Dokumen tersebut membahas tentang tugas dan tanggung jawab pengurus organisasi pengelolaan irigasi di tingkat petani, mulai dari P3A, GP3A, hingga IP3A. Secara ringkas, dibahas mengenai struktur organisasi, hak dan kewajiban pengurus organisasi tersebut dalam mengelola jaringan irigasi tersier dan memberikan pelayanan kepada petani."

1. TUGAS DAN
TANGGUNG JAWAB
PENGURUS
01 November 2023
BBWS CIMANUK CISANGGARUNG

2.  UMUM
 KELEMBAGAAN
 TUGAS DAN FUNGSI
OUTLINE
 PARTISIPASI

3. UMUM

4. UMUM
Undang-Undang No.11 Tahun 1974 Tentang Pengairan menyebutkan bahwa air beserta sumber-
sumbernya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, hak menguasai
negara ini memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengelola serta mengembangkan kemanfaatan
air dan atau sumber-sumber air untuk kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat tani dalam
pemanfaatan air irigasi.
Wewenang tersebut dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 15
Lampiran C:
a) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder dengan luas kurang dari 1000 ha
dan berada dalam satu kabupaten/ kota menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah
kabupaten/ kota.
b) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder dengan luas 1000 s.d 3000 ha
atau daerah irigasi lintas kabupaten/ kota menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah
provinsi.
c) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder dengan luas lebih dari 3000 ha,
atau DI lintas provinsi, strategis nasional, dan lintas negara menjadi kewenangan dan tanggung
jawab pemerintah pusat.

5. UMUM
Dengan demikian untuk pengelolaan pada tingkat persawahan dalam petak tersier dan kuarter melalui
jaringan irigasi tersier dan kuarter sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat tani. Namun demikian
Pemerintah tetap dapat membantu petani dalam fasilitasi pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan sasaran
ketahanan pangan dan skala prioritas.
Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi
mengamanatkan bahwa pada setiap tahapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada
tingkat primer dan sekunder, perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuannya.
Sebagai konsekuensi dari pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi di atas maka diperlukan organisasi
pengelolaan dalam irigasi.

6. KELEMBAGAAN
PENGELOLAAN IRIGASI

7. KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI
KELEMBAGAAN
PENGELOLAAN
IRIGASI
(KPI)
1. Kelembagaan Instansi Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota)
yang membidangi Irigasi
3. Kelembagaan Komisi Irigasi (Komir), baik Komisi Irigasi Provinsi, Komisi
Irigasi antar Provinsi dan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota.
2. Kelembagaan perkumpulan petani pamakai air, baik P3A, GP3A
maupun IP3A

8. 1. KELEMBAGAAN DITINGKAT PEMERINTAH PUSAT
Di tingkat Pusat, kementerian yang membidangi Sumber Daya Air (SDA) berada pada
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Secara khusus berada pada Direktorat
Jenderal Sumber Daya Air
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam melaksanakan pengembangan dan pengeloaan
sistem irigasi dilengkapi adanya Direktorat terkait antara lain: Direktorat Bina Pendayagunaan
SDA, Direktorat Pengembangan Jaringan SDA, Direktorat Irigasi dan Rawa, Direktorat Bina
Operasi dan Pemeliharaan.
Terkait dengan pengelolaan SDA, Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah
dilengkapi dengan UPT yang membidangi SDA di tingkat daerah yang dikenal dengan nama Balai
Wilayah Sungai atau Balai Besar Wilayah Sungai (BWS/BBWS).
Selain di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, sekurang – kurangnya ada 3
kementerian/lembaga yang terkait dengan sistem Irigasi yaitu:
a) Bappenas
b) Kemeterian Dalam Negeri (Bangda)
c) Kementerian Pertanian

9. KELEMBAGAAN DITINGKAT
PEMERINTAH PROVINSI
Pengelolaan Irigasi yang menjadi wewenang
dan tanggungjawab pemerintah provinsi pada
prinsipnya dilaksanakan melalui Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) antara lain: Dinas
PU, PU – Pengairan, Kimpraswil,
Pengelolaan SDA dan sebagainya.
Unit yang menangani pengelolaan Irigasi
berada di Kepala Bidang/Subdinas O&P dan
kepala Seksi OP.
Untuk melaksanakan tugas – tugas OP di
lapangan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD) yang dikenal dengan
Balai Pengelolaan SDA (BPSDA)
KELEMBAGAAN DITINGKAT
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Pengelolaan Irigasi yang menjadi wewenang dan
tanggungjawab pemerintah Kabupaten/Kota pada
prinsipnya sama dengan pelaksanaan provinsi,
yaitu SKPD dengan nama dan lingkup yang
berbeda.
Unit yang menangani pengelolaan Irigasi berada
pada Kepala Bidang/Subdinas O&P dan Kepala
Seksi OP dan untuk melaksanakan tugas – tugas
OP di lapangan dilaksanakan oleh Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dikenal
dengan Mantri/Pengamat/Kepala Ranting yang
dibantu para Juru Pengairan, para penjaga
bendung, penjaga pintu dan pekerja O&P.

