16 Mei 2017 Kementerian ATR/BPN Kantor Wilayah Provinsi Banten

1. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG RUANG/ BPN
KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN
Aryaduta Lippo Village, Lippo Karawaci 1300, Tagerang
13 April 2017
Ratu Hotel Bidakara, Jl. KH. Abdul Hadi No.66
16 Mei 2017

2. GAMBARAN UMUM PROVINSI BANTEN1
Provinsi Banten dibentuk berdasarkan UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Banten;
Provinsi Banten memiliki 4 Kabupaten (Serang, Pandeglang, Lebak dan Tangerang) dan 4 Kota
(Serang, Cilegon, Tangerang dan Tangerang Selatan);


No Kabupaten/ Kota Luas (Ha)
1 Kota Cilegon ± 17.297
2 Kota Serang ± 24.061
3 Kota Tangerang ± 18.186
4 Kota Tangerang Selatan ± 19.254
5 Kabupaten Lebak ± 332.534
6 Kabupaten Pandeglang ± 277.159
7 Kabupaten Serang ± 147.114
8 Kabupaten Tangerang ± 99.436
Total ± 935.041
LUAS PROVINSI BANTENPETA PROVINSI BANTEN

3. POTENSI WILAYAH3
1. PANJANG PANTAI PROVINSI BANTEN
Wilayah pesisir dan laut Provinsi Banten dengan luas perairan ± 11.134,22 km2 dengan panjang garis
pantai 560 km, serta beberapa pulau – pulau kecil dan terluar menyimpan kekayaan dan
keanekaragaman sumberdaya pesisir dan laut.
No Kabupaten/ Kota Luas (Km)
1 Kota Cilegon ± 36,63
2 Kota Serang ± 9,79
5 Kabupaten Lebak ± 81,51
6 Kabupaten Pandeglang ± 279,56
7 Kabupaten Serang ± 102,30
8 Kabupaten Tangerang ± 50,21
Total ± 560,00
1
2
3
4
5
6
PETA PANTAI PROVINSI BANTEN PANJANG PANTAI PROVINSI BANTEN

4. POTENSI WILAYAH3
PETA PANTAI PROVINSI BANTEN
2. KEK, TOL, BANDARA & TNUK
A. KEK TANJUNG LESUNG
Berdasarkan PP No.26 Tahun 2012 tentang KEK Tanjung
Lesung.
- KEK Tanjung Lesung merupakan zona pariwisata;
- Luas 1.500 hektar;
- Terletak di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang;
- Pengusul PT. Banten West Java Tourism Development
Corporation.
B. TOL SERANG - PANIMBANG
 Tol Serang – Panimbang sepanjang 83,9 km;
 Melalui 4 Kabupaten/ Kota (Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten
Pandeglang);
 Terbagi 3 seksi, seksi 1 (Serang – Rangkasbitung) sepanjang 26,5 km, seksi 2 (Rangkasbitung – Bojong)
sepanjang 33 km dan seksi 3 (Bojong – Panimbang) sepanjang 24,4 km;
 Konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) sebagai pemenang lelang.

5. POTENSI WILAYAH3
PETA PANTAI PROVINSI BANTEN
2. KEK, TOL, BANDARA & TNUK
C. BANDARA
- Pembangunan Bandara Banten Selatan (Bansel) akan dibangun di atas lahan 1.500 hektar;
- Lokasi Bandara Banten Selatan (Bansel) pada tahun 2010 ditetapkan di Kecamatan Panimbang
Kabupaten Pandeglang;
- Bupati Pandeglang dan Kementerian Perhubungan sedang mengkaji lokasi lainnya untuk rencana
pembangunan bandara, yaitu di wilayah kecamatan sobang;
- Pihak Bupati telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) guna
mendapatkan izin pemanfaatan lahan perhutani di kecamatan sobang.
D. TNUK
- TNUK terletak di kecamatan sumur dan kecamatan cimanggu kabupaten pandeglang;
- Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 284/ Kpts-II/1992 tanggal 26 Februari 1992 Taman Nasional Ujung
Kulon memiliki luas kawasan 122.956 Ha;
- Luas kawasan 122.956 Ha terdiri dari Cagar Alam Gunung Honje, Pulau Panaitan, Pulau Peucang dan
Cagar Alam Ujung Kulon seluas 78.619 Ha dan penunjukkan perairan laut sekitarnya seluas 44.337 Ha.

