SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin ditafsirkan dari sila ke-4
Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratn / perwakilan. Kata
“dipimpin” kemudian ditafsirkan bahwa demokrasi harus
dipimpin oleh presiden.
Era Demokrasi Terpimpin di Indonesia merupakan
kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis
nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan
independen kaum buruh dan petani
Juga disebut demokrasi terkelola, adalah istilah
untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan
peningkatan otokrasi. Pemerintahan negara dilegitimasi
oleh pemilihan umum yang walaupun bebas dan adil,
digunakan oleh pemerintah untuk melanjutkan kebijakan
dan tujuan yang sama.
Ciri-ciri Demokrasi Terpimpin
a. Dominasi Presiden
b. Tidak berfungsinya lembaga tertinggi dan
tinggi negara
c. Makin berkembangnya paham komunisme
d. Makin besarnya peranan ABRI sebagai unsur sosial
politik
Demokrasi
Terpimpin
Di awali dari maklumat Hatta sebagai wakil
presiden waktu itu, di mana dalam maklumat
tersebut menganjurkan perlunya pembentukan
partai-partai, yang ternyata mendapat sambutan
luas hingga pada waktu itu lebih kurang 40
partai telah lahir di Indonesia, tetapi pada
kenyataannya dalam kondisi yang sedemikian,
bukannya menambah suburnya sistem
Demokrasi di Indonesia.
Buktinya kabinet-kabinet yang ada pada
waktu itu tidak pernah bertahan sampai 2 tahun
penuh dan terjadi perombakan-perombakan
dengan kabinet yang baru, dan bahkan menurut
penilayan presiden Soekarno banyaknya partai
hanya memperunyam masalah dan hanya
menjadi penyebab gotok- gotokan, penyebab
perpecahan bahkan dalam nada pidatonya dia
menilai partai itu adalah semacam pertunjukan
adu kambing yang tidak bakalan berpengaruh
baik bagi Bangsa dan negara.
Menurut pengamatan Soekarno Demokrasi
Liberal tidak semakin mendorong Indonesia
mendekati tujuan revolusi yang dicita-citakan,
yakni berupa masrakat adil dan makmur, sehingga
pada gilirannya pembangunan ekonomi sulit
untuk di majukan, karena setiap fihak baik
pegawai negeri dan parpol juga militer saling
berebut keuntungan dengan mengorban kan yang
lain.
Keinginan presiden Soekarno untuk mengubur
partai-partai yang ada pada waktu itu tidak jadi
dilakukan, namun pembatasan terhadap partai di
berlakukan, dengan membiarkan partai politik
sebanyak 10 partai tetap bertahan. Yang akhirnya
menambah besarnya gejolak baik dari internal partai
yang di bubarkan maupun para tokoh-tokoh yang
memperjuangkan “Demokrasi liberal” juga daerah-
daerah tidak ketinggalan. Dan keadaan yang
demikian, akhirnya memaksa Soekarno untuk
menerapkan “Demokrasi terpimpin” dengan
dukungan militer untuk mengambil alih kekuasaan.
Pada bulan 5 Juli 1959 parlemen dibubarkan
dan Presiden Sukarno menetapkan konstitusi di
bawah dekrit presiden. Soekarno juga
membubarkan Dewan Konstituante yang ditugasi
untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru,
dan sebaliknya menyatakan diberlakukannya
kembali Undang-Undang Dasar 1945, dengan
semboyan “Kembali ke UUD’ 45″. Soekarno
memperkuat tangan Angkatan Bersenjata dengan
mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi
yang penting.
PKI menyambut “Demokrasi Terpimpin”
Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa
PKI mempunyai mandat untuk persekutuan
Konsepsi yaitu antara nasionalisme, agama
(Islam) dan komunisme yang dinamakan
NASAKOM.
Pada masa ini terjadi banyak pergantian
kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak
stabil. Tercatat ada 2 kabinet pada masa itu :
1. Kabinet Djuanda
disebut juga Kabinet Karya, memerintah pada
periode 9 April1957 – 10 Juli 1959.
2. Kabinet Kerja
Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden
tanggal 5 Juli 1959, maka pada tanggal 9 Juli 1959
Kabinet Djuanda dibubarkan dan digantikan oleh
Kabinet Kerja. Dalam kabinet itu, Presiden Soekarno
bertindak sebagai perdana menteri, sedangkan Ir.
Djuanda menjadi menteri pertama. Kabinet ini
dilantik pada tanggal 10 Juli 1959, dengan
programnya yang disebut Tri Program Kabinet Kerja
meliputi masalah-masalah sandang pangan,
keamanan dalam negeri, dan pengembalian Irian
Barat.
MPRS
Dengan penetapan Presiden No. 2 tahun
1959 dibentuklah Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara (MPRS) yang anggota-
anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh presiden.
Keanggotaan MPRS tersebut terdiri atas anggota-
anggota DPR ditambah utusan-utusan daerah dan
wakil-wakil golongan karya. MPRS ini diketuai oleh
Chaerul Shaleh dengan tugas menetapkan Garis-
Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Salah satu
ketetapan MPRS ini adalah mengankat Presiden
Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi.
DPA
Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dibentuk
berdasarkan Penpres No. 3 tahun 1959. DPA ini
dipimpin langsung oleh presiden dengan Roeslan
Abdulgani sebagai wakil ketuanya. Dewan itu
berkewajiban untuk memberikan jawaban atas
pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul
kepada pemerintah. Pelantikan DPA dilaksanakan
pada tanggal 15 Agustus 1959 di Istana Negara
