Oleh: Ir. Hengki Atmadji

1. Audit, Pengawasan dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Oleh : Ir. Hengki Atmadji

2. PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG UU NO. 26/2007
PENGATURAN
PEMBINAAN
PELAKSANAAN
PENGAWASAN
PERENCANAAN TATA RUANG
PEMANFAATAN RUANG
PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG
PEMANTAUAN
EVALUASI
PELAPORAN
PERATURAN ZONASI
PERIZINAN
INSENTIF/DISINSENTIF
SANKSI
PROGRAM PEMANF. RUANG
PEMBIAYAAN
PENATAGUNAAN TANAH,
AIR, UDARA, SDA lain
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Pengawasan RTRW menjadi masukan thd inst. pengendalian

3. PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG

4. PEMBAGIAN WEWENANG PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG WILAYAH (2)
Nasional
Provinsi
Kabupaten/Kota
Arahan pengendalian
pemanfaatan ruang
wilayah nasional
Arahan pengendalian
pemanfaatan ruang
wilayah provinsi
Ketentuan pengendalian
Pemanfaatan ruang wilayah
Kabupaten/kota
UU No. 26/2007 Ps 20 ayat (1) huruf f
UU No. 26/2007 Ps 23 ayat (1) huruf f
UU No. 26/2007 Ps 26 Ayat (1) huruf f

5. • Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan
ruang dilaksanakan melalui:
–pengaturan zonasi;
–perizinan;
–pemberian insentif dan disinsentif; dan
–pengenaan sanksi.
(UU No. 26/2007 Pasal 35)
(PP No. 15/2010 Pasal 148)

6. TUJUAN:
Menjamin tercapainya tertib tata ruang
Pengendalian pemanfaatan ruang mencakup berbagai
perangkat untuk memastikan rencana tata ruang dan
pelaksanaannya berlangsung sesuai dengan rencana tata
ruang yang telah ditetapkan.
Prasyarat pengendalian berjalan efektif dan efisien;
1. Produk rencana yang baik, berkualitas
2. Informasi yang akurat terhadap praktek-praktek
pemanfaatan ruang yang berlangsung (informasi,
perizinan, partisipasi, dll)
1.1.1 DASAR – DASAR PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG
Sumber : BIPR

7. • Praktek pelaksanaan pembangunan/
pemanfaatan ruang tidak dapat berjalan
sesuai dengan tata ruang
• Pelanggaran oleh faktor teknik operasional,
administrasi/ politis, mekanisme pasar,
kurang memperhatikan rencana tata ruang.
• Perubahan/ pelanggaran pemanfaatan ruang
memberi dampak ketidakadilan, dampak
negatif.
1.1.2 PENTINGNYA PENYELENGGARAAN
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Sumber : BIPR

8. PERTIMBANGAN dalam Pengendalian
Pemanfaatan Ruang terdiri dari:
• Tujuan umum (public purpose):
– Keamanan, ketertiban, keefektifan,
efisiensi, pertahanan, pemerataan,
keadilan, kesehatan, lingkungan dan
energi, moral, pelestarian, dll
• Kepentingan umum (public interest)
– Kenyamanan, angkutan
massal/umum, prasarana,
perumahan, kebangkrutan,
• Kesejahteraan umum (general welfare)
– Kepastian usaha, keberlanjutan usaha
1.1.3 PERTIMBANGAN DAN KRITERIA DALAM
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
KRITERIA dalam
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang yaitu:
 Keselamatan
 Kesehatan
 Keamanan
 Kenyamanan
 Efisiensi
 Etetika
 dll.
Setiap tindakan yang potensial
melanggar kriteria tersebut harus
dikendalikan
Sumber : BIPR

9. • Penggunaan lahan/kegiatan
– (Memperkecil) konflik antarguna lahan (negative externalities)
– (Memaksimalkan) manfaat antarguna lahan
• Intensitas pemanfaatan Ruang (KDB, KLB, KDH)
• Lokasi kegiatan/pembangunan
• Waktu pembangunan/redevelopment
• Penyediaan prasarana minimum yang diperlukan
• Tampilan lingkungan
– struktur dan tapak bersejarah/estetik;
– lingkungan lama yang indah/menarik;
– keragaman dalam pembangunan baru/redevelopment)
• Alat/cara untuk kompensasi ekonomi
• Kecukupan rancangan fisik dari pembangunan baru, dan
• Pemeliharaan kualitas lingkungan binaan/terbangun
1.1.4 OBYEK YANG DIKENDALIKAN DALAM
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Sumber : BIPR

