Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Berbasis Masyarakat

3,114 views

Published on

Kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan berbagai kementerian yaitu Bappenas, Kementerian PU, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan. Proses penyusunannya difasilitasi oleh AusAID dan WSP EAP Bank Dunia. Proses penyusunannya berlangsung selama 5 tahun dan disepakati pada tahun 2003.

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
  • as.di wilayah kami sulit air bersih/air minum.kami berusaha mencari sumber air,dan sekarang sudah ada.tapi saya kesulita untuk biyaya pipanisasinya,warga yg membutuhkan 4 Rw kurang lebih 2500 penduduk,bisa di liat kelokasi,jika bpk2 akan membantu kami,,hub kami kp.pasanggrahan tonggoh desa cilawu kec.cilawu kab garut atau hb.085317199372 kami sangat membutuhkan sarana air bersih/air minum
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
3,114
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
156
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Berbasis Masyarakat

  1. 1. KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNANAIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT Bappenas Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Kesehatan Departemen Dalam Negeri Departemen Keuangan 2003
  2. 2. KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNANAIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT Bappenas Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Kesehatan Departemen Dalam Negeri Departemen Keuangan Dokumen Kebijakan ini disiapkan oleh Proyek Penyusunan Kebijakan dan Rencana Kegiatan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan (WASPOLA) dengan dukungan dari Bank Dunia, melalui Water and Sanitation Program for East Asia and the Pacific (WSP-EAP) dan bantuan dari Pemerintah Australia melalui AusAID 2003
  3. 3. Berkaitan dengan penyusunan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum danPenyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, yang merupakan bantuan AusAID(Australian Agency for International Development) dan dilaksanakan olehPemerintah Indonesia beserta WSP-EAP (Water and Sanitation Program-East Asiaand the Pacific)/World Bank, maka dengan ini kami menyetujui naskah terlampirsebagai KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN AIR MINUM DANPENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT. Jakarta, 26 Juni 2003
  4. 4. KATA PENGANTARProses penyusunan dokumen Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan LingkunganBerbasis Masyarakat ini telah dimulai sejak 1998. Disusun secara bertahap olehkelompok kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang dikoordinasikanoleh Bappenas dengan anggota terdiri dari Departemen Dalam Negeri, DepartemenPermukiman dan Prasarana Wilayah, Departemen Kesehatan, Departemen Keuangan.Berbeda dengan penyusunan kebijakan yang lazim dilakukan, penyusunan kebijakan inidilakukan melalui serangkaian diskusi, lokakarya dan seminar dengan menggunakanpendekatan partisipatif. Selain itu, dalam proses penyusunannya juga melibatkan danberkonsultasi dengan pihak berkepentingan (stakeholder), seperti pemerintah daerah,lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan juga pihak-pihakterkait yang berkompeten dalam sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.Disadari bahwa pengembangan kebijakan dengan pendekatan partisipatif ini lebihbanyak membutuhkan waktu daripada bentuk penyusunan kebijakan konvensional.Dengan bertumpu kepada pendekatan proses diharapkan terjadi internalisasi dari pokok-pokok kebijakan yang selama ini telah disusun oleh seluruh pihak berkepentingan yangterlibat dalam penyusunan kebijakan ini. Melalui pendekatan tersebut diharapkanperubahan paradigma pembangunan sektor air minum dan penyehatan lingkungandapat terwujud sesuai dengan tujuan penyusunan kebijakan itu sendiri.Seiring dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah, Kelompok Kerja Air Minumdan Penyehatan Lingkungan melakukan upaya penjaringan masukan dari daerah dalampenyempurnaan tahap akhir kebijakan yang disusun. Hal ini sekaligus untuk mengujisejauh mana kebijakan yang disusun oleh Kelompok Kerja Air Minum dan PenyehatanLingkungan di tingkat pusat dapat diimplementasikan di daerah. Beberapa daerah telahdipilih sebagai daerah uji coba pelaksanaan kebijakan yaitu Kabupen Solok (SumateraBarat), Kabupaten Musi Banyuasin (Sumatera Selatan), Kabupaten Subang (Jawa Barat),dan Kabupaten Sumba Timur (Nusa Tenggara Timur). Uji coba tersebut menghasilkanmasukan yang positif dalam penyempurnaan dokumen kebijakan ini.Selain mendapat masukan dari uji coba pelaksanaan kebijakan, penyempurnaankebijakan juga mendapat masukan dari beberapa studi kasus dalam proyek air minumdan penyehatan lingkungan, uji coba topik yang relevan pada beberapa proyek besaryang dibiayai pinjaman IBRD, hibah KfW dan oleh UNICEF.Pada intinya kebijakan ini membawa pesan tentang perlunya perubahan paradigmadalam pembangunan sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan terutamapentingnya keberlanjutan pelayanan dan efektivitas penggunaan prasarana dan saranayang dibangun. Kebijakan ini dijabarkan dalam beberapa strategi pelaksanaan yangdiantaranya meliputi penerapan pendekatan tanggap kebutuhan, peningkatan sumberdaya manusia, kampanye kesadaran masyarakat, upaya peningkatan penyehatanlingkungan, pengembangan kelembagaan dan penguatan sistem monitoring sertaevaluasi pada semua tingkatan proses pelaksanaan. i
  5. 5. Dengan tersusunnya dokumen Nasional Pembangunan Kebijakan Air Minum danPenyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, maka perlu segera dilakukan penyusunanlangkah selanjutnya, antara lain penyusunan rencana tindak jangka panjang, menengahdan tahunan.Selamat kepada Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang telahberupaya keras dalam menyusun dokumen kebijakan ini. Ucapan terima kasihdisampaikan kepada Pemerintah Australia, melalui AusAid yang telah memberikanbantuan teknis dalam proyek Water Supply and Sanitation Policy Formulation and ActionPlanning (WASPOLA). Selain itu, disampaikan kepada WSP-EAP (Water Supply andSanitation Program for East Asia and Pasific) dan seluruh pihak yang berkepentingan(stakeholder) yang telah banyak membantu hingga tersusunnya kebijakan ini.Demikianlah, kiranya kebijakan ini dapat dijadikan panduan dalam pembangunan airminum dan penyehatan lingkungan, khususnya yang berbasis masyarakat. Jakarta, 26 Juni 2003 Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Ir. E. Suyono Dikun, Ph.D, IPM ii
  6. 6. DAFTAR ISI HalamanKATA PENGANTAR ................................................................................................... iDAFTAR ISI ................................................................................................. iiiDAFTAR SINGKATAN................................................................................................ viDEFINISI YANG DIGUNAKAN ...................................................................................viiiI. PENDAHULUAN ...........................................................................................1 1.1. Latar Belakang Perlunya Pembaruan Kebijakan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan...................................................... 1 1.1.1. Permasalahan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan ................................................................................... 1 1.1.2 Pengalaman yang Menjadi Dasar Kebijakan ..................................... 4 1.1.3. Perlunya Pembaruan Kebijakan....................................................... 7 1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan ................................................................... 8 1.3. Ruang Lingkup ......................................................................................... 8II. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT .................................................. 10 2.1 Tujuan Umum ........................................................................................ 10 2.2 Tujuan Khusus ....................................................................................... 10 2.3 Dasar Penetapan Kebijakan ..................................................................... 12 2.4 Kebijakan Umum .................................................................................... 14 a. Air Merupakan Benda Sosial dan Benda Ekonomi................................. 15 b. Pilihan yang Diinformasikan sebagai Dasar dalam Pendekatan Tanggap Kebutuhan ......................................................................... 15 c. Pembangunan Berwawasan Lingkungan ............................................. 15 d. Pendidikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ........................................ 16 e. Keberpihakan pada Masyarakat Miskin ................................................ 16 f. Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan................................ 16 g. Akuntabilitas Proses Pembangunan..................................................... 17 h. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator .................................................. 17 i. Peran Aktif Masyarakat ...................................................................... 18 j. Pelayanan Optimal dan Tepat Sasaran ................................................ 18 k. Penerapan Prinsip Pemulihan Biaya .................................................... 18III. STRATEGI PELAKSANAAN ........................................................................ 19 Strategi 1 : Mengembangkan kerangka peraturan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan ......... 19 Strategi 2 : Meningkatkan investasi untuk pengembangan kapasitas sumber daya masyarakat pengguna. ............................................. 20 iii