10. 2. KELEMBAGAAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A, GP3A,IP3A)
Perkumpulan petani
pemakai air (P3A) adalah
kelembagaan
pengelolaan irigasi yang
menjadi wadah petani
pemakai air dalam suatu
daerah layanan/petak
tersier atau desa yang
dibentuk secara
demokratis oleh petani
pemakai air termasuk
lembaga lokal pengelola
irigasi.
Gabungan
Perkumpulan Petani
Pemakai Air (GP3A) :
Gabungan beberapa
kelembagaan P3A yang
bersepakat bekerjasama
memanfaatkan air irigasi
dan jaringan irigasi pada
daerah layanan blok
sekunder, gabungan
beberapa blok sekunder
atau satu daerah irigasi
Induk Perkumpulan
Petani Pemakai Air
(IP3A) :
Kumpulan beberapa
GP3A pada daerah
layanan blok primer,
gabungan beberapa
blok primer atau satu
daerah irigasi

11. 3. KELEMBAGAAN KOMISI IRIGASI
Terkait era demokrasi serta tuntutan
peningkatan pelayanan kepada masyarakat,
dalam sistim pelaksanaan kegiatan
pengelolaan jaringan irigasi dilaksanakan
secara demokratis pada setiap tahapan,
untuk hal tersebut lembaga yang
merepresentasikan semua pihak pengelola
dan pemanfaatan air dalam forum koordinasi,
telah ditetapkan Permen PUPR No.
17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi,
sebagai lembaga non struktural yang
berfungsi sebagai forum koordinasi antara
pemerintah dan masyarakat tani
pemanfaatan air untuk irigasi dan lainnya.

12. STRUKTUR ORGANISASI

13. CONTOH STRUKTUR ORGANISASI
PETUGAS OP DI LAPANGAN

14. CONTOH STRUKTUR ORGANISASI IP3A

15. CONTOH STRUKTUR ORGANISASI GP3A

16. CONTOH STRUKTUR P3A (SEDERHANA)

17. CONTOH STRUKTUR P3A (KOMPLEKS)

18. BIDANG
PEMANFAATAN AIR
IRIGASI
KETUA KOMISI
IRIGASI
BIDANG
HUKUM DAN
KELEMBAGAAN
BIDANG
INFRASTRUKTUR
IRIGASI
TENAGA AHLI/
NARASUMBER
KETUA HARIAN
KOMISI IRIGASI
SEKRETARIS I
SEKRETARIS II
SEKRETARIAT KOMISI
IRIGASI
Struktur Organisasi Komisi Irigasi
KEPALAURUSAN
PELAKSANAAN
PERSIDANGAN
KEPALASEKRETARIAT
KEPALAURUSAN
SISTEMINFORMASI
DANPELAPORAN
KEPALAURUSAN
PENYUSUNAN
PROGRAM
TENAGAAHLI/
NARASUMBER
CONTOH STRUKTUR KOMISI IRIGASI

19. TUGAS dan FUNGSI

20. KEBIJAKAN
1. Mengusulkan rumusan kebijakan
2. Memberikan rekomendasi prioritas alokasi dana
3. Memberikan izin alokasi air
4. Menetapkan hak guna pakai air
5. Menetapkan peraturan daerah
6. Menentukan keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi
KEGIATAN
MONEV
1. Membuat rencana tahunan penyediaan, pembagian dan
pemberian air
2. Membuat rencana tata tanam
3. Membuat rencana pemeliharaan dan rehabilitasi
4. Melakukan Pengelolaan aset
5. Mengatasi bencana
Melaporkan hasil kegiatan kepada
Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya
Fungsi komisi irigasi melakukan
komunikasi dan koordinasi dalam
pengembangan dan pengelolaan
sistem irigasi antara pemerintah
provinsi/kabupaten/kota dengan
perkumpulan petani pemakai air
tingkat daerah irigasi, dan pengguna
jaringan irigasi lainnya sesuai
kewenangannya.
TUGAS DAN FUNGSI KOMISI IRIGASI

