Dokumen tersebut membahas mengenai pengendalian tata ruang dan pemanfaatan tata ruang kawasan pertanian, yang mencakup:
(1) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya untuk meningkatkan produktivitas, keterpaduan antar kegiatan, dan pengendalian agar tidak melebihi daya dukung lingkungan;
(2) Instrumen pengendalian seperti sertifikasi lahan usaha pertanian dan peraturan tentang kriteria kawasan pertanian;
2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kegiatan pengendalian yang dilakukan dalam pelaksanaan
pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan
penertiban serta mekanisme perijinan. (UU No. 24/1992)
Pola Pemanfaatan Ruang
Bentuk hubungan antar berbagai aspek sumber daya manusia,
sumber daya alam, sumber daya buatan , sosial, budaya,
ekonomi, teknologi, informasi, administrasi, pertahanan
keamanan; fungsi lindung budi daya dan estetika lingkungan;
dimensi ruang ,dan waktu yang dalam kesatuan secara utuh
menyeluruh serta berkualitas membentuk tata ruan g. (UU No.
24/1992)
Kaw asan Budidaya
Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas
dasar kondisi, dan potens i sumber daya alam, sumber daya manusia, dan
sumber daya buatan. (PP No. 47/1997)
Kawasan Perdesaan
Kawasan yang mempuny ai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber
daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan,
pelayanan jasa pemer intahan , pelayanan
PENGENDALIAN
TATA RUANG
DAN
PEMANFATAN
TATA RUANG
3. Sumber :Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, MakalahKeterkaitan Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Pengembangan Kawasan Pertanian, Direktur Tata Ruang dan Pertanahan , 2014.
4. Kawasan Pertanian
Kawasan Pertanian Lahan Basah : kawasan pertanian dengan
sistem pengelolaan yang memerlukan air (gilir musim atau terus
menerus sepanjang tahun) dengan tanaman utama padi/sagu
dan atau dibudidayakan untuk usaha tani perikanan.
Kawasan Pertanian Lahan Kering : areal lahan yang keadaan dan
sifat fisiknya mempunyai tingkat kesesuaian yang tinggi bagi
tanaman palawija dan holtikultura (kebun rakyat, tanaman
holtikultura, palawija, padi ladang, dan dapat dibudidayakan
untuk usaha tani peternakan).
Kawasan Tanaman Tahunan/Semusim : areal yang diperuntukkan
untuk jenis tanaman keras/tahunan sebagai tanaman utama
yang dikelola dengan teknologi sederhana sampai tinggi dan
memperhatikan asas konservasi tanah dan air (perkebunan
besar atau rakyat dan hutan produksi). Dalam kawasan ini
5. PENGGUNAAN LAHAN, yang
menjadi masukan penting
untuk mengindikasikan bentuk
pola ruang budidaya yang ada;
dalam hal ini fungsi yang
diletakkan pada suatu kawasan
didasarkan pada fungsi
dominan/utama dalam
kawasan tersebut;
KAJIAN MENGENAI
KECENDERUNGAN atau
trend perkembangan
fungsi-fungsi dan
bentuk-bentuk
pemanfaatan dalam
kawasan;
KAJIAN KESESUAIAN FUNGSI
atau bentuk pemanfatan
dalam ruang, seperti
kesesuaian lahan untuk
kawasan budidaya pertanian,
posisi lokasi relatif terhadap
kegiatan atau fungsi lainnya,
penguasaan lahan (land
tenureship) dan berbagai
pertimbangan lainnya;
KESEPAKATAN-
KESEPAKATAN yang
dibangun dalam proses
perencanaan antar
berbagai stakeholder
(bentuk participatory
planning).
7. Pemanfaatan lahan yang kurang produktif
intensifikasi dan diversifikasi pertanian
(upaya meningkatkan produktivitas)
Mewujudkan kawasan budidaya melalui
pemberdayaan msyarakat
Peningkatan
produktivitas
kawasan
budidaya;
8. Perwujudan
dan
peningkatan
keterpaduan
dan
keterkaitan
antar
kegiatan
budidaya
Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan
di dalam kawasan budidaya beserta prasarana
pendukungnya secara sinergis dan
berkelanjutan untuk mendorong
pengembangan perekonomian kawasan dan
wilayah sekitarnya dengan mengalokasikan
ruang dan akses masyarakat
Mengembangkan kegiatan budidaya untuk
menunjang aspek politik, pertahanan dan
keamanan, sosial budaya, serta ilmu
pengetahuan dan teknologi;
Mengembangkan dan melestarikan kawasan
budidaya pertanian pangan untuk mendukung
perwujudan ketahanan pangan;
9. Pengendalian
perkembanga
n kegiatan
budidaya agar
tidak
melampaui
daya dukung
dan daya
tampung
lingkungan.
Mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya
terbangun pada kawasan rawan bencana untuk
meminimalkan potensi kejadian bencana dan
potensi kerugian akibat bencana
Mengembangkan proporsi ruang terbuka hijau
pada wilayah kota paling sedikit 30 % dari luas
wilayah kota;
Mengembangkan kawasan perkotaan dengan
bangunan bertingkat terutama untuk kegiatan-
kegiatan dengan fungsi komersial atau bernilai
ekonomi tinggi guna penghematan ruang dan
memberikan ruang terbuka pada kawasan tersebut
mengendalikan kawasan terbangun di kawasan
perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan
prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta
mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di
sekitarnya;
11. Prinsip-prinsip pengendalian
(Komponen Pengendalian)
• Kategori pemanfaatan ruang dan
kebijaksanaannya;
• Peringkat pengaruh geografis
• kebijaksanaan;
• Kerangka pengendalian yang berkelanjutan;
• Instrumen dan tata cara pengendalian;
• Institusi pengendali.
14. • Pengendalian kawasan peruntukan pertanian yang dilakukan secara
terkoordinasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah melalui
pemberian insentif, disinsentif serta mekanisme perizinan, proteksi
dan penyuluhan.
• Pemerintah dapat memberikan insentif dalam bentuk
pengalokasian anggaran secara khusus atau bentuk lainnya kepada
pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah
kabupaten/kota dan kepada para pelaku agribisnis sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku
• Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan peruntukan
pertanian dilindungi dan lahan yang terdapat pada kawasan
peruntukan pertanian ditetapkan sebagai lahan berkelanjutan dan
dilarang dialihfungsikan kecuali untuk kepentingan umum sesuai
dengan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.
PENGENDALIAN KAWASAN PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 41/PERMENTAN/OT.140/9/2009
TENTANG KRITERIA TEKNIS KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN
15. Pentingnya Pengendalian
Mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan
sumber-sumber dan pelaksanaan tugas sehingga tujuan
yang telah direncanakan dapat tecapai.
Mencegah agarpelaksanaann kerja tidak menyimpang dari
prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan.
Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan
yang akan, sedang dan mungkin terjadi dalam pelaksnaan
kegiatan.
Mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.
Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan
Ulbert S. 2015