10. RENCANA TATA RUANG SEBAGAI ACUAN
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Rencana umum tata ruang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Rencana tata ruang wilayah provinsi
Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota
Rencana rinci tata ruang
Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana
tata ruang kawasan srategis nasional
Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi
Rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana
tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota
Sumber : Pasal 14 UU No. 26/2007

11. POLA RUANG WILAYAH DALAM
RENCANA UMUM TATA RUANG
Rencana Pola Ruang dalam RTRW Provinsi (Skala 1: 250.000) ,
RTRW Kabupaten (1:50.000), RTRW Kota (1:25.000) terdiri dari :
1. Kawasan Lindung meliputi :
• Kawasan yang memberikan pelindungan kawasan bawahannya
• Kawasan perlindungan setempat
• Kawasan suaka alam dan cagar budaya
• Kawasan rawan bencana alam
• Kawasan lindung lainnya
2. Kawasan Budi Daya meliputi :
• Kawasan peruntukan hutan produksi
• Kawasan peruntuka hutan rakyat
• Kawasan peruntukan pertanian
• Kawasan peruntukan perikanan
• Kawasan peruntukan pertambangan
• Kawasan peruntukan permukiman
• Kawasan peruntukan industri
• Kawasan peruntukan pariwisata
• Kawasan tempat ibadah
• Kawasan pendidikan dan
• Kawasan pertahanan keamanan.
Sumber : UU No. 26/2007

12. POLA RUANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN DALAM
RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN/KOTA
Kawasan Lindung :
Zona hutan lindung
Zona perlidungan terhadap kawasan bawahannya
Zona perlidungan setempat
Zona ruang terbuka hijau
Zona suaka alam dan cagar budaya
Kawasan Budi Daya :
Zona perumahan
Zona perdagangan dan jasa
Zona perkantoran
Zona industri
Zona Sarana Pelayanan Umum
Zona Peruntukan lainnya
Zona Peruntukan khusus
Zona Campuran
Sumber : Permen PU No. 20/2011

13. LARANGAN DALAM PEMANFAATAN RUANG
KAWASAN LINDUNG
Di dalam Kawasan Lindung dilarang
melakukan kegiatan budidaya, kecuali
tidak mengganggu fungsi lindung
(Sumber : Keppres No. 32/1990 Ps. 37)
KAWASAN PERUNTUKAN
PERTANIAN
Lahan yang ditetapkan sebagai Lahan
Pertanian pangan berkelanjutan dilindungi
dan dilarang dialihfungsikan
(Sumber : UU No. 41/2009 Ps. 44)
KAWASAN KESELAMATAN
OPERASI PENERBANGAN
Untuk mendirikan, mengubah,
atau melestarikan
bangunan, serta menanam atau
memelihara pepohonan
di dalam kawasan keselamatan
operasi penerbangan tidak
boleh melebihi batas ketinggian
kawasan keselamatan
operasi penerbangan
(Sumber : UU No. 1/2009 Ps 208)
Contoh larangan dalam pemanfaatan ruang
Sumber : BIPR

14. Muatan RTRW
RTRW Kota Serang
(Perda No. 6/2011)
• Tujuan, Kebijakan dan Strategi
(BAB III)
• Rencana Struktur Ruang
Wilayah (BAB IV)
• Rencana Pola Ruang Wilayah
(BAB V)
• Penetapan Kawasan Strategis
(Pasal 39)
• Arahan Pemanfaatan Ruang
(BAB VI)
• Ketentuan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang (BAB VII)
RTRW Kab. Pandeglang
(Perda No. 3/2011)
• Tujuan, Kebijakan da Strategi
(Bab II)
• Rencana Struktur Ruang
Wilayah (BAB III)
• Rencana Pola Ruang Wilayah
(BAB IV)
• Penetapan Kawasan Strategis
(BAB V)
• Arahan Pemanfaatan Ruang
(BAB VI)
• Ketentuan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang (BAB VII)

