Makalah dasar dasar politik

1. MAKALAH
DASAR – DASAR ILMU POLITIK
DISUSUN KELOMPOK 1:
1. ANITA PUJIYATI
2. EVA NURKHASANAH
3. EKA ESTRI AFRIANI
4. FAJAR ARIF G.
5. INDIRA REZA APRILA
6. NOVI
7. RISKI PUJIANTO
8. SOLIAH
9. TITIN ASTUTI
10. WENI SUNDARI
11. YASNIA ARTA WAHYUNI
KELAS : KEPERAWATAN S1 B
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HARAPAN BANGSA
PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN
PURWOKERTO
2014/2015
i

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan
karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Makalah serta Ilmu Penunjangnya
ini dengan lancar. Tak lupa kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai
pihak yang telah berjasa dan membantu kelancaran terselesaikannya serta ilmu
penunjangnya, banyak sekali bimbingan, saran, dan berbagai macam bantuan, baik
moril maupun materil dari berbagai pihak.
Kami berharap, semoga apa yang telah kami susun dalam laporan ini dapat
bermanfaat bagi semua pihak. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini
masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami
harapkan guna penyempurnaan makalah ini.
Purwokerto, 7 Oktober 2014
Penyusun
ii

3. BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Negara merupakan suatu gabungan dari komponen yang paling kecil yaitu
keluarga, suku, yang dapat menyejahterakan hidup manusia. Negara juga dapat
sebagai sarana belajar mengenai institusi dan personal. Negara terdiri dari
lembaga yang memerintah. Negara tidak sama dengan pemerintahan. Menurut
Burke, adalah suatu gagasan yang ada sepanjang masa. Begitupun ciri – cirinya
diambil dari sejarah pemerintahan yang telah berlangsung lama. Pemerintah
terdiri dari orang – orang tertentu dan kebijkan yang dijalankan pada waktu
tertentu dalam sejarah. Negara mempunyai tugas yang penting dalam pelaksanaan
konsep politik di Indonesia mengatur dan mengendalikan masyarakat. Politik
merupakan kegiatan – kegiatan yang dilakukan dalam suatu negara yang
mempelajari interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan
bersama. Negara mempunyai peran penting dalam suatu kegiatan politik. Negara
dengan politik tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berhubungan satu
sama lainnya.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana penjelasan negara sebagai konsep politik?
2. Apa itu lembaga legislatif dan bagaimana fungsinya ?
C. TUJUAN
1. Menjelaskan negara sebagai konsep politik.
2. Mendeskripsikan lembaga legislatif dan fungsinya.
1

4. BAB II
PEMBAHASAN
A. NEGARA SEBAGAI KONSEP POLITIK
1. Pendapat para ahli tentang Negara sebagai Konsep Politik Negara memiliki
peranan penting dalam mengendalikan dan mengatur gejala kekuasaan yang
timbul di masyarakat dan saling bertentangan. Selain itu negara juga
mempunyai tugas untuk mengorganisasi dan mengintegrasi aktivitas individu
dan golongan agar dapat dicapai tujuan dan cita-cita masyarakat seluruhnya
1 . Pemilikan kekuasaan yang besar merupakan inti dari negara sebagai
konsep politik. Plato berpendapat, kekuasaan yang besar pada negara
merupakan hal yang sepatutnya. Individu akan sulit dikendalikan, bila negara
tidak memiliki kekuasaan yang besar. Aristoteles juga memiliki pandangan
yang sama dengan Plato,mengenai kekuasaan negara atas individu. Menurut
Aristoteles “Negara itu juga menguasai manusia”. Menurut Weber negara
merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki keabsahan untuk melakukan
tindakan kekerasan terhadap warganya. Kemudian menurut Hegel negara
modern memiliki hak untuk memaksakan keinginananya kepada warganya,
karena negara mewakili keinginan umum, negara merupakan manifestasi dari
sesuatu yang ideal dan universal. Dengan mematuhi negara,individu yang
menjadi warga negara tersebut sedang dibebaskan dari keinginannya untuk
memperjuangkan kepentingannya sendiri yang sempit. Karl Marx berpendapat
lain, Ia menyatakan negara adalah sistem dominasi politik yang abstrak,
irrasional yang menolak hakikat sosial manusia dan mengasingkannya dari
keterlibatan murni dalam kehidupan orang banyak
2. Marx memandang negara lebih merupakan instrumen kekuasaan kelas.
Negara lebih menekankan aspek penggunaan kekuatan terorganisasi untuk
memecahkan kontradiksi-kontradiksi kelas di dalam suatu masyarakat. Sifat-sifat
negara menurut Roger H.Soltau :
2

