SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK
TERKAIT PERIJINAN DI BIDANG SDA DI
WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PUSAT
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CILIWUNG CISADANE
rth_1016
26 JULI 2018
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN
REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH PUSAT
1.
10.
2.7
3.1
1
5.
1.
Kota Tangerang
165 km2
952.396 jiwa
11.865 jiwa/km2
DKI Jakarta
740 km2
187.595 jiwa
13.761 jiwa/km2 Kab. Bekasi
127 km2
86.638 jiwa
2.189 jiwa/km2
Kab. Tangerang
960 km2
57.780 jiwa
3.291 jiwa/km2 Kota Bekasi
2.212.345 jiwa
10.
Kota Tangsel
147 km2
443.403 jiwa
9.806 jiwa/km2
Kota Depok
200 km2
1.962.160 jiwaKab. Bogor
2.302 km2
202.097 jiwa
2,260 jiwa/km2
9.797 jiwa/km2
Kota Bogor
119 km2
1.013.019 jiwa
8.549 jiwa/km2
210 km2
510 jiwa/km2
WILAYAH KERJA BALAI BESAR
WILAYAH SUNGAI CILIWUNG CISADANE
S.Cisadane
S.Ciliwung
Sumber : Kab./Kota dalam angka BPS, 2013
DAS WS CILIWUNG CISADANE TERDIRI DARI :
3 PROV ;DKI JAKARTA,
BANTEN, DAN JAWA
BARAT
13 KABUPATEN / KOTA
1.DAS Cimanceuri
2.DAS Ciranggon
3.DAS Cileleus
4.DAS Cimauk
5.DAS Cirarab
6.DAS Ciasin
7.DAS Cisadane
8.DAS Cikapadilan
9.DAS Angke
10.DAS Krukut
11.DAS Ciliwung
12.DAS Sunter
13.DAS Cakung
14.DAS Blencong
15.DAS Bekasi
ATURAN -ATURAN TERKAIT PERIZINAN /
REKOMENDASI TEKNIS
Undang – Undang nomor 11 tahun 1974 tentang PENGAIRA
Peraturan Menteri PUPR nomor 28 tahun 2015 tentang Garis
Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
Peraturan Menteri PUPR nomor 01 tahun 2016 tentang Tata Cara
Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber
Daya Air
Surat Edaran Dirjen SDA nomor 12 A tahun 2016 tentang Prosedur
Penyusunan Rekomendasi Teknis Perizinan Pengusahaan SDA dan
Penggunaan SDA di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
rth_1016
TUPOKSI BBWS SESUAI PERMEN PUPR NOMOR 20 TH
2016
Peraturan Menteri PUPR No.04/PRT/M/2015
PengusahaanPengusahaan SDA dan Penggunaan SDASDA dan Penggunaan SDA
dapat berbentuk:dapat berbentuk:
No.No.
Bentuk Pengusahaan SDA danBentuk Pengusahaan SDA dan
Penggunaan SDAPenggunaan SDA
KeteranganKeterangan
1.1. Pengusahaan SDAPengusahaan SDA
atauatau
Penggunaan SDAPenggunaan SDA
SebagaiSebagai
MediaMedia
2.2. Pengusahaan Air dan Daya AirPengusahaan Air dan Daya Air
atauatau
Penggunaan Air dan Daya AirPenggunaan Air dan Daya Air
SebagaiSebagai
MateriMateri
berupa:berupa:
produk air;produk air;
atauatau
produkproduk
bukan air.bukan air.
3.3. Pengusahaan Sumber AirPengusahaan Sumber Air
atauatau
Penggunaan Sumber AirPenggunaan Sumber Air
SebagaiSebagai
MediaMedia
4.4. Pengusahaan Air, Sumber Air, dan/atau DayaPengusahaan Air, Sumber Air, dan/atau Daya
AirAir
atauatau
Penggunaan Air, Sumber Air, dan/atau Daya AirPenggunaan Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air
SebagaiSebagai
Media danMedia dan
MateriMateri
TUJUAN PERIZINAN
Menjaga kondisi alami sumber daya air. Penggunaan secara hemat dan
bijak dapat mencegah/mengendalikankan dampak negatif kegiatan
terhadap sumber daya air (kerusakan sumber air/sarana prasarana,
pencemaran dll)
Terjaminnya hak atas air bagi kebutuhan sehari-hari dan pertanian
rakyat (prioritas) dan kebutuhan lainnya sesuai alokasi air secara
tertib, adil, akuntabel, serta mencegah konflik antar pengguna
Mencegah bencana daya rusak air yang timbul akibat penggunaan
sumber daya air (banjir, tanah longsor, dll)
Meningkatkan peran masyarakat dan swasta khususnya dalam hal
pembiayaan sumber daya air
Ketersediaan informasi tentang kondisi sumber daya air, pemanfaatan,
untuk mendukung pengelolaan sumber daya air di masa mendatang
rth_1016
TAHAPAN PENYUSUNAN
REKOMENDASI TEKNIS
berdasarkan Permen PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara
Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber
Daya Air
P E M O H O N
PENGECEKAN
KELENGKAPAN
PERSYARATAN
PENGAJUAN
PERMOHONAN
REKOMENDASI TEKNIS
VERIFIKASI
DATA
TEKNIS
PENYUSUNAN
REKOMENDAS
I TEKNIS
PENETAPAN
REKOMENDASI
TEKNIS oleh
Kepala
BBWS/BWS
(Pengelola
Wilayah Sungai)
SEKRETARIAT TIM
REKOMTEK BBWS/BWS
TIM REKOMTEK BBWS/BWS
PERMINTAAN
REKOMTEK
PENERBITAN
REKOMTEK
rth_1016
TAHAPAN PROSES PERIZINAN
berdasarkan Permen PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara
Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya
Air
PEMOHONPEMOHON
PENGELOLA SUMBERPENGELOLA SUMBER
DAYA AIRDAYA AIR
(BBWS/BWS)(BBWS/BWS)
PERMINTAAN
REKOMTEK
PENERBITAN
REKOMTEK
PENGAJUAN PERMOHONAN
ONLINE/ MANUAL
VERIFIKASI
(Ditjen SDA)
Surat Keputusan Menteri
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat cq. Direktur
Jenderal Sumber Daya Air
rth_1016
Syarat Pengajuan Rekomtek Izin Penggunaan SDA sesuai
Permen 01 th 2016 sesuai Pasal 24 Ayat 2 (KONSTRUKSI)
a) nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;
b) maksud dan tujuan penggunaan air;
c) rencana tempat atau lokasi penggunaan;
d) gambar detail desain (termasuk analisis teknik, hidrologi, hidrolika,
morfologi), jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun,
spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan
e) Dimensi ruang pada sumber air;
f) gambar lokasi atau peta situasi disertai dengan titik koordinat;
g) izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak
lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya
pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan
hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang berwenang
PERATURAN MENTERI PUPR
NO.37/PRT/M/2015