  7. 7. Strategi 3 : Mendorong penerapan pilihan-pilihan pembiayaan untuk pembangunan, dan pengelolaan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan.......................................................... 21 Strategi 4 : Menempatkan kelompok pengguna dalam pengambilan keputusan pada seluruh tahapan pembangunan serta pengelolaan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan......................... 21 Strategi 5 : Meningkatkan kemampuan masyarakat di bidang teknik, pembiayaan, dan kelembagaan, dalam pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan. ................................................................................. 22 Strategi 6 : Menyusun Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) sektor air minum dan penyehatan lingkungan sebagai upaya memperbaiki kualitas pelayanan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, operasi, pemeliharaan, dan pengelolaan.................... 23 Strategi 7 : Mendorong konsolidasi penelitian, pengembangan, dan diseminasi pilihan teknologi untuk mendukung prinsip pemberdayaan masyarakat. ................................................................................ 23 Strategi 8 : Mengembangkan motivasi masyarakat melalui pendidikan formal dan informal................................................................................ 24 Strategi 9 : Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan lingkungan, khususnya sumber daya air........................................................................... 24 Strategi 10: Mempromosikan perubahan pendekatan dalam pengelolaan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan, dari pendekatan berdasarkan batasan administrasi menjadi pendekatan sistem. ........................................................................................ 25 Strategi 11: Meningkatkan kualitas pengelolaan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat pengguna................................................................. 26 Strategi 12 : Meningkatkan kepedulian masyarakat pengguna............................ 26 Strategi 13: Menerapkan upaya khusus pada masyarakat yang kurang beruntung untuk mencapai kesetaraan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan. ............................................................... 27 Strategi 14 : Mengembangkan pola monitoring dan evaluasi hasil pembangunan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan yang berorientasi kepada pencapaian tujuan dan ketepatan sasaran. ...................................................................................... 27 Strategi 15 : Mengembangkan komponen kegiatan monitoring dan evaluasi dalam empat tingkat .............................................................................. 28 Strategi 16 : Mengembangkan dan menyebarluaskan indikator kinerja pembangunan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan. ................................................................................. 29IV. PENUTUP .................................................................................................. 30DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 31 iv
  8. 8. DAFTAR GAMBARGambar 1: Tipologi pengelolaan penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan .. 8Gambar 2: Struktur Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan ....... 10Gambar 3 : Strategi Pelaksanaan Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.. 19DAFTAR LAMPIRANLAMPIRAN A Sejarah Program Pembangunan Air MinumLAMPIRAN B Pelajaran yang Dipetik dari Program Pembangunan Air Minum dan Penyehatan LingkunganLAMPIRAN C Sebuah Alternatif dalam Pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (termasuk ‘daerah abu-abu’)LAMPIRAN D Diagram Strategi Pemberdayaan dan MonevLAMPIRAN E Pengenalan Methodology for Participatory Assessments (MPA)LAMPIRAN F Persyaratan Kualitas Air MinumLAMPIRAN G Indikator Strategi Pelaksanaan v
  9. 9. DAFTAR SINGKATANAPBN Anggaran Pembangunan dan Belanja NegaraAMPL Air Minum dan Penyehatan LingkunganAusAID The Australian Agency of International DevelopmentBAB Buang Air BesarBAPPENAS Badan Perencanaan Pembangunan NasionalBapedal Badan Penanggulangan Dampak LingkunganBPAM Badan Pengelola Air MinumCMA Community Management ApproachDIP Daftar Isian ProyekDPRD Dewan Perwakilan Rakyat DaerahDRA Demand Responsive ApproachFLOWS Flores Water Supply ProjectGBHN Garis Besar Haluan NegaraIKK Ibu Kota KecamatanINPRES Instruksi PresidenIPLBM Instalasi Pengolahan Limbah Berbasis MasyarakatKIP Kampung Improvement ProjectKTT Konperensi Tingkat TinggiLSM Lembaga Swadaya MasyarakatMCK Mandi Cuci KakusMDG Millennium Development GoalMPA Methodology for Participatory AssessmentMPR Majelis Permusyawaratan RakyatNSPM Norma, Standar, Pedoman dan ManualP3AB Proyek Penyediaan dan Pengelolaan Air BersihP3DT Pembangunan Prasarana Pendukung Desa TertinggalP3KT Proyek Pembangunan Prasarana Kota TerpaduPTK Pendekatan Tanggap KebutuhanPAMPL Penyediaan Air Minum dan Penyehatan LingkunganPAM Perusahaan Air MinumPDAL Perusahaan Daerah Air LimbahPDAM Perusahaan Daerah Air Minum vi
  10. 10. Pelita Pembangunan Lima TahunPHAST Participatory Hygiene and Sanitation TransformationPHBS Perilaku Hidup Bersih dan SehatPMD Pembangunan Masyarakat DesaPPLP Proyek Penyehatan Lingkungan PermukimanPPSAB Proyek Pembangunan Sarana Air BersihPRA Participatory Rural AppraisalPropenas Program Pembangunan NasionalRepelita Rencana Pembangunan Lima TahunSARAR Self Esteem, Associate Strength, Resourcefulness, Action Planning, Responsibility.TAP KetetapanTPA Tempat Pembuangan AkhirUNCED United Nation Conference on Environment and DevelopmentUNDP United Nations Development ProgrammeUNICEF United Nations International Children FundUPS Unit Pengelola SaranaUU Undang-UndangWASPOLA Water Supply and Sanitation Policy Formulation and Action PlanningWHO World Health OrganizationWSP Water and Sanitation ProgramWSP-EAP Water and Sanitation Program for East Asia and the PacificWSSLIC Water Supply and Sanitation for Low Income Communities vii
  11. 11. DEFINISI YANG DIGUNAKAN• Air Bersih (clean water) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.• Air Minum (drinking water) adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002)• Keberlanjutan (sustainability) adalah sifat atau ciri terus menerus kegiatan dari, oleh, dan untuk masyarakat pengguna secara mandiri dengan mempertimbangkan aspek teknis, keuangan, sosial, kelembagaan dan lingkungan.• Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana atas pelaksanaan suatu pembangunan• Kebutuhan (demand) vs Keinginan (wish) - Kebutuhan (demand) adalah kesediaan masyarakat pengguna untuk mendapatkan pelayanan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan yang dikehendaki berdasarkan pilihan yang tersedia sesuai dengan kondisi setempat yang disertai sikap rela berkorban (willingness to pay). - Keinginan (wish) adalah kemauan masyarakat pengguna untuk mendapatkan pelayanan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan, yang keputusannya masih dapat dipengaruhi oleh pihak lain.• Kesetaraan (equity) adalah persamaan/kesamaan akses untuk memanfaatkan prasarana dan sarana bagi seluruh masyarakat.• Masyarakat pengguna (users) adalah masyarakat yang memanfaatkan pelayanan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan.• Pemberdayaan (empowerment) adalah upaya yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki atas dasar prakarsa dan kreativitas.• Pendekatan Partisipatif (participatory approach) adalah suatu pendekatan yang menggunakan satu atau beberapa metoda yang melibatkan pihak terkait secara aktif dalam proses pemberdayaan, untuk : a. mengekspresikan pengetahuan, gagasan dan menentukan pilihan pelayanan; dan b. mengambil inisiatif dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah, pengambilan keputusan serta pelaksanaan pekerjaan secara bersama-sama.• Pendekatan Tanggap Kebutuhan (Demand Responsive Approach/DRA) adalah suatu pendekatan yang menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai faktor yang menentukan dalam pengambilan keputusan termasuk di dalamnya pendanaan. viii
  12. 12. • Pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis lembaga adalah bentuk pengelolaan yang bercirikan pengelolanya memiliki badan hukum dengan bentuk dinas, perusahaan atau swasta, yang dapat bersifat profit atau non profit, dan pengambilan keputusan berada pada pengelola.• Pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat adalah pengelolaan yang menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan dan penanggung jawab, pengelola adalah masyarakat dan/atau lembaga yang ditunjuk oleh masyarakat, yang tidak memerlukan legalitas formal serta penerima manfaat diutamakan pada masyarakat setempat, dengan sumber investasi berasal dari mana saja (kelompok, masyarakat, pemerintah, swasta ataupun donor).• Pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan gabungan lembaga dan masyarakat adalah bentuk pengelolaan bersama antara lembaga dan masyarakat yang mempunyai aspek legalitas formal maupun non formal, dimana pengambilan keputusan dilakukan bersama dengan tanggung jawab sesuai kesepakatan dan aturan main yang jelas.• Penggunaan efektif (effective use) adalah kemudahan pemanfaatan pelayanan ABPL yang dapat dinikmati oleh masyarakat pengguna secara adil, tepat guna dan dengan cara yang sehat.• Penyehatan Lingkungan (environmental sanitation) adalah upaya pencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit melalui penyediaan sarana sanitasi dasar (jamban), pengelolaan air limbah rumah tangga (termasuk sistem jaringan perpipaan air limbah), drainase dan sampah.• Tujuan Umum adalah kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang relatif panjang, lebih merupakan kondisi ideal yang ingin diraih.• Tujuan Khusus merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang relatif lebih pendek dan dapat diukur pencapaiannya. ix
  13. 13. I. Pendahuluan1.1. Latar Belakang Perlunya Pembaruan Kebijakan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan LingkunganBeberapa hal yang mendasari perlunya pembaruan kebijakan pembangunan air minumdan penyehatan lingkungan tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dan peluangyang ada dalam sektor air minum dan penyehatan lingkungan serta pengalaman (lessonlearned) pelaksanaan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan.1.1.1. Permasalahan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan LingkunganDari perkembangan pelaksanaan air minum dan penyehatan lingkungan selama ini,terdapat beberapa kemajuan yang diperoleh, misalnya peningkatan cakupan pelayananair minum dan penyehatan lingkungan dan secara tidak langsung meningkatkan derajatkesehatan. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi padapenyediaan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan yaitu:a. Kurang efektif dan efisiennya investasi yang telah dilakukan pada pembangunan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan.Penggunaan terminologi airbersih dalam pembangunan Pelaksanaan Pembangunan Air Minum danprasarana dan sarana air minum Penyehatan Lingkungan Tahun 1970-2000di satu sisi memberikan dampakpositif bagi peningkatan cakupan Berdasar pada pelaksanaan pembangunan air minum dan penyehatanpelayanan, namun di sisi lain lingkungan yang dilaksanakan sejak Pelita I (1969-1974) hingga saat ini,mencerminkan ketidakefisienan maka secara ringkas dapat ditarik beberapa kesimpulan penting (selengkapnya pada Lampiran A) yaitu:investasi karena masyarakat a. Era Tahun 1970 –1980pengguna tidak dapat Pembangunan nasional diprioritaskan pada sektor pertanian danmemanfaatkannya sebagai air irigasi untuk mencukupkan kebutuhan pangan, sedangkan pembangunanminum walaupun desain prasarana dan sarana penunjang lainnya termasuk air minum dan penyehatan lingkungan belum menjadi prioritas sehingga lingkupprasarana dan sarananya telah pembangunannya masih terbatas, cakupan pelayanan juga terbatasmemenuhi prasyarat air minum. sehingga belum mampu mengimbangi laju kebutuhan akibat pertambahan jumlah penduduk.Dari segi kuantitas pelayanan, b. Era Tahun 1980 – 1990lingkup pembangunan air minum Konsep-konsep pemberdayaan dan pendekatan tanggap kebutuhan mulai diperkenalkan. Pembangunan prasarana dan sarana airdan penyehatan lingkungan minum dikaitkan dengan penentuan masyarakat sasaran yang lebih tepatmasih terbatas. Selain itu dan pemanfaatan teknologi tepat guna, misal pompa tangan, hidran dan pompa tali. Untuk mendorong keterlibatan pemerintah daerah, khususnyacakupan pelayanan juga masih di kawasan perdesaan, diciptakan mekanisme pembiayaan baru yangterbatas sehingga tidak mampu memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola anggaran yangmengimbangi laju kebutuhan berasal dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN).akibat pertambahan jumlah c. Era Tahun 1990 – 2000penduduk. Hingga saat ini Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan penyediaan air minum dan penyehatandiperkirakan masih terdapat 100 lingkungan. Pemerintah pusat berperan sebagai pembina teknis.juta penduduk Indonesia yangbelum memiliki kemudahanterhadap pelayanan air minum 1
