2. MK memutuskan bahwa UU SDA No.7/2004 bersifat
Konstitusional Bersyarat (conditionally constitutional)
yang artinya bahwa: Pelaksanaan UU SDA No.7/2004 dapat
dianggap inkonstitusional jika bertentangan dengan tafsir
MK.
Untuk pertama kalinya MK menafsirkan pasal per pasal:
Sebelum suatu rencana pengelolaan sumber daya air ditetapkan oleh
Pemerintah, rencana tersebut terlebih dahulu harus diumumkan
dalam jangka waktu tertentu kepada publik untuk menampung
pernyataan keberatan masyarakat yang oleh UU ini dinyatakan
sebagai salah satu hak dari masyarakat. (Pasal 62 ayat (3).
3. “Air merupakan res commune dan oleh
karenanya harus tunduk pada ketentuan
pasal 33 UUD 1945, sehingga pengaturan
tentang air harus masuk ke dalam sistem
hukum publik yang terhadapnya tidak dapat
dijadikan objek pemilikan dalam pengertian
hukum perdata”.
4. ….Tafsir MK tentang Fungsi Ekonomi Air
Prinsip “pemanfaat air membayar biaya jasa
pengelolaan sumber daya air” adalah menempatkan
air bukan sebagai objek yang dikenai harga secara
ekonomi, ini sesuai dengan status air sebagai “res
commune”. Dengan prinsip ini seharusnya pemanfaat
air membayar lebih murah dibandingkan apabila air
dinilai dalam harga secara ekonomi, karena dalam
harga air secara ekonomi, pemanfaat harus membayar
di samping harga air juga ongkos produksi serta
keuntungan dari pengusahaan air.
5. PDAM harus diposisikan sebagai unit
operasional negara dalam merealisasikan
kewajiban negara sebagaimana ditetapkan
dalam Pasal 5 UU SDA, dan bukan sebagai
perusahaan yang berorientasi pada keuntungan
secara ekonomis (hal 493)
Besarnya biaya pengelolaan sumber daya air
untuk PDAM harus transparan dan melibatkan
unsure masyarakat dalam penghitungannya.
(hal 497)
6. Lebih kuat daripada UUD 1945 ?
Pasal 52.11
Pelepasan Kekebalan Kedaulatan
“Masing-masing pihak dalam Perjanjian ini secara tidak bersyarat
dan tidak dapt dicabur kembali:
(a)Menyetujui bahwa penandatanganan, penyerahan dan
pelaksanaan Perjanjian ini oleh masing-masing Pihak
merupakan tindakan-tindakan perdata dan komersial dan
bukan merupakan tindakan-tindakan publik atau pemerintah”
7.
8.
9. KRONOLOGIS KERJA SAMA
KONDISI Thn 1995
• Melalui pinjaman (World Bank + OECF) untuk
• Perkembangan penduduk
Pembangunan instalasi Buaran I & II, Up grading
• Peningkatan kebutuhan air Pulogadung + Proyek JSIP senilai 800 milyard lebih
(akibat denda dan pinalty menjadi 2,1 Trilyun Rp)
• Meningkatkan pelayanan
• World Bank merekomendasikan, pengoperasian
Cakupan pelayanan baru 42 %
Sistim Air Minum bekerja sama dg swasta melalui
340.000 pelanggan proses TENDER.
• Tetapi Pemerintah Pusat pada saat itu
menginginkan PENUNJUKAN, dg
alasan untuk mempercepat proses
Penandatanganan Kerjasama
1977 Operasional Februari
1998
RESTATED 2001
• RENEGOISASI
Rebasing : 2003 -2007
(LAGI) ????
Rebasing : 2008 -2012
10. JUMLAH PELANGGAN = 806.153 (62
% Coverage Area) ?
JUMLAH PELANGGAN DG PEMAKAIAN 0 M3
Dari seluruh pelanggan (419.776 pel) PT.Palyja, sebanyak 94.856
pelanggan (22,60%) tidak mendapat air (0 m3).