bersamaan dengan pelantikan Moh. Yamin sebagai
Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Sultan
Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Badan
Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan).
Pembentukan DPR-GR
Pada mulanya, DPR hasil pemilu 1995
mengikuti saja kebijakan Presiden Soekarno.
Akan tetapi, mereka kemudian menolak APBN
tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah.
Karena adanya penolakan tersebut,
dikeluarkanlah Perpres No. 3 tahun 1960 yang
menyatakan pembubaran DPR hasil pemilu
1955. pada tanggal 24 Juni 1960, Presiden
Soekarno telah berhasil menyusun anggota DPR
baru yang diberi nama Dewan Perwajkilan
Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Para anggota
DPR-GR dilantik pada tanggal 25 Juni 1960.
Pembentukan ABRI
Pada tahun 1964 TNI dan Polisi
dipersatukan menjadi Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia (ABRI). Mereka kembali pada
peran sosial-politiknya seperti selama zaman
perang kemerdekaan. ABRI diakui sebagai salah
satu golongan fungsional (karya) yang
mempunyai wakil dalam MPRS. Pada masa
demokrasi terpimpin itu, Presiden Soekarno
melakukan politik perimbangan kekuatan
(balance of power) bukan hanya antarangkatan
dalam ABRI, melainkan juga antara ABRI dengan
partai-partai politik yang ada
Nasakom
Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan
komunisme) adalah istilah dari front Nasional yang
dikemukakan oleh Presiden Soekarno. Nasakom
dikemukakan oleh Presiden Soekarno tahun 1960
sebagai upaya untuk meningkatkan persatuan
nasional. Ide tersebut delah dicetuskan oleh Ir.
Soekarno pada tahun 1926 dalam seri karangannya
yang dimuat dalam majalah Indonesia Moeda yaitu
Nasionalisme, Islam, dan Marxisme. Istilah
Nasakom dikembangkan dalam Demokrasi
Terpimpin (1959-1965). Dalam perkembangan
Nasakom dimanfaatkan oleh PKI untuk
mengembangkan diri serta memperbesar
pengaruhnya, baik di kalangan rakyat maupun
pemerintah.
Kondisi Politik Demokrasi
Terpimpin
Perkembangan politik pada masa demokrasi
terpimpin terpusat pada Presiden Soekarno dengan
TNI-AD dan PKI sebagai pendukungnya. Ajaran
Presiden Soekarno tentang Nasakom sangat
menguntungkan PKI karena menempatkannya
sebagai bagian yang sah dalam konstelasi politik
Indonesia. Bahkan, Presiden Soekarno menganggap
aliansinya dengan PKI menguntungkan sehingga PKI
ditempatkan pada barisan terdepan dalam
demokrasi terpimpin.
Kiprah PKI dalam Dunia Politik pada Masa
Demokrasi Terpimpin
Pada masa demokrasi terpimpin, PKI memang
mendapatkan kedudukan penting. Kader-kader PKI
banyak yang duduk dalam DPR-GR, DPA, serta
Pengurus Besar Front Nasional dan Front Nasional
Daerah. Ada juga yang diangkat sebagai kepala
daerah. TNI-AD berusaha mengimbangi dengan
mengajukan calon-calon lain, tetapi usaha itu
menemui kesulitan karena Presiden Soekarno
memberikan dukungan yang besar kepada PKI.
Sejak tahun 1963, PKI berusaha untuk duduk dalam
kabinet. Mereka terus menyerukan untuk segera
membentuk kabinet Nasakom tahun ini juga.
Penyusupan PKI
PKI juga berupaya menyusup ke dalam PNI
sehingga partai itu pecah menjadi dua. Sebagian
yang terbesar di bawah Ali Sastroamijoyo disusupi
oleh PKI Ir. Surachmansehingga haluannya mirip
dengan PKI. Adapun tokoh PNI yang berpaham
marhaenis sejati malah dikeluarkan dengan tuduhan
sebagai marhaenis gadungan. Mereka yang dituduh
marhaenis gadungan kemudian membentuk
pengurus besar baru PNI di bawah pimpinan Osa
Maliki dan Usep Ranuwijaya. Kondisi ini kemudian
memunculkan dua PNI, yaitu PNI Osa-Usep dan PNI
Asu (Ali Sastroamijoyo-Surachman) yang berhaluan
komunis.
Demokrasi Terpimpin di Indonesia
Demokrasi Terpimpin berjalan berdasarkan
Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 dan Tap MPRS
No. VIII/MPRS/1959.
Tujuan dikeluarkan dekrit adalah untuk
menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak
menentu dan untuk menyelamatkan negara.
Isi Dekrit Presiden adalah sebagai berikut.
1. Pembubaran konstituante
2. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya
kembali UUD 1945.
3. Pembentukan MPRS dan DPAS
Reaksi dengan adanya Dekrit Presiden:
1. Rakyat menyambut baik sebab mereka telah
mendambakan adanya stabilitas politik yang
telah goyah selama masa Liberal.
2. Mahkamah Agung membenarkan dan
mendukung pelaksanaan Dekrit Presiden.
3. KSAD meminta kepada seluruh anggota TNI-AD
untuk melaksanakan pengamanan Dekrit
Presiden.
4. DPR pada tanggal 22 Juli 1945 secara aklamasi
menyatakan kesediaannya untuk melakanakan
UUD 1945.
Dampak positif diberlakukannya Dekrit
Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai berikut.
1. Menyelamatkan negara dari perpecahan
dan krisis politik berkepanjangan.
2. Memberikan pedoman yang jelas, yaitu
UUD 1945 bagi kelangsungan negara.
3. Merintis pembentukan lembaga tertinggi
negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi
negara berupa DPAS yang selama masa
Demokrasi Parlemen tertertunda
pembentukannya.
Dampak negatif diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli
1959, adalah sebagai berikut.
1. Ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni
dan konsekuen. UUD 45 yang harusnya menjadi dasar
hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan
pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong
belaka.
2. Memberi kekeuasaan yang besar pada presiden,
MPR,dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada
masa Demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde
Baru.
3. Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam
bidang politik. Sejak Dekrit, militer terutama
Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang
disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde
Baru dan tetap terasa sampai sekarang.
Paham demokrasi ini berdasarkan paham
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan (Pancasila sila 4).
Paham ini berintikan musyawarah untuk
mufakat secara gotong royong antara semua
kekuatan nasional yang revolusioner dengan
prinsip Nasakom (nasionalisme, agama, dan
komunisme).
Sistem Ekonomi Demokrasi
Seiring dengan perubahan politik menuju
demokrasi terpimpin maka ekonomipun
mengikuti ekonomi terpimpin. Sehingga
ekonomi terpimpin merupakan bagian dari
demokrasi terpimpin. Dimana semua aktivitas
ekonomi disentralisasikan di pusat
pemerintahan sementara daerah merupakan
kepanjangan dari pusat.
Langkah yang ditempuh pemerintah untuk
menunjang pembangunan ekonomi adalah
sebagai berikut :
1. Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional
(Bappenas)
Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah
Kabinet Karya maka dibentuklah Dewan Perancang Nasional
(Depernas) pada tanggal 15 Agustus 1959 dipimpin oleh Moh.
Yamin dengan anggota berjumlah 50 orang.
 Tugas Depernas :
a. Mempersiapkan rancangan Undang-undang
Pembangunan Nasional yang berencana
b. Menilai Penyelenggaraan Pembangunan
 Tugas Bappenas adalah
a. Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahuanan,
baik nasional maupun daerah.
b. Mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan.
c. Menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk
MPRS.
2. Penurunan Nilai Uang (Devaluasi)
Tujuan dilakukan Devaluasi :
a. Guna membendung inflasi yang tetap tinggi
b. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di
masyarakat
c. Meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak
dirugikan.
Tetapi usaha pemerintah tersebut tetap tidak
mampu mengatasi kemerosotan ekonomi yang semakin
jauh, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Para
pengusaha daerah di seluruh Indonesia tidak mematuhi
sepenuhnya ketentuan keuangan tersebut.
Pada masa pemotongan nilai uang memang
berdampak pada harga barang menjadi murah tetapi
tetap saja tidak dapat dibeli oleh rakyat karena mereka
tidak memiliki uang.
3. Kenaikan laju inflasi
Latar Belakang meningkatnya laju inflasi :
a. Penghasilan negara berupa devisa dan penghasilan
lainnya mengalami kemerosotan.
b. Nilai mata uang rupiah mengalami kemerosotan.
c. Anggaran belanja mengalami defisit yang semakin
besar.
d. Pinjaman luar negeri tidak mampu mengatasi
masalah yang ada.
e. Upaya likuidasi semua sektor pemerintah maupun
swasta guna penghematan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan anggaran belanja tidak berhasil.
f. Penertiban administrasi dan manajemen perusahaan
guna mencapai keseimbangan keuangan tak
memberikan banyak pengaruh.
4. Deklarasi Ekonomi (Dekon)
Latar belakang dikeluarkan Deklarasi Ekonomi adalah
karena:
a. Berbagai peraturan dikeluarkan pemerintah untuk
merangsang ekspor (export drive) mengalami
kegagalan, misalnya Sistem Bukti Ekspor (BE)
b. Sulitnya memperoleh bantuan modal dan tenaga dari
luar negri sehingga pembangunan yang direncanakan
guna meningkatkan taraf hidup rakyat tidak dapat
terlaksana dengan baik.
Tujuan utama dibentuk Dekon adalah untuk
menciptakan ekonomi yang bersifat nasional,
demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme
untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia
dengan cara terpimpin.
5. Meningkatkan Perdagangan dan Perkreditan Luar
Negeri
6. Kebijakan lain pemerintah
a. Pembentukan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi
(KOTOE) dan Kesatuan Operasi (KESOP)
b. Peleburan bank-bank negara
Dinamika Politik dan Ekonomi
Politik:
1. Pembentukan kabinet kerja
2. Penetapan Pidato Presiden tentang Manapol
USDEK sebagai GBHN
3. Pembubaran DPR Hasil Pemilu 1955
4. Pembentukan MPRS
5. Pembentukan DPRGR
6. Pembentukan Front Nasional
7. Pembentukan Tiga Kekuatan Politik
Ekonomi:
1. Sistem Ekonomi Terpimpin
2. Sistem Ekonomi Gerakan Banteng
Dampak Demokrasi Terpimpin
Penataan kehidupan politik menyimpang
dari tujuan awal, yaitu demokratisasi
(menciptakan stabilitas politik yang demokratis)
menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di
tangan presiden)
Penyimpangan Demokrasi
Terpimpin
1. Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin
partai banyak yang dipenjarakan
2. Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya
dibubarkan oleh presiden dan presiden
membentuk DPRGR
3. Jaminan HAM lemah
4. Terjadi sentralisasi kekuasaan
5. Terbatasnya peranan pers

