SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
SISTEM PERHITUNGAN
NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)
UNTUK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN
AIR TANAH
DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jl. Majapahit 40 Mataram.
Mataram, 9 Mei 2017
Oleh:
BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPA)
Definisi Menurut PERMEN ESDM NO 20 Tahun 2017
Nilai Air Tanah Yang Telah Diambil Dan Dikenai Pajak Air
Tanah, Besarnya Sama Dengan Volume Air Yang Diambil
Dikalikan Dengan Harga Dasar Air
DASAR HUKUM
• UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
• UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
• UU No. 37/2014 tentang Konservasi Tanah dan Air
• PP No. 121/2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
• Kepmendagri 11/2016 tentang Pencabutan Permendagri Bidang
Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah Tahap II
• Permen ESDM No. 2/2017 tentang Cekungan Air Tanah di
Indonesia
• Pergub NTB No. 20/2015 tentang Tata Cara Perizinan
Pengeboran dan Pengambilan Air Tanah
Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral SUB URUSAN GEOLOGI
a. Penetapan zona konservasi air tanah pada Cekungan Air
Tanah dalam daerah Provinsi.
b. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin
pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam daerah
Provinsi.
c. Penetapan Nilai Perolehan Air tanah dalam daerah Provinsi.
PERBEDAAN FAKTOR NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
KEPMEN ESDM NO.
1451.K/10/MEM/2000
(LAMA)
• JENIS SUMBER AIR
• LOKASI SUMBER AIR
• KUALITAS AIR
• VOLUME AIR YANG DIAMBIL
• LUAS AREAL TEMPAT PEMAKAIAN AIR
• MUSIM PENGAMBILAN AIR
• TINGKAT KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG
DIAKIBATAN OLEH PENGAMBILAN AIR DAN/ATAU
PEMANFAATAN AIR
PERMEN ESDM
NO. 20 TAHUN 2017
(BARU)
• JENIS SUMBER AIR
• LOKASI SUMBER AIR
• KUALITAS AIR
• TUJUAN PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMANFAATAN
AIR
• VOLUME AIR YANG DIAMBIL DAN/ATAU
DIMANFAATKAN
• TINGKAT KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG
DIAKIBATKAN OLEH PENGAMBILAN DAN/ATAU
PEMANFAATAN AIR
PERBEDAAN FAKTOR NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
KEPMEN ESDM NO.
1451.K/10/MEM/2000
(LAMA)
• FAKTOR KOMPONEN SUMBER DAYA
ALAM
• FAKTOR KOMPONEN KOMPENSASI
PEMULIHAN
PERMEN ESDM
NO. 20 TAHUN 2017
(BARU)
• FAKTOR KOMPONEN SUMBER DAYA
ALAM
• FAKTOR KOMPONEN PERUNTUKAN DAN
PENGELOLAAN
KEWENANGAN DAERAH/GUBERNUR MENYUSUN NPA
SESUAI KONDISI SUMBERDAYA AIR TANAH SERTA KONDISI
SOSIAL EKONOMI DAERAH SETEMPAT
KEPMEN ESDM NO.
1451.K/10/MEM/2000
(LAMA)
• DIBOLEHKAN UNTUK MERINCI
PEMBAGIAN KELOMPOK PENGGUNA AIR
TANAH
• DIBOLEHKAN UNTUK MERINCI
BESARNYA KOEFISIEN/BOBOT
PENILAIAN
• HARGA AIR BAKU DISESUAIKAN
PERMEN ESDM
NO. 20 TAHUN 2017
(BARU)
• KELOMPOK PENGGUNA AIR TANAH
DAPAT DISESUAIKAN
• INTERVAL VOLUME PENGAMBILAN AIR
TANAH DAPAT DISESUAIKAN
• HARGA AIR BAKU DISESUAIKAN
TAPI:
• KOEFISIEN/BOBOT PENILAIAN TETAP !!!
FAKTOR NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPA)
1. JENIS SUMBER AIR
2. LOKASI SUMBER AIR TANAH
3. KUALITAS AIR TANAH
4. TUJUAN PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMANFATAN AIR TANAH
5. VOLUME AIR TANAH YANG DIAMBIL DAN/ATAU
DIMANFAATKAN
6. TINGKAT KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DIAKIBATKAN OLEH
PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR TANAH
1-3 adalah Faktor Komponen Sumber Daya Alam
4-6 adalah Faktor Komponen Peruntukan dan Pengelolaan
FAKTOR KOMPONEN PERUNTUKAN DAN
PEGELOLAAN AIR TANAH
1. KELOMPOK 1 : Pengusahaan Produk Berupa Air
2. KELOMPOK 2 : Pengusahaan Produk Bukan Air untuk membantu Proses
Produksi dengan penggunaan air dalam jumlah BESAR
3. KELOMPOK 3 : Pengusahaan Produk Bukan Air untuk membantu Proses
Produksi dengan penggunaan air dalam jumlah SEDANG
4. KELOMPOK 4 : Pengusahaan Produk Bukan Air untuk membantu Proses
Produksi dengan penggunaan air dalam jumlah KECIL
5. KELOMPOK 5 : Pengusahaan Produk Bukan Air untuk menunjang kebutuhan
pokok
Kelompok 1
Merupakan bentuk pengusahaan produk berupa Air
1. Pemasok Air baku;
2. Perusahaan Air minum;
3. Industri Air minum dalam kemasan;
4. Pabrik es kristal; dan
5. Pabrik minuman olahan;
Kelompok 2
Merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk
membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah
besar
1. Industri tekstil;
2. Pabrik makanan olahan;
3. Hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
4. Pabrik kimia; dan
5. Industri farmasi;
