Per 20 pj 2015 tg tata cara pengenaan pbb sektor lainnya Per 20 pj 2015 tg tata cara pengenaan pbb sektor lainnya Per 20 pj 2015 tg tata cara pengenaan pbb sektor lainnya

1. a. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan,
meningkatkan pelayanan kepada subjek pajak dan Wajib
Pajak, serta memberikan kepastian hukum dalam
pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor lainnya,
perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pengenaan
Pajak Bumi dan Bangunan sektor lainnya;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9
ayat (5) dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 254/PMK.03/2014 tentang Tata Cara
Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak dan Subjek
Pajak atau Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, perlu
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang
Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
Lainnya;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3647);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5073);
DIREKTURJENDERAL PAJAK,
TATACARAPENGENAANPAJAKBUMI DANBANGUNAN
SEKTOR LAINNYA
PERATURANDIREKTURJENDERAL PAJAK
NOMORPER- 20 /PJ/2015
TENTANG
SALINAN
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIA
DIREKTORATJENDERALPAJAK
Mengingat
Menimbang

2. Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal nu, yang dimaksud
dengan:
1. Pengenaan adalah kegiatan menetapkan Wajib Pajak dan
besarnya pajak terutang untuk Pajak Bumi dan
Bangunan sektor lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Iainnya, yang
selanjutnya disebut PBB Sektor Lainnya adalah Pajak
Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas objek pajak
selain objek pajak sektor perkebunan, sektor
perhutanan, dan sektor pertambangan, yang tidak
berada dalam wilayah kabupaten/kota.
3. Penatausahaan objek pajak adalah rangkaian kegiatan
yang meliputi pendataan objek pajak,
pengadministrasian objek pajak, penilaian, perhitungan
Nilai Jual Objek Pajak, penetapan, dan penagihan.
4. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau
badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan
ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau
:i:nengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
5. Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang
berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.
6. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk
memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan ·
serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang
terkontrol.
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau
sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam
lingkungan perairan.
PERATURANDIREKTURJENDERAL PAJAK TENTANGTATA
CARAPENGENAANPAJAK BUMI DAN BANGUNANSEKTOR
LAINNYA.
MEMUTUSKAN:
5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.03/2014
tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak
Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2014
tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek
Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan;
- 2 -
Menetapkan

3. t·
8. Jaringan pipa transmisi/ distribusi minyak, gas, atau air
yang selanjutnya disebut Jaringan Pipa adalah suatu
struktur bangunan yang berfungsi sebagai saluran dan
terbuat dari rangkaian pipa yang digunakan untuk
mengangkut/menyalurkan minyak, gas, atau air dari
satu tempat ke tempat lain.
9. Jaringan kabel telekornunikasi bawah laut yang
selanjutnya disebut Jaringan Kabel Telekomunikasi
adalah suatu sistem transmisi telekomunikasi
menggunakan media kabel yang dibentangkan di dalam
lautan dan/ atau samudra untuk menghubungkan
beberapa stasiun kabel.
10. Jaringan kabel listrik bawah laut yang selanjutnya
disebut Jaringan Kabel Listrik adalah fasilitas
penyaluran tenaga listrik berikut sarana penunjangnya.
11. Ruas Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan
bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional
yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
12. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar
dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia
sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang
yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi
dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan
batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut
wilayah Indonesia.
13. Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah
di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang
terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan
alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi
kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil
· laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial
diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak
mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga
ratus lima · puluh) mil laut sampai dengan jarak 100
(seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu
lima ratus) meter. ·
14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB Sektor Lainnya
yang selanjutnya disebut SPOP adalah surat yang
digunakan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk
melaporkan data objek pajak dan subjek pajak atau
Wajib Pajak PBB Sektor Lainnya ke Direktorat Jenderal
Pajak.
15. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB Sektor
Lainnya yang selanjutnya disebut LSPOPadalah formulir
yang digunakan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak
untuk melaporkan data rinci objek pajak PBB Sektor
Lainnya.
16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak
terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek
- 3 -

4. t
Pasal 4
(1) Subjek pajak PBB Sektor Lainnya adalah orang atau
badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas
bumi, clan/ atau memperoleh manfaat atas bumi,
dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh
manfaat atas bangunan, atas objek pajak PBB Sektor
Lainnya.
(2) Subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dikenakan kewajiban membayar PBB Sektor Lainnya
menjadi Wajib Pajak PBB Sektor Lainnya.
Pasal 3
Penatausahaan objek pajak PBB Sektor Lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk:
a. Usaha Perikanan Tangkap atau Usaha Pembudidayaan
Ikan dilakukan oleh: ·
1) Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat Wajib Pajak
terdaftar; atau
2) Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi dalam
hal tempat Wajib Pajak terdaftar tidak pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama.
b. Jaringan Pipa, Jaringan Kabel Telekomunikasi, Jaringan
Kabel Listrik, atau Ruas Jalan Tol, dilakukan oleh Kantor
Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi.
Pasal 2
(1) Objek pajak PBB Sektor Lainnya meliputi:
a. bumi berupa perairan lepas pantai yang digunakan
untuk:
1) Usaha Perikanan Tangkap;
2) Usaha Pembudidayaan Ikan;
3) Jaringan Pipa;
4) Jaringan Kabel Telekomunikasi;
5) J aringan Kabel Listrik; atau
6) Ruas Jalan Tol;
b. bangunan berupa konstruksi teknik yang ditanam
atau dilekatkan secara tetap pada bumi sebagaimana
dimaksud pada huruf a.
(2) Perairan lepas pantai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi laut teritorial Indonesia, perairan
kepulauan, laut pedalaman, Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia dan perairan di dalam batas Landas Kontinen
Indonesia.
lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai
Jual Objek Pajak pengganti.
17. Angka Kapitalisasi adalah angka yang digunakan untuk
mengonversi pendapatan bersih satu tahun menjadi nilai
bumi
18. Rasia Biaya Produksi adalah persentase tertentu yang
diperoleh dari rata-rata biaya produksi satu tahun
dibandingkan dengan rata-rata pendapatan kotor satu
tahun.
- 4 -

