SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
KONSOLIDASI TANAH
16 MEI 2017
DIREKTORAT KONSOLIDASI TANAH
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
• Kebijakan PEMERINTAH/PERTANAHAN mengenai
PENATAAN KEMBALI P4T sesuai RTRW serta usaha
penyediaan tanah untuk pembangunan dalam rangka
meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan SDA
dengan melibatkan peran aktif masyarakat
A. KONSOLIDASI TANAH
2
• TUJUAN KONSOLIDASI TANAH
Untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal, melalui
peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah
serta peningkatan kualitas lingkungkungan
• SASARAN KONSOLIDASI TANAH
Terwujudnya suatu tatanan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tertib dan teratur
B. TUJUAN DAN SASARAN
3
C. KONSEP PENATAAN KT
4
Nilaitanah SESUDAHSEBELUM
Luas bangunan
Luas lokasi KT Luas lokasi KT
Luas bangunan
Fasos/Fasum Fasos/Fasum
Keuntungan
program KT
Pertambahan nilai tanah
karena meningkatnya
kualitas lingkungan dan
optimalnya
pemanfataan tanah
C. KONSEP PENATAAN KT
5
2
FR
GAMBARAN SEBELUM KT
6
GAMBARAN SESUDAH KT
7
B C
DEF
A
B C
DE
F
A
A, B, C, D, E, F
A
C
B
D
E
F
TANAH BERSAMA
D. KONSEP KT VERTIKAL
8
A
A
B
(D)
c
C
A,B,C,X
A
B
(D)
c
X
Kepemilikan tanah
Sewa tanah
Kepemilikan bangunan/unit
Unit untuk dijual
developer
Fasos/
fasum
D. KONSEP KT VERTIKAL
9
a) Pengembangan Wilayah
1. Wilayah pemukiman yang tumbuh dan perkembangannya tidak teratur
akibat berkembang secara alami oleh masyarakat
2. Wilayah pengembangan yang direncanakan menjadi kota baru atau
pusat permukiman
3. Wilayah yang memerlukan akses untuk penghubung antar
permukiman
4. Kawasan siap bangun yang sudah ditetapkan dalam RTRW atau instansi
teknis
5. Wilayah pinggiran kota yang sudah berkembang
6. Wilayah pengembangan dan perluasan perkebunan rakyat dan
pembukaan areal pertanian baru
7. Wilayah pertanian yang belum memiliki prasarana/sarana pendukung
E. Prioritas Lokasi Penataan KT
10
b) Peremajaan Kota
1. Wilayah yang sudah atau cenderung menjadi kumuh
2. Wilayah terisolir karena tertutup dan terbatas akses
3. Wilayah pemukiman padat yang lingkungannya
cenderung tidak sehat
4. Wilayah pemukiman sempadan sungai
c) Optimalisasi tanah pertanian
1. Wilayah tanah pertanian yang penguasaan
tanahnya tidak tetap (gogol-gilir)
2. Tanah-tanah pertanian yang ditetapkan
menjadi lahan pertanian berkelanjutan
Lanjutan...
11
 Pasca bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung api dan tsunami atau
pasca konflik menyebabkan lingkungan menjadi porak poranda. Hal ini
menyisakan permasalahan yang harus ditata kembali untuk kehidupan yang lebih
baik.
 Konsolidasi Tanah dilaksanakan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi lokasi
yang terkena bencana alam atau pasca konflik untuk ditata kembali.
 Pelaksanaannya sekaligus dengan pengembalian batas bidang-bidang tanah,
penerbitan sertifikat dan pembangunan fasilitas umum dan sosial sehingga akan
memberikan keuntungan sebagai berikut : meringankan waktu, biaya, dant
tenaga.
d) Penataan Daerah Bekas Bencana dan Konflik
Erupsi dan Banjir Lahar di Daerah Gunung Merapi Konflik di Sampit
Lanjutan...
12
 Konsolidasi Tanah vertikal adalah konsolidasi tanah berupa
pemanfaatan ruang ke atas dan bawah tanah, antara lain
dalam rangka penataan lingkungan perkotaan dengan
membangun rumah susun.
 Dapat dilakukan pada kawasan non pertanian
 Dapat dikerjasamakan dengan Pemerintah, Pemerintah
Daerah dan/atau pihak ketiga berdasarkan kesepakatan
tertulis dengan para peserta Konsolidasi Tanah dengan
memperhitungkan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP).
 Hak atas tanah yang dilepaskan menjadi hak bersama peserta
konsolidasi tanah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
 Pemindahan desain dilaksanakan setelah konstruksi bangunan
selesai .
e) KT Vertikal
Lanjutan...
13
Persi-
apan
Pene-
tapan
Lokasi
Penja-
jakan
data
fisik/
yuridis
Penyu-
sunan
Desain
KT
Pelepa-
san Hak
Atas
Tanah
Penega-
san
Obyek
KT
Pemin-
dahan
Desain ke
Lapangan
(stacking
out)
Pener-
bitan SK
dan
sertipi-
kat
Tindak
Lanjut
KT
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BPN/Pemda
BPN/Pemda/
Masyarakat
BPN/Masyarakat BPN Pemda
F. PENYELENGGARAAN KT
14
 Sulit mengumpulkan peserta dalam satu waktu yang bersamaan
 Kesepakatan sulit dicapai
 Kurang pemahaman bagi peserta mengenai manfaat penataan melalui KT
