SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Pengendalian Tata Ruang
Kawasan Pertanian
Fakultas Pertanian
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kegiatan pengendalian yang dilakukan dalam pelaksanaan
pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan
penertiban serta mekanisme perijinan. (UU No. 24/1992)
Pola Pemanfaatan Ruang
Bentuk hubungan antar berbagai aspek sumber daya manusia,
sumber daya alam, sumber daya buatan , sosial, budaya,
ekonomi, teknologi, informasi, administrasi, pertahanan
keamanan; fungsi lindung budi daya dan estetika lingkungan;
dimensi ruang ,dan waktu yang dalam kesatuan secara utuh
menyeluruh serta berkualitas membentuk tata ruan g. (UU No.
24/1992)
Kaw asan Budidaya
Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas
dasar kondisi, dan potens i sumber daya alam, sumber daya manusia, dan
sumber daya buatan. (PP No. 47/1997)
Kawasan Perdesaan
Kawasan yang mempuny ai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber
daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan,
pelayanan jasa pemer intahan , pelayanan
PENGENDALIAN
TATA RUANG
DAN
PEMANFATAN
TATA RUANG
Sumber :Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, MakalahKeterkaitan Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Pengembangan Kawasan Pertanian, Direktur Tata Ruang dan Pertanahan , 2014.
Kawasan Pertanian
Kawasan Pertanian Lahan Basah : kawasan pertanian dengan
sistem pengelolaan yang memerlukan air (gilir musim atau terus
menerus sepanjang tahun) dengan tanaman utama padi/sagu
dan atau dibudidayakan untuk usaha tani perikanan.
Kawasan Pertanian Lahan Kering : areal lahan yang keadaan dan
sifat fisiknya mempunyai tingkat kesesuaian yang tinggi bagi
tanaman palawija dan holtikultura (kebun rakyat, tanaman
holtikultura, palawija, padi ladang, dan dapat dibudidayakan
untuk usaha tani peternakan).
Kawasan Tanaman Tahunan/Semusim : areal yang diperuntukkan
untuk jenis tanaman keras/tahunan sebagai tanaman utama
yang dikelola dengan teknologi sederhana sampai tinggi dan
memperhatikan asas konservasi tanah dan air (perkebunan
besar atau rakyat dan hutan produksi). Dalam kawasan ini
PENGGUNAAN LAHAN, yang
menjadi masukan penting
untuk mengindikasikan bentuk
pola ruang budidaya yang ada;
dalam hal ini fungsi yang
diletakkan pada suatu kawasan
didasarkan pada fungsi
dominan/utama dalam
kawasan tersebut;
KAJIAN MENGENAI
KECENDERUNGAN atau
trend perkembangan
fungsi-fungsi dan
bentuk-bentuk
pemanfaatan dalam
kawasan;
KAJIAN KESESUAIAN FUNGSI
atau bentuk pemanfatan
dalam ruang, seperti
kesesuaian lahan untuk
kawasan budidaya pertanian,
posisi lokasi relatif terhadap
kegiatan atau fungsi lainnya,
penguasaan lahan (land
tenureship) dan berbagai
pertimbangan lainnya;
KESEPAKATAN-
KESEPAKATAN yang
dibangun dalam proses
perencanaan antar
berbagai stakeholder
(bentuk participatory
planning).
Kebijakan
pengembangan
kawasan
budidaya
(1) Peningkatan
produktivitas
kawasan budidaya;
(2) Perwujudan dan
peningkatan
keterpaduan dan
keterkaitan antar
kegiatan budidaya;
(3) Pengendalian
perkembangan
kegiatan budidaya
agar tidak
melampaui daya
dukung dan daya
tampung
lingkungan.
Pemanfaatan lahan yang kurang produktif
intensifikasi dan diversifikasi pertanian
(upaya meningkatkan produktivitas)
Mewujudkan kawasan budidaya melalui
pemberdayaan msyarakat
Peningkatan
produktivitas
kawasan
budidaya;
Perwujudan
dan
peningkatan
keterpaduan
dan
keterkaitan
antar
kegiatan
budidaya
Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan
di dalam kawasan budidaya beserta prasarana
pendukungnya secara sinergis dan
berkelanjutan untuk mendorong
pengembangan perekonomian kawasan dan
wilayah sekitarnya dengan mengalokasikan
ruang dan akses masyarakat
Mengembangkan kegiatan budidaya untuk
menunjang aspek politik, pertahanan dan
keamanan, sosial budaya, serta ilmu
pengetahuan dan teknologi;
Mengembangkan dan melestarikan kawasan
budidaya pertanian pangan untuk mendukung
perwujudan ketahanan pangan;
Pengendalian
perkembanga
n kegiatan
budidaya agar
tidak
melampaui
daya dukung
dan daya
tampung
lingkungan.
Mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya
terbangun pada kawasan rawan bencana untuk
meminimalkan potensi kejadian bencana dan
potensi kerugian akibat bencana
Mengembangkan proporsi ruang terbuka hijau
pada wilayah kota paling sedikit 30 % dari luas
wilayah kota;
Mengembangkan kawasan perkotaan dengan
bangunan bertingkat terutama untuk kegiatan-
kegiatan dengan fungsi komersial atau bernilai
ekonomi tinggi guna penghematan ruang dan
memberikan ruang terbuka pada kawasan tersebut
mengendalikan kawasan terbangun di kawasan
perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan
prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta
mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di
sekitarnya;
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
Prinsip-prinsip pengendalian
(Komponen Pengendalian)
• Kategori pemanfaatan ruang dan
kebijaksanaannya;
• Peringkat pengaruh geografis
• kebijaksanaan;
• Kerangka pengendalian yang berkelanjutan;
• Instrumen dan tata cara pengendalian;
• Institusi pengendali.
INSTRUMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Sertifikasi Lahan Usaha Pertanian
• Pengendalian kawasan peruntukan pertanian yang dilakukan secara
terkoordinasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah melalui
pemberian insentif, disinsentif serta mekanisme perizinan, proteksi
dan penyuluhan.
• Pemerintah dapat memberikan insentif dalam bentuk
pengalokasian anggaran secara khusus atau bentuk lainnya kepada
pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah
kabupaten/kota dan kepada para pelaku agribisnis sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku
• Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan peruntukan
pertanian dilindungi dan lahan yang terdapat pada kawasan
peruntukan pertanian ditetapkan sebagai lahan berkelanjutan dan
dilarang dialihfungsikan kecuali untuk kepentingan umum sesuai
dengan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.
PENGENDALIAN KAWASAN PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 41/PERMENTAN/OT.140/9/2009
TENTANG KRITERIA TEKNIS KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN
Pentingnya Pengendalian
Mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan
sumber-sumber dan pelaksanaan tugas sehingga tujuan
yang telah direncanakan dapat tecapai.
Mencegah agarpelaksanaann kerja tidak menyimpang dari
prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan.
Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan
yang akan, sedang dan mungkin terjadi dalam pelaksnaan
kegiatan.
Mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.
Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan
Ulbert S. 2015
HAL YANG DIPERLUKAN

