BUM Desa adalah badan usaha milik desa yang dimiliki oleh masyarakat desa untuk mengelola sumber daya ekonomi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dokumen ini menjelaskan tentang pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan BUM Desa, termasuk tahapan dan unsur-unsurnya seperti studi kelayakan usaha dan pemilihan pengurus. Rekomendasi untuk mengembangkan BUM Desa adalah memberikan

1. BUM Desa
Badan Usaha Milik Desa
Yulianto
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BUM Desa
Badan Usaha Milik Desa
BAPERMADES

2. Pengertian
Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut
BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset,
jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
• (Ketentuan Umum pasal 1 UU No 6/2014 tentang
Desa).

3. Mengapa perlu mendirikan BUMDesa?
Tri Sakti Desa (Jokowi-JK)
Demi tercapainya kemandirian ekonomi desa, yaitu desa yang
mampu menyelesaikan persoalan kebutuhan dasar warganya
dengan mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber
daya ekonomi yang dimiliki desa. Bukan desa yang hanya bisa
hidup karena bantuan dari pihak luar (pemerintah, swasta atau
lembaga hibah dan donor)

4. TAHAPAN MENDIRIKAN BUMDesa
1. Tahap PembentukanBUM Des: yakni s/d
diterbitkannya Perdestentang BUM Des
dan pelantikan Pengurus BUM Des.
3. Tahap Pengembangan BUMDes: yakni
dalam bentuk perluasan unit usaha
maupun pembentukan unit usaha2 baru.
2. Tahap Pengelolaan BUMDes: yakni sejak
operasionalnya unit usaha dalam
BUMDes.
Tahapan
dalam
BUM
Desa

5. FASE/ TAHAP PEMBENTUKAN BUMDesa
A. MUSDES dgn acara:
1. Sosialisasi tentang BUM Desa
2. Menjajaki peluang pendirian/
pembentukan BUM Desa
3. Menjajaki pilihan unit usaha
4. Membentuk Tim Pengkajian unit usaha
(studi kelayakan)

6. Aspek-aspek yang Harus Diperhitungkan dalam
Menentukan Kelayakan Unit Usaha
1. AspekPasardanPemasaran
2. AspekTeknisdanTeknologi
3. AspekManajemendanSDM
4. AspekKeuangan
5. AspekSosial–Budaya,Ekonomi,Politik danLingkungan
6. AspekHukum

7. B. MUSDES II dengan acara:
1. Presentasi hasil “Tim Pengkajian
Kelayakan Usaha”
2. Menetapkan unit usaha yg akan
diselenggarakan
3. Membentuk Tim Perumus AD/ART

8. C. MUSDES III dengan acara:
1. Mendiskusikan dan mengesyahkan rumusan AD/ART (untuk
lampiran Perdes)
2. Memilih Pengurus BUMDesa secara langsung atau
(membentuk Tim Pemilihan Pengurus BUMDesa/Panitia
seleksi)
3. Pengawas
Catatan 1 : • Jumlah personil BUM Desa menyesuaikan kebutuhan (efektif
dan efisien)

9. Kelembagaan BUM Desa
MUSDES
PENASIHAT
(KADES)
Kepala unit
usaha
Kepala unit
usaha
Kepala unit
usaha
Kepala unit
usaha
DireksiPengawas

10. • Catatan 2:
Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang
melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan
lembaga kemasyarakatan Desa. (lihat PP 43/2014)
• Persyaratan Pelaksana Operasional (Permendes 4/2015)
1. Masyarakat Desa yangmempunyai jiwa wirausaha;
2. Berdomisili danmenetap di Desa sekurangkurangnya
2 (dua) tahun;
3. Berkepribadian baik, jujur, adil,cakap, dan perhatian
terhadap usaha ekonomi Desa; dan
4. Pendidikan minimal setingkat SMU/sederajat;

11. Pelaksana Operasional dapat diberhentikan
dengan alasan:
1. Meninggaldunia;
2. Telahselesaimasabaktisebagaimana
diaturdalamAD/ART
3. Mengundurkandiri;
4. Tidakdapatmelaksanakantugas
denganbaiksehinggamenghambat
perkembangankinerjaBUMDesa;
5. Terlibatkasuspidanadantelah
ditetapkansebagaitersangka.

12. PENGAWAS
Pengawas adalah orang yg dapat mewakili kepentingan masyarakat.
Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
a. Ketua;
b. Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Sekretaris merangkap anggota;
d. Anggota. MasabaktiPengawasdiaturdalamAD/ART
D.Penerbitan Peraturan Desa (Perdes) tentang BUM Desa.
E.Pelantikan kepengurusan BUM Desa. Dengan terbitnya Perdes
tentang BUMDesa dan Pelantikan Pengurus maka BUMDesa
dapat dinyatakan telah terbentuk.