Pasal 10
 Ayat (2) Rekomendasi teknis untuk permohonan izin
penggunaan sumber daya air memuat pertimbangan teknis dan
saran
Pasal 10
 Ayat (2) Rekomendasi teknis untuk permohonan izin
penggunaan sumber daya air memuat pertimbangan teknis dan
saran
•Ayat (3) Pertimbangan teknis memuat antara lain:
a. Kelayakan kondisi sumber air
b. Volume yang dimohonkan berdasarkan ketersediaan air
c. Dampak pengambilan air terhadap sumber air dan
lingkungan sekitar
d. Kelayakan pemanfaatan sumber daya air
e. Pertimbangan sosial masyarakat sekitar lokasi
•Ayat (3) Pertimbangan teknis memuat antara lain:
a. Kelayakan kondisi sumber air
b. Volume yang dimohonkan berdasarkan ketersediaan air
c. Dampak pengambilan air terhadap sumber air dan
lingkungan sekitar
d. Kelayakan pemanfaatan sumber daya air
e. Pertimbangan sosial masyarakat sekitar lokasi
Persyaratan Izin Penggunaan Sumber Daya AirPersyaratan Izin Penggunaan Sumber Daya Air
PERATURAN MENTERI PUPR
NO.37/PRT/M/2015
Perpanjangan Izin Penggunaan Sumber Daya AirPerpanjangan Izin Penggunaan Sumber Daya Air
Pasal 19
 Ayat (1) Izin penggunaan SDA yang akan habis masa
berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan
perpanjangan izin secara tertulis paling lambat 3 bulan sebelum
jangka waktu izin berakhir.
Pasal 19
 Ayat (1) Izin penggunaan SDA yang akan habis masa
berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan
perpanjangan izin secara tertulis paling lambat 3 bulan sebelum
jangka waktu izin berakhir.
Ayat (3) Izin dapat diperpanjang apabia tidak dapat perubahan
pada :
a.Kuota air
b.Lokasi Pengambilan Air
c.Cara pengambilan air
d.Bangunan pengambilan air
Ayat (3) Izin dapat diperpanjang apabia tidak dapat perubahan
pada :
a.Kuota air
b.Lokasi Pengambilan Air
c.Cara pengambilan air
d.Bangunan pengambilan air
Ayat (4) Perpanjangan izin harus melampirkan persyaratan
dokumen yang tercantum di formulir permohonan
Ayat (4) Perpanjangan izin harus melampirkan persyaratan
dokumen yang tercantum di formulir permohonan
PERATURAN MENTERI PUPR
NO.37/PRT/M/2015
Perubahan Izin Penggunaan Sumber Daya AirPerubahan Izin Penggunaan Sumber Daya Air
Pasal 22
Ayat (1) Perubahan izin penggunaan sumber daya air dapat
diubah oleh pemberi izin dalam hal :
a.Keadaan yg dipakai sebagai dasar rekomendasi teknis
mengalami perubahan
b.Perubahan kondisi lingkungan SDA yang sangat berati dan/atau
c.pemegang izin mengajukan permohonan perubahan izin
Pasal 22
Ayat (1) Perubahan izin penggunaan sumber daya air dapat
diubah oleh pemberi izin dalam hal :
a.Keadaan yg dipakai sebagai dasar rekomendasi teknis
mengalami perubahan
b.Perubahan kondisi lingkungan SDA yang sangat berati dan/atau
c.pemegang izin mengajukan permohonan perubahan izin
Ayat (2) Perubahan izin berupa :
a.Kuota air
b.Lokasi Pengambilan Air
c.Cara pengambilan air
d.Bangunan pengambilan air
Ayat (2) Perubahan izin berupa :
a.Kuota air
b.Lokasi Pengambilan Air
c.Cara pengambilan air
d.Bangunan pengambilan air
PERATURAN MENTERI PUPR
NO.37/PRT/M/2015
Pasal 25
Pencabutan Izin Penggunaan Sumber Daya Air dalam hal :
a.Pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban yang
tercantum dalam izin penggunaan sumber daya air
b. pemegang izin menyalahgunakan izin penggunaan sumber
daya air
c.Masa berlakunya izin penggunaan sumber daya air berakhir
Yang Mengajukan Permohonan Rekomtek UntukYang Mengajukan Permohonan Rekomtek Untuk
Kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air AtauKegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air Atau
Penggunaan SumberPenggunaan Sumber Daya Air, yaituDaya Air, yaitu
1.1. orang perseorangan yang memiliki identitas hukum;orang perseorangan yang memiliki identitas hukum;
2.2. direktur utama atau pimpinan badan usaha;direktur utama atau pimpinan badan usaha;
3.3. penerima kuasa dari direktur utama atau pimpinanpenerima kuasa dari direktur utama atau pimpinan
badan usaha yang nama penerima kuasanyabadan usaha yang nama penerima kuasanya
tercantum dalam akte pendirian atau perubahannyatercantum dalam akte pendirian atau perubahannya
yang dibuktikan dengan surat kuasa;yang dibuktikan dengan surat kuasa;
4.4. kepala cabang badan usaha yang diangkat olehkepala cabang badan usaha yang diangkat oleh
kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumenkantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen
autentik; atauautentik; atau
5.5. pejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhakpejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhak
mewakili badan usaha yang bekerja sama.mewakili badan usaha yang bekerja sama.
PERMASALAHAN DALAM
PROSES REKOMENDASI TEKNIS
Dokumen permohonan rekomendasi teknis ke BBWS/BWS tidak lengkap
Pemohon tidak melengkapi data teknis yang diminta pada saat verifikasi
data teknis oleh Tim Rekomtek BBWS/BWS
Gambar desain bangunan atau prasarana sumber daya air tidak sinkron
dengan gambar eksisting atau gambar rencana normalisasi/restorasi sungai
BBWS/BWS
Gambar desain eksisting atau rencana dalam pengusahaan sumber daya
air tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
Dokumen lingkungan yang tidak ada atau tidak sesuai dengan
permohonan rekomendasi teknis
Waktu penyerahan kelengkapan dokumen yang cenderung lama atau
tidak memberikan surat pemberitahuan (surat perpanjangan waktu revisi)
rth_1016
TERIMA KASIHTERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Pedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minuminfosanitasi
 