6. KONSOLIDASI TANAH4
DEFINISI KONSOLIDASI TANAH
Konsolidasi Tanah adalah kebijaksanaan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan
penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk
meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya alam dengan melibatkan partisipasi
aktif masyarakat (Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang
Konsolidasi Tanah).
LATAR BELAKANG KONSOLIDASI TANAH
1. Laju Pertumbuhan Penduduk Tinggi
2. Kebutuhan Sarana Dan Prasarana
3. Kebutuhan Untuk Optimalisasi Tanah Pertanian
4. Terbatasnya Tanah Untuk Pertanian /Pemukiman
5. Perkembangan Permukiman Yang Tidak Teratur
6. Kebutuhan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah

7. KONSOLIDASI TANAH4
DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum;
6. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
7. Peraturan Pemerintah No. 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional
8. Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah;
9. Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah;
10. Surat Edaran Kepala BPN No. 410-4245 Tanggal 7 Desember 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Konsolidasi Tanah.

8. KONSOLIDASI TANAH4
PRINSIP DASAR KONSOLIDASI TANAH
KONSOLIDASI
TANAH
KESEPAKATAN MASYARKAT
SUMBANGAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN (STUP) DAN
TPBP
LINGKUNGAN YANG TERTATA
SESUAI TATA RUANG
SELARAS DENGAN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH
JAMINAN KEPASTIAN HUKUM

9. KONSOLIDASI TANAH4
TUJUAN DAN SASARAN
TUJUAN DAN SASARAN
TUJUAN SASARAN
Memanfaatkan tanah secara optimal, seimbang
dan lestari dengan meningkatkan efisiensi
penggunaan tanah di wilayah perkotaan dan
meningkatkan produktifitas penggunaan tanah
di wilayah pedesaan.
Tercapainya suatu tatanan penggunaan dan
penguasaan yang tertib dan teratur
Perkotaan
1. Wilayah Pemukiman Kumuh;
2. Wilayah Pemukiman yang tumbuh pesat
secara alami;
3. Wilayah Pemukiman yang mulai tumbuh;
4. Wilayah yang direncanakan menjadi
pemukiman baru.
Pedesaan
1. Wilayah yang potensial dapat memperoleh pengairan
tetapi belum tersedia jaringan irigasi;
2. Wilayah yang jaringan irigasinya telah tersedia tetapi
pemanfaatannya belum merata;
3. Wilayah yang pengairannya cukup baik namun masih
perlu ditunjang oleh pengadaan jaringan jalan yang
memadai.

10. KONSOLIDASI TANAH4
CONTOH POTENSI LOKASI KONSOLIDASI TANAH
A. PERKOTAAN
- Wilayah Pemukiman Kumuh
(Lingkungan Cikerot, Kelurahan Karang Asem, Kec.Cibeber, Kota Cilegon)
Lokasi Pemukiman Kumuh
Kantah Kota Cilegon
PETA KOTA CILEGON

11. KONSOLIDASI TANAH4
CONTOH POTENSI LOKASI KONSOLIDASI TANAH
- Wilayah Pemukiman yang tumbuh pesat secara alami
(Kecamatan Cikande Kabupaten Serang)
Lokasi Pemukiman Kumuh
PETA KABUPATEN SERANG
Kawasan Industri Modern Cikande
Kontrakan di sekitar Kaw. Industri
Perumahan di sekitar Kaw. Industri

12. KONSOLIDASI TANAH4
CONTOH POTENSI LOKASI KONSOLIDASI TANAH
- Wilayah Pemukiman yang mulai tumbuh
(Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang)
PETA KABUPATEN SERANG
Tanah Sawah, RTRW Pemukiman
Jalan Nasional
Perumahan di Kec. Ciruas
Catatan : di Kecamatan Ciruas akan dibangun Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang

