SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
REVITALISASI GABUNGAN
PERKUMPULAN PETANI
PEMAKAI AIR (GP3A)
Disampaikan oleh:
Sigit Pramulia, ST.,M.Ec.Dev.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang
2014
Dasar Hukum
• UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
• PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
• Perda Kab. Deli Serdang No. Tahun tentang Irigasi
• Permen PU No. 33 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A
• Permentan No. 79 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani
Pemakai Air
Masyarakat Petani
• Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
• Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)
• Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A)
PETANI
Petani adalah orang yang mata pencaharian pokoknya mengusahakan lahan
untuk budidaya tanaman pangan/usaha tani padi. Semua petani yang mendapat
manfaat secara langsung
dari pengelolaan air dan jaringan irigasi yang meliputi pemilik sawah, pemilik
penggarap sawah, penggarap/penyakap, yang mendapat air dari jaringan irigasi,
irigasi rawa, dan pemakai air irigasi lainnya.
Perkumpulan Petani Pemakai Air
(P3A)
kelembagaan yang ditumbuhkan oleh petani yang
mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan
air pada jaringan irigasi, air permukaan,
embung/dam parit dan air tanah. termasuk
kelembagaan Kelompok tani ternak, perkebunan
dan hortikultura yang memanfaatkan air irigasi/air
tanah dangkal/air permukaan dan air hasil
konservasi/embung.
Gabungan Perkumpulan Petani
Pemakai Air (GP3A)
adalah gabungan beberapa kelembagaan P3A yang
bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi
dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok
sekunder,gabungan beberapa blok sekunder, atau
satu daerah irigasi yang bertujuan untuk
mempermudah pola koordinasi dan
penyelenggaraan irigasi sekunder serta memperkuat
posisi tawar petani pada usaha pertaniannya.
Induk Perkumpulan Petani Pemakai
Air (IP3A)
kumpulan beberapa GP3A pada daerah layanan
blok primer, gabungan beberapa blok primer atau
satu daerah irigasi yang bertujuan untuk
mempermudah pola koordinasi dan penyelenggaraan
irigasi primer serta memperkuat posisi tawar petani
pada usaha pertaniannya.
KETENTUAN UMUM
• Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari
satu jaringan irigasi.
• Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan
pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan
untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan
pembuangan air irigasi.
• Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen
irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya
manusia, yang terkait satu sama lain untuk mewujudkan
pengelolaan air yang efisien dan adil.
• Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang
terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran
pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan
sadap dan bangunan pelengkapnya.
• Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang
terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan
bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan
pelengkapnya.
• Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi
sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang
terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran
pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan
pelengkapnya.
KETENTUAN UMUM
KELOMPOK P3A
• P3A belum berkembang (Pemula);
• P3A sedang berkembang (Lanjut); dan
• P3A sudah berkembang (Madya dan Utama).
PEMBINAAN P3A
Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten
terhadap P3A yaitu:
• Menyusun petunjuk teknis pembinaan P3A dengan
mengacu kepada petunjuk pelaksanaan dari pemerintah
provinsi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta
kondisi wilayah setempat;
