SlideShare a Scribd company logo
1 of 60
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNANARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PROVINSI BANTEN TAHUN 2015PROVINSI BANTEN TAHUN 2015
Disampaikan Oleh :
Ir. WIDODO HADI, Sp
KEPALA BAPPEDA PROVINSI BANTEN
Pada Acara :
Rapat KADIN Provinsi Banten
Serang, 25 Februari 2014
PROVINSI
BANTEN
GEOGRAFI
Luas Wilayah 8.651,20 Km2
Pembagian Wilayah
Administrasi
• 4 Kabupaten dan 4 kota
• 154 Kecamatan
• 262 Kel. & 1.279 Desa
• 1.541 Desa/Kel
Letak Wilayah 1050
01’11” - 1060
07’’12” BT
050
07’50” - 070
01’01” LS
Batas Wilayah Utara : Laut Jawa
Timur : DKI Jakarta & JABAR
Selatan : Samudra Hindia
Barat : Selat Sunda
Panjang Pantai : 517,42 Km
Jumlah Pulau Kecil : 61 pulau
DEMOGRAFI
Jumlah Penduduk : 10.632.166
LPP 2000-2010 : 2,78 %
Kepadatan Penduduk : 1.229 jiwa/ Km² terhadap luas wilayah 8.651,20 Km2
Sistem Jaringan Jalan di Prov. Banten
Mendukung Kawasan Strategis
KEK CILEGON
KEK BOJONEGARA
KAWASAN
AKARSARI
TN Ujung Kulon
TN Gn.Halimun-Salak
WADUK KARIAN
SPORT CITY
TANJUNG LESUNG WATER
FRONT CITY
KOTA KEKERABATAN MAJA
PLTU LABUAN
TANGERANG INTERNATIONAL CITY
PLTU SURALAYA
RENCANA TOL SERDANG - BOJONEGARA
RENCANA KA CILEGON-BOJONEGARA
RENCANA JALAN BEBAS HAMBATAN PROSPEKTIF
KRAGILAN (SERANG) – PANIMBANG (PANDEGLANG)
RENCANA KA
CILEGON - ANYER KIDUL
BENDUNGAN
SINDANG HEULA
RENCANA TOL SERPONG - BALARAJA
RENCANA TOL
SERPONG – KUNCIRAN – BANDARA
RENCANA KA
LABUAN – SAKETI - RANGKASBITUNG
RENCANA KA
SAKETI – MALINGPING – BAYAH
RENCANA KA SERANG – CIKANDE -SERPONG
Kawasan
Bandara Internasional
Soekarno-Hatta
PLTU LONTAR
RENCANA KA
LINK BANDARA SOETTA
BANDARA
PANIMBANG
Jl. CINCIN SELATAN
JEMBATAN
SELAT SUNDA
BANTEN WATER
FRONT CITY
PELABUHAN
INTERNASIONAL
BOJONEGARA
Jl. POROS TENGAH
HORIZONTAL
Jl. POROS TENGAH
VERTIKAL
Jl. CINCIN UTARA
Jl. CINCIN BARAT
Kawasan Strategis Provinsi
Perda No 2 Tahun 2011 Tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2013
Banten Water Front City
KSE Bojonegara
Kota Kekerabatan Maja
Kawasan AKARSARI
Tanjung Lesung
Water Front City
Sport City
Kawasan Cibaliung Kawasan Malingping
KP3B
KSE Cilegon
PLTU Suralaya
PLTU Lontar
Kawasan Baduy
PLTU Labuan
PLT Panas Bumi Gn. Karang
Waduk Karian
DAS Cidanau
Waduk Sindang Heula
Kawasan Strategis Berdasarkan
Sdt. Kepentingan Pertumbuhan
Ekonomi
Kawasan Strategis Berdasarkan
Sdt. Kepentingan Fungsi Dan
Daya Dukung LH
Kawasan Bayah
Kawasan Teluk Naga


