Disampaikan pada Rakornas Bidang Administrasi Kependudukan,
Kementerian Dalam Negeri
Jakarta, 10 November 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI;
http://inovasi.lan.go.id
Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi perangkat desa dan tugas serta fungsinya. Terdapat informasi mengenai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun beserta tugas dan fungsinya. Juga dijelaskan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri dan azas-azas pengelolaannya.
Webinar ini membahas peluang dan tantangan implementasi teknologi digital dalam pelayanan publik di Indonesia. Pemerintah berupaya memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan kepada masyarakat serta mengintegrasikan sistem secara digital untuk mempercepat birokrasi. Namun, perlu evaluasi terhadap inisiatif-inisiatif seperti SPBE, SATU DATA, dan INSW untuk mengetahui tingkat keberhasilan pener
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting Akademi Desa 4.0
Dokumen tersebut membahas upaya percepatan konvergensi pencegahan stunting di desa melalui penggunaan dana desa, dengan menjelaskan model konvergensi, peraturan terkait, dan contoh sinergi pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah dengan desa.
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan meliputi penentuan kegiatan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan."
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2022 di Provinsi Lampung. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum dan regulasi pelaksanaan SPM, prinsip dan tahapan penerapannya, serta integrasi SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
BUM Desa adalah badan usaha milik desa yang dimiliki oleh masyarakat desa untuk mengelola sumber daya ekonomi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dokumen ini menjelaskan tentang pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan BUM Desa, termasuk tahapan dan unsur-unsurnya seperti studi kelayakan usaha dan pemilihan pengurus. Rekomendasi untuk mengembangkan BUM Desa adalah memberikan
Dokumen tersebut membahas tentang dokumentasi inovasi pemerintah yang mencakup strategi pelaksanaan, resistensi, dan pembelajaran dari setiap inovasi untuk membantu daerah lain dalam merumuskan ide menjadi tindakan baru. Dokumen tersebut juga menanyakan masalah yang dihadapi, solusi yang diusulkan, bagaimana inovasi memecahkan masalah, sumber daya yang digunakan, dan pembelajaran yang didapat.
Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi perangkat desa dan tugas serta fungsinya. Terdapat informasi mengenai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun beserta tugas dan fungsinya. Juga dijelaskan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri dan azas-azas pengelolaannya.
Webinar ini membahas peluang dan tantangan implementasi teknologi digital dalam pelayanan publik di Indonesia. Pemerintah berupaya memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan kepada masyarakat serta mengintegrasikan sistem secara digital untuk mempercepat birokrasi. Namun, perlu evaluasi terhadap inisiatif-inisiatif seperti SPBE, SATU DATA, dan INSW untuk mengetahui tingkat keberhasilan pener
Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan Konvergensi Pencegahan Stunting Akademi Desa 4.0
Dokumen tersebut membahas upaya percepatan konvergensi pencegahan stunting di desa melalui penggunaan dana desa, dengan menjelaskan model konvergensi, peraturan terkait, dan contoh sinergi pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah dengan desa.
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan meliputi penentuan kegiatan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan."
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2022 di Provinsi Lampung. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum dan regulasi pelaksanaan SPM, prinsip dan tahapan penerapannya, serta integrasi SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
BUM Desa adalah badan usaha milik desa yang dimiliki oleh masyarakat desa untuk mengelola sumber daya ekonomi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dokumen ini menjelaskan tentang pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan BUM Desa, termasuk tahapan dan unsur-unsurnya seperti studi kelayakan usaha dan pemilihan pengurus. Rekomendasi untuk mengembangkan BUM Desa adalah memberikan
Dokumen tersebut membahas tentang dokumentasi inovasi pemerintah yang mencakup strategi pelaksanaan, resistensi, dan pembelajaran dari setiap inovasi untuk membantu daerah lain dalam merumuskan ide menjadi tindakan baru. Dokumen tersebut juga menanyakan masalah yang dihadapi, solusi yang diusulkan, bagaimana inovasi memecahkan masalah, sumber daya yang digunakan, dan pembelajaran yang didapat.