21. UNSUR
PEMERINTAH UNSUR NON
PEMERINTAH
(WAKIL PENGGUNA
JARINGAN IRIGASI)
Jumlah anggota komisi irigasi provinsi sedapat mungkin dibatasi agar komisi dapat berjalan secara efektif dan efisien
serta berasal dari unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah berimbang
ANGGOTA KOMISI IRIGASI
BAPPEDA
DINAS
BIDANG
IRIGASI
DINAS
BIDANG
PERTANIAN
P3A
GP3A
IP3A
pengguna
jaringan
irigasi lain
ANGGOTA KOMISI IRIGASI

22. KOMISI IRIGASI MEMILIKI HAK:
Mendapatkan informasi tentang masalah yang
berhubungan dengan kegiatan komisi irigasi
dan informasi terkait lainnya.
Menyampaikan aspirasi dan pendapat.
Mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai
anggota pengurus
Ikut dalam proses pengambilan keputusan
Mempunyai hak suara yang sama
Dipilih sebagai wakil komisi irigasi dalam
dewan sumber daya air provinsi
KOMISI IRIGASI MEMILIKI KEWAJIBAN:
•Mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku.
Melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawab.
Menghadiri rapat komisi irigasi dan kegiatan lain.
Menaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan
menjadi kebijakan komisi irigasi
Menyampaikan aspirasi lembaga yang diwakilinya
HAK & KEWAJIBAN KOMISI IRIGASI

23. TUGAS
1. Mengatur dan melaksanakan pengelolaan irigasi agar berdayaguna dan berhasil guna
2. Menerapkan peraturan dan memberi sanksi secara tegas kepada anggota sesuai
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
3. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada rapat anggota.
4. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar melaksanakan Anggaran
hubungannya dengan pamakaian air irigasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
5. Menyelesaikan sanksi kepada anggota yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga, termasuk mengenai denda setara dengan kerugian yang terjadi dan
menghentikan pemberian air irigasi bagi pelanggar.
6. Melaksanakan pemungutan, pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan iuran
pengelolaan irigasi.
7. Melaksanakan ketentuan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,
keputusan yang ditetapkan rapat anggota serta kebijaksanaan lainnya.
WEWENANG
TANGGUNG
JAWAB
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PENGURUS P3A, GP3A dan IP3A

24. | AZAS | SIFAT | TUJUAN |
PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)
Azas : gotong-royong
Sifat : sosial ekonomi yang berwawasan lingkungan.
Tujuan :
1.Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada
jaringan irigasi tersier
2.Menampung masalah dan aspirasi petani
3.Memberi pelayanan kebutuhan petani

25. P3A sebagai lembaga pengelola irigasi,
berhak untuk:
Mengusulkan pola dan rencana tata tanam pada
daerah irigasi atau desa pada satu layanan air irigasi
dalam petak tersier yang menjadi wilayah kerjanya
Mendapatkan alokasi air untuk layanan air irigasi
dalam petak tersier;
Mendapatkan bantuan dan/atau fasilitasi dari
pemerintah, dan/atau pihak lain dalam melaksanakan
pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi tersier;
Melakukan kerjasama dengan pemerintah, dan/atau
pihak lain;
Mendapatkan perlindungan terhadap fungsi lahan
beririgasi;
Mengikuti pelatihan-pelatihan dalam bidang
kelembagaan, teknis irigasi dan pertanian serta yang
berkaitan dengan tugasnya; dan
Menjadi anggota GP3A
P3A sebagai lembaga pengelola irigasi, berwenang
dan bertanggung jawab untuk:
•Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
tersier yang merupakan bagian dari sistem irigasi di wilayah
kerjanya;
Menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan
pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi tersier yang
merupakan bagian dari sistem irigasi dan pemanfaatan air bawah
tanah secara terpadu; dan
Memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan,
pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau
saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan
pendekatan partisipasi;
Menentukan dan mengatur iuran dari para anggota dan tenaga
atau material untuk pendayagunaan air irigasi dan pemeliharaan
jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan serta usaha-usaha
pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi melalui
rapat anggota;
Memberikan sebagian iuran anggota P3A untuk mendukung
operasional GP3A sesuai yang tercantum dalam AD/ART;
Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja system irigasi
tersier.
HAK & KEWAJIBAN P3A