More Related Content

What's hot

Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)bintang purba
 
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Deki Zulkarnain
 
Pedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaanPedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaanHerman Purba
 
Bab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluanBab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluanmuhfidzilla
 
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaPedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaAji Qan D
 
Analisis kemampuan lahan
Analisis kemampuan lahanAnalisis kemampuan lahan
Analisis kemampuan lahanibram77
 
Kajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota Semarang
Kajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota SemarangKajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota Semarang
Kajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota SemarangNurlina Y.
 
MANAJEMEN LAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN PERKOTAAN
MANAJEMEN LAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN PERKOTAANMANAJEMEN LAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN PERKOTAAN
MANAJEMEN LAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN PERKOTAANHimpunan Mahasiswa Planologi ITS
 
Pembangunan Ekonomi Lokal
Pembangunan Ekonomi LokalPembangunan Ekonomi Lokal
Pembangunan Ekonomi LokalSri Wahyuni
 
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Fitri Indra Wardhono
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Yogan Daru Prabowo
 
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...ushfia
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPenataan Ruang
 
Perencanaan NSPK penataan ruang
Perencanaan NSPK penataan ruangPerencanaan NSPK penataan ruang
Perencanaan NSPK penataan ruangAria Syah
 
Dokumen Teknis RZWP3K - DKI Jakarta.pdf
Dokumen Teknis RZWP3K - DKI Jakarta.pdfDokumen Teknis RZWP3K - DKI Jakarta.pdf
Dokumen Teknis RZWP3K - DKI Jakarta.pdfjoihot
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Jenis jasa ekosistem
Jenis jasa ekosistemJenis jasa ekosistem
Jenis jasa ekosistemNur Baqin
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanArdita Putri Usandy
 

What's hot (20)

Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
 
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
 
Pedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaanPedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaan
 
Bab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluanBab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluan
 
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaPedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR Kota
 
Analisis kemampuan lahan
Analisis kemampuan lahanAnalisis kemampuan lahan
Analisis kemampuan lahan
 
Kajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota Semarang
Kajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota SemarangKajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota Semarang
Kajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota Semarang
 
MANAJEMEN LAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN PERKOTAAN
MANAJEMEN LAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN PERKOTAANMANAJEMEN LAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN PERKOTAAN
MANAJEMEN LAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN PERKOTAAN
 
Pembangunan Ekonomi Lokal
Pembangunan Ekonomi LokalPembangunan Ekonomi Lokal
Pembangunan Ekonomi Lokal
 
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
 
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
 
Perencanaan NSPK penataan ruang
Perencanaan NSPK penataan ruangPerencanaan NSPK penataan ruang
Perencanaan NSPK penataan ruang
 
Pedoman RTRW Segala Aspek
Pedoman RTRW Segala AspekPedoman RTRW Segala Aspek
Pedoman RTRW Segala Aspek
 
Dokumen Teknis RZWP3K - DKI Jakarta.pdf
Dokumen Teknis RZWP3K - DKI Jakarta.pdfDokumen Teknis RZWP3K - DKI Jakarta.pdf
Dokumen Teknis RZWP3K - DKI Jakarta.pdf
 
Struktur ruang
Struktur ruangStruktur ruang
Struktur ruang
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Jenis jasa ekosistem
Jenis jasa ekosistemJenis jasa ekosistem
Jenis jasa ekosistem
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
 

Similar to Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian

Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Andes Asmuni
 
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi PerencanaLingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi PerencanaFauzan Barnanda
 
Tata ruang dan degradasi lahan
Tata ruang dan degradasi lahanTata ruang dan degradasi lahan
Tata ruang dan degradasi lahannandradr
 
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisik
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisikPendaftaran tanah menunjang perencanaan fisik
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisikRetno Pratiwi
 
130704 pelatihan tr
130704 pelatihan tr130704 pelatihan tr
130704 pelatihan trYustus Rona
 
Bab 2 tujuan kebijkan dan strategi
Bab 2 tujuan kebijkan dan strategiBab 2 tujuan kebijkan dan strategi
Bab 2 tujuan kebijkan dan strategiDeki Zulkarnain
 
Uu penataan-ruang
Uu penataan-ruangUu penataan-ruang
Uu penataan-ruangAndry Saleh
 
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007JalinKrakatau
 
UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan RuangUU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan RuangImam Nur Alam
 
Bab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidup
Bab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidupBab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidup
Bab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidupHendra Rahman
 
20230411 pdjgjbhd nvjfgvnfj
20230411  pdjgjbhd nvjfgvnfj20230411  pdjgjbhd nvjfgvnfj
20230411 pdjgjbhd nvjfgvnfjspettarani
 
PPT FGD 2 Jangka Buya Rencana Detail Tata Ruang.pptx
PPT FGD 2 Jangka Buya Rencana Detail Tata Ruang.pptxPPT FGD 2 Jangka Buya Rencana Detail Tata Ruang.pptx
PPT FGD 2 Jangka Buya Rencana Detail Tata Ruang.pptxaci21345
 
Perda Kab. Padang Pariaman No 05 tahun 2004 Kawasan Strategis Kabupaten Padan...
Perda Kab. Padang Pariaman No 05 tahun 2004 Kawasan Strategis Kabupaten Padan...Perda Kab. Padang Pariaman No 05 tahun 2004 Kawasan Strategis Kabupaten Padan...
Perda Kab. Padang Pariaman No 05 tahun 2004 Kawasan Strategis Kabupaten Padan...Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
 

Similar to Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian (20)

Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
 
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi PerencanaLingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
 
Tata ruang dan degradasi lahan
Tata ruang dan degradasi lahanTata ruang dan degradasi lahan
Tata ruang dan degradasi lahan
 
pertemuan 5
pertemuan 5pertemuan 5
pertemuan 5
 
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisik
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisikPendaftaran tanah menunjang perencanaan fisik
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisik
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Makalah keynote-speakers
Makalah keynote-speakersMakalah keynote-speakers
Makalah keynote-speakers
 
130704 pelatihan tr
130704 pelatihan tr130704 pelatihan tr
130704 pelatihan tr
 
kebijakan tata ruang
kebijakan tata ruangkebijakan tata ruang
kebijakan tata ruang
 
Bab 2 tujuan kebijkan dan strategi
Bab 2 tujuan kebijkan dan strategiBab 2 tujuan kebijkan dan strategi
Bab 2 tujuan kebijkan dan strategi
 