• Memfasilitasi P3A untuk menerapkan teknologi tepat guna
bidang irigasi pada usaha pertanian;
• Memfasilitasi P3A untuk memiliki perencanaan
pemeliharaan dan mekanisme pelaksanaan rehabilitasi
jaringan yang telah dikelompokkan dalam pemeliharaan,
rutin, berkala, tahunan dan insidentil bersifat darurat.
TINDAK LANJUT PEMBERDAYAAN
• Memperluas skala layanan melalui pembentukan GP3A pada daerah
jaringan irigasi sekunder maupun IP3A pada jaringan irigasi primer
• Pembentukan GP3A berasal dari P3A pada jaringan tingkat usaha tani
maupunjaringan sekunder, dilakukan untuk dapat meningkatkan
kapasitas pengelolaan dan pemanfaatan air irigasi secara optimal dan
berkesinambungan.
• Pemberdayaan untuk peningkatan kemampuan GP3A, dalam fungsi
pengembangan usaha ekonomi petani maupun fungsi lainnya harus
berdasarkan kesepakatan anggota yang dituangkan dalam AD/ART
GP3A.
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN
• Mendorong tersusunnya AD/ART GP3A yang secara demokratis yang
ditetapkan dalam rapat anggota dan dilaporkan kepada
Bupati/Walikota, serta untuk mendapatkan status hukum dari
pengadilan negeri dan atau notaris setempat; dan
• Mempunyai kemampuan merancang dan rencana kerja GP3A yang
disusun bersama-sama dengan anggota GP3A yang bertujuan untuk
memfasilitasi pelayanan air irigasi.
• Pemberdayaan untuk peningkatan kemampuan GP3A dan IP3A dalam
fungsi utamanya adalah pengelolaan air irigasi, namun pemberdayaan
pada fungsi pengembangan usaha dan ekonomi harus didasari atas
kesepakatan anggota yang tertuang dalam AD/ART.
• aspek peningkatan kapasitas SDM pengelolaan usaha pertanian dan usaha
ekonomi dapat dilakukan oleh dinas teknis
Pembentukan GP3A
• Pembentukan GP3A dilakukan oleh dan untuk
anggota dalam suatu musyawarah yang dihadiri oleh
minimal para Ketua P3A yang akan bergabung,
setelah sebelumnya anggota dari masing-masing
kelompok P3A telah sepakat untuk bergabung.
• Dalam rapat pembentukan GP3A sekaligus disepakati
bentuk, susunan dan jangka waktu kepengurusan serta
ketentuan yang menjadi hak dan kewajiban P3A. Ketua
GP3A dipilih dari anggota P3A yang tergabung dan
selanjutnya ketua memilih kepengurusan GP3A.
Anggaran Dasar (AD)
Sekurang-kurangnya memuat:
• Alasan pendirian
• Tujuan pendirian
• Tugas dan fungsi
• Kepengurusan dan keanggotaan
• Wilayah kerja
• Mekanisme perubahan anggaran dasar
Anggaran Rumah Tangga (ART)
Sekurang-kurangnya memuat:
• Sifat perkumpulan
• Keanggotaan
• Kepengurusan
• Keuangan
• Pengawasan dan badan pemeriksa
• Rencana kerja pengurus
• Rincian bentuk pelanggaran dan bentuk sanksi
• Prosedur pengambilan keputusan
• Mekanisme perubahan anggaran rumah tangga
WILAYAH KERJA
1. WILAYAH KERJA SESUAI BATAS HIDROLOGIS
-WILAYAH KERJA SALURAN TERSIER
-WILAYAH KERJA SALURAN SEKUNDER (P3A GABUNGAN)
-WILAYAH KERJA SATU SISTEM IRIGASI DESA
2. SESUAI WILAYAH KERJA ADMINISTRATIF
-WILAYAH KERJA DESA
-WILAYAH KERJA DUSUN
Fungsi GP3A
• Wahana belajar bagi petani
• Wadah kerjasama
• Modal Sosial
• Pengelola Prasarana Irigasi
• Layanan Jasa
(Sama dengan fungsi P3A)
• Mengatur alokasi penggunaan air irigasi sesuai
kesepakatan dalam kelompok
Pengurus GP3A/ IP3A
• Ketua
• Wakil Ketua
• Sekretaris
• Bendahara
• Pelaksana Teknis
SUMBER DANA P3A
 luran anggota.
 Sumber lain yang syah menurut
hukum, seperti usaha ekonomi
P3A yang sifatnya mandiri
maupun hasil kerjasama P3A
dengan pihak luar, misalnya
hasil usaha penyediaan saprodi,
kerjasama pemasaran dengan
pengusaha, hasil kontrak karya
pekerjaan fisik.
 Pinjaman lunak dari luar
misalnya dari pemerintah
maupun di luar pemerintah,
yang tujuannya demi kemajuan
P3A.
 Bantuan dari luar misalnya dari
pemerintah maupun lembaga
lainnya, tetapi bantuan tersebut
tidak harus manyebabkan P3A
tidak mandiri.
 Denda dari anggota.
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

