Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to PAJAK AIR PERMUKAAN
Similar to PAJAK AIR PERMUKAAN (20)
More from ushfia
More from ushfia (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (16)
PAJAK AIR PERMUKAAN
- 1. ì DISAMPAIKAN OLEH : HJ. ANITA INDAHWATI, SE (Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Banten)
- 2. KOMISI III BIDANG KEUANGAN DAN ASET Bidang Keuangan dan Aset meliputi : u Keuangan Daerah; u Pengelolaan Aset Daerah; u Pendapatan Daerah; u Pelayanan Pajak; u Perbankan; u Penanaman Modal; u Pariwisata; u Badan Usaha Milik Negara yang ada di daerah; u Dana Dekonsentrasi; dan u Administrasi Keuangan Daerah.
- 3. q Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu; q Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah; q Biro Perlengkapan dan Aset; q Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; q BUMD Banten
- 5. q Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) : Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. q Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) : Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan usaha. q Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) : Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. q Pajak Air Permukaan (AP) : Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. q Pajak Rokok : Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
- 6. ì PAJAK DAERAH ADALAH KONTRIBUSI WAJIB KEPADA DAERAH YANG TERUTANG OLEH PRIBADI ATAU BADAN YANG BERSIFAT MEMAKSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG, DENGAN TIDAK MENDAPATKAN IMBALAN SECARA LANGSUNG DAN DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN DAERAH BAGI SEBESAR- BESARNYA KEMAKMURAN RAKYAT
- 7. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Permukaan 5. Pajak Rokok 1. Retribusi Jasa Umum 2. Retribusi Jasa Usaha 3. Retribusi Perijinan Tertentu 1. Bagian Laba Keuangan bank bjb 2. Bagian Laba Keuangan BPR/LPK 3. Bagian Laba PT. BGD 1. Jasa Giro 2. Deposito 3. Pendapatan Denda Pajak 4. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang tidak Dipisahkan PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-‐LAIN PAD YANG SAH
- 8. Definisi Perijinan Sumber Daya Air ì Perizinan merupakan instrumen pengendali untuk mewujudkan keterBban dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, melindungi hak masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-‐hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang telah ada serta menjamin hak ulayat masyarakat hukum adat setempat atas Air dan hak yang serupa dengan itu.
- 9. TUJUAN PERIJINAN SDA (pelestarian) ì menjaga kondisi alami sumber daya air, penggunaan secara hemat dan bijak, mencegah/mengendalikan dampak nega2f kegiatan terhadap sumber daya air (Pengrusakan sumber daya air, pencemaran, dll) ì terjaminnya hak atas air bagi kebutuhan sehari-‐hari dan pertanian rakyat dan kebutuhan lainnya sesuai alokasi air secara ter2b, adil, akuntabel, serta mencegah konflik antar pengguna ì mencegah bencana daya rusak air yang Nmbul akibat penggunaan sumber daya air (banjir, longsor, dll) ì meningkatkan peran masyarakat dan swasta khususnya dalam hal pembiayaan sumber daya air ì tersedianya informasi tentang kondisi sumber daya air, pemanfaatan, untuk mendukung pengelolaan sumber daya air di masa mendatang
- 10. UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 Dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 berbunyi : Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-‐besarnya kemakmuran rakyat. UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kelestarian Air sungai dan danau (Air Permukaan). Air sampai saat ini merupakan sumber daya yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, dan juga merupakan prioritas dalam pelestariannya.
- 11. ì Sesuai amanat Undang-‐Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah maka penBng agar kiranya pajak air permukaan dikelola oleh Pemerintah Provinsi dan dimanfaatkan sebaik baiknya guna kepenBngan dan kemakmuran masyarakat.
