SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
Download to read offline
Negara &
Kekuasaan
Politik
Kelompok Satu
Badaruz Zaman 09
Ida Bagus Gede Prabawa Putra Udiyana 18
Nyoman Gede Tryadhi Putra Setiawan27
Negara
Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang
sah dan ditaati oleh rakyatnya.
Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari
kekuasaan politik.
Negara adalah alat (agency) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur
hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan
dalam masyarakat.
Manusia hidup dalam suasana
kerja sama, sekaligus suasana
antagonis dan penuh
pertentangan.
dan negara hadir untuk itu.
Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara
sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan
dari kehidupan bersama itu.
Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan
dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan atau asosiasi, maupun oleh negara
sendiri.
Dengan demikian, negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial
dari penduduknya ke arah tujuan bersama.
Definisi Negara
Robert M. Maclver
Roger H. Soltau
Negara adalah agen (agency)
atau kewewenangan
(authority) yang mengatur
atau mengendalikan
persoalan-persoalan bersama
atas nama masyarakat.
Negara adalah asosiasi yang
menyelenggarakan penertiban
di dalam suatu masyarakat
dalam suatu wilayah dengan
berdasarkan sistem hukum
yang diselenggarakan oleh
suatu pemerintah yang untuk
maksud tersebut diberi
kekuasaan memaksa.
Negara adalah suatu
masyarakat yang
diintegrasikan karena
mempunyai wewenang yang
bersifat memaksa dan yang
secara sah lebih berkuasa
daripada individu atau
kelompok yang merupakan
bagian dari masyarakat.
Harold J. Laski
Negara adalah suatu
masyarakat yang mempunyai
monopoli dalam penggunaan
kekerasan fisik secara sah
dalam sesuatu wilayah.
Max Weber
Unsur Negara
Wilayah Penduduk
Kedaulatan
Pemerintah
A
C
B
D
Tujuan Negara
Mengendalikan dan
mengatur gejala-gejala
kekuasaan yang asosial
yakni yang bertentangan satu sama
lain, supaya tidak menjadi antagonis
yang membahayakan;
01
Mengorganisir dan mengintegrasikan
kegiatan manusia dan golongan-golongan
ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari
masyarakat seluruhnya
Negara menentukan bagaimana
kegiatan-kegiatan asosiasi-asosiasi
kemasyarakatan disesuaikan satu sama
lain dan diarahkan kepada tujuan
nasional.
02
Tujuan negara Republik Indonesia sebagai tercantum di dalam Undang- Undang Dasar 1945
ialah:
”Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Mahaesa, kemanusiaan
yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia (Pancasila)”.
Fungsi Negara
Menurut Charles E. Merriem
Ketertiban
Intern
Keamanan
Ekstern
Keadilan
Kesejahteraan
Umum
Kebebasan
Kekuasaan Politik
Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi perilaku
seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku.
Sarjana yang melihat kekuasaan inti dari politik beranggapan bahwa politik adalah semua
kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan.
Biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan (power struggle) ini mempunyai tujuan yang
menyangkut kepentingan seluruh masyarakat.
Pendekatan ini, yang banyak terpengaruh oleh sosiologi, lebih luas ruang lingkupnya dan juga
mencakup gejala-gejala sosial seperti serikat buruh, organisasi keagamaan, organisasi
kemahasiswaan, dan kaum militer. Pendekatan ini lebih dinamis daripada pendekatan
institusional karena memerhatikan proses.
Ilmu Politik mempelajari
pembentukan
dan pembagian
kekuasaan
Harold D. Laswell
● Max Weber dalambukunyaWirtschaft und
Gessellshaft (1922):
Kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam
suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan
sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apa
pun dasar kemampuan ini.
Kekuasaan menurut para ahli
● Harold D. Laswelldan Abraham Kaplan:
Kekuasaan adalah suatu hubungan di mana
seseorang atau sekelompok orang dapat
menentukantindakan seseorang atau kelompok
lain ke arah tujuan dari pihak pertama.
Kekuasaan menurut para ahli
● Barbara Goodwin(2003):
Kekuasaan adalah kemampuan untuk
mengakibatkan seseorang bertindakdengancara
yang oleh yang bersangkutan tidak akan dipilih,
seandainya ia tidak dilibatkan. Dengan kata lain
memaksaseseorang untuk melakukan sesuatu
yang bertentangandengankehendaknya.
Kekuasaan menurut para ahli
Cara untuk menyelenggarakankekuasaan
berbeda-beda. Upaya yang paling ampuh
adalahkekerasan fisik (force). Seorang
penjahat yang bersenjatakancelurit yang
memaksaseseorang untuk menyerahkan
miliknyamerupakan suatu contoh dari
kekuasaan yang palingterbuka dan brutal.
Cara menyelenggarakan kekuasaan
Kekuasaan dapat juga diselenggarakan lewat
koersi (coercion), yaitu melalui ancaman akan
diadakan sanksi. Suatu upayayang sedikit
lebih lunak adalah melalui persuasi
(persuasion) yaitu proses meyakinkan,
berargumentasi atau menunjuk pada
pendapat seorangahli (expert advice).
Cara menyelenggarakan kekuasaan
Cara lain itu adalah dengan tidak mengatakan
denda tetapi memberi ganjaran (reward) atau
insentif, imbalan, atau kompensasi.
Cara menyelenggarakan kekuasaan
Sumber Kekuasaan
Misalnya seorang pengusaha
kaya mempunyai kekuasaan
atas seorang politikus atau
seorang bawahan yang
mempunyai utang yang
belum dibayar kembali.
Kedudukan
Misal seorang komandan
terhadap anak buahnya atau
seorang majikan terhadap
pegawainya. Dalam kedua
kasus ini bawahan dapat
ditindak jika melanggar
disiplin kerja atau melakukan
korupsi.
1 3
2
Kekayaan
Ulama mempunyai kekuasaan
terhadap umatnya, sehingga
mereka dianggap sebagai
pemimpin informal yang perlu
diperhitungkan dalam proses
pembuatan keputusan di
tempat itu.
Agama
Konsep kekuasaan
Scope of
power
menunjuk pada kegiatan, perilaku, serta
sikap dan keputusan-keputusan yang
menjadi obyek dari kekuasaan.
01
Domain of
power
pertanyaan siapa-siapa saja yang
dikuasai oleh orang atau kelompok yang
berkuasa, jadi menunjuk pada pelaku,
kelompok organisasi atau kolektivitas
yang kena kekuasaan.
02
Power
relationship
selalu ada satu pihak yang lebih kuat
dari pihak lain. Jadi, selalu ada
hubungan tidak seimbang atau
asimetris.
03
Wewenang dan Legitimasi
Robert BierstedtdalamkarangannyaAn Analysis of SocialPower mengatakan
bahwa wewenang (authority) adalah institutionalized power (kekuasaan yang
dilembagakan).
Dengan nada yang sama dikatakan oleh Harold D. Laswelldan AbrahamKaplan
dalam buku Power and Societybahwa wewenang (authority) adalah kekuasaan
formal(formalpower).
Dianggap bahwa yang mempunyaiwewenang (authority) berhakuntuk
mengeluarkanperintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhakuntuk
mengharapkan kepatuhan terhadapperaturan-peraturannya.
Wewenang dan Legitimasi
Keabsahan / legitimasiadalah keyakinan anggota-anggotamasyarakat bahwa
wewenang yang ada pada seseorang,kelompok,atau penguasaadalah wajar
dan patut dihormati.Kewajaran iniberdasarkan persepsibahwa pelaksanaan
wewenang itu sesuaidengan asas-asas dan proseduryang sudah diterima secara
luas dalammasyarakat dan sesuaidengan ketentuan-ketentuan dan prosedur
yang sah.Jadi, mereka yang diperintah menganggap bahwa sudahwajar
peraturan-peraturan dan keputusan-keputusanyang dikeluarkan oleh penguasa
dipatuhi.
Keabsahan adalah keyakinan dari pihak anggota (masyarakat) bahwa
sudah wajar baginya untuk menerima baik dan menaati penguasa dan
memenuhi tuntutan-tuntutan dari rezim itu
David Easton
Suksma!
Mohon maaf apabila
terdapat kekurangan
pada presentasi kami.