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya AirPerizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Airushfia
 
Pedoman Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minuminfosanitasi
 
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDAL
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDALPerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDAL
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDALWahyu Yuns
 
Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minuminfosanitasi
 
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...Joy Irman
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase PerkotaanPermen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaaninfosanitasi
 
Dasar-dasar teknik dan manajemen drainase
Dasar-dasar teknik dan manajemen drainaseDasar-dasar teknik dan manajemen drainase
Dasar-dasar teknik dan manajemen drainaseinfosanitasi
 
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Heri Romansyah
 
Buku Panduan Pengembangan Air Minum
Buku Panduan Pengembangan Air MinumBuku Panduan Pengembangan Air Minum
Buku Panduan Pengembangan Air MinumJoy Irman
 
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusatPerencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusatinfosanitasi
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA93220872
 
Kebutuhan air baku
Kebutuhan air bakuKebutuhan air baku
Kebutuhan air bakuudhiye
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...
Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...
Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...Penataan Ruang
 
Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah
Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah
Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Joy Irman
 
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...Muh Saleh
 
Rehabilitasi dan Penutupan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah
Rehabilitasi dan Penutupan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) SampahRehabilitasi dan Penutupan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah
Rehabilitasi dan Penutupan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampahinfosanitasi
 

What's hot (20)

Pedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya AirPerizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
 
Pedoman Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sistem Penyediaan Air Minum
 
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDAL
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDALPerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDAL
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDAL
 
Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase PerkotaanPermen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan
 
Dasar-dasar teknik dan manajemen drainase
Dasar-dasar teknik dan manajemen drainaseDasar-dasar teknik dan manajemen drainase
Dasar-dasar teknik dan manajemen drainase
 
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)
 
Buku Panduan Pengembangan Air Minum
Buku Panduan Pengembangan Air MinumBuku Panduan Pengembangan Air Minum
Buku Panduan Pengembangan Air Minum
 
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusatPerencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
 
Kebutuhan air baku
Kebutuhan air bakuKebutuhan air baku
Kebutuhan air baku
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...
Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...
Permen PU Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pen...
 
Koef runoff
Koef runoffKoef runoff
Koef runoff
 
Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah
Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah
Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah
 
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
 
Rehabilitasi dan Penutupan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah
Rehabilitasi dan Penutupan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) SampahRehabilitasi dan Penutupan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah
Rehabilitasi dan Penutupan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah
 

Similar to REKOMTEK SDA

Permen49 1990 tata cara dan persyaratan izin
Permen49 1990 tata cara dan persyaratan izinPermen49 1990 tata cara dan persyaratan izin
Permen49 1990 tata cara dan persyaratan izininfosanitasi
 
Sosialisasi KajianStandar PBMAL REV.pptx
Sosialisasi KajianStandar PBMAL REV.pptxSosialisasi KajianStandar PBMAL REV.pptx
Sosialisasi KajianStandar PBMAL REV.pptxAmin638839
 
c2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdf
c2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdfc2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdf
c2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdfRITAMULYANDARI1
 
Permen pupr nomor 1 tahun 2016
Permen pupr nomor 1 tahun 2016Permen pupr nomor 1 tahun 2016
Permen pupr nomor 1 tahun 2016SDADPUTANGSEL
 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 49 Tahun 1990 tentang Tata Cara dan Pers...
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 49 Tahun 1990 tentang Tata Cara dan Pers...Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 49 Tahun 1990 tentang Tata Cara dan Pers...
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 49 Tahun 1990 tentang Tata Cara dan Pers...infosanitasi
 
Petunjuk teknis definisi_operasional_sta
Petunjuk teknis definisi_operasional_staPetunjuk teknis definisi_operasional_sta
Petunjuk teknis definisi_operasional_staegyd welyn
 
Permen LH No 5 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Pertek dan SLO Air Limbah da...
Permen LH No 5 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Pertek dan SLO Air Limbah da...Permen LH No 5 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Pertek dan SLO Air Limbah da...
Permen LH No 5 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Pertek dan SLO Air Limbah da...Johari Mr
 
Permen PU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air
Permen PU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya AirPermen PU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air
Permen PU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya AirPenataan Ruang
 
PermenLHK P.102-2018.pdf
PermenLHK P.102-2018.pdfPermenLHK P.102-2018.pdf
PermenLHK P.102-2018.pdfHenriDrone
 
Dlh Perling dan Pertek
Dlh   Perling dan PertekDlh   Perling dan Pertek
Dlh Perling dan PertekEra Wibowo
 
Materi Pertek Air Limbah_revisi Elida.pdf
Materi Pertek Air Limbah_revisi Elida.pdfMateri Pertek Air Limbah_revisi Elida.pdf
Materi Pertek Air Limbah_revisi Elida.pdfgilangandhika4
 
Sosialisasi DAK Reguler Bidang Air Minum TA. 2022.pdf
Sosialisasi DAK Reguler Bidang Air Minum TA. 2022.pdfSosialisasi DAK Reguler Bidang Air Minum TA. 2022.pdf
Sosialisasi DAK Reguler Bidang Air Minum TA. 2022.pdfLMIrvanTjahyadi2
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
 
Implementasi Bandar Udara Ramah Lingkungan (ECO Airport).pdf
Implementasi Bandar Udara Ramah Lingkungan (ECO Airport).pdfImplementasi Bandar Udara Ramah Lingkungan (ECO Airport).pdf
Implementasi Bandar Udara Ramah Lingkungan (ECO Airport).pdfFerryAmsarTaunaBandu
 
MUH. ALFIAN, ST_SDA.pptx
MUH. ALFIAN, ST_SDA.pptxMUH. ALFIAN, ST_SDA.pptx
MUH. ALFIAN, ST_SDA.pptxMuhammadAyyub36
 
P.15 2017 tata cara pengukuran muka air tanah
P.15  2017 tata cara pengukuran muka air tanahP.15  2017 tata cara pengukuran muka air tanah
P.15 2017 tata cara pengukuran muka air tanahSani Saragih
 