5. a. Sifat Memaksa. Negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan
kekerasan fisik secara sah dalam upaya untuk mencapai tujuan-tujuan
masyarakat. Seperti mencegah timbulnya kekacauan.
b. Sifat Monopoli. Dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat,
negaralah yang memiliki monopoli. Tujuan dari asosiasi lain tidak boleh
bertentangan dengan tujuan yang ditetapkan negara.
c. Sifat Mencakup Semua. Semua orang yang berada dalam wilayah negara
berkewajiban mentaati dan melaksanakan peraturan-peraturan yang dibuat
oleh negara. Negara sebagai konsep politik telah terwujud apabila telah
terpenuhi ketiga unsur konstitutif sebagai kesatuan politik, yaitu :
penduduk, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat 3 . Negara yang telah
memenuhi ketiga unsur konstitutif tersebut dipandang sebagai kesatuan
politik yang konkrit. 2. Peran Negara Negara terdiri dari institusi- institusi
formal yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia, institusi-institusi
yang berkembang sepanjang sejarah evolusi sosial yang luar biasa
lamanya. Menurut Rockman peran negara, yaitu : satu sistem pembuatan
kebijakan otoritatif, pemberian barang kolektif dan distribusi, dan
penyimpan, pencipta dan perantara kepentingan masyarakat. 4 Gana
mengajukan tiga fungsi negara, khusus untuk reproduksi politik (Rusli
Karim,1997:22) yaitu :
1) Bertindak sebaagai penengah dalam perbedaan-perbedaan politik
antara kepentingan nasional yang bersintesis dengan kepentingan
borjuis dan negara mereka
2) Penjamin kohesi struktur sosial yang selalu terancam oleh
dinamikanya sendiri
3) Bertindak sebagai penengah dalam perbedaan politik antara birokrasi
negara yang tumbuh dan kelas-kelas yang lain. Luas sempitnya
peranan negara tergantung dari perspektif yang digunakan. Menurut
perspektif statis (serba negara), maka negara adalah struktur dominan
3

6. di seluruh negara. Sedangkan menurut perspektif sosial, kekuasaan
negara tidak begitu luas, karena terbagi-bagi dan tidak kohesif,
terdesentralisasi dan pluralistik.
Teori-teori keberpihakan negara terhadap kepentingan, yang dapat
menjelaskan peran negara (Budiman, 1997: 56-70)
1) Teori Marxis Dalam teori Marxis,negara hanyalah sebuah panitia yang
mengelola kaum borjuis. Atau bisa berarti bahwa negara sebenarnya
tidak memiliki kekuasaan yang nyata. Kekuasaan yang nyata ada pada
kelompok atau kelas yang dominan dalam masyarakat tersebut.
Kelompok itu adalah kaum borjuis dalam sistem kapitalis, kaum
bangsawan dalam sistem feodal,kaum buruh dalam sistem sosialis.
Negara hanya sekedar alat dari kelas-kelas tersebut.
2) Teori Pluralis Menurut teori ini,negara merupakan alat dari
masyarakat. Ini merupakan kekuatan eksternal yang mengatur negara.
Pandangan kaum pluralis, dalam masyarakat ada banyak kelompok
yang berbeda kepentingan. Tidak ada kelompok yang terlalau
dominan. Untuk menjadi mayoritas kepentingan yang beragam ini
melakukan kompromi.
3) Teori Organis Hegel menyatakan bahwa negara bukan merupakan alat
dari masyarakatnya, tetapi merupakan alat dari dirinya sendiri. Negara
memiliki misinya sendiri, yaitu misi sejarah untuk menciptakan
masyarakat yang lebih baik daripada yang ada sekarang. Karena itu
negara harus dipatuhi oleh warganya dan bukan sebaliknya. Sebagai
lembaga yang berada di atas masyarakat negaralah yang tahu apa yang
bauik bagi masyarakat. d) Teori Elit Kekuasaan Teori ini bersumber
dari pendapat Mills yang menyatakan bahwa kekuasaan nasional
utama yang mengambil keputusan-keputusan penting terletak ditangan
para pemimpin bisnis raksasa,pemimpin politik dan pemimpin militer.
Kemudian pendapat ini dikembangkan dalam teori Elit Kekuasaan
4

