Dokumen tersebut membahas sistem penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sistem ini mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, serta pengawasan dan pengenaan sanksi untuk menegakkan ketertiban tata ruang."

1. DITJEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PERNGUASAAN TANAH
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
MATERI RAKOR
PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN
TANAH PROVINSI BANTEN

2. OUTLINE
SISTEM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAN
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
2
PPNS PENATAAN RUANG
3
5
BISNIS PROSES PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG
KELEMBAGAAN DAN TUSI1
4 HASIL KEGIATAN PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG
2

3. PEMBENTUKAN
KEMENTERIAN
AGRARIA DAN TATA
RUANG/ BADAN
PERTANAHAN
NASIONAL
3
Dasar Hukum Kelembagaan
1. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang
2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana Kementerian
Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional

4. STRUKTUR ORGANISASI
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Sumber : Permen No. 8 Tahun 2015 Tentang Sruktur
Organisasi dan Tata Laksana Kementerian ATR/ BPN
4

5. STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN
TANAH
(DITJEN PPRPT)
Dirjen PPRPT (Ditjen
6) mempertemukan
fungsi penataan
ruang dengan
fungsi pertanahan,
khususnya dalam
aspek pengendalian
5

6. 6

7. TUGAS DAN FUNGSI
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH
(Perpres No. 17/2015 Jo. Permen ATR/Kepala BPN No. 8 / 2015)
FUNGSI (Pasal 477):
a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta
penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta
penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan
penguasaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan
penguasaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan
tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;
f. Pelaksanaan administrasi Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.
TUGAS (Pasal 476) :
Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan
ruang dan penguasaan tanah serta penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.
7

8. T U G A S D A N F U N G S I D I T . P E N E R T I B A N P E M A N F A A T A N R U A N G
Tugas
Fungsi
Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap
pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang.
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan dan penertiban
terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap
pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Penataan Ruang;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang
serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyidikan dan
penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan
dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta pembinaan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat. 8

9. SISTEM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
(UU 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG)
9

10. SISTEM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
(UU 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG)
PENGATURAN PEMBINAAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Upaya pembentukan
landasan hukum bagi
Pemerintah,
pemerintah daerah, dan
masyarakat dalam
penataan ruang (Psl 1
angka 9)
Upaya untuk
meningkatkan kinerja
penataan ruang yang
diselenggarakan oleh
Pemerintah,
pemerintah daerah, dan
masyarakat
(Psl 1 angka 10)
Upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang (Psl 1 angka 11)
Upaya agar
penyelenggaraan
penataan ruang dapat
diwujudkan sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan
(Psl 1 angka 12)
PERENCANAAN
TATA RUANG
PENGENDALIAN
PEMANFAATAN
RUANG
PEMANFAATAN
RUANG
Penyusunan rencana
tata ruang
(Psl. 14 ayat 1)
Pelaksanaan
program
pemanfaatan ruang
beserta
pembiayaannya
(Psl. 32 ayat 1)
 Peraturan
Zonasi
 Perizinan
 Insentif-
Disinsentif
 Pengenaan
sanksi
(Psl. 35)
 Pemantauan
 Evaluasi
 Pelaporan
(Psl. 55 ayat 2)
(PP 15 th 2010
Psl. 202 ayat 1)
WASTEK WASUS

11. 11

12. RTRW
RDTR
Pembangunan/
Pemanfaatan Ruang
(Insentif
Disinsentif)
• Peraturan
Zonasi
• Izin (Penetapan
Lokasi)
P
E
N
G
A
W
A
S
A
N
Izin tidak sesuai
RTRW/RDTR
Menghalangi askes
publik
Pembangunan tdk
sesuai Perda RTR/
tanpa izin
Pembangunan tidak
sesuai dengan izin
Pembangunan tidak
sesuai dengan
ketentuan dalam izin
Pasal 69
Pasal 70
Pasal 71
Pasal 72
Pasal 70 PTUN
SANKSI
ADM
SANKSI
PIDANA
PENERTIBAN
P E N E R T I B A N P E M A N F A T A N R U A N G D A L A M
P E N A T A A N R U A N G D A N P E M B A N G U N A N
12

