SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
TEORI Kekuasaan dan
Kewenangan
Filsafat Kekuasaan
• Kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau
sekelompok orang untuk menyadarkan
masyarakat akan kemauan-kemauannya
sendiri, dengan sekaligus menerapkannya
terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari
orang-orang atau golongan-golongan tertentu
(Max Weber)
• Kekuasaan senantiasa ada di dalam setiap
masyarakat bersahaja, besar, atau rumut
susunannya.
Continue…
• Kekuasaan tidak dapat dibagi rata pada semua anggota
masyarakat  kemampuan untuk mempengaruhi pihak
lain untuk kehendak yang ada pada pemegang
kekuasaan.
• Kekuasaansuatu konsep kuantitatif (dapat dihitung
hasilnya): luas wilayah, siapa orang dipengaruhi,
lamanya berkuasa, uang dan barang yang dimilikinya?.
• Secara filsafati  kekuasaan dapat meliputi ruang,
waktu, barang dan manusia
Konsep Kekuasaan
• Kekuasaankemampuan seseorang atau sekelompok
manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya
seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa,
sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan
keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki
kekuasaan itu. (Miriam Budiardjo)
• Keseluruhan dari kemampuan , hubungan-hubungan
dan proses-proses yang menghasilkan ketaatan dari
fihak lain…untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh
pemegang kekuasaan. (Ossip K. Flechtheim)
Continue…
• Kekuasaankemampuan untuk mengendali
kan tingkah laku orang lain, baik secara
langsung dengan memberi perintah , maupun
secara tidak langsung dengan memper-
gunakan segala alat dan cara yang tersedia.
(R.M. MacIver)
• Pada dasarnya kekuasaan ditunjukkan pada
diri manusia (utamanya kekuasaan
pemerintahan dalam negara).
Sumber Kekuasaan
• Legitimate Power  perolehan kekuasaan melalui
pengangkatan (UU, SK, dll)
• Coersive Power  perolehan kekuasaan melalui
cara kekerasan (perebutan atau perampasan
bersenjata, unconstitutional, kudeta (coup d’ etat).
• Expert Power  perolehan kekuasaan berdasarkan
keahlianseseorang (merit system).
• Reward Power  perolehan kekuasaan melalui
suatu pemberian atau karena berbagai pemberian.
• Reverent Power perolehan kekuasaan melalui daya
tarik seseorang (fisik, performance, dll).
Bentuk-bentuk Kekuasaan
• Influence, kemampuan untuk mempengaruhi otang
lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara
sukarela.
• Persuasion, kemampuan meyakinkan orang lain
dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu.
• Manipulasi, penggunaan pengaruh, dalam hal ini
yang dipengaruhi tidak menyadari tingkahlakunya
mematuhi pemegang kekuasaan.
• Coercion, peragaan kekuasaan (ancaman paksaan)
yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap
pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai
dengan kehendak pemilik keuasaan.
• Force, penggunaan tekanan fisik, membatasi
kebebasan menimbulkan rasa sakit, atau pun
membetasi pemenuhan kebutuhan biologis agar
melakukan sesuatu.
Dimensi-dimensi Kekuasaan
Potensial dan Aktual,
• Potensial  memiliki sumber-sumber ke- kuasaan
(kekayaan, tanah, senjata, science dan informasi,
popularitas, satatus sosial, massa terorganisir, dan
jabatan)
• Aktual  telah menggunakan sumber-sumber yang
dimilikinya ke dalam kegiatan politik yang efektif.
Konsensus dan Paksaan
• Konsensus  berusaha menggunakan kekuasaan
untuk mencapai tujuan masyarakat secara keseluruhan.
• Paksaan  cenderung memandang politik sebagai
perjuanagn, pertentangan, dominasi, dan konflik
(kelompok kecil masy).
Continue…
Positif dan Negatif
• Positif  penggunaan sumber kekuasaan untuk
mencapai tujuan yang dipandang penting dan
diharuskan.
• Negatif  penggunaan sumber kekuasaan untuk
mencegah pihak lain mencapai tujuannya, tidak hanya
dipandang tidak perlu tetapi juga merugikan.
Jabatan dan Pribadi
• Jabatan  dalam masy. Modern (Presiden, PM,
menteri, dll)
• Kualitas pribadi  kualitas diri, kapabilitas,
akseptabilitas, integritas, dll harus dimiliki.
Continue…
Implisit dan Eksplisit
• Implisit  pengaruh yang tidak dapat dilihat tetapi
dapat dirasakan.
• Eksplisit  pengaruh yang secara jelas terlihat dan
