Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to OPTIMASI TATA RUANG
Similar to OPTIMASI TATA RUANG (20)
More from ushfia
More from ushfia (20)
OPTIMASI TATA RUANG
- 1. DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL PEMANFAATAN TATA RUANG DI DAERAH Disampaikan dalam Acara Penyusunan SPM Bidang Penataan Ruang Banten, 25 Juli 2018
- 2. 2 OUTLINE PEMBAHASAN 1. PERENCANAAN TATA RUANG DI INDONESIA 2. ESENSI PEMANFAATAN RUANG 3. PEMBAHASAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENATAAN RUANG
- 3. 3 1 PERENCANAAN TATA RUANG DI INDONESIA
- 4. 4 Penyelenggaraan Penataan Ruang berdasarkan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang Pengaturan Pemerintah kepada pemerintah daerah dan masyarakat Pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat Pemerintah kabupaten/kota kepada masyarakat Pemantauan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang Pengawasan upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Penyelenggaraan Penataan Ruang Ps. 1 angka 9 Ps. 1 angka 11 Ps. 1 angka 12 Ps. 13 Ps.55 ayat (2) upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang Pembinaan Ps. 1 angka 10 upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat penetapan ketentuan peraturan perundang- undangan bidang penataan ruang termasuk pedoman bidang penataan ruang. Ps. 12 Perencanaan Tata Ruang Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR Upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program serta pembiayaannya Upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang Penyusunan Rencana Tata Ruang Pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya Peraturan zonasi Perizinan Insentif- disinsentif Pengenaan sanksi
- 5. 5 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, hierarki dari produk perencanaan tata ruang sebagai berikut : HIERARKI PRODUK TATA RUANG
- 6. 6 RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (RTRWN) Penetapan lokasi danfungsi ruang untuk investasi (skala peta 1:1.000.000) Sebagai pedomanuntuk : a. Penyusunan RPJPN b. Penyusunan RPJMN c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang wilayah nasional d. Mewujudkan keterpaduan , keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi serta keserasian antar sektor e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi f. Penataan ruang kawasan strategis nasional g. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota Fungsi Peran Memuat a. tujuan, kebijakan, & strategi penataan ruang wilayah nasional b. rencana struktur ruang wilayah nasional yg meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya & sistem jaringan prasarana utama c. rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional & kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional d. penetapan kawasan strategis nasional e. arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi
- 7. 7 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI (RTRWP) Penetapan lokasi danfungsi ruang untuk investasi (skala peta 1: 250.000) Fungsi Peran Memuat Sebagai pedomanuntuk : a. Penyusunan RPJPD b. Penyusunan RPJMD c. Pemanfaatan Ruang & Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Wilayah Provinsi d. Mewujudkan Keterpaduan, Keterkaitan, & Keseimbangan Perkembangan Antarwilayah Kabupaten/Kota, serta Keserasian Antarsektor e. Penetapan Lokasi dan Fungsi Ruang untuk Investasi f. Penataan Ruang Kawasan Strategis Provinsi g. Penataan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi b. rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya & sistem jaringan prasarana wilayah provinsi c. rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi d. penetapan kawasan strategis provinsi e. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi
- 8. 8 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA Sebagai dasar dari Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin penggunaan pemanfaatan tanah, Perizinan lokasi pembangunan dan Administrasi dan pertanahan Skala Peta: 1 : 50.000 dan 1: 25.000 Sebagai pedomanuntuk : a. Penyusunan RPJPD b. Penyusunan RPJMD c. Pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, & keseimbangan antarsektor e. Penetapan lokasi & fungsi ruang untuk investasi f. Penataan ruang kawasan Strategis Kota Fungsi Peran Memuat a. Tujuan, kebijakan, & strategi penataanruangwil. Kota b. Rencanastrukturruangwil.Kotayg meliputi sistem • perkotaan di wilayahnya yg terkait dgn kws. Perdesaan & sistem jaringan prasarana wilayah kota c. Rencana pola ruang wil. Kota yg meliputi kawasan lindung kota & kawasan budi daya kota d. Penetapan kawasan strategis kota e. Arahan pemanfaatan ruang wil. Kota yg berisi indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wil. Kota yg berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif & disinsentif, serta arahan sanksi g. Rencana penyediaan & pemanfaatan RTH h. Rencana penyediaan & pemanfaatan ruang terbuka nonhijau i. Rencana penyediaan & pemanfaatan prasarana & sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, & ruang evakuasi bencana
- 9. 9 Rencana Struktur Ruang Rencana Sistem Pusat Permukiman Rencana Sistem Jaringan Prasarana Rencana Pola Ruang Peruntukan KawasanLindung Peruntukan Kawasan Budi Daya IVIIIIII 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun Periode JANGKA WAKTU PELAKSANAAN RTRWN/RTRWP/RTRW KOTA 20 Tahun Jangka waktu pelaksanaan RTRWN/RTRWP/RTRW Kabupaten/Kota selama 20 tahun dibagi menjadi 4 periode 5 tahunan BerdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor26 tahun2007 tentangPenataan Ruang,pasal17, Muatan dari Rencana Tata Ruang mencakup rencana struktur ruang dan pola ruang. JANGKA WAKTU DAN MUATAN RTRW
- 10. 10 KETENTUAN PERMEN ATR/BPN NO.1 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RTRW PROVINSI, KABUPATEN, KOTA 1. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; 2. rencana struktur ruang; 3. rencana pola ruang; 4. penetapan kawasan strategis; 5. arahan pemanfaatan ruang; dan 6. arahan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 11. 11 Kriteria Perumusan ‐ mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya melalui keterpaduan antarsektor, wilayah, & masyarakat ‐ mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan RPJPD Tujuan ‐ ‐ mengakomodasi fungsi dan peran yang telah ditetapkan dalam RTRW di atasnya memperhatikan isu strategis, potensi unggulan dan karakteristik wilayah ‐ jelas, spesifik, terukur & dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun ‐ tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ‐ mampu menjabarkan tujuan penataan ruang wilayah Kebijakan ‐ ‐ mampu menjawab isu strategis di wilayah mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki ‐ tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ‐ menjabarkan kebijakan penataan ruang wilayah ke dalam langkah-langkah yang dirinci dengan target pencapaian 5 (lima) tahunan) ‐ harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruangwilayah Strategi ‐ berfungsi sebagai arahan bagi penyusunan indikasi program utama dalamRTRW ‐ berfungsi sebagai dasar penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah ‐ jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan ‐ tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
- 12. 12 RTRW provinsi (skala 1:250.000) RTRWkabupaten (skala 1:50.000) RTRW kota (skala 1:25.000) 1. Pusat kegiatan a. PKN a. PKN a. PPK b. PKW b. PKW b. Sub-pusat pelayanankota c. PKL c. PKL c. Pusat lingkungan d. PKSN d. PKSN e. PPK f. PPL 2. Sistem jaringanprasarana a. Sistem jaringan transportasidarat 1) Sistem jaringan jalan a) Jaringan jalan yg adadi provinsi b) Jaringan jalan yg merupakan kewenangan provinsi c) Terminalpenumpang Tipe A & B d) Terminal barang a) Jaringan jalan nasional ygada di kabupaten b) Jaringan jalan provinsi yg ada di kabupaten c) Jaringan jalan ygmerupakan kewenangan kabupaten d) Jalan desa e) Jalan khusus f) Terminal penumpang (Tipe A, B, g) Terminal barang h) Jembatan timbang a) Jaringan jalan nasional ygada di kota b) Jaringan jalan provinsi yg ada di c) Jaringan jalan ygmerupakan kewenangan kota d) Jalan khusus e) Terminal penumpang (Tipe A, B, f) Terminal barang g) Jembatan timbang CONTOH MUATAN RENCANA STRUKTUR RUANG