More Related Content

Similar to BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx

Majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia atau cukup disebut majelis ...
Majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia atau cukup disebut majelis ...Majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia atau cukup disebut majelis ...
Majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia atau cukup disebut majelis ...
deperealisman
 
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalsistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
Dian Dwiyanti
 
Pelaksanaan demokrasi di indonesia
Pelaksanaan demokrasi di indonesiaPelaksanaan demokrasi di indonesia
Pelaksanaan demokrasi di indonesia
Intan Oktavia
 
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa (2)
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa (2)Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa (2)
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa (2)
AmirahNada1
 
TUGAS 2 PANCASILA (KELOMPOK 1).pdf
TUGAS 2 PANCASILA (KELOMPOK 1).pdfTUGAS 2 PANCASILA (KELOMPOK 1).pdf
TUGAS 2 PANCASILA (KELOMPOK 1).pdf
Meli1634
 
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Lela Warni
 

Similar to BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx (20)

Makalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpinMakalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpin
 
demokrasi terpimpin el.pptx
demokrasi terpimpin el.pptxdemokrasi terpimpin el.pptx
demokrasi terpimpin el.pptx
 
Perekonomian di indonesia
Perekonomian di indonesiaPerekonomian di indonesia
Perekonomian di indonesia
 
Majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia atau cukup disebut majelis ...
Majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia atau cukup disebut majelis ...Majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia atau cukup disebut majelis ...
Majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia atau cukup disebut majelis ...
 
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalsistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal
 
Pelaksanaan demokrasi di indonesia
Pelaksanaan demokrasi di indonesiaPelaksanaan demokrasi di indonesia
Pelaksanaan demokrasi di indonesia
 
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin
 
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa (2)
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa (2)Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa (2)
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa (2)
 
demokrasi 1959-1965
demokrasi 1959-1965demokrasi 1959-1965
demokrasi 1959-1965
 
MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...
MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...
MAKALAH SEJARAH : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI TERP...
 
TUGAS 2 PANCASILA (KELOMPOK 1).pdf
TUGAS 2 PANCASILA (KELOMPOK 1).pdfTUGAS 2 PANCASILA (KELOMPOK 1).pdf
TUGAS 2 PANCASILA (KELOMPOK 1).pdf
 
Dekrit presiden
Dekrit presidenDekrit presiden
Dekrit presiden
 
Demokrasi terpimpin 1959-1966
Demokrasi terpimpin 1959-1966Demokrasi terpimpin 1959-1966
Demokrasi terpimpin 1959-1966
 
Bab 1 kelas 9
Bab 1 kelas 9Bab 1 kelas 9
Bab 1 kelas 9
 
Presentasi Tugas Pendidikan Kewarganegaraan "ORDE LAMA"
Presentasi Tugas Pendidikan Kewarganegaraan "ORDE LAMA"Presentasi Tugas Pendidikan Kewarganegaraan "ORDE LAMA"
Presentasi Tugas Pendidikan Kewarganegaraan "ORDE LAMA"
 
Dekrit presiden
Dekrit presidenDekrit presiden
Dekrit presiden
 
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin
 
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg ini
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg iniSejarah sistem pemerintahan indonesia print yg ini
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg ini
 
Bab III a
Bab III aBab III a
Bab III a
 
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
 

More from TheresiaSimamora1 (6)

Pemerataan_pembangunan_di INDONESIA, Tujuan, manfaat
Pemerataan_pembangunan_di INDONESIA, Tujuan, manfaatPemerataan_pembangunan_di INDONESIA, Tujuan, manfaat
Pemerataan_pembangunan_di INDONESIA, Tujuan, manfaat
 
IAD,+sumber+daya+alam+6 (1).pptx
IAD,+sumber+daya+alam+6 (1).pptxIAD,+sumber+daya+alam+6 (1).pptx
IAD,+sumber+daya+alam+6 (1).pptx
 
PPT Diaspora Bangsa Indonesia.pptx
PPT Diaspora Bangsa Indonesia.pptxPPT Diaspora Bangsa Indonesia.pptx
PPT Diaspora Bangsa Indonesia.pptx
 
PPT LES TARIAN SUKU NIAS.pptx
PPT LES TARIAN SUKU NIAS.pptxPPT LES TARIAN SUKU NIAS.pptx
PPT LES TARIAN SUKU NIAS.pptx
 
Catatan I.pptx
Catatan I.pptxCatatan I.pptx
Catatan I.pptx
 
PPT Sosialisasi, Nilai dan Norma.pptx
PPT Sosialisasi, Nilai dan Norma.pptxPPT Sosialisasi, Nilai dan Norma.pptx
PPT Sosialisasi, Nilai dan Norma.pptx
 

Recently uploaded

5 CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN DAN Jual Obat ABORSI + obat PENGGUGUR KANDUNGAN...
5 CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN DAN Jual Obat ABORSI + obat PENGGUGUR KANDUNGAN...5 CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN DAN Jual Obat ABORSI + obat PENGGUGUR KANDUNGAN...
5 CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN DAN Jual Obat ABORSI + obat PENGGUGUR KANDUNGAN...
BagaimanaCaraMenggug
 
Sosialisasi Permendag 7 Tahun 2024 Rev 02052024.pptx
Sosialisasi Permendag 7 Tahun 2024 Rev 02052024.pptxSosialisasi Permendag 7 Tahun 2024 Rev 02052024.pptx
Sosialisasi Permendag 7 Tahun 2024 Rev 02052024.pptx
gulieglue
 