More Related Content

What's hot

Legitimasi politik by odisti zulfa
Legitimasi politik by odisti zulfaLegitimasi politik by odisti zulfa
Legitimasi politik by odisti zulfaodisti
 
Kekuasaan dan wewenang
Kekuasaan dan wewenangKekuasaan dan wewenang
Kekuasaan dan wewenangabd3llah
 
Pend.kwg 1 negara & warganegara
Pend.kwg 1 negara & warganegaraPend.kwg 1 negara & warganegara
Pend.kwg 1 negara & warganegaraFAS DC
 
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perw...
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perw...Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perw...
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perw...LULUKMAHMUDAH1
 
03.01 prediksi twk tata negara
03.01 prediksi twk tata negara03.01 prediksi twk tata negara
03.01 prediksi twk tata negaraferdianasriadi
 
HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA
HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARAHUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA
HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARARatih Aini
 
Negara, Agama, dan Warga Negara
Negara, Agama, dan Warga NegaraNegara, Agama, dan Warga Negara
Negara, Agama, dan Warga NegaramarwahmoniCha
 
03 manusia, masyarakat, norma
03 manusia, masyarakat, norma03 manusia, masyarakat, norma
03 manusia, masyarakat, normamudanp.com
 
ILMU POLITIK - Definisi Ilmu Politik
ILMU POLITIK - Definisi Ilmu PolitikILMU POLITIK - Definisi Ilmu Politik
ILMU POLITIK - Definisi Ilmu PolitikDiana Amelia Bagti
 

What's hot (20)

Politik ppt
Politik pptPolitik ppt
Politik ppt
 
Legitimasi kekuasaan
Legitimasi kekuasaanLegitimasi kekuasaan
Legitimasi kekuasaan
 
Legitimasi politik by odisti zulfa
Legitimasi politik by odisti zulfaLegitimasi politik by odisti zulfa
Legitimasi politik by odisti zulfa
 
Konsep Politik
Konsep PolitikKonsep Politik
Konsep Politik
 
Kekuasaan 2016
Kekuasaan 2016Kekuasaan 2016
Kekuasaan 2016
 
Politik
PolitikPolitik
Politik
 
Kekuasaan dan wewenang
Kekuasaan dan wewenangKekuasaan dan wewenang
Kekuasaan dan wewenang
 
Konsep kekuasaan
Konsep kekuasaanKonsep kekuasaan
Konsep kekuasaan
 
Pend.kwg 1 negara & warganegara
Pend.kwg 1 negara & warganegaraPend.kwg 1 negara & warganegara
Pend.kwg 1 negara & warganegara
 
Kewenangan dan legitimasi
Kewenangan dan legitimasiKewenangan dan legitimasi
Kewenangan dan legitimasi
 
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perw...
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perw...Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perw...
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perw...
 
03.01 prediksi twk tata negara
03.01 prediksi twk tata negara03.01 prediksi twk tata negara
03.01 prediksi twk tata negara
 
HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA
HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARAHUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA
HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA
 
Pengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politikPengantar ilmu politik
Pengantar ilmu politik
 
Negara, Agama, dan Warga Negara
Negara, Agama, dan Warga NegaraNegara, Agama, dan Warga Negara
Negara, Agama, dan Warga Negara
 
03 manusia, masyarakat, norma
03 manusia, masyarakat, norma03 manusia, masyarakat, norma
03 manusia, masyarakat, norma
 