Pelatihan KSM sanitasi Kota Surakarta
Pelatihan KSM sanitasi Kota SurakartaPelatihan KSM sanitasi Kota Surakarta
Pelatihan KSM sanitasi Kota SurakartaBagus ardian
 
Paparan Pengantar PKM RPSDA September.pdf
Paparan Pengantar PKM RPSDA September.pdfPaparan Pengantar PKM RPSDA September.pdf
Paparan Pengantar PKM RPSDA September.pdfAdithyarRachman2
 

Similar to REKOMTEK SDA (20)

Permen49 1990 tata cara dan persyaratan izin
Permen49 1990 tata cara dan persyaratan izinPermen49 1990 tata cara dan persyaratan izin
Permen49 1990 tata cara dan persyaratan izin
 
Sosialisasi KajianStandar PBMAL REV.pptx
Sosialisasi KajianStandar PBMAL REV.pptxSosialisasi KajianStandar PBMAL REV.pptx
Sosialisasi KajianStandar PBMAL REV.pptx
 
c2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdf
c2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdfc2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdf
c2e7b_04._Penggunaan_dan_Pengusahaan_SDA.pdf
 
Permen pupr nomor 1 tahun 2016
Permen pupr nomor 1 tahun 2016Permen pupr nomor 1 tahun 2016
Permen pupr nomor 1 tahun 2016
 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 49 Tahun 1990 tentang Tata Cara dan Pers...
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 49 Tahun 1990 tentang Tata Cara dan Pers...Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 49 Tahun 1990 tentang Tata Cara dan Pers...
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 49 Tahun 1990 tentang Tata Cara dan Pers...
 
3.-SE-SOP-REKOMTEK-12A.pdf
3.-SE-SOP-REKOMTEK-12A.pdf3.-SE-SOP-REKOMTEK-12A.pdf
3.-SE-SOP-REKOMTEK-12A.pdf
 
Petunjuk teknis definisi_operasional_sta
Petunjuk teknis definisi_operasional_staPetunjuk teknis definisi_operasional_sta
Petunjuk teknis definisi_operasional_sta
 
Permen LH No 5 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Pertek dan SLO Air Limbah da...
Permen LH No 5 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Pertek dan SLO Air Limbah da...Permen LH No 5 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Pertek dan SLO Air Limbah da...
Permen LH No 5 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Pertek dan SLO Air Limbah da...
 
gambaran umum RAAT
gambaran umum RAATgambaran umum RAAT
gambaran umum RAAT
 
Permen PU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air
Permen PU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya AirPermen PU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air
Permen PU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air
 
PermenLHK P.102-2018.pdf
PermenLHK P.102-2018.pdfPermenLHK P.102-2018.pdf
PermenLHK P.102-2018.pdf
 
Dlh Perling dan Pertek
Dlh   Perling dan PertekDlh   Perling dan Pertek
Dlh Perling dan Pertek
 
Materi Pertek Air Limbah_revisi Elida.pdf
Materi Pertek Air Limbah_revisi Elida.pdfMateri Pertek Air Limbah_revisi Elida.pdf
Materi Pertek Air Limbah_revisi Elida.pdf
 
Sosialisasi DAK Reguler Bidang Air Minum TA. 2022.pdf
Sosialisasi DAK Reguler Bidang Air Minum TA. 2022.pdfSosialisasi DAK Reguler Bidang Air Minum TA. 2022.pdf
Sosialisasi DAK Reguler Bidang Air Minum TA. 2022.pdf
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
 
Implementasi Bandar Udara Ramah Lingkungan (ECO Airport).pdf
Implementasi Bandar Udara Ramah Lingkungan (ECO Airport).pdfImplementasi Bandar Udara Ramah Lingkungan (ECO Airport).pdf
Implementasi Bandar Udara Ramah Lingkungan (ECO Airport).pdf
 
MUH. ALFIAN, ST_SDA.pptx
MUH. ALFIAN, ST_SDA.pptxMUH. ALFIAN, ST_SDA.pptx
MUH. ALFIAN, ST_SDA.pptx
 
P.15 2017 tata cara pengukuran muka air tanah
P.15  2017 tata cara pengukuran muka air tanahP.15  2017 tata cara pengukuran muka air tanah
P.15 2017 tata cara pengukuran muka air tanah
 
Pelatihan KSM sanitasi Kota Surakarta
Pelatihan KSM sanitasi Kota SurakartaPelatihan KSM sanitasi Kota Surakarta
Pelatihan KSM sanitasi Kota Surakarta
 
Paparan Pengantar PKM RPSDA September.pdf
Paparan Pengantar PKM RPSDA September.pdfPaparan Pengantar PKM RPSDA September.pdf
Paparan Pengantar PKM RPSDA September.pdf
 

More from ushfia

Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaan
Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air PermukaanProsedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaan
Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaanushfia
 
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi BantenProsedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Bantenushfia
 
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PADJenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PADushfia
 
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerahushfia
 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGSTANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGushfia
 