5. t
Pasal 6
(1) Dasar Pengenaan PBB Sektor Lainnya adalah NJOP.
(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Usaha
Perikanan Tangkap dan Usaha Pembudidayaan Ikan
merupakan NJOP bumi yang diperoleh dari hasil
perkalian antara luas bumi dengan NJOP bumi per meter
persegi.
(3) NJOP bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan hasil konversi nilai bumi per
meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumi
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri
Keuangan mengenai klasifikasi NJOP bumi.
(4) Nilai bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dalam hal:
a. terdapat hasil produksi, merupakan hasil pembagian
antara nilai bumi dengan luas bumi; atau
Pasal 5
(1) Subjek pajak atau Wajib Pajak melakukan pendaftaran
atau pemutakhiran data objek pajak PBB Sektor Lainnya
dengan cara mengisi SPOP, dengan jelas, benar, dan
lengkap, serta ditandatangani, dan dilengkapi dengan
dokumen pendukung.
(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilampiri
dengan LSPOP yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari SPOP.
(3) Bentuk formulir:
a. SPOP, menggunakan format sebagaimana ditetapkan
pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal .ini;
b. LSPOP untuk Usaha Perikanan Tangkap,
menggunakan format sebagaimana ditetapkan pada
Lampiran II Peraturan Direktur J enderal ini;
c. LSPOP untuk Usaha Pembudidayaan Ikan,
menggunakan format sebagaimana ditetapkan pada
Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini;
d. LSPOP untuk Jaringan Pipa, Jaringan Kabel
Telekomunikasi dan J aringan Kabel Listrik,
menggunakan format sebagaimana ditetapkan pada
Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
e. LSPOP untuk Ruas Jalan Tol, menggunakan format
sebagaimana ditetapkan pada Lampiran V Peraturan
Direktur Jenderal ini,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur J enderal ini.
(4) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi
dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menetapkan
besarnya pajak terutang atas PBB Sektor Lainnya
dengan menerbitkan SPPT.
- 5 -

6. (4)
NJOP bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan hasil konversi nilai bumi per
meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumi
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri
Keuangan mengenai klasifikasi NJOP bumi.
Nilai bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak.
(3)
(2)
Pasal 7
(1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
untuk Jaringan Pipa, Jaringan Kabel Telekomunikasi,
Jaringan Kabel Listrik, dan Ruas Jalan Tol merupakan
penjumlahan antara NJOP bumi dengan NJOP
bangunan.
NJOP bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperoleh dari hasil perkalian antara luas bumi dengan
NJOP bumi per meter persegi.
(11) Angka Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dan Rasia Biaya Produksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) dan luas areal penangkapan ikan per kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
luas
hasil
areal
a. Usaha Perikanan Tangkap meru pakan
perkalian antara jumlah kapal dengan luas
penangkapan ikan per kapal; dan
b. Usaha Pembudidayaan Ikan merupakan
berdasarkan izin.
b. tidak terdapat hasil produksi, ditetapkan dengan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak;
(5) Nilai bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
ditentukan sebesar pendapatan bersih produksi dalam
satu tahun sebelum tahun pajak dikalikan dengan Angka
Kapitalisasi.
(6) Pendapatan bersih produksi dalam satu tahun sebelum
tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditentukan sebesar pendapatan kotor produksi satu
tahun dikurangi biaya produksi satu tahun, sebelum
tahun pajak.
(7) Pendapatan kotor produksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) merupakanperkalian antara harga jual produksi
dengan hasil produksi satu tahun.
(8) Harga jual produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
ditentukan berdasarkan harga jual rata-rata dalam satu
tahun sebelum tahun pajak.
(9) Biaya produksi satu tahun sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) ditentukan sebesar Rasio Biaya Produksi
dikalikan pendapatan kotor produksi.
(10) Luas bumi untuk:
- 6 -

7. Pasal 9
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai
berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-16/PJ.6/1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan yang mengatur mengenai pengenaan usaha bidang
perikanan dan objek pajak khusus di perairan lepas pantai,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(12) Luas bangunan untuk:
a. Jaringan Pipa, .Jaringan Kabel Telekomunikasi, dan
Jaringan Kabel Listrik, merupakan hasil perkalian
antara panjang pipa ata ..u kabel dengan diameter pipa
atau kabel; dan
b. Ruas Jalan Tol merupakan hasil perkalian antara
panjang Ruas Jalan Tol dengan lebar Ruas Jalan Tol.
Pasal 8
Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini,
pengenaan PBB Sektor Lainnya untuk Tahun Pajak 2014 dan
tahun-tahun pajak sebelumnya dilaksanakan berdasarkan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur
J enderal Pajak Nomor KEP-16 / PJ. 6/ 1998 ten tang Pengenaan
Pajak Bumi dan Bangunan.
(5) Luas bumi untuk:
a. Jaringan Pipa, Jaringan Kabel Telekomunikasi, dan
Jaringan Kabel Listrik, merupakan hasil perkalian
antara panjang pipa atau kabel dengan lebar areal
pengaman; dan
b. Ruas Jalan Tol merupakan hasil perkalian antara
jumlah tapak dengan luas pondasi per tapak.
(6) NJOP bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan hasil perkalian antara jumlah luas bangunan
dengan NJOP bangunan per meter persegi.
(7) NJOP bangunan per meter persegi merupakan hasil
konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam
klasifikasi NJOP bangunan sebagairnana dimaksud
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi
NJOP bangunan.
(8) Nilai bangunan per meter persegi merupakan hasil
pembagian antara jumlah nilai bangunan dengan jumlah
luas bangunan.
(9) Nilai bangunan ditentukan sebesar biaya pembangunan
baru dikurangi penyusutan.
( 10) Biaya pembangunan baru merupakan seluruh biaya
yang dikeluarkan untuk mernperoleh Bangunan pada
saat penilaian. ·
(11) Besarnya penyusutan ditentukan berdasarkan tabel
penyusutan sebagaimana ditetapkan pada lampiran VI
Peraturan Direktur Jenderal ini.
- 7 -

8. Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SIGIT PRIADI PRAMUDITO
ttd
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2015
Pasal 10
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak
tanggal ditetapkan.
- 8 -

9. t
TATA CARA PENGENAANPAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR LAINNYA
TENTANG
NOMOR PER-20 /PJ/2015
PERATURANDIREKTUR JENDERAL PAJAK
LAMPIRAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ·
DIREKTORAT JENDERALPAJAK