15. Rencana Pola Ruang Kab. Pandeglang
Kawasan Lindung
• Kawasan hutan lindung
• Kawasan yng memberikan
perlindungan tehadap kawasan
bawahannya
• Kawasan perlindungan setempat
• Kawasan suaka alam,
perlindungan alam dan cagar
budaya
• Kawasan rawan bencana alam
• Kawasan lindung geologi
(Pasal 29)
Kawasan Budidaya
• Kawasan peruntukan hutan
produksi
• Kawasan peruntukan hutan
rakyat
• Kawasan peruntukan pertanian
• Kawasan peruntukan perikanan
• Kawasan peruntukan
pertambangan
• Kawasan peruntukan industri
• Kawasan peruntukan pariwisata
• Kawasan peruntukan
permukiman
• Kawasan peruntukan lainnya
(Pasal 36)
Sumber : Perda No. 3/2011)

16. Rencana Pola Ruang Kota Serang
Kawasan Lindung
• Kawasan suaka alam
• Kawasan pelestarian alam
• Kawasan cagar budaya dan
ilmu pengetahuan
• Kawasan perlindungan
bawahan
• Kawasan perlindungan
setempat
• Kawasan rawan bencana alam
• Kawasan ruang terbuka hijau
Kawasan Budidaya
• Kawasan hutan rakyat
• Kawasan pertanian
• Kawasan perikanan
• Kawasan pariwisata
• Kawasan permukiman
• Kawasan industri dan
pergudangan
• Kawasan perdagangan dan
jasa
• Kawasan pertahanan dan
keamanan
• Kawasan budidaya lainnya
Pasal 22 ayat (1) Pasal 30 ayat (1)
Sumber : Perda No. 6/2011

18. Sumber : Perda No.6/2011)

19. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Kawasan Hutan Lindung
(Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang)
Kegiatan yang diijinkan (I)
Kegiatan yang diijinkan terbatas (T)
• diperbolehkan kegiatan budi daya kehutanan hasil hutan bukan kayu bagi penduduk asli
dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
Kegiatan yang diijinkan Bersyarat (B)
• diperbolehkan kegiatan bagi kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta ekowisata dengan syarat:
1. tidak mengubah bentang alam; dan
2. tidak mengganggu fungsi lindung
Kegiatan yang tidak diijinkan/dilarang (X)
• tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan;
• tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, menggangu
kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian
lingkungan hidup; dan
• tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap
keutuhan kawasan dan ekosistemnya.
Sumber : Perda Kab. Pandeglang No. 3/2011 Pasal 61 ayat (2)

20. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan
Permukiman Perkotaan
(Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang)
Kegiatan yang diijinkan (I)
• intensitas pemanfaatan ruang dengan memperhatikan tingkat
pemanfaatan ruang yang diukur dari daerah perencanaan, kepadatan
bangunan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Blok Peruntukan, Koefisien
Lantai Bangunan (KLB) Blok Peruntukan, dan Koefisien Dasar Hijau
(KDH);
• diperbolehkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat
sesuai dengan skalanya;
• diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai
skalanya;
Kegiatan yang diijinkan Bersyarat (B)
• diperbolehkan dibangun dengan KDB tinggi dengan syarat melakukan
pemulihan keseimbangan neraca air melalui :
1. pembuatan sumur resapan;
2. pembuatan kolam resapan dan/atau waduk; dan
3. kombinasi pembuatan sumur resapan dan kolam resapan.
Sumber : Perda Kab. Pandeglang No. 3/2011 Pasal 62 ayat (10)

21. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
(Intensitas Pemanfaatan Ruang)
KLB KDB KDH TB Maks.
Kawasan Lindung
- Kawasan Suaka Alam 0 0 90% -
- Kawasan Pelestarian Alam 0,6 30% 70% -
- Cagar Budaya dan Ilmu Peng. 0 - 0,9 0 - 30% 10% 3 lantai
- Perlindungan Bawahan 0,4 20% - -
- Perlindungan Setempat 0 0 90% -
- Rawan Bencana Alam 0,3 30% 50% 1 lantai
- Ruang Terbuka Hijau 0,1 10% 80% 1 lantai
Kawasan Budidaya
- Hutan Rakyat 0,6 30% 60% 2 lantai
- Pertanian 0,4 20% 40% 2 lantai
- Perkebunan 0,6 30% 60% 2 lantai
- Perikanan 2,4 60% 30% 4 lantai
- Pariwisata 0,9 - 1,6 30 - 40 % 40 - 60% 4 lantai
- Permukiman 3 - 10,5 60 - 70% 10% 5- 15 lantai
- Industri/Pergudangan 2 40% 10% 5 lantai
- Perdagangan/Jasa 3 - 7 60 - 70 % 10% 5 - 10 lantai
- Budi daya lainnya 3,5 70% 10% 3 lantai
Sumber : Perda Kota Serang No. 6/2011 Ps 46-63