Jual Obat Aborsi Serang wa 082223109953 Klinik Jual Obat Penggugur Kandungan ...
Jual Obat Aborsi Serang wa 082223109953 Klinik Jual Obat Penggugur Kandungan ...Jual Obat Aborsi Serang wa 082223109953 Klinik Jual Obat Penggugur Kandungan ...
Jual Obat Aborsi Serang wa 082223109953 Klinik Jual Obat Penggugur Kandungan ...
Jual Obat Aborsi Serang 082223109953 Cytotec Asli Serang
 
Managemen Audit - Audit Objektiv dalam Managemen Audit dan Aplikasi Managemen...
Managemen Audit - Audit Objektiv dalam Managemen Audit dan Aplikasi Managemen...Managemen Audit - Audit Objektiv dalam Managemen Audit dan Aplikasi Managemen...
Managemen Audit - Audit Objektiv dalam Managemen Audit dan Aplikasi Managemen...
FifiAyudia
 
Klinik Obat Aborsi Di Palembang Wa 0822/2310/9953 Klinik Aborsi Di Palembang
Klinik Obat Aborsi Di Palembang Wa 0822/2310/9953  Klinik Aborsi Di PalembangKlinik Obat Aborsi Di Palembang Wa 0822/2310/9953  Klinik Aborsi Di Palembang
Klinik Obat Aborsi Di Palembang Wa 0822/2310/9953 Klinik Aborsi Di Palembang
Klinik Obat Aborsi Di Palembang Wa 0822/2310/9953 Klinik Aborsi
 
Jual Obat Aborsi Sorong, Wa : 0822/2310/9953 Apotik Jual Obat Cytotec Di Sorong
Jual Obat Aborsi Sorong, Wa : 0822/2310/9953 Apotik Jual Obat Cytotec Di SorongJual Obat Aborsi Sorong, Wa : 0822/2310/9953 Apotik Jual Obat Cytotec Di Sorong
Jual Obat Aborsi Sorong, Wa : 0822/2310/9953 Apotik Jual Obat Cytotec Di Sorong
Jual Obat Aborsi Apotik Jual Obat Cytotec Di Sorong
 
Sistem Akuntansi Aktiva Tetap (Asset Tetap).pptx
Sistem Akuntansi Aktiva Tetap (Asset Tetap).pptxSistem Akuntansi Aktiva Tetap (Asset Tetap).pptx
Sistem Akuntansi Aktiva Tetap (Asset Tetap).pptx
monikabudiman19
 

Recently uploaded (20)

Presentasi Akad Wadiah#';/'..';'[]//'../
Presentasi Akad Wadiah#';/'..';'[]//'../Presentasi Akad Wadiah#';/'..';'[]//'../
Presentasi Akad Wadiah#';/'..';'[]//'../
 
Nilai saat ini dalam studi kelayakan.ppt
Nilai saat ini dalam studi kelayakan.pptNilai saat ini dalam studi kelayakan.ppt
Nilai saat ini dalam studi kelayakan.ppt
 
TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptxTEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
 
5 CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN DAN Jual Obat ABORSI + obat PENGGUGUR KANDUNGAN...
5 CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN DAN Jual Obat ABORSI + obat PENGGUGUR KANDUNGAN...5 CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN DAN Jual Obat ABORSI + obat PENGGUGUR KANDUNGAN...
5 CARA MENGGUGURKAN KANDUNGAN DAN Jual Obat ABORSI + obat PENGGUGUR KANDUNGAN...
 
Kemenkop LAPORAN KEUANGAN KOPERASI- SAK EP (25042024).pdf
Kemenkop LAPORAN KEUANGAN KOPERASI- SAK EP (25042024).pdfKemenkop LAPORAN KEUANGAN KOPERASI- SAK EP (25042024).pdf
Kemenkop LAPORAN KEUANGAN KOPERASI- SAK EP (25042024).pdf
 
Sosialisasi Permendag 7 Tahun 2024 Rev 02052024.pptx
Sosialisasi Permendag 7 Tahun 2024 Rev 02052024.pptxSosialisasi Permendag 7 Tahun 2024 Rev 02052024.pptx
Sosialisasi Permendag 7 Tahun 2024 Rev 02052024.pptx
 
Jual Obat Aborsi Serang wa 082223109953 Klinik Jual Obat Penggugur Kandungan ...
Jual Obat Aborsi Serang wa 082223109953 Klinik Jual Obat Penggugur Kandungan ...Jual Obat Aborsi Serang wa 082223109953 Klinik Jual Obat Penggugur Kandungan ...
Jual Obat Aborsi Serang wa 082223109953 Klinik Jual Obat Penggugur Kandungan ...
 
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptxMETODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
 
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptxPEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
 
Managemen Audit - Audit Objektiv dalam Managemen Audit dan Aplikasi Managemen...
Managemen Audit - Audit Objektiv dalam Managemen Audit dan Aplikasi Managemen...Managemen Audit - Audit Objektiv dalam Managemen Audit dan Aplikasi Managemen...
Managemen Audit - Audit Objektiv dalam Managemen Audit dan Aplikasi Managemen...
 