Bandara Panimbang
Bandara Soetta
Kawasan Kaki Jembatan Selat Sunda
Kawasan Strategis Berdasarkan
Sdt. Kepentingan
Pendayagunaan Sumber Daya
Alam dan Teknologi Tinggi
Kawasan Strategis Berdasarkan
Sdt. Kepentingan Sosial Budaya
Banten Lama
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH BANTEN 2030
(PERDA NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG RTRW PROVINSI BANTEN 2010-2030)
KEK CILEGON
Pelabuhan
Internasional
Bojonegara
JEMBATAN SELAT
SUNDA
KEK
BOJONEGARA
KAWASAN
AKARSARI
TN Ujung Kulon
TN Gn.Halimun-Salak
WADUK
KARIAN
SPORT CITY
TANJUNG LESUNG WATER
FRONT CITY
KOTA KEKERABATAN MAJA
PLTU LABUAN
TANGERANG INTERNATIONAL
CITY
PLTU SURALAYA
RENCANA TOL SERDANG
- BOJONEGARA
RENCANA
KA CILEGON-
BOJONEGARA
RENCANA JALAN BEBAS HAMBATAN PROSPEKTIF
KRAGILAN (SERANG) – PANIMBANG (PANDEGLANG)
RENCANA KA
CILEGON - ANYER KIDUL
BENDUNGAN
SINDANG HEULA
RENCANA TOL
SERPONG - BALARAJA
RENCANA TOL
SERPONG – KUNCIRAN – BANDARA
RENCANA KA
LABUAN – SAKETI - RANGKASBITUNG
RENCANA KA
SAKETI – MALINGPING – BAYAH
RENCANA KA
SERANG – CIKANDE -SERPONG
JL. CINCIN UTARA
JL. POROS TENGAH
HORIZONTAL
JL. CINCIN BARAT
JL. CINCIN SELATAN
JL. POROS
TENGAH
VERTIKAL
Kawasan
Bandara
Internasional
Soekarno-Hatta
PLTU LONTAR
RENCANA KA
LINK BANDARA SOETTA
BANDARA
PANIMBANG
BANTEN WATER
FRONT CITY
KAWASAN EKONOMI
KHUSUS : KIEC
KAWASAN EKONOMI KHUSUS
: BOJONEGARA
KAWASAN EKONOMI
KHUSUS PARIWISATA :
TANJUNG LESUNG
PENGEMBANGAN KAWASAN
:
BANTEN WATER FRONT CITY
PENGEMBANGAN KAWASAN
KOTA KEKERABATAN MAJA
INFRASTRUKTUR :
JEMBATAN SELAT SUNDA
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH DAN
PENGEMBANGAN KAWASAN
KAWASAN KAKI JSS
KAWASAN SPORT CENTRE
6
PROYEK PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS DAN INFRASTRUKTUR SELAT
SUNDA
(Perpres No. 86 Tahun 2011)
7
Rencana Jalan Tol
Penghubung sisi Sumatera
± 120 km
Jalan Tol
Jakarta – Merak
Jembatan Selat Sunda
± 29 km
Pulau Sangiang
Rencana Jalan Tol
Penghubung sisi Jawa
± 14 km
Pelabuhan
Bojonegara
7
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
14
13
15
16
19
17
18
6
12
SEBARAN KAWASAN INDUSTRI
Keterangan :
1. Krakatau Industrial Estate Cilegon
2. Perochemical Industrial Estat Pancapuri
3. Jababeka Industrial Estate
4. Nikomas Gemilang Industrial Estate
5. Modern Cikande Industrial Estate
6. Langgeng Sahabat Industrial Estate
7. Pancatama Industrial Estate
8. Samanda Perdana ndustrial Estate
9. Saur Industrial Estate
10. Kawasan Industri Terpadu MGM
11. Balaraja Industrial Park
12. Balaraja Industrial Estate
13. Kawasan Industri & Pergudangan Cikupa Mas
14. West Tangerang Industrial Estate Cikupa
15. Graha Balaraja Sentra Produksi & Distribusi
16. Pasar Kemis Industrial Park
17. Taman Tekno Industrial Estate
18. Millenium Industrial Estate
19. Sawarna Integtarted Bussines Park
8
Koridor Ekonomi Sumatera
"Sentra produksi dan pengolahan hasil
bumi dan lumbung energi nasional"
9
Sektor Fokus dan Strateginya
1. Minyak Kelapa Sawit/CPO  Fokus pada industri hulu
melalui peningkatan panen dan konversi mature
plantation.
2. Karet  Meningkatkan hasil panen dan memperluas
industri hilir
3. Batubara  Meningkatkan produksi pertambangan
melalui percepatan infrastruktur rel kereta api.
Infrastruktur Kunci yang Dibutuhkan
Pelabuhan:
• Metro Medan, Dumai, Palembang
Rel Kereta/Jalan:
• Trans Sumatera (Rel kereta/Jalan), termasuk rel kereta
untuk CPO di Riau.
Pembangkit Listrik di Sumatera
• Pembangkit Listrik di Sumatera untuk menumbuhkan
industri hilir
• Mine-mouth dan processing plant untuk batubara di
Sumatera Selatan
Overview
Terdiri dari 7 hub: Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang,
Lampung, Serang, Jakarta
Koridor diestimasikan dapat meningkatkan PRDB sebesar
~3.4x dari $139 milyar di 2010 ke $473 milyar di 2030
dengan laju pertumbuhan koridor sebesar 6.3%
dibandingkan estimasi baseline 4.5%
KlasterKlaster
industri karetindustri karet
dan sawit,dan sawit,
KEKKEK
KlasterKlaster
industri sawit,industri sawit,
KEKKEK
FTZ
9
Perpres No. 32 Tahun 2011 tentang
Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
Tahun 2011-2025
Koridor Ekonomi Jawa
"Pendorong Industri dan Jasa
Nasional"
10
Fokus Sektor & Strategi – basis
manufaktur yang luas:
1. Produk makanan  Fokus untuk memindahkan hambatan
untuk mengkapitalisasi tumbuhnya permintaan domestik
2. Tekstil Merebut pasar domestik dari impor dan
memperkuat Indonesia sebagai negara pilihan sumber produksi
3. Industri Alat angkut  Mengembangkan kapabilitas untuk
nilai tambah pengolahan yang lebih tinggi, menarik lebih
banyak peralatan pengolahan asli.
Overview
Terdiri dari 4 hub: Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya
Koridor diestimasikan dapat meningkatkan PRDB sebesar
~4.2x dari $304 milyar di 2008 ke $1,282 milyar di 2030
dengan estimasi laju pertumbuhan koridor 7.5% dibandingkan
estimasi baseline 5.8%
Infrastruktur Kunci yang Dibutuhkan
Pelabuhan:
• Jakarta, Semarang, Surabaya
Rel Kereta/Jalan:
• Trans Jawa (Jakarta-Cikampek-Bandung-Semarang-
Surabaya
Pembangkit Listrik
• Ekspansi Pelabuhan di Jakarta
• Pembangkit listrik di Jawa Barat dan Jawa Tengah
KlasterKlaster
industriindustri
perkapalanperkapalan
KlasterKlaster
industriindustri
petrochempetrochem
KlasterKlaster
industriindustri
makanan &makanan &
minumanminuman
KlasterKlaster
industri tekstilindustri tekstil
KlasterKlaster
industriindustri
mesin , alatmesin , alat
angkutangkut
10
Nama Proyek Pabrik Baja Terpadu Krakatau
POSCO
Lokasi Cilegon, Banten
Nilai Proyek Rp. 26,6 triliun (Tahap I)
Rp. 24.0 triliun (Tahap II)
Skema Kepemilikan PT Krakatau Steel Tbk (30% - 45%)
PT POSCO (70% - 55%)
Produk Slab 1.500.000 ton/tahun
Pelat 1.500.000 ton/tahun
Jadwal Pelaksanaan 2011-2014
Project Scope Ironmaking, Steelmaking dan Rolling
(Plate Mill)
Rencana
Pengembangan
(TAHAP-2)
1. Ironmaking, Steelmaking dan Rolling
(Hot Strip Mill)
2. Pelabuhan Laut
Progres 1. MoU penggantian lahan Kubangsari
telah disepakati bersama antara
Pemkot Cilegon dengan PT. KS
2. Pekerjaan reklamasi sedang
dilaksanakan sampai dengan akhir
2011
3. Seluruh perijinan yang menjadi
kewenangan Pemkot Cilegon sedang
dalam proses
Dukungan Perlu infrastruktur pelabuhan laut
(Pelabuhan Bojonegara)
Denah Lokasi
Selat
Sunda
PTKS
JV Krakatau
POSCO
Uraian 2011-2015 (akumulasi)
Kota
Cilegon
Provinsi
Banten
Nasional
1. Out put ekonomi Rp. 7,74 T Rp. 13,85 T Rp. 20,14 T
2. PDB (value added) Rp. 2,75 T Rp. 4,25 T Rp. 7,37 T
3. Pendapatan rumah
tangga
Rp. 1,07 T Rp. 1,57 T Rp. 2,11 T
4. Tenaga kerja (orang) 55.500 60.240 88.945
Dampak Ekonomi (Kajian LPEM-UI th 2009)
Jatigede
Dam
Reservoir
Dam
Intake
Canal
WTP
River
Legend
KSCS
WTC
Jatiluhur
Dam
Bandung
Bogo
r
Jakart
a
Tangeran
g
Karian
Dam
Serang
Cilegon
Bendungan Karian setelah Penggenangan (inundation)Bendungan Karian setelah Penggenangan (inundation)
TAHAPAN PEMBANGUNAN B. KARIAN
AREA STASIUN PT. KAI (Persero)
AREA
WORKSHOP
BUKIT KOMPLEKS
MAKAM
AREA GEDUNG
KANTOR & RUANG
TUNGGU
Rencana Pekerjaan Pengembangan Areal Parkir untuk Trafic Baru Pelabuhan Merak :
1. Stasiun Kereta Api yang berada di dalam pelabuhan dijadikan sebagai area parkir kendaraan;
2. Workshop di relokasi untuk pelebaran jalan masuk Pelabuhan Merak;
3. Bukit dipangkas untuk pelebaran areal parkir kendaraan;
4. Area Kantor dan Ruang Tunggu di relokasi untuk memperluas kantong parkir.
14
15
RENCANA PENGEMBANGAN BANTEN WATERFRONT CITY
KAWASAN SPORT CITY –
SERANG
HOME
16
17
RENCANA JALAN TOL SERANG-PANIMBANG
KAB. RANGKASBITUNG
KAB. SERANG
KAB. PANDEGLANG
• KAB. LEBAK
JALAN TOL
JAKARTA - MERAK
KOTA SERANG
• Panjang 83 Km, sebagian rute berada di dataran
rendah dan datar.
• Pada Sta. 23+000 – Sta. 30+000 dan Sta. 33+000 –
Sta. 58+000 yang terletak di Kabupaten Lebak,
terdapat terain pegunungan dengan alinyemen
yang berupa tanjakan dan turunan.
• Panjang 83 Km, sebagian rute berada di dataran
rendah dan datar.
• Pada Sta. 23+000 – Sta. 30+000 dan Sta. 33+000 –
Sta. 58+000 yang terletak di Kabupaten Lebak,
terdapat terain pegunungan dengan alinyemen
yang berupa tanjakan dan turunan.
Halaman 17
18
Pembangunan Bandara Banten Selatan
(Kec. Panimbang Kab. Pandeglang)
Rencana Kebutuhan Lahan :
 Phase 1 (s/d 2015) = 250 HA
 Phase II (s/d 2030) = 350 HA
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Pariwisata Tanjung Lesung
Master Plan
Tanjung Lesung
Marina
 Lokasi di Selat Sunda, dan bagian barat Kabupaten Pandeglang
 Wilayah wisata pantai denga nuansa yang alami, nyaman dan
indah, berdekatan dengan Ujung Kulon dan Gunung
 Aksesbilitas Jalan Tol Merak-Jakarta dalam waktu 3 jam.
 Luas : 1.500 Ha
 Fasilitas pendukung yang tersedia : cottage, marina dan
fasilitas olah raga
 Pembangunan : Marina, Lapangan golf, hotelpark, dan lainnya.
19
1 PENAMBAHAN KAPASITAS PERGERAKAN PESAWAT
A. PENAMBAHAN KAPASITAS PENUMPANG & KARGO
B. PENAMBAHAN FASILITAS
2
RUNWAY 3 & TERMINAL 43
Catatan
•Arahan Menteri Negara BUMN pada rapat bersama
jajaran BOC-BOD PT Angkasa Pura II (Persero) tanggal
14 Februari 2012;
•Perlu pengadaan lahan seluas 830 Ha
PENGEMBANGAN
BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO – HATTA
20
JALUR KA MONOREL
RENCANA PETA LINTAS JALAN KA LAYANG
ANTARA RAWABUNTU – BANDARA SOEKARNO HATTA
21
RENCANA PENGEMBANGAN AKSES KAWASAN
• Pembangunan dan Pelebaran jalan akses menuju Maja:
– Pelebaran jalan Maja – Cangkudu
– Pembangunan simpang tol dari Jakarta – Merak menuju Maja atau melanjutkan pembangunan tol
Serpong hingga ke Maja
– Penambahan jalur kereta api serta jumlah gerbong yang melalui Maja
PENGEMBANGAN KAWASAN
KOTA KEKERABATAN MAJA
22
GAMBARAN UMUM
Tinjauan Kawasan Strategis Provinsi Banten (RTRW Prov. Banten 2010 – 2030)
3. Banten Water Front City di Kota Serang
1. Kws. Situs Banten Lama di Kota Serang
GAMBARAN UMUM LOKASI
KONTEKS KAWASAN DENGAN PUSAT KOTA SERANG
Berdasarkan Jenisnya, merupakan
Konservatif Waterfront (untuk
mengenang masa kejayaan jaman
kerajaan Banten Lama dulu).
Berdasarkan fungsinya, merupakan
Mixed Used Waterfront (kombinasi
apartemen, hotel, supermal,
sekolah, perkantoran, restoran,
rumah sakit, dan tempat-tempat
kebudayaan)
Berdasarkan Jenisnya, merupakan
Konservatif Waterfront (untuk
mengenang masa kejayaan jaman
kerajaan Banten Lama dulu).
Berdasarkan fungsinya, merupakan
Mixed Used Waterfront (kombinasi
apartemen, hotel, supermal,
sekolah, perkantoran, restoran,
rumah sakit, dan tempat-tempat
kebudayaan)
TANGERANG –
TJ. PRIOK
JAKARTA
CILEGON – MERAK -
BOJONEGARA
KONTEKS KAWASAN BWC DENGAN
KAWASAN INDUSTRI KOTA CILEGON DAN TANGERANG –
JAKARTA
PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA SERANG BAGIAN UTARA
RTRW KOTA SERANG 2010 – 2030
Pemahaman Penyelenggaraan Penataan Ruang
Skema Penyelenggaraan Penataan Ruang
Sumber: UU-PR (26/2007) dan PP-PPR (15/2010)
Ada mekanisme Peninjauan
Kembali TAHUN 2015 untuk
RTRW Banten 2010-2030 dan
RTRW Kota Serang 2010-2030
…………………..
…………….
 Dalam RTRW Provinsi Banten (Perda
No. 2/11), Banten Lama adalah KSP
dari Sudut Pandang Sosial Budaya,
sekaligus bagian dari Banten
Waterfront City (KSP dari Sudut
Pandang Pertumbuhan Ekonomi)
Dua fungsi ruang yang saling
berbenturan
Dengan perencanaan cermat,
diharapkan akan sinergis dan saling
menjadi potensi bagi keduanya
 Sifat agresif Kawasan Komersial BWC
terhadap kawasan sekitarnya akan
terkendalikan oleh Kawasan
Konservasi Banten Lama
JENIS OBJEK WISATA PERSENTASE
Pantai Anyer dan Carita 49,63
Banten Lama 13,24
Curug Cigumawang 6,99
Lembah Bukit Hijau 5,88
Vihara Avalokitesvara 4,78
Gunung Krakatau 2,94
Baduy 2,57
Wulandira 2,21
Mata Air Cirahab 1,84
Curug Betung 1,84
Tanjung Lesung 1,47
Ujung Kulon 1,47
Gunung Pinang 0,37
Lainnya 4,78
Total 100,00
OBJEK WISATA YANG DIMINATI WISATAWAN
MANCANEGARA DI PROVINSI BANTEN
SUMBER:
BPS, NESPARDA, 2012
SUMBER:
BPS, NESPARDA, 2012
OBJEK WISATA YANG DIMINATI WISATAWAN
NUSANTARA DI PROVINSI BANTEN
SUMBER:
BPS, NESPARDA, 2012
SUMBER:
BPS, NESPARDA, 2012
JENIS OBJEK WISATA PERSENTASE  
 
 1 Anyer 28,31
 2 Banten Lama 19,85
 3 Cikole 11,76
 4 Carita 8,09
 5 Karang Bolong 6,62
 6 Tanjung Lesung 5,15
 7 Cikoromoy 2,94
 8 Makam 2,57
 9 Baduy 1,84
 10 Gunung Krakatau 1,47
 11 Hiburan Malam 1,47
 12 Pulo Umang 1,47
 13 Batu Kuwung 1,10
 14 Wisata Pegunungan 1,10
 15 Gunung Santri 0,74
 16 Pulosari 0,74
 17 Ujung Kulon 0,74
 18 Wisata Air (Kolam Renang) 0,74
 19 Lainnya 3,33
 