  14. 14. dan penyehatan lingkungan yang memadai. Sebagian besar masyarakat yang tidakmemiliki kemudahan tersebut adalah masyarakat miskin dan masyarakat yangbertempat di kawasan perdesaan. Kecenderungan ini terus meningkat setiap tahunnya.Pengalaman masa lalu juga menunjukkan adanya prasarana dan sarana air minum danpenyehatan lingkungan terbangun yang tidak dapat berfungsi secara optimal. Salah satupenyebabnya adalah tidak dilibatkannya masyarakat sasaran, baik pada perencanaan,konstruksi ataupun pada kegiatan operasi dan pemeliharaan. Selain itu, pilihan teknologiyang terbatas mempersulit masyarakat untuk dapat menentukan prasarana dan saranayang hendak dibangun dan digunakan di daerahnya yang sesuai dengan kebutuhan,budaya (kultur) setempat, kemampuan masyarakat untuk mengelola prasarana dankondisi fisik daerah tersebut.Kurangnya keterlibatan masyarakat juga menjadikan pelayanan prasarana dan saranaair minum dan penyehatan lingkungan yang terbangun menjadi tidak berkelanjutan,tidak dapat berfungsi dengan baik, dan tidak adanya perhatian masyarakat untukmenjaga keberlanjutan pelayanan prasarana dan sarana. Hal ini mengakibatkanprasarana dan sarana tersebut tidak memberikan manfaat bagi masyarakat penggunasecara berkelanjutan.Investasi prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan pada saat ituyang berorientasi pada supply driven juga membawa dampak kepada rendahnyaefektivitas prasarana dan sarana yang dibangun. Tidak sedikit investasi prasarana dansarana yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat karena mereka tidak membutuhkan,sebaliknya banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan prasarana dan sarananamun tidak mendapatkan pelayanan.b. Air hanya dipandang sebagai benda sosialParadigma lalu menyatakan bahwa air merupakan benda sosial yang dapat diperolehsecara gratis oleh masyarakat. Hal ini didasari rendahnya kepedulian dan pengetahuanmasyarakat terhadap ‘nilai kelangkaan’ air. Permasalahan tersebut menyulitkanpengelola air minum untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatanpelayanan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat selalu memerlukantambahan investasi, baik untuk pengadaan air baku, instalasi pengolahan, pengaliran airsampai ke masyarakat pengguna, dan sebagainya. Di lain pihak masyarakat penggunatidak peduli pada kesulitan tersebut. Prinsip user pay (pengguna membayar) tidakdapat diterapkan pada masa itu.Kondisi tersebut tercermin pada penetapan tarif air minum perpipaan (oleh PerusahaanDaerah Air Minum-PDAM), yang selama ini ditentukan oleh Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) yang kebanyakan tidak mencerminkan biaya produksi yang sebenarnya(the real production cost). Konsekuensinya adalah pendapatan usaha tidak mampumembiayai kegiatan operasional, termasuk untuk investasi pengembangan jaringanpelayanan.Mulai tahun 1990-an kesadaran terhadap pentingnya air dan proses dalam penyediaanair minum dan penyehatan lingkungan mulai meningkat. Prinsip Dublin-Rio mengenaiair menjadi acuan di dunia. Walaupun demikian, kampanye mengenai pentingnya nilai 2
  15. 15. air ini masih perlu disosialisasi dan dilaksanakan kepada masyarakat, pemerintah, danbadan legislatif.c. Keterbatasan kemampuan pemerintah.Pola pembiayaan sampai saat ini masih bertumpu pada anggaran pemerintah,khususnya anggaran pemerintah pusat. Kemampuan pemerintah pusat di masa yangakan datang untuk menyediakan anggaran semakin berkurang. Untuk itu, diperlukaninovasi pola pembiayaan untuk menggali berbagai sumber pembiayaan yang belumdimanfaatkan (hidden potential), khususnya sumber pembiayaan yang berasal daripemerintah daerah dan masyarakat pengguna. Untuk mengoptimalkan sumberpembiayaan tersebut diperlukan sistem berkelanjutan (sustainable system) sehinggapotensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.d. Belum tersedianya kebijakan dan peraturan perundangan yang mengatur pemanfaatan potensi tersembunyi (hidden potential) yang ada dalam masyarakat.Kapasitas masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana air minum danpenyehatan lingkungan saat ini belum dapat dioptimalkan karena belum adanyakebijakan dan peraturan perundangan untuk menggerakkan potensi tersebut. Sebagaicontoh belum adanya kebijakan dan peraturan perundangan mengenai pemindahan aset(transfer asset) dari pemerintah kepada masyarakat.e. Penyehatan lingkungan belum menjadi perhatian dan prioritas.Rendahnya kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap peranan penyehatanlingkungan dalam mendukung kualitas lingkungan menyebabkan masih rendahnyacakupan pelayanan penyehatan lingkungan.Kondisi ini antara lain tercermin pada pelayanan air limbah terpusat di beberapa kotabesar yang masih menghadapi kendala dalam pengelolaannya. Hal ini terkait denganrendahnya kesediaan membayar (willingness to pay) dari masyarakat terhadappelayanan air limbah terpusat dan masih rendahnya kualitas pengelolaan prasarana dansarana air limbah terpusat. Kondisi yang sama juga terjadi pada jamban (sanitasi dasar),khususnya bagi masyarakat perdesaan. Kebutuhan masyarakat terhadap jamban masihrendah.Hal ini disebabkan ketidaktahuan mereka terhadap pentingnya hidup bersih dan sehat,yang tercermin dari perilaku masyarakat yang hingga sekarang masih banyak yangbuang air besar di sungai, kebun, sawah bahkan dikantong plastik yang kemudiandibuang di sembarang tempat.Permasalahan juga dihadapi dalam penanganan persampahan dan drainase.Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi serta meningkatnya kawasan terbangunmembawa dampak kepada meningkatnya jumlah timbunan sampah, semakinterbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan sampah serta belumoptimalnya pendekatan 3 R (reduce, reuse and recycle)1 dalam pengelolaan sampah.1 Prinsip 3R mencakup reduce yang berarti mengurangi pemakaian, reuse berarti menggunakan kembali,dan recycle berarti mendaur ulang. 3
  16. 16. Dampak berikutnya adalah semakin luasnya daerah genangan, berkurangnya lahanresapan dan pemanfaatan saluran drainase sebagai tempat pembuangan sampah.1.1.2 Pengalaman yang Menjadi Dasar Kebijakan a. Pengalaman di IndonesiaBeberapa pengalaman yang dapat ditarik dari pelaksanaan program dan proyek airminum dan penyehatan lingkungan yang dibiayai dengan dana luar negeri2 dan APBN,adalah sebagai berikut:• Pembangunan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang melibatkan masyarakat, memiliki efektivitas dan keberlanjutan pelayanan yang lebih baik.• Pengelolaan prasarana dan sarana yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat pengguna dalam pengambilan keputusan dan kelembagaan, menghasilkan partisipasi masyarakat yang lebih besar pada pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.• Keterlibatan aktif perempuan, masyarakat yang kurang beruntung (miskin, cacat dan sebagainya) secara seimbang dalam pengambilan keputusan untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan, menghasilkan efektivitas penggunaan dan keberlanjutan pelayanan yang lebih tinggi.• Semakin mudah penggunaan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan (tepat guna), maka semakin tinggi efektivitas penggunaan dan keberlanjutan pelayanan prasarana dan sarana.• Perlunya kampanye perubahan perilaku hidup bersih dan sehat dalam pelaksanaan program penyehatan lingkungan.• Semakin banyak pilihan teknologi yang ditawarkan dan semakin besar kesempatan masyarakat untuk memilih sesuai dengan pengetahuan dan kemampuannya, maka semakin besar kemungkinan terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan semakin tinggi efektivitas dan keberlanjutan pemanfaatan prasarana dan sarana.• Efektivitas penggunaan dan keberlanjutan dapat tercapai apabila pilihan pelayanan dan konsekuensi biayanya ditentukan langsung oleh masyarakat di tingkat rumah tangga. Kontribusi pembangunan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan dan pembentukan unit pengelolaan dilakukan secara demokratis.• Pengguna prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan mempunyai kemampuan (ability) untuk membayar setiap jenis pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan sejauh hal tersebut sesuai dengan kebutuhan. Mereka sangat peduli akan kualitas dan bersedia membayar lebih asalkan pelayanan memenuhi kebutuhan.Dengan menyadari pentingnya keterlibatan masyarakat sasaran pada tahapanpembangunan maka pendekatan yang diterapkan adalah Demand Responsive Approach2 Antara lain WSSLIC I (Water Supply and Sanitation for Low Income Communities - I), FLOWS (FloresWater Supply), program air minum dan penyehatan lingkungan yang mendapat bantuan UNICEF 4