7. yang pada dasarnya mengatakan bahwa meskipun masyarakat terdiri
dari bermacam- macam kelompok yang pluralistis, tetapi dalam
kenyataannya kelompok elite penguasa datang hanya dari kelompok
masyarakat tertentu.
3. Legitimasi Negara Idealnya negara harusnya berpihak kepada kepentingan
seluruh rakyat, tetapi pada kenyataannya yang ada malah lebih berpihak
kepada kelompok tertentu yang dominan. Upaya untuk memperoleh legitimasi
kekuasaan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu lewat kekuatan militer atau
melalui ideologi. Melalui kekuatan militer kurang efektif karena rakyat
menjadi takut dan menjadikan kehidupan negara yang tidak sehat. Dan upaya
ini bersifat jangka pendek. Melalui Ideologi dapat dilakukan dengan ideologi
pasar bebas, yang dianggap dapat meningkatkan efisiensi dan juga
pemerataan, meskipun kelompok lemah yang akan menjadi mangsa pasar
bebas. Gramsci mengembangkan teori tentang kekuasaan hegemonik. Dalam
teori ini rakyat akan menerima dominasi kelompok tertentu (borjuasi) jika
mampu mengartikulasikan kepentingan borjuasi sebagai kepentingan umum.
B. LEMBAGA LEGISLATIF
1. Teori Pembatasan Kekuasaan Pembagian atau pemisahan kekuasaan adalah
salah satu elemen penting teori Negara hukum Eropa Kontinental 6 . Ide
pemisahan kekuasaan tidak lepas dari pengalaman penumpukan kekuasaan
yang hanya dikendalikan oleh satu orang, sehingga menimbulkan kekuasaan
yang absolut. Berhubungan dengan itu, Miriam Budiardjo dalam buku “Dasar
-dasar Ilmu Politik” membagi kekuasaan secara vertikal dan horizontal
(2012:138). Secara vertikal, kekuasaan dibagi berdasarkan tingkatan atau
hubungan antartingkatan pemerintahan. Sementara secara horizontal,
kekuasaan menurut fungsinya yaitu dengan membedakan antara fungsi- fungsi
pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
5

8. 2. Fungsi Lembaga Legislatif Fungsi lembaga legislatif yang pertama dan yang
terpenting adalah membuat dan menentukan kebijakan. Hal ini memebuat
lembaga ini diberikan hak inisiatif, hak amandemen, dan hak budget. Fungsi
yang kedua adalah fungsi kontrol, fungsi ini bertujuan agar eksekutif
bertindak sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Fungsi ini diwujudkan
dengan sidang-sidang panitia legislatif, hak bertanya, hak interpelasi, hak
angket atau penyelidikan dan mosi.
3. Perwakilan Politik dan Perwakilan Fungsional Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Ini dinamakan
perwakilan yang bersifat politik. 7 Perwakilan politik, merupakan perwakilan
yang berdasarkan partai politik, sering dikritik kurang melibatkan kelompok-kelompok
di luar partai politik. Karena sebab fungsional/ kepentingan.
Alasannya dalam kenyataan negara dikuasai oleh bermacam- macam
kepentingan ekonomis. Dalam memenuhi kepentingan tuntutan perwakilan
fungsional/ kepentingan, masing- masing negara berbeda-beda. Ada yang
dengan cara didudukan dalam senat/ DPR. Ada juga dengan cara dibentuk
lembaga khusus di luar DPR. Untuk memenuhi kepentingan kelompok
asosiasi di luar DPR dapat juga dengan cara mengakomodasikan kepentingan
asosiasi. Yaitu dengan cara pengaturan karakteristik organisasi dan pola
hubungan kewenangan dengan pemerintah. Pengaturan ini disebut sebagai
“sistem perwakilan kepentingan” yang digolongkan menjadi pluralisme dan
korporatisme 8 . Pluralisme ialah suatu sistem yang memungkinkan semua
kepentingan dalam masyarakat bersaing secara bebas untuk mempengaruhi
proses politik sehingga tercegah terjadinya suatu kelompok mendominasi
kelompok lain. Korporatisme merupakan upaya ganda untuk menghubungkan
negara (pemerintah) dan masyarakat, yaitu penegaraan berbagai kegiatan
organisasi kemasyarakatan, dan privatisasi kenegaraan.
6