Total 100,00  
PELUANG PENGEMBANGAN KAWASAN KARANGANTUPELUANG PENGEMBANGAN KAWASAN KARANGANTU
SEBAGAI KAWASAN WISATASEBAGAI KAWASAN WISATA
SEBAGAI KAWASAN WISATASEBAGAI KAWASAN WISATA
3 A. Penetapan Regulasi
3 B. Upaya Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
3 C. Upaya Penegakan Perda
BAGIAN II: PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG PROVINSI JAWA BARAT
22
Arahan Sanksi: untuk pelanggaran pemanfaatan ruang
Sumber: RTRWP Jawa Barat 30
Upaya Pengendalian pemanfaatan Ruang di KBU
1. Rekomendasi Gubernur untuk perizinan pemanfaatan ruang
2. Sosialisasi Perda KBU secara kontinyu ( tahun 2009 – kini):
- pemasangan papan informasi
- website informasi KBU (www.kbujabar.info ) dan hotline telpon pengaduan
masyarakat
- sosialisasi kepada aparat kecamatan, kelurahan, masyarakat di setiap
kabupaten/kota yang berada di wilayah KBU
3. Pengawasan di lapangan oleh tim gabungan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang
melibatkan unsur OPD teknis dan satpol PP
4. Penindakan pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi
5. Meningkatkan peran serta masyarakat sebagai mitra KBU
6. Melakukan pembelian lahan di KBU (26 Ha dari target 50 Ha) melalui Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Barat , yaitu :
- Lahan enclave di dalam Tahura
- Lahan yang terfragmentasi berbatasan dengan Tahura
- Lahan untuk perluasan Tahura
- Lahan untuk perluasan kawasan lindung
35
Beberapa Pranata terkait Penataan Ruang JabarUPAYA PENEGAKAN PERDA TERKAIT PENATAAN RUANG
3 C
SUMBER DAYA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI JAWA BARAT*
Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS
a) PPNS Penataan Ruang :
•8 (delapan) orang telah mendapatkan SKEP, saat ini menunggu pelantikan oleh Kemenhukham
•8 (delapan) orang telah mengikuti diklat, saat ini sedang proses mendapatkan SKEP
b) PPNS Perda di Satpol PP :
7 (tujuh) orang di Satpol PP Provinsi Jawa Barat
* dibantu dengan sistem informasi profil database kabupaten kota
PERDA terkait yang ditegakkan untuk Tahun 2013
1. Perda No. 3 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan
2. Perda No 3 tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan Jo. Perda No 21 tahun 2012
3. Perda No 5 tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah Jo. Perda No 8 tentang tahun 2012
4. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 1 tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kawasan Bandung Utara
5. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air
Permukaan
PERDA terkait yang ditegakkan untuk Tahun 2013
1. Perda No. 3 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan
2. Perda No 3 tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan Jo. Perda No 21 tahun 2012
3. Perda No 5 tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah Jo. Perda No 8 tentang tahun 2012
4. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 1 tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kawasan Bandung Utara
5. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air
Permukaan 29
1. Pemberian Rekomendasi Gubernur untuk perizinan pemanfaatan ruang di
Kawasan Bandung Utara (KBU) dan kesesuaian lokasi terhadap RTRW
melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebelum diterbitkan oleh Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat
2. Pembebasan Lahan Enclave Taman Hutan Raya (TAHURA) Ir. H Djuanda di KBU
di dalam Kawasan Tahura
di lingkungan Kawasan Tahura
Beberapa Pranata terkait Penataan Ruang JabarUPAYA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
No
Lokasi
Luas (m2
)
Luas Lahan yang Dibebaskan
(m2
)
Rencana
Pembebasan Sisa
(m2
)
Blok 2006 2009
Jumlah
2013
  1 5 6 7 8   9
1 Panguyangan 24,865 - 7,635 7,635 5,977 11,253
2 Seke Landak 11,015 9,533 1,482 11,015 0
3 Bantar Awi 18,779 17,239 1,540 18,779 0
4 Curug Kidang 34,705 34,705 - 34,705 0
5 Gn. Masigit 30,300 5,760 - 5,760 24,540
6 Cidingkul 30,085 - 30,085 30,085 0
7 Seke Gede 8,155 8,155 - 8,155 0
8 Areng 19,230 - 15,057 15,057 4,173 0
9 Barukai 4,337 2,920 1,417 4,337 0
10 Seke Jolang 79,800 - - 0 3,107 76,693
TOTAL 261,271 78,312 57,216 135,528 13,257 112,486
No
Lokasi
Luas (m2
)
Luas Lahan yang sudah
Dibebaskan (m2
)
Rencana
Pembebasan Sisa
(m2
)
Blok 2006
2010 Jumlah
2013
  1 5 6 7 8   9
1 Tonjong 30,825 7,516 23,309
2 Tonjong 26,314 12,133 14,181
3 Areng Percobaan 103,080 103,080 103,080 0
4 Selamet 39,189 39,189 39,189 0
5
Pakar (PDAM &
Pintu 2) 3,875 3,875 0
TOTAL 203,283 103,080 39,189 142,269 23,524 37,490
25
3B.
3. Formulasi Pemberian Bantuan Keuangan Kab./Kota dengan memperhatikan Persentasi
Kawasan Lindung
4. Menyusun Perda Jasa Lingkungan untuk mengembangkan insentif dan disinsentif pada aspek
lingkungan (oleh BPLHD Provinsi )
5. Mengembangkan Taman Kehati di Cibodas
6. Pemberian Rekomendasi Terkait Penataan Ruang oleh BPPT
7. Koordinasi kegiatan pengendalian di kabupaten/kota di Jawa Barat
8. Koordinasi PPNS Penataan Ruang
Beberapa Pranata terkait Penataan Ruang Jabar
UPAYA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG (lanjutan
PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG:
26
NO
NAMA
RRTR/ RDTR
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
Provinsi DKI Jakarta
1 RDTR DKI Jakarta Perda No. 1 Tahun 2014 Tanggal 17 Februari 2014
Provinsi Jawa Barat
2 RDTR Kota Bandung (8 BWP) Perda No 10 Tahun 2015
Provinsi Jawa Tengah
3
RTR KSP Kawasan Perkotaan Brebes - Tegal -
Slawi - Pemalang
Perda No 14 Tahun 2015 Tanggal 17 April 2015
Provinsi DIY
4 RDTR Kota Yogyakarta Perda No. 5 Tahun 2014
Provinsi Jawa Timur
5 RDTR Kaw. Perkotaan Kepanjen Perda No 5 Tahun 2014 Tanggal 6 Agustus 2014
6 RDTR Kecamatan Kota Sumenep Perda No. 3 Tahun 2014 Tanggal 11 Agustus 2014
7 RDTR Batuan, Rubaru, dan Manding Perda No. 8 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015
8 RDTR Tumpang Pitu Perda No. 11 Tahun 2015 Tanggal 6 November 2015
9 RDTR Gedeg Perda No. 14 Tahun 2015 Tanggal 28 Desember 2015
RRTR dan RDTR YANG SUDAH PERDA WILAYAH 2
1. STATUS RRTR dan RDTR DI PROV. BANTEN
NO NAMA RRTR dan RDTR
STATUS RRTR dan RDTR
KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
1
RTR KSP Kelompok Perkotaan
Kawasan pusat Pemerintahan
KP3B
Target Perda 2017
2
RTR KSP Kawasan Tanjung
Lesung - Panimbang - Cibaliung -
Bayah - Malimping - Sport Centre
Sudah disusun tetapi
blm bs di proses ke
perda ada perubahan
status KSP
3
RTR KSP Kawasan Balaraja -
Teluk Naga - Bojonegara - Kota
Kekerabatan Maja
Sudah disusun tetapi
blm bs di proses ke
perda ada perubahan
status KSP
4
RDTR dan PZ Kecamatan Serang
dan Kecamatan Cipocok Jaya
(Kota Serang)
5
RDTR Sub Pusat Pelayanan
Walantaka (Kota Serang)
Dalam Proses
perbaikan persub
target perda thn 2016
6
RDTR Sub Pusat Pelayanan
Kasemen (Kota Serang)
7
RDTR Sub Pusat Pelayanan
Taktakan (Kota Serang)
1 Penyusunan
2
proses Rekom
Gubernur
3 Proses Persub
4 Proses Pembahasan
DPRD
5 Proses Evaluasi
Gubernur
6 Perda
1. STATUS RRTR dan RDTR DI PROV. BANTEN
NO NAMA RRTR dan RDTR
STATUS RRTR dan RDTR
KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
8
RDTR Sub Pusat Pelayanan
Curug (Kota Serang)
Dalam Proses
perbaikan persub
target perda thn 2016
9
RDTR Kawasan Perkotaan Ciruas
(Kab. Serang)
10
RDTR Kawasan Perkotaan
Kramatwatu (Kab. Serang)
11
RDTR Kawasan Perkotaan
Waringin Kurung (Kab. Serang)
12
RDTR Kawasan Perkotaan Baros
(Kab. Serang)
13
RDTR Kawasan Perkotaan
Kragilan (Kab. Serang)
14
RDTR Kawasan Perkotaan Anyer
(Kab. Serang)
1 Penyusunan
2
proses Rekom
Gubernur
3 Proses Persub
4 Proses Pembahasan
DPRD
5 Proses Evaluasi
Gubernur
6 Perda
1. STATUS RRTR dan RDTR DI PROV. BANTEN
NO NAMA RRTR dan RDTR
STATUS RRTR dan RDTR
KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
15
RDTR Kawasan Perkotaan
Bojonegara (Kab. Serang)
Belum disusun
16
RDTR Kawasan Perkotaan
Puloampel (Kab. Serang)
Belum disusun
17
RDTR Kawasan Perkotaan
Cikande (Kab. Serang)
Belum disusun
18
RDTR Kawasan Perkotaan Kibin
(Kab. Serang)
Belum disusun
19
RDTR Kawasan Perkotaan
Jawilan (Kab. Serang)
Belum disusun
20
RDTR Kawasan Perkotaan Kopo
(Kab. Serang)
Belum disusun
21
RDTR Kawasan Perkotaan
Bandung (Kab. Serang)
Belum disusun
1 Penyusunan
2
proses Rekom
Gubernur
3 Proses Persub
4 Proses Pembahasan
DPRD
5 Proses Evaluasi
Gubernur
6 Perda
1. STATUS RRTR dan RDTR DI PROV. BANTEN
NO NAMA RRTR dan RDTR
STATUS RRTR dan RDTR
KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
22
RDTR Kawasan Perkotaan
Mancak (Kab. Serang)
Belum disusun
23
RDTR Kawasan Perkotaan
Pabuaran (Kab. Serang)
Belum disusun
24
RDTR Kawasan Perkotaan
Gunungsari (Kab. Serang)
Belum disusun
25
RDTR Kawasan Perkotaan
Pontang (Kab. Serang)
Belum disusun
26
RDTR Kawasan Perkotaan
Tirtayasa (Kab. Serang)
Belum disusun
27
RDTR Kawasan Perkotaan
Tanara
(Kab. Serang)
Belum disusun
28
RDTR Kawasan Perkotaan
Binuang (Kab. Serang)
Belum disusun
1 Penyusunan
2
proses Rekom
Gubernur
3 Proses Persub
4 Proses Pembahasan
DPRD
5 Proses Evaluasi
Gubernur
6 Perda
1. STATUS RRTR dan RDTR DI PROV. BANTEN
NO NAMA RRTR dan RDTR
STATUS RRTR dan RDTR
KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
29
RDTR Kawasan Perkotaan
Cikeusal (Kab. Serang)
Belum disusun
30
RDTR Kawasan Perkotaan Petir
(Kab. Serang)
Belum disusun
31
RDTR Kawasan Perkotaan
Gunungsari (Kab. Serang)
Belum disusun
32
RDTR Kawasan Perkotaan
Tunjungtega (Kab. Serang)
Belum disusun
33
RDTR Kawasan Perkotaan
Ciomas (Kab. Serang)
Belum disusun
34
RDTR Kawasan Perkotaan
Padarincang (Kab. Serang)
Belum disusun
35
RDTR Kawasan Perkotaan
Pamarayan (Kab. Serang)
Belum disusun
1 Penyusunan
2
proses Rekom
Gubernur
3 Proses Persub
4 Proses Pembahasan
DPRD
5 Proses Evaluasi
Gubernur
6 Perda
1. STATUS RRTR dan RDTR DI PROV. BANTEN
NO NAMA RRTR dan RDTR
STATUS RRTR dan RDTR
KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
36
RDTR Kawasan Perkotaan
Cinangka (Kab. Serang)
Belum disusun
37
RDTR Kawasan Perkotaan
Lebakwangi (Kab. Serang)
Belum disusun
38
RDTR Kawasan Perkotaan
Carenang (Kab. Serang)
Belum disusun
39
RDTR Kaduhejo
(Kabupaten Pandeglang)
Peta belum
LHS
40
RDTR Labuan
(Kabupaten Pandeglang)
Peta belum
41
RDTR Cibaliung
(Kabupaten Pandeglang)
Belum disusun
Tahun ini
42
RDTR Munjul
(Kabupaten Pandeglang)
Belum disusun
Tahun ini
1 Penyusunan
2
proses Rekom
Gubernur
3 Proses Persub
4 Proses Pembahasan
DPRD
5 Proses Evaluasi
Gubernur
6 Perda
1. STATUS RRTR dan RDTR DI PROV. BANTEN
NO NAMA RRTR dan RDTR
STATUS RRTR dan RDTR
KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
43
RDTR Menes
(Kabupaten Pandeglang)
Tahun ini
44
RDTR Carita
(Kabupaten Pandeglang)
Tahun ini
45
RDTR Penyangga Perkotaan
Cadasari
(Kabupaten Pandeglang)
Belum disusun
46
Revisi RDTR Panimbang-Sobang
(Kabupaten Pandeglang)
Tahun ini
47
RDTR Kecamatan Serpong
(Kota Tangerang Selatan)
Proses Persub dan
Pembahasan DPRD
48
RDTR Kecamatan Serpong Utara
(Kota Tangerang Selatan)
49
RDTR Kecamatan Setu
(Kota Tangerang Selatan)
1 Penyusunan
2
proses Rekom
Gubernur
3 Proses Persub
4 Proses Pembahasan
DPRD
5 Proses Evaluasi
Gubernur
6 Perda
1. STATUS RRTR dan RDTR DI PROV. BANTEN
NO NAMA RRTR dan RDTR
STATUS RRTR dan RDTR
KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
50
RDTR Kecamatan Pondok Aren
(Kota Tangerang Selatan)
Proses Persub dan
Pembahasan
DPRD
51
RDTR Kecamatan Pamulang
(Kota Tangerang Selatan)
52
RDTR Kecamatan Ciputat
(Kota Tangerang Selatan)
53
RDTR Kecamatan Ciputat Timur
(Kota Tangerang Selatan)
54
RDTR Kec. Tangerang
(Kota Tangerang)
Proses Persub55
RDTR Kec. Benda
(Kota Tangerang)
56
RDTR Kec. Batuceper
(Kota Tangerang)
1 Penyusunan
2
proses Rekom
Gubernur
3 Proses Persub
4 Proses Pembahasan
DPRD
5 Proses Evaluasi
Gubernur
6 Perda
1. STATUS RRTR dan RDTR DI PROV. BANTEN
NO NAMA RRTR dan RDTR
STATUS RRTR dan RDTR
KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
57
RDTR Kec. Jatiuwung
(Kota Tangerang)
Proses Persub P.U
untuk 7 RDTR
58
RDTR Kec. Ciledug
(Kota Tangerang)
59
RDTR Kec. Cibodas
(Kota Tangerang)
60
RDTR Kec. Karang Tengah
(Kota Tangerang)
1 Penyusunan
2
proses Rekom
Gubernur
3 Proses Persub
4 Proses Pembahasan
DPRD
5 Proses Evaluasi
Gubernur
6 Perda
Kabupten Lebak :
Kecamatan Rangkasbitung
Kecamatan Bayah
Kecamatan Malimping
Kecamatan
Tindak lanjut temuan oleh BPK : pemborosan anggaran terhadap membuatan peta 1 : 5000
Status RDTR : peta dasar belum mendapatkan rekomendasi dari BIG.
NO
NAMA
RRTR/ RDTR
NOMOR PERDA TANGGAL PERDA
10 RDTRK Malang Tengah Perda No. 2 Tahun 2015
11 RDTRK Sub Pusat Malang Utara Perda No. 5 Tahun 2015
12 RDTRK Sub Pusat Malang Barat Perda No. 4 Tahun 2015
Provinsi Banten
13
RDTR dan PZ Kecamatan Serang dan
Kecamatan Cipocok Jaya
Perda No. 9 Tahun 2014 Tanggal 26 Agustus 2014
RRTR dan RDTR YANG SUDAH PERDA WILAYAH 2
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku
Rencana Tata Ruang Kepulauan MalukuRencana Tata Ruang Kepulauan Maluku
Rencana Tata Ruang Kepulauan MalukuPenataan Ruang
 