Dokumen tersebut membahas tentang ekosistem desa digital yang terdiri dari 6 pilar utama yaitu sumber daya manusia, data, masyarakat dan pemerintah desa, infrastruktur, aplikasi dan media sosial, serta pemberdayaan. Dibahas pula tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengembangan desa digital meliputi sumber daya manusia, data, regulasi dan pembiayaan, serta infrastruktur."
Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Klaten menunjuk narasumber dan moderator untuk dua kegiatan, yaitu Forum Musyawarah Tingkat Desa tentang Keluarga Berencana dan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja.
Bagaimana posisi dan peranan camat dalam pembinaan admintrasi pemerintahan desa.
Camat adalah kepanjangan tangan pemerintah daerah yang memegang peran penting dalam pemibinaan adminstratsi Pemerintah Desa
Disampaikan pada Workshop Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan, diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Jambi
24 Februari 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara RI
Keputusan Kepala Desa Cilayung membentuk kelompok kerja operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk meningkatkan koordinasi dan pembinaan Posyandu. Kelompok kerja ini akan mengelola data Posyandu, merencanakan kegiatan, membimbing kader, dan melaporkan kegiatan ke kepala desa dan camat.
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDesEka Saputra
1. Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dalam menggerakkan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) secara berkelanjutan.
2. BUMDesa diharapkan menjadi pilar demokrasi ekonomi dan meningkatkan perekonomian desa dengan mengembangkan berbagai jenis usaha seperti bisnis sosial, penyewaan barang, perantara, produksi dan perdagangan, serta bisnis keuangan.
3.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
SPM Bidang Kesehatan untuk Provinsi :
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
Sistem pemerintahan desa dan peranannya dalam pembangunan desa. Sistem pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa. Pemerintah desa memiliki peran dalam membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketentraman, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa.
Dokumen tersebut membahas tentang kerjasama antar lembaga pemerintah dan dasar-dasar hukum yang mengatur kerjasama tersebut. Terdapat penjelasan mengenai konsep kerjasama kelembagaan sesuai dengan asas pemerintahan, bentuk-bentuk kerjasama daerah, dan penyelenggaraan kerjasama daerah antar lembaga dan dengan pihak ketiga.
Proyek perubahan ini bertujuan untuk mengembangkan destinasi wisata prioritas Danau Lindu di Kabupaten Sigi yang belum maksimal dengan membuat masterplan kawasan, meningkatkan kualitas SDM masyarakat, dan memperbaiki aksesibilitas serta promosi. Proyek ini akan dilaksanakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya inovasi dalam pelayanan publik di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) PP No. 38/2017 menjadi payung hukum untuk meningkatkan inovasi di daerah, (2) terdapat berbagai aktor dan program yang dapat mendukung inovasi, namun perlu ada sinergi untuk mencapai hasil maksimal. (3) Beberapa prioritas nasional dan bidang untuk mempromosikan inovasi dijab
Aktualisasi Nilai Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara Dinas Kependudukan & Penc...windy fitria
Laporan Aktualisasi nilai dasar profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan salah satu kegiatan pembelajaran di Bidang Pendidikan dan Pelatihan untuk mewujudkan kompetensi dalam mengaplikasikan sasaran kinerja pegawai di satuan kerja pemerintah daerah masing – masing sesuai dengan tingkatannya melalui beberapa kegiatan yang disusun untuk nantinya dilaksanakan di satuan kerja pemerintahan masing- masing.
Dokumen tersebut membahas tentang ekosistem desa digital yang terdiri dari 6 pilar utama yaitu sumber daya manusia, data, masyarakat dan pemerintah desa, infrastruktur, aplikasi dan media sosial, serta pemberdayaan. Dibahas pula tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengembangan desa digital meliputi sumber daya manusia, data, regulasi dan pembiayaan, serta infrastruktur."
Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Klaten menunjuk narasumber dan moderator untuk dua kegiatan, yaitu Forum Musyawarah Tingkat Desa tentang Keluarga Berencana dan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja.
Bagaimana posisi dan peranan camat dalam pembinaan admintrasi pemerintahan desa.
