SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Pendahuluan
Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia
(Pasal 28 UUD 45);
Pembangunan Ekonomi Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (pasal 33 UUD 45);
Pertumbuhan penduduk, kebutuhan investasi, perluasan kawasan cadangan pangan dan
keterbatasan ruang berpotensi menimbulkan konflik antar sektor dan antar papihak;
Masalah Pemanfaatan Ruang
antara kebijakan dan kepentingan
Kekeringan…
Tercatat dari data Badan Nasional
Penanggulangan Bencana,
127.788 ha lahan sawah puso
dan kekeringan. Kekeringan di
antaranya di Jawa Barat, Banten,
Jawa Tengah, Jawa Timur dan
sebagainya (tribunenews.com)
Berdasarkan pemantauan
Kementerian PU terhadap 71
waduk yang tersebar di Indonesia,
hingga akhir Agustus 2012
terdapat 19 waduk normal, 42
waspada, dan 10 kering
(tribunenews.com)
ancaman terhadap
cadangan pangan &
ketersediaan
supplai air
Banjir…
Sosial dan Ekonomi
 Perkotaan 380.160 (57,80%)
 Pedesaan 277.580 (42,20%)
 Urutan ke 27 Secara Nasional
Jumlah penduduk miskin di Banten pada September 2016 mencapai
657,74 ribu orang (5,36 persen) - BPS
Pelanggaran Kebijakan Tata Ruang
 Lahan yang seharusnyaseharusnya berfungsi lindung
dimanfaatkan sebagai lahan budidaya tanaman,
pertambangan, perkebunan
 Daerah tangkapan air berubah menjadi areal
pertanian dan perumahan
 Lahan yang seharusnyaseharusnya berfungsi lindung
dimanfaatkan sebagai lahan budidaya tanaman,
pertambangan, perkebunan
 Daerah tangkapan air berubah menjadi areal
pertanian dan perumahan
Penataan Ruang & Lingkungan Hidup
Pertanyaannya ... ???
Apakah penataan ruang perlu menuruti persyaratan pengelolaan lingkungan hidup?
atau Pengelolaan lingkungan hidup yang perlu merujuk penataan ruang?
atau keduanya saling memaknai, berhirarki sama, sehingga ketika dipadukan
menjadi satu kesatuan sistem pengaturan pemanfaatan wilayah atau pengalokasian
kegiatan di berbagai tempat.
Penataan Ruang
Ruang sebagai wadah maupun sebagai sumber daya alam adalah terbatas, sebagai
wadah terbatas pada besaran wilayahnya, sedangkan sebagai sumber daya terbatas
pada daya dukung dan daya tampungnya, oleh karena itu, pemanfaatan ruang perlu
ditata agar tidak terjadi pemborosan dan terjadi penurunan kualitas ruang (Ahmadi,
1995).
Penataan ruang adalah suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang
dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ruang dapat diartikan sebagai wadah
kehidupan manusia dan makhluk lain serta sumber daya alam (Pasal 1 Ayat (3) UU
24/1992 jo Pasal 1 ayat (5) UU 26/2007).
Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah
nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan
nusantara dan ketahanan nasional (Pasal 3 UU No 26 tahun 2007).
Tujuan penataan ruang ialah pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan (pasal
3 butir a UU 26/2007)
Mencegah dan menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan (pasal 3 butir
4 UU 26/2007)
Tata Ruang bagi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hidup lain (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2009).
Lingkungan hidup bukan benda berbentuk ruang yang dapat dikotak-kotakkan
dengan batas-batas geografis (kawasan lindung atau budidaya), administrasi
(provinsi, kabupaten atau kota), demografi (perkotaan atau pedesaan) atau politk.
Tetapi .......
Lingkungan hidup adalah suatu konsep yang berbentuk dari tangkapan indra
manusia tentang segala hal yang mempengaruhi, menentukan dan atau
mengendalikan hidup dan kehidupan manusia.
Hal yang mencakup udara, air, tanah, tumbuhan, hewan, mikroorganisme, ruang,
bahan tambang, organisasi kemasyarakatan (pemerintahan), kepercayaan. tradisi,
kaedah dan lain sebagainya, serta lingkungan hidup dapat diubah atau diperkaya
oleh rekayasa manusia, misalnya jalan, gedung, waduk, pabrik dan lain sebagainya.
Integrasi Penataan Ruang &
Lingkungan Hidup
Intinya dua peraturan (tata ruang dan lingkungan hidup) bertujuan sama, yaitu guna
mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan serta antara
manusia dan lingkungan itu sendiri (alam dan buatan), sehingga tercipta “keseimbangan”
Oleh karena itu untuk mewujudkan “kesimbangan” tersebut bagaimana caranya kita
menjalankan secara konsisten “penataan ruang berwawasan lingkungan”, penataan
ruang yang menggunakan kriteria mutu lingkungan hidup.
Ada 4 sistem lingkungan yang sangat memerlukan perhatian serius dari setiap orang (Yusuf,
2000:114), yaitu:
(1)Sistem biofisik;
(2)Sistem sosial;
(3)Sistem ekonomi, dan
(4)Sistem politik.
Pada dasarnya tujuan penataan ruang, antara lain: agar tercapai pemanfaatan ruang
yang berkualitas yakni mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta
menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan mewujudkan keseimbangan
antara kepentingan ekologi, sosial dan ekonomi.
Kendala Pemanfaatan Ruang
Pertama:
Rencana yang tersusun tidak memperhitungkan keserasian, keseimbangan dan kelestarian
lingkungan;
Kedua:
Tidak adanya ketegasan hukum bagi setiap orang yang melanggar ketentuan dalam ruang;
Ketiga:
Perencanaan tata ruang selalu dikaitkan / disatukan dengan rencana pengembangan
investasi;
Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap
peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan
individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) secara administratif,
kepidanaan dan keperdataan. Oleh karena itu penegakan hukum lingkungan tidak
hanya bersifat represif tetapi juga preventif (Siti Sundari Rangkuti, 2000);
Keempat:
Penetapan rencana lebih banyak didominasi oleh keputusan politik, sehingga obyektifitas
terhadap karakteristik wilayah menjadi tidak berjalan dengan baik;
Kelima:
Otonomi daerah mendorong setiap daerah untuk peningkatan asli daerah, sehingga setiap
upaya pemanfaatan tata ruang diupayakan harus dapat memberikan sumbangan ekonomi.
Konflik Pemanfaatan Ruang
1. Antar wilayah;
2. Antar sektor;
3. Antara masyarakat dengan pemerintah;
4. Antar pemanfaatan tata ruang itu sendiri.
Penyebab konflik lebih sering disebabkan tidak adanya komunikasi dan koordinasi
diantara para pihak.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Permendagri No. 67 tahun 2012
Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat,
setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan
pada KLHS (Pasal 19 Ayat (1) UU 32 tahun 2009);
Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup (Pasal 19 Ayat (2) UU 32 tahun 2009).
upaya penanggulangan degradasi kualitas LH harus dimulai dari proses
pengambilan keputusan pembangunan.
Sebagai suatu instrumen pengelolaan LH, implementasi KLHS adalah pada
proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan (decision-making
cycle process), dalam hal ini implementasi difokuskan pada perencanaan tata
ruang.
DAS sebagai Satu Kesatuan Ekosistem
Landasan Pengelolaan Ruang
Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan
dengan sungai dan anak-anak sungainya, berfungsi menampung, menyimpan dan
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas
di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang
masih terpengaruh aktivitas daratan (Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012, tentang
pengelolaan DAS).
Fungsi hidrologis DAS (Noordwijk et al., 2004), adalah sebagai:
(1)Transmisi air;
(2)Penyangga pada puncak kejadian hujan;
(3)Pelepasan air secara perlahan;
(4)Memelihara kualitas air; dan
(5)Mengurangi perpindahan masa tanah, misalnya banjir.
DAS merupakan suatu mega sistem kompleks yang meliputi sistem fisik, sistem
biologis, dan sistem manusia yang saling berinteraksi dan berhubungan membentuk
satu kesatuan ekosistem (Wulandari 2007). Setiap komponen dalam ekosistem
DAS saling mempengaruhi, apabila terjadi gangguan terhadap salah satu komponen
akan terjadi gangguan ekosistem (Asdak, 2010).
image DAS Cidanau
Pengelolaan Terpadu DAS Cidanau
mekanis jasa lingkungan DAS Cidanau
Terima Kasih
Foto : Ridhwan, Istimewa
Bahan: dari berbagai sumber