 Peserta tidak mau menyumbangkan tanahnya untuk STUP
G. PERMASALAHAN UMUM KT
 SK Penetapan Lokasi terlambat ditandatangani
 Belum adanya koordinasi lintas sektor antar SKPD terkait (PU,Kimpraswil, Bappeda, dll)
 Prasarana belum terbangun sebagaimana desain KT yang telah disepakati
 Adanya koordinasi yang kompleks sehingga menyebabkan lamanya dalam pengambilan
keputusan misalnya dalam penetapan lahan untuk relokasi
 SK Penetapan Lokasi terlambat ditandatangani
 Sebagian tanah yang belum terdaftar (tanah adat) batas-batasnya tidak jelas
 Penguasaan tanah tidak sesuai dengan surat tanah yang dimiliki
 Prasarana belum terbangun sebagaimana desain konsolidasi yang telah disepakati.
15
Kepastian Hukum
Usaha Kecil dan Menengah
Kenyamanan :
• Lingkungan
• Prasarana
• Sarana
• Aktifitas Masyarakat
16
Lokasi 1.010
Luas keseluruhan 174.496,07 Ha
Luas fasilitas
publik
20.761,21 Ha
Jumlah peserta 241.457
KONSOLIDASI TANAH DI INDONESIA
1980 -2014
I. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah
17
I. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah
18
J.Pelaksanaan KT Vertikal
19
Luas Total : 8 HA
• Rusun lama
Perumnas (1980) :
Dakota, Apron,
Boeing, Conver dan
• Perumahan Angkasa
Pura
Sumber : Perumnas
PILOT PROJET KT KEMAYORAN
20
Luas Wilayah : 14,4 HA
Populasi : 31.415 orang,
4.254 KK
Pendapatan per bulan ; Rp.
4.000.000,-
Sebagian besar ingin direlokasi
Sumber : Perumnas, sensus
2015, LSI survey 2015
PILOT PROJET KT KEMAYORAN
21
• 70 KECAMATAN
PENYUSUNAN
POTENSI OBYEK
KT
• 2.170 BIDANGKONSOLIDASI
TANAH
TARGET KEGIATAN 2017
Prov. Banten
100 Bidang
Prov. Banten
2 Kecamatan
22
1 DKI JAKARTA - 1,183,340 - - 2 117,198,000 234,396,000
2 JAWA BARAT 500 1,183,340
Kab. Indramayu,
Kab. Bogor
591,670,000 4 117,198,000 468,792,000
3 JAWA TENGAH 1,500 1,183,340 1,775,010,000 4 117,198,000 468,792,000
4 DI. YOGYAKARTA 560 1,183,340 Kab. Sleman 662,670,400 3 117,198,000 351,594,000
5 JAWA TIMUR 400 1,183,340 Kab. Lumajang 473,336,000 2 117,198,000 234,396,000
6 ACEH 200 1,512,660 Kab. Pidie 302,532,000 2 114,489,000 228,978,000
7 SUMATERA UTARA 220 1,512,660 332,785,200 3 114,489,000 343,467,000
8 SUMATRA BARAT - 1,512,660 - 1 114,489,000 114,489,000
9 RIAU - 1,298,540 - 4 108,596,000 434,384,000
10 JAMBI - 1,298,540 - 2 108,596,000 217,192,000
11 SUMATRA SELATAN 1,650 1,298,540 2,142,591,000 3 108,596,000 325,788,000
12 LAMPUNG 100 1,298,540 129,854,000 3 108,596,000 325,788,000
13 KALIMANTAN BARAT 400 1,512,660
Kab. Ketapang,
Kab. Landak
605,064,000 2 114,489,000 228,978,000
14 KALIMANTAN TENGAH 400 1,512,660 605,064,000 2 114,489,000 228,978,000
15 KALIMANTAN SELATAN 300 1,298,540 Kab. Tabalong 389,562,000 2 108,596,000 217,192,000
16 KALIMANTAN TIMUR 500 1,512,660 756,330,000 2 114,489,000 228,978,000
17 SULAWESI UTARA - 1,698,540 - - 2 113,687,000 227,374,000
18 SULAWESI TENGAH 300 1,698,540 509,562,000 2 113,687,000 227,374,000
19 SULAWESI SELATAN 300 1,512,660 453,798,000 2 114,489,000 228,978,000
20 SULAWESI TENGGARA 100 1,698,540 169,854,000 2 113,687,000 227,374,000
21 MALUKU - 1,943,880 - 1 134,912,000 134,912,000
22 BALI - 1,183,340 - 2 117,198,000 234,396,000
23 NUSA TENGGARA BARAT 400 1,698,540 Kab. Bima 679,416,000 3 113,687,000 341,061,000
24 NUSA TENGGARA TIMUR 200 1,943,880 388,776,000 2 134,912,000 269,824,000
25 PAPUA 100 1,943,880 194,388,000 2 134,912,000 269,824,000
26 BENGKULU - 1,298,540 - 2 108,596,000 217,192,000
27 BANTEN 200 1,183,340
Kab. Pandeglang,
Kab. Lebak
236,668,000 2 117,198,000 234,396,000
28 GORONTALO - 1,512,660 - 0 114,489,000 -
29 BANGKA BELITUNG 200 1,698,540 339,708,000 2 113,687,000 227,374,000
30 MALUKU UTARA 200 1,943,880 388,776,000 2 134,912,000 269,824,000
31 SULAWESI BARAT - 1,512,660 - 2 114,489,000 228,978,000
32 KEPULAUAN RIAU 200 1,698,540 Kepulauan Bintan 339,708,000 2 113,687,000 227,374,000
33 PAPUA BARAT 400 1,943,880 Kab. Sorong 777,552,000 2 134,912,000 269,824,000
JUMLAH 9,330 13,244,674,600 73 8,488,261,000
NO. PROPINSI
Output : 5818.005. SERTIPIKAT KONSOLIDASI TANAH
Suboutput : tanpa sub output
Suboutput : PETA POTENSI OBJEK KONSOLIDASI
KATEGORI I S.D V
VOLUME
(BIDANG)
HARGA SATUAN LOKASI ANGGARAN
VOLUME
(KECAMATAN)
HARGA SATUAN ANGGARAN
KEGIATAN 2018
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayaPedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayainfosanitasi
 