6. Industri pertambangan
Kelompok 3
Merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk
membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang
1. Hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
2. Usaha persewaan jasa kantor;
3. Apartemen;
4. Pusat perbelanjaan/Mall;
5. Pabrik es skala kecil;
6. Agro industri;
7. Industi tambak;
8. Industri pengolahan logam;
9. Industri perikanan;
10. Industri peternakan;
11. Industri pembangunan perumahan;
12. Lapangan golf / kolam renang / wahana hiburan air / pusat kebugaran / sarana olah raga lainnya.
Kelompok 4
Merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk membantu proses
produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil
1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa/kos-kosan;
2. tempat hiburan;
3. restoran, lesehan;
4. gudang pendingin;
5. pabrik mesin elektronik; dan
6. pencucian kendaraan bermotor;
7. night club/bar/pub/bioskop/supermarket/usaha persewaan jasa kantor/swalayan/badan
pertemuan;
8. Koperasi serba usaha;
9. Service Station/Bengkel
10. Laundry
Kelompok 5
Merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk
menunjang kebutuhan pokok
1. Usaha kecil skala rumah tangga;
2. Hotel non-bintang;
3. Rumah makan/warung; dan
4. Rumah sakit/poliklinik/laboratorium.
Bobot/Nilai Indeks Komponen NPA
Untuk menghitung NPA air tanah ditetapkan Bobot/Nilai Indeks untuk
masing-masing faktor yang dituangkan dalam Tabel sebagai berikut :
1.Tabel Komponen Sumber Daya Alam
Komponen Peruntukan dan Pengelolaan adalah komponen nilai perolehan air
yang ditetapkan sebagai upaya pemulihan sumber daya air;
2. Tabel Komponen Peruntukan dan Pengelolaan
Komponen Sumber Daya Alam adalah salah satu komponen dari nilai perolehan
air yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana pengambilan air tanah
berada yang dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi potensi
sumber daya air.
TABEL KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM
No. Kriteria Peringkat Bobot
1. Air Tanah Kualitas Baik,
Ada Sumber Alternatif
4 16
2. Air Tanah Kualitas Baik,
Tidak Ada Sumber Alternatif
3 9
3. Air Tanah Kualitas Tidak Baik,
Ada Sumber Alternatif
2 4
4. Air Tanah Kualitas Tidak Baik,
Tidak Ada Sumber Alternatif
1 1
Bobotnya dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya, dengan
ketentuan sbb:
TABEL KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH
Merupakan kontribusi pengguna air tergantung pada volume air dan jenis
pemanfaatannya. Perhitungannya dilakukan secara progresif berdasarkan kelompok
volume pengambilan air.
No. Peruntukan
Volume Pengambilan (M3)
1-500 501-1500 1501-3000 3001-5000 >5000
1 Kelompok 5 1.0 1.5 2.25 3.38 5.06
2 Kelompok 4 3.0 4.5 6.75 10.13 15.19
3 Kelompok 3 5.0 7.5 11.25 16.88 25.31
4 Kelompok 2 7.0 10.5 15.75 23.63 35.44
5 Kelompok 1 9.0 13.5 20.25 30.38 45.56
PERHITUNGAN NPA
NPA Terdiri dari:
 Volume Pengambilan Air Tanah
 Harga Dasar Air (HDA)
NPA = VOLUME PENGAMBILAN X HDA
HARGA DASAR AIR (HDA)
HDA Terdiri dari unsur:
 Harga Air Baku (HAB)
 Faktor NilaI Air (FNA)
HDA = HAB X FNA
HARGA AIR BAKU (HAB)
Adalah biaya investasi untuk mendapatkan Air Baku yang besarnya
tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi
dengan volume pengambilan selama umur produksi.
Menentukan HAB memerlukan masukan dan pertimbangan dari
masing-masing Kabupaten/Kota
BOBOT SETIAP KOMPONEN FAKTOR
NILAI AIR (FNA)
BESARNYA DITENTUKAN SEBAGAI BERIKUT:
 KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM (S) SEBESAR 60%
 KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN SEBESAR (P) 40%
FNA = 60% S + 40% P
KESIMPULAN
• PENGELOLAAN NPA AIR TANAH DITETAPKAN BERDASARKAN
FAKTOR SDA & PEMANFAATANNYA YANG LEBIH MENEKAN ASPEK
KONSERVASI AIR TANAH SEBAGAI SDA
• DIPERLUKAN KOORDINASI DAN SINERGITAS ANTARA INSTANSI YANG
MEMBERI IZIN, PENETAP NPA DAN PEMUNGUT PAJAK AGAR
PENGELOLAAN NPA AIR TANAH DAPAT OPTIMAL
• POTENSI DAN PELUANG MENGEMBANGKAN NPA AIR TANAH BAGI
DAERAH MASIH BESAR SEJALAN DENGAN SEMANGAT OTONOMI
DAERAH
• PAJAK AIR TANAH BUKAN MERUPAKAN TUJUAN TETAPI
MERUPAKAN DAMPAK DARI SUATU KEGIATAN
PENGAMBILAN/PEMANFAATAN AIR TANAH
SEKIAN DAN TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Pengaruh motivasi dan kepemimpinan camat terhadap semangat kerja pegawai kant...
Pengaruh motivasi dan kepemimpinan camat terhadap semangat kerja pegawai kant...Pengaruh motivasi dan kepemimpinan camat terhadap semangat kerja pegawai kant...
Pengaruh motivasi dan kepemimpinan camat terhadap semangat kerja pegawai kant...Soerdjaone Gibran
 