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW D.I. ...
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW D.I. ...Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW D.I. ...
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW D.I. ...Nurlina Y.
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
 
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012inideedee
 
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahanKebijakan dan strategi pengelolaan persampahan
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahanJoy Irman
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang  RDTRPeraturan Penataan Ruang  RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRhenny ferniza
 
Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Memperkuat Koordinasi Menuju...
Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Memperkuat Koordinasi Menuju...Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Memperkuat Koordinasi Menuju...
Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Memperkuat Koordinasi Menuju...Oswar Mungkasa
 
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)Bagus ardian
 
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunanBeberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunanYuca Siahaan
 
Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minuminfosanitasi
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SerangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SerangPenataan Ruang
 
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDAL
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDALPerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDAL
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDALWahyu Yuns
 
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerahushfia
 
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)bintang purba
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
 
RP2KPKP Kabupaten Manokwari
RP2KPKP Kabupaten ManokwariRP2KPKP Kabupaten Manokwari
RP2KPKP Kabupaten ManokwariAchrie Tekture
 

What's hot (20)

Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku
Rencana Tata Ruang Kepulauan MalukuRencana Tata Ruang Kepulauan Maluku
Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku
 
gerakan-kota-hijau
gerakan-kota-hijaugerakan-kota-hijau
gerakan-kota-hijau
 
Kebun plasma pola kemitraan
Kebun plasma pola kemitraanKebun plasma pola kemitraan
Kebun plasma pola kemitraan
 
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW D.I. ...
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW D.I. ...Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW D.I. ...
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW D.I. ...
 
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
 
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
RTRW Jakarta 2030 - Perda Prov DKI Jakarta No.1 Tahun 2012
 
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahanKebijakan dan strategi pengelolaan persampahan
Kebijakan dan strategi pengelolaan persampahan
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang  RDTRPeraturan Penataan Ruang  RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTR
 
Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Memperkuat Koordinasi Menuju...
Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Memperkuat Koordinasi Menuju...Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Memperkuat Koordinasi Menuju...
Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Memperkuat Koordinasi Menuju...
 
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
 
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunanBeberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
 
Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SerangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
 
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDAL
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDALPerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDAL
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDAL
 
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
 
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
 
Inovasi daerah dan Sistem Inovasi Daerah
Inovasi daerah dan Sistem Inovasi DaerahInovasi daerah dan Sistem Inovasi Daerah
Inovasi daerah dan Sistem Inovasi Daerah
 
RP2KPKP Kabupaten Manokwari
RP2KPKP Kabupaten ManokwariRP2KPKP Kabupaten Manokwari
RP2KPKP Kabupaten Manokwari
 

Similar to Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten 2015

Kawasan ekonomi khusus pariwisata tanjung lesung bappeda pandeglang
Kawasan ekonomi khusus pariwisata tanjung lesung bappeda pandeglangKawasan ekonomi khusus pariwisata tanjung lesung bappeda pandeglang
Kawasan ekonomi khusus pariwisata tanjung lesung bappeda pandeglangINDANG PERMANA
 
Panel iv rakornas 2019 - kemen pupr
Panel iv    rakornas 2019 - kemen puprPanel iv    rakornas 2019 - kemen pupr
Panel iv rakornas 2019 - kemen puprJoseph Sitepu
 
Program indonesia project outlook 2015-2019
Program indonesia project outlook 2015-2019Program indonesia project outlook 2015-2019
Program indonesia project outlook 2015-2019iswan arpadi
 
Musrenbang Provinsi Jambi 2015
Musrenbang Provinsi Jambi 2015Musrenbang Provinsi Jambi 2015
Musrenbang Provinsi Jambi 2015asholahuddin
 
Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...
Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...
Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...Mgs Zulfikar Rasyidi
 
HASIL KAJIAN URGENSI PEMBANGUNAN Tol Trans Madura 260921.pdf
HASIL KAJIAN URGENSI PEMBANGUNAN Tol Trans Madura 260921.pdfHASIL KAJIAN URGENSI PEMBANGUNAN Tol Trans Madura 260921.pdf
HASIL KAJIAN URGENSI PEMBANGUNAN Tol Trans Madura 260921.pdfAchmadFaizHP
 
Peningkatan Investasi Daerah Pendukung Program Pembangunan Kota Tanjungbalai
Peningkatan Investasi Daerah Pendukung Program Pembangunan Kota TanjungbalaiPeningkatan Investasi Daerah Pendukung Program Pembangunan Kota Tanjungbalai
Peningkatan Investasi Daerah Pendukung Program Pembangunan Kota TanjungbalaiAgus Chandra
 
Kebijakan DAK Bidang Infrastruktur dan Protret Pelaksanaan DAK Kalimantan Sel...
Kebijakan DAK Bidang Infrastruktur dan Protret Pelaksanaan DAK Kalimantan Sel...Kebijakan DAK Bidang Infrastruktur dan Protret Pelaksanaan DAK Kalimantan Sel...
Kebijakan DAK Bidang Infrastruktur dan Protret Pelaksanaan DAK Kalimantan Sel...Agus Nurwahyudi
 
MUSRENPROV Tahun 2013 BATAM.pptx
MUSRENPROV Tahun 2013 BATAM.pptxMUSRENPROV Tahun 2013 BATAM.pptx
MUSRENPROV Tahun 2013 BATAM.pptxagushendrayady1
 
PAPARAN KEPALA BPMD-PPT PROVINSI JAMBI DI KEMENTRIAN KOORDINATOR KEMARITIMAN
PAPARAN KEPALA BPMD-PPT PROVINSI JAMBI DI KEMENTRIAN KOORDINATOR KEMARITIMANPAPARAN KEPALA BPMD-PPT PROVINSI JAMBI DI KEMENTRIAN KOORDINATOR KEMARITIMAN
PAPARAN KEPALA BPMD-PPT PROVINSI JAMBI DI KEMENTRIAN KOORDINATOR KEMARITIMANS. Pandu Hartadita
 
04.-231130_10.20_FKP-RPJPD-Provinsi-Jawa-Barat-2025-2045.pdf
04.-231130_10.20_FKP-RPJPD-Provinsi-Jawa-Barat-2025-2045.pdf04.-231130_10.20_FKP-RPJPD-Provinsi-Jawa-Barat-2025-2045.pdf
04.-231130_10.20_FKP-RPJPD-Provinsi-Jawa-Barat-2025-2045.pdftedy2629
 
1. Pra RAKERNAS IATPI Bali - NK Acwin Dwijendra-Ketua IATPI Bali.pdf
1. Pra RAKERNAS IATPI Bali -  NK Acwin Dwijendra-Ketua IATPI Bali.pdf1. Pra RAKERNAS IATPI Bali -  NK Acwin Dwijendra-Ketua IATPI Bali.pdf
1. Pra RAKERNAS IATPI Bali - NK Acwin Dwijendra-Ketua IATPI Bali.pdfNgakanKetutAcwinDwij
 
Master plan KSPO of baduy and old banten
Master plan KSPO of baduy and old banten Master plan KSPO of baduy and old banten
Master plan KSPO of baduy and old banten TPRP Strategic Partner
 
Persentase pra raker dan swakelola1
Persentase pra raker dan swakelola1Persentase pra raker dan swakelola1
Persentase pra raker dan swakelola1kamushal142
 
Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)
Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)
Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)S. Pandu Hartadita
 
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten LamaPresentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten LamaTPRP Strategic Partner
 
Lampiran III Salinan Perpres nomor 85 tahun 2021
Lampiran III Salinan Perpres nomor 85 tahun 2021Lampiran III Salinan Perpres nomor 85 tahun 2021
Lampiran III Salinan Perpres nomor 85 tahun 2021CIkumparan
 
Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015
Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015
Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015Aji Widyatmoko, ST
 

Similar to Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten 2015 (20)

Kawasan ekonomi khusus pariwisata tanjung lesung bappeda pandeglang
Kawasan ekonomi khusus pariwisata tanjung lesung bappeda pandeglangKawasan ekonomi khusus pariwisata tanjung lesung bappeda pandeglang
Kawasan ekonomi khusus pariwisata tanjung lesung bappeda pandeglang
 
Panel iv rakornas 2019 - kemen pupr
Panel iv    rakornas 2019 - kemen puprPanel iv    rakornas 2019 - kemen pupr
Panel iv rakornas 2019 - kemen pupr
 
Program indonesia project outlook 2015-2019
Program indonesia project outlook 2015-2019Program indonesia project outlook 2015-2019
Program indonesia project outlook 2015-2019
 
Musrenbang Provinsi Jambi 2015
Musrenbang Provinsi Jambi 2015Musrenbang Provinsi Jambi 2015
Musrenbang Provinsi Jambi 2015
 
Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...
Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...
Profil Pengelolaan Infrastruktur Sumberdaya Air Oleh BBWS Sumatera VIII Tahun...
 