MATERI EKONOMI MANAJERIAL: TEORI DAN ESTIMASI BIAYA.pdf
MATERI EKONOMI MANAJERIAL: TEORI DAN ESTIMASI BIAYA.pdfMATERI EKONOMI MANAJERIAL: TEORI DAN ESTIMASI BIAYA.pdf
MATERI EKONOMI MANAJERIAL: TEORI DAN ESTIMASI BIAYA.pdf
 
Klinik Obat Aborsi Di Palembang Wa 0822/2310/9953 Klinik Aborsi Di Palembang
Klinik Obat Aborsi Di Palembang Wa 0822/2310/9953  Klinik Aborsi Di PalembangKlinik Obat Aborsi Di Palembang Wa 0822/2310/9953  Klinik Aborsi Di Palembang
Klinik Obat Aborsi Di Palembang Wa 0822/2310/9953 Klinik Aborsi Di Palembang
 
Jual Obat Aborsi Sorong, Wa : 0822/2310/9953 Apotik Jual Obat Cytotec Di Sorong
Jual Obat Aborsi Sorong, Wa : 0822/2310/9953 Apotik Jual Obat Cytotec Di SorongJual Obat Aborsi Sorong, Wa : 0822/2310/9953 Apotik Jual Obat Cytotec Di Sorong
Jual Obat Aborsi Sorong, Wa : 0822/2310/9953 Apotik Jual Obat Cytotec Di Sorong
 
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptxMODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
 
509777263-PPT-Monetarisme-Versus-Ekonomika-Keynesian.pptx
509777263-PPT-Monetarisme-Versus-Ekonomika-Keynesian.pptx509777263-PPT-Monetarisme-Versus-Ekonomika-Keynesian.pptx
509777263-PPT-Monetarisme-Versus-Ekonomika-Keynesian.pptx
 
Penentuan Harga Faktor Produksi Ekonomi Mikro
Penentuan Harga Faktor Produksi Ekonomi MikroPenentuan Harga Faktor Produksi Ekonomi Mikro
Penentuan Harga Faktor Produksi Ekonomi Mikro
 
Konsep Dasar One Way Anova dalam Ilmu Statistik.pptx
Konsep Dasar One Way Anova dalam Ilmu Statistik.pptxKonsep Dasar One Way Anova dalam Ilmu Statistik.pptx
Konsep Dasar One Way Anova dalam Ilmu Statistik.pptx
 
Sistem Akuntansi Aktiva Tetap (Asset Tetap).pptx
Sistem Akuntansi Aktiva Tetap (Asset Tetap).pptxSistem Akuntansi Aktiva Tetap (Asset Tetap).pptx
Sistem Akuntansi Aktiva Tetap (Asset Tetap).pptx
 
MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptxMODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
 
Sosialisasi Pelaporan Proyeksi Target dan Realiasi Capaian Output TA 2024
Sosialisasi Pelaporan Proyeksi Target dan Realiasi Capaian Output TA 2024Sosialisasi Pelaporan Proyeksi Target dan Realiasi Capaian Output TA 2024
Sosialisasi Pelaporan Proyeksi Target dan Realiasi Capaian Output TA 2024
 

BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx

  • 1.
  • 2. Demokrasi Terpimpin Demokrasi Terpimpin ditafsirkan dari sila ke-4 Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratn / perwakilan. Kata “dipimpin” kemudian ditafsirkan bahwa demokrasi harus dipimpin oleh presiden. Era Demokrasi Terpimpin di Indonesia merupakan kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani Juga disebut demokrasi terkelola, adalah istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi. Pemerintahan negara dilegitimasi oleh pemilihan umum yang walaupun bebas dan adil, digunakan oleh pemerintah untuk melanjutkan kebijakan dan tujuan yang sama.
  • 3. Ciri-ciri Demokrasi Terpimpin a. Dominasi Presiden b. Tidak berfungsinya lembaga tertinggi dan tinggi negara c. Makin berkembangnya paham komunisme d. Makin besarnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik
  • 4. Demokrasi Terpimpin Di awali dari maklumat Hatta sebagai wakil presiden waktu itu, di mana dalam maklumat tersebut menganjurkan perlunya pembentukan partai-partai, yang ternyata mendapat sambutan luas hingga pada waktu itu lebih kurang 40 partai telah lahir di Indonesia, tetapi pada kenyataannya dalam kondisi yang sedemikian, bukannya menambah suburnya sistem Demokrasi di Indonesia.
  • 5. Buktinya kabinet-kabinet yang ada pada waktu itu tidak pernah bertahan sampai 2 tahun penuh dan terjadi perombakan-perombakan dengan kabinet yang baru, dan bahkan menurut penilayan presiden Soekarno banyaknya partai hanya memperunyam masalah dan hanya menjadi penyebab gotok- gotokan, penyebab perpecahan bahkan dalam nada pidatonya dia menilai partai itu adalah semacam pertunjukan adu kambing yang tidak bakalan berpengaruh baik bagi Bangsa dan negara.
  • 6. Menurut pengamatan Soekarno Demokrasi Liberal tidak semakin mendorong Indonesia mendekati tujuan revolusi yang dicita-citakan, yakni berupa masrakat adil dan makmur, sehingga pada gilirannya pembangunan ekonomi sulit untuk di majukan, karena setiap fihak baik pegawai negeri dan parpol juga militer saling berebut keuntungan dengan mengorban kan yang lain.
  • 7. Keinginan presiden Soekarno untuk mengubur partai-partai yang ada pada waktu itu tidak jadi dilakukan, namun pembatasan terhadap partai di berlakukan, dengan membiarkan partai politik sebanyak 10 partai tetap bertahan. Yang akhirnya menambah besarnya gejolak baik dari internal partai yang di bubarkan maupun para tokoh-tokoh yang memperjuangkan “Demokrasi liberal” juga daerah- daerah tidak ketinggalan. Dan keadaan yang demikian, akhirnya memaksa Soekarno untuk menerapkan “Demokrasi terpimpin” dengan dukungan militer untuk mengambil alih kekuasaan.
  • 8. Pada bulan 5 Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Presiden Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden. Soekarno juga membubarkan Dewan Konstituante yang ditugasi untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru, dan sebaliknya menyatakan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dengan semboyan “Kembali ke UUD’ 45″. Soekarno memperkuat tangan Angkatan Bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting.
  • 9. PKI menyambut “Demokrasi Terpimpin” Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa PKI mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara nasionalisme, agama (Islam) dan komunisme yang dinamakan NASAKOM.
  • 10. Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 2 kabinet pada masa itu : 1. Kabinet Djuanda disebut juga Kabinet Karya, memerintah pada periode 9 April1957 – 10 Juli 1959.
  • 11. 2. Kabinet Kerja Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, maka pada tanggal 9 Juli 1959 Kabinet Djuanda dibubarkan dan digantikan oleh Kabinet Kerja. Dalam kabinet itu, Presiden Soekarno bertindak sebagai perdana menteri, sedangkan Ir. Djuanda menjadi menteri pertama. Kabinet ini dilantik pada tanggal 10 Juli 1959, dengan programnya yang disebut Tri Program Kabinet Kerja meliputi masalah-masalah sandang pangan, keamanan dalam negeri, dan pengembalian Irian Barat.
  • 12. MPRS Dengan penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 dibentuklah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang anggota- anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh presiden. Keanggotaan MPRS tersebut terdiri atas anggota- anggota DPR ditambah utusan-utusan daerah dan wakil-wakil golongan karya. MPRS ini diketuai oleh Chaerul Shaleh dengan tugas menetapkan Garis- Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Salah satu ketetapan MPRS ini adalah mengankat Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi.
  • 13. DPA Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dibentuk berdasarkan Penpres No. 3 tahun 1959. DPA ini dipimpin langsung oleh presiden dengan Roeslan Abdulgani sebagai wakil ketuanya. Dewan itu berkewajiban untuk memberikan jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Pelantikan DPA dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1959 di Istana Negara bersamaan dengan pelantikan Moh. Yamin sebagai Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan).
  • 14. Pembentukan DPR-GR Pada mulanya, DPR hasil pemilu 1995 mengikuti saja kebijakan Presiden Soekarno. Akan tetapi, mereka kemudian menolak APBN tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Karena adanya penolakan tersebut, dikeluarkanlah Perpres No. 3 tahun 1960 yang menyatakan pembubaran DPR hasil pemilu 1955. pada tanggal 24 Juni 1960, Presiden Soekarno telah berhasil menyusun anggota DPR baru yang diberi nama Dewan Perwajkilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Para anggota DPR-GR dilantik pada tanggal 25 Juni 1960.
  • 15. Pembentukan ABRI Pada tahun 1964 TNI dan Polisi dipersatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Mereka kembali pada peran sosial-politiknya seperti selama zaman perang kemerdekaan. ABRI diakui sebagai salah satu golongan fungsional (karya) yang mempunyai wakil dalam MPRS. Pada masa demokrasi terpimpin itu, Presiden Soekarno melakukan politik perimbangan kekuatan (balance of power) bukan hanya antarangkatan dalam ABRI, melainkan juga antara ABRI dengan partai-partai politik yang ada
  • 16. Nasakom Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan komunisme) adalah istilah dari front Nasional yang dikemukakan oleh Presiden Soekarno. Nasakom dikemukakan oleh Presiden Soekarno tahun 1960 sebagai upaya untuk meningkatkan persatuan nasional. Ide tersebut delah dicetuskan oleh Ir. Soekarno pada tahun 1926 dalam seri karangannya yang dimuat dalam majalah Indonesia Moeda yaitu Nasionalisme, Islam, dan Marxisme. Istilah Nasakom dikembangkan dalam Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Dalam perkembangan Nasakom dimanfaatkan oleh PKI untuk mengembangkan diri serta memperbesar pengaruhnya, baik di kalangan rakyat maupun pemerintah.
  • 17. Kondisi Politik Demokrasi Terpimpin Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin terpusat pada Presiden Soekarno dengan TNI-AD dan PKI sebagai pendukungnya. Ajaran Presiden Soekarno tentang Nasakom sangat menguntungkan PKI karena menempatkannya sebagai bagian yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Bahkan, Presiden Soekarno menganggap aliansinya dengan PKI menguntungkan sehingga PKI ditempatkan pada barisan terdepan dalam demokrasi terpimpin.
