Dokumen ini membahas konsolidasi tanah yang dilaksanakan oleh kementerian agraria di Indonesia untuk meningkatkan pemanfaatan tanah secara optimal dan rehabilitasi pasca bencana atau konflik. Tujuan utamanya adalah menciptakan tata penguasaan dan pemanfaatan tanah yang tertib serta meningkatkan kualitas lingkungan. Selain itu, juga dijelaskan tantangan dan prioritas lokasi dalam pelaksanaan konsolidasi tanah.

1. KONSOLIDASI TANAH
16 MEI 2017
DIREKTORAT KONSOLIDASI TANAH
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

2. • Kebijakan PEMERINTAH/PERTANAHAN mengenai
PENATAAN KEMBALI P4T sesuai RTRW serta usaha
penyediaan tanah untuk pembangunan dalam rangka
meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan SDA
dengan melibatkan peran aktif masyarakat
A. KONSOLIDASI TANAH
2

3. • TUJUAN KONSOLIDASI TANAH
Untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal, melalui
peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah
serta peningkatan kualitas lingkungkungan
• SASARAN KONSOLIDASI TANAH
Terwujudnya suatu tatanan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tertib dan teratur
B. TUJUAN DAN SASARAN
3

4. C. KONSEP PENATAAN KT
4

5. Nilaitanah SESUDAHSEBELUM
Luas bangunan
Luas lokasi KT Luas lokasi KT
Luas bangunan
Fasos/Fasum Fasos/Fasum
Keuntungan
program KT
Pertambahan nilai tanah
karena meningkatnya
kualitas lingkungan dan
optimalnya
pemanfataan tanah
C. KONSEP PENATAAN KT
5

6. 2
FR
GAMBARAN SEBELUM KT
6

7. GAMBARAN SESUDAH KT
7

8. B C
DEF
A
B C
DE
F
A
A, B, C, D, E, F
A
C
B
D
E
F
TANAH BERSAMA
D. KONSEP KT VERTIKAL
8

9. A
A
B
(D)
c
C
A,B,C,X
A
B
(D)
c
X
Kepemilikan tanah
Sewa tanah
Kepemilikan bangunan/unit
Unit untuk dijual
developer
Fasos/
fasum
D. KONSEP KT VERTIKAL
9

10. a) Pengembangan Wilayah
1. Wilayah pemukiman yang tumbuh dan perkembangannya tidak teratur
akibat berkembang secara alami oleh masyarakat
2. Wilayah pengembangan yang direncanakan menjadi kota baru atau
pusat permukiman
3. Wilayah yang memerlukan akses untuk penghubung antar
permukiman
4. Kawasan siap bangun yang sudah ditetapkan dalam RTRW atau instansi
teknis
5. Wilayah pinggiran kota yang sudah berkembang
6. Wilayah pengembangan dan perluasan perkebunan rakyat dan
pembukaan areal pertanian baru
7. Wilayah pertanian yang belum memiliki prasarana/sarana pendukung
E. Prioritas Lokasi Penataan KT
10

11. b) Peremajaan Kota
1. Wilayah yang sudah atau cenderung menjadi kumuh
2. Wilayah terisolir karena tertutup dan terbatas akses
3. Wilayah pemukiman padat yang lingkungannya
cenderung tidak sehat
4. Wilayah pemukiman sempadan sungai
c) Optimalisasi tanah pertanian
1. Wilayah tanah pertanian yang penguasaan
tanahnya tidak tetap (gogol-gilir)
2. Tanah-tanah pertanian yang ditetapkan
menjadi lahan pertanian berkelanjutan
Lanjutan...
11

12.  Pasca bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung api dan tsunami atau
pasca konflik menyebabkan lingkungan menjadi porak poranda. Hal ini
menyisakan permasalahan yang harus ditata kembali untuk kehidupan yang lebih
baik.
 Konsolidasi Tanah dilaksanakan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi lokasi
yang terkena bencana alam atau pasca konflik untuk ditata kembali.
 Pelaksanaannya sekaligus dengan pengembalian batas bidang-bidang tanah,
penerbitan sertifikat dan pembangunan fasilitas umum dan sosial sehingga akan
memberikan keuntungan sebagai berikut : meringankan waktu, biaya, dant
tenaga.
d) Penataan Daerah Bekas Bencana dan Konflik
Erupsi dan Banjir Lahar di Daerah Gunung Merapi Konflik di Sampit
Lanjutan...
12