26. PARTISIPASI

27. JAR. SEKUNDER
JAR. PRIMER
1. BERSIFAT SUKARELA, BERDASARKAN
MUSYAWARAH DAN MUFAKAT
2. SESUAI KONDISI EKONOMI, SOSIAL, DAN
BUDAYA
3. BUKAN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL /
MENCARI KEUNTUNGAN
PARTISIPASI
JAR. TERSIER
PRINSIP PARTISIPASI
PRINSIP PARTISIPASI

28. P3A/
GP3A/
IP3A
KOMISI IRIGASI
Daerah irigasi yang
jaringan utamanya
berfungsi multiguna, P3A,
GP3A, dan IP3A menjadi
anggota forum
koordinasi daerah
irigasi
IP3A memiliki wakil di
komisi irigasi dan GP3A
memiliki wakil dalam
komisi irigasi apabila
IP3A belum terbentuk
IP3A berperan sebagai
koordinator dalam
mengusulkan dan
menerima bantuan dan
fasilitas dari pemerintah,
pemerintah daerah dan
pihak lain
GP3A dapat berperan
sebagai koordinator
dalam
Mengusulkan dan
menerima bantuan dan
fasilitas dari pemerintah,
pemerintah daerah dan
pihak lain selama IP3A
belum terbentuk
Peran lainya
PERAN P3A DALAM KOMISI IRIGASI

29. PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
 Partisipasi masyarakat petani
• Pemikiran Awal
• Pengambilan Keputusan
• Pelaksanaan Kegiatan
 Wujud partisipasi
• Sumbangan Pikiran
• Gagasan
• Waktu
• Tenaga
• Material
• Dana
 Didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta
semangat kemitraan dan kemandirian.
 Pemerintah & pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat
petani untuk meningkatkan rasa memiliki & tanggung jawab guna
keberlanjutan sistem irigasi
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN WUJUD PARTISIPASI

30. 30
B. KU. 1
B. KU. 2
KU. 1 Ka
KU. 2 Ka
Desa Mojo
Wilayah Kerja P3A
(contoh)
• P3A
Beranggotakan petani
pemakai air yang dibentuk
berdasarkan saluran tersier
/Desa
CONTOH WILAYAH KERJA P3A

31. 31
GP3A & IP3A
Wilayah Kerja GP3A & IP3A
IP3A
GP3A 1
KA.2E Ki
15 Ha 38 I/dt
KA.3 Ki
25 Ha 63 l/dt
KA.3 Ka
19 Ha 48 l/dt
KA.2 Ka
78 Ha 146 l/dt
KA.2 Ka
29 Ha 73 l/dt
KK.2 Ka
95 Ha 164 l/dt
KK.3 Ka
5 Ha 13 l/dt
KK.1Ki
8 Ha 20 l/dt
KK.3A Ki
5 Ha 13 l/dt
KK.4 Ki
44 Ha 97 l/dt
KK.4 Ka
25 Ha 49 l/dt
B.KA..1 B.KK..1 B.KK..2 B.KK..3
B.KK..3A
B.KK..4
B.KA.2E
B.KA.2
B.KA.3
B.KA.4
SAL.PRIMER KEBON AGUNG
SAL.SEKUNDER KOLOR
DAM KEBON AGUNG
K.ANJUK
SAL.SEKUNDER
KEBON
AGUNG
GP3A 2
Gabungan P3A (GP3A)
beranggotakan P3A yang dibentuk
berdasarkan titik kontrol saluran sekunder
dalam satu jaringan irigasi.
Induk GP3A (IP3A)
beranggotakan Gabungan GP3A dibentuk berdasarkan titik kontrol saluran primer dalam satu
jaringan irigasi dalam satu kabupaten.
CONTOH WILAYAH KERJA GP3A & IP3A

32. SUMBER DANA P3A
Dana P3A, GP3A dan IP3A dapat bersumber dari
(1) Iuran pengelolaan irigasi (IPAIR);
(2) Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
(3) Usaha-usaha lain yang sah menurut hukum
(4) Bantuan dari yayasan/lembaga luar negeri
(5) Bantuan pemerintah dan pemerintah daerah
Segala kegiatan yang dilakukan P3A/GP3A/ IP3A, dibiayai oleh
P3A, GP3A,
IPAIR merupakan salah satu dari iuran anggota yang
ditetapkan, dipungut dan dikelola serta dipergunakan oleh
P3A/GP3A/IP3A.
Besarnya iuran ditetapkan oleh P3A/GP3A/IP3A
SUMBER DANA P3A

33. TERIMA KASIH