  17. 17. (DRA) atau Pendekatan Tanggap Kebutuhan (PTK)3. Berdasarkan beberapa pengalamanpenerapan pendekatan tersebut kendala yang dihadapi adalah:• Tidak adanya kerangka kebijakan yang disepakati oleh semua pihak yang berkepentingan (stakeholders), seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, negara dan lembaga keuangan pemberi bantuan dan pinjaman, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menerapkan PTK.• Adanya penolakan, baik langsung maupun tidak langsung, dari pemerintah di berbagai tingkatan maupun lintas sektor, negara dan lembaga keuangan pemberi bantuan dan pinjaman, maupun masyarakat sendiri dalam menerapkan PTK.• Terbatasnya informasi, kemampuan teknis dan keuangan pada setiap stakeholder, khususnya pemerintah maupun LSM.• Lambatnya proses birokrasi serta kakunya prosedur pembiayaan dan pengadaan tenaga pendukung kegiatan PTK.• Membutuhkan waktu yang relatif lama dan dana fasilitasi yang cukup besar.Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka beberapa langkah yang perlu dilaksanakandalam penerapan pendekatan tanggap kebutuhan adalah:• Aspek Kebijakan: Melembagakan PTK dalam mekanisme pembangunan daerah dan pembangunan masyarakat, serta meningkatkan kemampuan pemerintah kabupaten dan kota dalam melaksanakan PTK.• Aspek Pendanaan: Menyiapkan perangkat hukum yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan, dan mengembangkan sistem pemberdayaan masyarakat untuk mengelola, mengontrol dan mengarahkan sumber-sumber keuangan yang mereka miliki sendiri. Pelajaran yang dipetik dari pelaksanaan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan di Indonesia dapat dilihat dalam lampiran B. b. Pengalaman InternasionalKeberlanjutan merupakan kata kunci dalam penyediaan air minum dan penyehatanlingkungan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di kotamenengah, kota kecil, dan kawasan perdesaan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebutmaka disepakati bahwa pengembangan pelayanan air minum dan penyehatanlingkungan harus mengikuti prinsip Dublin-Rio.3 Demand Responsive Approach diterjemahkan menjadi Pendekatan Tanggap Kebutuhan yang artinya:suatu pendekatan yang menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai faktor yang menentukan dalampengambilan keputusan termasuk di dalamnya pendanaan. Karakteristik utama pendekatan ini adalah (i)tersedianya pilihan yang terinformasikan; (ii) pemerintah berperan sebagai fasilitator; (iii) terbukanya aksesseluas-luasnya bagi partisipasi dari seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders); (iv) aliran informasiyang memadai bagi masyarakat. 5
  18. 18. Dalam konteks pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan, prinsip-prinsipDublin Rio mengandung arti “jika ingin berhasil dalam pembangunan perlumempertimbangkan berbagai aspek, seperti sosial, teknis, keuangan, kelembagaan,jender, dan lingkungan yang dikelola secara integratif; walaupun masing-masing aspekberbeda karakteristiknya, namun kesemuanya mempunyai tingkat kepentingan yangsama”. Penjabaran dari keempat prinsip Dublin-Rio tersebut adalah:• Air merupakan benda langka dan tidak bisa dipandang sebagai benda yang tidak memiliki nilai. Pelayanan yang berkelanjutan hanya bisa didapatkan jika nilai yang dibayar oleh pengguna sama dengan nilai air yang dimanfaatkan oleh pengguna.• Pengambilan keputusan akhir dalam pemanfaatan air harus melibatkan semua anggota masyarakat pengguna tanpa kecuali. Pendekatan pembangunan pelayanan air minum bagi masyarakat sasaran tidak lagi berdasarkan standar normatif dari pemerintah (supply driven) akan tetapi berdasarkan kebutuhan masyarakat (demand driven). Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyebarluaskan informasi dan teknologi air minum kepada masyarakat agar mereka mempunyai pemahaman (awareness) terhadap pilihannya.• Berkaitan dengan pembangunan pelayanan air minum maka keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan memperbesar jaminan tercapainya keberlanjutan. Perempuan adalah pemeran utama di rumahtangga yang bertanggung jawab terhadap penyediaan air minum bagi keluarga, baik kebutuhan yang terkait dengan kebersihan maupun kebutuhan yang terkait dengan kesehatan.Pada dasarnya sumberdaya selaluterbatas, demikian juga sumberdaya Prinsip Dublin Riokeuangan yang dimiliki pemerintah. Di • Pembangunan dan pengelolaan air haruslain pihak, kebutuhan merupakan berdasarkan pendekatan partisipatif,sesuatu yang tidak terbatas. Dengan menyertakan pengguna, perencana, dandemikian anggaran pemerintah tidak pembuat kebijakan pada semua tingkatanakan pernah cukup untuk • Air adalah sumber terbatas dan rentan, pentingmenyediakan pelayanan air minum untuk menyokong kehidupan, pembangunan, dan lingkungan.dan penyehatan lingkungan bagisemua orang. Oleh sebab itu ada tiga • Perempuan memainkan bagian penting dalam penyediaan, pengelolaan, dan perlindungan airisu penting yang perlu dikenali: • Air memiliki nilai ekonomi dalam seluruh Kerangka kelembagaan dan penggunaannya, dan harus dianggap sebagai hukum dari sektor air minum dan benda ekonomi penyehatan lingkungan harus mendukung prinsip-prinsip Dublin-Rio. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap sistem kelembagaan dan hukum yang ada mengikuti prinsip Dublin–Rio. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pembangunan, operasi, pemeliharaan, dan pengembangan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan harus dapat dipenuhi oleh masyarakat pengguna. Untuk mengatasi keterbatasan sumber dana maka keterlibatan dunia swasta dan masyarakat pengguna perlu ditingkatkan. Pemberdayaan kemampuan semua stakeholders pada semua tingkatan. 6
  19. 19. Berdasarkan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana air minum danpenyehatan lingkungan selama ini terlihat beberapa potensi di masyarakat yang dapatdikembangkan, seperti di masa lalu terdapat sejumlah mitos yang menghambatkeberhasilan pendekatan partisipatif dalam pengembangan air minum dan penyehatanlingkungan. Namun mitos-mitos tersebut telah diyakini tidak benar. Beberapa penemuanterakhir membuktikan bahwa:• Penghargaan masyarakat terhadap pelayanan air minum telah meningkat, hal ini ditunjukkan melalui: - Masyarakat miskin membayar pelayanan air minum sering kali dengan harga lebih mahal dari masyarakat yang lebih mampu; - Bila tingkat pelayanan air minum tidak memenuhi harapan masyarakat, maka masyarakat tidak akan menggunakan prasarana dan sarana yang disediakan dan tidak akan membayar biaya pelayanan yang diminta.• Kesediaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan. Beberapa pelajaran yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat adalah: - Standarisasi dan generalisasi prosedur pelaksanaan mengarah kepada kegagalan program. - Partisipasi masyarakat merupakan potensi internal masyarakat yang tidak dapat diintervansi oleh orang lain, namun dapat dibangkitkan. Proses partisipatif adalah menyerahkan kendali proses pengambilan keputusan kepada masyarakat. - Kegiatan yang berdasarkan kepada kebutuhan masyarakat akan mendapat dukungan masyarakat secara langsung melalui pembentukan institusi masyarakat setempat sesuai dengan tujuannya. - Pendekatan partisipatif merupakan pendekatan yang berakar kepada perilaku dasar masyarakat dalam pengambilan keputusan yang dapat direplikasi sesuai dengan kebutuhan.1.1.3. Perlunya Pembaruan Kebijakan.Dari uraian sebelumnya tercermin bahwa pembangunan air minum dan penyehatanlingkungan di Indonesia masih banyak menghadapi kendala. Namun demikian, adabeberapa potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kendala tersebut. Untukdapat menggerakkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki serta untuk mengatasikendala yang dihadapi diperlukan beberapa perubahan, khususnya yang terkait denganmengenai kebijakan, kelembagaan dan mekanismenya.Dokumen ini merupakan paradigma baru dalam kebijakan nasional pembangunan airminum dan penyehatan lingkungan, yang berbasis pada dinamika kelompok masyarakatyang bertumpu pada kemandirian, desentralisasi, otonomi serta demokrasi. 7
  20. 20. 1.2. Tujuan Penyusunan KebijakanTujuan dari penyusunan dokumen kebijakan ini adalah:1. Menghasilkan kebijakan nasional air minum dan penyehatan lingkungan yang merupakan kesepakatan seluruh instansi/sektor pusat dan daerah, masyarakat, akademisi, LSM, serta lembaga keuangan bilateral/multilateral pemberi bantuan dan pinjaman.2. Mengidentifikasi strategi dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dalam sektor air minum dan penyehatan lingkungan.3. Sebagai masukan untuk menyusun program jangka panjang, menengah dan tahunan sektor air minum dan penyehatan lingkungan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah sesuai dengan agenda desentralisasi dan reformasi.1.3. Ruang LingkupBerdasarkan analisis terhadap pelaksanaan pengelolaan air minum dan penyehatanlingkungan selama ini, terdapat tiga pendekatan pengelolaan, yaitu pengelolaanberbasis lembaga (tipe A), pengelolaan berbasis masya-rakat (tipe C) dan kombinasi darikeduanya (tipe B).Dokumen ini tidak secara khususmengatur tipe pengelolaan TIPE A DARI ATAS KEberbasis lembaga (tipe A). Fokus BAWAH PENGELOLAAN BERBASISdari kebijakan yang LEMBAGAdiketengahkan dokumen ini LEMBAGAadalah prasarana dan sarana airminum dan penyehatanlingkungan yang dikelola olehmasyarakat (tipe C). Walaupun TIPE Bdemikian, ruang lingkup PENGELOLAAN BERSAMAkebijakan tersebut jugamencakup sebagian tipe B yaitupengelolaan bersama antara MASYARAKATlembaga dan masyarakat dengantujuan untuk mendapatkanpengakuan atas pengaturan danhubungan antara pihak penyediadan masyarakat pengguna. TIPE CPerspektif lain dari pengelolaan PENGELOLAAN BERBASIS DARI BAWAHAMPL dapat dilihat pada lampiran KE ATAS MASYARAKATC. Gambar 1: Tipologi pengelolaan penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 8
  21. 21. Tipologi Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tipe A: Pengelolaan Berbasis LembagaPengambil keputusan dalam manajemen tipe ini adalah lembaga. Lembaga ini memegangkekuasaan tertinggi dalam perumusan rencana, rancangan, operasi dan pemeliharaan prasaranadan sarana serta pengelolaan pelayanannya. Mungkin ada lembaga lain yang melakukan satu ataudua dari aspek-aspek tersebut. Lembaga ini dapat berkonsultasi dapat pula tidak dengan parapelanggan (pengguna)nya, dan hubungan dengan mereka semata-mata bersifat komersial:pelanggan membayar uang sebagai biaya penyambungan dan selanjutnya secara periodikdiwajibkan membayar biaya pelayanan. Contoh lembaga Tipe A ini adalah Perusahaan Daerah AirMinum, Perusahaan Daerah Kebersihan, dan Perusahaan Daerah Air Limbah di beberapa kotaIndonesia Tipe C: Pengelolaan Berbasis MasyarakatKarakteristik yang paling menonjol dari pengelolaan tipe ini adalah bahwa kekuasaan tertinggidalam pengambilan keputusan atas seluruh aspek yang menyangkut air minum dan ataupenyehatan lingkungan berada di tangan anggota masyarakat, mulai dari tahap awal identifikasikebutuhan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan, perencanaan tingkat pelayanan yangdiinginkan, perencanaan teknis, pelaksanaan pembangunan, hingga ke pengelolaan operasional.Dalam fase-fase tertentu selama proses perkembangan mereka dapat memperoleh fasilitasi daripihak luar, misalnya informasi tentang berbagai alternatif teknologi dan bantuan teknis (misalnyakontraktor, pengusaha, atau tenaga profesional), namun keputusan terakhir tetap berada ditangan masyarakat itu sendiri. Tipe B: Pengelolaan Bersama Lembaga dan MasyarakatKategori tipe B terjadi karena tumpang tindihnya cakupan wilayah masing-masing pengelolaanlembaga dan pengelolaan oleh masyarakat. Pendekatan tipe B membuka peluang hibrida antarakeduanya, dimana beberapa elemen dikelola oleh lembaga sedang elemen-elemen lain olehmasyarakat pengguna. Kerjasama pengelolaan didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihakdengan tetap mempertimbangkan aspek komersial, namun segala urusan didalamnya sepenuhnyaterserah kepada anggota masyarakat yang bersangkutan.Contoh pengelolaan tipe B ini terdapat dalam praktek pelayanan air minum di kawasan perkotaanpadat penduduk, misalnya kelompok pengguna air minum yang mengoperasikan kran air denganmembayar biaya langganan ke Perusahaan Air Minum. 9