13. Pengenaan Sanksi
Ps. 63
Sanksi Administratif
Sanksi Pidana
Ps. 69
 peringatan tertulis
 penghentian sementara kegiatan
 penghentian sementara pelayanan
umum
 penutupan lokasi
 pencabutan izin
 pembatalan izin
 pembongkaran bangunan
 pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 denda administratif
Ps. 73 ayat (2)
Ps. 74 ayat (2)
 Pidana Pokok:
 Penjara
 Denda
 Pidana Tambahan
 Pemberhentian secara tidak
hormat dari jabatannya
 Pencabutan izin usaha
 Pencabutan status badan
hukum
Sanksi Perdata
Tindak pidana yang
menimbulkan
kerugian secara
perdata
Ps. 75
P E N G E N A A N S A N K S I D I T . P E N E R T I B A N P E M A N F A A T A N R U A N G
Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yg dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang
tidak sesuai dengan RTR & peraturan zonasi
13

14.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengatur
sistem penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan,
pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
 Pelaksanaan penataan ruang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan
ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 Upaya mewujudkan tertib tata ruang dilakukan melalui:
a. Usaha Pencegahan :
• Penetapan peraturan zonasi;
• Perizinan;
• Pemberian insentif dan disinsentif;
b. Usaha Penertiban :
• Pengenaan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
 Sebagai upaya untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang,
dilakukan pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana, untuk tertib
tata ruang.
D A S A R H U K U M P E N E R T I B A N P E M A N F A A T A N R U A N G
14

15. B U S S I N E S S P R O C E S S 15

16. 2015
• NSPK (Grand Design
Perlindungan PPNS)
• Audit Tata Ruang
• Pembuatan Materi Iklan
2016
• NSPK :
1. Pedoman Audit Tata
Ruang
2. SOP Penyidikan
3. SOP Pengenaan Sanksi
4. SOP Pengelolaan
Pengaduan
• Finalisasi Rpermen
Perlindungan PPNS
• Audit Tata Ruang
• Penegakan Sanksi
Administratif :
1. Wasmatlitrik
2. Pemasangan Plang
• Fasilitasi Penertiban
Pemanfaatan Ruang
• Penayangan Iklan Televisi
• Penyelenggaraan Public
Lecture (kerjasama Ditjen
PPRPT dengan Kedubes
Perancis)
2017
• NSPK :
1. Penyelesaian NSPK
2. Penyusunan Matek
Pedoman Kerja
PPNS
• Implementasi Inpres
10/2016 tentang Aksi
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi :
1. Wasmatlitrik
2. Penegakan Hukum
(Pemasangan Plang)
• Pengembangan
Kerjasama dengan
Kedubes Perancis
• Penerapan ISO
P R O G R A M P R I O R I T A S D I T . P E N E R T I B A N P E M A N F A A T A N R U A N G
16

17. AUDIT TATA RUANG
AUDIT TATA RUANG, merupakan metode proses pengawasan khusus dalam penyelenggaraan penataan ruang yang dimak
Mengetahui kesesuaian antara pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan Per
dan telah BERKEKUATAN HUKUM.
AUDIT TATA RUANG, bertujuan untuk terciptanya TERTIB TATA RUANG guna mewujudkan ruang yang aman, nyaman, pro
berkelanjutan melalui serangkaian upaya pemanfaatan ruang yang didorong sesuai dengan RTRW, secara selaras, sinkron
Pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga menciptakan ruang hidup yang lebih baik saat ini dan di masa depan.
TIPOLOGI KETIDAKSESUAIAN PEMANFAATAN RUANG
17

18. AUDIT TATA RUANG
TAHAP PENDALAMAN KASUS
(MIKRO)
• Konsistensi
• Data mutakhir
INDIKASI
PELANGGARAN
TAHAP PENYUSUNAN
LAPORAN
LAPORAN HASIL
AUDIT
• Tujuan
• Obyek audit
• Sumber data
• Pelaksana audit
• Landasan hukum
• Permasalahan
• Rekomendasi
• Tindak lanjut PPNS
PETA
LAND
USE
POLA
RUANG
SPATIAL
GAP
ANALYSI
S
INDIKASI
KETIDAKSESUAIA
N
TAHAP INDIKASI
KETIDAKSESUAIAN (MAKRO)
PERIZINAN
KAJI
HUKUM
PERDA
PROSEDUR
AUDIT PENATAAN
RUANG
18