  • 18. Kiprah PKI dalam Dunia Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin Pada masa demokrasi terpimpin, PKI memang mendapatkan kedudukan penting. Kader-kader PKI banyak yang duduk dalam DPR-GR, DPA, serta Pengurus Besar Front Nasional dan Front Nasional Daerah. Ada juga yang diangkat sebagai kepala daerah. TNI-AD berusaha mengimbangi dengan mengajukan calon-calon lain, tetapi usaha itu menemui kesulitan karena Presiden Soekarno memberikan dukungan yang besar kepada PKI. Sejak tahun 1963, PKI berusaha untuk duduk dalam kabinet. Mereka terus menyerukan untuk segera membentuk kabinet Nasakom tahun ini juga.
  • 19. Penyusupan PKI PKI juga berupaya menyusup ke dalam PNI sehingga partai itu pecah menjadi dua. Sebagian yang terbesar di bawah Ali Sastroamijoyo disusupi oleh PKI Ir. Surachmansehingga haluannya mirip dengan PKI. Adapun tokoh PNI yang berpaham marhaenis sejati malah dikeluarkan dengan tuduhan sebagai marhaenis gadungan. Mereka yang dituduh marhaenis gadungan kemudian membentuk pengurus besar baru PNI di bawah pimpinan Osa Maliki dan Usep Ranuwijaya. Kondisi ini kemudian memunculkan dua PNI, yaitu PNI Osa-Usep dan PNI Asu (Ali Sastroamijoyo-Surachman) yang berhaluan komunis.
  • 20. Demokrasi Terpimpin di Indonesia Demokrasi Terpimpin berjalan berdasarkan Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 dan Tap MPRS No. VIII/MPRS/1959. Tujuan dikeluarkan dekrit adalah untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara. Isi Dekrit Presiden adalah sebagai berikut. 1. Pembubaran konstituante 2. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS
  • 21. Reaksi dengan adanya Dekrit Presiden: 1. Rakyat menyambut baik sebab mereka telah mendambakan adanya stabilitas politik yang telah goyah selama masa Liberal. 2. Mahkamah Agung membenarkan dan mendukung pelaksanaan Dekrit Presiden. 3. KSAD meminta kepada seluruh anggota TNI-AD untuk melaksanakan pengamanan Dekrit Presiden. 4. DPR pada tanggal 22 Juli 1945 secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk melakanakan UUD 1945.
  • 22. Dampak positif diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai berikut. 1. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan. 2. Memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara. 3. Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara, yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa Demokrasi Parlemen tertertunda pembentukannya.
  • 23. Dampak negatif diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai berikut. 1. Ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD 45 yang harusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka. 2. Memberi kekeuasaan yang besar pada presiden, MPR,dan lembaga tinggi negara. Hal itu terlihat pada masa Demokrasi terpimpin dan berlanjut sampai Orde Baru. 3. Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak Dekrit, militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang.
  • 24. Paham demokrasi ini berdasarkan paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Pancasila sila 4). Paham ini berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong antara semua kekuatan nasional yang revolusioner dengan prinsip Nasakom (nasionalisme, agama, dan komunisme).
  • 25. Sistem Ekonomi Demokrasi Seiring dengan perubahan politik menuju demokrasi terpimpin maka ekonomipun mengikuti ekonomi terpimpin. Sehingga ekonomi terpimpin merupakan bagian dari demokrasi terpimpin. Dimana semua aktivitas ekonomi disentralisasikan di pusat pemerintahan sementara daerah merupakan kepanjangan dari pusat. Langkah yang ditempuh pemerintah untuk menunjang pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut :
  • 26. 1. Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya maka dibentuklah Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada tanggal 15 Agustus 1959 dipimpin oleh Moh. Yamin dengan anggota berjumlah 50 orang.  Tugas Depernas : a. Mempersiapkan rancangan Undang-undang Pembangunan Nasional yang berencana b. Menilai Penyelenggaraan Pembangunan  Tugas Bappenas adalah a. Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahuanan, baik nasional maupun daerah. b. Mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan. c. Menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS.
  • 27. 2. Penurunan Nilai Uang (Devaluasi) Tujuan dilakukan Devaluasi : a. Guna membendung inflasi yang tetap tinggi b. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat c. Meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Tetapi usaha pemerintah tersebut tetap tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi yang semakin jauh, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Para pengusaha daerah di seluruh Indonesia tidak mematuhi sepenuhnya ketentuan keuangan tersebut. Pada masa pemotongan nilai uang memang berdampak pada harga barang menjadi murah tetapi tetap saja tidak dapat dibeli oleh rakyat karena mereka tidak memiliki uang.
  • 28. 3. Kenaikan laju inflasi Latar Belakang meningkatnya laju inflasi : a. Penghasilan negara berupa devisa dan penghasilan lainnya mengalami kemerosotan. b. Nilai mata uang rupiah mengalami kemerosotan. c. Anggaran belanja mengalami defisit yang semakin besar. d. Pinjaman luar negeri tidak mampu mengatasi masalah yang ada. e. Upaya likuidasi semua sektor pemerintah maupun swasta guna penghematan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran belanja tidak berhasil. f. Penertiban administrasi dan manajemen perusahaan guna mencapai keseimbangan keuangan tak memberikan banyak pengaruh.
  • 29. 4. Deklarasi Ekonomi (Dekon) Latar belakang dikeluarkan Deklarasi Ekonomi adalah karena: a. Berbagai peraturan dikeluarkan pemerintah untuk merangsang ekspor (export drive) mengalami kegagalan, misalnya Sistem Bukti Ekspor (BE) b. Sulitnya memperoleh bantuan modal dan tenaga dari luar negri sehingga pembangunan yang direncanakan guna meningkatkan taraf hidup rakyat tidak dapat terlaksana dengan baik. Tujuan utama dibentuk Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.
  • 30. 5. Meningkatkan Perdagangan dan Perkreditan Luar Negeri 6. Kebijakan lain pemerintah a. Pembentukan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE) dan Kesatuan Operasi (KESOP) b. Peleburan bank-bank negara
  • 31. Dinamika Politik dan Ekonomi Politik: 1. Pembentukan kabinet kerja 2. Penetapan Pidato Presiden tentang Manapol USDEK sebagai GBHN 3. Pembubaran DPR Hasil Pemilu 1955 4. Pembentukan MPRS 5. Pembentukan DPRGR 6. Pembentukan Front Nasional 7. Pembentukan Tiga Kekuatan Politik Ekonomi: 1. Sistem Ekonomi Terpimpin 2. Sistem Ekonomi Gerakan Banteng
  • 32. Dampak Demokrasi Terpimpin Penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden)
  • 33. Penyimpangan Demokrasi Terpimpin 1. Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan 2. Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR 3. Jaminan HAM lemah 4. Terjadi sentralisasi kekuasaan 5. Terbatasnya peranan pers