Laporan Industri Alat Berat Indonesia 2017
Laporan Industri Alat Berat Indonesia 2017Laporan Industri Alat Berat Indonesia 2017
Laporan Industri Alat Berat Indonesia 2017PT Indo Analisis
 
Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)
Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)
Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)Kppkp Bangil
 
Copy Peraturan Gubernur NTB nomor 63 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan N...
Copy Peraturan Gubernur NTB nomor 63 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan N...Copy Peraturan Gubernur NTB nomor 63 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan N...
Copy Peraturan Gubernur NTB nomor 63 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan N...R. Ferro Aviyanto
 
Sni 7395-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan penutup lantai dan...
Sni 7395-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan penutup lantai dan...Sni 7395-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan penutup lantai dan...
Sni 7395-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan penutup lantai dan...Ellan Syahnoorizal Siregar
 
Referensi BinaMarga
Referensi BinaMargaReferensi BinaMarga
Referensi BinaMargajono_tri_m
 
Mekanika tanah jilid 1 * braja m das *
Mekanika tanah jilid 1 * braja m das *Mekanika tanah jilid 1 * braja m das *
Mekanika tanah jilid 1 * braja m das *speaklouder77
 
Standar lapis pondasi agregat a,b dan c
Standar lapis pondasi agregat a,b dan cStandar lapis pondasi agregat a,b dan c
Standar lapis pondasi agregat a,b dan cKomar Rudin
 
209921115 justifikasi-teknis-cco1
209921115 justifikasi-teknis-cco1209921115 justifikasi-teknis-cco1
209921115 justifikasi-teknis-cco1Dafa Adunt
 
Membuat sambungan batang_aluminium_dengan_paku_keling_rivet_dan_baut_sekerup
Membuat sambungan batang_aluminium_dengan_paku_keling_rivet_dan_baut_sekerupMembuat sambungan batang_aluminium_dengan_paku_keling_rivet_dan_baut_sekerup
Membuat sambungan batang_aluminium_dengan_paku_keling_rivet_dan_baut_sekerupPT. XXX
 