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaPedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaAji Qan D
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPenataan Ruang
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGDadang Solihin
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MalangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MalangPenataan Ruang
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...infosanitasi
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten WonosoboRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten WonosoboPenataan Ruang
 
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta KerjaHukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta KerjaLeks&Co
 
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerahushfia
 
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangInstrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangMusnanda Satar
 
Analisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahanAnalisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahanSOFI ANI
 
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi BantenPeluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Bantenushfia
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang  RDTRPeraturan Penataan Ruang  RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRhenny ferniza
 
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaPerka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Penataan Ruang
 
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaaninfosanitasi
 
Paparan Sesditjen ASPI Univ Bosowa Makassar 17 Februari 2023.pptx
Paparan Sesditjen ASPI Univ Bosowa Makassar 17 Februari 2023.pptxPaparan Sesditjen ASPI Univ Bosowa Makassar 17 Februari 2023.pptx
Paparan Sesditjen ASPI Univ Bosowa Makassar 17 Februari 2023.pptxAndiAkbar42
 

What's hot (20)

Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayaPedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
 
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaPedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR Kota
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANG
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MalangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten WonosoboRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo
 
Tata Guna Tanah PPT
Tata Guna Tanah PPTTata Guna Tanah PPT
Tata Guna Tanah PPT
 
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta KerjaHukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
 
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
 
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangInstrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 
PTP untuk KKPR.pptx
PTP untuk KKPR.pptxPTP untuk KKPR.pptx
PTP untuk KKPR.pptx
 
Modul LARAP
Modul LARAPModul LARAP
Modul LARAP
 
Analisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahanAnalisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahan
 
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi BantenPeluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang  RDTRPeraturan Penataan Ruang  RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTR
 
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaPerka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
 