  22. 22. II. Kebijakan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis MasyarakatBagian ini menguraikan tujuan umum4, tujuan khusus, dasar hukum kebijakan, dankebijakan umum pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan yang berbasismasyarakat. Sedangkan strategi pelaksanaan akan dibahas pada bab selanjutnya.Secara visual struktur kebijakan ditampilkan dalam gambar 2. KESEPAKATAN INTERNASIONAL PENGALAMAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL TUJUAN TUJUAN KEBIJAKAN STRATEGI UMUM KHUSUS UMUM PELAKSANAAN Prinsip Dublin-Rio DASAR HUKUM Gambar 2: Struktur Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan2.1 Tujuan UmumTujuan umum pembangunan sektor air minum dan penyehatan lingkungan adalahterwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pelayanan air minum danpenyehatan lingkungan yang berkelanjutan.2.2 Tujuan KhususSecara khusus pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan bertujuan: (a)meningkatkan pembangunan, penyediaan, pemeliharaan prasarana dan sarana airminum dan penyehatan lingkungan, (b) meningkatkan kehandalan dan keberlanjutanpelayanan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan. Untukmencapai tujuan tersebut, maka faktor-faktor yang harus menjadi pijakan dalammenyusun kebijakan umum adalah sebagai berikut:4 Tujuan umum diartikan sebagai kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu relatif panjang, sehinggalebih merupakan kondisi ideal yang ingin dicapai. Tujuan khusus merupakan kondisi yang ingin dicapaidalam kurun waktu relatif singkat dan dapat dengan mudah diukur pencapaiannya. Kebijakan adalahrangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana atas pelaksanaan suatupembangunan. 10
  23. 23. a. KeberlanjutanDalam konteks air minum dan penyehatan lingkungan, keberlanjutan dapat diartikansebagai upaya dan kegiatan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan yangdilakukan untuk dapat memberikan manfaat dan pelayanan kepada masyarakatpengguna secara terus menerus. Keberlanjutan pelayanan air minum dan penyehatanlingkungan harus dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari pembangunan prasaranadan sarana, operasi, pemeliharaan, pengelolaan, dan pengembangan pelayanan airminum dan penyehatan lingkungan kepada masyarakat.Mengingat pemberdayaan masyarakat merupakan alat untuk mencapai tujuanpembangunan air minum dan penyehatan lingkungan maka perubahan perilakumasyarakat menuju budaya hidup yang lebih sehat serta mendukung keberlanjutanpelayanan air minum dan penyehatan lingkungan merupakan tolok ukur keberhasilanpembangunan air minum dan penyehatan lingkungan. Beberapa aspek yang perludiperhatikan untuk menuju pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan yangberkelanjutan adalah:• keberlanjutan aspek pembiayaan• keberlanjutan aspek teknik• keberlanjutan aspek lingkungan hidup• keberlanjutan aspek kelembagaan• keberlanjutan aspek sosialb. Penggunaan Efektif5Penggunaan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan dikatakanefektif apabila prasarana dan sarana yang tersedia tepat tujuan, tepat sasaran, danlayak dimanfaatkan. Selain itu, prasarana dan sarana yang tersedia tersebut memenuhikaidah/standar teknis, kesehatan, dan kelembagaan (pengelolaan), sertamemperhatikan perubahan perilaku masyarakat serta kapasitas masyarakat untukmengelola prasarana dan sarana. Efektivitas penggunaan prasarana dan sarana airminum dan penyehatan lingkungan dapat dilihat dari dua hal yaitu: Kemudahan Penggunaan Kemudahan penggunaan berkaitan erat dengan tingkat kemudahan masyarakat dalam memanfaatkan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan. Dengan demikian, prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan yang dibangun dan dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat dan atau oleh perseorangan/keluarga diharapkan berteknologi tepat guna, mudah dioperasikan5 Penggunaan efektif dipandang lebih penting dari cakupan, walaupun demikian data mengenai cakupantetap dicatat sebagai bagian dari efektivitas penggunaan. Cakupan biasanya diartikan sebagai suatu angkayang mewakili jumlah penduduk yang dilayani prasarana dan sarana air minum dan/atau penyehatanlingkungan yang berfungsi dalam area tertentu (desa, kota, propinsi, negara), dan dinyatakan dalam angkaatau proporsi (% dari total penduduk) yang lebih kuantitatif tanpa mempertimbangkan aspek kualitatif,seperti misalnya apakah sarana berfungsi atau tidak. Dilain pihak, penggunaan efektif telahmempertimbangkan aspek kualitatif sehingga atas dasar itulah cakupan tidak lagi dijadikan sasaran antaradalam kebijakan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan. 11
  24. 24. dan dipelihara, mudah dimanfaatkan, serta berlokasi dekat dengan lokasi aktivitas sehari-hari. KesetaraanKesetaraan (equity) berkaitan dengan suatu kondisi bahwa prasarana dan sarana airminum dan penyehatan lingkungan yang dibangun bermanfaat bagi setiap anggotamasyarakat tanpa membedakan tingkat (strata) sosial, jenis kelamin, suku, agama, danras. Melalui kesetaraan tersebut diharapkan masyarakat mempunyai pandangan yangsama untuk meningkatkan peranan masyarakat yang kurang beruntung sertaperempuan dalam proses pembangunan prasarana dan sarana air minum danpenyehatan lingkungan. Selain itu, peningkatan peranan masyarakat yang kurangberuntung dan perempuan dalam proses pembangunan air minum dan penyehatanlingkungan merupakan upaya untuk mengubah perilaku mereka dari obyekpembangunan air minum dan penyehatan lingkungan menjadi subyek pembangunan airminum dan penyehatan lingkungan.2.3 Dasar Penetapan KebijakanKebijakan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan di Indonesia disusunberdasarkan kebijakan nasional sebagai berikut:a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3: ‘Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’.b. GBHN 1999-2004 (Tap No. IV/MPR/1999) Butir B. Ekonomi, Ayat 17: ‘Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik, dan air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil’. Butir F. Sosial Budaya, Ayat 1.a: ‘Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut’.c. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Bab V Upaya Kesehatan Bagian kelima : Kesehatan Lingkungan Pasal 22 ‘Kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat. Kesehatan lingkungan dilaksanakan terhadap tempat umum, lingkungan permukiman, lingkungan kerja, angkutan umum dan lingkungan 12
  25. 25. lainnya. Kesehatan lingkungan meliputi penyehatan air dan udara, pengamanan limbah padat, limbah cair, limbah gas, radiasi dan kebisingan, pengendalian vektor penyakit, dan penyehatan atau pengamanan lainnya’. Bab VII Peranserta Masyarakat Pasal 71 ‘Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan upaya kesehatan beserta sumber dayanya’.d. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang Bab V Peranserta Masyarakat: ‘Setiap warga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan dan permukiman’.e. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab III Hak Kewajiban dan Peranserta Masyarakat Pasal 3 ‘Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya’. Pasal 5 1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 2. Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. 3. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.f. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 4: ‘Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat’.g. Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 - 2004 Bab VIII Pembangunan Sosial dan Budaya, Butir C Program-Program Pembangunan 1.1 Program Lingkungan Sehat, Perilaku Sehat, dan Pemberdayaan Masyarakat b. Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat ‘Sasaran khusus program ini adalah (1) meningkatnya perwujudan dan kepedulian perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan bermasyarakat; (2) 13
  26. 26. berkembangnya sistem jaringan dukungan masyarakat, sehingga pada akhirnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dapat meningkat’. Bab IX Pembangunan Daerah Butir C Program-Program Pembangunan 2.6 Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman ‘Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman, meliputi air bersih, drainase, air limbah, persampahan, penanggulangan banjir, jalan lokal, terminal, pasar, sekolah, perbaikan kampung dan sebagainya; (2) peningkatan kualitas operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana permukiman’.h. Millenium Development Goal (MDG)6 Johannesburg Summit pada tahun 2002 sepakat untuk mengurangi separuh, pada tahun 2015, proporsi penduduk yang tidak dapat atau tidak mampu memperoleh air minum yang sehat (seperti yang tercantum dalam Deklarasi Milenium) dan proporsi penduduk yang tidak memiliki akses pada sanitasi dasar.i. Deklarasi Kyoto (World Water Forum) 24 Maret 20037 a) Peningkatan akses terhadap air bersih adalah penting bagi pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan dan kelaparan. b) Penambahan investasi pada sektor air minum dan penyehatan lingkungan sangat diperlukan dalam rangka mencapai target pengurangan separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang sehat dan sanitasi dasar pada tahun 2015.2.4 Kebijakan UmumSeperti telah disebutkan di atas, bahwa tujuan pembangunan AMPL adalahmeningkatkan pembangunan, penyediaan, pemeliharaan dan meningkatkan kehandalandan keberlanjutan pelayanan prasarana dan sarana air minum dan penyehatanlingkungan. Agar tujuan tersebut di atas dapat dicapai maka diperlukan perubahanparadigma pembangunan yang dimanifestasikan melalui perubahan kebijakan air minumdan penyehatan lingkungan yang berdasar kepada:6 Dikutip dari Terjemahan Tidak Resmi, Deklarasi Johannesburg mengenai Pembangunan Berkelanjutan danRencana Pelaksanaan KTT Pembangunan Berkelanjutan, Berikut Komitmen Sektoral Nasional, DirektoratJenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri, 2002.7 Diterjemahkan dari pernyataan aslinya sebagaimana berikut 1) Access to clean water is essential forsustainable development and the eradication of poverty and hunger; 2) Far more investment in watersupply and sanitation is needed to halve the proportion of people without access to safe drinking water andbasic sanitation by 2015. 14
