Pajak Daerah

1. PERTEMUAN-4
PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH
 Pajak negara
 Pajak daerah dan retribusi daerah
 Dasar hukum
 Pajak daerah
 Jenis pajak dan objek pajak
 Tarif pajak
 Tata cara pelaksanaan pemungutan pajak
dan penghapusan piutang pajak yang
kadaluwarsa

2. PAJAK NEGARA
Pajak Negara yang berlaku sampai saat ini
adalah:
1. pajak penghasilan
 Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan
adalah undang-undang no.7 tahun 1984,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
undang-undang no.17 tahun 2000.
 undang-undang pajak penghasilan berlaku
mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti
UU pajak perseroan 1925, UU pajak
pendapatan 1944, UU PDBR 1970.

3. 2. Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn
BM)
 dasar hukum pengenaan PPN & PPn BM
adalah undang-undang no.8 tahun 1983
 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
undang-undang no.18 tahun 2000.
undang-undang PPN & PPn BM efektif mulai
berlaku sejak tanggal 1 april 1985 dan
merupakan pengganti UU pajak Penjualan
1951.

4. 3. bea materai
 Dasar Hukum Pengenaan Bea Materai adalah
undang-undang no.13 tahun 1985. undang-
undang bea materai berlaku mulai tanggal 1
januari 1986 menggantikan peraturan dan
undang-undang bea materai yang lama (aturan
bea materai 1921).
4. pajak bumi dan bangunan (PBB)
 dasar hukum pengenaan pajak bumi dan
bangunan adalah undang-undang no.12 tahun
1985 sebagaimana telah diubah dengan
 undang-undang no.12 tahun 1994. undang-
undang PBB berlaku mulai tanggal 1 januari 1986
dan merupakan pengganti;

5. a. ordonansi pajak rumah tangga tahun
1908.
b. ordonansi verponding indonesia tahun
1923.
c. ordonansi pajak kekayaan tahun 1932.
d. ordonansi verponding tahun 1928.
e. ordonansi pajak jalan tahun 1942.
f. undang-undang darurat nomor 11 tahun
1957 khususnya pasal 14 huruf j, k, l.
g. undang-undang nomor 11 prp.tahun 1959
pajak hasil bumi.

6. 5.bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
(BPHTB)
 dasar hukum pengenaan bea perolehan hak
atas tanah dan bangunan adalah undang-
undang no.21 tahun 1997 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan undang-
undang no.20 tahun 2000. undang-undang
BPHTB berlaku sejak tanggal 1 januari 1998
menggantikan Ordonansi bea balik nama
staasblad 1924 No.291.

7. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 Dasar hukum pemungutan pajak daerah
dan retribusi daerah adalah undang-
undang no.18 tahun 1997 tentang pajak
daerah dan retribusi daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan undang-
undang no.34 tahun 2000.

8.  Beberapa pengertian atau istilah PAJAK
DAERAH;
1. Daerah otonom ; kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas daerah tertentu yang
berwenang mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam ikatan Neagara Kesatuan RI.
2. Daerah Pajak ; iuran WP yang dilakukan oleh
orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa
imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang
digunakan untuk membiayai penyelenggraan
pemerintahan daerah dan pembangunan
daerah.

9. 3. Badan ; sekumpulan orang dan/atau modal
yang yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun tidak meliputi : PT,
Perseroan komanditer, BUMN dan BUMD,
Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,
Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,
Organisasi masa, Organisasi Sospol, lembaga,
usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
4. Subjek pajak ; orang pribadi atau badan yang
dapat dikenakan pajak daerah
5. Wajib pajak ; orang pribadi atau badan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah diwajibkan
untuk melakukan pembayaran pajak yang
terutang, termasuk pemungutan atau
pemotongan pajak tertntu.

10. JENIS PAJAK DAN OBJEK PAJAK
 Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:
1. pajak propinsi, terdiri dari:
a. pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di
atas air.
c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah
dan air permukaan.
2. pajak kabupaten/kota; terdiri dari:
a. pajak hotel.
b. Pajak restoran.
c. Pajak hiburan
d. Pajak reklame
e. Pajak penerangan jalan.
f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
g. Pajak parkir
h. Pajak lain-lain.

11. TARIF PAJAK YANG BELUM DINAIKAN
1. pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
sebesar 5 % (lima persen)
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di
atas air sebesar 10 % (sepuluh persen)
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5 % (lima
persen)
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan
air permukaan sebesar 20 % (dua puluh persen)
5. pajak hotel sebesar 10 % (sepuluh persen)
6. Pajak restoran sebesar 10 % (sepuluh persen)
7. Pajak hiburan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen)
8. Pajak reklame sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
9. Pajak penerangan jalan sebesar 10 % (sepuluh persen)
10.Pajak pengambilan bahan galian golongan C sebesar 20%
(dua puluh persen)
11.Pajak parkir sebesar 20 % (dua puluh persen).

12. KENAIKAN TARIF MAKSIMUM PAJAK DAERAH
Untuk memberi ruang gerak bagi daerah
mengatur sistem perpajakannya dalamrangka
peningkatan pendapatan dan peningkatan
kualitas pelayanan, penghematanenergi, dan
pelestarian/perbaikan lingkungan, tarif
maksimum beberapa jenis pajak daerah
dinaikkan, antara lain:
a.Tarif maksimum Pajak Kendaraan Bermotor,
dinaikkan dari 5% menjadi 10%. Khusus
untuk kendaraan pribadi dapat diterapkan
tarif progresif.