13.  Konsolidasi Tanah vertikal adalah konsolidasi tanah berupa
pemanfaatan ruang ke atas dan bawah tanah, antara lain
dalam rangka penataan lingkungan perkotaan dengan
membangun rumah susun.
 Dapat dilakukan pada kawasan non pertanian
 Dapat dikerjasamakan dengan Pemerintah, Pemerintah
Daerah dan/atau pihak ketiga berdasarkan kesepakatan
tertulis dengan para peserta Konsolidasi Tanah dengan
memperhitungkan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP).
 Hak atas tanah yang dilepaskan menjadi hak bersama peserta
konsolidasi tanah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
 Pemindahan desain dilaksanakan setelah konstruksi bangunan
selesai .
e) KT Vertikal
Lanjutan...
13

14. Persi-
apan
Pene-
tapan
Lokasi
Penja-
jakan
data
fisik/
yuridis
Penyu-
sunan
Desain
KT
Pelepa-
san Hak
Atas
Tanah
Penega-
san
Obyek
KT
Pemin-
dahan
Desain ke
Lapangan
(stacking
out)
Pener-
bitan SK
dan
sertipi-
kat
Tindak
Lanjut
KT
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BPN/Pemda
BPN/Pemda/
Masyarakat
BPN/Masyarakat BPN Pemda
F. PENYELENGGARAAN KT
14

15.  Sulit mengumpulkan peserta dalam satu waktu yang bersamaan
 Kesepakatan sulit dicapai
 Kurang pemahaman bagi peserta mengenai manfaat penataan melalui KT
 Peserta tidak mau menyumbangkan tanahnya untuk STUP
G. PERMASALAHAN UMUM KT
 SK Penetapan Lokasi terlambat ditandatangani
 Belum adanya koordinasi lintas sektor antar SKPD terkait (PU,Kimpraswil, Bappeda, dll)
 Prasarana belum terbangun sebagaimana desain KT yang telah disepakati
 Adanya koordinasi yang kompleks sehingga menyebabkan lamanya dalam pengambilan
keputusan misalnya dalam penetapan lahan untuk relokasi
 SK Penetapan Lokasi terlambat ditandatangani
 Sebagian tanah yang belum terdaftar (tanah adat) batas-batasnya tidak jelas
 Penguasaan tanah tidak sesuai dengan surat tanah yang dimiliki
 Prasarana belum terbangun sebagaimana desain konsolidasi yang telah disepakati.
15

16. Kepastian Hukum
Usaha Kecil dan Menengah
Kenyamanan :
• Lingkungan
• Prasarana
• Sarana
• Aktifitas Masyarakat
16

17. Lokasi 1.010
Luas keseluruhan 174.496,07 Ha
Luas fasilitas
publik
20.761,21 Ha
Jumlah peserta 241.457
KONSOLIDASI TANAH DI INDONESIA
1980 -2014
I. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah
17

18. I. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah
18

19. J.Pelaksanaan KT Vertikal
19

20. Luas Total : 8 HA
• Rusun lama
Perumnas (1980) :
Dakota, Apron,
Boeing, Conver dan
• Perumahan Angkasa
Pura
Sumber : Perumnas
PILOT PROJET KT KEMAYORAN
20

21. Luas Wilayah : 14,4 HA
Populasi : 31.415 orang,
4.254 KK
Pendapatan per bulan ; Rp.
4.000.000,-
Sebagian besar ingin direlokasi
Sumber : Perumnas, sensus
2015, LSI survey 2015
PILOT PROJET KT KEMAYORAN
21

22. • 70 KECAMATAN
PENYUSUNAN
POTENSI OBYEK
KT
• 2.170 BIDANGKONSOLIDASI
TANAH
TARGET KEGIATAN 2017
Prov. Banten
100 Bidang
Prov. Banten
2 Kecamatan
22