Surat Edaran add kontrak 02 2016 ttg prosedur standar pelaksanaan perubahan a...
Surat Edaran add kontrak 02 2016 ttg prosedur standar pelaksanaan perubahan a...Surat Edaran add kontrak 02 2016 ttg prosedur standar pelaksanaan perubahan a...
Surat Edaran add kontrak 02 2016 ttg prosedur standar pelaksanaan perubahan a...Claudius Herry
 
Laporan Bahan Bangunan "Pengujian beton menggunakan bahan tambah"
Laporan Bahan Bangunan "Pengujian beton menggunakan bahan tambah"Laporan Bahan Bangunan "Pengujian beton menggunakan bahan tambah"
Laporan Bahan Bangunan "Pengujian beton menggunakan bahan tambah"bawon15505124020
 

What's hot (20)

Pengaruh motivasi dan kepemimpinan camat terhadap semangat kerja pegawai kant...
Pengaruh motivasi dan kepemimpinan camat terhadap semangat kerja pegawai kant...Pengaruh motivasi dan kepemimpinan camat terhadap semangat kerja pegawai kant...
Pengaruh motivasi dan kepemimpinan camat terhadap semangat kerja pegawai kant...
 
Paparan Sos_Mutu SMKK.pdf
Paparan Sos_Mutu SMKK.pdfPaparan Sos_Mutu SMKK.pdf
Paparan Sos_Mutu SMKK.pdf
 
Laporan Industri Alat Berat Indonesia 2017
Laporan Industri Alat Berat Indonesia 2017Laporan Industri Alat Berat Indonesia 2017
Laporan Industri Alat Berat Indonesia 2017
 
Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)
Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)
Formulir SPT Masa PPh 21 Sejak Januari 2014 (PER_14_PJ_2013)
 
Spt masa p ph 22_2009
Spt masa p ph 22_2009Spt masa p ph 22_2009
Spt masa p ph 22_2009
 
Copy Peraturan Gubernur NTB nomor 63 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan N...
Copy Peraturan Gubernur NTB nomor 63 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan N...Copy Peraturan Gubernur NTB nomor 63 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan N...
Copy Peraturan Gubernur NTB nomor 63 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan N...
 
Stp biotech, ipal biotech, septic tank biotech
Stp biotech, ipal biotech, septic tank biotechStp biotech, ipal biotech, septic tank biotech
Stp biotech, ipal biotech, septic tank biotech
 
Sni 7395-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan penutup lantai dan...
Sni 7395-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan penutup lantai dan...Sni 7395-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan penutup lantai dan...
Sni 7395-2008-tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan penutup lantai dan...
 
Referensi BinaMarga
Referensi BinaMargaReferensi BinaMarga
Referensi BinaMarga
 
ijazah_Aristo_Andryanto
ijazah_Aristo_Andryantoijazah_Aristo_Andryanto
ijazah_Aristo_Andryanto
 
Mekanika tanah jilid 1 * braja m das *
Mekanika tanah jilid 1 * braja m das *Mekanika tanah jilid 1 * braja m das *
Mekanika tanah jilid 1 * braja m das *
 
Desa sukaratu
Desa sukaratuDesa sukaratu
Desa sukaratu
 
Standar lapis pondasi agregat a,b dan c
Standar lapis pondasi agregat a,b dan cStandar lapis pondasi agregat a,b dan c
Standar lapis pondasi agregat a,b dan c
 
Pengawasan proyek
Pengawasan proyekPengawasan proyek
Pengawasan proyek
 
Kep 100-mbu-2002
Kep 100-mbu-2002Kep 100-mbu-2002
Kep 100-mbu-2002
 
209921115 justifikasi-teknis-cco1
209921115 justifikasi-teknis-cco1209921115 justifikasi-teknis-cco1
209921115 justifikasi-teknis-cco1
 
Pelindo i
Pelindo iPelindo i
Pelindo i
 
Membuat sambungan batang_aluminium_dengan_paku_keling_rivet_dan_baut_sekerup
Membuat sambungan batang_aluminium_dengan_paku_keling_rivet_dan_baut_sekerupMembuat sambungan batang_aluminium_dengan_paku_keling_rivet_dan_baut_sekerup
Membuat sambungan batang_aluminium_dengan_paku_keling_rivet_dan_baut_sekerup
 
Surat Edaran add kontrak 02 2016 ttg prosedur standar pelaksanaan perubahan a...
Surat Edaran add kontrak 02 2016 ttg prosedur standar pelaksanaan perubahan a...Surat Edaran add kontrak 02 2016 ttg prosedur standar pelaksanaan perubahan a...
Surat Edaran add kontrak 02 2016 ttg prosedur standar pelaksanaan perubahan a...
 