- 13. 13 RTRW provinsi (skala 1:250.000) RTRWkabupaten (skala 1:50.000) RTRW kota (skala 1:25.000) 1. Kawasan Peruntukan Lindung a. Kawasan yg memberikan perlindungan thd kawasan bawahannya 1) kawasan hutan lindung 2) kawasan lindung gambut 3) kawasan resapanair 1) kawasan hutan lindung 2) kawasan lindung gambut 3) kawasan resapanair b.Kawasan perlindungansetempat 1) sempadan pantai 2) sempadan sungai 3) kawasan sekitardanau/waduk 4) kawasan lindung sporotual& kearifan lokal 1) sempadan pantai 2) sempadan sungai 3) kawasan sekitardanau/waduk 4) kawasan lindung sporotual& kearifan lokal c.kawasan konservasi 1) kawasan suakaalam (KSA) a) Cagar alam & cagar alam laut b)Suaka margasatwa &suaka margaratwa laut 1) kawasan suakaalam (KSA) a) Cagar alam & cagaralam laut b)Suaka margasatwa &suaka margaratwa laut 2) kawasan pelestarianalam (KPA) 2) kawasan pelestarianalam (KPA) CONTOH MUATAN RENCANA POLA RUANG
- 14. 14 RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi WilayahAdministrasi Kawasan Fungsional Bagian wilayah kota/subwilayah kota Bagian wilayah kab/kota yang memiliki ciri perkotaan Kawasan Strategis kab/kota yang memiliki ciri kawasan perkotaan Bagian wilayah kab/kota yang berupa kawasan perdesaan dan direncanakan menjadi kawasan perkotaan Menjadi dasar dalam penyusunan peraturan zonasi sebagai wujud dari pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PeraturanZonasimerupakan ketentuan yang mengaturpemanfaatanruangdan unsur-unsurpengendalian yang disusun untuk setiap zonaperuntukansesuai denganrencanarinci tata ruang
- 15. 15 2 ESENSI PEMANFAATAN RUANG
- 16. 16 PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG (1) PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG PENYUSUNAN DAN SINKRONISASI PROGRAM PEMBIAYAAN PROGRAM PELAKSANAAN PROGRAM MEWUJUDKAN RENCANA TATA RUANG DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SECARA TERPADU Pelaksanaan pemanfaatan ruang merupakan pelaksanaan pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah PP No 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 17. 17 Penyusunan dan Sinkronisasi Program Pembiayaan Program Pelaksanaan Program Program jangka panjang, menengah, dan tahunan indikasi program utama dalam RTR Sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan Memperhatik an rencana pembanguna n pengembang an wilayah Melalui berbagai forum dan rapat koordinasi Penyusunan Sinkronisasi Perkiraan biaya pelaksanaan Sumber pembiayaan Jangka waktu pembiayaan Dapat berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat Dapat disusun Rencana Induk Masing-Masing Sektor Dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat melalui Kerjasama Pasal 96 Pasal 100 Pasal 98 -99 Berlaku untuk Pemanfaatan Ruang Wilayah Pemanfaatan Ruang Kaw. Strategis Pemanfaatan Ruang Kaw. Perkotaan Pemanfaatan Ruang Kaw. Perdesaan PP No 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG (2)
- 18. 18 TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN TUGAS POKOK : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional FUNGSI : 1. Penyiapan perumusan kebijakan dan strategi di bidang pemanfaatan ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis nasional; 2.Penyiapan dan pelaksanaan program di bidang pemanfaatan ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis nasional; 3.Penyiapan instrumen dan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang; 4.Penyiapan pengelolaan data dan informasi serta bahan komunikasi; 5.Penyusunan pedoman bidang pemanfaatan ruang; 6.Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang wilayah nasional, pulau/ kepulauan, dan kawasan strategis nasional serta fasilitasi pelaksanaan kerja sama regional; 7.Penyiapan bahan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam penataan ruang; 8.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan kawasan strategis nasional; dan 9.Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
- 19. 19 POSITIONING PEMANFAATAN RUANG DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN RPJP Nasional RPJMN RKP Renstra K/L Renja K/L RTRW Nasional RTR Pulau/ Kepulauan RTR KSN RTR Provinsi RTR Kws Strategis Provinsi RTR Kab/Kota RTR Kws Strategis Kab/Kota dijabarkan pedoman salingmengacu dijabarkan pedoman RPJP Daerah RPJM Daerah RKP Daerah Renstra SKPD Renja SKPD dijabarkan pedoman dijabarkan pedoman SPATIALPLANDEVELOPMENTPLAN PROSES MUSRENBANG DOKUMEN TEKNIS MUSRENBANG RTPIPRJM Pulau/Kepulauan dan KSN JANGKA PANJANG 20 Tahun JANGKA MENENGAH 5 Tahun JANGKA PENDEK 1 Tahun Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya Terdapat dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang yaitu Dokumen RTPIPRJM dan Dokumen Teknis Sinkronisasi Program Tahunan