Dari seluruh pelanggan (386.377 pel) PT. Aetra, sebanyak 54.474
pelanggan (14.14%) tidak mendapat air (0 m3)
Palyja meng-claim telah menaikkan jumlah pelanggan 2 kali dari jumlah sebelum kerja sama,
namun jumlah pelanggan 0 m3 meledak menjadi 22,60 %, dan pelanggan dg tekanan rendah
menjadi 23,25 %, akibatnya NRW TURUN MENJADI 42 %
11. KEBOCORAN AIR (NRW) RELATIF TINGGI
NRW JUTA M3 MILYAR Rp
Aetra 49 % 135,9 910
Palyja 42 % 109,5 854
TOTAL 46 % 245,4 1.764
Catatan: Surabaya NRW hanya 35 % dg tarif rata-rata Rp. 2.600/m3
Jakarta NRW mencapai 46 % dg tarif rata-rata Palyja: Rp. 7.800/m3,
Aetra: Rp. 6.800/m3
12. PKS TIDAK SAH SECARA HUKUM KARENA
TIDAK ADANYA PERSETUJUAN TERTULIS
DARI GUBERNUR KEPADA DIREKSI PAM
JAYA UNTUK MENGADAKAN PERJANJIAN
KERJASAMA DAN MEMINDAH
TANGANKAN BENDA TIDAK BERGERAK
MILIK PAM JAYA
13. Meskipun telah ada temuan dari BPK pada tahun 2009 akan tetapi PT
Palyja masih terus melakukan hal yang sama sampai tahun 2010. Adapun
nilai total dari hasil penjualan aset yang sudah habis masa manfaat dan
aset rusak sampai 2010 adalah sebesar Rp 4.330.099.200
Penjualan aset tanpa pemberitahuan ini melanggar Perjanjian Kerjasama
yang menyatakan: Pasal 13.3 Pelepasan surplus aset dan hasilnya
Pihak kedua harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
pihak pertama sebelum melepas setiap surplus aset dan hasil dari
pelepasan surplus aset menjadi milik pihak pertama. Pihak kedua dapat
setiap waktu dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu yang wajar
menyerahkan kepada pihak pertama penguasaan dan semua hak dan
kepentingan lain atas surplus aset , setelah penyerahan tersebut pihak
kedua tidak mempunyai kewajiban lagi atas tanggungjawab lebih lanjut
sehubungan dengan surplus aset.
14. Sesuai pasal 7.2 Perjanjian Kerjasama, maka
Palyja harus mendapat perjanjian tertulis
terlebih dahulu dari PAM Jaya sebelum
melakukan penjualanan saham. Karena PAM
JAYA adalah perusahaan yang dimiliki oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maka
kebijakan akhir akan berada di tangan
Gubernur DKI Jakarta.
15. AUDIT BPKP 2009:
Perhitungan dasar imbalan swasta 2008 -
2012 terlalu besar, yang berlaku Rp. 7.020.
Seharusnya Rp.4.662 (kelebihan 33%)
Dengan volume penjualan tahun 2010
sebesar 147.300.000, berarti…
Kelebihan bayar adalah 147.300.000 X
Rp.2.357 = Rp. 346.000.000.000,-
Untuk 2 Operator: 346 M x 2 = Rp.
692.000.000.000 hanya untuk tahun 2010
16. Menyetujui Proses Penjualan Saham =
Menyetujui Kontrak Illegal dan
INKONSTITUSIONAL !
17. Menyiapkan sebuah audit independen mengenai dampak teknis,
keuangan, sosial, ekonomi, lingkungan dan akuntabilitas konsesi. Audit
ini harus menilai seberapa besar nilai sebenarnya dari konsesi air Jakarta,
termasuk harga yang harus ditanggung sebagai akibat dari pelayanan
yang buruk.
Meneliti argumen hukum yang memungkinkan untuk dibawa ke
pengadilan baik oleh pemerintah ataupun pelanggan, dengan landasan
dampak yang timbul akibat berbagai kejanggalan kontrak ataupun
kecurangan-kecurangan kerja kedua perusahaan tersebut.
Mengumumkan pemutusan kontrak yang bertentangan dengan sistem
hukum nasional.
Menyusun tahapan konkrit untuk menciptakan operator sektor publik
yang kredibel, mengidentifikasikan isu-isu kebutuhan, kapasitas dan
pengalihan staf, mencari mitra potensial untuk PUP (Public to Public
Partnership/kerjasama antar operator publik dengan prinsip solidaritas),
dan sumber-sumber potensial keuangan untuk PUP.