  27. 27. a. Air Merupakan Benda Sosial dan Benda EkonomiPeranan air sebagai sumber kehidupan telah disadari semua lapisan masyarakat, namunmanifestasinya menimbulkan berbagai pandangan. Hingga saat ini sebagian anggotamasyarakat masih berpandangan bahwa air sebagai sumber kehidupan semata-matamerupakan benda sosial (public good) yang dapat diperoleh secara cuma-cuma sertatidak mempunyai nilai ekonomi. Pandangan ini mengakibatkan masyarakat tidak dapatmenghargai air sebagai benda langka yang mempunyai nilai ekonomi. Dampaknyaadalah masyarakat mengeksploitasi air secara bebas dan berlebihan serta tidakmempunyai keinginan untuk melestarikan lingkungan dan sumber daya air baik kualitasmaupun kuantitasnya, dan kemacetan dalam pengembangan ilmu dan teknologi untukpenggunaan kembali (reuse) dan pendaur-ulangan (recycle) air.Untuk mengubah pandangan tersebut di atas diperlukan upaya kampanye publik (publiccampaign) kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa air merupakan benda langka yangmempunyai nilai ekonomi dan memerlukan pengorbanan untuk mendapatkannya, baikberupa uang maupun waktu. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadapsisi lain dari air yaitu sebagai benda ekonomi maka diharapkan perilaku masyarakatdalam memanfaatkan air akan berubah, lebih bijak dalam mengeksploitasi air, lebihefisien dalam memanfaatkan air, mempunyai keinginan untuk berkorban dalammendapatkan air.Sesuai dengan sifatnya sebagai benda ekonomi maka prinsip utama dalam pelayanan airminum dan penyehatan lingkungan adalah “pengguna harus membayar atas pelayananyang diperolehnya”. Prinsip tersebut mencerminkan pandangan bahwa yang dibayaroleh pengguna adalah biaya atas kemudahan untuk memperoleh pelayanan air minumdan penyehatan lingkungan.b. Pilihan yang Diinformasikan Sebagai Dasar dalam Pendekatan Tanggap KebutuhanPendekatan tanggap kebutuhan (Demand Responsive Approach) menempatkanmasyarakat pada posisi teratas dalam pengambilan keputusan, baik dalam hal pemilihansistem yang akan dibangun, pola pendanaan, maupun tata cara pengelolaannya. Untukmeningkatkan efektivitas pendekatan tanggap kebutuhan, pemerintah sebagai fasilitatorharus memberikan pilihan yang diinformasikan (informed choice)8 kepada masyarakat.Pilihan yang diinformasikan tersebut menyangkut seluruh aspek pembangunan airminum dan penyehatan lingkungan, seperti aspek teknologi, pembiayaan, lingkungan,sosial dan budaya, serta kelembagaan pengelolaan.c. Pembangunan Berwawasan LingkunganPembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana, yangmemadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya air didalamnya, ke dalam prosespembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasimasa kini dan generasi masa depan.8 Pilihan yang terinformasikan mencakup saat berpartisipasi, pilihan teknologi dan tingkat pelayananberdasar pada keinginan membayar (willingness to pay), bagaimana dan kapan diterimanya pelayanan,bagaimana pengelolaan dana dan pertanggungjawabannya, dan bagaimana pengelolaan pelayanan. 15
  28. 28. Pembangunan air minum mulai dari sumber air, pengaliran air baku, pengolahan airminum, jaringan distribusi air minum, sampai dengan sambungan rumah dilaksanakandengan mempertimbangkan kaidah dan norma kelestarian lingkungan. Demikian juga,pembangunan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan, khususnya pengelolaanlimbah dan persampahan juga dilaksanakan mengikuti kaidah dan norma kelestarianlingkungan. Dengan demikian diharapkan adanya sinergi antara upaya peningkatankualitas hidup masyarakat dengan upaya peningkatan kelestarian lingkungan.d. Pendidikan Perilaku Hidup Bersih dan SehatAgar pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan dapat berkelanjutan makapembangunan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan harusmampu mengubah perilaku masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan derajatkesehatan sebagai dasar menuju kualitas hidup yang lebih baik.Upaya yang dilakukan untuk mengubah perilaku masyarakat dilakukan melaluipendidikan perilaku hidup bersih dan sehat. Sebagai suatu sistem yang menyeluruh(komprehensif) maka dalam pembangunan air minum dan penyehatan lingkungankomponen pendidikan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan komponen utama,selain komponen fisik prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan.e. Keberpihakan pada Masyarakat MiskinPada prinsipnya, seluruh masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan pelayananair minum dan penyehatan lingkungan yang layak dan terjangkau. Oleh sebab itu,dengan melihat keterbatasan yang dimiliki maka pembangunan air minum danpenyehatan lingkungan harus memperhatikan dan melibatkan secara aktif kelompokmasyarakat miskin dan kelompok masyarakat tidak beruntung lainnya dalam prosespengambilan keputusan. Hal ini sebagai upaya agar mereka tidak terabaikan dalampelayanan air minum dan penyehatan lingkungan, sehingga kebutuhan air minum danpenyehatan lingkungan bagi kelompok masyarakat miskin dan kelompok masyarakattidak beruntung lainnya dapat terpenuhi secara layak, adil, dan terjangkau.f. Peran Perempuan dalam Pengambilan KeputusanPeranan perempuan untuk memenuhi kebutuhan air minum dan penyehatan lingkunganuntuk kepentingan sehari-hari sangat dominan. Sebagai pihak yang langsungberhubungan dengan pemanfaatan prasarana dan sarana air minum dan penyehatanlingkungan, perempuan lebih mengetahui yang mereka butuhkan dalam hal kemudahanmendapatkan air dan kemudahan mempergunakan prasarana dan sarana .Berdasarkan studi yang dilakukan oleh UNICEF dengan Bank Dunia terhadap proyek-proyek air minum dan penyehatan lingkungan di Indonesia, pelibatan perempuan dalamproses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan prasaranadan sarana air minum dan penyehatan lingkungan terbukti meningkatkan keberlanjutanpelayanan prasarana dan sarana yang dibangun. Sehingga sudah sewajarnyamenempatkan perempuan sebagai pelaku utama dalam pembangunan air minum danpenyehatan lingkungan.Menempatkan perempuan sebagai pelaku utama diartikan sebagai keikutsertaan merekasecara aktif dalam menemukenali persoalan pokok air minum dan penyehatan 16
  29. 29. lingkungan, mengidentifikasi penyebabnya, mengemukakan usulan pemecahan, danmengambil keputusan untuk memecahkan persoalan pokok.g. Akuntabilitas Proses PembangunanDalam era desentralisasi dan keterbukaan maka pembangunan air minum danpenyehatan lingkungan harus menempatkan masyarakat sasaran tidak lagi sebagaiobyek pembangunan namun sebagai subyek pembangunan. Kebijakan ini sekaligusbertujuan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap prasarana dan sarana airminum dan penyehatan lingkungan yang dibangun serta meningkatkan kemampuanmasyarakat untuk mengenali lebih dini sistem pengelolaannya.Prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam pembangunan air minum danpenyehatan lingkungan mempunyai sasaran akhir masyarakat yang berkemampuanmengoperasikan, memelihara, mengelola, dan mengembangkan prasarana dan saranayang telah dibangun. Untuk itu, pembangunan air minum dan penyehatan lingkunganharus lebih terbuka, transparan, serta memberikan peluang kepada semua pelaku untukmemberikan kontribusi dalam pembangunan air minum dan penyehatan lingkungansesuai dengan kemampuan sumber daya yang ada pada seluruh tahapan pembangunan,mulai dari perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan, dan pengembanganpelayanan.h. Peran Pemerintah Sebagai FasilitatorPemberdayaan diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompokorang untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi dan kemampuan yangmereka miliki atas dasar prakarsa dan kreativitas. Dalam penjelasan Undang-UndangNomor 22 tahun 1999 pasal 92 ayat 2, dinyatakan bahwa pemberdayaan diartikansebagai upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan,dan kepemilikan dari prasarana dan sarana yang dibangun. Selaras dengan pengertiantersebut maka peranan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai fasilitator, bukan sebagaipenyedia (provider).Sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat, pemerintah dapat memberi kesempatankepada pihak lain yang berkompeten serta mendorong inovasi untuk meningkatkanpelayanan air minum dan penyehatan lingkungan.Peranan pemerintah khususnya pemerintah kabupaten dan kota sebagai fasilitatorsangat penting dalam kegiatan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan.Fasilitasi tidak diartikan sebagai pemberian prasarana dan sarana fisik maupun subsidilangsung, namun pemerintah harus memberikan bimbingan teknis dan non teknis secaraterus menerus kepada masyarakat yang sifatnya mendorong dan memberdayakanmasyarakat agar mereka dapat merencanakan, membangun, dan mengelola sendiriprasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan serta melaksanakan secaramandiri kegiatan pendukung lainnya. Dalam upaya mengoptimalkan peran daerahsebagai fasilitator, daerah juga perlu mendorong partisipasi pihak lain yangberkompeten dalam pembangunan prasarana dan sarana air minum dan penyehatanlingkungan, seperti pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Daerah juga perlumendorong terjadinya koordinasi dan kerjasama antar wilayah dalam pelayanan airminum dan penyehatan lingkungan yang melibatkan dua atau lebih wilayah yang 17