13. KONSOLIDASI TANAH4
CONTOH POTENSI LOKASI KONSOLIDASI TANAH
- Wilayah yang direncanakan menjadi pemukiman baru
(Kawasan Sekitar KP3B)
PETA KOTA SERANG
12
3
4
5
6
1 2
3 4
5 6
Universitas Banten Jaya KP3B
kampus IAIN Lahan UNTIRTA
Perumahan Sindangheula Lahan Sport Center

14. KONSOLIDASI TANAH4
B. PEDESAAN
- Wilayah yang potensial dapat memperoleh pengairan tetapi belum tersedia jaringan irigasi
(Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang)
- Wilayah yang jaringan irigasinya telah tersedia tetapi pemanfaatannya belum merata
(Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang)

15. KONSOLIDASI TANAH4
TAHAPAN PElAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH
I. Konsolidasi Tanah di Perkotaan
a. Pemilihan Lokasi;
b. Penyuluhan;
c. Penjajakan Kesepakatan;
d. Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah dengan SK Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II;
e. Pengajuan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Konsolidasi Tanah;
f. Identifikasi Subyek dan Obyek;
g. Pengukuran dan Pemetaan Keliling;
h. Pengukuran dan Pemataan Rincikan;
i. Pengukuran Topografi dan Pemetaan Penggunaan Tanah;
j. Pembuatan Blok Plan/ Pra Desain Tata Ruang;
k. Pembuatan Desain Tata Ruang;
l. Musyawarah tentang Rencana Penataan Kapling Baru;
m. Pelepasan Hak Atas Tanah oleh para peserta;
n. Penegasan Tanah sebagai Obyek Konsolidasi Tanah;
o. Staking Out/ re-alokasi;
p. Konstruksi/ pembentukan badan jalan, dll;
q. Redistribusi/ Penerbitan SK, Pemberian Hak;
r. Sertipikasi.

16. KONSOLIDASI TANAH4
TAHAPAN PElAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH
II. Konsolidasi Tanah di Pedesaan
a. Pemilihan Lokasi;
b. Penyuluhan;
c. Penjajakan Kesepakatan;
d. Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah dengan SK Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II;
e. Pengajuan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Konsolidasi Tanah;
f. Identifikasi Subyek dan Obyek;
g. Seleksi calon penerima hak;
h. Pengukuran dan Pemetaan Keliling;
i. Pengukuran dan Pemataan Rincikan;
j. Pengukuran Topografi dan Pemetaan Penggunaan Tanah;
k. Pembuatan Blok Plan/ Pra Desain Tata Ruang;
l. Pembuatan Desain Tata Ruang;
m. Musyawarah tentang Rencana Penataan Kapling Baru;
n. Pelepasan Hak Atas Tanah oleh para peserta;
o. Penegasan Tanah sebagai Obyek Konsolidasi Tanah;
p. Staking Out/ re-alokasi;
q. Konstruksi/ pembentukan badan jalan, dll;
r. Redistribusi/ Penerbitan SK, Pemberian Hak;
s. Sertipikasi.

17. KONSOLIDASI TANAH4
TIM Penyelenggara konsolidasi tanah
I. Tim Pengendalian Konsolidasi Tanah Provinsi
1. Gubernur Kepala Daerah : Pembina
2. Kepala Kantor Wilayah BPN : Ketua
3. Ketua Bappeda Tk.I : Wakil Ketua merangkap Anggota
4. Kepala Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah : Sekretaris merangkap Anggota
5. Kepala Biro Bina Pemerintahan Tk.I : Anggota
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum/ Cipta Karya : Anggota
7. Kepala Bidang Penatagunaan Tanah : Anggota
8. Kepala Bidang Hak Atas Tanah : Anggota
9. Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah : Anggota
Tugas Tim Pengendalian Konsolidasi Tanah Provinsi
1. Melakukan pengendalian dan evaluasi perkembangan pelaksanaan Konsolidasi Tanah;
2. Memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah;
3. Memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk kepada aparat pelaksana Konsolidasi Tanah di
Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tk.II.