Ilmu Politik
Ilmu PolitikIlmu Politik
Ilmu Politik
 
ILMU POLITIK - Definisi Ilmu Politik
ILMU POLITIK - Definisi Ilmu PolitikILMU POLITIK - Definisi Ilmu Politik
ILMU POLITIK - Definisi Ilmu Politik
 
Ppt soshum 3
Ppt soshum 3Ppt soshum 3
Ppt soshum 3
 
Makalah dasar dasar politik
Makalah dasar dasar politikMakalah dasar dasar politik
Makalah dasar dasar politik
 

Similar to Negara dan Kekuasaan Politik (Sospol Universitas Udayana)

Slide-KOM999-TEORI-POLITIK.pptx
Slide-KOM999-TEORI-POLITIK.pptxSlide-KOM999-TEORI-POLITIK.pptx
Slide-KOM999-TEORI-POLITIK.pptxAbdullahMitrin
 
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukumKekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukumbaim hukum
 
Bab 3 terbentuknya negara
Bab 3 terbentuknya negaraBab 3 terbentuknya negara
Bab 3 terbentuknya negaramuliajayaabadi
 
140820 identitas, otoritas, & relasi kekuasaan by anna marsiana
140820 identitas,  otoritas, & relasi kekuasaan by anna marsiana140820 identitas,  otoritas, & relasi kekuasaan by anna marsiana
140820 identitas, otoritas, & relasi kekuasaan by anna marsianaAnna Marsiana
 
Pip pertemuan ke 3
Pip pertemuan ke 3Pip pertemuan ke 3
Pip pertemuan ke 3dzakiaziz
 
Masyarakat Madani (Materi 3).ppt
Masyarakat Madani (Materi 3).pptMasyarakat Madani (Materi 3).ppt
Masyarakat Madani (Materi 3).pptChandraSetyawan10
 
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negaraPengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negaraMuhammad Adnan Novanda
 
pengertianunsurfungsidantujuannegara-150823103820-lva1-app6891.pdf
pengertianunsurfungsidantujuannegara-150823103820-lva1-app6891.pdfpengertianunsurfungsidantujuannegara-150823103820-lva1-app6891.pdf
pengertianunsurfungsidantujuannegara-150823103820-lva1-app6891.pdfakhmadakbarsusamto1
 
Sistem politik di indonesia
Sistem politik di indonesia Sistem politik di indonesia
Sistem politik di indonesia Abdon sambom
 
Tata Kelola Demokrasi Pembangunan
Tata Kelola Demokrasi PembangunanTata Kelola Demokrasi Pembangunan
Tata Kelola Demokrasi Pembangunanadetriputra3
 
Power point Pengertian dan Ciri-ciri Demokrasi
Power point Pengertian dan Ciri-ciri DemokrasiPower point Pengertian dan Ciri-ciri Demokrasi
Power point Pengertian dan Ciri-ciri DemokrasiNoshadiba Frisya Rahma
 
The Business Environment
The Business EnvironmentThe Business Environment
The Business EnvironmentLeny Abyasa
 

Similar to Negara dan Kekuasaan Politik (Sospol Universitas Udayana) (20)

lembaga politik
lembaga politiklembaga politik
lembaga politik
 
Slide-KOM999-TEORI-POLITIK.pptx
Slide-KOM999-TEORI-POLITIK.pptxSlide-KOM999-TEORI-POLITIK.pptx
Slide-KOM999-TEORI-POLITIK.pptx
 
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukumKekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
Kekuasaan politik sebagai aspek pengubah hukum
 
Bab 3 terbentuknya negara
Bab 3 terbentuknya negaraBab 3 terbentuknya negara
Bab 3 terbentuknya negara
 
140820 identitas, otoritas, & relasi kekuasaan by anna marsiana
140820 identitas,  otoritas, & relasi kekuasaan by anna marsiana140820 identitas,  otoritas, & relasi kekuasaan by anna marsiana
140820 identitas, otoritas, & relasi kekuasaan by anna marsiana
 