  30. 30. berbeda. Penting juga diperhatikan adalah kesiapan pemerintah daerah dalammenyediakan data dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat serta berperansebagai mitra konsultasi dalam pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan.Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan selama ini, baik yangdilakukan oleh masyarakat sendiri, organisasi masyarakat setempat, perguruan tinggi,dan lembaga swadaya masyarakat perlu terus dikembangkan.i. Peran Aktif MasyarakatSeluruh masyarakat harus terlibat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan airminum dan penyehatan lingkungan. Namun demikian mengingat keterbatasan ruangdan waktu maka keterlibatan tersebut dapat melalui mekanisme perwakilan yangdemokratis serta mencerminkan dan merepresentasikan keinginan dan kebutuhanmayoritas masyarakat.j. Pelayanan Optimal dan Tepat SasaranPembangunan air minum dan penyehatan lingkungan harus optimal dan tepat sasaran.Yang dimaksud dengan optimal adalah kualitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan dankemampuan masyarakat, dan nyaman serta terjangkau semua lapisan masyarakat. Olehsebab itu, pilihan jenis pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan harusditawarkan kepada masyarakat pengguna agar masyarakat dapat memanfaatkannyasesuai dengan pilihannya. Tepat sasaran diartikan sebagai cakupan pelayanan prasaranadan sarana air minum dan penyehatan lingkungan yang dibangun sesuai denganpermasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.k. Penerapan Prinsip Pemulihan BiayaKapasitas dan kemampuan anggaran pemerintah (pusat dan daerah) yang ada tidakmencukupi untuk terus membangun dan mengelola prasarana dan sarana air minumdan penyehatan lingkungan bagi seluruh masyarakat. Untuk menunjang keberlanjutanpelayanan maka pembangunan dan pengelolaan pelayanan air minum dan penyehatanlingkungan perlu memperhatikan prinsip pemulihan biaya (cost recovery). Dengandemikian, pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan yang berbasismasyarakat perlu memperhitungkan seluruh komponen biaya dalam pembangunanmulai biaya perencanaan, pembangunan fisik, dan operasi pemeliharaan sertapenyusutannya (depreciation). Besaran iuran atas pelayanan air untuk menutup minimalbiaya operasional, harus disepakati oleh masyarakat pengguna sesuai dengan tingkatkemampuan/daya beli masyarakat setempat (miskin, menengah, dan kaya).Untuk itu dalam tahapan pembangunan air minum dan penyehatan lingkunganpenerapan prinsip pemulihan biaya harus dikomunikasikan secara terbuka kepadasemua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama masyarakat pengguna, agarmereka mengetahui besarnya nilai investasi dalam pembangunan prasarana dan saranatersebut. Selanjutnya diharapkan masyarakat dapat memilih alternatif sistem yangterjangkau dan masyarakat memiliki pemahaman untuk memelihara prasarana dansarana yang dibangun. 18
  31. 31. III. Strategi PelaksanaanStrategi pelaksanaan kebijakan pembangunan air minum dan penyehatan lingkunganmerupakan penjabaran dari kebijakan umum yang tertuang dalam bab terdahulu.Strategi ini memberikan kerangka umum untuk mewujudkan keberlanjutan danpenggunaan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan yangdibangun secara efektif untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.Strategi-strategi ini saling terkait satu dengan lainnya, komprehesif, serta berorientasikepada operasionalisasi kebijakan dan pencapaian tujuan.Strategi pelaksanaan berdasar pendekatan tanggap kebutuhan ditampilkan dalamGambar 3 berikut. Kampanye Kesadaran Masyarakat Pemerintah Strategi 2,5,8,9,10,11,12 Masyarakat Kerangka Kebijakan Komoditi Strategi 1 Ekonomi Strategi 3 Daerah Kebutuhan Pengembangan lembaga/peningkat Opsi an UPS, Koperasi Pelayanan air, PDAM atau Strategi 3,7 organisasi masyarakat yang Pelaksanaan Pendekatan keberadaan dan Partisipatif Kemauan untuk Stakeholder lain: kepemilikan Swasta, LSM dll. Strategi 3,4,5,13 Membayar asetnya memiliki Strategi 3,12 status hukum yang jelas Strategi 5, 11 Pemenuhan O&P, Pengembangan dan Penyediaan Replikasi fasilitator Kebutuhan Strategi 6,7,14,15,16 Gambar 3 : Strategi Pelaksanaan Kebijakan Air Minum dan Penyehatan LingkunganStrategi 1 : Mengembangkan kerangka peraturan untuk mendorongpartisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan danpengelolaan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkunganPeraturan dibutuhkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan melindungiterjadinya penyimpangan terhadap peran serta masyarakat pada semua tahapanpembangunan, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan prasarana dansarana yang dibangun. 19
  32. 32. Terobosan-terobosan peraturan perlu dilakukan untuk mengakomodasikan pendekatanpembangunan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan yangbertumpu kepada pendekatan tanggap kebutuhan (demand responsive approach) danpemberdayaan masyarakat. Prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas,transparansi, kesetaraan, penegakan hukum, tanggap, berwawasan ke depan,pengawasan, efisiensi dan efektivitas, serta profesionalisme, menjadi dasar dalamkerangka peraturan tersebut.Mengingat proses pemberdayaan masyarakat memerlukan waktu yang tidak dapatdibatasi oleh tahun anggaran maka mekanisme penganggaran perlu memperhatikankendala tersebut. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pembaruan mekanisme penganggaranyang terkait dengan proses pemberdayaan masyarakat.Selain itu, perlu disusun peraturan yang mengatur status hukum prasarana dan saranaair minum dan penyehatan lingkungan yang dibangun melalui anggaran bersama(sharing), antara pemerintah dengan masyarakat; antara anggota masyarakat dengananggota masyarakat lainnya; antara masyarakat dengan lembaga keuangan pemberibantuan(hibah) dan pinjaman; antara masyarakat dengan organisasi masyarakatsetempat atau lembaga swadaya masyarakat, dan bentuk kerjasama keuangan antaramasyarakat dengan pihak lainnya. Hal lain yang juga perlu diatur adalah mengenaipemindahan aset (transfer asset) dari pemerintah kepada masyarakat.Strategi 2 : Meningkatkan investasi untuk pengembangan kapasitas sumberdaya masyarakat pengguna.Melihat bahwa persoalan utama dalam pengelolaan prasarana dan sarana air minumdan penyehatan lingkungan adalah terbatasnya kapasitas sumber daya manusia,khususnya sumber daya masyarakat pengguna, maka investasi untuk meningkatkankapasitas sumber daya manusia dalam program air minum dan penyehatan lingkunganharus ditingkatkan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi masyarakatpengguna dapat berbentuk bantuan teknis, penyediaan informasi pilihan, dan fasilitasidalam pembangunan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan.Bantuan teknis diperlukan untuk membuka wawasan masyarakat terhadap pilihan-pilihan yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka, termasuk keuntungandan resiko yang harus dipikulnya. Pilihan-pilihan tersebut meliputi aspek teknis,pembiayaan, kelembagaan, sosial dan budaya kemasyarakatan, serta pelestarianlingkungan hidup.Kapasitas pemerintah sebagai fasilitator juga perlu ditingkatkan terutama kapasitasaparat pemerintah daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat.Peningkatan kapasitas pemerintah dilakukan melalui pendidikan, pelatihan,seminar/lokakarya, studi banding dan on the job training melalui interaksi langsungdengan persoalan-persoalan di lapangan.Pendanaan bagi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia bersumber pada anggaranpemerintah daerah, pusat, atau kerjasama dengan pihak lain yang memiliki visi yangsama dalam pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan di Indonesia. 20
  33. 33. Strategi 3 : Mendorong penerapan pilihan-pilihan pembiayaan untukpembangunan, dan pengelolaan prasarana dan sarana air minum danpenyehatan lingkungan.Dengan mengacu pada mekanisme pasar yang berprinsip bahwa pengguna membayarseluruh biaya pelayanan (user pay) maka masyarakat pengguna pelayanan air minumdan penyehatan lingkungan harus membiayai seluruh biaya pembangunan prasaranadan sarana air minum dan penyehatan lingkungan, baik biaya pembangunan maupunbiaya operasi dan pemeliharaannya.Mengingat keterbatasan kemampuan pendanaan pemerintah saat ini, langkah pertamayang harus dilakukan adalah memperbaiki cara pandang semua pihak sehingga biayapembangunan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan harusberdasarkan prinsip pemulihan biaya (cost recovery), yang artinya semua komponenbiaya harus diperhitungkan dan harus ditanggung oleh pengguna.Untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut masyarakat harus diberikan pilihan-pilihansistem pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan mereka melalui pemberiansebanyak-banyaknya pilihan pembiayaan dalam pembangunan prasarana dan sarana airminum dan penyehatan lingkungan serta memfasilitasi proses pemilihan alternatifterbaik oleh masyarakat, misalnya melalui pola pendanaan bersama (cost sharing)antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan airminum dan penyehatan lingkungan seperti proyek WSLIC2, ProAir atau beberapa proyekyang dikembangkan oleh LSM bersama masyarakat. Peranan pihak luar (pemerintah,lembaga donor, lembaga non-pemerintah) diperlukan untuk meningkatkan wawasanmasyarakat mengenai perlunya alternatif pembiayaan dalam pembangunan prasaranadan sarana air minum dan penyehatan lingkungan.Pemerintah sebagai fasilitator juga berkewajiban melakukan fasilitasi koordinasi antarpelaku air minum dan penyehatan lingkungan di daerah, seperti kelompok swadayamasyarakat, lembaga swadaya masyarakat, donor, pihak swasta, termasuk pemerintahsendiri, guna meningkatkan efisiensi pembiayaan pembangunan. Koordinasi antarpelaku diharapkan dapat melakukan sinergi dalam pembiayaan pembangunan air minumdan penyehatan lingkungan.Strategi 4 : Menempatkan kelompok pengguna dalam pengambilankeputusan pada seluruh tahapan pembangunan serta pengelolaan prasaranadan sarana air minum dan penyehatan lingkungan.Pengambilan keputusan dalam pembangunan prasarana dan sarana air minum danpenyehatan lingkungan di kota kecil dan kawasan perdesaan sebaiknya dilakukan padalapisan paling bawah, yaitu masyarakat pengguna/penerima prasarana dan sarana airminum dan penyehatan lingkungan. Mereka harus mampu menentukan jenis pelayananyang dibutuhkan, teknologi yang diterapkan, pilihan pembiayaan, dan sistempengelolaannya termasuk jenis kelembagaannya.Peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengambilan keputusan dilaksanakanmelalui pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan prinsip partisipatif(participatory approach) yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pendekatantanggap kebutuhan menuntut masyarakat untuk memahami betul sistem air minum dan 21