18. KONSOLIDASI TANAH4
TIM Penyelenggara konsolidasi tanah
II. Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kotamadya
Tugas Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kotamadya
1. Mengadakan Penyuluhan kepada masyarakat;
2. Mengevaluasi dan mengarahkan Penyusunan Desain Tata Ruang;
3. Mengatur/ Mengarahkan peruntukan dan penggunaan Tanah Pengganti ;
4. Memecahkan dan menangani masalah yang timbul dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah.
1. Bupati/ Walikotamadya : Ketua
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya : Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Ketua Bappeda : Wakil Ketua merangkap Anggota
4. Kepala Bagian Pemerintahan : Anggota
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum : Anggota
6. Kepala Dinas Pertanian : Anggota
7. Kepala Dinas Tata Kota : Anggota
8. Camat Setempat : Anggota
9. Kepala Seksi PGT : Anggota
10. Kepala Seksi PHT : Anggota
11. Kepala Seksi PT : Anggota
12. Lurah/ Kepala Desa setempat : Anggota
13. Wakil Pemilik Tanah (Maksimum 2 Orang) : Anggota
14. Kasi Pengaturan Penguasaan Tanah : Sekretaris merangkap anggota

19. KONSOLIDASI TANAH4
TIM Penyelenggara konsolidasi tanah
III. Satuan Tugas Pelaksana Konsolidasi Tanah
1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya : Ketua
2. Kepala Seksi PPT : Wakil Ketua
3. Kepala Seksi PGT : Anggota
4. Kepala Seksi PHT : Anggota
5. Kepala Seksi PT : Anggota
6. Camat : Anggota
7. Kepala Desa : Anggota

20. KONSOLIDASI TANAH4
KONSEP DASAR KONSOLIDASI TANAH
B C
DEF
A
Jalan
(Sebelum konsolidasi tanah)
(Sesudah konsolidasi tanah)

21. KONSOLIDASI TANAH1
ILUSTRASI SEBELUM PElAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH
Apa ?! Cucuku akan lahir!
Cepat panggil Ibu Bidan !
Ini tanah saya !!!
Kamu tidak boleh
menggunakannya.
Tidak bisa !!!
Mana buktinya
kalau ini tanah kamu ?
Tunggu Kak...
Duduk dulu ah...
Masih capek.
Sekolahnya jauh sih..
Aduh Bu…
Sepertinya aku
akan melahirkan...
Ayo Dik cepat…
Nanti kita terlambat...
Aduh…PUSKESMAS
jauh sekali...
Tapi rumah saya tidak ada jalan keluar
karena kamu pagar semua halamanmu.
Dan akibatnya harga tanah saya jadi turun !
Mengapa kamu marah-marah.
Itukan tanah saya yang baru
saya beli !!!
FR
4

22. KONSOLIDASI TANAH1
ILUSTRASI Sesudah PElAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH
PUSKESMASPUSKESMAS
S.D.
Konsolidasi tanah telah meningkatkan kwalitas lingkungan hidup serta
memberikan manfaat tanah yang optimal !
4

23. KONSOLIDASI TANAH1
MANFAAT KONSOLIDASI TANAH
 Dari Masyarakat Untuk Masyarakat (Kesepakatan Masyarakat);
 Mewujudkan Tata Ruang (Mempercepat RDTR);
 Menjamin Kepastian Hak Atas Tanah;
 Mewujudkan Pembangunan Daerah;
 Tersedianya Tanah untuk Pembangunan/ Fasos&Fasum
(Setup/TPBP);
 Mewujudkan Penataan Ruang Yang Teratur.
4

24. KONSOLIDASI TANAH1
PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TANAH
• KEMENTERIAN ATR/BPN,
• PEMDA,
• KEMENTERIAN/ INSTANSI PEMERINTAH
LAINNYA
• KELOMPOK MASYARAKAT
• PIHAK SWASTA
PERENCANAAN
• KEMENTERIAN ATR/BPN
PELAKSANAAN
• PEMDA
• KEMENTERIAN/INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA
• KELOMPOK MASYARAKAT
• PIHAK SWASTA
PEMBANGUNAN
DAN
PEMBERDAYAAN
• KEMENTERIAN ATR/BPN
• PIHAK TERKAITPEMANTAUAN
DAN EVALUASI
4