Rancangan Pangkalan Data Investasi
Rancangan Pangkalan Data InvestasiRancangan Pangkalan Data Investasi
Rancangan Pangkalan Data Investasiushfia
 
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi TanahKoordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanahushfia
 
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi BantenPeluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Bantenushfia
 
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan PertanianPengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanianushfia
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruangushfia
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruangushfia
 
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan BaliStatus RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Baliushfia
 
Konsolidasi Tanah
Konsolidasi TanahKonsolidasi Tanah
Konsolidasi Tanahushfia
 
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitas
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan KomunitasPenanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitas
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitasushfia
 
City Development Program
City Development ProgramCity Development Program
City Development Programushfia
 
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi BantenArah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Bantenushfia
 
Kota-Kota Berkelanjutan
Kota-Kota BerkelanjutanKota-Kota Berkelanjutan
Kota-Kota Berkelanjutanushfia
 
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan RuangPengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruangushfia
 
Pengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan Berkelanjutan
Pengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan BerkelanjutanPengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan Berkelanjutan
Pengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan Berkelanjutanushfia
 
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian PertanahanKonsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahanushfia
 

More from ushfia (20)

Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaan
Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air PermukaanProsedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaan
Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaan
 
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi BantenProsedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
 
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PADJenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
 
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGSTANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
 
Rancangan Pangkalan Data Investasi
Rancangan Pangkalan Data InvestasiRancangan Pangkalan Data Investasi
Rancangan Pangkalan Data Investasi
 
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi TanahKoordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah
 
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi BantenPeluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
 
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan PertanianPengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
 
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan BaliStatus RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
 
Konsolidasi Tanah
Konsolidasi TanahKonsolidasi Tanah
Konsolidasi Tanah
 
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitas
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan KomunitasPenanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitas
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitas
 
City Development Program
City Development ProgramCity Development Program
City Development Program
 
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi BantenArah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
 
Kota-Kota Berkelanjutan
Kota-Kota BerkelanjutanKota-Kota Berkelanjutan
Kota-Kota Berkelanjutan
 
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan RuangPengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
 
Pengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan Berkelanjutan
Pengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan BerkelanjutanPengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan Berkelanjutan
Pengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan Berkelanjutan
 
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian PertanahanKonsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
 