- 12. Perda Provinsi Banten No. 1 Tahun 2011 ì Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 36 tentang Pajak Air Permukaan yaitu merupakan pajak yang dipungut atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. ü PERDA Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah : ì BAB III psl 3 : Pajak Kendaraan Bermotor ì BAB IV psl 15 : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ì BAB V psl 26 : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ì BAB VI psl 36 : Pajak Air Permukaan ì BAB VII psl 46 : Pajak Rokok
- 13. MAKSUD DAN TUJUAN PENERAPAN PAJAK AIR q Pemeliharaan Kelangsungan Fungsi Serapan air dan Daerah Tangkapan Air q Pengendalian Pemanfaatan Sumber Air q Perlindungan Sumber Air Dalam Hubungannya Dengan Kegiatan Pembangunan q Pemanfaatan Lahan Sumber Air q Pengaturan Daerah Sepadan Sumber Air
- 14. PERIJINAN SUMBER DAYA AIR Meningkatkan PAD dari Pajak Air Permukaan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD). Pemanfaatan lahan tanah sempadan/ badan jalan, dengan memperhaNkan perlindungan sumber air dan konservasi sumber daya air
- 15. PAJAK AP Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan Subjek Orang Pribadi Subjek Badan Hukum Oleh Orang Pribadi atau Badan Hukum atas Air Permukaan : Semua Air yang Terdapat Pada Permukaan Tanah, Tidak Termasuk Air Laut, Baik yang Berada di Laut Maupun di Darat
- 16. I. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak dan Retribusi. A. Perlunya Pembuatan Perda baru/ Revisi yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi yang nilai dari harga/ tarif sudah Ndak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. SeperN Pajak Air Permukaan yang nilai tarifnya terlalu rendah bila dibandingkan dengan Nilai Keterbatasan Air. Contoh : Target Pajak Air Permukaan tahun 2017 hanya sebesar (Rp.30,943,000,000) dari seluruh Perusahaan yang ada di Provinsi Banten. B. Inventarisasi Perusahaan Perusahaan pengguna Air Permukaan Se Provinsi Banten baik yang sudah mempunyai ijin, dalam proses perpanjangan, maupun pengajuan baru. Contoh: Ijin pemanfaatan hanya 1 lokasi namun ternyata ada di 3 lokasi. Atau MemasNkan Meteran Air sempurna/ tersegel dan Ndak mengalami kerusakan (pengawasan menjadi sesuatu hal yang penNng) C. MengidenNfikasi kebutuhan air yang dibutuhkan Nap perusahaan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan/ permintaan perusahaan yang bersangkutan. Contoh : perusahaan pengembang membutuhkan 250 liter/ deNk tetapi yang diberikan hanya 35 liter/ deNk. (peran Dinas PU untuk membantu). D. Perlunya kepasNan hukum bagi pengguna air permukaan sehubungan terlalu lamanya ijin perpanjangan/ ijin baru untuk disetujui. Dan Apakah perusahaan yang telah memiliki ijin dalam masa perpanjangan boleh mengambil Air Permukaan. UPAYA – UPAYA PENINGKATAN PAJAK AIR PERMUKAAN
- 17. II. Peningkatan dalam Pelayanan A. UPT Bapenda/ Samsat Melakukan Penagihan Terhadap Wajib Pajak Yang Belum Melunasi Kewajibannya B. Memberikan Pelayanan kepada wajib pajak yang merasa keberatan terhadap penetapan pajak daerah C. Gunakan Aplikasi Berbasis Online (karena saat ini kita telah memasuki era digital) D. Berikan Program kemudahan dalam Pelayanan Perijinan sehingga para investor atau masyarakat Ndak mengalami kesulitan dalam hal perijinan sesuai mekanisme yang berlaku (sedapat mungkin pemerintah provinsi banten membantu kebutuhan air sesuai dengan permintaan agar PAD meningkat) E. OpNmalisasi kerjasama, kemitraan dan jejaring antar stakeholders UPAYA – UPAYA PENINGKATAN PAJAK AIR PERMUKAAN
- 18. TERIMA KASIH