25. KONSOLIDASI TANAH1
PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PROVINSI BANTEN
No. Tahun
L etak Jumlah
Bidang
Jumlah
Peserta
Jenis Konsolidasi Keterangan
Kab/Kota Kecamatan Desa/Kel
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1990/1991 Tangerang Tigaraksa Jambe 598 539 Non Pertanian SWADAYA
2 1994/1995 Tangerang
Tigaraksa Daru, Mekarsari 780 695 Non Pertanian SWADAYA
Legok Pagedangan, Cicalengka, Situgadung
3 1995/1996 Tangerang Ciputat Pisangan 271 271 Non Pertanian SWADAYA
4 1997/1998 Tangerang Tigaraksa Daru 90 90 Non Pertanian SWADAYA
5 1997/1998 Serang Kramatwatu Pelamunan, Lebakwana 676 676 Non Pertanian SWADAYA
6 1998/1999 Tangerang
Tigaraksa
Cileles 1.382 1.019 Non Pertanian SWADAYA
Bantar Panjang
Cisoka
Munjul
Cikareo
7 2008 Lebak Malimping Sukamanah 182 200 Non Pertanian APBN
8 2009 Serang Kasemen Bendung 200 189 Non Pertanian APBN
9 2010 Lebak Malimping Sukamanah 500 500 Non Pertanian APBN
10 2013 Lebak Malimping Sukamanah 500 499 Non Pertanian APBN
4

26. KONSOLIDASI TANAH4
PElAKSANAAN KT di kelurahan pelamunan (kec. Kramatwatu, kab. Serang)
 Konsolidasi Tanah pada tahun 1996 s/d 1999 (An. Koperasi Karyawan PT. Sankyu Indonesia);
 Jumlah bidang tanah sebelum konsolidasi sebanyak 18 bidang dengan luas 10,4885 hektar;
 Jumlah bidang tanah setelah konsolidasi sebanyak 688 bidang (676 bidang kavling dengan luas
6,9667 hektar dan 12 bidang fasilitas umum dengan luas 3,5218 hektar).
Rp50,000
Rp212,500
Rp375,000
Rp537,500
Rp700,000
Rp-
Rp200,000
Rp400,000
Rp600,000
Rp800,000
1997 2002 2007 2012 2017
Harga Tanah
Sebelum KT Sesudah KT
 Harga Tanah sebelum KT (Rp. 10.000/m2) dan Harga Tanah sesudah KT (Rp. 50.000/m2);
 Harga Tanah Saat ini (Rp. 700.000/m2);
 Harga Tanah di Lokasi KT mengalami kenaikan ±Rp.162.500/ 5 tahun.
Eksisting
Saatini

27. KONSOLIDASI TANAH1
PElAKSANAAN KT di DESA BENDUNG (kec. KAsemen, kota sERANG)
 Konsolidasi Tanah Non Pertanian pada tahun 2009;
 Jumlah bidang tanah sebelum konsolidasi sebanyak 18 bidang dengan luas 10,4885 hektar;
 Jumlah bidang tanah setelah konsolidasi sebanyak 204 bidang (200 bidang kavling dengan luas 44,0002
hektar dan 4 bidang fasilitas umum dengan luas 5,5049 hektar.
 Harga Tanah sebelum KT (Rp. 3.500/m2) dan Harga Tanah sesudah KT (Rp. 12.000/m2);
 Harga Tanah Saat ini (Rp. 150.000/m2), mengalami kenaikan ±Rp.69.000/ 4 tahun;
 Lokasi KT saat ini dalam RTRW Kota Serang Tahun 2010 – 2030 merupakan Kawasan LP2B.
Eksisting
Saatini
Sebelum KT Sesudah KT
Rp12,000
Rp81,000
Rp150,000
Rp-
Rp50,000
Rp100,000
Rp150,000
Rp200,000
2009 2013 2107
Harga Tanah
4