Politik rangkuman materi
Politik rangkuman materiPolitik rangkuman materi
Politik rangkuman materi
 
Pip pertemuan ke 3
Pip pertemuan ke 3Pip pertemuan ke 3
Pip pertemuan ke 3
 
Masyarakat Madani (Materi 3).ppt
Masyarakat Madani (Materi 3).pptMasyarakat Madani (Materi 3).ppt
Masyarakat Madani (Materi 3).ppt
 
Konsep Kekuasaan
Konsep KekuasaanKonsep Kekuasaan
Konsep Kekuasaan
 
Agama dan kekuasaan
Agama dan kekuasaanAgama dan kekuasaan
Agama dan kekuasaan
 
Sistem perwakilan
Sistem perwakilanSistem perwakilan
Sistem perwakilan
 
60767626 budaya-politik
60767626 budaya-politik60767626 budaya-politik
60767626 budaya-politik
 
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negaraPengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
 
pengertianunsurfungsidantujuannegara-150823103820-lva1-app6891.pdf
pengertianunsurfungsidantujuannegara-150823103820-lva1-app6891.pdfpengertianunsurfungsidantujuannegara-150823103820-lva1-app6891.pdf
pengertianunsurfungsidantujuannegara-150823103820-lva1-app6891.pdf
 
Sistem politik di indonesia
Sistem politik di indonesia Sistem politik di indonesia
Sistem politik di indonesia
 
Prologue
ProloguePrologue
Prologue
 
Tata Kelola Demokrasi Pembangunan
Tata Kelola Demokrasi PembangunanTata Kelola Demokrasi Pembangunan
Tata Kelola Demokrasi Pembangunan
 
Pkn
PknPkn
Pkn
 
Power point Pengertian dan Ciri-ciri Demokrasi
Power point Pengertian dan Ciri-ciri DemokrasiPower point Pengertian dan Ciri-ciri Demokrasi
Power point Pengertian dan Ciri-ciri Demokrasi
 
The Business Environment
The Business EnvironmentThe Business Environment
The Business Environment
 

Negara dan Kekuasaan Politik (Sospol Universitas Udayana)