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
 
Paparan Sesditjen ASPI Univ Bosowa Makassar 17 Februari 2023.pptx
Paparan Sesditjen ASPI Univ Bosowa Makassar 17 Februari 2023.pptxPaparan Sesditjen ASPI Univ Bosowa Makassar 17 Februari 2023.pptx
Paparan Sesditjen ASPI Univ Bosowa Makassar 17 Februari 2023.pptx
 

Similar to KONSOLIDASI TANAH

promosibahanpakdirbantenedit-180714044248 (3).pptx
promosibahanpakdirbantenedit-180714044248 (3).pptxpromosibahanpakdirbantenedit-180714044248 (3).pptx
promosibahanpakdirbantenedit-180714044248 (3).pptxMuhammadAkielElhanie
 
Penataan lahan dan Konsolidasi Lahan
Penataan lahan dan Konsolidasi LahanPenataan lahan dan Konsolidasi Lahan
Penataan lahan dan Konsolidasi Lahangophil
 
KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI JAWA TENGAH
KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA  DI JAWA TENGAH KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA  DI JAWA TENGAH
KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI JAWA TENGAH swirawan
 
Tata ruang dan degradasi lahan
Tata ruang dan degradasi lahanTata ruang dan degradasi lahan
Tata ruang dan degradasi lahannandradr
 
Hukum Agraria ( Konsolidasi Tanah )
Hukum Agraria ( Konsolidasi Tanah )Hukum Agraria ( Konsolidasi Tanah )
Hukum Agraria ( Konsolidasi Tanah )Franky L. Tobing
 
MUSRENPROV Tahun 2013 BATAM.pptx
MUSRENPROV Tahun 2013 BATAM.pptxMUSRENPROV Tahun 2013 BATAM.pptx
MUSRENPROV Tahun 2013 BATAM.pptxagushendrayady1
 
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganUrun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganOswar Mungkasa
 
Paparan Narsum - Sinkronisasi Pusat Daerah TA 2023 - Sumatera II.pptx
Paparan Narsum - Sinkronisasi Pusat Daerah TA 2023 - Sumatera II.pptxPaparan Narsum - Sinkronisasi Pusat Daerah TA 2023 - Sumatera II.pptx
Paparan Narsum - Sinkronisasi Pusat Daerah TA 2023 - Sumatera II.pptxmuktitikahandayani1
 
Contoh MoU Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kab. Merangin-Provinsi Jambi
Contoh MoU Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kab. Merangin-Provinsi JambiContoh MoU Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kab. Merangin-Provinsi Jambi
Contoh MoU Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kab. Merangin-Provinsi JambiPanembahan Senopati Sudarmanto
 
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau KecilKebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau KecilDidi Sadili
 
01. Bahan Pembekalan UUCK_v14.pdf
01. Bahan Pembekalan UUCK_v14.pdf01. Bahan Pembekalan UUCK_v14.pdf
01. Bahan Pembekalan UUCK_v14.pdfssuser1681ec
 
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016hadiarnowo
 
Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...
Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...
Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...Oswar Mungkasa
 
Juknis Penyelesaian Ketidaksesuaian LSD dengan RTR KKPR IZIN KONSESI HAT_Fina...
Juknis Penyelesaian Ketidaksesuaian LSD dengan RTR KKPR IZIN KONSESI HAT_Fina...Juknis Penyelesaian Ketidaksesuaian LSD dengan RTR KKPR IZIN KONSESI HAT_Fina...
Juknis Penyelesaian Ketidaksesuaian LSD dengan RTR KKPR IZIN KONSESI HAT_Fina...kastikamah
 
Juknis Penyelesaian Ketidaksesuaian LSD dengan RTR KKPR IZIN KONSESI HAT_Fina...
Juknis Penyelesaian Ketidaksesuaian LSD dengan RTR KKPR IZIN KONSESI HAT_Fina...Juknis Penyelesaian Ketidaksesuaian LSD dengan RTR KKPR IZIN KONSESI HAT_Fina...
Juknis Penyelesaian Ketidaksesuaian LSD dengan RTR KKPR IZIN KONSESI HAT_Fina...kastikamah
 
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanPola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanRaflis Ssi
 
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Fitri Indra Wardhono
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000Penataan Ruang
 
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Bima
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota BimaResume Pelaksanaan New Site Development Kota Bima
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota BimaBagus ardian
 

Similar to KONSOLIDASI TANAH (20)

promosibahanpakdirbantenedit-180714044248 (3).pptx
promosibahanpakdirbantenedit-180714044248 (3).pptxpromosibahanpakdirbantenedit-180714044248 (3).pptx
promosibahanpakdirbantenedit-180714044248 (3).pptx
 
