksanakan, dan mempertahankan kekuasaan dengan
cara mengatur individu satu sama lain.
5. Demokrasi pancasila adalah sebuah sistem demokrasi pemerintahan,
yang keduanya bisa di pakai negara manapun, dengan cara masing
masing di indonesia, sendiri demokrasi itu mencerminkan kehidupan
bermasyarakat, sistem demokrasi/pemerintahan liberal tidak akan
cocok untuk di terapkan di indonesia karena adat dan budaya
negara indonesia bertolak belakang dengan negara barat, NKRI
harga mati, demokrasi pancasila harus di budayakan kepada anak
cucu kita.
6. Kedaulatan rakyat membawa konsekuensi, rakyat sebagai pemegang
otoritas tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. UUD
1945 menyatakan, bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
7. Dengan ketentuan itu dapat diartikan, bahwa pemilik kedaulatan dalam
negara Indonesia ialah rakyat. Pelaksana kedaulatan negara Indonesia
menurut UUD 1945 adalah rakyat dan lem¬baga-lembaga negara yang
berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi
kedaulatan rakyat.
8. Pelaksanaan pemerintahan Indone¬sia berdasarkan UUD 1945 tersebut
dikenal dengan sistem pemerintahan Indonesia.
9. Dalam membangun sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem
pemerintahan Indonesia antara lain dapat dilakukan dengan mengenal
partai-partai politik, menghargai hasil pemilihan umum, dan menghormati
ke¬beradaan lembaga-lembaga negara.