HASIL KAJIAN URGENSI PEMBANGUNAN Tol Trans Madura 260921.pdf
HASIL KAJIAN URGENSI PEMBANGUNAN Tol Trans Madura 260921.pdfHASIL KAJIAN URGENSI PEMBANGUNAN Tol Trans Madura 260921.pdf
HASIL KAJIAN URGENSI PEMBANGUNAN Tol Trans Madura 260921.pdf
 
Peningkatan Investasi Daerah Pendukung Program Pembangunan Kota Tanjungbalai
Peningkatan Investasi Daerah Pendukung Program Pembangunan Kota TanjungbalaiPeningkatan Investasi Daerah Pendukung Program Pembangunan Kota Tanjungbalai
Peningkatan Investasi Daerah Pendukung Program Pembangunan Kota Tanjungbalai
 
Kebijakan DAK Bidang Infrastruktur dan Protret Pelaksanaan DAK Kalimantan Sel...
Kebijakan DAK Bidang Infrastruktur dan Protret Pelaksanaan DAK Kalimantan Sel...Kebijakan DAK Bidang Infrastruktur dan Protret Pelaksanaan DAK Kalimantan Sel...
Kebijakan DAK Bidang Infrastruktur dan Protret Pelaksanaan DAK Kalimantan Sel...
 
MUSRENPROV Tahun 2013 BATAM.pptx
MUSRENPROV Tahun 2013 BATAM.pptxMUSRENPROV Tahun 2013 BATAM.pptx
MUSRENPROV Tahun 2013 BATAM.pptx
 
PAPARAN KEPALA BPMD-PPT PROVINSI JAMBI DI KEMENTRIAN KOORDINATOR KEMARITIMAN
PAPARAN KEPALA BPMD-PPT PROVINSI JAMBI DI KEMENTRIAN KOORDINATOR KEMARITIMANPAPARAN KEPALA BPMD-PPT PROVINSI JAMBI DI KEMENTRIAN KOORDINATOR KEMARITIMAN
PAPARAN KEPALA BPMD-PPT PROVINSI JAMBI DI KEMENTRIAN KOORDINATOR KEMARITIMAN
 
Mp3 ki mamuju
Mp3 ki mamujuMp3 ki mamuju
Mp3 ki mamuju
 
04.-231130_10.20_FKP-RPJPD-Provinsi-Jawa-Barat-2025-2045.pdf
04.-231130_10.20_FKP-RPJPD-Provinsi-Jawa-Barat-2025-2045.pdf04.-231130_10.20_FKP-RPJPD-Provinsi-Jawa-Barat-2025-2045.pdf
04.-231130_10.20_FKP-RPJPD-Provinsi-Jawa-Barat-2025-2045.pdf
 
1. Pra RAKERNAS IATPI Bali - NK Acwin Dwijendra-Ketua IATPI Bali.pdf
1. Pra RAKERNAS IATPI Bali -  NK Acwin Dwijendra-Ketua IATPI Bali.pdf1. Pra RAKERNAS IATPI Bali -  NK Acwin Dwijendra-Ketua IATPI Bali.pdf
1. Pra RAKERNAS IATPI Bali - NK Acwin Dwijendra-Ketua IATPI Bali.pdf
 
Master plan KSPO of baduy and old banten
Master plan KSPO of baduy and old banten Master plan KSPO of baduy and old banten
Master plan KSPO of baduy and old banten
 
Persentase pra raker dan swakelola1
Persentase pra raker dan swakelola1Persentase pra raker dan swakelola1
Persentase pra raker dan swakelola1
 
Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)
Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)
Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)
 
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten LamaPresentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
Presentasi Draft Akhir KSP Baduy dan Banten Lama
 
3 Meeting Teknikal_Pengerang.pptx
3 Meeting Teknikal_Pengerang.pptx3 Meeting Teknikal_Pengerang.pptx
3 Meeting Teknikal_Pengerang.pptx
 
Lampiran III Salinan Perpres nomor 85 tahun 2021
Lampiran III Salinan Perpres nomor 85 tahun 2021Lampiran III Salinan Perpres nomor 85 tahun 2021
Lampiran III Salinan Perpres nomor 85 tahun 2021
 
Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015
Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015
Bahan Paparan BPIW untuk CPNS PU-PR 2015
 

More from ushfia

Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaan
Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air PermukaanProsedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaan
Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaanushfia
 
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi BantenProsedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Bantenushfia
 
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya AirRekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Airushfia
 
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya AirPerizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Airushfia
 
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PADJenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PADushfia
 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...ushfia
 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGSTANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGushfia
 
Rancangan Pangkalan Data Investasi
Rancangan Pangkalan Data InvestasiRancangan Pangkalan Data Investasi
Rancangan Pangkalan Data Investasiushfia
 
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi TanahKoordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanahushfia
 
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi BantenPeluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Bantenushfia
 
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan PertanianPengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanianushfia
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruangushfia
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruangushfia
 
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan BaliStatus RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Baliushfia
 
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitas
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan KomunitasPenanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitas
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitasushfia
 
City Development Program
City Development ProgramCity Development Program
City Development Programushfia
 
Kota-Kota Berkelanjutan
Kota-Kota BerkelanjutanKota-Kota Berkelanjutan
Kota-Kota Berkelanjutanushfia
 
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan RuangPengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruangushfia
 
Pengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan Berkelanjutan
Pengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan BerkelanjutanPengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan Berkelanjutan
Pengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan Berkelanjutanushfia
 
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian PertanahanKonsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahanushfia
 

More from ushfia (20)

Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaan
Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air PermukaanProsedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaan
Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaan
 
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi BantenProsedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
 
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya AirRekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
 
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya AirPerizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
 
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PADJenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGSTANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
 
Rancangan Pangkalan Data Investasi
Rancangan Pangkalan Data InvestasiRancangan Pangkalan Data Investasi
Rancangan Pangkalan Data Investasi
 
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi TanahKoordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah
 
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi BantenPeluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
 
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan PertanianPengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
 
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan BaliStatus RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
 
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitas
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan KomunitasPenanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitas
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitas
 
City Development Program
City Development ProgramCity Development Program
City Development Program
 
Kota-Kota Berkelanjutan
Kota-Kota BerkelanjutanKota-Kota Berkelanjutan
Kota-Kota Berkelanjutan
 
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan RuangPengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
 
Pengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan Berkelanjutan
Pengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan BerkelanjutanPengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan Berkelanjutan
Pengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan Berkelanjutan
 
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian PertanahanKonsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
 