23. 1 DKI JAKARTA - 1,183,340 - - 2 117,198,000 234,396,000
2 JAWA BARAT 500 1,183,340
Kab. Indramayu,
Kab. Bogor
591,670,000 4 117,198,000 468,792,000
3 JAWA TENGAH 1,500 1,183,340 1,775,010,000 4 117,198,000 468,792,000
4 DI. YOGYAKARTA 560 1,183,340 Kab. Sleman 662,670,400 3 117,198,000 351,594,000
5 JAWA TIMUR 400 1,183,340 Kab. Lumajang 473,336,000 2 117,198,000 234,396,000
6 ACEH 200 1,512,660 Kab. Pidie 302,532,000 2 114,489,000 228,978,000
7 SUMATERA UTARA 220 1,512,660 332,785,200 3 114,489,000 343,467,000
8 SUMATRA BARAT - 1,512,660 - 1 114,489,000 114,489,000
9 RIAU - 1,298,540 - 4 108,596,000 434,384,000
10 JAMBI - 1,298,540 - 2 108,596,000 217,192,000
11 SUMATRA SELATAN 1,650 1,298,540 2,142,591,000 3 108,596,000 325,788,000
12 LAMPUNG 100 1,298,540 129,854,000 3 108,596,000 325,788,000
13 KALIMANTAN BARAT 400 1,512,660
Kab. Ketapang,
Kab. Landak
605,064,000 2 114,489,000 228,978,000
14 KALIMANTAN TENGAH 400 1,512,660 605,064,000 2 114,489,000 228,978,000
15 KALIMANTAN SELATAN 300 1,298,540 Kab. Tabalong 389,562,000 2 108,596,000 217,192,000
16 KALIMANTAN TIMUR 500 1,512,660 756,330,000 2 114,489,000 228,978,000
17 SULAWESI UTARA - 1,698,540 - - 2 113,687,000 227,374,000
18 SULAWESI TENGAH 300 1,698,540 509,562,000 2 113,687,000 227,374,000
19 SULAWESI SELATAN 300 1,512,660 453,798,000 2 114,489,000 228,978,000
20 SULAWESI TENGGARA 100 1,698,540 169,854,000 2 113,687,000 227,374,000
21 MALUKU - 1,943,880 - 1 134,912,000 134,912,000
22 BALI - 1,183,340 - 2 117,198,000 234,396,000
23 NUSA TENGGARA BARAT 400 1,698,540 Kab. Bima 679,416,000 3 113,687,000 341,061,000
24 NUSA TENGGARA TIMUR 200 1,943,880 388,776,000 2 134,912,000 269,824,000
25 PAPUA 100 1,943,880 194,388,000 2 134,912,000 269,824,000
26 BENGKULU - 1,298,540 - 2 108,596,000 217,192,000
27 BANTEN 200 1,183,340
Kab. Pandeglang,
Kab. Lebak
236,668,000 2 117,198,000 234,396,000
28 GORONTALO - 1,512,660 - 0 114,489,000 -
29 BANGKA BELITUNG 200 1,698,540 339,708,000 2 113,687,000 227,374,000
30 MALUKU UTARA 200 1,943,880 388,776,000 2 134,912,000 269,824,000
31 SULAWESI BARAT - 1,512,660 - 2 114,489,000 228,978,000
32 KEPULAUAN RIAU 200 1,698,540 Kepulauan Bintan 339,708,000 2 113,687,000 227,374,000
33 PAPUA BARAT 400 1,943,880 Kab. Sorong 777,552,000 2 134,912,000 269,824,000
JUMLAH 9,330 13,244,674,600 73 8,488,261,000
NO. PROPINSI
Output : 5818.005. SERTIPIKAT KONSOLIDASI TANAH
Suboutput : tanpa sub output
Suboutput : PETA POTENSI OBJEK KONSOLIDASI
KATEGORI I S.D V
VOLUME
(BIDANG)
HARGA SATUAN LOKASI ANGGARAN
VOLUME
(KECAMATAN)
HARGA SATUAN ANGGARAN
KEGIATAN 2018

24. TERIMA KASIH