22. Mekanisme Perizinan Pemanfaatan Ruang
Tahapan Gagasan Tahapan Pemberian Ijin Lokasi
Tahapan Kegiatan PembangunanTahapan Kegiatan Berusaha
Tahapan Perubahan Pembangunan
Tahapan Evaluasi Kesesuaian
Pemanfaatan Ruang dengan RTRW
Sumber : Perda No 6/2011 Pasal 64 ayat (2)

23. Tahap Pemberian Izin Lokasi
• Persetujuan prinsip pencadangan lahan
• Persetujuan penguasaan pemanfaatan ruang
• Persetujuan pembebasan pemanfaatan ruang
• Persetujuan ruang
• Persetujuan lingkungan
• Penyelesaian administrasi pertanahan
Sumber : Perda No 6/2011 Pasal 64 ayat (4)

24. IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
Persyaratan Pembuatan
• Mengisi Formulir Permohonan IMB
• Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Fotocopy Tanda Lunas PBB Terakhir
• Fotocopy bukti kepemilikan Tanah atau Perolehan Hak Tanah
• Surat kuasa apabila pemohon bukan dilakukan pemilik sendiri
• Lain-lain
Persyaratan Teknis :
• Gambar Bangunan denah,tampak,potongan-potongan 2 (dua)
exemplar (sesuai standar IMB)
• Perhitungan konstruksi bangunan bagi bangunan bertingkat beton
Bangunan kontruksi Baja Lain-lain.
Sumber : Website Resmi Kecamatan Kasemen

25. Insentif dan Disinsentif
Insentif merupakan perangkat atau upaya
untuk memberikan imbalan terhadap
pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan
rencana tata ruang
Disinsentif merupakan perangkat untuk
mencegah, membatasi pertumbuhan, atau
mengurangi kegiatan yang tidak sejalan
dengan rencana tata ruang
Perda No. 6/2011 Pasal 67

26. Sanksi
Pengenaan sanksi diberikan terhadap :
a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur
ruang dan pola ruang wilayah kota;
b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung,
kawasan budidaya, sistem nasional dan provinsi;
c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan
berdasarkan RTRW kota;
d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang
diterbitkan berdasarkan RTRW kota;
e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kota;
f. pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang
oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
dan/atau
g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur
yang tidak benar dan/atau tidak sah
Sumber Perda No. 6/2011 Pasal 68

27. Kelembagaan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
1. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
(Permendagri No. 50/2009)
2. Dinas Tata Kota (Perda No. 5/2014 Pasal 13)
mempunyai tugas melaksanakan urusan penataan ruang dan
perumahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas
pembantuan urusan tata kota.
Bidang Penataan Ruang, membawahkan :
1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
2. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang (Perda No. 5/2014 Pasal
14)
Sumber : Permendagri No. 50/2009
Perda No. 5/2014

28. PERAN MASYARAKAT DALAM
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG (PP No. 68/2010)
Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan
ruang :
a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan,
pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan
rencana tata ruang yangtelah ditetapkan;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang
dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau
pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar
rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang
berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak
sesuai dengan rencana tata ruang.
Sumber : BIPR

29. Tata Cara Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
a menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau
peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan
disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat
yang berwenang;
b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata
ruang;
c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang
berwenang dalam hal menemukan dugaan
penyimpangan atau pelanggaran kegiatan
pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata
ruang yang telah ditetapkan; dan
d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat
yang berwenang terhadap pembangunan yang
tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
Sumber : BIPR

30. Contoh

31. CONTOH

33. CONTOH

34. PENGAWASAN PENATAAN
RUANG

35. Tujuan Pengawasan Penataan Ruang
Menjamin tercapainya tujuan
penyelenggaraan penataan ruang
Menjamin terlaksananya penegakan
hukum bidang penataan ruang
Meningkatkan kualitas
penyelenggaraan penataan ruang
Sumber : PP No. 15/2010 Pasal 198

36. Pengawasan penataan ruang dilakukan
melalui penilaian terhadap kinerja
Pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan
penataan ruang;
Fungsi dan manfaat penyelenggaraan
penataan ruang; dan
Memenuhi standar pelayanan minimal
bidang penataan ruang.
Sumber : PP No. 15/2010 Pasal 200