10. L_L 1 J L.I(Kode Pos)
L....1.....J.... L.J.J. J...L..L..L.J ...J...J...J...J..L..J._L_J LJ(Prouinsi)
l__..l..... L...LJ J_._L1J....1JJ _LJ__LJ._J__LJ......L..J(Kabupaten/ Kota)
I II I flTL[I ! I LJ i I I II I I(Kecamatan)
1-·T·---r-·1·-···1 1···--··1········1··-····r····r·-···r-··-·r··1 r·--r-·····r--·-1 r-·1-·-1--1
{Tipe No=r) (No=r) (R.11 (RT)
[1--rrrr1=i--cr-r·rTT--r-cr-r·r-·r'J(Desa/Kelurahan)
rr··r-·1 1 ··r·r--r···r-·r·r ·r·r··-·rT·-T· ..·1-r ..·r-·r r·-rT···r··r-·r· r--1
(I'ipe Jalan) (NamaJal an)
10. ALAMAT
9. &MAIL
[__ L_J __JJ_.JJ __l __L_L.1.L.1..1 ....i... .L....L..J. .L J.....LJ ....l......LJ_ ..l.__J_J
r·T-·Trr-r-·1-··r·r-r·r··-T··-T·T-- ..T··rr--T .. r..·r·-·r--r-r···-[r-rT··-·1
r·····-·T·-·r·-r-1--·--r·-·-1··-··r····r·-·1 1····-r--i---r-1··--r·····-·r·-·1··-·1·-·-T-···r·····T·-··T-----1·····-[·r···-···r-·1
(I'ipe Lokasi) (NarnaLokasi}
8. WEBSITE
7. NOMOR F'AKSIMILE
6. NOMOR TELEPON
5. NPWP CABANG
4. NPWP
r-··r·T··r r·T-·r···r-r··T-r·-·1 ·····r r···r-·r···T··-r· r-rr·r·-·1·-·rr ..·r·T---1
l .J I L L L J L L.J I D l L.J I l...J 1 1
[D 11I11111DI.111I11
r··-··r···-·1··-··-··r···1 - r·--·r--···r··-·-i· ..--1·--···r···-·1·-···1····-·-·1
l__.....l._.J__......l.....J - [_LJ J__ Ll l_l_J
3. NAMA
2. STATUS
BENTUK BADAN HUKUM LJ__lj__.I.IJIL.LJ_jI. JENIS
D LAINNYA: ..
D BADAN
DORANG PRIBADI
DPEMILIK
B. INFORMASI SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK
3. PROVINS!
2. LOKASI
ITJ ITJ 10=1 I I I I lJ=1J [TITJ DI. NOP
A. INFORMASI OBJEKPAJAK
DJARINGAN KABEL D RUAS JALAN TOLDJARINGAN PIPA
DUSAHA PERIKANAN TANGKAP DUSAHA PEMBUDIDAYAAN IKANJENIS SUBSEKTOR
SEKTOR LAINNYA
TAHON PAJAK
l2lol I
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PEMBETULAN KE [TI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ; .
KANTOR PELAYANAN PAJAK .
LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 20/PJ/2015 TENTANG TATA
CARA PENGENAAN PAJAK· BUMI DAN
BANGUNAN SEKTOR LAINNYA

11. JABATAN
NAMA LENGKAP
I I I I I I I II I
ITI 111 IOJ
6·1 I I I I I I I I II I I I II II
1·0Jlll I I I I I I I I I I I I
5. TANDA TANGAN DAN CAPPERUSAHAAN;
(tahun)(bin)(tgl)(Tempat)
3. [ ----·······--·-··----·--·-·-·····----·J 4. OJ OJ l L_J_J J1. DSUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK
2. DKUASA
Saya rnenyatakan bahwa inforrnasi yang telah saya berikan dalarn forrn uli r ini termasuk Iampirannya
adalah benar, jelas, clan lengkap rnenurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-
Undarig Nornor 12 Tahun 1985 ten tang Pajak Bumi dan Bangunan sebagairnana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
E. PERNYATAAN
lernbarLSPOPPBB SEKTOR LAINNYA
D~J]
D. JUMLAHLAMPIRAN
2. LUAS BANGUNAN
1···T···r····r-··r··-r···r···T1··r·r·-1 rn2
III["l···········r·········r········"l···--r·······[IJ rn2
1. LUAS BUMI
- 2 -

12. Diisi dengan tanda silang (X) sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya pada
saat formulir diisi.
Bentuk Badan Hukum (untuk subjek
pajak/Wajib Pajak badan) ditulis di
kolom yang telah disediakan, Bentuk
Badan Hukum yang digunakan dapat
berupa:
a. PT= Perseroan Terbatas
b. CV = Perseroan Komen diter
c. Fa= Firma
d. BUMN/BUMD
e. Kongsi
f. Koperasi
g. Yayasan
h. Lainnya
1. JENIS
B. INFORMASI SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK
Diisi oleh petugas.
Diisi dengan nama lokasi laut/ selat/
sejenisnya dimana objek pajak berada.
Diisi dengan nama provinsi tempat objek
pajak berada (apabila ada).
3. PROVINS!
A. INFORMASI OBJEK PAJAK
1. NOP
2. LOKASI
JENIS TRANSAKSI
JENIS SUBSEKTOR
Diisi oleh petugas.
Diisi oleh petugas.
Diisi oleh petugas.
Diisi dengan tahun pajak.
Diisi dengan angka banyaknya
melakukan pembetulan jika Wajib Pajak
menyampaikan Pembetulan
SPOP/LSPOP. Jika Wajib Pajak
menyampaikan SPOP/LSPOP normal
maka tidak perlu diisi.
Diisi oleh petugas.
Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak
yang sesuai dengan jenis subsektor.
KANTORWILAYAHDJP
KANTORPELAYANANPAJAK
NOMORFORMULIR
TAHUNPAJAK
PEMBETULANKE
PERHATIAN:
1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
2. Pengisian "huruf" dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.
3. Pengisian 'angka' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka
terakhir pada kotak paling kanan.
4. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip "-"
atau "NIHIL"pada kolom/baris isian.
PETUNJUKPENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
- 3 -

13. TIPE JALAN
TIPE LOKASI
10. ALAMAT
9. E-MAIL
8. WEBSITE
7. NOMOR FAKSIMILE
6. NOMORTELEPON
5. NPWP CABANG
4. NPWP
3. NAMA
Diisi dengan tanda silang (X) sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya pada
saat formulir diisi.
Jenis status "PEMILIK"untuk pemegang
izin.
Jenis status "LAINNYA"diisi antara lain
Pengelola untuk subsektor Ruas J alan
Tol.
Diisi dengan nama lengkap subjek
pajak/Wajib Pajak.
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP). Apabila Wajib Pajak orang
pribadi maka dicantumkan NPWP orang
pribadi dan apabila Wajib Pajak Badan
maka dicantumkan NPWPBadan.
Diisi dengan NPWP cabang, dalam hal
Wajib Pajak terdaftar sebagai Wajib
Pajak cabang di KPP tempat objek pajak
diadministrasikan.
Diisi dengan nomor telepon yang dapat
terhubung dengan subjek pajak/Wajib
Pajak.
Diisi dengan nomor faksimile yang dapat
terhubung dengan subjek pajak/Wajib
Pajak.
Diisi dengan alamat website subjek
pajak/Wajib Pajak.
Diisi dengan alamat email subjek
pajak/Wajib Pajak.
Diisi dengan alamat subjek pajak/Wajib
Pajak
Diisi dengan tipe lokasi alamat subjek
pajak/Wajib Pajak. Tipe lokasi yang
digunakan adalah:
a. APARTEMEN
b.GEDUNG
c. KAWASAN
d. KOMPLEK
e. PERUMAHAN
f. RUKO
g. RUKAN
h. WISMA
Diisi dengan nama lokasi alamat subjek
pajak/Wajib Pajak. Penulisan
nomor /nama lantai agar didahului
dengan kata "LT" untuk memudahkan
dalam membedakan antara nama
bangunan/gedung dengan nomor/nama
lantai.
Diisi dengan tipe jalan alamat subjek
pajak/Wajib Pajak. Tipe jalan yang
NAMALOKASI
2. STATUS
- 4 -