28. KONSOLIDASI TANAH1
PElAKSANAAN KT di DESA DARU (kec. TIGARAKSA, KABUPATEN TANGERANG)
 Konsolidasi Tanah pada tahun 1999 (An. Yayasan Bharata Bhakti Polri);
 Luas tanah pelaksanaan konsolidasi 24,4723 hektar;
 Kavling seluas 13,9134 hektar (56,85%);
 Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan (STUP) seluas 10,5589 hektar (43,15%).
 Harga Tanah sebelum KT (Rp. 10.000/m2) dan Harga Tanah sesudah KT (Rp. 50.000/m2);
 Harga Tanah Saat ini (Rp. 200.000/m2), mengalami kenaikan ±Rp.50.000/ 6 tahun;
Eksisting
Saatini
Sebelum KT Sesudah KT
Rp50,000
Rp100,000
Rp150,000
Rp200,000
Rp-
Rp50,000
Rp100,000
Rp150,000
Rp200,000
Rp250,000
1999 2005 2011 2017
Harga Tanah
4

29. KONSOLIDASI TANAH1
PElAKSANAAN KT di DESA MEKARSARI (kec. TIGARAKSA, KABUPATEN TANGERANG)
 Konsolidasi Tanah pada tahun 1996 (An. Yayasan Anggraeni Bhakti);
 Luas tanah pelaksanaan konsolidasi 34,9750 hektar:
 Kavling seluas 23,2320 hektar (66,42%);
 Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan (STUP) seluas 11,7430 hektar (33,58%).
 Harga Tanah sebelum KT (Rp. 10.000/m2) dan Harga Tanah sesudah KT (Rp. 50.000/m2);
 Harga Tanah Saat ini (Rp. 350.000/m2), mengalami kenaikan ±Rp.75.000/ 5 tahun;
Eksisting
Saatini
Sebelum KT Sesudah KT
Rp50,000
Rp125,000
Rp200,000
Rp275,000
Rp350,000
Rp-
Rp100,000
Rp200,000
Rp300,000
Rp400,000
1996 2001 2006 2011 2016
Harga Tanah
4

30. KONSOLIDASI TANAH1
PElAKSANAAN KT di DESA PAGEDANGAN (kec. LEGOK, KABUPATEN TANGERANG)
4

31. KONSOLIDASI TANAH1
RENCANA PELAKSANAAN KT TAHUN 2017
 Lokasi : Desa Sukajaya, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang
 Penggunaan : Tanah Timbul
 Luas : ± 80 hektar
 Kerjasama : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serang
Tersedianya komplek ekowisata mangrove dengan gedung restorasi mangrove, panggung wisata, kantor
desa, tempat pelelangan ikan dan tambak ikan bandeng dan kepiting;
Tersedianya tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas masyarakat
khususnya Desa Sukajaya dalam berproduksi.
LOKASIKT
DESAINKT Sasaran Pembangunan yang ingin dicapai :
1.
2.
4

32. KONSOLIDASI TANAH4
HAMBATAN PELAKSANAAN KT DI PROVINSI BANTEN
Kabupaten Pandeglang
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pada Tahun 2016 di Desa Ciherang, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang :
1. Pada tahapan awal penyuluhan yang dihadiri peserta Konsolidasi Tanah untuk Sumbangan Tanah Untuk
Pembangunan (STUP) bersedia sesuai dengan Desain KT (minimal 15% s/d 20%);
2. Dalam tahapan penjajagan kesepakatan tentang STUP, tidak bersedia lebih dari 10% dari luas lokasi KT;
3. Para peserta KT beranggapan untuk Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan (STUP) 10% dimaksud dianggap
cukup dan tidak memikirkan untuk perkembangan pembangunan yang akan datang.
Kabupaten Serang
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pada Tahun 2016 di Desa Sukajaya, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang :
1. Pada tahapan penjajagan subyek dan obyek dari luas ± 80 Ha, ada sebagian subyek yang menguasai lahan
berdomisili di luar letak kecamatan letak tanah ( 8 orang);
2. Apabila lokasi dimaksud diperuntukkan untuk pertanian maka peserta Konsolidasi Tanah dimaksud terkena ketentuan
absentee/ guntai (berdasarkan PP nomor 224 tahun 1961).
Kota Serang
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Pada Tahun 2009 di Desa Bendung, Kecamatan Kasemen, Kota Serang :
1. Hasil Penataan KT sesuai dengan pemberian Hak Atas Tanah kepada masing – masing peserta KT dan STUP sampai
saat ini tidak ditindaklanjuti pembangunan infrastruktur;
2. Lokasi KT merupakan Konsolidasi Tanah Non Pertanian namun berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Serang
tahun 2010 s/d 2030 lokasi tersebut diperuntukan untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