37. Pengawasan penataan ruang terdiri atas kegiatan
pemantauan, evaluasi dan pelaporan
Pemantauan merupakan kegiatan pengamatan
terhadap penyelenggaraan penataan ruang
secara langsung, tidak langsung dan /atau
melalui laporan masyarakat
Evaluasi merupakan kegiatan penilaian terhadap
tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan
ruang secara terukur dan objektif
Pelaporan merupakan kegiatan penyampaian
hasil evaluasi
PP No. 15/2010 Pasal 201

38. Pengawasan penataan ruang meliputi pengawasan
teknis dan pengawasan khusus
Pengawasan teknis merupakan pengawasan
terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan
penataan ruang yang dilakukan secara berkala
Pengawasan khusus merupakan pengawasan
terhadap permasalahan khusus dalam
penyelenggaraan penataan ruang yang
dilaksanakan sesuai kebutuhan
PP No. 15/2010 Pasal 202

39. Pengawasan
• Pengawasan Teknis • Pengawasan Khusus
mengawasi masukan, prosedur
dan keluaran, dalam aspek
pengaturan penataan ruang,
pembinaan penataan ruang dan
pelaksanaan penataan ruang;
Mengawasi fungsi dan manfaat
keluaran
Mengawasi ketersediaan dan
pemenuhan standar pelayanan
minimal bidang penataan ruang
Memeriksa data dan informasi
permasalahan khusus dalam
penyelenggaraan penataan ruang
Melakukan kajian teknis terhadap
permasalahan khusus dalam
penyelenggaraan penataan ruang
Sumber : PP No. 15/2010 Pasal 203

40. Pengawasan penataan ruang
menghasilkan Laporan yang
memuat penilaian :
Penataan ruang diselenggarakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
Penataan ruang diselenggarakan tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Sumber : PP No. 15/2010 Pasal 204

41. AUDIT PENATAAN RUANG

42. Kegiatan Audit Penataan Ruang dapat dikategorikan sebagai
bagian dari pengawasan khusus (PP No. 15/2010 Pasal 203 ayat
(2), yang bertujuan untuk menemukenali secara dini terjadinya
indikasi penyimpangan atau pelanggaran tata ruang agar dapat
dilakukan secara segera kegiatan remediasi atau langkah-langkah
pencegahan. Manakala ada indikasi pelanggaran pidana maka
dapat ditindak-lanjuti upaya hukum oleh PPNS (Penyidik Pegawai
Negeri Sipil) Penataan Ruang.
Pengertian audit yang umum berdasarkan tata bahasa baku di
Indonesia, adalah : Pemeriksaan pembukuan tentang keuangan
(perusahaan, bank, dsb) secara berkala; Pengujian efektivitas
keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yg
dihasilkannya; https://id.wikipedia.org/wiki/Audit
Sumber : PT Patita Galaxy, 2016
Definisi dan Aspek Legal

43. Kebutuhan Audit Penataan Ruang
• Terjadinya permasalahan khusus
penyelenggaraan penataan ruang
• Terjadinya penurunan kualitas ruang atau
lingkungan hidup dan kerugian ekonomi sosial
masyarakat yang diduga disebabkan karena
penyimpangan pemanfaatan ruang.
• Dugaan terjadinya pelanggaran pidana
penataan ruang

44. Prinsip-prinsip Audit Penataan Ruang
• Audit penataan ruang atau pemeriksaan dalam arti luas, bermakna
evaluasi secara mendalam dan menyeluruh terhadap sistem proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang
• Audit penataan ruang dilaksanakan karena adanya permasalahan besar
dan/atau khusus dalam penataan ruang yang berdampak pada penurunan
kualitas ruang
• Pemerintah/pemerintah daerah dapat menugaskan auditor penataan
ruang untuk melaksanakan audit penataan ruang
• Peraturan perundangan-undangan bidang penataan ruang dan Rencana
tata ruang yang diperdakan merupakan merupakan dokumen legal sebagai
dasar acuan audit penataan ruang
• Auditor tata ruang adalah orang yang memiliki kompetensi di bidang
Perencanaan Wilayah dan Kota
• Waktu pelaksanaan audit penataan ruang maksimal selama 1 (satu) tahun
• Laporan Hasil Audit (LHA) penataan ruang diserahkan kepada
Pemerintah/pemerintah daerah
Sumber : PT Patita Galaxy 2016

45. Pendekatan Audit Penataan Ruang
• Pendekatan baku sistem audit
• Pendekatan perencanaan tata ruang
• Pendekatan proses perencanaan
Sumber : PT Patita Galaxy 2016