14. KODE POS
KABUPATEN/KOTA
KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
RT
RW
NOMOR
TIPE NOMOR
Diisi sesuai dengan nama jalan alamat
subjek pajak/Wajib Pajak. Nomor jalan
ditulis dengan angka romawi, Apabila
telah mencapai maksimal karakter,
nama jalan dapat disingkat mulai dari
suku kata yang paling terakhir. Nama
jalan ditulis tanpa tanda titik.
Diisi dengan tipe nomor alamat subjek
pajak/Wajib Pajak. Tipe nomor yang
digunakan adalah:
I
NO = Nomor
BLOK= Blok
KAV = Kaveling
Diisi dengan nomor, blok, kaveling
dimana subjek pajak/Wajib Pajak
bertempat tinggal, Ditulis dengan angka
Arab. Apabila nomor lebih dari satu,
maka digunakan tanda koma (,) jika
disebutkan satu persatu, atau dengan
tanda minus (-) 'jika disebutkan awal
dan akhirnya, tanpa dipisahkan spasi.
Diisi dengan nama RW dimana subjek
pajak/Wajib Pajak bertempat tinggal.
Diisi dengan nama RT dimana subjek
pajak/Wajib Pajak bertempat tinggal.
Diisi dengan nama desa/kelurahan
dimana subjek pajak/Wajib Pajak
bertempat tinggal.
Diisi dengan nama kecamatan dimana
subjek pajak/Wajib Pajak bertempat
tinggal.
Diisi dengan nama kabupaten/kota
dimana subjek pajak/Wajib Pajak
bertempat tinggal.
Diisi dengan nomor kode pos dimana
subjek pajak/Wajib Pajak bertempat
tinggal.
NAMAJALAN
digunakan adalah:
JL = Jalan
DSN = Dusun
GG =Gang
PSL = Persil
DS = Desa
SB =Subak
KP = Kampung
BJ = Banjar
LR = Lorong
DK = Dukuh
PS = Pasar
- 5 -

15. Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORATJENDERAL PAJAK
,~~~~ u.b.
/j~~.~ KE~~LABAGIANORGANISASIDANTATALAKSANA
//if ~ ,.. '
/G ~
~ SEKRETARIAT :
~ ~--~~~~~--k L-----L
'~ ~';!;/------
'~toRAT-JE;,,;;~T)Ii<JG RIFALDI~
~ ..:-NIP 197003111995031002
SIGIT PRIADI PRAMUDITO
ttd
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak
yang disediakan apabila SPOP
ditandatangani oleh subjek pajak/Wajib
Pajak.
Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak
yang disediakan apabila SPOP
ditandatangani oleh kuasa subjek
pajak/Wajib Pajak. Dalam hal
ditandatangani oleh kuasa, SPOP harus
dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
Diisi dengan nama kabupaten/kota
tempat pengisian SPOP.
Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun
pada saat pengisian SPOP.
Diisi dengan tanda tangan subjek
pajak/Wajib Pajak atau kuasanya,
disertai cap perusahan dalam hal yang
menjadi subjek pajak/Wajib Pajak
adalah badan.
Diisi dengan nama subjek pajak/Wajib
Pajak atau nama kuasanya.
Diisi dengan nama jabatan pengurus
atau direksi dalam hal SPOP
ditandatangani subjek pajak/Wajib
Pajak badan.
Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB
Sektor Lainnya.
Diisi dengan total luas Permukaan Bumi
sesuai dengan perhitungan luas bumi
pada LSPOP PBB Sektor Lainnya, dalam
satuan m2.
Diisi dengan total luas bangunan sesuai
dengan perhitungan luas bangunan
pada LSPOP PBB Sektor Lainnya, dalam
satuan m2•
- 6 -
7. JABATAN
6. NAMALENGKAP
5. TANDATANGANDAN CAP
PERUSAHAAN
4. TANGGALBULANTAHUN
3. TEMPAT
2. KUASA
E.PERNYATAAN
1. SUBJEK PAJAK/WAJIB
PAJAK
D. JUMLAH LAMPIRAN
LSPOP PBB Sektor
Lainnya
2. LUAS BANGUNAN
C. INFORMASI LUAS
1. LUAS BUMI

16. t
KETERANGAN: Tabel Hasil Penangkapa.n Ikan dapa.t ditambah sesuai dengan kebutuhan
•)
- .,
JUMI!.AH . 1'·.J
--· -------·-·---••••-··-·-··--•••••-•-•• •••,.••••••••-·-·-·--·---·-·-•-><·- u_,..,_.,.__ •--·-·-••-·-·-------
,____ ------·-------·-··----·-··--··--·------·--- ---·---·-·--~-----~-----:·-- --·----------- ---·-·--·-··---~----···--···-··---
---· -------------·------~··- ···-·--·--·-····-·--·· . ····-····-···--·-·--····---- ..··-··-·---·----····---· ·-··-···--·-·--·--·---···---··----:---·------·--·-·-·--·-·--------·~·--··--··-·-·······-·-·
f--j---------------···---··------t---- ·-·--------..+------·--------- ---------·----·---·-
:·
JYMLAH
(Rp)
~ ,. s•3xii··· '
C. HASIL PENANGKAPANIKAN
2 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIP!)
a. Jumlah SIP! LI J.. 1..J
b. Jumlah Kapa! j I I I J
c. Nama WPP-NRI
B. DATA BUMI ,
b. Tanggal
JENIS PERIZINAN
1 Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
a. Nomor
A.DATAUMUM
NOP
~~'~l[]~11ITO LIDIT] DJ
JENIS TRANSAKSI DPENGHAPUSAN.DPEMUTAKHIRAND PENDAFTARAN
-llli!llTANDA -x- l'AO/ 0 1KOTAKl'IUIVINJ ¥ANGSl.5U/l·ISi D£NGAN HURUF CETAK/f>IKETIJ.: UENGAN rn~TA~llfAMt' EK !IA TIAN: ·SEBEWM MENGJSl AACA OAHUt.u l'~ffUNJUK l'f:NGIS/iN
TAHUN PAJAK
l2lol I
PEMBETULAN KE CD
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR LAINNYA
USAHA PERIKANAN TANGKAP
.: -. ":. ~ ·. ·. . '
•." ~ 1 •' ' ,.• ''"I ~
. NOMORFORMUL~ ._.;:
il1i1 1i11 ••i:.i: ~ .. ~ .. .. .- ' .., . ., ' ~ • < " ' a l
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .
KANTOR PELAYANAN PAJAK .
LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-20 /PJ/2015 TENTANG TATA
CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN SEKTOR LAINNYA