Laporan Bahan Bangunan "Pengujian beton menggunakan bahan tambah"
Laporan Bahan Bangunan "Pengujian beton menggunakan bahan tambah"Laporan Bahan Bangunan "Pengujian beton menggunakan bahan tambah"
Laporan Bahan Bangunan "Pengujian beton menggunakan bahan tambah"
 

Similar to OPTIMALKAN NPA

Sosialisasi Pergub HDA & Perubahannya- Kendal.pptx
Sosialisasi Pergub HDA & Perubahannya- Kendal.pptxSosialisasi Pergub HDA & Perubahannya- Kendal.pptx
Sosialisasi Pergub HDA & Perubahannya- Kendal.pptxssuser0d42e7
 
Harga Pokok & Harga Jual Air - Revisi.pptx
Harga Pokok & Harga Jual Air - Revisi.pptxHarga Pokok & Harga Jual Air - Revisi.pptx
Harga Pokok & Harga Jual Air - Revisi.pptxAhmadZulvianMaulana1
 
Pola Penanganan Air Limbah Permukiman
Pola Penanganan Air Limbah PermukimanPola Penanganan Air Limbah Permukiman
Pola Penanganan Air Limbah Permukimaninfosanitasi
 
Materi ke-1 Proses penyusunan Studi Kelayakan_Martin D.pdf
Materi ke-1 Proses penyusunan Studi Kelayakan_Martin D.pdfMateri ke-1 Proses penyusunan Studi Kelayakan_Martin D.pdf
Materi ke-1 Proses penyusunan Studi Kelayakan_Martin D.pdfNinaGustina4
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxRyanWinter25
 
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PADJenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PADushfia
 
9.monitoring dan evaluasi kinerja das dan tata air
9.monitoring dan evaluasi kinerja das dan tata air9.monitoring dan evaluasi kinerja das dan tata air
9.monitoring dan evaluasi kinerja das dan tata airZaidil Firza
 
Pajak Air Permukaan
Pajak Air Permukaan Pajak Air Permukaan
Pajak Air Permukaan Andes Asmuni
 
c2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdf
c2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdfc2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdf
c2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdfRITAMULYANDARI1
 
PABPAM KEBUTUHAN AIR BERSIH.pptx
PABPAM KEBUTUHAN AIR BERSIH.pptxPABPAM KEBUTUHAN AIR BERSIH.pptx
PABPAM KEBUTUHAN AIR BERSIH.pptxZalfaAidah5
 
Kuliah umum pengantar pengelolaan Sumber Daya Air
Kuliah umum pengantar pengelolaan Sumber Daya AirKuliah umum pengantar pengelolaan Sumber Daya Air
Kuliah umum pengantar pengelolaan Sumber Daya AirWidiana Safaat
 
Presentasi_Limbah_Domestik_New.ppt
Presentasi_Limbah_Domestik_New.pptPresentasi_Limbah_Domestik_New.ppt
Presentasi_Limbah_Domestik_New.pptAnnaFarida9
 
Notis catuan air
Notis catuan airNotis catuan air
Notis catuan airnkdy
 
Notis catuan air
Notis catuan airNotis catuan air
Notis catuan airnkdy
 
Pelatihan KSM sanitasi Kota Surakarta
Pelatihan KSM sanitasi Kota SurakartaPelatihan KSM sanitasi Kota Surakarta
Pelatihan KSM sanitasi Kota SurakartaBagus ardian
 
Rapat Pokja Sanitasi Gresik
Rapat Pokja Sanitasi GresikRapat Pokja Sanitasi Gresik
Rapat Pokja Sanitasi GresikM Handoko
 
Perencanaan infrastruktur air bersih pariwisata
Perencanaan infrastruktur air bersih pariwisata Perencanaan infrastruktur air bersih pariwisata
Perencanaan infrastruktur air bersih pariwisata Tri Hidayat
 
Pp 7-2010-permen bmal kawasan industri
Pp 7-2010-permen bmal kawasan industriPp 7-2010-permen bmal kawasan industri
Pp 7-2010-permen bmal kawasan industriMas Kris
 

Similar to OPTIMALKAN NPA (20)

