Pembagian keuangan dari pemerintah Pusat ke pemerintah daerah dengan contoh kasus APBD Provinsi Jambi

2. • Merupakan komponen utama dari desentralisasi.
• Daerah harus mendapatkan sumber-sumber keuangan
yang berasal dari PAD, BHPBP, Pinjaman, dan
subsidi/bantuan dari pemrintah pusat
• Faktor-faktor pendukung Desentralisasi Fiskal
– Pemerintah Pusat yang mampu melakukan
pengawasan dan enforcement
– SDM yang kuat dari Pemerintah Daerah
– Keseimbangan dan kejelasan dalam pembagian
tanggung jawab dan kewenangan dalam melakukan
kegiatan pungutan pajak dan retribusi daerah

3. • Kebijaksanaan perimbangan keuangan
antara Pusat dan daerah dilakukan
dengan mengikuti pembagian kewenangan
atau money follows function.
• HKPD dilakukan berdasarkan azas:
– Desentralisasi  pembiayaan atas beban
APBD
– Dekonsentrasi  beban APBN
– Tugas pembantuan  beban anggaran
tingkat pemerintahan yang menugaskan

4. • Daerah diberikan kewenangan untuk memungut
pajak/retribusi (tax assignment) dan pemberian
bagi hasil penerimaan (revenue sharing) serta
bantuan keuangan (grant).
• Secara umum, sumber dana bagi daerah terdiri
dari:
– Dana perimbangan (Dana Bagi Hasil, DAU, DAK)
– Pinjaman daerah
– Dekonsentrasi
– Tugas pembantuan
• Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemda
melalui APBD, yang lainnya dikelola oleh
Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan
Pemerintah Daerah

5. • “Efek Menyebar/Merembes” antar
daerah (Inter-juridictional Spill Over
Effects)
• Demokratisasi
• Menghilangkan senjang vertikal dan
horisontal
• Mendekatkan pelayanan publik kepada
masyarakat

6. • Menjelaskan bahwa kinerja pemerintah
daerah untuk memfasilitasi kebutuhan
masyarakat supaya lebih efisien

7. Aspek Perencanaan: Dominannya pemerintah pusat
Aspek Pelaksanaan: harus tunduk pada juklak/
Juknis dari pemerintah pusat
Aspek Pengawasan: banyaknya institusi
Pengawasan  sering tumpang tindih
Masalah
UU 22/1999
UU 25/1999
UU 32/2004
UU 33/2004
OTONOMI DAERAH
DAN DESENTRALISASI
FISKAL
Pengalihan
Kewenangan
Penataan
Dan Perimbangan
Keuangan Daerah
revisi
mengatur
diikuti

11. PAD
Penganggaran
PAJAK DAERAH
HASIL PENGELOLAAN
KEKAYAAN DAERAH
YANG DIPISAHKAN
LAIN-LAIN PAD YANG
SAH
RETRIBUSI DAERAH
11
KOMPONEN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Sumber: UU No 28 Tahun 2009

12. Pajak Provinsi
1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB)
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBBKB)
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok
12
Pajak Kabupaten /
Kota
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
BangunanSumber: UU No 28 Tahun 2009

13. Jasa Umum Jasa Usaha Perizinan Tertentu
1. Yan Kesehatan (P/K)
2. Yan Persampahan (P/K)
3. Ganti Biaya Cetak KTP dan
Akta Capil X
4. Yan Pemakaman (K)
5. Yan Parkir di tepi jalan umum
(K)
6. Yan Pasar (K)
7. Pengujian Kendaraan
Bermotor (K)
8. Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran (K)
9. Ganti Biaya Cetak Peta (K)
10. Penyediaan dan/atau
Penyedotan Kakus (K)
11. Pengolahan Limbah Cair (K)
12. Yan Tera/Tera Ulang (K)
13. Yan Pendidikan (P/K)
14. Pengendalian Menara
Telekomunikasi (K)
15. Pengend. Lalu Lintas (P/K)
1. Pemakaian Kekayaan Daerah
(P/K)
2. Pasar Grosir/Pertokoan (K)
3. Tempat Pelelangan (K)
4. Terminal (P/K)
5. Tempat Khusus Parkir (P/K)
6. Tempat Penginapan/Villa (P/K)
7. Rumah Potong Hewan (P/K)
8. Kepelabuhanan (P/K)
9. Tempat Rekreasi dan Olahraga
(P/K)
10. Penyeberangan di air (P/K)
11. Penjualan Produksi Usaha
Daerah (P/K)
1. Izin Mendirikan Bangunan (K)
2. Izin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol (K)
3. Izin Gangguan-HO (K)
4. Izin Trayek (P/K)
5. Izin Usaha Perikanan (P/K)
6. Izin Perpanjangan IMTA (P/K)
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan
orang pribadi atau badan
Tarif retribusi daerah ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan mempertimbangkan perkembangan Indeks
harga serta perkembangan perekonomian. Perubahan tarif retribusi tsb ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah.Sumber: UU No 28 Tahun 2009

14. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
14
LABA/
BUMD
PENGANGGARAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH
Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan
pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah,
obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau
Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
Sumber: UU No 28 Tahun 2009

15. 1. DANA PERIMBANGAN
2. DANA OTONOMI KHUSUS
3. DANA PENYESUAIAN
BELANJA UNTUK DAERAH
Pajak
SDA
PPh WPOPDN dan PPh Ps 21
Pajak Bumi dan Bangunan
Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan
Pertambangan Minyak Bumi
Pertambangan Gas Bumi
Pertambangan Umum
Kehutanan
Perikanan
Pertambangan Panas Bumi
DBH
DAK
DAU

16. Landasan
Kebijakan Dana Perimbangan
1.UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah.
2.PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan

17.  Bersumber dari APBN untuk membiayai kebutuhan
daerah
 Tujuan :
Mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (vertical imbalance) serta antar
Daerah (horizontal imbalance)
 Meliputi:
 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (SDA)
 Dana Alokasi Umum (DAU)
 Dana Alokasi Khusus (DAK)
Sumber: PP No. 55 Tahun 2005

18. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka
persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi
 Dana Bagi Hasil Pajak
 Dana Bagi Hasil SDA
Sumber: PP No. 55 Tahun 2005

19. Bagi Hasil Pajak
PBB BPHTB PPh Ps 25 dan 29
Wajib Pajak Orang
Pribadi Dalam Negeri
dan PPh Ps 21
Pusat (10%)
Daerah
(90%)
Provinsi
(16,2%)
Kabupaten/
Kota (64,8%)
Biaya
Pemungutan
(9%)
Dibagi Rata
ke Kab/Kota
(65%)
Insentif Kab/
Kota (35%)
Pusat (20%)
Daerah
(80%)
Provinsi
(16%)
Kabupaten/
Kota (64%)
Dibagi Rata
ke Kab/Kota
Pusat (80%)
Daerah
(20%)
Provinsi
(40%)
Kabupate
n/ Kota
(60%)
Sumber: UU No 33 Tahun 2004

20. Adalah bagian daerah yang berasal dari
penerimaan sumber daya alam :
 Kehutanan
 Pertambangan Umum
 Perikanan
 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
 Pertambangan Panas Bumi
Sumber: PP No. 55 Tahun 2005

21. Bagi Hasil Sumber
Daya Alam
Kehutanan
Pertambangan
Umum
Iuran Hak Penguasaan
Hutan (IHPH)
Provisi Sumber Daya
Hutan (PSDH)
Dana Reboisasi
Pusat (20%)
Pusat (20%)
Daerah (80%)
Daerah (80%)
Pusat (60%)
Daerah (40%)
Provinsi (16%)
Kabupaten/Kota (64%)
Provinsi (16%)
Kabupaten/Kota Penghasil (32%)
Kabupaten/Kota dalam satu provinsi (32%)
Iuran Tetap (Land Rent)
Iuran Eksplorasi dan
Eksploitasi (Royalty)
Pusat (20%)
Daerah (80%)
Pusat (20%)
Daerah (80%)
Provinsi (16%)
Kabupaten/Kota (64%)
Perikanan
Pungutan Pengusahaan
Perikanan
Provinsi (16%)
Kabupaten/Kota Penghasil (32%)
Kabupaten/Kota dalam satu provinsi (32%)
Pungutan Hasil
Perikanan
Pusat (20%)
Kabupaten/Kota (80%)
Pertambangan
Minyak Bumi
Pertambangan
Gas Bumi
Pertambangan
Panas Bumi
Pusat (84,5%)
Daerah (15,5%)
Provinsi (3,1%)
Kabupaten/Kota Penghasil (6,2%)
Kabupaten/Kota dalam satu provinsi (6,2%)
0,1% untuk Anggaran Pendidikan Dasar
Pusat (69,5%)
Daerah (30,5%)
Provinsi (6,1%)
Kabupaten/Kota Penghasil (12,2%)
Kabupaten/Kota dalam satu provinsi (12,2%)Setoran Bagian
Pemerintah
Iuran Tetap dan
Produksi
0,1% untuk Anggaran Pendidikan Dasar
0,2% untuk Anggaran Pendidikan Dasar
0,2% untuk Anggaran Pendidikan Dasar
0,2% untuk Anggaran Pendidikan Dasar
0,2% untuk Anggaran Pendidikan Dasar
Pusat (20%)
Daerah (80%) 16 % Provinsi; 32% Kab/Kota Penghasil; 32% Kab/Kota dalam satu provinsi
Sumber: UU No 33 Tahun 2004