PUPR_Strategi Penguatan Peran P3A dalam Pelaksanaan OPIP 180522.pdf
PUPR_Strategi Penguatan Peran P3A dalam Pelaksanaan OPIP 180522.pdfPUPR_Strategi Penguatan Peran P3A dalam Pelaksanaan OPIP 180522.pdf
PUPR_Strategi Penguatan Peran P3A dalam Pelaksanaan OPIP 180522.pdflukmansugiarto2
 
Petunjuk Pelaksanaan Perumusan Bahan Pertimbangan TKPSDA Untuk Penetapan Pola...
Petunjuk Pelaksanaan Perumusan Bahan Pertimbangan TKPSDA Untuk Penetapan Pola...Petunjuk Pelaksanaan Perumusan Bahan Pertimbangan TKPSDA Untuk Penetapan Pola...
Petunjuk Pelaksanaan Perumusan Bahan Pertimbangan TKPSDA Untuk Penetapan Pola...Pengelola Air
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
 
3.2. konsep pendampingan masy.
3.2. konsep pendampingan masy.3.2. konsep pendampingan masy.
3.2. konsep pendampingan masy.BPPMDDTT Makassar
 
1.3-Petunjuk Teknis P3-TGAI.pptx
1.3-Petunjuk Teknis P3-TGAI.pptx1.3-Petunjuk Teknis P3-TGAI.pptx
1.3-Petunjuk Teknis P3-TGAI.pptxGameMaster50
 
11 sistem jaringan dan bangunan irigasi
11   sistem jaringan dan bangunan irigasi11   sistem jaringan dan bangunan irigasi
11 sistem jaringan dan bangunan irigasiKharistya Amaru
 
Proposal bantuan boat
Proposal bantuan boatProposal bantuan boat
Proposal bantuan boatabdi Rahman
 
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya AirRekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Airushfia
 
INSTRUMEN PENGAWASAN OLEH BPD 2020.pdf
INSTRUMEN PENGAWASAN OLEH BPD 2020.pdfINSTRUMEN PENGAWASAN OLEH BPD 2020.pdf
INSTRUMEN PENGAWASAN OLEH BPD 2020.pdfpepensupendie1
 
PPT Kebijakan Pengelolaan Irigasi.pptx
PPT Kebijakan Pengelolaan Irigasi.pptxPPT Kebijakan Pengelolaan Irigasi.pptx
PPT Kebijakan Pengelolaan Irigasi.pptxsetrokontengsudu
 
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya AirPerizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Airushfia
 
Gambar kontruksi bangunan "Irigasi"
Gambar kontruksi bangunan "Irigasi"Gambar kontruksi bangunan "Irigasi"
Gambar kontruksi bangunan "Irigasi"E Sanjani
 
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A.6 Aspek Non-Teknis Drainase
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A.6 Aspek Non-Teknis DrainasePenyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A.6 Aspek Non-Teknis Drainase
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A.6 Aspek Non-Teknis DrainaseJoy Irman
 
Proses Desain Drainase Perkotaan
Proses Desain Drainase PerkotaanProses Desain Drainase Perkotaan
Proses Desain Drainase PerkotaanJoy Irman
 
Proposal uppo
Proposal uppoProposal uppo
Proposal uppoassya1
 
Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasi
Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 tentang IrigasiPeraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasi
Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasiinfosanitasi
 

What's hot (20)

PUPR_Strategi Penguatan Peran P3A dalam Pelaksanaan OPIP 180522.pdf
PUPR_Strategi Penguatan Peran P3A dalam Pelaksanaan OPIP 180522.pdfPUPR_Strategi Penguatan Peran P3A dalam Pelaksanaan OPIP 180522.pdf
PUPR_Strategi Penguatan Peran P3A dalam Pelaksanaan OPIP 180522.pdf
 
Proposal pertanian
Proposal pertanianProposal pertanian
Proposal pertanian
 
Petunjuk Pelaksanaan Perumusan Bahan Pertimbangan TKPSDA Untuk Penetapan Pola...
Petunjuk Pelaksanaan Perumusan Bahan Pertimbangan TKPSDA Untuk Penetapan Pola...Petunjuk Pelaksanaan Perumusan Bahan Pertimbangan TKPSDA Untuk Penetapan Pola...
Petunjuk Pelaksanaan Perumusan Bahan Pertimbangan TKPSDA Untuk Penetapan Pola...
 
gambaran umum RAAT
gambaran umum RAATgambaran umum RAAT
gambaran umum RAAT
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
 
3.2. konsep pendampingan masy.
3.2. konsep pendampingan masy.3.2. konsep pendampingan masy.
3.2. konsep pendampingan masy.
 