terasakan.
Langsung dan Tidak Langsung
• Langsung  penggunaan sumber kekuasaan untuk
mempengaruhi pembuat dan pelaksanaan keputusan
politik dengan melakukan hub. secara langsung.
• Tidak langsung  penggunanaan sumber kekuasaan
untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana
keputusan politik melalui perantara pihak lain
(berpengaruh).
Pelaksanaan Kekuasaan
3 Masalah utama kekuasaan:
• Bagaimana kekuasaan dilaksanakan
• Bagaimana kekuasaan didistribusikan
• Mengapa seseorang atau kelompok tertentu memiliki
kekuasaan yang lebih besar dalam situasi dsan kondisi
tertentu
4 Faktor Pelaksanaan kekuasaan:
• Bentuk dan jumlah sumber
• Distribusi sumber
• Kapan mengunakan sumber dan hasil penggunaan
sumber kekuasaan
Kewenangan
• Kekuasaan negara dalam menguasai
masyarakat memiliki otoritas dan
kewenangan
• Otoritas dalam arti hak untuk memiliki
legitimasi kekuasaan
• Kewenangan dalam arti hak untuk ditaati
(obedience).
Perbedaan Kekuasaan dan
Kewenangan
Kekuasaan
• Tidak selalu berupa kewenangan
• Memiliki keabsahan (legitimate power)
• Tidak selalu memiliki keabsahan
Kewenangan
• Hak moral untuk membuat dan melaksanakan
keputusan politik dalam sebuah negara
(pemerintahan)
3 Jenis Kekuasaan (Montesquieu)
• Kekuasaan yang bersifat mengatur,
atau menentukan peraturan;
• Kekuasaan yang bersifat melaksanakan
peraturan; dan
• Kekuasaan yang bersifat mengawasi
pelaksanaan peraturan tersebut
Continue…
3 Jenis kekuasaan itu harus didistribusikan:
• Kekuasaan yang bersifat mengatur adalah
kekuasaan perundang-undangan diserahkan
kepada organ legislatif;
• Kekuasaan yang bersifat melaksanakan
peraturan diserahkan kepada organ eksekutif;
• Kekuasaan yang bersifat mengawasi
pelaksanaan peraturan diserahkan kepada
organ yudikatif.
3 Perbedaan Penafsiran Teori
• Di Amerika Serikat: pemisahan kekuasaan
yang tegas, pemisahan organ-organnya 
Sistem Pemerintahan Presidensial.
• Di Eropa Barat: organ yang satu dengan yang
lainnya terdapat hubungan timbal balik,
seperti eksekutif dengan legislatif  Sistem
Pemerintahan Parlementer.
• Di Swiss: badan eksekutif hanyalah badan
pelaksana dari apa yang digariskan badan
legislatif Sistem Pemerintahan
Referendum
Pemisahan Kekuasaan (Gabriel
A. Almond)
•Rule Making Function
•Rule Application Function
•Rule Adjudication Function
Rule Making Function
• Berwenang merumuskan kemauan rakyat
atau kemauan umum (public interest)
dengan jalan menentukan kebijaksanaan
umum (public policy) yang mengikat
seluruh masyarakat.
• Badan yang berhak menyelenggarakan
kedaulatan rakyat dengan jalan menentukan
public policy dan menuangkannya dalam
undang-undang.
Continue…
• Teori Perwakilan  Indirect Democracy
• Perwakilan seseorang atau kelompok yang
mempunyai kemampuan atau kewajiban
untuk berbicara atau bertindak atas nama
suatu kelompok yang lebih besar.
• Perwakilan miniatur dari masyarakat secara
keseluruhan (perasaan, pikiran, peta kondisi
masy).
• Perwakilan  principal agent (bertinak atas
nama pihak lain)
Jenis Perwakilan
2 Jenis Perwakilan (C.F. Strong):
• Perwakilan Politik  terjadi dari
adanya pe milihan umum (pemilu).
• Perwakilan Fungsional  dengan
menggunakan mekanisme peng-
angkatan.
4 Kategori Perwakilan
• Independent  prinsip kepentingan publik
yang diperjuangkan tidak tergantung rakyat
atau pemerintah.
• Partai  Prinsip perjuangannya sesuai dengan
program yang telah digariskan oleh partai.
• Rakyat  memperjuangkan kepentingan
rakyat, akuntabilitas pada konstituen.
• Pemerintah  mewakili kepentingan
pemerintah, orientasinya hanya sebagai
kepanjangan tangan pemerintah.
Hakikat Fungsi Legislatif
• Upaya Mencegah terjadinya absolutisme
pemerintahan.
• Adanya unsur pengawasan (check and
balances), dan mendampingi eksekutif.
• Fungsi Kontrol (tertib, teratur, sustainable,
efektif, dan efesien)  Planning, Progress
Report, Decision/action.
Fungsi Badan Legislatif
• Policy Making and Law
Making Function (initiative,
amendment, budget authority)
• To Control Executive (guard,
specially control authority)
Fungsi Kontrol
• Question Hour
• Interpellation  meminta
keterangan
• Enquete  mengadakan
penyelidikan sendiri
• Mosi  Sistem Parlementer