33. PETA POTENSI OBYEK KONSOLIDASI TANAH5
No. Tahun
L E T A K
TARGET
REALISASI
KETERANGAN
Kab/Kota Kecamatan Desa/Kel Fisik %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2012
Kabupaten Serang 1 SP 1 SP 100%
Lingkup Kabupaten/
Kota, belum menunjuk
desa
KabupatenTangerang 1 SP 1 SP 100%
Kota Cilegon 1 SP 1 SP 100%
Kota Tangerang 1 SP 1 SP 100%
2 2013
Kabupaten Pandeglang 1 SP 1 SP 100%
Lingkup Kabupaten/
Kota, belum menunjuk
desa
Kota Cilegon 1 SP 1 SP 100%
Kota Serang 1 SP 1 SP 100%
Kota Tangerang Selatan 1 SP 1 SP 100%
3 2015
Kabupaten Serang Pontang Sukajaya 1 SP 1 SP 100% Ditindaklanjuti KT 2016
namun terjadi
beberapa kendala
Kabupaten Lebak Malimping Rahong 1 SP 1 SP 100%
PELAKSANAAN PETA POTENSI OBYEK KONSOLIDASI TANAH
PROVINSI BANTEN

34. PETA POTENSI OBYEK KONSOLIDASI TANAH5
A. PETA POKT TAHUN 2015
1. KABUPATEN SERANG
Pelaksanaan Peta Potensi Obyek Konsolidasi Tanah di
Desa Sukajaya, Kecamatan Pontang Kabupaten Serang
yang merupakan tanah timbul dengan luas ± 80 hektar.
Absentee
Pelaksanaan Peta Potensi Obyek Konsolidasi Tanah
Tahun 2015 di Desa Sukajaya ditindaklanjuti dengan
pelaksanaan Konsolidasi Tanah Tahun 2016 namun
mengalami kendala salah satunya ada 8 orang yang
menguasai lahan berdomisili diluar kecamatan letak
tanah.

35. PETA POTENSI OBYEK KONSOLIDASI TANAH5
A. PETA POKT TAHUN 2015
2. KABUPATEN LEBAK
Pelaksanaan Peta Potensi Obyek Konsolidasi Tanah di
Desa Sukajaya, Kecamatan Pontang Kabupaten Serang
yang merupakan tanah timbul dengan luas ± 80 hektar.
Pelaksanaan Peta Potensi Obyek Konsolidasi Tanah di
Desa Rahong, Kecamatan Malimping, Kabupaten Lebak
yang merupakan tanah sawah (blok haregem) dengan
luas ± 40 hektar.
Di Lokasi tersebut rencananya akan dibuat Pusat
Pemerintahan dari Daerah Otonomi Baru (DOB), jika
Kabupaten Cilangkahan (pemekaran dari Kabupaten
Lebak) terbentuk.


Pelaksanaan Peta Potensi Obyek Konsolidasi
Tanah Tahun 2015 di Desa Rahong ditindaklanjuti
dengan pelaksanaan Konsolidasi Tanah Tahun
2016 namun mengalami kendala salah satunya
kurangnya respon dari Pemerintah Daerah dalam
mendukung pelaksanaan Konsolidasi Tanah.


36. PETA POTENSI OBYEK KONSOLIDASI TANAH5
B. PETA POKT TAHUN 2017
DIPA Kanwil BPN Provinsi Banten Tahun 2017 terdapat Kegiatan Peta Potensi Obyek
Konsolidasi Tanah sebanyak 2 SP yang belum ditetapkan lokasinya;

Rencana 1 SP di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang yang
merupakan Ex. HGU yang akan ditindaklanjuti pelaksanaan Konsolidasi Tanah Tahun 2018.

POKT SARAN
LOKASI POKT
KANTAH ??

37. TERIMA KASIH