Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur tentang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Pasal 3 sampai Pasal 8.

1. “ PAJAK PROVINSI “
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2. Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor
Pajak Air Permukaan
Pajak Rokok
Pajak Kendaraan
Bermotor

3. 02
03
04
05
06
Pajak Kendaraan Bermotor
a d a l a h p a j a k a t a s
k e p e m i l i k a n d a n / a t a u
p e n g u a s a a n k e n d a r a a n
bermotor.
Apa itu
Pajak Kendaraan
Bermotor?

4. Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan
atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah.
Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang Pajak
Kendaraan Bermotor.
Keputusan Gubernur yang mengatur tentang Pajak
Kendaraan Bermotor

5. Objek Pajak Kendaraan Bermotor
adalah kepemilikan dan/atau
penguasaan Kendaraan bermotor.
SUBJEK PAJAK &
WAJIB PAJAK PKB
Subjek pajak kendaraan bermotor adalah
orang pribadi atau badan yang memiliki
dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
Sedangkan, Wajib pajak kendaraan bermotor
adalah orang pribadi atau badan yang
memiliki kendaraan bermotor.
BUKAN OBJEK
PAJAK
1. Kereta api;
2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk
keperluan pertahanan negara dan keamanan negara;
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan,
konsulat, dan lain-lain yang memperoleh fasilitas pembebasan
pajak dari Pemerintah;
4. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

6. DASAR PENGENAAN
PAJAK
Dasar pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor adalah hasil perkalian dar 2 (dua)
unsur pokok :
1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB);
dan
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif
tingkat kerusakan jalan dan/atau
pencemaran lingkungan akibat
penggunaan Kendaraan Bermotor.
TARIF
PAJAK

7. PAJAK
KENDARAAN
BERMOTOR
Saat Terutang Pajak, Masa Pajak, dan Wilayah Pemungutan PKB
Pajak Kendaraan Bermotor terutang dalam masa pajak terjadi pada saat
pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan
untuk Masa Pajak 12 bulan berturut-turut mulai saat pendaftaran’
Kendaraan Bemotor Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan
bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di
wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling
sedikit 10%, termasuk yang dibagihasilkan kepada
kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan moda
dan sarana transpotasi umum.

8. PAJAK BEA BALIK
NAMA
KENDARAAN
BERMOTOR
02
01
02
03
04
05
06

9. 02
03
04
05
06
Apa itu
Pajak Kendaraan
Bermotor?
PENGERTIAN
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
adalah pajak atas penyerahan hak
milik kendaraan bermotor sebagai
akibat perjanjian dua pihak atau
perbuatan sepihak atau keadaan
karena jual beli, tukar menukar,
hibah, warisan, atau pemasukan ke
dalam badan usaha.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang
merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
5. Keputusan Gubernur yang mengatur tentang Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Dasar Hukum

10. OBJEK PAJAK BBNKB
Objek Pajak Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor adalah
penyerahan kepemilikan kendaraan
bermotor
BUKAN OBJEK BBNKB
1. Kereta api;
2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk
keperluan pertahanan negara dan keamanan negara;
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai
kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas
timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang
memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
4. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah.
SUBJEK PAJAK &
WAJIB PAJAK BBNKB
Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang
memiliki d a p a t m enerim a p enyera h a n
kendaraan bermotor. Sementara, Wajib Pajak
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah
orang pribadi atau badan yang menerima
raan bermotor.

11. Tarif BBNKB
Tarif Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor
ditetapkan masing-masing
sebagai berikut :
1. penyerahan pertama
sebesar 20%; dan
2. penyerahan kedua dan
seterusnya sebesar 1%.
Perhitungan BBNKB

12. PAJAK BEA
BALIK NAMA
KENDARAAN
BERMOTOR
Saat Terutang Pajak, Masa Pajak, dan
Wlayah Pemungutan BBNKB
Saat terutang dalam masa pajak terjadi
pada saat penyerahan kendaraan
bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor yang terutang dipungut di
wilayah daerah tempat Kendaraan
Bermotor terdaftar. Pembayaran BBNKB
dilakukan saat pendaftaran. Wajib Pajak
BBNKB wajib mendaftarkan penyerahan
Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu
paling lambat 30 hari jerha sejak saat
penyerahan.

13. Pengertian
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(PBBKB) adalah pajak atas penggunaan
bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua
jenis bahan bakar cair atau gas yang
digunakan untuk kendaraan bermotor
Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan daerah provinsi yang
mengatur tentang Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor.
03
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN
BEMOTOR

14. OBJEK PAJAK BBKB
Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang
disediakan atau dianggap digunakan untuk
kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar
yang digunakan untuk kendaraan di air.
DASAR PENGENAAN &
TARIF PAJAK BBKB
Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai.
SUBJEK PAJAK &
WAJIB PAJAK BBKB
Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor. Sedangkan, wajib pajak
bahan bakar kendaraan bermotor adalah
orang pribadi atau badan yang menggunakan
bahan bakar kendaraan bermotor. .