- 20. 20 PENYUSUNAN DOKUMEN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 20 RENCANA TATA RUANG RENCANA PEMBANGUNAN Permasalahan keterpaduan pembangunan infrastruktur: Belum fokusnya sasaran kewilayahan yang akan didorong pembangunan infrastrukturnya Belum sinergisnya program pembangunan infrastruktur antar kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah Belum efektifnya sistem penganggaran pembangunan infrastruktur. Sinkronisasi Program Jangka Menengah Sinkronisasi Program Tahunan Latar belakang dan urgensi sinkronisasi program : Perlu disusun Sinkronisasi program : Amanat dari PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 96 ayat (3) Dapat digunakan sebagai acuan bagi semua stakeholders yang terkait dalam pembangunan infrastruktur pada Kawasan Strategis Nasional
- 21. 21 RPJP NASIONAL DIPERHATIKAN PEDOMAN 20 TAHUN 5 TAHUN PEDOMAN PEDOMAN DIJABARKAN DIJABARKAN 20 TAHUN PEDOMAN 5 TAHUN 1 TAHUNDIACU RPJM NASIONAL RKP RPJP DAERAH RPJM DAERAH RKPD RENSTRA SKPD 1 TAHUN DIACU RTRW NASIONAL RTRW DAERAH MEMPERHATIKAN DAN DIPEDOMANI DIACU MEMPERHATIKAN DAN DIPEDOMANI KONSISTENSI DAN SINKRONISASI DOKUMEN PERENCANAAN RENJA SKPD KONSISTENSI SINKRONISASI DOKUMEN PERENCANAAN
- 22. 22 3 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENATAAN RUANG
- 23. 23 Acuan Hukum Permen PU No. 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pengertian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal Pelayanan Dasar Jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintah. Indikator SPM Tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan ACUAN NORMATIF DAN PENGERTIAN
- 24. 24 PENGAWASAN : Tindakan Pemantauan Tindakan Evaluasi Tindakan Pelaporan Pelayanan Dasar Bidang Penataan Ruang (Provinsi): Informasi Penataan Ruang, indikator persentase tersedianya informasi RTRWP dan rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. Pelayanan Dasar Bidang Penataan Ruang (Kabupaten): Informasi Penataan Ruang, indikator persentase tersedianya informasi RTRW Kabupaten/Kota dan rencana rincinya melalui peta analog dan digital. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik, indikator persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. RUANG LINGKUP STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENATAAN RUANG FOKUS PEMBAHASAN
- 25. 25 JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR KINERJA DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN
- 26. 26 PETA ANALOG INFORMASI PENATAAN RUANG Peta Analog Berupa Cetakan Ukuran : dicetak dengan ukuran A1 (594 mm x 841 mm) Bentuk : Peta dapat berupa lembaran maupun album. Peta yang telah dicetak selanjutnya dapat dijilid ring besi maupun ring plastik Materi Dasar : Peta dicetak pada jenis kertas yang tidak mudah rusak dan tahan lama, seperti art paper yaitu kertas dengan permukaan licin dan mengkilap di kedua sisinya. Lokasi Penempatan : Peta ditempatkan di Kantor Dinas/Instansi terkait penataan ruang, yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.
- 27. 27 PETA ANALOG INFORMASI PENATAAN RUANG Peta Analog Berupa Display Ukuran : minimal 120 cm x 160 cm. Apabila dibutuhkan, dapat dilakukan perbesaran dengan menggunakan skala garis. Bentuk : Alat peraga tempat peta disajikan berupa papan informasi, dengan peta dibingkai kaca untuk melindungi peta, dan mudah dilihat oleh masyarakat. Materi Dasar : Peta dicetak pada jenis kertas yang tidak mudah rusak dan tahan lama, seperti art paper yaitu kertas dengan permukaan licin dan mengkilap di kedua sisinya. Lokasi Penempatan : Peta ditempatkan di Kantor Dinas/Instansi terkait penataan ruang atau ruang publik di wilayah tersebut. Lokasi penempatan perlu memperhatikan kemudahan akses bagi masyarakat, sehingga papan informasi dapat ditempelkan pada dinding luar kantor, pada ruangan atau koridor beratap, atau pada ruang terbuka atau halaman kantor.