17. t
Tabel Data SIP! dan Jumlah Kapa! dapat ditambah sesuai dengan kebutuhanKETERANGAN:
' ~ "NO l NOMOR SIPI •i ;,
• JUMLAHKAPAL
' ~'-r
I . ·' I~-
2 - -~· ·,; 3
'
'
: JUMLAH
- 2 -

18. t
b. JUMLAH KAPAL
Diisi dengan jumlah SIPI yang dimiliki
oleh subjek pajak/Wajib Pajak.
Diisi dengan jumlah kapal penangkap
ikan sesuai dengan jumlah pada tabel
Data SIPI dan Jumlah Kapal (Bagian D).
a. JUMLAH SIPI
2. SURAT IZIN PENANGKAPANIKAN(SIPI)
c. NAMAWPP-NRI
Diisi dengan nomor SIUP.
Diisi dengan tanggal mulai berlakunya
SIUP.
Diisi dengan Nama Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia
(WPP-NRI) sesuai yang tertera dalam
SIUP yang dimiliki oleh subjek
pajak/Wajib Pajak.
Dalam hal terdapat 2 (dua) WPP-NRI,
diisikan dengan kedua . WPP-NRI
terse but.
a. NOMOR
b. TANGGAL
A. DATA UMUM
JENIS PERIZINAN
1. SURAT IZIN USAHA PERIKANAN(SIUP)
JENIS TRANSAKSI
NOP
Diisi oleh petugas.
Diisi oleh petugas.
Diisi oleh petugas.
Diisi dengan tahun pajak.
Diisi dengan angka banyaknya
melakukan pembetulan jika Wajib Pajak
menyampaikan Pembetulan
SPOP/LSPOP. Jika Wajib Pajak
menyampaikan SPOP/LSPOP normal
maka tidak perlu diisi.
Diisi oleh petugas.
Diisi oleh petugas.
KANTORWILAYAHDJP
KANTORPELAYANANPAJAK
NOMOR FORMULIR
TAHUN PAJAK
PEMBETULAN KE
PERHATIAN:
1. Formulir ini adalah data rind untuk Usaha Perikanan Tangkap di perairan
lepas pan tai.
2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
3. Pengisian 'huruf' dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.
4. Pengisian 'angka' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka
terakhir pada kotak paling kanan.
5. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip"-"
atau "NIHIL" pada kolom/baris isian.
PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR LAINNYA
USAHA PERIKANAN TANGKAP
- 3 -

19. Diisi dengan nomor urut.
Diisi dengan nomor SIPI yang
dimiliki oleh subjek pajak/Wajib
Pajak.
Diisi dengan jumlah kapal
penangkapan ikan untuk masing-
rnasing SIPI yang dimiliki oleh
subjek pajak/Wajib Pajak.
JUMLAH
KAPAL
KOLOM 3
D. DATA SIPI DAN JUMLAH KAPAL
KOLOM 1 NO
KOLOM 2 NOMOR SIPI
Diisi dengan nomor uru t.
Diisi dengan nama jenis ikan hasil
tangkapan.
Diisi dengan berat ikan hasil
tangkapan berdasarkan jenis ikan
dalam satuan Kilogram.
Diisi dengan harga ikan hasil
tangkapan berdasarkan jenis ikan
dalam satuan Rupiah.
Diisi dengan jumlah hasil
penangkapan ikan berdasarkan hasil
perkalian antara Berat (Kolom 3)
dengan Harga Per Kg (Kolorn 4), dalam
satuan Rupiah.
Diisi dengan total penjumlahan hasil
penangkapan ikan (Kolom 5)
Diisi dengan jumlah kapal yang dimiliki
oleh subjek pajak/Wajib Pajak untuk
usaha penangkapan ikan sesuai dengan
jumlah pada Bagian A Nomor 2 huruf b.
Diisi dengan luas bumi berdasarkan
hasil perkalian antara Luas Areal
Penangkapan Ikan Per Kapal (Kolom 2)
dengan Jumlah Kapal (Kolom 3), dalam
satuan meter persegi.
Diisi dengan nama WPP tempat usaha
penangkapan ikan sesuai dengan SIUP
yang dimiliki oleh subjek pajak/Wajib
Pajak.
Dalam hal terdapat 2 (dua) WPP pada
SIUP, maka diisikan salah satu WPP.
Diisi dengan luas areal penangkapan
ikan per kapal berdasarkan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak.
JUMLAH (RP)
HARGA PER KG
(RP)
BERAT (KG)
NO
JENIS IKAN
JUMLAH
KOLOM 5
KOLOM 4
KOLOM 3
KOLOM 1
KOLOM 2
C. HASIL PENANGKAPAN IKAN
LUAS (rn-)
LUAS AREAL
PENANGKAPAN
IKANPER
KAPAL
JUMLAH KAPAL
NAMAWPP
KOLOM 4
KOLOM 3
KOLOM 2
KOLOM 1
B. DATA BUMI
LUAS BUMI HASIL KONVERSI AREAL PENANGKAPANIKAN
- 4 -

20. Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SIGIT PRIADI PRAMUDITO
ttd
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
penjumlahan
ikan yang
pajak/Wajib
Diisi dengan total
kapal penangkapan
dimiliki oleh subjek
Pajak (Kolom3).
JUMLAH
- 5 -

21. KETERANGAN: Tabel Data Hasil Pembudidayaan dapat ditarnbah sesuai dengan kebutuhan
JUMLAH·I •
JUMLAH
(Rp)
..3 -:-,
•• ~SiL/PRO,i?{!KsIZ:~jt .., . fuGA·~~R •SATUAN
.., .:,,1JlJ11iL"!ff ·;,. ' ·s~iuAljl.,f·,. ~ ir;:· (RpJ
...
' ' . ;'llf't~;t; . l . •
NO . · · "'JENIS.HASJL BUDIDAYA
. ....... ~ ,.
C. DATA HASIL PEMBUDIDAYAAN
5
LYAS(m2)
' .1 I '2 .
... - _.,,;i,.,~ _':- ·~ 'f ...
,NO' {'f'I ~: · JENIS•~IATAN
B.DATABUMI
3. Tanggal [I] I [[J I WIJ
2. Nomor
l. Nama Izin
JENIS PERIZINAN
. A. DATA UMUM
D PENGHAPUSAN
CTTI
DPEMUTAKHIRAN
[D DJNOP
JENIS TRANSAKSI
-BERi TANOA -x- PAO/ 0 llOTAI PILltlANI VlNG se:suA1-ISi OENGAN tlURUF CE'.tAK{DIKe:TlK OENGt.N TINTA HJTAM
D PENDAFTARAN
TAHUN PAJAK
l2lol IPEMBETULANKE rn
PERHATIAN: ·SEBELUM MENCISJ,.BACA DAHUl.U PETUNJUl~ PENGIS!AN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR LAINNYA
USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERAL PAJAK
KANTORWILAYAHDJP .
KANTORPELAYANANPAJAK ..
LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 20/PJ/2015 TENTANG TATA
CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNANSEKTOR LAINNYA