REKOMTEK SDA

  • 1. KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK TERKAIT PERIJINAN DI BIDANG SDA DI WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PUSAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CILIWUNG CISADANE rth_1016 26 JULI 2018 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH PUSAT
  • 2. 1. 10. 2.7 3.1 1 5. 1. Kota Tangerang 165 km2 952.396 jiwa 11.865 jiwa/km2 DKI Jakarta 740 km2 187.595 jiwa 13.761 jiwa/km2 Kab. Bekasi 127 km2 86.638 jiwa 2.189 jiwa/km2 Kab. Tangerang 960 km2 57.780 jiwa 3.291 jiwa/km2 Kota Bekasi 2.212.345 jiwa 10. Kota Tangsel 147 km2 443.403 jiwa 9.806 jiwa/km2 Kota Depok 200 km2 1.962.160 jiwaKab. Bogor 2.302 km2 202.097 jiwa 2,260 jiwa/km2 9.797 jiwa/km2 Kota Bogor 119 km2 1.013.019 jiwa 8.549 jiwa/km2 210 km2 510 jiwa/km2 WILAYAH KERJA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CILIWUNG CISADANE S.Cisadane S.Ciliwung Sumber : Kab./Kota dalam angka BPS, 2013
  • 3. DAS WS CILIWUNG CISADANE TERDIRI DARI : 3 PROV ;DKI JAKARTA, BANTEN, DAN JAWA BARAT 13 KABUPATEN / KOTA 1.DAS Cimanceuri 2.DAS Ciranggon 3.DAS Cileleus 4.DAS Cimauk 5.DAS Cirarab 6.DAS Ciasin 7.DAS Cisadane 8.DAS Cikapadilan 9.DAS Angke 10.DAS Krukut 11.DAS Ciliwung 12.DAS Sunter 13.DAS Cakung 14.DAS Blencong 15.DAS Bekasi
  • 4. ATURAN -ATURAN TERKAIT PERIZINAN / REKOMENDASI TEKNIS Undang – Undang nomor 11 tahun 1974 tentang PENGAIRA Peraturan Menteri PUPR nomor 28 tahun 2015 tentang Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau Peraturan Menteri PUPR nomor 01 tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air Surat Edaran Dirjen SDA nomor 12 A tahun 2016 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Teknis Perizinan Pengusahaan SDA dan Penggunaan SDA di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air rth_1016
  • 5. TUPOKSI BBWS SESUAI PERMEN PUPR NOMOR 20 TH 2016 Peraturan Menteri PUPR No.04/PRT/M/2015
  • 6.
  • 7. PengusahaanPengusahaan SDA dan Penggunaan SDASDA dan Penggunaan SDA dapat berbentuk:dapat berbentuk: No.No. Bentuk Pengusahaan SDA danBentuk Pengusahaan SDA dan Penggunaan SDAPenggunaan SDA KeteranganKeterangan 1.1. Pengusahaan SDAPengusahaan SDA atauatau Penggunaan SDAPenggunaan SDA SebagaiSebagai MediaMedia 2.2. Pengusahaan Air dan Daya AirPengusahaan Air dan Daya Air atauatau Penggunaan Air dan Daya AirPenggunaan Air dan Daya Air SebagaiSebagai MateriMateri berupa:berupa: produk air;produk air; atauatau produkproduk bukan air.bukan air. 3.3. Pengusahaan Sumber AirPengusahaan Sumber Air atauatau Penggunaan Sumber AirPenggunaan Sumber Air SebagaiSebagai MediaMedia 4.4. Pengusahaan Air, Sumber Air, dan/atau DayaPengusahaan Air, Sumber Air, dan/atau Daya AirAir atauatau Penggunaan Air, Sumber Air, dan/atau Daya AirPenggunaan Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air SebagaiSebagai Media danMedia dan MateriMateri
  • 8. TUJUAN PERIZINAN Menjaga kondisi alami sumber daya air. Penggunaan secara hemat dan bijak dapat mencegah/mengendalikankan dampak negatif kegiatan terhadap sumber daya air (kerusakan sumber air/sarana prasarana, pencemaran dll) Terjaminnya hak atas air bagi kebutuhan sehari-hari dan pertanian rakyat (prioritas) dan kebutuhan lainnya sesuai alokasi air secara tertib, adil, akuntabel, serta mencegah konflik antar pengguna Mencegah bencana daya rusak air yang timbul akibat penggunaan sumber daya air (banjir, tanah longsor, dll) Meningkatkan peran masyarakat dan swasta khususnya dalam hal pembiayaan sumber daya air Ketersediaan informasi tentang kondisi sumber daya air, pemanfaatan, untuk mendukung pengelolaan sumber daya air di masa mendatang rth_1016
  • 9. TAHAPAN PENYUSUNAN REKOMENDASI TEKNIS berdasarkan Permen PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air P E M O H O N PENGECEKAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS VERIFIKASI DATA TEKNIS PENYUSUNAN REKOMENDAS I TEKNIS PENETAPAN REKOMENDASI TEKNIS oleh Kepala BBWS/BWS (Pengelola Wilayah Sungai) SEKRETARIAT TIM REKOMTEK BBWS/BWS TIM REKOMTEK BBWS/BWS PERMINTAAN REKOMTEK PENERBITAN REKOMTEK rth_1016
  • 10. TAHAPAN PROSES PERIZINAN berdasarkan Permen PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air PEMOHONPEMOHON PENGELOLA SUMBERPENGELOLA SUMBER DAYA AIRDAYA AIR (BBWS/BWS)(BBWS/BWS) PERMINTAAN REKOMTEK PENERBITAN REKOMTEK PENGAJUAN PERMOHONAN ONLINE/ MANUAL VERIFIKASI (Ditjen SDA) Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Direktur Jenderal Sumber Daya Air rth_1016
  • 11. Syarat Pengajuan Rekomtek Izin Penggunaan SDA sesuai Permen 01 th 2016 sesuai Pasal 24 Ayat 2 (KONSTRUKSI) a) nama, pekerjaan, dan alamat pemohon; b) maksud dan tujuan penggunaan air; c) rencana tempat atau lokasi penggunaan; d) gambar detail desain (termasuk analisis teknik, hidrologi, hidrolika, morfologi), jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun, spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan e) Dimensi ruang pada sumber air; f) gambar lokasi atau peta situasi disertai dengan titik koordinat; g) izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang berwenang