More Related Content

What's hot

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BandungRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BandungPenataan Ruang
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruangushfia
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, NADRencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, NADPenataan Ruang
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang  RDTRPeraturan Penataan Ruang  RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRhenny ferniza
 
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1laboratorium pwkuinam
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Yogan Daru Prabowo
 
hukum tata ruang
hukum tata ruanghukum tata ruang
hukum tata ruanggege52
 
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaPedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaAji Qan D
 
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaPerka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Teori Lokasi dan Analisis Pola Ruang
Teori Lokasi dan Analisis Pola RuangTeori Lokasi dan Analisis Pola Ruang
Teori Lokasi dan Analisis Pola RuangSally Indah N
 
ATTRIBUT TABLE pada ARCGIS 10.0
ATTRIBUT TABLE pada ARCGIS 10.0ATTRIBUT TABLE pada ARCGIS 10.0
ATTRIBUT TABLE pada ARCGIS 10.0oriza steva andra
 
MANAJEMEN LAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN PERKOTAAN
MANAJEMEN LAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN PERKOTAANMANAJEMEN LAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN PERKOTAAN
MANAJEMEN LAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN PERKOTAANHimpunan Mahasiswa Planologi ITS
 
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Deki Zulkarnain
 
KLHS RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 [Ekpspose pendahuluan]
KLHS RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 [Ekpspose pendahuluan]KLHS RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 [Ekpspose pendahuluan]
KLHS RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 [Ekpspose pendahuluan]Amdal Indonesia Online
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BantulRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BantulPenataan Ruang
 

What's hot (20)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BandungRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, NADRencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, NAD
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh, NAD
 
6. struktur internal kota1
6. struktur internal kota16. struktur internal kota1
6. struktur internal kota1
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang  RDTRPeraturan Penataan Ruang  RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTR
 
Struktur ruang
Struktur ruangStruktur ruang
Struktur ruang
 
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
 
hukum tata ruang
hukum tata ruanghukum tata ruang
hukum tata ruang
 
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaPedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR Kota
 
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaPerka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
 
Teori Lokasi dan Analisis Pola Ruang
Teori Lokasi dan Analisis Pola RuangTeori Lokasi dan Analisis Pola Ruang
Teori Lokasi dan Analisis Pola Ruang
 
ATTRIBUT TABLE pada ARCGIS 10.0
ATTRIBUT TABLE pada ARCGIS 10.0ATTRIBUT TABLE pada ARCGIS 10.0
ATTRIBUT TABLE pada ARCGIS 10.0
 
Rancang kota yang baik
Rancang kota yang baikRancang kota yang baik
Rancang kota yang baik
 
MANAJEMEN LAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN PERKOTAAN
MANAJEMEN LAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN PERKOTAANMANAJEMEN LAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN PERKOTAAN
MANAJEMEN LAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN PERKOTAAN
 
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
 
KLHS RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 [Ekpspose pendahuluan]
KLHS RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 [Ekpspose pendahuluan]KLHS RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 [Ekpspose pendahuluan]
KLHS RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 [Ekpspose pendahuluan]
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BantulRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
 
Pertemuan ke 3 - perencanaan sosial
Pertemuan ke 3 - perencanaan  sosialPertemuan ke 3 - perencanaan  sosial
Pertemuan ke 3 - perencanaan sosial
 

Similar to Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang

Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi PerencanaLingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi PerencanaFauzan Barnanda
 
sumber daya alam 1
sumber daya alam 1sumber daya alam 1
sumber daya alam 1Mia Mancani
 
Ekologi dan-lingkungan
Ekologi dan-lingkunganEkologi dan-lingkungan
Ekologi dan-lingkunganShoetiaone
 
Pembangunan dan-lingkungan
Pembangunan dan-lingkunganPembangunan dan-lingkungan
Pembangunan dan-lingkunganar_
 
PERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdf
PERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdfPERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdf
PERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdfssuser2d53881
 
geos2-ekonomidanlingkunganhidup.ppt
geos2-ekonomidanlingkunganhidup.pptgeos2-ekonomidanlingkunganhidup.ppt
geos2-ekonomidanlingkunganhidup.pptMc Keteqman
 
Pengelolaan lingkungan hidup
Pengelolaan lingkungan hidupPengelolaan lingkungan hidup
Pengelolaan lingkungan hidupIsmed Ady
 
Hubungan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan
Hubungan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan BerkelanjutanHubungan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan
Hubungan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan BerkelanjutanIpin Okehzz
 
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan HidupUU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan HidupPenataan Ruang
 
Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan HidupUndang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidupinfosanitasi
 