22. Diisi dengan titik koordinat lokasi Usaha
Pembudidayaan Ikan.
Diisi dengan luas . perairan yang
digunakan untuk Usaha Pembudidayaan
Ikan sesuai yang tercantum dalam SIUP, t
KOLOM 4 TITIK
KOORDINAT
KOLOM 5 LUAS (m-']
ikan yang
rumput laut,
JENIS HASIL
BUDIDAYA
KOLOM 3
jerns kegiatan
seperti pembenihan
Diisi dengan
pembudidayaan,
atau pembesaran.
Diisi dengan jenis
dibudidayakan, termasuk
kerang mutiara, lobster.
JENIS
KEGIATAN
KOLOM 2
Diisi dengan nomor urut.
B. DATA BUMI
KOLOM 1 ·NO
Diisi sesuai dengan izin yang dimiliki
Diisi dengan nomor. perizinan yang
dimiliki.
Diisi dengan tanggal mulai berlakunya
surat izin.
3. TANGGAL
A. DATA UMUM
1. NAMA IZIN
2. NOMOR
JENIS TRANSAKSI
NOP
Diisi oleh petugas.
Diisi oleh petugas.
Diisi oleh petugas.
Diisi dengan tahun pajak.
Diisi dengan angka banyaknya
melakukan pembetulan jika Wajib Pajak
menyampaikan Pembetulan
SPOP/LSPOP. Jika Wajib Pajak
menyampaikan SPOP/LSPOP normal
maka tidak perlu diisi.
Diisi oleh petugas.
Diisi oleh petugas.
KANTOR WILAYAHDJP
KANTOR PELAYANANPAJAK
NOMOR FORMULIR
TAHUN PAJAK
PEMBETULAN KE
PERHATIAN:
1. Formulir ini adalah data rinci untuk Usaha Pembudidayaan Ikan di
perairan lepas pantai.
2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
3. Pengisian 'huruf' dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.
4. Pengisian 'angka' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka
terakhir pada kotak paling kanan.
5. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip"-"
atau "NIHIL" pada kolom/baris isian.
PETUNJUKPENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR LAINNYA
USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN
- 2 -

23. Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SIGIT PRIADI PRAMUDITO
ttd
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Diisi dengan jumlah berdasarkan
perkalian dari jumlah hasil produksi
(Kolom 3) dengan harga per satuan hasil
produksi (Kolom 5), selama satu tahun
sebelum tahun pajak.
Diisi dengan harga per satuan hasil
produksi usaha pembudidayaan ikan
berdasarkan harga jual rata-rata dalam
satu tahun sebelum tahun pajak.
Diisi dengan satuan hasil produksi
usaha pembudidayaan ikan selama satu
tahun sebelum tahun pajak.
Diisi dengan jumlah hasil produksi
usaha pembudidayaan ikan selama satu
tahun sebelum tahun pajak.
Diisi dengan jenis-jenis hasil produksi
usaha pembudidayaan ikan selama
setahun sebelum tahun pajak.
Diisi dengan nomor urut.
perairan
Usaha
dalam satuan meter persegi.
Diisi dengan total jumlah luas
yang digunakan untuk
Pembudidayaan Ikan (Kolom 5).
- 3 -
KOLOM 6 JUMLAH (Rp)
KOLOM 5 HARGA PER
SATUAN (Rp)
KOLOM 4 SATUAN HASIL
PRODUKSI
KOLOM 3 JUMLAH HASIL
PRODUKSI
KOLOM 2 JENIS HASIL
BUDIDAYA
KOLOM 1 NO
C. DATA HASIL PEMBUDIDAYAAN
JUMLAH

24. KETERANGAN: Tabel Data Bumi dan Data Bangunan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan
~ --··------1-------1------+----l-----r--------r------------i
I- -----~ ·--- _.___ _
1~~ . ' N.AM.l'um11
·NO BANGUNAN.
. ''•J:
' ~ '"
It .e, J2 ,. 8
BIAYA PEMBANGUNAN
(Rp)
I,UAS (m2)
C. DATA BANGUNAN
3. Tanggal
2. Nomor
I. Nama lzin
JENIS PERIZINAN
JENIS SUBSEKTOR
B. DATA BUMI
DJAR!NGAN KABEL L!STR!KDJARINGAN PIPA
D JARINGAN KABEL TELEKOMUN!KAS!
A.DATAUMUM
NOP
C[TTI D
JENIS TRANSAKSI DPEMUTAKHIRAN
-BERi tANDA -x- PAD,. 0 tlOTA•< PlLIHANJ YlNG SESUAI
DPENGHAPUSANDPENDAFTARAN
-1$1 DENClN HURUF CETlKfDJKETIKDE.NGAN TINT/I. HITAMPERHATlAN: -SEBEl.UM MENGISI, BAC!i DAHULU PETUNJUKP&NGJSIAN
TAHUN PAJAK
l2lol I IPEMBETULANKE DJ
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DJREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .
KANTOR PELAYANAN PAJAK : ..
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR LAINNYA
JARINGANPIPA, JARINGAN KABEL TELEKOMUNIKASI,
DAN JARINGAN KABEL LISTRIK
LAMPIRAN IV
PERATURANDIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 20/PJ/2015 TENTANG TATA
CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN SEKTORLAINNYA