  • 12. PERATURAN MENTERI PUPR NO.37/PRT/M/2015 Pasal 10  Ayat (2) Rekomendasi teknis untuk permohonan izin penggunaan sumber daya air memuat pertimbangan teknis dan saran Pasal 10  Ayat (2) Rekomendasi teknis untuk permohonan izin penggunaan sumber daya air memuat pertimbangan teknis dan saran •Ayat (3) Pertimbangan teknis memuat antara lain: a. Kelayakan kondisi sumber air b. Volume yang dimohonkan berdasarkan ketersediaan air c. Dampak pengambilan air terhadap sumber air dan lingkungan sekitar d. Kelayakan pemanfaatan sumber daya air e. Pertimbangan sosial masyarakat sekitar lokasi •Ayat (3) Pertimbangan teknis memuat antara lain: a. Kelayakan kondisi sumber air b. Volume yang dimohonkan berdasarkan ketersediaan air c. Dampak pengambilan air terhadap sumber air dan lingkungan sekitar d. Kelayakan pemanfaatan sumber daya air e. Pertimbangan sosial masyarakat sekitar lokasi Persyaratan Izin Penggunaan Sumber Daya AirPersyaratan Izin Penggunaan Sumber Daya Air
  • 13. PERATURAN MENTERI PUPR NO.37/PRT/M/2015 Perpanjangan Izin Penggunaan Sumber Daya AirPerpanjangan Izin Penggunaan Sumber Daya Air Pasal 19  Ayat (1) Izin penggunaan SDA yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin secara tertulis paling lambat 3 bulan sebelum jangka waktu izin berakhir. Pasal 19  Ayat (1) Izin penggunaan SDA yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin secara tertulis paling lambat 3 bulan sebelum jangka waktu izin berakhir. Ayat (3) Izin dapat diperpanjang apabia tidak dapat perubahan pada : a.Kuota air b.Lokasi Pengambilan Air c.Cara pengambilan air d.Bangunan pengambilan air Ayat (3) Izin dapat diperpanjang apabia tidak dapat perubahan pada : a.Kuota air b.Lokasi Pengambilan Air c.Cara pengambilan air d.Bangunan pengambilan air Ayat (4) Perpanjangan izin harus melampirkan persyaratan dokumen yang tercantum di formulir permohonan Ayat (4) Perpanjangan izin harus melampirkan persyaratan dokumen yang tercantum di formulir permohonan
  • 14. PERATURAN MENTERI PUPR NO.37/PRT/M/2015 Perubahan Izin Penggunaan Sumber Daya AirPerubahan Izin Penggunaan Sumber Daya Air Pasal 22 Ayat (1) Perubahan izin penggunaan sumber daya air dapat diubah oleh pemberi izin dalam hal : a.Keadaan yg dipakai sebagai dasar rekomendasi teknis mengalami perubahan b.Perubahan kondisi lingkungan SDA yang sangat berati dan/atau c.pemegang izin mengajukan permohonan perubahan izin Pasal 22 Ayat (1) Perubahan izin penggunaan sumber daya air dapat diubah oleh pemberi izin dalam hal : a.Keadaan yg dipakai sebagai dasar rekomendasi teknis mengalami perubahan b.Perubahan kondisi lingkungan SDA yang sangat berati dan/atau c.pemegang izin mengajukan permohonan perubahan izin Ayat (2) Perubahan izin berupa : a.Kuota air b.Lokasi Pengambilan Air c.Cara pengambilan air d.Bangunan pengambilan air Ayat (2) Perubahan izin berupa : a.Kuota air b.Lokasi Pengambilan Air c.Cara pengambilan air d.Bangunan pengambilan air
  • 15. PERATURAN MENTERI PUPR NO.37/PRT/M/2015 Pasal 25 Pencabutan Izin Penggunaan Sumber Daya Air dalam hal : a.Pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam izin penggunaan sumber daya air b. pemegang izin menyalahgunakan izin penggunaan sumber daya air c.Masa berlakunya izin penggunaan sumber daya air berakhir
  • 16. Yang Mengajukan Permohonan Rekomtek UntukYang Mengajukan Permohonan Rekomtek Untuk Kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air AtauKegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air Atau Penggunaan SumberPenggunaan Sumber Daya Air, yaituDaya Air, yaitu 1.1. orang perseorangan yang memiliki identitas hukum;orang perseorangan yang memiliki identitas hukum; 2.2. direktur utama atau pimpinan badan usaha;direktur utama atau pimpinan badan usaha; 3.3. penerima kuasa dari direktur utama atau pimpinanpenerima kuasa dari direktur utama atau pimpinan badan usaha yang nama penerima kuasanyabadan usaha yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannyatercantum dalam akte pendirian atau perubahannya yang dibuktikan dengan surat kuasa;yang dibuktikan dengan surat kuasa; 4.4. kepala cabang badan usaha yang diangkat olehkepala cabang badan usaha yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumenkantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen autentik; atauautentik; atau 5.5. pejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhakpejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama.mewakili badan usaha yang bekerja sama.
  • 17. PERMASALAHAN DALAM PROSES REKOMENDASI TEKNIS Dokumen permohonan rekomendasi teknis ke BBWS/BWS tidak lengkap Pemohon tidak melengkapi data teknis yang diminta pada saat verifikasi data teknis oleh Tim Rekomtek BBWS/BWS Gambar desain bangunan atau prasarana sumber daya air tidak sinkron dengan gambar eksisting atau gambar rencana normalisasi/restorasi sungai BBWS/BWS Gambar desain eksisting atau rencana dalam pengusahaan sumber daya air tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku Dokumen lingkungan yang tidak ada atau tidak sesuai dengan permohonan rekomendasi teknis Waktu penyerahan kelengkapan dokumen yang cenderung lama atau tidak memberikan surat pemberitahuan (surat perpanjangan waktu revisi) rth_1016