Camat adalah kepanjangan tangan pemerintah daerah yang memegang peran penting dalam pemibinaan adminstratsi Pemerintah Desa
Disampaikan pada Workshop Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan, diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Jambi
24 Februari 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara RI
Keputusan Kepala Desa Cilayung membentuk kelompok kerja operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk meningkatkan koordinasi dan pembinaan Posyandu. Kelompok kerja ini akan mengelola data Posyandu, merencanakan kegiatan, membimbing kader, dan melaporkan kegiatan ke kepala desa dan camat.
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDesEka Saputra
1. Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dalam menggerakkan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) secara berkelanjutan.
2. BUMDesa diharapkan menjadi pilar demokrasi ekonomi dan meningkatkan perekonomian desa dengan mengembangkan berbagai jenis usaha seperti bisnis sosial, penyewaan barang, perantara, produksi dan perdagangan, serta bisnis keuangan.
3.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
SPM Bidang Kesehatan untuk Provinsi :
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
Sistem pemerintahan desa dan peranannya dalam pembangunan desa. Sistem pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa. Pemerintah desa memiliki peran dalam membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketentraman, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa.
Dokumen tersebut membahas tentang kerjasama antar lembaga pemerintah dan dasar-dasar hukum yang mengatur kerjasama tersebut. Terdapat penjelasan mengenai konsep kerjasama kelembagaan sesuai dengan asas pemerintahan, bentuk-bentuk kerjasama daerah, dan penyelenggaraan kerjasama daerah antar lembaga dan dengan pihak ketiga.
Proyek perubahan ini bertujuan untuk mengembangkan destinasi wisata prioritas Danau Lindu di Kabupaten Sigi yang belum maksimal dengan membuat masterplan kawasan, meningkatkan kualitas SDM masyarakat, dan memperbaiki aksesibilitas serta promosi. Proyek ini akan dilaksanakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya inovasi dalam pelayanan publik di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) PP No. 38/2017 menjadi payung hukum untuk meningkatkan inovasi di daerah, (2) terdapat berbagai aktor dan program yang dapat mendukung inovasi, namun perlu ada sinergi untuk mencapai hasil maksimal. (3) Beberapa prioritas nasional dan bidang untuk mempromosikan inovasi dijab
Aktualisasi Nilai Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara Dinas Kependudukan & Penc...windy fitria
Laporan Aktualisasi nilai dasar profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan salah satu kegiatan pembelajaran di Bidang Pendidikan dan Pelatihan untuk mewujudkan kompetensi dalam mengaplikasikan sasaran kinerja pegawai di satuan kerja pemerintah daerah masing – masing sesuai dengan tingkatannya melalui beberapa kegiatan yang disusun untuk nantinya dilaksanakan di satuan kerja pemerintahan masing- masing.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pencatatan sipil di Indonesia yang mencakup pengertian, komponen, kaidah universal, cakupan peristiwa, dan prinsip pencatatan untuk peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan lainnya."
Tentang Statistik Kependudukan diantaranya adalah :
- Pengertian Demografi
- Komposisi Jenis Kelamin
- Analisa Rasio Jenis Kelamin
- Mortalitas
- Angka Harapan Hidup
- Fertilitas
- Migrasi
- Migrasi Semasa Hidup
- Migrasi Risen
- Migrasi Total
- Estimasi Penduduk
- Metode Matematik Analisis Kependudukan
- Geometrik dan Eksponensial
- Metode Komponen
- Proyeksi Penduduk
- Tahapan Perhitungan proyeksi penduduk
- Whipple Index
- Myers Index
-
Dokumen tersebut membahas tentang variabel, data, dan informasi dalam penelitian. Ia menjelaskan bahwa variabel adalah karakteristik subjek penelitian yang memiliki berbagai nilai, dan dapat berupa diskrit atau kontinu. Data adalah hasil pengukuran variabel dan dapat bersumber dari data primer maupun sekunder. Informasi didapat dari analisis data yang memberikan makna untuk pengambilan keputusan.