1.3-Petunjuk Teknis P3-TGAI.pptx
1.3-Petunjuk Teknis P3-TGAI.pptx1.3-Petunjuk Teknis P3-TGAI.pptx
1.3-Petunjuk Teknis P3-TGAI.pptx
 
11 sistem jaringan dan bangunan irigasi
11   sistem jaringan dan bangunan irigasi11   sistem jaringan dan bangunan irigasi
11 sistem jaringan dan bangunan irigasi
 
Proposal bantuan boat
Proposal bantuan boatProposal bantuan boat
Proposal bantuan boat
 
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya AirRekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
 
INSTRUMEN PENGAWASAN OLEH BPD 2020.pdf
INSTRUMEN PENGAWASAN OLEH BPD 2020.pdfINSTRUMEN PENGAWASAN OLEH BPD 2020.pdf
INSTRUMEN PENGAWASAN OLEH BPD 2020.pdf
 
PPT Kebijakan Pengelolaan Irigasi.pptx
PPT Kebijakan Pengelolaan Irigasi.pptxPPT Kebijakan Pengelolaan Irigasi.pptx
PPT Kebijakan Pengelolaan Irigasi.pptx
 
Materi inovasi pemanfaatan pekarangan
Materi inovasi pemanfaatan pekaranganMateri inovasi pemanfaatan pekarangan
Materi inovasi pemanfaatan pekarangan
 
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya AirPerizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
 
Gambar kontruksi bangunan "Irigasi"
Gambar kontruksi bangunan "Irigasi"Gambar kontruksi bangunan "Irigasi"
Gambar kontruksi bangunan "Irigasi"
 
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A.6 Aspek Non-Teknis Drainase
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A.6 Aspek Non-Teknis DrainasePenyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A.6 Aspek Non-Teknis Drainase
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan - A.6 Aspek Non-Teknis Drainase
 
Manajemen dan Administrasi Kelompok Tani
Manajemen dan Administrasi Kelompok TaniManajemen dan Administrasi Kelompok Tani
Manajemen dan Administrasi Kelompok Tani
 
Proses Desain Drainase Perkotaan
Proses Desain Drainase PerkotaanProses Desain Drainase Perkotaan
Proses Desain Drainase Perkotaan
 
Proposal uppo
Proposal uppoProposal uppo
Proposal uppo
 
Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasi
Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 tentang IrigasiPeraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasi
Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasi
 

Similar to Kelembagaan GP3A

1. PEMBENTUKAN P3A-DES 2022.pdf
1. PEMBENTUKAN P3A-DES 2022.pdf1. PEMBENTUKAN P3A-DES 2022.pdf
1. PEMBENTUKAN P3A-DES 2022.pdfLIDKazuma
 
PEMBERDAYAAN Perkumpulan Petani Pemakai Air3A.ppt
PEMBERDAYAAN Perkumpulan Petani Pemakai Air3A.pptPEMBERDAYAAN Perkumpulan Petani Pemakai Air3A.ppt
PEMBERDAYAAN Perkumpulan Petani Pemakai Air3A.pptSukmaMuhtasar
 
Pedoman teknis-pengembangan-jaringan-irigasi-2014
Pedoman teknis-pengembangan-jaringan-irigasi-2014Pedoman teknis-pengembangan-jaringan-irigasi-2014
Pedoman teknis-pengembangan-jaringan-irigasi-2014BungJon
 
Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air.pptx
Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air.pptxAhli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air.pptx
Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air.pptxDickyAanastaSaputra
 
Pedoman teknis pengembangan jaringan irigasi 2014
Pedoman teknis pengembangan jaringan irigasi 2014Pedoman teknis pengembangan jaringan irigasi 2014
Pedoman teknis pengembangan jaringan irigasi 2014wahyu kurniawan
 
c2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdf
c2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdfc2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdf
c2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdfRITAMULYANDARI1
 
MATERI IV - TUGAS dan TANGGUNGJAWAB PENGURUS.pptx
MATERI IV - TUGAS dan TANGGUNGJAWAB PENGURUS.pptxMATERI IV - TUGAS dan TANGGUNGJAWAB PENGURUS.pptx
MATERI IV - TUGAS dan TANGGUNGJAWAB PENGURUS.pptxHestinaEviyanti3
 
395135768-279891529-PEMELIHARAAN-IRIGASI-ppt.ppt
395135768-279891529-PEMELIHARAAN-IRIGASI-ppt.ppt395135768-279891529-PEMELIHARAAN-IRIGASI-ppt.ppt
395135768-279891529-PEMELIHARAAN-IRIGASI-ppt.pptErvanKamal2
 