Penataan lahan dan Konsolidasi Lahan
Penataan lahan dan Konsolidasi LahanPenataan lahan dan Konsolidasi Lahan
Penataan lahan dan Konsolidasi Lahan
 
KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI JAWA TENGAH
KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA  DI JAWA TENGAH KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA  DI JAWA TENGAH
KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI JAWA TENGAH
 
Tata ruang dan degradasi lahan
Tata ruang dan degradasi lahanTata ruang dan degradasi lahan
Tata ruang dan degradasi lahan
 
Agraria 28 okt 2017 uns (yuti)
Agraria 28 okt 2017   uns (yuti)Agraria 28 okt 2017   uns (yuti)
Agraria 28 okt 2017 uns (yuti)
 
Hukum Agraria ( Konsolidasi Tanah )
Hukum Agraria ( Konsolidasi Tanah )Hukum Agraria ( Konsolidasi Tanah )
Hukum Agraria ( Konsolidasi Tanah )
 
MUSRENPROV Tahun 2013 BATAM.pptx
MUSRENPROV Tahun 2013 BATAM.pptxMUSRENPROV Tahun 2013 BATAM.pptx
MUSRENPROV Tahun 2013 BATAM.pptx
 
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganUrun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan Pangan
 
Paparan Narsum - Sinkronisasi Pusat Daerah TA 2023 - Sumatera II.pptx
Paparan Narsum - Sinkronisasi Pusat Daerah TA 2023 - Sumatera II.pptxPaparan Narsum - Sinkronisasi Pusat Daerah TA 2023 - Sumatera II.pptx
Paparan Narsum - Sinkronisasi Pusat Daerah TA 2023 - Sumatera II.pptx
 
Contoh MoU Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kab. Merangin-Provinsi Jambi
Contoh MoU Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kab. Merangin-Provinsi JambiContoh MoU Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kab. Merangin-Provinsi Jambi
Contoh MoU Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kab. Merangin-Provinsi Jambi
 
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau KecilKebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
Kebijakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
 
01. Bahan Pembekalan UUCK_v14.pdf
01. Bahan Pembekalan UUCK_v14.pdf01. Bahan Pembekalan UUCK_v14.pdf
01. Bahan Pembekalan UUCK_v14.pdf
 
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
 
Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...
Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...
Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...
 
Juknis Penyelesaian Ketidaksesuaian LSD dengan RTR KKPR IZIN KONSESI HAT_Fina...
Juknis Penyelesaian Ketidaksesuaian LSD dengan RTR KKPR IZIN KONSESI HAT_Fina...Juknis Penyelesaian Ketidaksesuaian LSD dengan RTR KKPR IZIN KONSESI HAT_Fina...
Juknis Penyelesaian Ketidaksesuaian LSD dengan RTR KKPR IZIN KONSESI HAT_Fina...
 
Juknis Penyelesaian Ketidaksesuaian LSD dengan RTR KKPR IZIN KONSESI HAT_Fina...
Juknis Penyelesaian Ketidaksesuaian LSD dengan RTR KKPR IZIN KONSESI HAT_Fina...Juknis Penyelesaian Ketidaksesuaian LSD dengan RTR KKPR IZIN KONSESI HAT_Fina...
Juknis Penyelesaian Ketidaksesuaian LSD dengan RTR KKPR IZIN KONSESI HAT_Fina...
 
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanPola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
 
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000
 
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Bima
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota BimaResume Pelaksanaan New Site Development Kota Bima
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota Bima
 

More from ushfia

Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaan
Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air PermukaanProsedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaan
Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaanushfia
 
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi BantenProsedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Bantenushfia
 
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya AirRekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Airushfia
 
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya AirPerizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Airushfia
 
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PADJenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PADushfia
 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...ushfia
 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGSTANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGushfia
 
Rancangan Pangkalan Data Investasi
Rancangan Pangkalan Data InvestasiRancangan Pangkalan Data Investasi
Rancangan Pangkalan Data Investasiushfia
 
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi TanahKoordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanahushfia
 
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan PertanianPengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanianushfia
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruangushfia
 
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan BaliStatus RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Baliushfia
 
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitas
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan KomunitasPenanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitas
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitasushfia
 
City Development Program
City Development ProgramCity Development Program
City Development Programushfia
 
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi BantenArah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Bantenushfia
 
Kota-Kota Berkelanjutan
Kota-Kota BerkelanjutanKota-Kota Berkelanjutan
Kota-Kota Berkelanjutanushfia
 