Silvani widya
Silvani widyaSilvani widya
Silvani widya
 
Uu penataan-ruang
Uu penataan-ruangUu penataan-ruang
Uu penataan-ruang
 
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007
 
UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan RuangUU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 
Bab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidup
Bab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidupBab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidup
Bab x-pembangunan-sumber-daya-alam-dan-lingkunagn-hidup
 
20230411 pdjgjbhd nvjfgvnfj
20230411  pdjgjbhd nvjfgvnfj20230411  pdjgjbhd nvjfgvnfj
20230411 pdjgjbhd nvjfgvnfj
 
Konservasi
KonservasiKonservasi
Konservasi
 
PPT FGD 2 Jangka Buya Rencana Detail Tata Ruang.pptx
PPT FGD 2 Jangka Buya Rencana Detail Tata Ruang.pptxPPT FGD 2 Jangka Buya Rencana Detail Tata Ruang.pptx
PPT FGD 2 Jangka Buya Rencana Detail Tata Ruang.pptx
 
Perda Kab. Padang Pariaman No 05 tahun 2004 Kawasan Strategis Kabupaten Padan...
Perda Kab. Padang Pariaman No 05 tahun 2004 Kawasan Strategis Kabupaten Padan...Perda Kab. Padang Pariaman No 05 tahun 2004 Kawasan Strategis Kabupaten Padan...
Perda Kab. Padang Pariaman No 05 tahun 2004 Kawasan Strategis Kabupaten Padan...
 
Bab 7 rev 02
Bab 7 rev 02Bab 7 rev 02
Bab 7 rev 02
 

More from ushfia

Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaan
Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air PermukaanProsedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaan
Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaanushfia
 
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi BantenProsedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Bantenushfia
 
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya AirRekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Airushfia
 
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya AirPerizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Airushfia
 
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PADJenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PADushfia
 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...ushfia
 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGSTANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGushfia
 
Rancangan Pangkalan Data Investasi
Rancangan Pangkalan Data InvestasiRancangan Pangkalan Data Investasi
Rancangan Pangkalan Data Investasiushfia
 
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi TanahKoordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanahushfia
 
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi BantenPeluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Bantenushfia
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruangushfia
 
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan BaliStatus RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Baliushfia
 
Konsolidasi Tanah
Konsolidasi TanahKonsolidasi Tanah
Konsolidasi Tanahushfia
 
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitas
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan KomunitasPenanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitas
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitasushfia
 
City Development Program
City Development ProgramCity Development Program
City Development Programushfia
 
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi BantenArah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Bantenushfia
 
Kota-Kota Berkelanjutan
Kota-Kota BerkelanjutanKota-Kota Berkelanjutan
Kota-Kota Berkelanjutanushfia
 
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan RuangPengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruangushfia
 
Pengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan Berkelanjutan
Pengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan BerkelanjutanPengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan Berkelanjutan
Pengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan Berkelanjutanushfia
 
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian PertanahanKonsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahanushfia
 

More from ushfia (20)

Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaan
Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air PermukaanProsedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaan
Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaan
 
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi BantenProsedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
 
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya AirRekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
 
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya AirPerizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
 
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PADJenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGSTANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
 
Rancangan Pangkalan Data Investasi
Rancangan Pangkalan Data InvestasiRancangan Pangkalan Data Investasi
Rancangan Pangkalan Data Investasi
 
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi TanahKoordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah
 
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi BantenPeluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
 
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan BaliStatus RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
 
Konsolidasi Tanah
Konsolidasi TanahKonsolidasi Tanah
Konsolidasi Tanah
 
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitas
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan KomunitasPenanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitas
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitas
 
City Development Program
City Development ProgramCity Development Program
City Development Program
 
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi BantenArah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
 
Kota-Kota Berkelanjutan
Kota-Kota BerkelanjutanKota-Kota Berkelanjutan
Kota-Kota Berkelanjutan
 
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan RuangPengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
 
Pengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan Berkelanjutan
Pengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan BerkelanjutanPengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan Berkelanjutan
Pengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan Berkelanjutan
 
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian PertanahanKonsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
 

Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian

  • 1. Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
  • 2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kegiatan pengendalian yang dilakukan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban serta mekanisme perijinan. (UU No. 24/1992) Pola Pemanfaatan Ruang Bentuk hubungan antar berbagai aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan , sosial, budaya, ekonomi, teknologi, informasi, administrasi, pertahanan keamanan; fungsi lindung budi daya dan estetika lingkungan; dimensi ruang ,dan waktu yang dalam kesatuan secara utuh menyeluruh serta berkualitas membentuk tata ruan g. (UU No. 24/1992) Kaw asan Budidaya Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi, dan potens i sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. (PP No. 47/1997) Kawasan Perdesaan Kawasan yang mempuny ai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemer intahan , pelayanan PENGENDALIAN TATA RUANG DAN PEMANFATAN TATA RUANG
  • 3. Sumber :Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, MakalahKeterkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pengembangan Kawasan Pertanian, Direktur Tata Ruang dan Pertanahan , 2014.
  • 4. Kawasan Pertanian Kawasan Pertanian Lahan Basah : kawasan pertanian dengan sistem pengelolaan yang memerlukan air (gilir musim atau terus menerus sepanjang tahun) dengan tanaman utama padi/sagu dan atau dibudidayakan untuk usaha tani perikanan. Kawasan Pertanian Lahan Kering : areal lahan yang keadaan dan sifat fisiknya mempunyai tingkat kesesuaian yang tinggi bagi tanaman palawija dan holtikultura (kebun rakyat, tanaman holtikultura, palawija, padi ladang, dan dapat dibudidayakan untuk usaha tani peternakan). Kawasan Tanaman Tahunan/Semusim : areal yang diperuntukkan untuk jenis tanaman keras/tahunan sebagai tanaman utama yang dikelola dengan teknologi sederhana sampai tinggi dan memperhatikan asas konservasi tanah dan air (perkebunan besar atau rakyat dan hutan produksi). Dalam kawasan ini
  • 5. PENGGUNAAN LAHAN, yang menjadi masukan penting untuk mengindikasikan bentuk pola ruang budidaya yang ada; dalam hal ini fungsi yang diletakkan pada suatu kawasan didasarkan pada fungsi dominan/utama dalam kawasan tersebut; KAJIAN MENGENAI KECENDERUNGAN atau trend perkembangan fungsi-fungsi dan bentuk-bentuk pemanfaatan dalam kawasan; KAJIAN KESESUAIAN FUNGSI atau bentuk pemanfatan dalam ruang, seperti kesesuaian lahan untuk kawasan budidaya pertanian, posisi lokasi relatif terhadap kegiatan atau fungsi lainnya, penguasaan lahan (land tenureship) dan berbagai pertimbangan lainnya; KESEPAKATAN- KESEPAKATAN yang dibangun dalam proses perencanaan antar berbagai stakeholder (bentuk participatory planning).
  • 6. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya (1) Peningkatan produktivitas kawasan budidaya; (2) Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; (3) Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
  • 7. Pemanfaatan lahan yang kurang produktif intensifikasi dan diversifikasi pertanian (upaya meningkatkan produktivitas) Mewujudkan kawasan budidaya melalui pemberdayaan msyarakat Peningkatan produktivitas kawasan budidaya;
  • 8. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan budidaya beserta prasarana pendukungnya secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya dengan mengalokasikan ruang dan akses masyarakat Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan;
  • 9. Pengendalian perkembanga n kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya terbangun pada kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana Mengembangkan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 % dari luas wilayah kota; Mengembangkan kawasan perkotaan dengan bangunan bertingkat terutama untuk kegiatan- kegiatan dengan fungsi komersial atau bernilai ekonomi tinggi guna penghematan ruang dan memberikan ruang terbuka pada kawasan tersebut mengendalikan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya;
  • 10. PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
  • 11. Prinsip-prinsip pengendalian (Komponen Pengendalian) • Kategori pemanfaatan ruang dan kebijaksanaannya; • Peringkat pengaruh geografis • kebijaksanaan; • Kerangka pengendalian yang berkelanjutan; • Instrumen dan tata cara pengendalian; • Institusi pengendali.
  • 14. • Pengendalian kawasan peruntukan pertanian yang dilakukan secara terkoordinasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah melalui pemberian insentif, disinsentif serta mekanisme perizinan, proteksi dan penyuluhan. • Pemerintah dapat memberikan insentif dalam bentuk pengalokasian anggaran secara khusus atau bentuk lainnya kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan kepada para pelaku agribisnis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku • Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pertanian dilindungi dan lahan yang terdapat pada kawasan peruntukan pertanian ditetapkan sebagai lahan berkelanjutan dan dilarang dialihfungsikan kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. PENGENDALIAN KAWASAN PERTANIAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 41/PERMENTAN/OT.140/9/2009 TENTANG KRITERIA TEKNIS KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN
  • 15. Pentingnya Pengendalian Mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat tecapai. Mencegah agarpelaksanaann kerja tidak menyimpang dari prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang dan mungkin terjadi dalam pelaksnaan kegiatan. Mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan Ulbert S. 2015