Biostatistik digunakan untuk menggambarkan masalah kesehatan, memantau program kesehatan, mendiagnosis masalah, dan perencanaan program. Biostatistik membantu penelitian dengan menghitung sampel yang representatif, mengumpulkan data secara akurat, mengolah dan menganalisis data sesuai kasus, serta menyajikan data secara komunikatif.
Dokumen ini memberikan panduan tentang karakteristik seorang pemimpin inovatif yang selalu mencari ide-ide baru dan berani melakukan perubahan. Pemimpin seperti itu mampu melihat peluang di balik kesulitan dan bergerak keluar dari zona nyaman untuk mencapai tujuan organisasi.
Karyawan perusahaan harus memiliki integritas profesional dan inovasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Mereka diharapkan untuk peduli terhadap pekerjaan, kreatif dalam menyelesaikan tugas, serta jujur dan bertanggung jawab.
Kepemimpinan dan Kebijakan Publik Sebagai Determinan Pembangunan NasionalTri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas pentingnya kepemimpinan dan kebijakan publik sebagai determinan pembangunan nasional. Kualitas kepemimpinan pemerintahan dipengaruhi oleh interaksi positif dengan aktor non-pemerintah. Sinergi antar berbagai aktor menjadi kunci untuk menguatkan kualitas kepemimpinan dan kebijakan publik yang melayani kepentingan bersama.
Disampaikan pada Seminar Sehari dan Expo Inovasi
Oelamasi, 19 Oktober 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Disampaikan pada Bimbingan Teknis Kebijakan Peningkatan Pelayanan Publik bagi Pejabat Eselon II dan III
Pemerintah Kabupaten Bandung, 5 November 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI;
http://inovasi.lan.go.id
MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN BERSAMA
MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 03 TAHUN 2012
Nomor : 36 TAHUN 2012
TENTANG
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
Contoh Implementasi Penguatan Sistem Inovasi di Beberapa Kabupaten Kota - Tat...Tatang Taufik
Paparan dalam Workshop DRN – DRD, bertema “Penguatan Sumberdaya , Kelembagaan , dan Jaringan Iptek Pusat dan Daerah Untuk Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Bangsa”, di Ruang Komisi Utama BPPT, Jakarta, 4 Desember 2013
Inovasi dan best practices dalam pelayanan publikAgus Dwiyanto
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan inovasi pelayanan publik di Indonesia. Ia menjelaskan definisi inovasi pelayanan publik, jenis-jenis inovasi yang ada, kendala dan faktor pendorong terjadinya inovasi, siapa saja yang berpotensi melakukan inovasi, mengapa inovasi penting untuk peningkatan daya saing dan kepuasan masyarakat, serta langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mendorong ter
Pelayanan Publik dan Isu Dukcapil (2).pptxSitiFarida22
Dokumen tersebut membahas tantangan negara dalam membangun kredibilitas pemerintah di mata masyarakat melalui program-program kesejahteraan masyarakat dan pelayanan terbaik. Selanjutnya, dokumen tersebut menjelaskan pengertian pelayanan publik, ruang lingkupnya, perspektif dan model pelayanan publik serta berbagai masalah terkait pelayanan e-KTP di Indonesia beserta perbandingannya dengan negara lain.
Dokumen ini membahas implementasi e-government di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Mulai dari tahun 2002, Kabupaten Sragen mulai mengembangkan infrastruktur TIK untuk mengintegrasikan sistem pemerintahan dan memberikan layanan publik secara online. Saat ini, Sragen telah mengembangkan berbagai sistem informasi dan aplikasi e-government untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Implementasi e-government di Sragen telah mendapatkan berbagai pengh
Depok2_26_Nasir Hamzah_Analisis Isu dan Gagasan Kreatif Smart Governance.pdfNasirHamzah1
Isu utama yang diidentifikasi dalam dokumen tersebut adalah sumber data yang kurang valid untuk pelaporan harian aktivitas Disdukcapil. Hal ini dapat berdampak buruk terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan. Gagasan kreatif yang diajukan adalah menganalisis data dari berbagai sumber seperti aplikasi SIAK Terpusat, database lokal, dan website PDAK, serta mengumpulkan data secara manual sebagai pembanding.