Konsep pembangunan berkelanjutan
Konsep pembangunan berkelanjutanKonsep pembangunan berkelanjutan
Konsep pembangunan berkelanjutanBudy Jafar
 
dampak pencemaran lingkungan air tahu.pdf
dampak pencemaran lingkungan air tahu.pdfdampak pencemaran lingkungan air tahu.pdf
dampak pencemaran lingkungan air tahu.pdfJOJONAGA
 
15. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum lingkungan. univer...
15. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum lingkungan. univer...15. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum lingkungan. univer...
15. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum lingkungan. univer...Novi Siti
 
Tugas 13. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu ...
Tugas 13. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu ...Tugas 13. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu ...
Tugas 13. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu ...Hayyu Safitri
 

Similar to Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang (20)

Safeguard redd
Safeguard reddSafeguard redd
Safeguard redd
 
Arga
ArgaArga
Arga
 
Geo (fnaws)
Geo (fnaws)Geo (fnaws)
Geo (fnaws)
 
Tugas ilmu lingkungan
Tugas ilmu lingkunganTugas ilmu lingkungan
Tugas ilmu lingkungan
 
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi PerencanaLingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
 
sumber daya alam 1
sumber daya alam 1sumber daya alam 1
sumber daya alam 1
 
Ekologi dan-lingkungan
Ekologi dan-lingkunganEkologi dan-lingkungan
Ekologi dan-lingkungan
 
Pembangunan dan-lingkungan
Pembangunan dan-lingkunganPembangunan dan-lingkungan
Pembangunan dan-lingkungan
 
PERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdf
PERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdfPERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdf
PERMASALAHAN Tata ruang, konservasi dan kerentanan wilayah pesisir.pdf
 
pwp
pwppwp
pwp
 
geos2-ekonomidanlingkunganhidup.ppt
geos2-ekonomidanlingkunganhidup.pptgeos2-ekonomidanlingkunganhidup.ppt
geos2-ekonomidanlingkunganhidup.ppt
 
Materi 4 amdal
Materi 4 amdalMateri 4 amdal
Materi 4 amdal
 
Pengelolaan lingkungan hidup
Pengelolaan lingkungan hidupPengelolaan lingkungan hidup
Pengelolaan lingkungan hidup
 
Hubungan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan
Hubungan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan BerkelanjutanHubungan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan
Hubungan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan
 
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan HidupUU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 
Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan HidupUndang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 
Konsep pembangunan berkelanjutan
Konsep pembangunan berkelanjutanKonsep pembangunan berkelanjutan
Konsep pembangunan berkelanjutan
 
dampak pencemaran lingkungan air tahu.pdf
dampak pencemaran lingkungan air tahu.pdfdampak pencemaran lingkungan air tahu.pdf
dampak pencemaran lingkungan air tahu.pdf
 
15. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum lingkungan. univer...
15. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum lingkungan. univer...15. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum lingkungan. univer...
15. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum lingkungan. univer...
 
Tugas 13. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu ...
Tugas 13. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu ...Tugas 13. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu ...
Tugas 13. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum lingkungan, universitas mercu ...
 

More from ushfia

Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaan
Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air PermukaanProsedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaan
Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaanushfia
 
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi BantenProsedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Bantenushfia
 
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya AirRekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Airushfia
 
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya AirPerizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Airushfia
 
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PADJenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PADushfia
 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...ushfia
 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGSTANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGushfia
 
Rancangan Pangkalan Data Investasi
Rancangan Pangkalan Data InvestasiRancangan Pangkalan Data Investasi
Rancangan Pangkalan Data Investasiushfia
 
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi TanahKoordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanahushfia
 
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi BantenPeluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Bantenushfia
 
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan PertanianPengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanianushfia
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruangushfia
 
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan BaliStatus RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Baliushfia
 
Konsolidasi Tanah
Konsolidasi TanahKonsolidasi Tanah
Konsolidasi Tanahushfia
 
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitas
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan KomunitasPenanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitas
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitasushfia
 
City Development Program
City Development ProgramCity Development Program
City Development Programushfia
 
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi BantenArah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Bantenushfia
 
Kota-Kota Berkelanjutan
Kota-Kota BerkelanjutanKota-Kota Berkelanjutan
Kota-Kota Berkelanjutanushfia
 
Pengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan Berkelanjutan
Pengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan BerkelanjutanPengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan Berkelanjutan
Pengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan Berkelanjutanushfia
 
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian PertanahanKonsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahanushfia
 

More from ushfia (20)

Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaan
Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air PermukaanProsedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaan
Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaan
 
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi BantenProsedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
 
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya AirRekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
 