No. 7 ttg pengelolaan irigasi
No. 7 ttg pengelolaan irigasiNo. 7 ttg pengelolaan irigasi
No. 7 ttg pengelolaan irigasippbkab
 
1.0. pednis pengembangan jaringan
1.0. pednis pengembangan jaringan1.0. pednis pengembangan jaringan
1.0. pednis pengembangan jaringannugrohoery83
 
Program kerja tim citarum 2012 25 juni
Program kerja tim citarum 2012  25 juniProgram kerja tim citarum 2012  25 juni
Program kerja tim citarum 2012 25 juniCitarum
 
Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...
Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...
Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...Penataan Ruang
 
Pengarusutamaan Hak Atas Air dalam Perencanaan Pembangunan
Pengarusutamaan Hak Atas Air dalam Perencanaan PembangunanPengarusutamaan Hak Atas Air dalam Perencanaan Pembangunan
Pengarusutamaan Hak Atas Air dalam Perencanaan PembangunanOswar Mungkasa
 
Pp 20 tahun 2006 tentang irigasi
Pp 20 tahun 2006 tentang irigasiPp 20 tahun 2006 tentang irigasi
Pp 20 tahun 2006 tentang irigasiMessi Sori
 
Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman
Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukimanKebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman
Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukimanJoy Irman
 
Juru Taripa Juru Taripa Juru TaripaJuru TaripaJuru TaripaJuru TaripaJuru Tari...
Juru Taripa Juru Taripa Juru TaripaJuru TaripaJuru TaripaJuru TaripaJuru Tari...Juru Taripa Juru Taripa Juru TaripaJuru TaripaJuru TaripaJuru TaripaJuru Tari...
Juru Taripa Juru Taripa Juru TaripaJuru TaripaJuru TaripaJuru TaripaJuru Tari...Surya657009
 
Infopublik20151022131946
Infopublik20151022131946Infopublik20151022131946
Infopublik20151022131946Rony Saputra
 
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang IrigasiPeraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang IrigasiPenataan Ruang
 

Similar to Kelembagaan GP3A (20)

1. PEMBENTUKAN P3A-DES 2022.pdf
1. PEMBENTUKAN P3A-DES 2022.pdf1. PEMBENTUKAN P3A-DES 2022.pdf
1. PEMBENTUKAN P3A-DES 2022.pdf
 
PEMBERDAYAAN Perkumpulan Petani Pemakai Air3A.ppt
PEMBERDAYAAN Perkumpulan Petani Pemakai Air3A.pptPEMBERDAYAAN Perkumpulan Petani Pemakai Air3A.ppt
PEMBERDAYAAN Perkumpulan Petani Pemakai Air3A.ppt
 
Teknis irigasi
Teknis irigasiTeknis irigasi
Teknis irigasi
 
Pedoman teknis-pengembangan-jaringan-irigasi-2014
Pedoman teknis-pengembangan-jaringan-irigasi-2014Pedoman teknis-pengembangan-jaringan-irigasi-2014
Pedoman teknis-pengembangan-jaringan-irigasi-2014
 
Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air.pptx
Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air.pptxAhli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air.pptx
Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air.pptx
 
Pedoman teknis pengembangan jaringan irigasi 2014
Pedoman teknis pengembangan jaringan irigasi 2014Pedoman teknis pengembangan jaringan irigasi 2014
Pedoman teknis pengembangan jaringan irigasi 2014
 
c2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdf
c2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdfc2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdf
c2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdf
 
MATERI IV - TUGAS dan TANGGUNGJAWAB PENGURUS.pptx
MATERI IV - TUGAS dan TANGGUNGJAWAB PENGURUS.pptxMATERI IV - TUGAS dan TANGGUNGJAWAB PENGURUS.pptx
MATERI IV - TUGAS dan TANGGUNGJAWAB PENGURUS.pptx
 
P3 a
P3 aP3 a
P3 a
 
395135768-279891529-PEMELIHARAAN-IRIGASI-ppt.ppt
395135768-279891529-PEMELIHARAAN-IRIGASI-ppt.ppt395135768-279891529-PEMELIHARAAN-IRIGASI-ppt.ppt
395135768-279891529-PEMELIHARAAN-IRIGASI-ppt.ppt
 
No. 7 ttg pengelolaan irigasi
No. 7 ttg pengelolaan irigasiNo. 7 ttg pengelolaan irigasi
No. 7 ttg pengelolaan irigasi
 
1.0. pednis pengembangan jaringan
1.0. pednis pengembangan jaringan1.0. pednis pengembangan jaringan
1.0. pednis pengembangan jaringan
 
Program kerja tim citarum 2012 25 juni
Program kerja tim citarum 2012  25 juniProgram kerja tim citarum 2012  25 juni
Program kerja tim citarum 2012 25 juni
 
Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...
Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...
Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...
 