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan RuangPengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruangushfia
 
Pengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan Berkelanjutan
Pengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan BerkelanjutanPengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan Berkelanjutan
Pengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan Berkelanjutanushfia
 
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...ushfia
 
Pemanfaatan Data Googole Earth untuk Bidang PUPR
Pemanfaatan Data Googole Earth untuk Bidang PUPRPemanfaatan Data Googole Earth untuk Bidang PUPR
Pemanfaatan Data Googole Earth untuk Bidang PUPRushfia
 

More from ushfia (20)

Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaan
Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air PermukaanProsedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaan
Prosedur Penindakan Terhadap Pemanfaatan Air Permukaan
 
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi BantenProsedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
Prosedur Perizinan Online (SIPEKA) DPMPTSP Provinsi Banten
 
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya AirRekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
Rekomendasi Teknis Bidang Sumber Daya Air
 
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya AirPerizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air
 
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PADJenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
Jenis Perizinan Bidang SDA dan Upaya Serta Permasalahan dalam Peningkatan PAD
 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEWENANGAN WILAYAH...
 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGSTANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
 
Rancangan Pangkalan Data Investasi
Rancangan Pangkalan Data InvestasiRancangan Pangkalan Data Investasi
Rancangan Pangkalan Data Investasi
 
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi TanahKoordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah
Koordinasi dan Kerjasama Stakeholder dalam Kegiatan Konsolidasi Tanah
 
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan PertanianPengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertanian
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
 
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan BaliStatus RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
 
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitas
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan KomunitasPenanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitas
Penanganan Kumuh dan Squartter: Mengutamakan Pemberdayaan Komunitas
 
City Development Program
City Development ProgramCity Development Program
City Development Program
 
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi BantenArah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
 
Kota-Kota Berkelanjutan
Kota-Kota BerkelanjutanKota-Kota Berkelanjutan
Kota-Kota Berkelanjutan
 
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan RuangPengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
Pengendalian Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Ruang
 
Pengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan Berkelanjutan
Pengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan BerkelanjutanPengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan Berkelanjutan
Pengembangan Prasarana Perkotaan dan Pengelolaan Tanah Perkotaan Berkelanjutan
 
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
 
Pemanfaatan Data Googole Earth untuk Bidang PUPR
Pemanfaatan Data Googole Earth untuk Bidang PUPRPemanfaatan Data Googole Earth untuk Bidang PUPR
Pemanfaatan Data Googole Earth untuk Bidang PUPR
 