25. Diisi dengan nomor urut
Diisi dengan rincian nama ruas/jalur
pipa atau kabel.
Contoh : South Sumatera West Java
KOLOM 1 NO
KOLOM 2 SECTION/
RUAS/JALUR
B. DATA BUMI
3. TANGGAL
Diisi sesuai dengan izin yang dimiliki.
contoh: persetujuan prinsip untuk izin
pemasangan jalur pipa.
Diisi dengan nomor perizinan yang
dimiliki.
Diisi dengan tanggal mulai berlakunya
izin.
2. NOMOR
JENIS PERIZINAN
1. NAMAIZIN
A. DATA UMUM
JENIS TRANSAKSI
NOP
JENIS SUBSEKTOR
Diisi oleh petugas.
Diisi oleh petugas.
Diisi oleh petugas.
Diisi dengan tahun pajak.
Diisi dengan angka banyaknya
melakukan pembetulan jika Wajib Pajak
menyampaikan Pembetulan
SPOP/LSPOP. Jika Wajib Pajak
menyampaikan SPOP/LSPOP normal
maka tidak perlu diisi.
Diisi oleh petugas.
Diisi oleh petugas.
Diisi dengan tanda silang (X) pada
kotak yang sesuai dengan jenis
subsektor
KANTORWILAYAHDJP
KANTORPELAYANANPAJAK
NOMOR FORMULIR
TAHUN PAJAK
PEMBETULANKE
PERHATIAN:
1. Formulir ini adalah data rinci untuk Jaringan Pipa, Jaringan Kabel
Telekomunikasi dan Jaringan Kabel Listrik di perairan lepas pantai.
2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
3. Pengisian 'huruf' dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.
4. Pengisian 'angka' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka
terakhir pada kotak paling kanan.
5. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip"-"
atau "NIHIL"pada kolom/baris isian.
PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR LAINNYA
JARINGAN PIPA, JARINGAN KABEL TELEKOMUNIKASI DAN
JARINGAN KABEL LISTRIK
- 2 -

26. Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SIGIT PRIADI PRAMUDITO
ttd
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Diisi dengan nomor urut.
Diisi dengan rincian nama bangunan
yaitu jaringan pipa atau kabel.
Diisi dengan rincian nama ruas/jalur
pipa atau kabel.
Diisi dengan tahun jaringan pipa atau
kabel selesai dibangun.
Diisi dengan panjang jaringan pipa atau
kabel yang berada di laut dalam satuan
meter.
Diisi dengan diameter pipa/kabel dalam
satuan meter.
Diisi dengan luas tapak yang
merupakan perkalian antara panjang
pipa/kabel (Kolom 5) dengan diameter
pipa/kabel (Kolom 6) dalam satuan
meter persegi.
Diisi dengan biaya yang dikeluarkan
saat membangun jaringan pipa/kabel,
dalam satuan rupiah
Diisi dengan:
1. total penjumlahan luas bangunan
(Kolom 7); dan
2. total penjumlahan biaya
pembangunan (Kolom 8).
Diisi dengan panjang jaringan pipa atau
kabel yang berada di laut dalam satuan
meter.
Diisi dengan lebar areal pengaman
jaringan pipa atau kabel dalam satuan
meter.
Diisi dengan luas berdasarkan hasil
perkalian antara Panjang pipa/kabel
(Kolom 2) dengan Lebar Areal Pengaman
(Kolom 4), dalam satuan meter persegi.
Diisi dengan total penjumlahan luas
(Kolom 5).
- 3 -
JUMLAH
BIAYAPEMBANGUNAN (Rp)
KOLOM 7 LUAS (m-)
KOLOM 6 DIAMETER (m)
C. DATA BANGUNAN
KOLOM 1 NO.
KOLOM 2 NAMAUNIT
BANGUNAN
KOLOM 3 SECTION/
RUAS/JALUR
KOLOM 4 TAHUN
DIBANGUN
KOLOM 5 PANJANG (m)
JUMLAH
KOLOM 5 LUAS (m-']
KOLOM 4 LEBAR AREAL
PENGAMAN (m)
KOLOM 3 PANJANG (m)

27. t
Tabel Data Bumi dan Data Bangunan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan
.. ~. ~·. ~c
. . .
KETERANGAN:
f-------------f--------1-----1-------t---------+--------1
1~----------1---------i·-----1--------1---------1-------
7=5x6
'LUAS
'(m2)
2
~NIS {'ALAN/ ~
•11~¥BA'~Atf·[l'OL;,,
!
.NO
I
. C.DATABANGUNAN, .
l · Jr JUMliAH "' ,.,
f----1---------1-----------t-- ---------1---------!f--..---·----·--- ..-
----1--------1----------j------·------t----------r------.. ·------
l---t---------1---------j-----------1--------+-·----··----..-
6=4x5
, .
JUMLAH LUAS TAPAK
I (m~)!. ...
3 - ..2 .
· B. DATA BUMI
[TI I DJI [ITT]3. Tanggal
2. Nomor
I. Nama Izin
JENIS PERIZINAN
' A. DATA UMUM
I I IDDJ DJ [II] [TTI I I I I
DPEMUTAKHIRAN
NOP
JENIS TRANSAKSI
·BERL TANDA-x- PADA D IKOTAKPILIHAN)YANO SESUAJ
DPENGHAPUSAN
-ISi DENGAN HURUF CtTAK/DJlt;"f!K Dt:.NO.W TIHTA tllT/M
·o PENDAFTARAN
PERHATl.AN: ·Sl::BELUM MENOISt, BACA DAHULU l't=;TUNJUI{ PENOISIAN
TAHUN PAJAK
l2lol I IPEMBETULANKE rn
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR LAINNYA
RUAS JALAN TOL
KEMENTER!ANKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ..
KANTOR PELAYANAN PAJAK .
LAMPIRAN V
PERATURANDIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-20 /PJ/2015 T~NTANG TATA
CARA PENGENMN PAJAK BUMI DAN
BANGUNANSEKTORLAINNYA

28. Diisi dengan nomor urut.
Diisi dengan panjang pondasi per tapak
Ruas J alan Tol dalam satuan meter.
Diisi dengan lebar pondasi per tapak
Ruas Jalan Tol dalam satuan meter.
Diisi dengan luas pondasi per tapak
Ruas Jalan Tol dalam satuan meter
persegi.
Diisi dengan jumlah tapak Ruas J alan
Tol.
Diisi dengan jumlah luas tapak
berdasarkan hasil perkalian antara Luas
pondasi per tapak (Kolom 4) dengan
Jumlah Tapak (Kolom 5) dalam satuan
Diisi dengan nama izin atau kontrak.
Diisi dengan nomor izin atau kontrak.
Diisi dengan tanggal mulai berlakunya
izin atau kontrak.
Diisi oleh petugas.
Diisi oleh petugas.
Diisi oleh petugas.
Diisi dengan tahun pajak.
Diisi dengan angka banyaknya
melakukan pembetulan jika Wajib Pajak
menyampaikan Pembetulan
SPOP/LSPOP. Jika Wajib Pajak
menyampaikan SPOP /LSPOP normal
maka tidak perlu diisi.
Diisi oleh petugas.
Diisi oleh petugas.
KOLOM 6 JUMLAH LUAS
TAPAK (m2)
KOLOM 5 JUMLAH TAPAK
B. DATA BUMi
KOLOM 1 NO
KOLOM 2 PANJANG (m)
KOLOM 3 LEBAR (m)
KOLOM 4 LUAS (m2)
A. DATA UMUM
JENIS PERIZINAN
1. NAMAIZIN
2. NOMOR
3. TANGGAL
JENIS TRANSAKSI
NOP
KANTOR WILAYAH DJP
KANTORPELAYANAN PAJAK
NOMOR FORMULIR
TAHUN PAJAK
PEMBETULAN KE
PERHATIAN:
1. Formulir ini adalah data rinci untuk Jalan Tol di perairan lepas pantai.
2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
3. Pengisian 'huruf' dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.
4. Pengisian 'angka' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka
terakhir pada kotak paling kanan.
5. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip "-"
atau "NIHIL" pada kolom/baris isian.
PETUNJUKPENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR LAINNYA
RUAS JALAN TOL
- 2 -

29. Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORATJENDERAL PAJAK
SIGIT PRIADI PRAMUDITO
ttd
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Diisi dengan nomor urut.
Diisi dengan jenis jalan/jembatan tol
an tar a lain:
a. J alan Tol Rigid Dengan Pondasi Tiang
Pancang
b. Jalan Tol Komposit Dengan Pondasi
Tiang Pancang
c. Jembatan Tol Dengan Pilar
d. Jembatan Tol Dengan Abutment
e. Jalan Layang Tol dan Interchange
Sesuai dengan jenis ruas Jalan Tol.
Diisi dengan nama ruas J alan Tol
berada.
Contoh: KM 00,00 s.d. KM 01,00
Diisi dengan tahun selesai dibangun
Jalan Tol.
Diisi dengan panjang per ruas Jalan Tol
dalam satuan meter.
Diisi dengan lebar per ruas Jalan Toi
dalam satuan meter.
Diisi dengan jumlah perkalian Panjang
.Jalany.Jembatan (Kolom 5) dengan Lebar
Jalan/ Jembatan (Kolom 6) dalam satuan
meter persegi.
Diisi dengan jumlah seluruh luas
jalan/jembatan dalam satuan meter
persegi (Kolom 7).
meter persegi.
Diisi dengan total jumlah luas tapak
(Kolom 6) dalam satuan meter persegi.
- 3 -
JUMLAH
KOLOM 7 LUAS (rn-]
KOLOM 6 LEBAR (m)
KOLOM 4 TAHUN
DIBANGUN
KOLOM 5 PANJANG (m)
KOLOM 3 NAMARUAS
C. DATA BANGUNAN
KOLOM 1 NO.
KOLOM 2 JENIS JALAN/
JEMBATAN TOL
JUMLAH

30. ti.~··~··~~u~:,~~fitt;i~:;-·ir,i~~~~¥~~1~~~oitJ"t~j'fl~'" - .,,. ~..t.. .. t~ t f ; ..... t,"··~ 1. .. :I.<''!
·- ........ ''";.{t! ;;_1....,~_· ~~'J-:.> ....!.c.!·,·4.i··-•.,;i.e~ ....ll.ect-~
31 46.3%
32 47.4%
33 48.4%
34 49.5%
35 50.5%
36 51.4%
37 52.4%
38 53.4%
39 54.3%
40 55.2%
41 56.1%
42 56.9%
43 57.8%
44 58.6%
45 59.5%
46 60.3%
47 61.1%
48 61.8%
49 62.6%
so 63.3%
51 64.1%
52 64.8%
53 65.5%
54 66.2%
55 66.8%
56 67.5%
57 68.1%
58 "68.8%
59 69.4%
60 70.0%
·JMJR EFEKTIF .:::-:1! ~R,osENTAsE·J;if:J¥O~ttA~~,,;.: ....: .,; .. ~-:~· ~ .. _. U,.'1.: ·.. ~·j...J,tr.t•
1 2.0%
2 3.9%
3 5.8%
4 7.7%
5 9.5%
6 11.3%
7 13.1%
8 14.8%
9 16.5%
10 18.2%
11 19.8%
12 21.4%
13 23.0%
14 24.5%
15 26.0%
16 27.5%
17 28.9%
18 30.3%
19 31.7%
20 33.1%
21 34.4%
22 35.7%
23 37.0%
24 38.2%
25 39.4%
26 40.7%
27 41.8°io
28 43.0%
29 44.1%
30 45.2%
TABEL PENYUSUTAN RUAS JALAN TOL
LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 20/PJ/2015 TENTANGTATA
CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN SEKTORLAINNYA

31. L: tiN.i~R.~.fEl{fjF]l;[.p_fl.Q$.t;~IAsg_·eU'f.(Y~UJ:~!'j~L
31 37.71%
32 38.66%
33 39.59%
34 40.50%
35 41.40%
36 42.29%
37 43.17%
38 44.03%
39 44.88%
40 45.71%
41 46 .53%
42 47.34%
43 48.14%
44 48.93%
45 49.70%
46 50.46%
47 51.22%
48 51.96%
49 52.68%
50 53.40%
51 54.11%
52 54.80%
53 55.49%
54 56.16%
55 56.83%
56 57.48%
57 58.12%
58 58.76%
59 59.38%
60 60.00%
, QMUJr~FEIITlfj .PRQS~Nt/~~ P!;N.XlJSYT.AN.:i
1 1.52%
2 3.01%
3 4.48%
4 5.93%
5 7.35%
6 8.76%
7 10.14%
8 11.50%
9 12.84%
10 14.16%
11 15.46%
12 16.74%
13 18.01%
14 19.25%
15 20.47%
16 21.68%
17 22.87%
18 24.03%
19 25.19%
20 26.32%
21 27.44%
22 28.54%
23 29.62%
24 30.69%
25 31.74%
26 32.77%
27 33.79%
28 34.79%
29 35.78%
30 36.75%
TABEL PENYUSUTAN JARINGAN PIPA
- 2 -

32. t
SIGIT PRIADI PRAMUDITO
ttd
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
1-:~ --.:----ilr."J f::l:t.:::11[•••:r i;.i:-f•-1~L'···~::z-1: '~_..,
1 6.23%
2 12.08%
3 17.56%
4 22.70%
5 27.52%
6 32.04%
7 36.28%
8 40.25%
9 43.98%
10 47.47%
11 50.74%
12 53.82%
13 56.70%
14 59.40%
15 61.93%
16 64.30%
17 66.53%
18 68.61%
19 70.57%
20 72.41%
21 74.13%
22 75.74%
23 77.25%
24 78.67%
25 80.00%
TABEL PENYUSUTAN
JARINGAN KABEL TELEKOMUNIKASI DAN KABEL LISTRIK
- 3 -