19. WILAYAH I
79
KASUS
WILAYAH II
109
KASUS
WILAYAH IV
203
KASUS
WILAYAH III
24
KASUS
TINDAK LANJUT
PEMASANGAN PLANG
DI 30 LOKASI
TINDAK LANJUT
PEMASANGAN
PLANG DI 4 LOKASI TINDAK LANJUT
PEMASANGAN
PLANG DI 27 LOKASI
TINDAK LANJUT
PEMASANGAN
PLANG DI 27
LOKASI
Catatan :
1. Hasil Pengawasan Teknis
2. Pengaduan Masyarakat (dari web,
surat, dan pengaduan langsung)
3. Observasi Pemda
4. Sampel Kawasan Strategis Nasional
Audit Tata Ruang
H A S I L K E G I A T A N 2 0 1 5 D I T . P E N E R T I B A N P E M A N F A A T A N R U A N G
19

20. WILAYAH I
198
TEMUAN
WILAYAH II
101
TEMUAN
WILAYAH IV
60
TEMUAN
WILAYAH III
49
TEMUAN
H A S I L K E G I A T A N 2 0 1 6 D I T . P E N E R T I B A N P E M A N F A A T A N R U A N G
Audit Tata Ruang
20

21. ALUR PROSES UPAYA PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG
1. INVENTARISASI MASALAH
3. PULBAKET
2. SELEKSI PEMILIHAN
KASUS
4. VERIFIKASI DAN
PENGECEKAN LAPANGAN
5. PENETAPAN
KESEPAKATAN TINDAKAN
6. FORUM SOSIALISASI
8. TINDAKAN PEMASANGAN
PLANG PAPAN PERINGATAN
9.
E
V
A
L
U
A
S
I
SP1
SP2
MEMATUHI
YA
TIDAK
YA
SP3
TIDAK
LONGLIST
SHORTLIST kasus yang
Tertuang dalam Berita Acara
1. Pengumpulan bahan dan keterangan
(data dan informasi)
2. Ekspose Hasil Pulbaket
3. Dokumentasi
Kunjungan lapangan dalam rangka
verifikasi dan validasi data dan
informasi
1. Paparan LO (Legal Opinion) indikasi ketidaksesuaian
2. Penyepakatan tindakan yang tertuang dalam Berita
Acara
1) Laporan dan Pengaduan Masyarakat; 2) Hasil Audit
Tata Ruang; 3) Hasil Inventarisasi Data Kasus Indikasi
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang oleh PPNS Provinsi,
Kabupaten/Kota, dan 4) Hasil Monitoring dan Evaluasi
Dit. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Paparan indikasi pelanggaran pemanfaatan
ruang kepada pihak-pihak yang diduga
melakukan pelanggaran
1
2
3
4
5 6
Surat Peringatan 1,2,3 diterbitkan oleh
Pemerintah Kab/Kota sesuai Ketentuan
peraturan perundang-undangan
7
7
Jenis Plang Papan
1. Ancaman
2. Peringatan
3. Himbauan
4. Pemberitahuan
8
21

22. No Kabupaten/Kota Status Waktu Pelaksanaan Keterangan
1 Kota Padang, Sumatera Barat Sudah Terpasang 5 Oktober 2016 Peringatan (3 titik)
Himbauan (1 titik)
Pemberitahuan (2 titik)
2 Kab. Padang Pariaman, Sudah Terpasang 5 Oktober 2016 Peringatan (1 titik)
3 Kab. Solok, Sumatera Barat Sudah Terpasang 6 Oktober 2016 Peringatan (1 titik)
Pemberitahuan (2 titik)
4 Kota Mataram, NTB Sudah Terpasang 11 Oktober 2016 Peringatan (3 titik)
Himbauan (2 titik)
5 Kota Kupang, NTT Sudah Terpasang 14 Oktober 2016 Pemberitahuan (8 titik)
6 Kota Ternate, Maluku Utara Sudah Terpasang 18 Oktober 2016 Ancaman (3 titik)
Peringatan (3 titik)
Himbauan (4 titik)
7 Kota Tidore Kepulauan,
Maluku Utara
Sudah Terpasang 19 Oktober 2016 Peringatan (3 titik)
Himbauan (1 titik)
8 Kota Pangkalpinang,
Kep. Bangka Belitung
Sudah Terpasang 20 Oktober 2016 Pemberitahuan (12 titik)
H A S I L K E G I A T A N 2 0 1 6 D I T . P E N E R T I B A N P E M A N F A A T A N R U A N G
Penegakan Hukum Bidang Tata Ruang Tahun 2016
22