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya AirPerizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
 
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PADJenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGSTANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
 
Rancangan Pangkalan Data Investasi
Rancangan Pangkalan Data InvestasiRancangan Pangkalan Data Investasi
Rancangan Pangkalan Data Investasi
 
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi TanahKoordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah
 
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi BantenPeluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
 
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan PertanianPengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
 
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan BaliStatus RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
 
Konsolidasi Tanah
Konsolidasi TanahKonsolidasi Tanah
Konsolidasi Tanah
 
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitas
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan KomunitasPenanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitas
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitas
 
City Development Program
City Development ProgramCity Development Program
City Development Program
 
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi BantenArah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
 
Kota-Kota Berkelanjutan
Kota-Kota BerkelanjutanKota-Kota Berkelanjutan
Kota-Kota Berkelanjutan
 
Pengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan Berkelanjutan
Pengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan BerkelanjutanPengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan Berkelanjutan
Pengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan Berkelanjutan
 
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian PertanahanKonsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
 

Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang

  • 1.
  • 2. Pendahuluan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia (Pasal 28 UUD 45); Pembangunan Ekonomi Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (pasal 33 UUD 45); Pertumbuhan penduduk, kebutuhan investasi, perluasan kawasan cadangan pangan dan keterbatasan ruang berpotensi menimbulkan konflik antar sektor dan antar papihak;
  • 3. Masalah Pemanfaatan Ruang antara kebijakan dan kepentingan
  • 4. Kekeringan… Tercatat dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 127.788 ha lahan sawah puso dan kekeringan. Kekeringan di antaranya di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya (tribunenews.com) Berdasarkan pemantauan Kementerian PU terhadap 71 waduk yang tersebar di Indonesia, hingga akhir Agustus 2012 terdapat 19 waduk normal, 42 waspada, dan 10 kering (tribunenews.com) ancaman terhadap cadangan pangan & ketersediaan supplai air
  • 6. Sosial dan Ekonomi  Perkotaan 380.160 (57,80%)  Pedesaan 277.580 (42,20%)  Urutan ke 27 Secara Nasional Jumlah penduduk miskin di Banten pada September 2016 mencapai 657,74 ribu orang (5,36 persen) - BPS
  • 7. Pelanggaran Kebijakan Tata Ruang  Lahan yang seharusnyaseharusnya berfungsi lindung dimanfaatkan sebagai lahan budidaya tanaman, pertambangan, perkebunan  Daerah tangkapan air berubah menjadi areal pertanian dan perumahan  Lahan yang seharusnyaseharusnya berfungsi lindung dimanfaatkan sebagai lahan budidaya tanaman, pertambangan, perkebunan  Daerah tangkapan air berubah menjadi areal pertanian dan perumahan
  • 8. Penataan Ruang & Lingkungan Hidup Pertanyaannya ... ??? Apakah penataan ruang perlu menuruti persyaratan pengelolaan lingkungan hidup? atau Pengelolaan lingkungan hidup yang perlu merujuk penataan ruang? atau keduanya saling memaknai, berhirarki sama, sehingga ketika dipadukan menjadi satu kesatuan sistem pengaturan pemanfaatan wilayah atau pengalokasian kegiatan di berbagai tempat.
  • 9. Penataan Ruang Ruang sebagai wadah maupun sebagai sumber daya alam adalah terbatas, sebagai wadah terbatas pada besaran wilayahnya, sedangkan sebagai sumber daya terbatas pada daya dukung dan daya tampungnya, oleh karena itu, pemanfaatan ruang perlu ditata agar tidak terjadi pemborosan dan terjadi penurunan kualitas ruang (Ahmadi, 1995). Penataan ruang adalah suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ruang dapat diartikan sebagai wadah kehidupan manusia dan makhluk lain serta sumber daya alam (Pasal 1 Ayat (3) UU 24/1992 jo Pasal 1 ayat (5) UU 26/2007). Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional (Pasal 3 UU No 26 tahun 2007). Tujuan penataan ruang ialah pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan (pasal 3 butir a UU 26/2007) Mencegah dan menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan (pasal 3 butir 4 UU 26/2007)