Sosialisasi Pergub HDA & Perubahannya- Kendal.pptx
Sosialisasi Pergub HDA & Perubahannya- Kendal.pptxSosialisasi Pergub HDA & Perubahannya- Kendal.pptx
Sosialisasi Pergub HDA & Perubahannya- Kendal.pptx
 
gambaran umum RAAT
gambaran umum RAATgambaran umum RAAT
gambaran umum RAAT
 
Kewenangan BPLH dalam Pengelolaan Air
Kewenangan BPLH dalam Pengelolaan AirKewenangan BPLH dalam Pengelolaan Air
Kewenangan BPLH dalam Pengelolaan Air
 
Harga Pokok & Harga Jual Air - Revisi.pptx
Harga Pokok & Harga Jual Air - Revisi.pptxHarga Pokok & Harga Jual Air - Revisi.pptx
Harga Pokok & Harga Jual Air - Revisi.pptx
 
Pola Penanganan Air Limbah Permukiman
Pola Penanganan Air Limbah PermukimanPola Penanganan Air Limbah Permukiman
Pola Penanganan Air Limbah Permukiman
 
Materi ke-1 Proses penyusunan Studi Kelayakan_Martin D.pdf
Materi ke-1 Proses penyusunan Studi Kelayakan_Martin D.pdfMateri ke-1 Proses penyusunan Studi Kelayakan_Martin D.pdf
Materi ke-1 Proses penyusunan Studi Kelayakan_Martin D.pdf
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
 
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PADJenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
 
9.monitoring dan evaluasi kinerja das dan tata air
9.monitoring dan evaluasi kinerja das dan tata air9.monitoring dan evaluasi kinerja das dan tata air
9.monitoring dan evaluasi kinerja das dan tata air
 
Pajak Air Permukaan
Pajak Air Permukaan Pajak Air Permukaan
Pajak Air Permukaan
 
c2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdf
c2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdfc2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdf
c2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdf
 
PABPAM KEBUTUHAN AIR BERSIH.pptx
PABPAM KEBUTUHAN AIR BERSIH.pptxPABPAM KEBUTUHAN AIR BERSIH.pptx
PABPAM KEBUTUHAN AIR BERSIH.pptx
 
Kuliah umum pengantar pengelolaan Sumber Daya Air
Kuliah umum pengantar pengelolaan Sumber Daya AirKuliah umum pengantar pengelolaan Sumber Daya Air
Kuliah umum pengantar pengelolaan Sumber Daya Air
 
Presentasi_Limbah_Domestik_New.ppt
Presentasi_Limbah_Domestik_New.pptPresentasi_Limbah_Domestik_New.ppt
Presentasi_Limbah_Domestik_New.ppt
 
Notis catuan air
Notis catuan airNotis catuan air
Notis catuan air
 
Notis catuan air
Notis catuan airNotis catuan air
Notis catuan air
 
Pelatihan KSM sanitasi Kota Surakarta
Pelatihan KSM sanitasi Kota SurakartaPelatihan KSM sanitasi Kota Surakarta
Pelatihan KSM sanitasi Kota Surakarta
 
Rapat Pokja Sanitasi Gresik
Rapat Pokja Sanitasi GresikRapat Pokja Sanitasi Gresik
Rapat Pokja Sanitasi Gresik
 
Perencanaan infrastruktur air bersih pariwisata
Perencanaan infrastruktur air bersih pariwisata Perencanaan infrastruktur air bersih pariwisata
Perencanaan infrastruktur air bersih pariwisata
 
Pp 7-2010-permen bmal kawasan industri
Pp 7-2010-permen bmal kawasan industriPp 7-2010-permen bmal kawasan industri
Pp 7-2010-permen bmal kawasan industri
 

Recently uploaded

Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 

Recently uploaded (8)

Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 

OPTIMALKAN NPA

  • 1. SISTEM PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR (NPA) UNTUK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Jl. Majapahit 40 Mataram. Mataram, 9 Mei 2017 Oleh: BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH
  • 2. NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPA) Definisi Menurut PERMEN ESDM NO 20 Tahun 2017 Nilai Air Tanah Yang Telah Diambil Dan Dikenai Pajak Air Tanah, Besarnya Sama Dengan Volume Air Yang Diambil Dikalikan Dengan Harga Dasar Air
  • 3. DASAR HUKUM • UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah • UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah • UU No. 37/2014 tentang Konservasi Tanah dan Air • PP No. 121/2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air • Kepmendagri 11/2016 tentang Pencabutan Permendagri Bidang Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah Tahap II • Permen ESDM No. 2/2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia • Pergub NTB No. 20/2015 tentang Tata Cara Perizinan Pengeboran dan Pengambilan Air Tanah
  • 4. Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral SUB URUSAN GEOLOGI a. Penetapan zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah Provinsi. b. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam daerah Provinsi. c. Penetapan Nilai Perolehan Air tanah dalam daerah Provinsi.
  • 5. PERBEDAAN FAKTOR NILAI PEROLEHAN AIR TANAH KEPMEN ESDM NO. 1451.K/10/MEM/2000 (LAMA) • JENIS SUMBER AIR • LOKASI SUMBER AIR • KUALITAS AIR • VOLUME AIR YANG DIAMBIL • LUAS AREAL TEMPAT PEMAKAIAN AIR • MUSIM PENGAMBILAN AIR • TINGKAT KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DIAKIBATAN OLEH PENGAMBILAN AIR DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR PERMEN ESDM NO. 20 TAHUN 2017 (BARU) • JENIS SUMBER AIR • LOKASI SUMBER AIR • KUALITAS AIR • TUJUAN PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR • VOLUME AIR YANG DIAMBIL DAN/ATAU DIMANFAATKAN • TINGKAT KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DIAKIBATKAN OLEH PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR
  • 6. PERBEDAAN FAKTOR NILAI PEROLEHAN AIR TANAH KEPMEN ESDM NO. 1451.K/10/MEM/2000 (LAMA) • FAKTOR KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM • FAKTOR KOMPONEN KOMPENSASI PEMULIHAN PERMEN ESDM NO. 20 TAHUN 2017 (BARU) • FAKTOR KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM • FAKTOR KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN
  • 7. KEWENANGAN DAERAH/GUBERNUR MENYUSUN NPA SESUAI KONDISI SUMBERDAYA AIR TANAH SERTA KONDISI SOSIAL EKONOMI DAERAH SETEMPAT KEPMEN ESDM NO. 1451.K/10/MEM/2000 (LAMA) • DIBOLEHKAN UNTUK MERINCI PEMBAGIAN KELOMPOK PENGGUNA AIR TANAH • DIBOLEHKAN UNTUK MERINCI BESARNYA KOEFISIEN/BOBOT PENILAIAN • HARGA AIR BAKU DISESUAIKAN PERMEN ESDM NO. 20 TAHUN 2017 (BARU) • KELOMPOK PENGGUNA AIR TANAH DAPAT DISESUAIKAN • INTERVAL VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH DAPAT DISESUAIKAN • HARGA AIR BAKU DISESUAIKAN TAPI: • KOEFISIEN/BOBOT PENILAIAN TETAP !!!
  • 8. FAKTOR NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPA) 1. JENIS SUMBER AIR 2. LOKASI SUMBER AIR TANAH 3. KUALITAS AIR TANAH 4. TUJUAN PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMANFATAN AIR TANAH 5. VOLUME AIR TANAH YANG DIAMBIL DAN/ATAU DIMANFAATKAN 6. TINGKAT KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DIAKIBATKAN OLEH PENGAMBILAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR TANAH 1-3 adalah Faktor Komponen Sumber Daya Alam 4-6 adalah Faktor Komponen Peruntukan dan Pengelolaan
  • 9. FAKTOR KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PEGELOLAAN AIR TANAH 1. KELOMPOK 1 : Pengusahaan Produk Berupa Air 2. KELOMPOK 2 : Pengusahaan Produk Bukan Air untuk membantu Proses Produksi dengan penggunaan air dalam jumlah BESAR 3. KELOMPOK 3 : Pengusahaan Produk Bukan Air untuk membantu Proses Produksi dengan penggunaan air dalam jumlah SEDANG 4. KELOMPOK 4 : Pengusahaan Produk Bukan Air untuk membantu Proses Produksi dengan penggunaan air dalam jumlah KECIL 5. KELOMPOK 5 : Pengusahaan Produk Bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok
  • 10. Kelompok 1 Merupakan bentuk pengusahaan produk berupa Air 1. Pemasok Air baku; 2. Perusahaan Air minum; 3. Industri Air minum dalam kemasan; 4. Pabrik es kristal; dan 5. Pabrik minuman olahan;