22. • Penyaluran DBH SDA dilaksanakan berdasarkan
realisasi penerimaan sumber daya alam tahun
anggaran berjalan dan dilaksanakan secara
triwulanan.
• Penyaluran DBH Sumber Daya Alam dilaksanakan
dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas
Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
Sumber: PP No. 55 Tahun 2005

23.  Dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi
 Merupakan instrumen transfer yang bertujuan untuk meminimumkan
ketimpangan fiskal antardaerah, sekaligus memeratakan kemampuan
antardaerah (equalization grant).
 Tolok ukur keberhasilan alokasi DAU adalah tercapainya
pemerataan total penerimaan daerah per kapita secara optimal.
 Penggunaan ditetapkan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan
masing-masing daerah (block grant)

24. Kebutuhan fiskal :
 Jumlah Penduduk,
 Luas Wilayah,
 Indeks Kemahalan Konstruksi,
 Indeks Pembangunan Manusia, dan
 PDRB per Kapita
Kapasitas Fiskal :
 Pendapatan Asli Daerah,
 Dana Bagi Hasil SDA, dan
 Dana Bagi Hasil Pajak.
Sumber: PP No. 55 Tahun 2005

25. Dana Alokasi Khusus
 Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber
dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan
khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan
prioritas nasional.
 Daerah tertentu adalah daerah yang memenuhi kriteria yang
ditetapkan. Dengan demikian tidak semua daerah
mendapatkan alokasi DAK.
Sumber: PP No. 55 Tahun 2005

26.  Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan
kemampuan keuangan dibawah rata-rata nasional, dalam
rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan
prasarana fisik pelayanan dasar yang sudah merupakan
urusan daerah.
 Menunjang percepatan pembangunan sarana dan
prasarana di wilayah pesisir dan kepulauan, perbatasan
darat dengan negara lain, tertinggal/terpencil, serta
termasuk kategori daerah ketahanan pangan.
ARAH KEBIJAKAN DAK
Sumber: PP No. 55 Tahun 2005

27. pE
SUMBER : PERDA PROVINSI JAMBI
NO 10 TAHUN 2016
RINGKASAN APBD PROVINSI JAMBI TAHUN 2017

28. APBD PROV JAMBI
33.5%
66.4%
0.1%
STRUKTUR PENDAPATAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH
DANA PERIMBANGAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Dari Grafik di
samping terlihat
bahwa Dana
Perimbangan
penopang
terbesar
Pendapatan
APBD yakni 66
%

29. 55%
45%
PRESENTASE BELANJA
LANGSUNG DAN BELANJA
TIDAK LANGSUNG
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
42.35%
0.00%
27.28%
0.00%
23.19%
6.61%
0.51%
0.06%
PRESENTASE BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA SUBSIDI
BELANJA HIBAH
BELANJA BANTUAN SOSIAL
BELANJA BAGI HASIL
BELANJA BANTUAN
KEUANGAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
BELANJA BANTUAN KEPADA
PARTAI POLITIK
Dilihat dari struktur APBD Belanja Prov. Jambi TA 2017 dapat dijelaskan
sebagai berikut :
a. Belanja Tidak Langsung (Publik) lebih besar (55 %) dari Belanja Langsung
(45 %) terutama untuk Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal
b. Belanja Pegawai mencapai 42 % selanjutnya 27 % untuk Belanja Hibah
untuk Presentase Belanja Tidak Langsung.

30. 9%
40%51%
PRESENTASE BELANJA LANGSUNG
BELANAJA PEGAWAI
BELANJA BARANG DAN
JASA
BELANJA MODAL
Dilihat dari struktur Presentase Belanja Langsung dapat dijelaskan sebagai
berikut :
a. Belanja Modal lebih besar (51 %) dan Belanja Barang dan Jasa (40%)
Meskipun masih ada belanja Pegawai di bawah 10% belanja Belanja
Langsung.

31. • Implementasi desentralisasi telah dilakukan di
indonesia, dengan memberikan dana perimbangan dan
kewenangan pada daerah untuk meningkatkan PAD.
• Dana perimbangan dari tahun ke tahun meningkat
dalam jumlah dan jenisnya, namun pemerintah daerah
belum mampu meningkatkan keuangan daerah secara
maksimal.
• Provinsi jambi dalam pendapatan asli daerahnya belum
mampu optimal dalam membiayai pembangunan. APBD
jambi masih didominasi oleh dana perimbangan dari
pemerintah pusat

32. • Pemerintah daerah lebih fokus
membelanjakan keuangan daerah pada
penyediaan barang dan jasa dengan skala
ekonomi yang efesien
• Pemda perlu meningkatkan investasi
swasta dan badan perusahaan milik
daerah sebagai pemacu utama
pertumuhan dan peningkstsn ekonomi