23. No Kabupaten/Kota Status Waktu Pelaksanaan Keterangan
9 Kota Banjarmasin, Kalimantan
Selatan
Sudah Terpasang 25 Oktober 2016 Peringatan (3 titik)
Himbauan (4 titik)
10 Kota Palu, Sulawesi Tengah Sudah Terpasang 31 Oktober 2016 Ancaman (1 titik)
Peringatan (3 titik)
11 Kota Palembang, Sumatera
Selatan
Sudah Terpasang 1 November 2016 Pemberitahuan (8 titik)
12 Kota Manado, Sulawesi Utara Sudah dipasang 2 November 2016 Pemberitahuan (5 titik)
Himbauan (1 titik)
Peringatan (1 titik)
13 Kota Pontianak,
Kalimantan Barat
Sudah terpasang 16-17 November 2016 Pemberitahuan (4 titik)
Himbauan (3 titik)
14 DKI Jakarta Belum Terpasang Dalam proses penyepakatan Himbauan (1 titik)
15 Kota Bandung,
Jawa Barat
Belum Terpasang Dalam proses penyepakatan Pemberitahuan (1 titik)
16 Kabupaten Badung, Bali Belum Terpasang Dalam proses penyepakatan Peringatan (1 titik)
17 Kabupaten Gunungkidul, DIY Belum Terpasang Dalam proses penyepakatan Himbauan (1 titik)
H A S I L K E G I A T A N 2 0 1 6 D I T . P E N E R T I B A N P E M A N F A A T A N R U A N G
Penegakan Hukum Bidang Tata Ruang Tahun 2016
23

24. H A S I L K E G I A T A N 2 0 1 6 D I T . P E N E R T I B A N P E M A N F A A T A N R U A N G
24

25. Penyebarluasan Informasi Penertiban
Pemanfaatan Ruang
H A S I L K E G I A T A N 2 0 1 6 D I T . P E N E R T I B A N P E M A N F A A T A N R U A N G
Video
Diseminasi
PPNS
Iklan Layanan
Masyarakat
Televisi
Iklan Layanan
Masyarakat
Radio
25

26. UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
DASAR-DASAR HUKUM TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG
Pasal 6 ayat 1 huruf b : Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil
tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
Pasal 7 ayat 2 : PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-
undang yang menjadi dasar hukumnya dan dalam pelaksanaan tugasnya
dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI
26

27. UNDANG-UNDANG NO.26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG
DASAR-DASAR HUKUM TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG
(LANJUTAN....)
Pasal 68 ayat 1 : Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik
untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Pasal 68 ayat 2 : PPNS mempunyai wewenang
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan
dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam
bidang penataan ruang
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak
pidana dalam bidang penataan ruang
d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak
pidana dalam bidang penataan ruang (lanjut....)
27

28. UNDANG-UNDANG NO.26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG
DASAR-DASAR HUKUM TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG
(LANJUTAN....)
Pasal 68 ayat 2 : PPNS mempunyai wewenang
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan
dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang
hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam
bidang penataan ruang
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana dalam bidang penataan ruang
Pasal 68 ayat 3 : PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik
kepolisian negara Republik Indonesia
Pasal 68 ayat 4 : apabila PPNS dalam melaksanakan wewenangnya memerlukan tindakan
penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan
pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Pasal 68 ayat 5 : PPNS meenyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui
pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia
28

29. PERATURAN PEMERINTAH NO.27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN
KUHAP sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH NO. 58
TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO.27 TAHUN 1983
DASAR-DASAR HUKUM TENTANG PERSYARATAN MENJADI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENATAAN RUANG
PNS dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah
sakit pemerintah;
f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
29

30. Ket :
PPNS Pembina Operasional (200 JP)
PPNS Pelaksana (400 JP)
Jumlah PPNS Penataan Ruang Berdasarkan Pola Diklat 2009 s.d.
Desember 2016
P P N S P E N A T A A N R U A N G D I T . P E N E R T I B A N P E M A N F A A T A N R U A N G
30

31. 6
28
25
21
34
5 10
10
7
26
21
8
44
36
43
6
29
19
17
20
5
8
24
47
45
30
9
16
15 16
15
56 : PPNS Pusat
21
Sebaran PPNS Penataan Ruang hingga tahun 2016
P P N S P E N A T A A N R U A N G D I T . P E N E R T I B A N P E M A N F A A T A N R U A N G
31

32. Terima kasih