  • 11. Kelompok 2 Merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar 1. Industri tekstil; 2. Pabrik makanan olahan; 3. Hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5; 4. Pabrik kimia; dan 5. Industri farmasi; 6. Industri pertambangan
  • 12. Kelompok 3 Merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang 1. Hotel bintang 1 dan hotel bintang 2; 2. Usaha persewaan jasa kantor; 3. Apartemen; 4. Pusat perbelanjaan/Mall; 5. Pabrik es skala kecil; 6. Agro industri; 7. Industi tambak; 8. Industri pengolahan logam; 9. Industri perikanan; 10. Industri peternakan; 11. Industri pembangunan perumahan; 12. Lapangan golf / kolam renang / wahana hiburan air / pusat kebugaran / sarana olah raga lainnya.
  • 13. Kelompok 4 Merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil 1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa/kos-kosan; 2. tempat hiburan; 3. restoran, lesehan; 4. gudang pendingin; 5. pabrik mesin elektronik; dan 6. pencucian kendaraan bermotor; 7. night club/bar/pub/bioskop/supermarket/usaha persewaan jasa kantor/swalayan/badan pertemuan; 8. Koperasi serba usaha; 9. Service Station/Bengkel 10. Laundry
  • 14. Kelompok 5 Merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok 1. Usaha kecil skala rumah tangga; 2. Hotel non-bintang; 3. Rumah makan/warung; dan 4. Rumah sakit/poliklinik/laboratorium.
  • 15. Bobot/Nilai Indeks Komponen NPA Untuk menghitung NPA air tanah ditetapkan Bobot/Nilai Indeks untuk masing-masing faktor yang dituangkan dalam Tabel sebagai berikut : 1.Tabel Komponen Sumber Daya Alam Komponen Peruntukan dan Pengelolaan adalah komponen nilai perolehan air yang ditetapkan sebagai upaya pemulihan sumber daya air; 2. Tabel Komponen Peruntukan dan Pengelolaan Komponen Sumber Daya Alam adalah salah satu komponen dari nilai perolehan air yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana pengambilan air tanah berada yang dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi potensi sumber daya air.
  • 16. TABEL KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM No. Kriteria Peringkat Bobot 1. Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Alternatif 4 16 2. Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Alternatif 3 9 3. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Alternatif 2 4 4. Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Alternatif 1 1 Bobotnya dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya, dengan ketentuan sbb:
  • 17. TABEL KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH Merupakan kontribusi pengguna air tergantung pada volume air dan jenis pemanfaatannya. Perhitungannya dilakukan secara progresif berdasarkan kelompok volume pengambilan air. No. Peruntukan Volume Pengambilan (M3) 1-500 501-1500 1501-3000 3001-5000 >5000 1 Kelompok 5 1.0 1.5 2.25 3.38 5.06 2 Kelompok 4 3.0 4.5 6.75 10.13 15.19 3 Kelompok 3 5.0 7.5 11.25 16.88 25.31 4 Kelompok 2 7.0 10.5 15.75 23.63 35.44 5 Kelompok 1 9.0 13.5 20.25 30.38 45.56
  • 18. PERHITUNGAN NPA NPA Terdiri dari:  Volume Pengambilan Air Tanah  Harga Dasar Air (HDA) NPA = VOLUME PENGAMBILAN X HDA
  • 19. HARGA DASAR AIR (HDA) HDA Terdiri dari unsur:  Harga Air Baku (HAB)  Faktor NilaI Air (FNA) HDA = HAB X FNA
  • 20. HARGA AIR BAKU (HAB) Adalah biaya investasi untuk mendapatkan Air Baku yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi. Menentukan HAB memerlukan masukan dan pertimbangan dari masing-masing Kabupaten/Kota
  • 21. BOBOT SETIAP KOMPONEN FAKTOR NILAI AIR (FNA) BESARNYA DITENTUKAN SEBAGAI BERIKUT:  KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM (S) SEBESAR 60%  KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN SEBESAR (P) 40% FNA = 60% S + 40% P
  • 22. KESIMPULAN • PENGELOLAAN NPA AIR TANAH DITETAPKAN BERDASARKAN FAKTOR SDA & PEMANFAATANNYA YANG LEBIH MENEKAN ASPEK KONSERVASI AIR TANAH SEBAGAI SDA • DIPERLUKAN KOORDINASI DAN SINERGITAS ANTARA INSTANSI YANG MEMBERI IZIN, PENETAP NPA DAN PEMUNGUT PAJAK AGAR PENGELOLAAN NPA AIR TANAH DAPAT OPTIMAL • POTENSI DAN PELUANG MENGEMBANGKAN NPA AIR TANAH BAGI DAERAH MASIH BESAR SEJALAN DENGAN SEMANGAT OTONOMI DAERAH • PAJAK AIR TANAH BUKAN MERUPAKAN TUJUAN TETAPI MERUPAKAN DAMPAK DARI SUATU KEGIATAN PENGAMBILAN/PEMANFAATAN AIR TANAH