  • 10. Tata Ruang bagi Pengelolaan Lingkungan Hidup Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2009). Lingkungan hidup bukan benda berbentuk ruang yang dapat dikotak-kotakkan dengan batas-batas geografis (kawasan lindung atau budidaya), administrasi (provinsi, kabupaten atau kota), demografi (perkotaan atau pedesaan) atau politk. Tetapi ....... Lingkungan hidup adalah suatu konsep yang berbentuk dari tangkapan indra manusia tentang segala hal yang mempengaruhi, menentukan dan atau mengendalikan hidup dan kehidupan manusia. Hal yang mencakup udara, air, tanah, tumbuhan, hewan, mikroorganisme, ruang, bahan tambang, organisasi kemasyarakatan (pemerintahan), kepercayaan. tradisi, kaedah dan lain sebagainya, serta lingkungan hidup dapat diubah atau diperkaya oleh rekayasa manusia, misalnya jalan, gedung, waduk, pabrik dan lain sebagainya.
  • 11. Integrasi Penataan Ruang & Lingkungan Hidup Intinya dua peraturan (tata ruang dan lingkungan hidup) bertujuan sama, yaitu guna mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan serta antara manusia dan lingkungan itu sendiri (alam dan buatan), sehingga tercipta “keseimbangan” Oleh karena itu untuk mewujudkan “kesimbangan” tersebut bagaimana caranya kita menjalankan secara konsisten “penataan ruang berwawasan lingkungan”, penataan ruang yang menggunakan kriteria mutu lingkungan hidup. Ada 4 sistem lingkungan yang sangat memerlukan perhatian serius dari setiap orang (Yusuf, 2000:114), yaitu: (1)Sistem biofisik; (2)Sistem sosial; (3)Sistem ekonomi, dan (4)Sistem politik. Pada dasarnya tujuan penataan ruang, antara lain: agar tercapai pemanfaatan ruang yang berkualitas yakni mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekologi, sosial dan ekonomi.
  • 12. Kendala Pemanfaatan Ruang Pertama: Rencana yang tersusun tidak memperhitungkan keserasian, keseimbangan dan kelestarian lingkungan; Kedua: Tidak adanya ketegasan hukum bagi setiap orang yang melanggar ketentuan dalam ruang; Ketiga: Perencanaan tata ruang selalu dikaitkan / disatukan dengan rencana pengembangan investasi; Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) secara administratif, kepidanaan dan keperdataan. Oleh karena itu penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif (Siti Sundari Rangkuti, 2000); Keempat: Penetapan rencana lebih banyak didominasi oleh keputusan politik, sehingga obyektifitas terhadap karakteristik wilayah menjadi tidak berjalan dengan baik; Kelima: Otonomi daerah mendorong setiap daerah untuk peningkatan asli daerah, sehingga setiap upaya pemanfaatan tata ruang diupayakan harus dapat memberikan sumbangan ekonomi.
  • 13. Konflik Pemanfaatan Ruang 1. Antar wilayah; 2. Antar sektor; 3. Antara masyarakat dengan pemerintah; 4. Antar pemanfaatan tata ruang itu sendiri. Penyebab konflik lebih sering disebabkan tidak adanya komunikasi dan koordinasi diantara para pihak.
  • 14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Permendagri No. 67 tahun 2012 Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS (Pasal 19 Ayat (1) UU 32 tahun 2009); Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (Pasal 19 Ayat (2) UU 32 tahun 2009). upaya penanggulangan degradasi kualitas LH harus dimulai dari proses pengambilan keputusan pembangunan. Sebagai suatu instrumen pengelolaan LH, implementasi KLHS adalah pada proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan (decision-making cycle process), dalam hal ini implementasi difokuskan pada perencanaan tata ruang.
  • 15. DAS sebagai Satu Kesatuan Ekosistem Landasan Pengelolaan Ruang Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012, tentang pengelolaan DAS). Fungsi hidrologis DAS (Noordwijk et al., 2004), adalah sebagai: (1)Transmisi air; (2)Penyangga pada puncak kejadian hujan; (3)Pelepasan air secara perlahan; (4)Memelihara kualitas air; dan (5)Mengurangi perpindahan masa tanah, misalnya banjir. DAS merupakan suatu mega sistem kompleks yang meliputi sistem fisik, sistem biologis, dan sistem manusia yang saling berinteraksi dan berhubungan membentuk satu kesatuan ekosistem (Wulandari 2007). Setiap komponen dalam ekosistem DAS saling mempengaruhi, apabila terjadi gangguan terhadap salah satu komponen akan terjadi gangguan ekosistem (Asdak, 2010).
  • 18. mekanis jasa lingkungan DAS Cidanau
  • 19. Terima Kasih Foto : Ridhwan, Istimewa Bahan: dari berbagai sumber