- 28. 28 ILUSTRASI PETA ANALOG INFORMASI PENATAAN RUANG PAPAN INFORMASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA WARGA SEKITAR YANG SEDANG MELIHAT PAPAN INFORMASI
- 29. 29 PETA DIGITAL INFORMASI PENATAAN RUANG Format Berbentuk soft copy dalam kepingan CD/DVD dalam format Shp (ArcGis)/MapInfo atau yang minimal dibuat dalam format .jpg/.png. Perangkat Penunjang 1. Komputer Processor yang digunakan minimal Pentium IV; Hard Disk minimal 160 GB; Random Access Memory (RAM) minimal 1 GB; Video Graphics Adapter (VGA) Card minimal 128 MB; Monitor 17 inch; dan Uninterruptible Power Supply (UPS) minimal 600 VA. 2. Buku Manual Berisi petunjuk untuk mengoperasikan program komputer. 3. Operator Tersedia minimal 1 (satu) orang petugas operator komputer, guna melayani masyarakat dalam memperagakan peta digital RTR Kabupaten/Kota dan penggandaan soft file peta RTR Kabupaten/Kota dalam format CD/DVD. 4. Lokasi Penempatan Perangkat ditempatkan pada ruangan khusus yang mudah diakses oleh masyarakat dan ditempatkan di Kantor Dinas/Instansi terkait penataan ruang.
- 30. 30 No Jenis Pelayanan Dasar Obyek Pemantauan Lokasi Pemantauan Tata Cara Pemantauan 1 Penyediaan Informasi Penataan Ruang (Peta Analog) Jumlah peta analog Bentuk penyajian peta analog Kemudahan untuk diakses Rencana program dan kegiatan sampai dengan tahun 2019 Kantor gubernur, bupati/walikota, kecamatan, kelurahan dan dinas/instansi lain yang terkait di provinsi. Melakukan identifikasi ketersediaan peta analog • Jumlah peta • Lokasi • Bentuk penyajian peta • Kemudahan untuk diakses Pemantauan lapangan • Target rencana pemenuhan SPM • Dokumentasi dan bukti ketersediaan peta analog Penyediaan Informasi Penataan Ruang (Peta Digital) Jumlah peta digital Bentuk penyajian peta digital Kemudahan untuk diakses Rencana program dan kegiatan sampai dengan tahun 2019 Kantor gubernur, bupati/walikota, kecamatan, kelurahan dan dinas/instansi lain yang terkait di provinsi. Melakukan identifikasi ketersediaan peta digital • Jumlah peta • Lokasi • Bentuk penyajian peta • Kemudahan untuk diakses Pemantauan lapangan • Target rencana pemenuhan SPM • Dokumentasi dan bukti ketersediaan peta digital KEGIATAN PEMANTAUAN TERHADAP SPM BIDANG PENATAAN RUANG PROVINSI
- 31. 31 Lembar Kuesioner Format Berita Acara Pelaksanaan Pemantauan Tabel Rekapitulasi Data Hasil Pemantauan SPM Bidang Penataan Ruang Rekapitulasi Kendala, Masukan dan Saran, Program dan Kegiatan yang sudah dilaksanakan, serta Rencana Program dan Kegiatan dalam Rangka Pemenuhan Target Tahun 2019 Tabel Target Pencapaian SPM Bidang Penataan Ruang Provinsi/Kabupaten/Kota HASIL KEGIATAN PEMANTAUAN TERHADAP SPM BIDANG PENATAAN RUANG PROVINSI