46. Tahapan Audit Penataan Ruang
1. Tahapan Persiapan
2. Tahapan Survey, Identifikasi dan Kompilasi
3. Tahap Identifikasi Pelanggaran terhadap
Rencana Tata Ruang
4. Tahap Kunjungan Lapangan
5. Tahap FGD
6. Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket)
7. Penyusunan Hasil Audit Penataan Ruang
Sumber : PT Patita Galaxy 2016

47. TAHAP PENDALAMAN KASUS (MIKRO)
• Cara mendapatkan
• Kelengkapan persyaratan
INDIKASI
PELANGGARAN
TAHAP PENYUSUNAN LAPORAN
LAPORAN HASIL AUDIT
• Tujuan
• Obyek audit
• Pelaksana audit
• Landasan hukum
• Permasalahan
• Rekomendasi
• Tindak lanjut PPNS
PETA
LAND USE
POLA
RUANG
SPATIAL
GAP
ANALYSIS
INDIKASI
KETIDAK
SESUAIAN
TAHAP INDIKASI KETIDAKSESUAIAN (MAKRO)
KAJI
PERIZINAN
(PULBAKET)
PROSEDUR
AUDIT PENATAAN
RUANG
Sumber : PT Patita Galaxy 2016

48. ANALISIS
KETIDAKSESUAIAN
PEMANFAATAN RUANG
Metode melihat
ketidak sesuaian
Peta Citra
Peta Rencana tata Ruang
Peta Pola Ruang
Peta Land Use Aktual
Peta Land Use Awal
OverlayPeta
Mentukan Lokasi AuditPerda Sebelumnya
MetodeSurvei
Verifikasi Lokasi Ground
Cek
Overlaysave to KMZ
open to Google Earth
Peta Kondisi Aktual
Indikasi Ketidak
Sesuaian
Sumber : Patita Galaxy 2016

49. Perizinan
Pemanfaatan
Ruang
KawasanLindung
Kawasan
Budidaya
-Izin YangDikeluarkan
-Persyaratan Perizinan
-YangMengeluarkanIzin
-Izin YangDikeluarkan
-Persyaratan Perizinan
-YangMengeluarkanIzin
-VariabelPenilaian
(PPNo.15 Tahun 2010 Pasal
182 ayat (2),Pasal 183-Pasal
186)
-IndikasiPelanggaran,
terhadap:Peruntukkan
pemanfaatan ruang,
Perizinan,
Persyaratan izin,Akseske
ruangpublik.
Rekomendasi
Penyelesaian:
Penyesuaian,
Penertiban,Pengenaan
Sanksi.
Laporan Hasil
Audit (LHA)
ANALISIS INDIKASI
PELANGGARAN PEMANFAATAN
Sumber : Patita Galaxy 2016

50. Contoh Pelanggaran Tata Ruang

51. Sumber : Andi Renald, 2015

52. Pelanggaran Permentamben No. 01.P/47/MPE/1992
Sumber : Andi Renald, 2015

53. Sumber : Andi Renald, 2015

54. Pelanggaran KDB/KLB
Sumber : Andi Renald, 2015

55. Sumber : Andi Renald, 2015

56. Referensi
• UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
• PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
• Permen PU No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail
Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
• Permendagri No. 50/ Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan
Ruang Daerah
• Perda Kota Serang No. 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Serang 2010-2030
• Perda Kabupaten Pandeglang No. 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Pandeglang 2010-2030
• Perda Kota Serang No. 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Dinas Daerah Kota Serang
• Badan Informasi Penataan Ruang, Modul Pengendalian Pemanfaatan Ruang
• Website Resmi Kecamatan Kasemen
• PT Patita Galaxy 2016 : Laporan Pendahuluan Audit Penataan Ruang di
Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Papua 2016
• Andi Renald Kementerian ATR/BPN 2015 : Penanganan Kasus Pelanggaran
Pemanfaatan Ruang

57. Biodata Penulis
• Nama : Hengki Atmadji
• Kelahiran : Jakarta 18-01-1965
• Domisili : Kota Depok, Jawa Barat
• Telepon : 0812-81844024
• E-Mail : hengki_atmadji@yahoo.co.id
• Pekerjaan : Konsultan Perencanaan Wilayah dan Kota
(Freelance)
• Pendidikan : Sarjana Planologi ITI Serpong 1994
• Organisasi : Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP)
• Kualifikasi : Ahli Utama Perencanaan Wilayah dan Kota