9. 4. Model Perwakilan
a. Model perwakilan politik : perutusan, penugasan, dan politicos Menurut
Hogerwerf dalam buku Dasar-dasar Ilmu Politik (Cholisin, 2012: 6970),
dikenal tiga model yaitu model perutusan, dimana sang wakil berposisi
sebagai seorang kuasa usaha yang harus menjalankan perintah dari yang
diwakilinya. Model penugasan, dalam model ini sang wakil memperoleh
kuasa penuh dari yang di wakilinya, sehingga dapat bertindak berdasarkan
penilaian sendiri. Model politicos dalam model ini anggota parlemen
kadang– kadang memilih menjadi kuasa usaha atau kuasa penuh.
b. Model Perwakilan :Kesatuan dan diversivikasi Dikategorikan sebagai
wakil, anggota parlemen sebagai seorang wakil dari seluruh rakyat.
Sedangkan dalam diersivikasi sebagai seorang wali dari kelompok
teritorial, sosial, atau kepentingan partai politik.
5. Sistem Kamar di Lembaga Legislatif
a. Sistem Unikameral Dalam susunan lembaga perwakilan rakyat satu kamar
(unikameral) tidak dikenal dengan adanya kamar (chamber) yang terpisah
berupa Majelis Rendah (lower house) dan Majelis Tinggi (upper house)
Dalam model adanya unikameral, hanya ada satu kamar di lembaga
legislatif (Saldi Isra, 2012:233). Walaupun bisa menjalankan fungsi
legislasi tapi model unikameral ini rawan penyimpangan. Tanpa kamar
kedua, sama sekali tidak ada kontrol bagi kamar tunggal, sehingga satu-satunya
kontrol adalah dari lembaga lain (eksekutif dan yudikatif). Saldi
Isra dalam buku Pergeseran Fungsi Legislasi menuliskan, “tanpa
mekanisme kontrol internal tersebut, kualitas fungsi parlemen dalam hal
legislasi, representasi, control, anggaran maupun pengisisan jabatan publik
menjadi berkurang” (2012:234).
b. Sistem Bikameral Model ini pada hakikatnya mengidealkan adanya dua
kamar di dalam lembaga perwakilan. Penerapan model ini sudah
diterapkan di berbagai Negara dengan sifat parlemen modern. Adanya dua
7

10. kamar dalam lembaga perwakilan, mempunyai fungsi yang bermanfaat
dan tidak dimiliki oleh model satu kamar (unikameral). Saldi Isra
menuliskan empat fungsi sebagai berikut: ….Lord Bryce mengatakan
bahwa kamar kedua (second chamber) mempunyai empat fungsi, yaitu:
1) revision of legislation,
2) initiation of noncontroversial bills,
3) delaying legislation of fundamental constitutional importance so as
‘to enable the opinion of the nation to be adequately expressed upon
it, dan
4) public debate. Dengan adanya kamar kedua, monopoli proses
legislasi dapat dihindari dan dapat menekan tingkat penyelewengan
jabatan. Masalah yang sering kali muncul pada model bicameral ini
adalah efisiensi proses legislasi. Karena harus melalui dua kamar,
yang dapat menghambat kelancaran pembuatan undang-undang.
Namun Negara-negara yang menganut sistem ini, mulai mengatasi
permasalahan ketidakefisienan tersebut dengan berbagai cara. Salah
satunya adalah membentuk komite khusus untuk menyelesaikan
perbedaan antar kamar tersebut. Jika dikelola dengan baik, model
bikameral ini dapat lebih produktif karena segala tugas dan
wewenang dapat dilakukakan oleh kedua kamar tanpa tergantung
pada salah sayu kamar saja.
8

11. BAB III
KESIMPULAN
Negara sebagai konsep politik memberikan kontribusi yang besar dalam
mengatur kekuasaan negara. Hal ini dikemukakan oleh beberapa ahli, yang masing –
masing mempunyai versi atau pendapat yang berbeda. Negara mempunyai cakupan
yang luas dan menciptakan kegiatan yang luas juga. Seharusnya Negara berpihak
pada negara, namun kebanyakan berpihak pada kelompok kepentingan tertentu.
Fungsi dari lembaga legislatif yang paling penting adalah membuat dan menentukan
kebijakan dan bermaksud agar eksekutif bertindak sesuai kebijakan. Didalam
lembaga legislatif terdapat fungsi kontrol yang dapat dilakukan dalam sidang –
sidang, hak bertanya dan mosi. Dalam institusi politk terdapat model perwakilan yang
menyangkut perutusan, penugasan, dan politikos.
SARAN Negara sebagia suatu kontrol Negara diharapkan sebagi pengawas
dalam sistem politik. Dan dalam memberikan kekuasaan menjadikan lebih baik lagi,
meskipun sebagai kuasa tetap harus memperhatikan hak dan kewajiban.
9

12. DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo, Miriam. 2012. Dasar-dasarIlmu Politik . PT Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta. Cholisin. 2012. Dasar- Dasar Ilmu Politik . Penerbit Ombak , Yogyakarta.
Huda, Ni’matul, 2007. Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi. UII Press.
Yogyakarta. Isra, Saldi. 2012. Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model
Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers
Rodee, Carlton Clymer; Christol, Carl Quimby; Anderson;Totton James; Green,
Thomas. 2011. Pengantar Ilmu Politik . Raja Grafindo Persada, Jakarta.
10