  34. 34. penyehatan lingkungan sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengankemampuannya.Strategi 5 : Meningkatkan kemampuan masyarakat di bidang teknik,pembiayaan, dan kelembagaan, dalam pembangunan dan pengelolaanprasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan.Menjadikan masyarakat sebagai pengambil keputusan berarti memposisikan masyarakatsebagai penanggung jawab utama dalam pelayanan air minum dan penyehatanlingkungan. Kondisi ini harus disertai dengan peningkatan kemampuan masyarakatdalam seluruh aspek, khususnya bidang teknik, keuangan dan kelembagaan.Dalam aspek teknik, masyarakat perlu dilatih untuk mengenali dan memahamikarakteristik teknologi yang tepat guna serta sesuai dengan kondisi daerahnya. Untukitu, dukungan dalam bentuk bantuan teknis sangat diperlukan, baik yang berasal daripemerintah (pusat dan daerah), perguruan tinggi, LSM, dan swasta.Bantuan teknis kepada masyarakat diperlukan untuk mengelola, mengoperasikan danmemelihara prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan yang dibangunsesuai dengan kaidah-kaidah teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.Selain itu juga diperlukan pelatihan administrasi pembukuan bagi kelompok masyarakatpengguna. Pengetahuan administrasi pembukuan diperlukan untuk menjamintransparansi diantara para pelaku. Peningkatan kemampuan dalam pengelolaanadministrasi selain dilakukan melalui pelatihan juga dapat dilakukan melalui kerjasamakelembagaan, studi banding, ataupun melalui magang. Bagi pembangunan air minumdan penyehatan lingkungan yang dibiayai melalui anggaran non-pemerintah, sepertiLSM, lembaga keuangan internasional, perguruan tinggi, dan sebagainya perlu adanyapelatihan administrasi pembukuan khusus yang sesuai dengan tuntutan pemberibantuan dan atau pinjaman.Dalam kaitan dengan pengembangan kelembagaan, masyarakat perlu mengetahuistruktur organisasi pengelola prasarana dan sarana air minum dan penyehatanlingkungan beserta fungsi dan tata kerjanya, kaitan dengan lembaga lain sejenis, kaitandengan pemegang saham, tata cara pengembangan pelayanan prasarana dan sarana airminum dan penyehatan lingkungan beserta tata cara menggali dana yang dibutuhkan,dan tata cara menyusun laporan keuangan kepada masyarakat yang transparan dandapat dipertanggungjawabkan.Untuk mendukung hal-hal di atas maka diperlukan pengaturan antara hak dankewajiban antara pengelola dan masyarakat pengguna. Pengaturan dan pembagian hakdan kewajiban tersebut dikembangkan sendiri oleh pengelola dan masyarakatpengguna, sedangkan pemerintah berperan sebagai fasilitator untuk mendorongtersusunnya peraturan tersebut serta mendiseminasikannya kepada masyarakat luas. 22
  35. 35. Strategi 6 : Menyusun Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) sektorair minum dan penyehatan lingkungan sebagai upaya memperbaiki kualitaspelayanan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, operasi, pemeliharaan, danpengelolaanUntuk meningkatkan kinerja program air minum dan penyehatan lingkungan yangberbasis masyarakat, diperlukan upaya perbaikan mekanisme perencanaan,pelaksanaan, dan pengendalian program. Penyediaan bantuan teknis atau sejenisnya ditingkat kabupaten, kecamatan, dan bahkan desa sangat diperlukan, guna meningkatkankemudahan bagi masyarakat melakukan konsultasi teknis, serta mendapatkan informasitentang program prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan. Terkaitdengan hal tersebut maka NSPM (Norma, Standar, Pedoman, dan Manual) menjadi alatyang efektif untuk melaksanakan pembinaan teknis bagi masyarakat pengguna.Panduan tersebut juga mencakup aspek kelestarian lingkungan, khususnya tata carapelestarian sumber daya air baik secara kuantitas yang berkaitan dengan pelestarianlingkungan sumber air, maupun secara kualitas yang terkait erat dengan tata carapengelolaan limbah. Panduan ini seyogyanya mudah dipahami dan dimengerti olehkalangan awam, serta menampilkan gambar yang provokatif dan informatif.Pendekatan dan teknik yang telah dimiliki dan dipergunakan selama ini, seperti PRA(Participatory Rural Appraisal), PHAST (Participatory Hygiene and SanitationTransformation), CMA (Community Management Approach), MPA (Methodology forParticipatory Assessment) dalam berbagai proyek, dapat terus dikembangkan dandisebarluaskan. Contoh pendekatan partisipatif dapat dilihat pada lampiran E.Strategi 7 : Mendorong konsolidasi penelitian, pengembangan, dandiseminasi pilihan teknologi untuk mendukung prinsip pemberdayaanmasyarakat.Hingga saat ini telah banyak uji coba dan pemanfaatan teknologi tepat guna di sektorair minum dan penyehatan lingkungan, baik yang dilakukan oleh pemerintah melaluilembaga penelitian, perguruan tinggi, lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat,bahkan kelompok masyarakat sendiri. Namun demikian inventarisasi terhadap teknologitepat guna beserta kelebihan dan kekurangannya belum pernah dilakukan.Dalam rangka mendukung prinsip informed choice maka kegiatan inventarisasi teknologitepat guna tersebut perlu dilakukan sehingga masyarakat dapat memanfaatkannyasebagai pedoman dalam pembangunan prasarana dan sarana air minum danpenyehatan lingkungan. Agar masyarakat mudah mengakses informasi-informasitersebut diperlukan kesiapan lembaga yang bertanggung jawab terhadap kegiataninventarisasi tersebut.Kegiatan lain yang perlu ditingkatkan adalah sosialisasi dan diseminasi hasil-halpenelitian dan pengembangan tersebut kepada pemerintah baik pusat maupun daerah,masyarakat dan pelaku lain di bidang air minum dan penyehatan lingkungan. 23
  36. 36. Strategi 8 : Mengembangkan motivasi masyarakat melalui pendidikanformal dan informal.Motivasi yang melatar-belakangi tumbuhnya kebutuhan terhadap air minum berbedadari motivasi yang melatarbelakangi kebutuhan terhadap penyehatan lingkungan.Praktek kegiatan pengelolaan penyehatan lingkungan dan kebiasaan hidup sehat lebihbersifat pribadi. Dengan sendirinya perubahan-perubahan yang terjadi terletak ditingkat individu dan rumah tangga. Implikasinya, jangka waktu yang diperlukan untukmewujudkan perbaikan dalam pelayanan penyehatan lingkungan relatif lebih lamadibandingkan dengan perbaikan pelayanan air minum. Hal ini disebabkan pengelolaanpenyehatan lingkungan memerlukan lebih banyak waktu untuk mensosialisasikanpentingnya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.Upaya tersebut di atas dilaksanakan antara lain melalui penyadaran masyarakat,pendidikan di sekolah, dan pelatihan partisipatif yang melibatkan keluarga danmasyarakat. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat melalui metodapartisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan manfaat dan pelayanan bidang airminum dan penyehatan lingkungan.Untuk meningkatkan pemahaman (awareness) masyarakat terhadap pentingnya airminum dan penyehatan lingkungan maka penyadaran perlu diberikan sejak sekolahdasar. Murid sekolah dasar diberikan contoh-contoh dan gambar-gambar yangmerangsang imajinasi mereka dalam berperilaku hidup bersih dan sehat sehinggamereka mempunyai bekal pengetahuan yang cukup pada saat menginjak dewasa.Pendidikan lainnya juga dapat dilakukan melalui majalah yang diterbitkan khusus yangmemuat pesan-pesan tentang kesehatan lingkungan, pembahasan dan diskusi yangdifasilitasi oleh guru-guru yang sudah dilatih.Strategi 9 : Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan lingkungan,khususnya sumber daya air.Untuk keberlanjutan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan maka sumberdaya air yang meliputi air permukaan, air tanah baik air tanah dalam maupun dangkal,dan mata air perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan kebijakan, strategi, danprogram air minum dan penyehatan lingkungan. Kesadaran bahwa daya dukunglingkungan mempunyai batas perlu disebarluaskan, serta harus diikuti denganpengadaan peraturan perundangan dan penegakan hukum yang ketat. Selain itu perluditerapkan pula sistem insentif, reward dan dis-insentif bagi para pelaku yang terlibatpada pemanfaatan sumber daya air.Terkait dengan upaya menyelamatkan kelestarian sumber daya air maka diperlukanstrategi terpadu untuk meningkatkan kualitas lingkungan, melalui perlindungan kawasanpenyangga mata air, rehabilitasi wilayah tangkapan air, pengurangan eksploitasi airtanah, dan peningkatan pengelolaan air limbah dan persampahan.Mengingat daya dukung lingkungan mikro untuk menerima beban pencemaran dari airlimbah, baik rumah tangga ataupun industri kecil dan industri rumah tangga, sangatterbatas dan jumlah penduduk terus bertambah setiap tahunnya maka pengelolaan airlimbah, baik rumah tangga ataupun industri kecil dan industri rumah tangga perluditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi sederhana, tepatguna, akrab lingkungan, dan mudah dikelola. 24
  37. 37. Kondisi yang sama juga didapati pada pengelolaan persampahan. Dengan semakintingginya laju pertumbuhan penduduk maka jumlah timbulan sampah yang dihasilkansemakin meningkat. Namun demikian luas lahan yang tersedia sebagai tempatpembuangan akhir (TPA) semakin terbatas. Implikasinya, masyarakat seringkalimembuang sampah ke badan air sehingga mencemari badan air tersebut. Untuk itudiperlukan upaya untuk menanggulangi persoalan tersebut, antara lain melaluipeningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya upaya daur ulang (recycle),pengurangan volume (reduce), dan penggunaan kembali (reuse). Untuk itu diperlukanpengembangan dan pelaksanaan peraturan perundangan (termasuk penegakan hukum)ataupun penerapan sistem insentif, reward dan dis-insentif.Strategi 10: Mempromosikan perubahan pendekatan dalam pengelolaanprasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan, daripendekatan berdasarkan batasan administrasi menjadi pendekatan sistem.Pendekatan penanganan program air minum dan penyehatan lingkungan yangberdasarkan batasan administratif (wilayah perkotaan dan perdesaan) tidak tepat lagiuntuk diterapkan. Hal ini berdasarkan, bahwa untuk mencapai pengelolaan air minumdan penyehatan lingkungan yang efektif dan efisien serta mengatasi keterbatasansumber daya maka cakupan wilayah pelayanan tidak dapat dibatasi oleh batasadministrasi.Kenyataan saat ini menunjukkan adanya kawasan perkotaan yang memiliki karakteristikperdesaan dan tidak terlayani oleh sistem perkotaan, seperti yang terjadi pada wilayahpinggiran kota, ataupun di kantong-kantong permukiman di pusat kota. Demikian halnyadi kawasan perdesaan, ada sistem yang cukup besar sehingga tidak dapat dikelola olehmasyarakat, tetapi dipandang tidak potensial untuk dikelola oleh lembaga formal yangsebagai pengelola air minum dan penyehatan lingkungan diperkotaan seperti PDAM,PDAL, Dinas Kebersihan.Kekakuan dalam cara berpikir dan egoisme kewilayahan, dengan berlindung kepadaperaturan perundang-undangan dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, menjadikendala utama dalam pengembangan dan peningkatan pelayanan air minum danpenyehatan lingkungan. Kendala-kendala ini yang menyebabkan rendahnya keterlibatanmasyarakat dalam pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan selama ini,sehingga masyarakat tidak dan belum mendapatkan pelayanan air minum danpenyehatan lingkungan sebagaimana yang diharapkan.Untuk mengatasi kendala tersebut maka perlu adanya perubahan pendekatan dalampembangunan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan denganlebih mensinergikan seluruh sumber daya antar daerah. Pendekatan sistem regionaldalam pembangunan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkunganmerupakan alternatif dan strategi terbaik untuk mengatasi kendala sebagaimanatersebut diatas. Pendekatan sistem regional harus terus dikembangkan untuk mengatasimasalah secara komprehensif, integratif dan koordinatif. 25

×