15. 1. Dalam hal bahan bakar tersebut digunakan
sendiri maka produsen dan/atau importir atau
nama lain sejenis wajib menanggung Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
yang digunakan sendiri untuk kendaraan
bermotornya.
2. Produsen dan/atau importir atau nama lain
sejenis tidak mengenakan PBBKB atas
penjualan bahan bakar minyak untuk usaha
sendiri.
3. Dalam hak pembelian Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (BBKB) dilakukan antarpenyedia
BBKB, baik untuk dijual kembali kepada
lembaga penyalur dan/atau konsumen
langsung, maka wajib mengenakan PBBKB
adalah penyedia yang menyalurkan BBKB
kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen
langsung.

16. 02
03
04
05
06
04
PAJAK AIR PERMUKAAN
Pengertian
Pajak Air Permukaan
adalah pajak atas
pengambilan dan/atau
pemanfaatan air
permukaan.
Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 yang merupakan
perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
pajak Daerah.
4. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang pajak
air permukaan.
5. Keputusan Gubernur yang mengatur tentang pajak air
permukaan.

17. OBJEK PAJAK AIR
PERMUKAAN
Objek pajak air permukaan adalah
pengambilan dan/atau
pemanfaatan air permukaan.
BUKAN OBJEK PAJAK
PERMUKAAN AIR
1. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air
permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga,
pengairan pertanian dan perikanan rakyat,
dengan tetap memperhatikan kelestarian
lingkungan dan peraturan perundang-undangan
dan
2. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air
permukaan lainnya yang ditetapkan dalam
peraturan Daerah.
SUBJEK PAJAK &
WAJIB PAJAK
PERMUKAAN AIR
Subjek pajak air permukaan adalah orang pribadi
atau badan yang dapat melakukan pengambilan
dan/atau pemanfaatan air permukaan. Sementara,
wajib pajak air permukaan adalah orang pribadi atau
badan yang melakukan pengambilan dan/atau
pemanfaatan air permukaan.

18. Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan
Dasar pengenaan pajak air permukaan adalah nilai
perolehan air permukaan.
Perhitungan Pajak Air Permukaan
Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan
Pajak
= Tarif Pajak x Nilai Perolehan Air
Permukaan
Tarif Pajak Air Permukaan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 24 besaran
tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
(sepuluh persen). Tarif pajak air permukaan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

19. PAJAK AIR
PERMUKAAN
Pajak air permukaan masa pajak merupakan
jangka waktu yang lamanya sama dengan satu
bulan takwim atau jangka waktu lain yang
ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Saat
terutang pajak air permukaan adalah pada saat
pengambilan air permukaan. Atau
diterbitkannya SKPD. Bagi wajib pajak yang
pajaknya menggunakan self assessment system,
saat terutang pajak terhitung pada saat
pengambilan air permukaan. Pajak air
permukaan yang terutang dipungut di wilayah
daerah tempat air berada.

20. Pengertian
Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
2. Peraturan daerah provinsi yang
mengatur tentang Pajak Rokok.
3. K e p u t u s a n G u b e r n u r y a n g
mengatur tentang Pajak Rokok.
05
PAJAK ROKOK

21. OBJEK PAJAK ROKOK
Objek pajak rokok adalah
konsumsi rokok
SUBJEK PAJAK &
WAJIB PAJAK ROKOK
subjek pajak rokok adalah konsumen rokok.
Sementara wajib pajak rokok adalah pengusaha
pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang
memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang
kena cukai. Dalam hal wajib pajak adalah badan
maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh
pengurus atas kuasa badan tersebut.
BUKAN OBJEK PAJAK ROKOK
Pada pajak rokok yang dikecualikan dari
objek pajak rokok adalah rokok yang
tidak dikenai cukai berdasarkan
peraturan perundang-undangan tentang
cukai.

22. Perhitungan Pajak Rokok
Pajak Terutang = Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak X Cukai yang ditetapkan
oleh pemerintah terhadap rokok
Dasar Pengenaan
Pajak Rokok
Dasar pengenaan pajak
rokok adalah cukai yang
d i t e t a p k a n o l e h
pemerintah terhadap
rokok.
Pada pajak rokok ditetapkan tarif sebesar
10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
dalam penjelasannya ketentuan mengenai pajak
rokok, pengenaan pajak rokok sebesar 10%
( s e p u l u h p e r s e n ) d a r i c u k a i r o k o k
diperhitungkan dalam penetapan tarif cukai
nasional.
TARIF PAJAK ROKOK