Recently uploaded

Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 

Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten 2015

  • 1. PEMERINTAH PROVINSI BANTEN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNANARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2015PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 Disampaikan Oleh : Ir. WIDODO HADI, Sp KEPALA BAPPEDA PROVINSI BANTEN Pada Acara : Rapat KADIN Provinsi Banten Serang, 25 Februari 2014
  • 2. PROVINSI BANTEN GEOGRAFI Luas Wilayah 8.651,20 Km2 Pembagian Wilayah Administrasi • 4 Kabupaten dan 4 kota • 154 Kecamatan • 262 Kel. & 1.279 Desa • 1.541 Desa/Kel Letak Wilayah 1050 01’11” - 1060 07’’12” BT 050 07’50” - 070 01’01” LS Batas Wilayah Utara : Laut Jawa Timur : DKI Jakarta & JABAR Selatan : Samudra Hindia Barat : Selat Sunda Panjang Pantai : 517,42 Km Jumlah Pulau Kecil : 61 pulau DEMOGRAFI Jumlah Penduduk : 10.632.166 LPP 2000-2010 : 2,78 % Kepadatan Penduduk : 1.229 jiwa/ Km² terhadap luas wilayah 8.651,20 Km2
  • 3. Sistem Jaringan Jalan di Prov. Banten Mendukung Kawasan Strategis KEK CILEGON KEK BOJONEGARA KAWASAN AKARSARI TN Ujung Kulon TN Gn.Halimun-Salak WADUK KARIAN SPORT CITY TANJUNG LESUNG WATER FRONT CITY KOTA KEKERABATAN MAJA PLTU LABUAN TANGERANG INTERNATIONAL CITY PLTU SURALAYA RENCANA TOL SERDANG - BOJONEGARA RENCANA KA CILEGON-BOJONEGARA RENCANA JALAN BEBAS HAMBATAN PROSPEKTIF KRAGILAN (SERANG) – PANIMBANG (PANDEGLANG) RENCANA KA CILEGON - ANYER KIDUL BENDUNGAN SINDANG HEULA RENCANA TOL SERPONG - BALARAJA RENCANA TOL SERPONG – KUNCIRAN – BANDARA RENCANA KA LABUAN – SAKETI - RANGKASBITUNG RENCANA KA SAKETI – MALINGPING – BAYAH RENCANA KA SERANG – CIKANDE -SERPONG Kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta PLTU LONTAR RENCANA KA LINK BANDARA SOETTA BANDARA PANIMBANG Jl. CINCIN SELATAN JEMBATAN SELAT SUNDA BANTEN WATER FRONT CITY PELABUHAN INTERNASIONAL BOJONEGARA Jl. POROS TENGAH HORIZONTAL Jl. POROS TENGAH VERTIKAL Jl. CINCIN UTARA Jl. CINCIN BARAT
  • 4. Kawasan Strategis Provinsi Perda No 2 Tahun 2011 Tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2013 Banten Water Front City KSE Bojonegara Kota Kekerabatan Maja Kawasan AKARSARI Tanjung Lesung Water Front City Sport City Kawasan Cibaliung Kawasan Malingping KP3B KSE Cilegon PLTU Suralaya PLTU Lontar Kawasan Baduy PLTU Labuan PLT Panas Bumi Gn. Karang Waduk Karian DAS Cidanau Waduk Sindang Heula Kawasan Strategis Berdasarkan Sdt. Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Strategis Berdasarkan Sdt. Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung LH Kawasan Bayah Kawasan Teluk Naga   Bandara Panimbang Bandara Soetta Kawasan Kaki Jembatan Selat Sunda Kawasan Strategis Berdasarkan Sdt. Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi Kawasan Strategis Berdasarkan Sdt. Kepentingan Sosial Budaya Banten Lama
  • 5. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH BANTEN 2030 (PERDA NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG RTRW PROVINSI BANTEN 2010-2030) KEK CILEGON Pelabuhan Internasional Bojonegara JEMBATAN SELAT SUNDA KEK BOJONEGARA KAWASAN AKARSARI TN Ujung Kulon TN Gn.Halimun-Salak WADUK KARIAN SPORT CITY TANJUNG LESUNG WATER FRONT CITY KOTA KEKERABATAN MAJA PLTU LABUAN TANGERANG INTERNATIONAL CITY PLTU SURALAYA RENCANA TOL SERDANG - BOJONEGARA RENCANA KA CILEGON- BOJONEGARA RENCANA JALAN BEBAS HAMBATAN PROSPEKTIF KRAGILAN (SERANG) – PANIMBANG (PANDEGLANG) RENCANA KA CILEGON - ANYER KIDUL BENDUNGAN SINDANG HEULA RENCANA TOL SERPONG - BALARAJA RENCANA TOL SERPONG – KUNCIRAN – BANDARA RENCANA KA LABUAN – SAKETI - RANGKASBITUNG RENCANA KA SAKETI – MALINGPING – BAYAH RENCANA KA SERANG – CIKANDE -SERPONG JL. CINCIN UTARA JL. POROS TENGAH HORIZONTAL JL. CINCIN BARAT JL. CINCIN SELATAN JL. POROS TENGAH VERTIKAL Kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta PLTU LONTAR RENCANA KA LINK BANDARA SOETTA BANDARA PANIMBANG BANTEN WATER FRONT CITY
  • 6. KAWASAN EKONOMI KHUSUS : KIEC KAWASAN EKONOMI KHUSUS : BOJONEGARA KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA : TANJUNG LESUNG PENGEMBANGAN KAWASAN : BANTEN WATER FRONT CITY PENGEMBANGAN KAWASAN KOTA KEKERABATAN MAJA INFRASTRUKTUR : JEMBATAN SELAT SUNDA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH DAN PENGEMBANGAN KAWASAN KAWASAN KAKI JSS KAWASAN SPORT CENTRE 6
  • 7. PROYEK PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS DAN INFRASTRUKTUR SELAT SUNDA (Perpres No. 86 Tahun 2011) 7 Rencana Jalan Tol Penghubung sisi Sumatera ± 120 km Jalan Tol Jakarta – Merak Jembatan Selat Sunda ± 29 km Pulau Sangiang Rencana Jalan Tol Penghubung sisi Jawa ± 14 km Pelabuhan Bojonegara 7
  • 8. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 14 13 15 16 19 17 18 6 12 SEBARAN KAWASAN INDUSTRI Keterangan : 1. Krakatau Industrial Estate Cilegon 2. Perochemical Industrial Estat Pancapuri 3. Jababeka Industrial Estate 4. Nikomas Gemilang Industrial Estate 5. Modern Cikande Industrial Estate 6. Langgeng Sahabat Industrial Estate 7. Pancatama Industrial Estate 8. Samanda Perdana ndustrial Estate 9. Saur Industrial Estate 10. Kawasan Industri Terpadu MGM 11. Balaraja Industrial Park 12. Balaraja Industrial Estate 13. Kawasan Industri & Pergudangan Cikupa Mas 14. West Tangerang Industrial Estate Cikupa 15. Graha Balaraja Sentra Produksi & Distribusi 16. Pasar Kemis Industrial Park 17. Taman Tekno Industrial Estate 18. Millenium Industrial Estate 19. Sawarna Integtarted Bussines Park 8
  • 9. Koridor Ekonomi Sumatera "Sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional" 9 Sektor Fokus dan Strateginya 1. Minyak Kelapa Sawit/CPO  Fokus pada industri hulu melalui peningkatan panen dan konversi mature plantation. 2. Karet  Meningkatkan hasil panen dan memperluas industri hilir 3. Batubara  Meningkatkan produksi pertambangan melalui percepatan infrastruktur rel kereta api. Infrastruktur Kunci yang Dibutuhkan Pelabuhan: • Metro Medan, Dumai, Palembang Rel Kereta/Jalan: • Trans Sumatera (Rel kereta/Jalan), termasuk rel kereta untuk CPO di Riau. Pembangkit Listrik di Sumatera • Pembangkit Listrik di Sumatera untuk menumbuhkan industri hilir • Mine-mouth dan processing plant untuk batubara di Sumatera Selatan Overview Terdiri dari 7 hub: Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Serang, Jakarta Koridor diestimasikan dapat meningkatkan PRDB sebesar ~3.4x dari $139 milyar di 2010 ke $473 milyar di 2030 dengan laju pertumbuhan koridor sebesar 6.3% dibandingkan estimasi baseline 4.5% KlasterKlaster industri karetindustri karet dan sawit,dan sawit, KEKKEK KlasterKlaster industri sawit,industri sawit, KEKKEK FTZ 9 Perpres No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Tahun 2011-2025
  • 10. Koridor Ekonomi Jawa "Pendorong Industri dan Jasa Nasional" 10 Fokus Sektor & Strategi – basis manufaktur yang luas: 1. Produk makanan  Fokus untuk memindahkan hambatan untuk mengkapitalisasi tumbuhnya permintaan domestik 2. Tekstil Merebut pasar domestik dari impor dan memperkuat Indonesia sebagai negara pilihan sumber produksi 3. Industri Alat angkut  Mengembangkan kapabilitas untuk nilai tambah pengolahan yang lebih tinggi, menarik lebih banyak peralatan pengolahan asli. Overview Terdiri dari 4 hub: Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya Koridor diestimasikan dapat meningkatkan PRDB sebesar ~4.2x dari $304 milyar di 2008 ke $1,282 milyar di 2030 dengan estimasi laju pertumbuhan koridor 7.5% dibandingkan estimasi baseline 5.8% Infrastruktur Kunci yang Dibutuhkan Pelabuhan: • Jakarta, Semarang, Surabaya Rel Kereta/Jalan: • Trans Jawa (Jakarta-Cikampek-Bandung-Semarang- Surabaya Pembangkit Listrik • Ekspansi Pelabuhan di Jakarta • Pembangkit listrik di Jawa Barat dan Jawa Tengah KlasterKlaster industriindustri perkapalanperkapalan KlasterKlaster industriindustri petrochempetrochem KlasterKlaster industriindustri makanan &makanan & minumanminuman KlasterKlaster industri tekstilindustri tekstil KlasterKlaster industriindustri mesin , alatmesin , alat angkutangkut 10
  • 11. Nama Proyek Pabrik Baja Terpadu Krakatau POSCO Lokasi Cilegon, Banten Nilai Proyek Rp. 26,6 triliun (Tahap I) Rp. 24.0 triliun (Tahap II) Skema Kepemilikan PT Krakatau Steel Tbk (30% - 45%) PT POSCO (70% - 55%) Produk Slab 1.500.000 ton/tahun Pelat 1.500.000 ton/tahun Jadwal Pelaksanaan 2011-2014 Project Scope Ironmaking, Steelmaking dan Rolling (Plate Mill) Rencana Pengembangan (TAHAP-2) 1. Ironmaking, Steelmaking dan Rolling (Hot Strip Mill) 2. Pelabuhan Laut Progres 1. MoU penggantian lahan Kubangsari telah disepakati bersama antara Pemkot Cilegon dengan PT. KS 2. Pekerjaan reklamasi sedang dilaksanakan sampai dengan akhir 2011 3. Seluruh perijinan yang menjadi kewenangan Pemkot Cilegon sedang dalam proses Dukungan Perlu infrastruktur pelabuhan laut (Pelabuhan Bojonegara) Denah Lokasi Selat Sunda PTKS JV Krakatau POSCO Uraian 2011-2015 (akumulasi) Kota Cilegon Provinsi Banten Nasional 1. Out put ekonomi Rp. 7,74 T Rp. 13,85 T Rp. 20,14 T 2. PDB (value added) Rp. 2,75 T Rp. 4,25 T Rp. 7,37 T 3. Pendapatan rumah tangga Rp. 1,07 T Rp. 1,57 T Rp. 2,11 T 4. Tenaga kerja (orang) 55.500 60.240 88.945 Dampak Ekonomi (Kajian LPEM-UI th 2009)
  • 13. Bendungan Karian setelah Penggenangan (inundation)Bendungan Karian setelah Penggenangan (inundation) TAHAPAN PEMBANGUNAN B. KARIAN
  • 14. AREA STASIUN PT. KAI (Persero) AREA WORKSHOP BUKIT KOMPLEKS MAKAM AREA GEDUNG KANTOR & RUANG TUNGGU Rencana Pekerjaan Pengembangan Areal Parkir untuk Trafic Baru Pelabuhan Merak : 1. Stasiun Kereta Api yang berada di dalam pelabuhan dijadikan sebagai area parkir kendaraan; 2. Workshop di relokasi untuk pelebaran jalan masuk Pelabuhan Merak; 3. Bukit dipangkas untuk pelebaran areal parkir kendaraan; 4. Area Kantor dan Ruang Tunggu di relokasi untuk memperluas kantong parkir. 14
  • 16. KAWASAN SPORT CITY – SERANG HOME 16
  • 17. 17 RENCANA JALAN TOL SERANG-PANIMBANG KAB. RANGKASBITUNG KAB. SERANG KAB. PANDEGLANG • KAB. LEBAK JALAN TOL JAKARTA - MERAK KOTA SERANG • Panjang 83 Km, sebagian rute berada di dataran rendah dan datar. • Pada Sta. 23+000 – Sta. 30+000 dan Sta. 33+000 – Sta. 58+000 yang terletak di Kabupaten Lebak, terdapat terain pegunungan dengan alinyemen yang berupa tanjakan dan turunan. • Panjang 83 Km, sebagian rute berada di dataran rendah dan datar. • Pada Sta. 23+000 – Sta. 30+000 dan Sta. 33+000 – Sta. 58+000 yang terletak di Kabupaten Lebak, terdapat terain pegunungan dengan alinyemen yang berupa tanjakan dan turunan. Halaman 17
  • 18. 18 Pembangunan Bandara Banten Selatan (Kec. Panimbang Kab. Pandeglang) Rencana Kebutuhan Lahan :  Phase 1 (s/d 2015) = 250 HA  Phase II (s/d 2030) = 350 HA
  • 19. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung Master Plan Tanjung Lesung Marina  Lokasi di Selat Sunda, dan bagian barat Kabupaten Pandeglang  Wilayah wisata pantai denga nuansa yang alami, nyaman dan indah, berdekatan dengan Ujung Kulon dan Gunung  Aksesbilitas Jalan Tol Merak-Jakarta dalam waktu 3 jam.  Luas : 1.500 Ha  Fasilitas pendukung yang tersedia : cottage, marina dan fasilitas olah raga  Pembangunan : Marina, Lapangan golf, hotelpark, dan lainnya. 19
  • 20. 1 PENAMBAHAN KAPASITAS PERGERAKAN PESAWAT A. PENAMBAHAN KAPASITAS PENUMPANG & KARGO B. PENAMBAHAN FASILITAS 2 RUNWAY 3 & TERMINAL 43 Catatan •Arahan Menteri Negara BUMN pada rapat bersama jajaran BOC-BOD PT Angkasa Pura II (Persero) tanggal 14 Februari 2012; •Perlu pengadaan lahan seluas 830 Ha PENGEMBANGAN BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO – HATTA 20
  • 21. JALUR KA MONOREL RENCANA PETA LINTAS JALAN KA LAYANG ANTARA RAWABUNTU – BANDARA SOEKARNO HATTA 21
  • 22. RENCANA PENGEMBANGAN AKSES KAWASAN • Pembangunan dan Pelebaran jalan akses menuju Maja: – Pelebaran jalan Maja – Cangkudu – Pembangunan simpang tol dari Jakarta – Merak menuju Maja atau melanjutkan pembangunan tol Serpong hingga ke Maja – Penambahan jalur kereta api serta jumlah gerbong yang melalui Maja PENGEMBANGAN KAWASAN KOTA KEKERABATAN MAJA 22
  • 23. GAMBARAN UMUM Tinjauan Kawasan Strategis Provinsi Banten (RTRW Prov. Banten 2010 – 2030) 3. Banten Water Front City di Kota Serang 1. Kws. Situs Banten Lama di Kota Serang
  • 25. KONTEKS KAWASAN DENGAN PUSAT KOTA SERANG Berdasarkan Jenisnya, merupakan Konservatif Waterfront (untuk mengenang masa kejayaan jaman kerajaan Banten Lama dulu). Berdasarkan fungsinya, merupakan Mixed Used Waterfront (kombinasi apartemen, hotel, supermal, sekolah, perkantoran, restoran, rumah sakit, dan tempat-tempat kebudayaan) Berdasarkan Jenisnya, merupakan Konservatif Waterfront (untuk mengenang masa kejayaan jaman kerajaan Banten Lama dulu). Berdasarkan fungsinya, merupakan Mixed Used Waterfront (kombinasi apartemen, hotel, supermal, sekolah, perkantoran, restoran, rumah sakit, dan tempat-tempat kebudayaan)
  • 26. TANGERANG – TJ. PRIOK JAKARTA CILEGON – MERAK - BOJONEGARA KONTEKS KAWASAN BWC DENGAN KAWASAN INDUSTRI KOTA CILEGON DAN TANGERANG – JAKARTA
  • 27. PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA SERANG BAGIAN UTARA RTRW KOTA SERANG 2010 – 2030
  • 28. Pemahaman Penyelenggaraan Penataan Ruang Skema Penyelenggaraan Penataan Ruang Sumber: UU-PR (26/2007) dan PP-PPR (15/2010) Ada mekanisme Peninjauan Kembali TAHUN 2015 untuk RTRW Banten 2010-2030 dan RTRW Kota Serang 2010-2030 ………………….. …………….
  • 29.  Dalam RTRW Provinsi Banten (Perda No. 2/11), Banten Lama adalah KSP dari Sudut Pandang Sosial Budaya, sekaligus bagian dari Banten Waterfront City (KSP dari Sudut Pandang Pertumbuhan Ekonomi) Dua fungsi ruang yang saling berbenturan Dengan perencanaan cermat, diharapkan akan sinergis dan saling menjadi potensi bagi keduanya  Sifat agresif Kawasan Komersial BWC terhadap kawasan sekitarnya akan terkendalikan oleh Kawasan Konservasi Banten Lama