Karya tulis ini membahas proposal pengembangan sistem 'One Data' untuk mengintegrasikan data penduduk, kriminal, medis, dan pajak dengan menggunakan e-KTP sebagai acuan. Sistem ini diharapkan dapat menyimpan seluruh data terkait seseorang di satu database terpusat untuk mencegah penyembunyian identitas atau data-data lainnya.
Top 9 Innovation in the Competition of the Public Service Innovation 2014
Seri Inovasi Administrasi Negara No. 10
Deputi Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Jl. Veteran No. 10
Jakarta
Pengelolaan pengaduan merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Semakin baik pengelolaannya, semakin baik kualitas pelayanan publik. Demikian sebaliknya.
Ringkasan dari dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas pentingnya pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan aspirasi masyarakat. Dokumen tersebut juga menjelaskan tata cara pengelolaan pengaduan secara sistematis mulai dari penerimaan, pemeriksaan, hingga penyelesaian pengaduan.
Dokumen tersebut membahas usulan registrasi ISP yang lebih fleksibel dengan sistem post-audit daripada pre-audit. Sistem registrasi akan dilakukan secara online melalui website dengan tiga kelas lisensi berdasarkan skala layanan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan penetrasi internet di daerah dengan mempermudah UKM lokal menyediakan layanan.
"[Ringkasan]"
Dokumen tersebut merupakan kata pengantar dari sebuah makalah yang membahas kinerja pelayanan publik pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kata pengantar ini menjelaskan ucapan syukur atas kelancaran penulis dalam menyelesaikan makalah ini dan menjelaskan tujuan makalah ini untuk menambah wawasan pembaca secara ringkas dan mudah dipahami.
Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat beberapa poin penting mengenai program e-KTP di Indonesia, yaitu: (1) e-KTP merupakan solusi untuk menata sistem kependudukan, (2) terdapat tantangan dari berbagai pihak dalam implementasinya, dan (3) diperlukan upaya percepatan rekam data dan distribusi e-KTP guna menyelesaikan permasalahan.
Kosep dan Aplikasi e-government dalam pendidikan dan pelatihan, ataupun dalam konteks yang lebih luas. Selamat mempelajari, semoga menjadi bahan diskusi dan pencerahan bagi Anda...
Teks tersebut membahas tentang pelayanan publik di Indonesia, termasuk upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelayanan seperti melalui One Stop Service (OSS). Namun, pelayanan publik masih menghadapi berbagai permasalahan seperti birokratis dan kurang responsif. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan penetapan standar pelayanan dan peningkatan kompetensi SDM.
Similar to Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (20)
Disampaikan pada Pelatihan Teknis Pengembangan Kapasitas bagi Pejabat Fungsional Analis Kebijakan, diselenggarakan oleh Puslatbang KDOD LAN
Dr. Tri Widodo WU., SH. MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara RI
Samarinda, 10 Juni 2024
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Kebijakan Publik Series #4, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI)
Jakarta, 16 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada Lokakarya Persiapan IKK 2024 dan Penganugerahan Hasil Pengukuran IKK Kemenkes Tahun 2023
Jakarta, 30 April 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada “Evaluasi Dampak Diklat”, diselenggarakan
oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Surabaya, 7 Maret 2024
Disampaikan pada “Rapat Koordinasi BPSDM se Kalimantan Utara
Tarakan, 29 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Materi Drum-up Kelas Inovasi, diperuntukkan bagi Tim Adhiganapraya LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Kementerian Hukum dan HAM dengan tema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak”
Jakarta, 22 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keynote Speech Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jakarta, 15 November 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Temu Inovator (Innovation Summit) Kabupaten Bogor
30 Januari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Seri 2 ASN Belajar BPSDM Jawa Timur
18 Januari 2024
Belajar Bersama Widyaiswara LAN
Diselenggarakan oleh Pusbangkom TSK LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
1. Inovasi Pelayanan
Administrasi Kependudukan
Disampaikan pada Rakornas Bidang Administrasi Kependudukan,
Kementerian Dalam Negeri
Jakarta, 10 November 2017
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI;
http://inovasi.lan.go.id
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
3. Data Penduduk sbg Simpul Layanan Negara
Layanan Adminduk
merupakan primus inter pares
dan titik sentral dari layanan
negara secara menyeluruh.