13. FASE/ TAHAP PENGELOLAAN BUMDesa
F. Pengurus BUM Desa selanjutnya menyusun Peraturan Unit Usaha,
Standard Operating Procedure (SOP) atau sejenisnya dan mulai
operasionalisasi
G. PELAPORAN: Secara berkala pengelola BUM Desa melaporkan
kinerja nya termasuk laporan keuangan (setiap bulan, 3 bulan,
dan atau 6 bulan-an)
Rapat Umum/ Tahunan BUM Desa Membahas kinerja
Pengurus, perkembangan usaha dan rencana tindak lanjut.
Membahas laporan dan pertanggungjawaban keuangan
usaha, pembagian SHU dll

14. 6 prinsip mengelola BUM-Desa
1. Kooperatif. kerjasama yang baik
2. Partisipatif.dukungan dan kontribusi
3. Emansipatif. perlakuan yg sama
4. Transparan. dapat diketahui/terbuka.
5. Akuntabel. dapat dipertg jawabkan
6. Sustainabel. dikembangkan/ dilestarikan

15. FASE/ TAHAP PENGEMBANGAN
BUMDesa
yakni berupa perluasan unit usaha
maupun pembentukan unit usaha2
baru.

16. Idealisme BUMDes(1)
1. Unit usaha yang diselenggarakan
oleh BUM Desa diharapkan adalah
unit usaha yang dibutuhkan oleh
warga banyak (memenuhi
kebutuhan/hajat hidup warga desa)
2. Unit usaha diharapkan bersifat
sosial bisnis=tidak komersial
(mengejar keuntungansemata/
profit oriented)

17. 3. BUM Desa diharapkan dapat memberi kontribusi
terhadap PADesa,
4. BUM Desa diharapkan dapat memperkuat
perekonomian desa
5. BUM Desa diharapkan dapat mengurangi
pengangguran
6. BUM Desa diharapkan dapat mengurangi
kemiskinan
7. BUM Desa tidak boleh membentuk unit usaha
yang telah diselenggarakan oleh wargadesa
lanjutan

18. JENIS USAHA BUM Desa
JENIS USAHA CONTOH UNIT USAHA
1. Serving
a. Usaha air minum desa,
b. usaha listrik desa,
c. lumbung pangan.
2. Banking Bank desa atau
a. lembaga perkreditan desa atau
b. lembaga keuangan mikro desa
3. Renting
a. Penyewaan traktor,
b. perkakas pesta,
c. gedung pertemuan,
d. rumah toko,
e. tanah, dan sebagainya

19. JENIS USAHA BUM Desa
JENIS USAHA CONTOH UNIT USAHA
3. Brokering
a. Jasa pembayaran listrik Desa
b. mendirikan pasar desa
4. Trading
a. Pabrik es,
b. pabrik asap cair,
c. hasil pertanian,
d. sarana produksi pertanian, dll.
5. Contracting
a. Jasa Cleaning service,
b. Pemborong bangunan

20. Kiat Membangun BUM Desa
1. Proses pembentukannya harus benar, dalam forum musdes yg representatif
2. Pemilihan unit usaha nya harus tepat (bertemunya potensi dan kebutuhan)
diseleksi/ berdasarkan Studi Kelayakan Usaha
3. Kepemimpinan yg komit (mau dan mampu) & memiliki jiwa kewirausahaan
4. Memiliki aturan dan ditaati (dilaksanakan)
5. Warga merasa memiliki dan mendukung karena unit usaha yg
diselenggarakannya memberikan manfaat
6. Komitmen & Dukungan yg kuat dari desa maupun supra desa (khususnya
kecamatan dan kabupaten)
7. Memiliki Jaringan kemitraan dan kerjasama yang luas
8. Dikelola dengan baik (transparan dan akuntabel)
9. Tradisi berdesa sudah terselenggara dengan baik

21. PROBLEM PENGELOLA
1. kesulitan menemukan unit usaha yang tepat
2. kesulitan menemukan pengurus BUMDesa yang mau dan mampu
3. masalah permodalan
Rekomndasi
Sebagai lembaga ekonomi yang baru lahir, biarkan unit usaha dalam
BUMDes tumbuh dulu, janganlah BUMDes terjebak pada persoalan
yang tidak substansi. • Tugas pemerintah desa/ supra desa dan para
pihak adalah memberi ruang berusaha, memfasilitasi, mengawal,
mendampingi serta melakukan pengawasan dan pembinaan.

22. Rekomndasi
Sebagai lembaga ekonomi yang baru lahir, biarkan unit
usaha dalam BUMDes tumbuh dulu, janganlah BUMDes
terjebak pada persoalan yang tidak substansi. • Tugas
pemerintah desa/ supra desa dan para pihak adalah
memberi ruang berusaha, memfasilitasi, mengawal,
mendampingi serta melakukan pengawasan dan
pembinaan