  • 30. JENIS OBJEK WISATA PERSENTASE Pantai Anyer dan Carita 49,63 Banten Lama 13,24 Curug Cigumawang 6,99 Lembah Bukit Hijau 5,88 Vihara Avalokitesvara 4,78 Gunung Krakatau 2,94 Baduy 2,57 Wulandira 2,21 Mata Air Cirahab 1,84 Curug Betung 1,84 Tanjung Lesung 1,47 Ujung Kulon 1,47 Gunung Pinang 0,37 Lainnya 4,78 Total 100,00 OBJEK WISATA YANG DIMINATI WISATAWAN MANCANEGARA DI PROVINSI BANTEN SUMBER: BPS, NESPARDA, 2012 SUMBER: BPS, NESPARDA, 2012
  • 31. OBJEK WISATA YANG DIMINATI WISATAWAN NUSANTARA DI PROVINSI BANTEN SUMBER: BPS, NESPARDA, 2012 SUMBER: BPS, NESPARDA, 2012 JENIS OBJEK WISATA PERSENTASE      1 Anyer 28,31  2 Banten Lama 19,85  3 Cikole 11,76  4 Carita 8,09  5 Karang Bolong 6,62  6 Tanjung Lesung 5,15  7 Cikoromoy 2,94  8 Makam 2,57  9 Baduy 1,84  10 Gunung Krakatau 1,47  11 Hiburan Malam 1,47  12 Pulo Umang 1,47  13 Batu Kuwung 1,10  14 Wisata Pegunungan 1,10  15 Gunung Santri 0,74  16 Pulosari 0,74  17 Ujung Kulon 0,74  18 Wisata Air (Kolam Renang) 0,74  19 Lainnya 3,33   Total 100,00  
  • 32. PELUANG PENGEMBANGAN KAWASAN KARANGANTUPELUANG PENGEMBANGAN KAWASAN KARANGANTU SEBAGAI KAWASAN WISATASEBAGAI KAWASAN WISATA
  • 34.
  • 35. 3 A. Penetapan Regulasi 3 B. Upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3 C. Upaya Penegakan Perda BAGIAN II: PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PROVINSI JAWA BARAT 22
  • 36. Arahan Sanksi: untuk pelanggaran pemanfaatan ruang Sumber: RTRWP Jawa Barat 30
  • 37. Upaya Pengendalian pemanfaatan Ruang di KBU 1. Rekomendasi Gubernur untuk perizinan pemanfaatan ruang 2. Sosialisasi Perda KBU secara kontinyu ( tahun 2009 – kini): - pemasangan papan informasi - website informasi KBU (www.kbujabar.info ) dan hotline telpon pengaduan masyarakat - sosialisasi kepada aparat kecamatan, kelurahan, masyarakat di setiap kabupaten/kota yang berada di wilayah KBU 3. Pengawasan di lapangan oleh tim gabungan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melibatkan unsur OPD teknis dan satpol PP 4. Penindakan pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi 5. Meningkatkan peran serta masyarakat sebagai mitra KBU 6. Melakukan pembelian lahan di KBU (26 Ha dari target 50 Ha) melalui Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat , yaitu : - Lahan enclave di dalam Tahura - Lahan yang terfragmentasi berbatasan dengan Tahura - Lahan untuk perluasan Tahura - Lahan untuk perluasan kawasan lindung 35
  • 38. Beberapa Pranata terkait Penataan Ruang JabarUPAYA PENEGAKAN PERDA TERKAIT PENATAAN RUANG 3 C SUMBER DAYA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI JAWA BARAT* Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS a) PPNS Penataan Ruang : •8 (delapan) orang telah mendapatkan SKEP, saat ini menunggu pelantikan oleh Kemenhukham •8 (delapan) orang telah mengikuti diklat, saat ini sedang proses mendapatkan SKEP b) PPNS Perda di Satpol PP : 7 (tujuh) orang di Satpol PP Provinsi Jawa Barat * dibantu dengan sistem informasi profil database kabupaten kota PERDA terkait yang ditegakkan untuk Tahun 2013 1. Perda No. 3 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan 2. Perda No 3 tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan Jo. Perda No 21 tahun 2012 3. Perda No 5 tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah Jo. Perda No 8 tentang tahun 2012 4. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 1 tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara 5. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan PERDA terkait yang ditegakkan untuk Tahun 2013 1. Perda No. 3 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan 2. Perda No 3 tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan Jo. Perda No 21 tahun 2012 3. Perda No 5 tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah Jo. Perda No 8 tentang tahun 2012 4. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 1 tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara 5. Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 29
  • 39. 1. Pemberian Rekomendasi Gubernur untuk perizinan pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara (KBU) dan kesesuaian lokasi terhadap RTRW melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebelum diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat 2. Pembebasan Lahan Enclave Taman Hutan Raya (TAHURA) Ir. H Djuanda di KBU di dalam Kawasan Tahura di lingkungan Kawasan Tahura Beberapa Pranata terkait Penataan Ruang JabarUPAYA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG No Lokasi Luas (m2 ) Luas Lahan yang Dibebaskan (m2 ) Rencana Pembebasan Sisa (m2 ) Blok 2006 2009 Jumlah 2013   1 5 6 7 8   9 1 Panguyangan 24,865 - 7,635 7,635 5,977 11,253 2 Seke Landak 11,015 9,533 1,482 11,015 0 3 Bantar Awi 18,779 17,239 1,540 18,779 0 4 Curug Kidang 34,705 34,705 - 34,705 0 5 Gn. Masigit 30,300 5,760 - 5,760 24,540 6 Cidingkul 30,085 - 30,085 30,085 0 7 Seke Gede 8,155 8,155 - 8,155 0 8 Areng 19,230 - 15,057 15,057 4,173 0 9 Barukai 4,337 2,920 1,417 4,337 0 10 Seke Jolang 79,800 - - 0 3,107 76,693 TOTAL 261,271 78,312 57,216 135,528 13,257 112,486 No Lokasi Luas (m2 ) Luas Lahan yang sudah Dibebaskan (m2 ) Rencana Pembebasan Sisa (m2 ) Blok 2006 2010 Jumlah 2013   1 5 6 7 8   9 1 Tonjong 30,825 7,516 23,309 2 Tonjong 26,314 12,133 14,181 3 Areng Percobaan 103,080 103,080 103,080 0 4 Selamet 39,189 39,189 39,189 0 5 Pakar (PDAM & Pintu 2) 3,875 3,875 0 TOTAL 203,283 103,080 39,189 142,269 23,524 37,490 25 3B.
  • 40. 3. Formulasi Pemberian Bantuan Keuangan Kab./Kota dengan memperhatikan Persentasi Kawasan Lindung 4. Menyusun Perda Jasa Lingkungan untuk mengembangkan insentif dan disinsentif pada aspek lingkungan (oleh BPLHD Provinsi ) 5. Mengembangkan Taman Kehati di Cibodas 6. Pemberian Rekomendasi Terkait Penataan Ruang oleh BPPT 7. Koordinasi kegiatan pengendalian di kabupaten/kota di Jawa Barat 8. Koordinasi PPNS Penataan Ruang Beberapa Pranata terkait Penataan Ruang Jabar UPAYA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG (lanjutan PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG: 26
  • 41. NO NAMA RRTR/ RDTR NOMOR PERDA TANGGAL PERDA Provinsi DKI Jakarta 1 RDTR DKI Jakarta Perda No. 1 Tahun 2014 Tanggal 17 Februari 2014 Provinsi Jawa Barat 2 RDTR Kota Bandung (8 BWP) Perda No 10 Tahun 2015 Provinsi Jawa Tengah 3 RTR KSP Kawasan Perkotaan Brebes - Tegal - Slawi - Pemalang Perda No 14 Tahun 2015 Tanggal 17 April 2015 Provinsi DIY 4 RDTR Kota Yogyakarta Perda No. 5 Tahun 2014 Provinsi Jawa Timur 5 RDTR Kaw. Perkotaan Kepanjen Perda No 5 Tahun 2014 Tanggal 6 Agustus 2014 6 RDTR Kecamatan Kota Sumenep Perda No. 3 Tahun 2014 Tanggal 11 Agustus 2014 7 RDTR Batuan, Rubaru, dan Manding Perda No. 8 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015 8 RDTR Tumpang Pitu Perda No. 11 Tahun 2015 Tanggal 6 November 2015 9 RDTR Gedeg Perda No. 14 Tahun 2015 Tanggal 28 Desember 2015 RRTR dan RDTR YANG SUDAH PERDA WILAYAH 2
  • 42. 1. STATUS RRTR dan RDTR DI PROV. BANTEN NO NAMA RRTR dan RDTR STATUS RRTR dan RDTR KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 1 RTR KSP Kelompok Perkotaan Kawasan pusat Pemerintahan KP3B Target Perda 2017 2 RTR KSP Kawasan Tanjung Lesung - Panimbang - Cibaliung - Bayah - Malimping - Sport Centre Sudah disusun tetapi blm bs di proses ke perda ada perubahan status KSP 3 RTR KSP Kawasan Balaraja - Teluk Naga - Bojonegara - Kota Kekerabatan Maja Sudah disusun tetapi blm bs di proses ke perda ada perubahan status KSP 4 RDTR dan PZ Kecamatan Serang dan Kecamatan Cipocok Jaya (Kota Serang) 5 RDTR Sub Pusat Pelayanan Walantaka (Kota Serang) Dalam Proses perbaikan persub target perda thn 2016 6 RDTR Sub Pusat Pelayanan Kasemen (Kota Serang) 7 RDTR Sub Pusat Pelayanan Taktakan (Kota Serang) 1 Penyusunan 2 proses Rekom Gubernur 3 Proses Persub 4 Proses Pembahasan DPRD 5 Proses Evaluasi Gubernur 6 Perda
  • 43. 1. STATUS RRTR dan RDTR DI PROV. BANTEN NO NAMA RRTR dan RDTR STATUS RRTR dan RDTR KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 8 RDTR Sub Pusat Pelayanan Curug (Kota Serang) Dalam Proses perbaikan persub target perda thn 2016 9 RDTR Kawasan Perkotaan Ciruas (Kab. Serang) 10 RDTR Kawasan Perkotaan Kramatwatu (Kab. Serang) 11 RDTR Kawasan Perkotaan Waringin Kurung (Kab. Serang) 12 RDTR Kawasan Perkotaan Baros (Kab. Serang) 13 RDTR Kawasan Perkotaan Kragilan (Kab. Serang) 14 RDTR Kawasan Perkotaan Anyer (Kab. Serang) 1 Penyusunan 2 proses Rekom Gubernur 3 Proses Persub 4 Proses Pembahasan DPRD 5 Proses Evaluasi Gubernur 6 Perda
  • 44. 1. STATUS RRTR dan RDTR DI PROV. BANTEN NO NAMA RRTR dan RDTR STATUS RRTR dan RDTR KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 15 RDTR Kawasan Perkotaan Bojonegara (Kab. Serang) Belum disusun 16 RDTR Kawasan Perkotaan Puloampel (Kab. Serang) Belum disusun 17 RDTR Kawasan Perkotaan Cikande (Kab. Serang) Belum disusun 18 RDTR Kawasan Perkotaan Kibin (Kab. Serang) Belum disusun 19 RDTR Kawasan Perkotaan Jawilan (Kab. Serang) Belum disusun 20 RDTR Kawasan Perkotaan Kopo (Kab. Serang) Belum disusun 21 RDTR Kawasan Perkotaan Bandung (Kab. Serang) Belum disusun 1 Penyusunan 2 proses Rekom Gubernur 3 Proses Persub 4 Proses Pembahasan DPRD 5 Proses Evaluasi Gubernur 6 Perda
  • 45. 1. STATUS RRTR dan RDTR DI PROV. BANTEN NO NAMA RRTR dan RDTR STATUS RRTR dan RDTR KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 22 RDTR Kawasan Perkotaan Mancak (Kab. Serang) Belum disusun 23 RDTR Kawasan Perkotaan Pabuaran (Kab. Serang) Belum disusun 24 RDTR Kawasan Perkotaan Gunungsari (Kab. Serang) Belum disusun 25 RDTR Kawasan Perkotaan Pontang (Kab. Serang) Belum disusun 26 RDTR Kawasan Perkotaan Tirtayasa (Kab. Serang) Belum disusun 27 RDTR Kawasan Perkotaan Tanara (Kab. Serang) Belum disusun 28 RDTR Kawasan Perkotaan Binuang (Kab. Serang) Belum disusun 1 Penyusunan 2 proses Rekom Gubernur 3 Proses Persub 4 Proses Pembahasan DPRD 5 Proses Evaluasi Gubernur 6 Perda
  • 46. 1. STATUS RRTR dan RDTR DI PROV. BANTEN NO NAMA RRTR dan RDTR STATUS RRTR dan RDTR KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 29 RDTR Kawasan Perkotaan Cikeusal (Kab. Serang) Belum disusun 30 RDTR Kawasan Perkotaan Petir (Kab. Serang) Belum disusun 31 RDTR Kawasan Perkotaan Gunungsari (Kab. Serang) Belum disusun 32 RDTR Kawasan Perkotaan Tunjungtega (Kab. Serang) Belum disusun 33 RDTR Kawasan Perkotaan Ciomas (Kab. Serang) Belum disusun 34 RDTR Kawasan Perkotaan Padarincang (Kab. Serang) Belum disusun 35 RDTR Kawasan Perkotaan Pamarayan (Kab. Serang) Belum disusun 1 Penyusunan 2 proses Rekom Gubernur 3 Proses Persub 4 Proses Pembahasan DPRD 5 Proses Evaluasi Gubernur 6 Perda
  • 47. 1. STATUS RRTR dan RDTR DI PROV. BANTEN NO NAMA RRTR dan RDTR STATUS RRTR dan RDTR KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 36 RDTR Kawasan Perkotaan Cinangka (Kab. Serang) Belum disusun 37 RDTR Kawasan Perkotaan Lebakwangi (Kab. Serang) Belum disusun 38 RDTR Kawasan Perkotaan Carenang (Kab. Serang) Belum disusun 39 RDTR Kaduhejo (Kabupaten Pandeglang) Peta belum LHS 40 RDTR Labuan (Kabupaten Pandeglang) Peta belum 41 RDTR Cibaliung (Kabupaten Pandeglang) Belum disusun Tahun ini 42 RDTR Munjul (Kabupaten Pandeglang) Belum disusun Tahun ini 1 Penyusunan 2 proses Rekom Gubernur 3 Proses Persub 4 Proses Pembahasan DPRD 5 Proses Evaluasi Gubernur 6 Perda
  • 48. 1. STATUS RRTR dan RDTR DI PROV. BANTEN NO NAMA RRTR dan RDTR STATUS RRTR dan RDTR KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 43 RDTR Menes (Kabupaten Pandeglang) Tahun ini 44 RDTR Carita (Kabupaten Pandeglang) Tahun ini 45 RDTR Penyangga Perkotaan Cadasari (Kabupaten Pandeglang) Belum disusun 46 Revisi RDTR Panimbang-Sobang (Kabupaten Pandeglang) Tahun ini 47 RDTR Kecamatan Serpong (Kota Tangerang Selatan) Proses Persub dan Pembahasan DPRD 48 RDTR Kecamatan Serpong Utara (Kota Tangerang Selatan) 49 RDTR Kecamatan Setu (Kota Tangerang Selatan) 1 Penyusunan 2 proses Rekom Gubernur 3 Proses Persub 4 Proses Pembahasan DPRD 5 Proses Evaluasi Gubernur 6 Perda
  • 49. 1. STATUS RRTR dan RDTR DI PROV. BANTEN NO NAMA RRTR dan RDTR STATUS RRTR dan RDTR KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 50 RDTR Kecamatan Pondok Aren (Kota Tangerang Selatan) Proses Persub dan Pembahasan DPRD 51 RDTR Kecamatan Pamulang (Kota Tangerang Selatan) 52 RDTR Kecamatan Ciputat (Kota Tangerang Selatan) 53 RDTR Kecamatan Ciputat Timur (Kota Tangerang Selatan) 54 RDTR Kec. Tangerang (Kota Tangerang) Proses Persub55 RDTR Kec. Benda (Kota Tangerang) 56 RDTR Kec. Batuceper (Kota Tangerang) 1 Penyusunan 2 proses Rekom Gubernur 3 Proses Persub 4 Proses Pembahasan DPRD 5 Proses Evaluasi Gubernur 6 Perda
  • 50. 1. STATUS RRTR dan RDTR DI PROV. BANTEN NO NAMA RRTR dan RDTR STATUS RRTR dan RDTR KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 57 RDTR Kec. Jatiuwung (Kota Tangerang) Proses Persub P.U untuk 7 RDTR 58 RDTR Kec. Ciledug (Kota Tangerang) 59 RDTR Kec. Cibodas (Kota Tangerang) 60 RDTR Kec. Karang Tengah (Kota Tangerang) 1 Penyusunan 2 proses Rekom Gubernur 3 Proses Persub 4 Proses Pembahasan DPRD 5 Proses Evaluasi Gubernur 6 Perda Kabupten Lebak : Kecamatan Rangkasbitung Kecamatan Bayah Kecamatan Malimping Kecamatan Tindak lanjut temuan oleh BPK : pemborosan anggaran terhadap membuatan peta 1 : 5000 Status RDTR : peta dasar belum mendapatkan rekomendasi dari BIG.
  • 51. NO NAMA RRTR/ RDTR NOMOR PERDA TANGGAL PERDA 10 RDTRK Malang Tengah Perda No. 2 Tahun 2015 11 RDTRK Sub Pusat Malang Utara Perda No. 5 Tahun 2015 12 RDTRK Sub Pusat Malang Barat Perda No. 4 Tahun 2015 Provinsi Banten 13 RDTR dan PZ Kecamatan Serang dan Kecamatan Cipocok Jaya Perda No. 9 Tahun 2014 Tanggal 26 Agustus 2014 RRTR dan RDTR YANG SUDAH PERDA WILAYAH 2
  • 52.
  • 53.
  • 54.
  • 55.
  • 56.
  • 57.
  • 58.
  • 59.