Pengarusutamaan Hak Atas Air dalam Perencanaan Pembangunan
Pengarusutamaan Hak Atas Air dalam Perencanaan PembangunanPengarusutamaan Hak Atas Air dalam Perencanaan Pembangunan
Pengarusutamaan Hak Atas Air dalam Perencanaan Pembangunan
 
Pp 20 tahun 2006 tentang irigasi
Pp 20 tahun 2006 tentang irigasiPp 20 tahun 2006 tentang irigasi
Pp 20 tahun 2006 tentang irigasi
 
Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman
Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukimanKebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman
Kebijakan dan strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman
 
Juru Taripa Juru Taripa Juru TaripaJuru TaripaJuru TaripaJuru TaripaJuru Tari...
Juru Taripa Juru Taripa Juru TaripaJuru TaripaJuru TaripaJuru TaripaJuru Tari...Juru Taripa Juru Taripa Juru TaripaJuru TaripaJuru TaripaJuru TaripaJuru Tari...
Juru Taripa Juru Taripa Juru TaripaJuru TaripaJuru TaripaJuru TaripaJuru Tari...
 
Infopublik20151022131946
Infopublik20151022131946Infopublik20151022131946
Infopublik20151022131946
 
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang IrigasiPeraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
 

More from Sigit Pramulia

Lahan pangan berkelanjutan di mebidangro
Lahan pangan berkelanjutan di mebidangroLahan pangan berkelanjutan di mebidangro
Lahan pangan berkelanjutan di mebidangroSigit Pramulia
 
Success story bupati deli serdang
Success story bupati deli serdangSuccess story bupati deli serdang
Success story bupati deli serdangSigit Pramulia
 
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Sigit Pramulia
 
Kelembagaan+peran masy dlm pr
Kelembagaan+peran masy dlm prKelembagaan+peran masy dlm pr
Kelembagaan+peran masy dlm prSigit Pramulia
 
Ekonomika pembangunan dari krisis ke krisis
 Ekonomika pembangunan dari krisis ke krisis Ekonomika pembangunan dari krisis ke krisis
Ekonomika pembangunan dari krisis ke krisisSigit Pramulia
 
Ekspose Pidato Pd Tim Verifikasi Lppd 7 5 09
Ekspose Pidato Pd Tim Verifikasi Lppd 7 5 09Ekspose Pidato Pd Tim Verifikasi Lppd 7 5 09
Ekspose Pidato Pd Tim Verifikasi Lppd 7 5 09Sigit Pramulia
 
Rencana Kawasan Perkotaan
Rencana Kawasan PerkotaanRencana Kawasan Perkotaan
Rencana Kawasan PerkotaanSigit Pramulia
 
Pengembangan Kawasan Perkotaan
Pengembangan Kawasan PerkotaanPengembangan Kawasan Perkotaan
Pengembangan Kawasan PerkotaanSigit Pramulia
 
Penyempurnaan Akuntansi
Penyempurnaan AkuntansiPenyempurnaan Akuntansi
Penyempurnaan AkuntansiSigit Pramulia
 

More from Sigit Pramulia (11)

Lahan pangan berkelanjutan di mebidangro
Lahan pangan berkelanjutan di mebidangroLahan pangan berkelanjutan di mebidangro
Lahan pangan berkelanjutan di mebidangro
 
Success story bupati deli serdang
Success story bupati deli serdangSuccess story bupati deli serdang
Success story bupati deli serdang
 
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
 
Rtr pulau sumatera
Rtr pulau sumateraRtr pulau sumatera
Rtr pulau sumatera
 
Kelembagaan+peran masy dlm pr
Kelembagaan+peran masy dlm prKelembagaan+peran masy dlm pr
Kelembagaan+peran masy dlm pr
 