KONSOLIDASI TANAH

  • 1. KONSOLIDASI TANAH 16 MEI 2017 DIREKTORAT KONSOLIDASI TANAH DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
  • 2. • Kebijakan PEMERINTAH/PERTANAHAN mengenai PENATAAN KEMBALI P4T sesuai RTRW serta usaha penyediaan tanah untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan SDA dengan melibatkan peran aktif masyarakat A. KONSOLIDASI TANAH 2
  • 3. • TUJUAN KONSOLIDASI TANAH Untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah serta peningkatan kualitas lingkungkungan • SASARAN KONSOLIDASI TANAH Terwujudnya suatu tatanan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tertib dan teratur B. TUJUAN DAN SASARAN 3
  • 5. Nilaitanah SESUDAHSEBELUM Luas bangunan Luas lokasi KT Luas lokasi KT Luas bangunan Fasos/Fasum Fasos/Fasum Keuntungan program KT Pertambahan nilai tanah karena meningkatnya kualitas lingkungan dan optimalnya pemanfataan tanah C. KONSEP PENATAAN KT 5
  • 8. B C DEF A B C DE F A A, B, C, D, E, F A C B D E F TANAH BERSAMA D. KONSEP KT VERTIKAL 8
  • 9. A A B (D) c C A,B,C,X A B (D) c X Kepemilikan tanah Sewa tanah Kepemilikan bangunan/unit Unit untuk dijual developer Fasos/ fasum D. KONSEP KT VERTIKAL 9
  • 10. a) Pengembangan Wilayah 1. Wilayah pemukiman yang tumbuh dan perkembangannya tidak teratur akibat berkembang secara alami oleh masyarakat 2. Wilayah pengembangan yang direncanakan menjadi kota baru atau pusat permukiman 3. Wilayah yang memerlukan akses untuk penghubung antar permukiman 4. Kawasan siap bangun yang sudah ditetapkan dalam RTRW atau instansi teknis 5. Wilayah pinggiran kota yang sudah berkembang 6. Wilayah pengembangan dan perluasan perkebunan rakyat dan pembukaan areal pertanian baru 7. Wilayah pertanian yang belum memiliki prasarana/sarana pendukung E. Prioritas Lokasi Penataan KT 10
  • 11. b) Peremajaan Kota 1. Wilayah yang sudah atau cenderung menjadi kumuh 2. Wilayah terisolir karena tertutup dan terbatas akses 3. Wilayah pemukiman padat yang lingkungannya cenderung tidak sehat 4. Wilayah pemukiman sempadan sungai c) Optimalisasi tanah pertanian 1. Wilayah tanah pertanian yang penguasaan tanahnya tidak tetap (gogol-gilir) 2. Tanah-tanah pertanian yang ditetapkan menjadi lahan pertanian berkelanjutan Lanjutan... 11
  • 12.  Pasca bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung api dan tsunami atau pasca konflik menyebabkan lingkungan menjadi porak poranda. Hal ini menyisakan permasalahan yang harus ditata kembali untuk kehidupan yang lebih baik.  Konsolidasi Tanah dilaksanakan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi lokasi yang terkena bencana alam atau pasca konflik untuk ditata kembali.  Pelaksanaannya sekaligus dengan pengembalian batas bidang-bidang tanah, penerbitan sertifikat dan pembangunan fasilitas umum dan sosial sehingga akan memberikan keuntungan sebagai berikut : meringankan waktu, biaya, dant tenaga. d) Penataan Daerah Bekas Bencana dan Konflik Erupsi dan Banjir Lahar di Daerah Gunung Merapi Konflik di Sampit Lanjutan... 12
  • 13.  Konsolidasi Tanah vertikal adalah konsolidasi tanah berupa pemanfaatan ruang ke atas dan bawah tanah, antara lain dalam rangka penataan lingkungan perkotaan dengan membangun rumah susun.  Dapat dilakukan pada kawasan non pertanian  Dapat dikerjasamakan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga berdasarkan kesepakatan tertulis dengan para peserta Konsolidasi Tanah dengan memperhitungkan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP).  Hak atas tanah yang dilepaskan menjadi hak bersama peserta konsolidasi tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Pemindahan desain dilaksanakan setelah konstruksi bangunan selesai . e) KT Vertikal Lanjutan... 13
  • 14. Persi- apan Pene- tapan Lokasi Penja- jakan data fisik/ yuridis Penyu- sunan Desain KT Pelepa- san Hak Atas Tanah Penega- san Obyek KT Pemin- dahan Desain ke Lapangan (stacking out) Pener- bitan SK dan sertipi- kat Tindak Lanjut KT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BPN/Pemda BPN/Pemda/ Masyarakat BPN/Masyarakat BPN Pemda F. PENYELENGGARAAN KT 14