Editor's Notes

  1. Terdiri dari 7 hub: Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Serang, Jakarta Koridor diestimasikan dapat meningkatkan PRDB sebesar ~3.4x dari $139 milyar di 2010 ke $473 milyar di 2030 dengan laju pertumbuhan koridor sebesar 6.3% dibandingkan estimasi baseline 4.5% Sektor Fokus dan Strateginya: 1. Minyak Kelapa Sawit/CPO  Fokus pada industri hulu melalui peningkatan panen dan konversi mature plantation. 2. Karet  Meningkatkan hasil panen dan memperluas industri hilir 3. Batubara  Meningkatkan produksi pertambangan melalui percepatan infrastruktur rel kereta api. Infrastruktur Kunci yang Dibutuhkan Pelabuhan: Metro Medan, Dumai, Palembang Rel Kereta/Jalan: Trans Sumatera (Rel kereta/Jalan), termasuk rel kereta untuk CPO di Riau. Pembangkit Listrik di Sumatera Pembangkit Listrik di Sumatera untuk menumbuhkan industri hilir Mine-mouth dan processing plant untuk batubara di Sumatera Selatan
  2. Terdiri dari 4 hub: Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya Koridor diestimasikan dapat meningkatkan PRDB sebesar ~4.2x dari $304 milyar di 2008 ke $1,282 milyar di 2030 dengan estimasi laju pertumbuhan koridor 7.5% dibandingkan estimasi baseline 5.8% Fokus Sektor & Strategi – basis manufaktur yang luas: 1. Produk makanan  Fokus untuk memindahkan hambatan untuk mengkapitalisasi tumbuhnya permintaan domestik 2. Tekstil Merebut pasar domestik dari impor dan memperkuat Indonesia sebagai negara pilihan sumber produksi 3. Industri Alat angkut  Mengembangkan kapabilitas untuk nilai tambah pengolahan yang lebih tinggi, menarik lebih banyak peralatan pengolahan asli. Infrastruktur Kunci yang Dibutuhkan Pelabuhan: Jakarta, Semarang, Surabaya Rel Kereta/Jalan: Trans Jawa (Jakarta-Cikampek-Bandung-Semarang-Surabaya Pembangkit Listrik Ekspansi Pelabuhan di Jakarta Pembangkit listrik di Jawa Barat dan Jawa Tengah
  3. This is location map of the Project. Karian Dam is located in Kab. Lebak of Banten Province And, water conveyance system from Karian to Serpong is stretched in the Kab. Lebak, Kab. Tangerang and Kota Tangerang Selatan. Five (5) WTPs proposed by this study are scattered in downstream area.