Elastisitas Pasar
Elastisitas PasarElastisitas Pasar
Elastisitas Pasar
 
Ekonomika pembangunan dari krisis ke krisis
 Ekonomika pembangunan dari krisis ke krisis Ekonomika pembangunan dari krisis ke krisis
Ekonomika pembangunan dari krisis ke krisis
 
Ekspose Pidato Pd Tim Verifikasi Lppd 7 5 09
Ekspose Pidato Pd Tim Verifikasi Lppd 7 5 09Ekspose Pidato Pd Tim Verifikasi Lppd 7 5 09
Ekspose Pidato Pd Tim Verifikasi Lppd 7 5 09
 
Rencana Kawasan Perkotaan
Rencana Kawasan PerkotaanRencana Kawasan Perkotaan
Rencana Kawasan Perkotaan
 
Pengembangan Kawasan Perkotaan
Pengembangan Kawasan PerkotaanPengembangan Kawasan Perkotaan
Pengembangan Kawasan Perkotaan
 
Penyempurnaan Akuntansi
Penyempurnaan AkuntansiPenyempurnaan Akuntansi
Penyempurnaan Akuntansi
 

Recently uploaded

Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptxGiftaJewela
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptxMiftahunnajahTVIBS
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarankeicapmaniez
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatArfiGraphy
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxJamhuriIshak
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 

Recently uploaded (20)

Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajarantugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptxBAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
BAHAN SOSIALISASI PPDB SMA-SMK NEGERI DISDIKSU TP. 2024-2025 REVISI.pptx
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 