More Related Content

What's hot

Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi NegaraMuslimin B. Putra
 
Public Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi NegaraPublic Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi NegaraKasmiah Ali
 
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahan
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahanModul 3 mengenal ilmu pemerintahan
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahanSri Suwanti
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Dadang Solihin
 
Sejarah Konstitusi: Yunani - Modern
Sejarah Konstitusi: Yunani - ModernSejarah Konstitusi: Yunani - Modern
Sejarah Konstitusi: Yunani - ModernIzzatul Ulya
 
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaPowerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaDini Audi
 
Kekuasaan dan wewenang
Kekuasaan dan wewenangKekuasaan dan wewenang
Kekuasaan dan wewenangabd3llah
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPuspa Bunga
 
Mata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamMata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamsesukakita
 
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Tri Widodo W. UTOMO
 
Sumber hukum
Sumber hukumSumber hukum
Sumber hukumroellys
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikSiti Sahati
 

What's hot (20)

Keputusan politik
Keputusan politikKeputusan politik
Keputusan politik
 
Materi Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik IndonesiaMateri Sistem Politik Indonesia
Materi Sistem Politik Indonesia
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi Negara
 
sadar hukum
sadar hukumsadar hukum
sadar hukum
 
Public Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi NegaraPublic Policy dan Administrasi Negara
Public Policy dan Administrasi Negara
 
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahan
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahanModul 3 mengenal ilmu pemerintahan
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahan
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
 
Teori Hukum Pembangunan
Teori Hukum PembangunanTeori Hukum Pembangunan
Teori Hukum Pembangunan
 
Studi kasus hukum tata negara
Studi kasus hukum tata negaraStudi kasus hukum tata negara
Studi kasus hukum tata negara
 
Sejarah Konstitusi: Yunani - Modern
Sejarah Konstitusi: Yunani - ModernSejarah Konstitusi: Yunani - Modern
Sejarah Konstitusi: Yunani - Modern
 
Legitimasi kekuasaan
Legitimasi kekuasaanLegitimasi kekuasaan
Legitimasi kekuasaan
 
sumber sumber hukum
 sumber sumber hukum sumber sumber hukum
sumber sumber hukum
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaPowerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Kekuasaan dan wewenang
Kekuasaan dan wewenangKekuasaan dan wewenang
Kekuasaan dan wewenang
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power point
 
Mata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamMata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan ham
 
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
 
Sumber hukum
Sumber hukumSumber hukum
Sumber hukum
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi Publik
 

Viewers also liked

Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikKekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikWandi Suhardi
 
PNPM Mandiri Pedesaan NTB
PNPM Mandiri Pedesaan NTBPNPM Mandiri Pedesaan NTB
PNPM Mandiri Pedesaan NTBIec Pnpm Ntb
 
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaanMakalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaanJosephine Fiona Ketaren
 
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.Operator Warnet Vast Raha
 
Konflik Organisasi dan Politik (Kuliah 6 OMPI)
Konflik Organisasi dan Politik (Kuliah 6 OMPI)Konflik Organisasi dan Politik (Kuliah 6 OMPI)
Konflik Organisasi dan Politik (Kuliah 6 OMPI)Wisnu Dewobroto
 
Tugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negaraTugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negaraNingrum Handayani
 

Viewers also liked (8)

Kekuasaan dan politik
Kekuasaan dan politikKekuasaan dan politik
Kekuasaan dan politik
 
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikKekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
 
PNPM Mandiri Pedesaan NTB
PNPM Mandiri Pedesaan NTBPNPM Mandiri Pedesaan NTB
PNPM Mandiri Pedesaan NTB
 
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaanMakalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
 
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
 
Konflik Organisasi dan Politik (Kuliah 6 OMPI)
Konflik Organisasi dan Politik (Kuliah 6 OMPI)Konflik Organisasi dan Politik (Kuliah 6 OMPI)
Konflik Organisasi dan Politik (Kuliah 6 OMPI)
 
Tugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negaraTugas dan wewenang dari lembaga negara
Tugas dan wewenang dari lembaga negara
 
Power and authority
Power and authorityPower and authority
Power and authority
 

Similar to Teori pembenaran atau legitimasi kekuasaan

Kekuasaan dan Kewenangan.pptx
Kekuasaan dan Kewenangan.pptxKekuasaan dan Kewenangan.pptx
Kekuasaan dan Kewenangan.pptxHendraWijayanto6
 
Pengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu PemerintahanPengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu PemerintahanMuhamad Yogi
 
Pip pertemuan ke 3
Pip pertemuan ke 3Pip pertemuan ke 3
Pip pertemuan ke 3dzakiaziz
 
Tugassejarah politik, kekuasaan
Tugassejarah politik, kekuasaanTugassejarah politik, kekuasaan
Tugassejarah politik, kekuasaanLa Mone
 
Negara dan Kekuasaan Politik (Sospol Universitas Udayana)
Negara dan Kekuasaan Politik (Sospol Universitas Udayana)Negara dan Kekuasaan Politik (Sospol Universitas Udayana)
Negara dan Kekuasaan Politik (Sospol Universitas Udayana)Gusde Prabawa
 
Pertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poel
Pertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poelPertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poel
Pertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poelstkip-pgri pontianak
 
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukumKekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukumbaim hukum
 
Pip pertemuan ke 2
Pip pertemuan ke 2Pip pertemuan ke 2
Pip pertemuan ke 2dzakiaziz
 
Bab 3 terbentuknya negara
Bab 3 terbentuknya negaraBab 3 terbentuknya negara
Bab 3 terbentuknya negaramuliajayaabadi
 
Memahami Politik Internasional
Memahami Politik InternasionalMemahami Politik Internasional
Memahami Politik InternasionalIshaq Rahman
 
ILMU POLITIK - Definisi Ilmu Politik
ILMU POLITIK - Definisi Ilmu PolitikILMU POLITIK - Definisi Ilmu Politik
ILMU POLITIK - Definisi Ilmu PolitikDiana Amelia Bagti
 

Similar to Teori pembenaran atau legitimasi kekuasaan (20)

Kekuasaan dan Kewenangan.pptx
Kekuasaan dan Kewenangan.pptxKekuasaan dan Kewenangan.pptx
Kekuasaan dan Kewenangan.pptx
 
Pengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu PemerintahanPengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu Pemerintahan
 
Pengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politikPengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politik
 
Pip pertemuan ke 3
Pip pertemuan ke 3Pip pertemuan ke 3
Pip pertemuan ke 3
 
Tugassejarah politik, kekuasaan
Tugassejarah politik, kekuasaanTugassejarah politik, kekuasaan
Tugassejarah politik, kekuasaan
 
Politik rangkuman materi
Politik rangkuman materiPolitik rangkuman materi
Politik rangkuman materi
 
Konsep Politik
Konsep PolitikKonsep Politik
Konsep Politik
 
Politik ppt
Politik pptPolitik ppt
Politik ppt
 
Politik ppt
Politik pptPolitik ppt
Politik ppt
 
Negara dan Kekuasaan Politik (Sospol Universitas Udayana)
Negara dan Kekuasaan Politik (Sospol Universitas Udayana)Negara dan Kekuasaan Politik (Sospol Universitas Udayana)
Negara dan Kekuasaan Politik (Sospol Universitas Udayana)
 
Pertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poel
Pertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poelPertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poel
Pertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poel
 
Politik rangkuman materi
Politik rangkuman materiPolitik rangkuman materi
Politik rangkuman materi
 