- 32. 32 Pengklasifikasian hasil kuesioner Penilaian data sekunder Analisis kuantitatif Analisis deskriptif Penyusunan usulan rencana program/kegiatan pemenuhan SPM bidang penataan ruang Penyusunan Rekomendasi A. Metodologi Evaluasi : Perhitungan Tingkat Pencapaian Pemenuhan SPM Bidang Penataan Ruang Perhitungan Penilaian Kinerja Pemenuhan SPM B. Cara Perhitungan : 1. Penyusunan Rekomendasi secara umum 2. Penyusunan Rekomendasi untuk masing-masing pelayanan dasar D. Penyusunan Rekomendasi Klasifikasi penilaian kinerja dari masing-masing kabupaten/kota di setiap provinsi: • Memuaskan : 91 - 100 • Baik : 71 - 90 • Cukup : 51 - 70 • Kurang : ≤ 50 C. Penilaian Kinerja: EVALUASI TERHADAP SPM BIDANG PENATAAN RUANG PROVINSI
- 33. 33 1. Perhitungan Tingkat Pencapaian SPM Informasi Peta Analog 2. Perhitungan Tingkat Pencapaian SPM Informasi Peta Digital 3. Perhitungan Tingkat Pencapaian SPM Perda RTRW Provinsi 4. Perhitungan Tingkat Pencapaian SPM Perda RRTR Provinsi Perhitungan Tingkat Pencapaian Pemenuhan SPM Bidang Penataan Ruang dan Kualitas Pelaksanaan
- 34. 34 PELAPORAN KEGIATAN SPM BIDANG PENATAAN RUANG PROVINSI Mekanisme Pelaporan • Provinsi : Unit yang bertanggungjawab di Provinsi menyampaikan laporan kepada Gubernur, dan selanjutnya Gubernur menyampaikan laporan tersebut kepada Menteri PU dan Menteri Dalam Negeri. • Kabupaten : Unit yang bertanggungjawab di Kab/Kota menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota, Bupati/Walikota kemudian menyampaikan laporan tersebut kepada Gubernur dan selanjutnya Gubernur menyampaikan ringkasan laporan tahunan kepada Menteri PU dan Menteri Dalam Negeri. Jenis Laporan • Laporan Pengawasan Terhadap Kinerja Pemenuhan SPM Bidang Penataan Ruang Provinsi. • Laporan Konsolidasi (Consolidated Report) Pengawasan Teknis Terhadap Kinerja Pemenuhan SPM Bidang Penataan Ruang seluruh Provinsi. Waktu Pelaporan • Laporan hasil pengawasan terhadap kinerja pemenuhan SPM disampaikan oleh pejabat pengawas kepada Gubernur melalui SKPD bidang penataan ruang provinsi selambat-lambatnya pertengahan bulan Desember untuk setiap tahun berjalan. • Penyampaian hasil evaluasi dan rekomendasi kinerja pemenuhan SPM oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya.
- 35. 35 MENTERI PU MENTERI DALAM NEGERI GUBERNUR Unit Kerja yang bertanggungjawab di Bidang PU dan Penataan Ruang Provinsi Menyampaikan Laporan Teknis Tahunan Melaporkan • Laporan Pengawasan Teknis terhadap Kinerja Pemenuhan SPM Bidang Penataan Ruang Provinsi • Pendahuluan; • Hasil Pemantauan terhadap Indikator Kinerja; • Hasil Evaluasi terhadap Kinerja Pemenuhan SPM Bidang Penataan Ruang; • Rekomendasi Peningkatan Kinerja Pemenuhan SPM Bidang Penataan Ruang; • Penutup; • Lampiran. • Laporan Konsolidasi (Consolidated Report) Pengawasan Teknis terhadap Kinerja Pemenuhan SPM Bidang Penataan Ruang Provinsi • Latar Belakang, Maksud dan tujuan, Ruang Lingkup, Metodologi pelaksanaan pengawasan teknis kinerja Pemenuhan SPM Bidang Penataan Ruang; • Hasil Pemantauan terhadap Indikator Kinerja; • Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan SPM Bidang Penataan Ruang yang berisikan kesimpulan dan rekomendasi. MEKANISME PELAPORAN TERHADAP SPM BIDANG PENATAAN RUANG PROVINSI
- 36. TERIMA KASIH