Kelembagaan GP3A

  • 1. REVITALISASI GABUNGAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (GP3A) Disampaikan oleh: Sigit Pramulia, ST.,M.Ec.Dev. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang 2014
  • 2. Dasar Hukum • UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air • PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi • Perda Kab. Deli Serdang No. Tahun tentang Irigasi • Permen PU No. 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A • Permentan No. 79 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air
  • 3. Masyarakat Petani • Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) • Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) • Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) PETANI Petani adalah orang yang mata pencaharian pokoknya mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan/usaha tani padi. Semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap/penyakap, yang mendapat air dari jaringan irigasi, irigasi rawa, dan pemakai air irigasi lainnya.
  • 4. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) kelembagaan yang ditumbuhkan oleh petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air pada jaringan irigasi, air permukaan, embung/dam parit dan air tanah. termasuk kelembagaan Kelompok tani ternak, perkebunan dan hortikultura yang memanfaatkan air irigasi/air tanah dangkal/air permukaan dan air hasil konservasi/embung.
  • 5. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) adalah gabungan beberapa kelembagaan P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder,gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi yang bertujuan untuk mempermudah pola koordinasi dan penyelenggaraan irigasi sekunder serta memperkuat posisi tawar petani pada usaha pertaniannya.
  • 6. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) kumpulan beberapa GP3A pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer atau satu daerah irigasi yang bertujuan untuk mempermudah pola koordinasi dan penyelenggaraan irigasi primer serta memperkuat posisi tawar petani pada usaha pertaniannya.
  • 7. KETENTUAN UMUM • Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. • Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. • Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia, yang terkait satu sama lain untuk mewujudkan pengelolaan air yang efisien dan adil.
  • 8. • Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapnya. • Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya. • Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya. KETENTUAN UMUM
  • 9. KELOMPOK P3A • P3A belum berkembang (Pemula); • P3A sedang berkembang (Lanjut); dan • P3A sudah berkembang (Madya dan Utama).
  • 10. PEMBINAAN P3A Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten terhadap P3A yaitu: • Menyusun petunjuk teknis pembinaan P3A dengan mengacu kepada petunjuk pelaksanaan dari pemerintah provinsi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi wilayah setempat; • Memfasilitasi P3A untuk menerapkan teknologi tepat guna bidang irigasi pada usaha pertanian; • Memfasilitasi P3A untuk memiliki perencanaan pemeliharaan dan mekanisme pelaksanaan rehabilitasi jaringan yang telah dikelompokkan dalam pemeliharaan, rutin, berkala, tahunan dan insidentil bersifat darurat.
  • 11. TINDAK LANJUT PEMBERDAYAAN • Memperluas skala layanan melalui pembentukan GP3A pada daerah jaringan irigasi sekunder maupun IP3A pada jaringan irigasi primer • Pembentukan GP3A berasal dari P3A pada jaringan tingkat usaha tani maupunjaringan sekunder, dilakukan untuk dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan dan pemanfaatan air irigasi secara optimal dan berkesinambungan. • Pemberdayaan untuk peningkatan kemampuan GP3A, dalam fungsi pengembangan usaha ekonomi petani maupun fungsi lainnya harus berdasarkan kesepakatan anggota yang dituangkan dalam AD/ART GP3A.
  • 12. PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN • Mendorong tersusunnya AD/ART GP3A yang secara demokratis yang ditetapkan dalam rapat anggota dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota, serta untuk mendapatkan status hukum dari pengadilan negeri dan atau notaris setempat; dan • Mempunyai kemampuan merancang dan rencana kerja GP3A yang disusun bersama-sama dengan anggota GP3A yang bertujuan untuk memfasilitasi pelayanan air irigasi. • Pemberdayaan untuk peningkatan kemampuan GP3A dan IP3A dalam fungsi utamanya adalah pengelolaan air irigasi, namun pemberdayaan pada fungsi pengembangan usaha dan ekonomi harus didasari atas kesepakatan anggota yang tertuang dalam AD/ART. • aspek peningkatan kapasitas SDM pengelolaan usaha pertanian dan usaha ekonomi dapat dilakukan oleh dinas teknis
  • 13. Pembentukan GP3A • Pembentukan GP3A dilakukan oleh dan untuk anggota dalam suatu musyawarah yang dihadiri oleh minimal para Ketua P3A yang akan bergabung, setelah sebelumnya anggota dari masing-masing kelompok P3A telah sepakat untuk bergabung. • Dalam rapat pembentukan GP3A sekaligus disepakati bentuk, susunan dan jangka waktu kepengurusan serta ketentuan yang menjadi hak dan kewajiban P3A. Ketua GP3A dipilih dari anggota P3A yang tergabung dan selanjutnya ketua memilih kepengurusan GP3A.
  • 14. Anggaran Dasar (AD) Sekurang-kurangnya memuat: • Alasan pendirian • Tujuan pendirian • Tugas dan fungsi • Kepengurusan dan keanggotaan • Wilayah kerja • Mekanisme perubahan anggaran dasar
  • 15. Anggaran Rumah Tangga (ART) Sekurang-kurangnya memuat: • Sifat perkumpulan • Keanggotaan • Kepengurusan • Keuangan • Pengawasan dan badan pemeriksa • Rencana kerja pengurus • Rincian bentuk pelanggaran dan bentuk sanksi • Prosedur pengambilan keputusan • Mekanisme perubahan anggaran rumah tangga
  • 16. WILAYAH KERJA 1. WILAYAH KERJA SESUAI BATAS HIDROLOGIS -WILAYAH KERJA SALURAN TERSIER -WILAYAH KERJA SALURAN SEKUNDER (P3A GABUNGAN) -WILAYAH KERJA SATU SISTEM IRIGASI DESA 2. SESUAI WILAYAH KERJA ADMINISTRATIF -WILAYAH KERJA DESA -WILAYAH KERJA DUSUN
  • 17. Fungsi GP3A • Wahana belajar bagi petani • Wadah kerjasama • Modal Sosial • Pengelola Prasarana Irigasi • Layanan Jasa (Sama dengan fungsi P3A) • Mengatur alokasi penggunaan air irigasi sesuai kesepakatan dalam kelompok
  • 18. Pengurus GP3A/ IP3A • Ketua • Wakil Ketua • Sekretaris • Bendahara • Pelaksana Teknis
  • 19.
  • 20.
  • 21. SUMBER DANA P3A  luran anggota.  Sumber lain yang syah menurut hukum, seperti usaha ekonomi P3A yang sifatnya mandiri maupun hasil kerjasama P3A dengan pihak luar, misalnya hasil usaha penyediaan saprodi, kerjasama pemasaran dengan pengusaha, hasil kontrak karya pekerjaan fisik.  Pinjaman lunak dari luar misalnya dari pemerintah maupun di luar pemerintah, yang tujuannya demi kemajuan P3A.  Bantuan dari luar misalnya dari pemerintah maupun lembaga lainnya, tetapi bantuan tersebut tidak harus manyebabkan P3A tidak mandiri.  Denda dari anggota.