  • 15.  Sulit mengumpulkan peserta dalam satu waktu yang bersamaan  Kesepakatan sulit dicapai  Kurang pemahaman bagi peserta mengenai manfaat penataan melalui KT  Peserta tidak mau menyumbangkan tanahnya untuk STUP G. PERMASALAHAN UMUM KT  SK Penetapan Lokasi terlambat ditandatangani  Belum adanya koordinasi lintas sektor antar SKPD terkait (PU,Kimpraswil, Bappeda, dll)  Prasarana belum terbangun sebagaimana desain KT yang telah disepakati  Adanya koordinasi yang kompleks sehingga menyebabkan lamanya dalam pengambilan keputusan misalnya dalam penetapan lahan untuk relokasi  SK Penetapan Lokasi terlambat ditandatangani  Sebagian tanah yang belum terdaftar (tanah adat) batas-batasnya tidak jelas  Penguasaan tanah tidak sesuai dengan surat tanah yang dimiliki  Prasarana belum terbangun sebagaimana desain konsolidasi yang telah disepakati. 15
  • 16. Kepastian Hukum Usaha Kecil dan Menengah Kenyamanan : • Lingkungan • Prasarana • Sarana • Aktifitas Masyarakat 16
  • 17. Lokasi 1.010 Luas keseluruhan 174.496,07 Ha Luas fasilitas publik 20.761,21 Ha Jumlah peserta 241.457 KONSOLIDASI TANAH DI INDONESIA 1980 -2014 I. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 17
  • 20. Luas Total : 8 HA • Rusun lama Perumnas (1980) : Dakota, Apron, Boeing, Conver dan • Perumahan Angkasa Pura Sumber : Perumnas PILOT PROJET KT KEMAYORAN 20
  • 21. Luas Wilayah : 14,4 HA Populasi : 31.415 orang, 4.254 KK Pendapatan per bulan ; Rp. 4.000.000,- Sebagian besar ingin direlokasi Sumber : Perumnas, sensus 2015, LSI survey 2015 PILOT PROJET KT KEMAYORAN 21
  • 22. • 70 KECAMATAN PENYUSUNAN POTENSI OBYEK KT • 2.170 BIDANGKONSOLIDASI TANAH TARGET KEGIATAN 2017 Prov. Banten 100 Bidang Prov. Banten 2 Kecamatan 22
  • 23. 1 DKI JAKARTA - 1,183,340 - - 2 117,198,000 234,396,000 2 JAWA BARAT 500 1,183,340 Kab. Indramayu, Kab. Bogor 591,670,000 4 117,198,000 468,792,000 3 JAWA TENGAH 1,500 1,183,340 1,775,010,000 4 117,198,000 468,792,000 4 DI. YOGYAKARTA 560 1,183,340 Kab. Sleman 662,670,400 3 117,198,000 351,594,000 5 JAWA TIMUR 400 1,183,340 Kab. Lumajang 473,336,000 2 117,198,000 234,396,000 6 ACEH 200 1,512,660 Kab. Pidie 302,532,000 2 114,489,000 228,978,000 7 SUMATERA UTARA 220 1,512,660 332,785,200 3 114,489,000 343,467,000 8 SUMATRA BARAT - 1,512,660 - 1 114,489,000 114,489,000 9 RIAU - 1,298,540 - 4 108,596,000 434,384,000 10 JAMBI - 1,298,540 - 2 108,596,000 217,192,000 11 SUMATRA SELATAN 1,650 1,298,540 2,142,591,000 3 108,596,000 325,788,000 12 LAMPUNG 100 1,298,540 129,854,000 3 108,596,000 325,788,000 13 KALIMANTAN BARAT 400 1,512,660 Kab. Ketapang, Kab. Landak 605,064,000 2 114,489,000 228,978,000 14 KALIMANTAN TENGAH 400 1,512,660 605,064,000 2 114,489,000 228,978,000 15 KALIMANTAN SELATAN 300 1,298,540 Kab. Tabalong 389,562,000 2 108,596,000 217,192,000 16 KALIMANTAN TIMUR 500 1,512,660 756,330,000 2 114,489,000 228,978,000 17 SULAWESI UTARA - 1,698,540 - - 2 113,687,000 227,374,000 18 SULAWESI TENGAH 300 1,698,540 509,562,000 2 113,687,000 227,374,000 19 SULAWESI SELATAN 300 1,512,660 453,798,000 2 114,489,000 228,978,000 20 SULAWESI TENGGARA 100 1,698,540 169,854,000 2 113,687,000 227,374,000 21 MALUKU - 1,943,880 - 1 134,912,000 134,912,000 22 BALI - 1,183,340 - 2 117,198,000 234,396,000 23 NUSA TENGGARA BARAT 400 1,698,540 Kab. Bima 679,416,000 3 113,687,000 341,061,000 24 NUSA TENGGARA TIMUR 200 1,943,880 388,776,000 2 134,912,000 269,824,000 25 PAPUA 100 1,943,880 194,388,000 2 134,912,000 269,824,000 26 BENGKULU - 1,298,540 - 2 108,596,000 217,192,000 27 BANTEN 200 1,183,340 Kab. Pandeglang, Kab. Lebak 236,668,000 2 117,198,000 234,396,000 28 GORONTALO - 1,512,660 - 0 114,489,000 - 29 BANGKA BELITUNG 200 1,698,540 339,708,000 2 113,687,000 227,374,000 30 MALUKU UTARA 200 1,943,880 388,776,000 2 134,912,000 269,824,000 31 SULAWESI BARAT - 1,512,660 - 2 114,489,000 228,978,000 32 KEPULAUAN RIAU 200 1,698,540 Kepulauan Bintan 339,708,000 2 113,687,000 227,374,000 33 PAPUA BARAT 400 1,943,880 Kab. Sorong 777,552,000 2 134,912,000 269,824,000 JUMLAH 9,330 13,244,674,600 73 8,488,261,000 NO. PROPINSI Output : 5818.005. SERTIPIKAT KONSOLIDASI TANAH Suboutput : tanpa sub output Suboutput : PETA POTENSI OBJEK KONSOLIDASI KATEGORI I S.D V VOLUME (BIDANG) HARGA SATUAN LOKASI ANGGARAN VOLUME (KECAMATAN) HARGA SATUAN ANGGARAN KEGIATAN 2018