  • 2. Badaruz Zaman 09 Ida Bagus Gede Prabawa Putra Udiyana 18 Nyoman Gede Tryadhi Putra Setiawan27
  • 3. Negara Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat (agency) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.
  • 4. Manusia hidup dalam suasana kerja sama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan.
  • 5. dan negara hadir untuk itu. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian, negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama.
  • 6. Definisi Negara Robert M. Maclver Roger H. Soltau Negara adalah agen (agency) atau kewewenangan (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Harold J. Laski Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah. Max Weber
  • 9. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonis yang membahayakan; 01
  • 10. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya Negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional. 02
  • 11. Tujuan negara Republik Indonesia sebagai tercantum di dalam Undang- Undang Dasar 1945 ialah: ”Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Mahaesa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pancasila)”.
  • 13. Menurut Charles E. Merriem Ketertiban Intern Keamanan Ekstern Keadilan Kesejahteraan Umum Kebebasan
  • 14. Kekuasaan Politik Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku. Sarjana yang melihat kekuasaan inti dari politik beranggapan bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan (power struggle) ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Pendekatan ini, yang banyak terpengaruh oleh sosiologi, lebih luas ruang lingkupnya dan juga mencakup gejala-gejala sosial seperti serikat buruh, organisasi keagamaan, organisasi kemahasiswaan, dan kaum militer. Pendekatan ini lebih dinamis daripada pendekatan institusional karena memerhatikan proses.
  • 15. Ilmu Politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan Harold D. Laswell
  • 16. ● Max Weber dalambukunyaWirtschaft und Gessellshaft (1922): Kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apa pun dasar kemampuan ini. Kekuasaan menurut para ahli
  • 17. ● Harold D. Laswelldan Abraham Kaplan: Kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukantindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama. Kekuasaan menurut para ahli
  • 18. ● Barbara Goodwin(2003): Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindakdengancara yang oleh yang bersangkutan tidak akan dipilih, seandainya ia tidak dilibatkan. Dengan kata lain memaksaseseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangandengankehendaknya. Kekuasaan menurut para ahli
  • 19. Cara untuk menyelenggarakankekuasaan berbeda-beda. Upaya yang paling ampuh adalahkekerasan fisik (force). Seorang penjahat yang bersenjatakancelurit yang memaksaseseorang untuk menyerahkan miliknyamerupakan suatu contoh dari kekuasaan yang palingterbuka dan brutal. Cara menyelenggarakan kekuasaan
  • 20. Kekuasaan dapat juga diselenggarakan lewat koersi (coercion), yaitu melalui ancaman akan diadakan sanksi. Suatu upayayang sedikit lebih lunak adalah melalui persuasi (persuasion) yaitu proses meyakinkan, berargumentasi atau menunjuk pada pendapat seorangahli (expert advice). Cara menyelenggarakan kekuasaan
  • 21. Cara lain itu adalah dengan tidak mengatakan denda tetapi memberi ganjaran (reward) atau insentif, imbalan, atau kompensasi. Cara menyelenggarakan kekuasaan
  • 22. Sumber Kekuasaan Misalnya seorang pengusaha kaya mempunyai kekuasaan atas seorang politikus atau seorang bawahan yang mempunyai utang yang belum dibayar kembali. Kedudukan Misal seorang komandan terhadap anak buahnya atau seorang majikan terhadap pegawainya. Dalam kedua kasus ini bawahan dapat ditindak jika melanggar disiplin kerja atau melakukan korupsi. 1 3 2 Kekayaan Ulama mempunyai kekuasaan terhadap umatnya, sehingga mereka dianggap sebagai pemimpin informal yang perlu diperhitungkan dalam proses pembuatan keputusan di tempat itu. Agama
  • 24. Scope of power menunjuk pada kegiatan, perilaku, serta sikap dan keputusan-keputusan yang menjadi obyek dari kekuasaan. 01
  • 25. Domain of power pertanyaan siapa-siapa saja yang dikuasai oleh orang atau kelompok yang berkuasa, jadi menunjuk pada pelaku, kelompok organisasi atau kolektivitas yang kena kekuasaan. 02
  • 26. Power relationship selalu ada satu pihak yang lebih kuat dari pihak lain. Jadi, selalu ada hubungan tidak seimbang atau asimetris. 03
  • 27. Wewenang dan Legitimasi Robert BierstedtdalamkarangannyaAn Analysis of SocialPower mengatakan bahwa wewenang (authority) adalah institutionalized power (kekuasaan yang dilembagakan). Dengan nada yang sama dikatakan oleh Harold D. Laswelldan AbrahamKaplan dalam buku Power and Societybahwa wewenang (authority) adalah kekuasaan formal(formalpower). Dianggap bahwa yang mempunyaiwewenang (authority) berhakuntuk mengeluarkanperintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhakuntuk mengharapkan kepatuhan terhadapperaturan-peraturannya.
  • 28. Wewenang dan Legitimasi Keabsahan / legitimasiadalah keyakinan anggota-anggotamasyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang,kelompok,atau penguasaadalah wajar dan patut dihormati.Kewajaran iniberdasarkan persepsibahwa pelaksanaan wewenang itu sesuaidengan asas-asas dan proseduryang sudah diterima secara luas dalammasyarakat dan sesuaidengan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang sah.Jadi, mereka yang diperintah menganggap bahwa sudahwajar peraturan-peraturan dan keputusan-keputusanyang dikeluarkan oleh penguasa dipatuhi. Keabsahan adalah keyakinan dari pihak anggota (masyarakat) bahwa sudah wajar baginya untuk menerima baik dan menaati penguasa dan memenuhi tuntutan-tuntutan dari rezim itu David Easton
  • 29. Suksma! Mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada presentasi kami.