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukumKekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
 
Pip pertemuan ke 2
Pip pertemuan ke 2Pip pertemuan ke 2
Pip pertemuan ke 2
 
Prologue
ProloguePrologue
Prologue
 
Bab 3 terbentuknya negara
Bab 3 terbentuknya negaraBab 3 terbentuknya negara
Bab 3 terbentuknya negara
 
definisi ilmu politik
definisi ilmu politikdefinisi ilmu politik
definisi ilmu politik
 
Memahami Politik Internasional
Memahami Politik InternasionalMemahami Politik Internasional
Memahami Politik Internasional
 
ILMU POLITIK - Definisi Ilmu Politik
ILMU POLITIK - Definisi Ilmu PolitikILMU POLITIK - Definisi Ilmu Politik
ILMU POLITIK - Definisi Ilmu Politik
 
Konsep Kekuasaan
Konsep KekuasaanKonsep Kekuasaan
Konsep Kekuasaan
 

More from Meehawk

Teori konstitusi
Teori konstitusiTeori konstitusi
Teori konstitusiMeehawk
 
Teori kedaulatan
Teori kedaulatanTeori kedaulatan
Teori kedaulatanMeehawk
 
Tata hukum indonesia
Tata hukum indonesiaTata hukum indonesia
Tata hukum indonesiaMeehawk
 
Susunan negara
Susunan negaraSusunan negara
Susunan negaraMeehawk
 
Sosiologi hukum
Sosiologi hukumSosiologi hukum
Sosiologi hukumMeehawk
 
Pokok hukum pidana 2
Pokok hukum pidana 2Pokok hukum pidana 2
Pokok hukum pidana 2Meehawk
 
Pokok hukum pidana 1
Pokok hukum pidana 1Pokok hukum pidana 1
Pokok hukum pidana 1Meehawk
 
Pokok hkm perdata 1 2
Pokok hkm perdata 1 2Pokok hkm perdata 1 2
Pokok hkm perdata 1 2Meehawk
 
Pokok hkm ac pdt 1 2
Pokok hkm ac pdt 1 2Pokok hkm ac pdt 1 2
Pokok hkm ac pdt 1 2Meehawk
 
Lembaga hukum islam di indonesia
Lembaga hukum islam di indonesiaLembaga hukum islam di indonesia
Lembaga hukum islam di indonesiaMeehawk
 
Human traficking.doc
Human traficking.docHuman traficking.doc
Human traficking.docMeehawk
 
Hukum perkawinan islam euis n
Hukum perkawinan islam euis nHukum perkawinan islam euis n
Hukum perkawinan islam euis nMeehawk
 
Ham dan implementasinya dalam keluarga training diklat
Ham dan implementasinya dalam keluarga training diklatHam dan implementasinya dalam keluarga training diklat
Ham dan implementasinya dalam keluarga training diklatMeehawk
 
Teori demokrasi
Teori demokrasiTeori demokrasi
Teori demokrasiMeehawk
 

More from Meehawk (14)

Teori konstitusi
Teori konstitusiTeori konstitusi
Teori konstitusi
 
Teori kedaulatan
Teori kedaulatanTeori kedaulatan
Teori kedaulatan
 
Tata hukum indonesia
Tata hukum indonesiaTata hukum indonesia
Tata hukum indonesia
 
Susunan negara
Susunan negaraSusunan negara
Susunan negara
 
Sosiologi hukum
Sosiologi hukumSosiologi hukum
Sosiologi hukum
 
Pokok hukum pidana 2
Pokok hukum pidana 2Pokok hukum pidana 2
Pokok hukum pidana 2
 
Pokok hukum pidana 1
Pokok hukum pidana 1Pokok hukum pidana 1
Pokok hukum pidana 1
 
Pokok hkm perdata 1 2
Pokok hkm perdata 1 2Pokok hkm perdata 1 2
Pokok hkm perdata 1 2
 
Pokok hkm ac pdt 1 2
Pokok hkm ac pdt 1 2Pokok hkm ac pdt 1 2
Pokok hkm ac pdt 1 2
 
Lembaga hukum islam di indonesia
Lembaga hukum islam di indonesiaLembaga hukum islam di indonesia
Lembaga hukum islam di indonesia
 
Human traficking.doc
Human traficking.docHuman traficking.doc
Human traficking.doc
 