13. b.Tarif maksimum Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor, dinaikkan dari 10% menjadi 20%.
c.Tarif maksimum Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 5%
menjadi 10%. Khusus untuk kendaraan
angkutan umum, tarif dapat ditetapkan
lebih rendah.

14. d. Tarif maksimum Pajak Parkir, dinaikkan dari 20%
menjadi 30%.
e. Tarif maksimum Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan (sebelumnya Pajak Pengambilan Bahan
Galian Golongan C), dinaikkan dari 20% menjadi
25%.
6. Bagi Hasil Pajak Provinsi
 Dalam rangka pemerataan pembangunan dan
peningkatan kemampuan keuangan
 kabupaten/kota dalam membiayai fungsi pelayanan
kepada masyarakat, pajak
 provinsi dibagihasilkan kepada kabupaten/kota,
dengan proporsi sebagai berikut:

15. No. Jenis Pajak Provinsi Kab/Kota
1. Pajak Kendaraan Bermotor 70% 30%
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 70% 30%
3. Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor 30% 70%
4. Pajak Air Permukaan 50% 50%
5. Pajak Rokok 30% 70%
6. Earmarking yaitu Untuk meningkatkan kualitas
pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan
sekaligus menciptakan good governance dan clean
government, penerimaan beberapa jenis pajak
daerah wajib dialokasikan (di-earmark) untuk
mendanai pembangunan sarana dan prasarana
yang secara langsung dapat dinikmati oleh
pembayar pajak dan seluruh masyarakat.

16. Pengaturan earmarking tersebut adalah:
a. 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
wajib dialokasikan untuk pemeliharaan dan
pembangunan jalan, serta peningkatan sarana
transportasi umum.
b. 50% dari penerimaan pajak rokok dialokasikan
untuk mendanai pelayanan kesehatan dan
penegakan hukum.
c. Sebagian penerimaan pajak penerangan jalan
digunakan untuk penyediaan penerangan jalan.
 Dengan penetapan UU PDRD ini, diharapkan
struktur APBD menjadi lebih baik, iklim investasi di
daerah menjadi lebih kondusif karena Perda-Perda
pungutan daerah yang membebani masyarakat
secara berlebihan dapat dihindari, serta
memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

17.  tata cara pelaksanaan pemungutan pajak
ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih karena
hak untuk melakukan penagihan sudah
kadaluwarsa sehingga dapat dihapuskan.
 Penghapusan piutang pajak propinsi, kabupaten
atau kota yang sudah kadaluwarsa dilakukan
dengan keputusan masing-masing ditetapkan
oleh gubernur dan bupati atau walikota.
 Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah
kadaluwarsa diatur dengan peraturan daerah.

18.  Golongan Retribusi adalah
pengelompokan retribusi yang
meliputi Retribusi Jasa Umum,
Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi
Perizinan Tertentu;
1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi
atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau
badan;

19. Retribusi Daerah
 2. Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan;

20.  3. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas
jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip komersial
karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta;
 4. Retribusi Perizinan Tertentu adalah
retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberian izin
kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan,

21.  pengendalian dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana, atau
fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.

22. JENIS RETRIBUSI DAERAH
Dibagi menjadi 3 golongan ;
1. Retribusi jasa umum
a. Retribusi pelayanan kesehatan
b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
c. Retribusi pengganti biaya cetak kartu tanda
penduduk dan akte catatan sipil.
d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan
mayat.
e. Retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum.
f. Retribusi pelayanan pasar.
g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
i. Retribusi penggantian biaya cetak peta.
j. Retribusi pengujian kapal perikanan.

23. 2. retribusi jasa usaha
a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
b. Retribusi pasar grosir dan/ pertokoan
c. Retribusi tempat pelalangan
d. Retribusi terminal
e. Retribusi tempat khusus parkir.
f. Retribusi tempat penginapan
/pesanggrahan/villag.Retribusi penyedotan
kakus
h. Retribusi rumah pemotongan hewan
i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.
j. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
k. Retribusi penyebrangan di atas air.
l. Retribusi pengolahan limbah cair
m.Retribusi penjualan produksi daerah.

24. 3. Retribusi perizinan tertentu
a. Retribusi izin mendirikan bangunan.
b. Retribusi tempat penjualan minuman
beralkohol.
c. Retribusi izin gangguan.
d. Retribusi izin trayek.
 Objek Retribusi Dearah terdiri dari ;
a. Jasa Umum berupa pelayanan yang
disediakan atau yang diberikan pemerintah
daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati
oleh pribadi atau badan

25. b. Jasa usaha ; berupa pelayanan yang
disediakan pemerintah daerah dengan
menganut prinsip komersial.
c. Perizinan tertentu ; kegiatan tertentu
pemerintah daerah dalam rangka pemberian
ijin kepada orang pribadi atau badan dengan
maksud untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya
alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum
dan menjaga kelestarian lingkungan.

26.  Subjek Retribusi Daerah ;
a. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan
yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum
yang bersangkutan
b. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan
yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha
yang bersangkutan
c. Retribusi perijinan tertentu adalah orang pribadi atau
badan yang memperoleh ijin tertentu dari pemerintah
daerah.
 Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah ;
a. Retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan daerah
dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa
yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan
aspek keadilan.

27. b. Retribusi jasa usaha ; berdasarkan pada
tujuan untuk memperoleh keuntungan
yang layak sebagaimana keuntungan yang
pantas diterima oleh pengusaha swasta
sejenis yang beroperasi secara efisien dan
beroerintasi pada harga pasar.
c. Retribusi perijinan tertentu, berdasarkan
pada tujuan untuk menutup sebagian atau
seluruh penyelenggaraan pemberian izin
yang bersangkutan.