Kualitas layanan Adminduk
akan menentukan kualitas
layanan sektor lainnya.
4. Masalah Layanan Adminduk
• IT yang kurang mendukung: jaringan lemah,
bandwidth kecil, data tidak sinkron, dll;
• SDM kurang kapabel: tidak memiliki sertifikasi
kompetensi, sering mutasi, dll;
• Sarana prasarana: perangkat komputer lambat,
blanko terbatas, tidak ada ruang tunggu, dll;
• Prosedur panjang: RT-RW-Kel-Kec-Dinas
Keterbatasan
Sistem
• Corruptive / opportunistic behavior: pungli,
suap, calo, diskriminasi, dll;
• Partisipasi / kesadaran publik yang lemah.
• Perilaku petugas: cemberut, tidak
berorientasi pelayanan, dll;
Faktor Moral
Hazard
9. Pusparagam Inovasi Adminduk
Sumber: Street Level Innovation, Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN, 2016
KALIBER (Kepala Lingkungan Bersatu)
Menyiapkan satu ruangan dan jam
pelayanan khusus di Kantor Kelurahan,
dimana Kepala Lingkungan saling
membantu satu sama lain (Kaliber)
sehingga proses pelayanan bisa diselesaikan
dengan cepat, sesuai jam pelayanan, dan
terpusat di Kantor Kelurahan.
SILAKU (Silsilah Keluarga)
Penandatanganan berkas oleh Lurah dihadiri semua ahli waris keluarga yang mengajukan
permohonan hak milik, kepala lingkungan, lurah, dan kepala seksi pemerintahan, ketentraman
dan ketertiban untuk memastikan tidak adanya tuntutan di kemudian hari
TUMPANGI (Tunggu Masa Panggilan
Kami)
Penyampaian informasi secara aktif
melalui telepon kepada pemohon
layanan ketika berkas layanannya sudah
selesai diproses dan dapat diambil
kembali (1-2 hari kerja)
12. What Next: Varian Layanan Terpadu?
Pelayanan diberikan
ditempat dan waktu yang
sama dengan layanan
lainnya
(PTSP, Mall Layanan
Publik)
Pelayanan diberikan
kapanpun saat
dibutuhkan
(Layanan 24 jam, Online,
Emergency service)
Pelayanan diberikan dimanapun saat
dibutuhkan, tidak dibatasi instansi atau
wilayah administrasi
(Prinsip Interoperability: urus KTP bisa di
Kepolisian; urus SIM bisa di Kecamatan)
13. What Next: Paket & Promo Layanan Adminduk?
Layanan
Primer
• E-KTP
• Kartu Keluarga
• Akta Kelahiran
• Akta Kematian
• Akta Pernikahan
• Akta Perceraian
• Akta Pengakuan/
Pengesahan Anak
• Surket Tempat
Tinggal
• Dll.
Layanan
Sekunder
• SIM A/B/C
• SKCK
• Kartu Kuning
• Paspor
• IMB
• TDP
• SIUP & HO
• NPWP
• Dll.
LAYANAN PAKET
A B C
KTP
KK
PASPOR
NPWP
KTP
KK
SIM
SKCK
Akta Nikah
Kartu Kuning
Pspor
SKCK
LAYANAN PROMO
Urus IMB
dapat KTP
Urus TDP/
SIUP dapat
SKTT & NPWP
Urus Paspor
dapat KK &
Akta Lahir
16. Penutup …
Dengan pembaharuan Layanan Adminduk secara berkesinambungan,
KITA BUKTIKAN BAHWA:
Negara tidak pernah menyia-nyiakan amanat rakyat;
Negara benar-benar bekerja;
Negara semakin dekat dan cepat hadir menjawab kebutuhan
publik;
Negara mampu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin,
bukan sebaliknya;
Negara bukanlah sumber masalah, namun selalu menjadi solusi
terhadap masalah.