Hukum perkawinan islam euis n
Hukum perkawinan islam euis nHukum perkawinan islam euis n
Hukum perkawinan islam euis n
 
Ham dan implementasinya dalam keluarga training diklat
Ham dan implementasinya dalam keluarga training diklatHam dan implementasinya dalam keluarga training diklat
Ham dan implementasinya dalam keluarga training diklat
 
Teori demokrasi
Teori demokrasiTeori demokrasi
Teori demokrasi
 

Teori pembenaran atau legitimasi kekuasaan

  • 2. Filsafat Kekuasaan • Kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu (Max Weber) • Kekuasaan senantiasa ada di dalam setiap masyarakat bersahaja, besar, atau rumut susunannya.
  • 3. Continue… • Kekuasaan tidak dapat dibagi rata pada semua anggota masyarakat  kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. • Kekuasaansuatu konsep kuantitatif (dapat dihitung hasilnya): luas wilayah, siapa orang dipengaruhi, lamanya berkuasa, uang dan barang yang dimilikinya?. • Secara filsafati  kekuasaan dapat meliputi ruang, waktu, barang dan manusia
  • 4. Konsep Kekuasaan • Kekuasaankemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan itu. (Miriam Budiardjo) • Keseluruhan dari kemampuan , hubungan-hubungan dan proses-proses yang menghasilkan ketaatan dari fihak lain…untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan. (Ossip K. Flechtheim)
  • 5. Continue… • Kekuasaankemampuan untuk mengendali kan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan memberi perintah , maupun secara tidak langsung dengan memper- gunakan segala alat dan cara yang tersedia. (R.M. MacIver) • Pada dasarnya kekuasaan ditunjukkan pada diri manusia (utamanya kekuasaan pemerintahan dalam negara).
  • 6. Sumber Kekuasaan • Legitimate Power  perolehan kekuasaan melalui pengangkatan (UU, SK, dll) • Coersive Power  perolehan kekuasaan melalui cara kekerasan (perebutan atau perampasan bersenjata, unconstitutional, kudeta (coup d’ etat). • Expert Power  perolehan kekuasaan berdasarkan keahlianseseorang (merit system). • Reward Power  perolehan kekuasaan melalui suatu pemberian atau karena berbagai pemberian. • Reverent Power perolehan kekuasaan melalui daya tarik seseorang (fisik, performance, dll).
  • 7. Bentuk-bentuk Kekuasaan • Influence, kemampuan untuk mempengaruhi otang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela. • Persuasion, kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu. • Manipulasi, penggunaan pengaruh, dalam hal ini yang dipengaruhi tidak menyadari tingkahlakunya mematuhi pemegang kekuasaan. • Coercion, peragaan kekuasaan (ancaman paksaan) yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak pemilik keuasaan. • Force, penggunaan tekanan fisik, membatasi kebebasan menimbulkan rasa sakit, atau pun membetasi pemenuhan kebutuhan biologis agar melakukan sesuatu.
  • 8. Dimensi-dimensi Kekuasaan Potensial dan Aktual, • Potensial  memiliki sumber-sumber ke- kuasaan (kekayaan, tanah, senjata, science dan informasi, popularitas, satatus sosial, massa terorganisir, dan jabatan) • Aktual  telah menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya ke dalam kegiatan politik yang efektif. Konsensus dan Paksaan • Konsensus  berusaha menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan masyarakat secara keseluruhan. • Paksaan  cenderung memandang politik sebagai perjuanagn, pertentangan, dominasi, dan konflik (kelompok kecil masy).
  • 9. Continue… Positif dan Negatif • Positif  penggunaan sumber kekuasaan untuk mencapai tujuan yang dipandang penting dan diharuskan. • Negatif  penggunaan sumber kekuasaan untuk mencegah pihak lain mencapai tujuannya, tidak hanya dipandang tidak perlu tetapi juga merugikan. Jabatan dan Pribadi • Jabatan  dalam masy. Modern (Presiden, PM, menteri, dll) • Kualitas pribadi  kualitas diri, kapabilitas, akseptabilitas, integritas, dll harus dimiliki.
  • 10. Continue… Implisit dan Eksplisit • Implisit  pengaruh yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. • Eksplisit  pengaruh yang secara jelas terlihat dan terasakan. Langsung dan Tidak Langsung • Langsung  penggunaan sumber kekuasaan untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksanaan keputusan politik dengan melakukan hub. secara langsung. • Tidak langsung  penggunanaan sumber kekuasaan untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik melalui perantara pihak lain (berpengaruh).
  • 11. Pelaksanaan Kekuasaan 3 Masalah utama kekuasaan: • Bagaimana kekuasaan dilaksanakan • Bagaimana kekuasaan didistribusikan • Mengapa seseorang atau kelompok tertentu memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam situasi dsan kondisi tertentu 4 Faktor Pelaksanaan kekuasaan: • Bentuk dan jumlah sumber • Distribusi sumber • Kapan mengunakan sumber dan hasil penggunaan sumber kekuasaan
  • 12. Kewenangan • Kekuasaan negara dalam menguasai masyarakat memiliki otoritas dan kewenangan • Otoritas dalam arti hak untuk memiliki legitimasi kekuasaan • Kewenangan dalam arti hak untuk ditaati (obedience).
  • 13. Perbedaan Kekuasaan dan Kewenangan Kekuasaan • Tidak selalu berupa kewenangan • Memiliki keabsahan (legitimate power) • Tidak selalu memiliki keabsahan Kewenangan • Hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik dalam sebuah negara (pemerintahan)
  • 14. 3 Jenis Kekuasaan (Montesquieu) • Kekuasaan yang bersifat mengatur, atau menentukan peraturan; • Kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan; dan • Kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut
  • 15. Continue… 3 Jenis kekuasaan itu harus didistribusikan: • Kekuasaan yang bersifat mengatur adalah kekuasaan perundang-undangan diserahkan kepada organ legislatif; • Kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan diserahkan kepada organ eksekutif; • Kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan diserahkan kepada organ yudikatif.
  • 16. 3 Perbedaan Penafsiran Teori • Di Amerika Serikat: pemisahan kekuasaan yang tegas, pemisahan organ-organnya  Sistem Pemerintahan Presidensial. • Di Eropa Barat: organ yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan timbal balik, seperti eksekutif dengan legislatif  Sistem Pemerintahan Parlementer. • Di Swiss: badan eksekutif hanyalah badan pelaksana dari apa yang digariskan badan legislatif Sistem Pemerintahan Referendum
  • 17. Pemisahan Kekuasaan (Gabriel A. Almond) •Rule Making Function •Rule Application Function •Rule Adjudication Function
  • 18. Rule Making Function • Berwenang merumuskan kemauan rakyat atau kemauan umum (public interest) dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum (public policy) yang mengikat seluruh masyarakat. • Badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan rakyat dengan jalan menentukan public policy dan menuangkannya dalam undang-undang.
  • 19. Continue… • Teori Perwakilan  Indirect Democracy • Perwakilan seseorang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara atau bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. • Perwakilan miniatur dari masyarakat secara keseluruhan (perasaan, pikiran, peta kondisi masy). • Perwakilan  principal agent (bertinak atas nama pihak lain)
  • 20. Jenis Perwakilan 2 Jenis Perwakilan (C.F. Strong): • Perwakilan Politik  terjadi dari adanya pe milihan umum (pemilu). • Perwakilan Fungsional  dengan menggunakan mekanisme peng- angkatan.
  • 21. 4 Kategori Perwakilan • Independent  prinsip kepentingan publik yang diperjuangkan tidak tergantung rakyat atau pemerintah. • Partai  Prinsip perjuangannya sesuai dengan program yang telah digariskan oleh partai. • Rakyat  memperjuangkan kepentingan rakyat, akuntabilitas pada konstituen. • Pemerintah  mewakili kepentingan pemerintah, orientasinya hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah.
  • 22. Hakikat Fungsi Legislatif • Upaya Mencegah terjadinya absolutisme pemerintahan. • Adanya unsur pengawasan (check and balances), dan mendampingi eksekutif. • Fungsi Kontrol (tertib, teratur, sustainable, efektif, dan efesien)  Planning, Progress Report, Decision/action.
  • 23. Fungsi Badan Legislatif • Policy Making and Law Making Function (initiative, amendment, budget authority) • To Control Executive (guard, specially control authority)
  • 24. Fungsi Kontrol • Question Hour • Interpellation  meminta keterangan • Enquete  mengadakan penyelidikan sendiri • Mosi  Sistem Parlementer