ASET DESA
•Download as PPTX, PDF•
1 like•2,853 views
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMING Kemendagri #27
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to ASET DESA
Similar to ASET DESA (20)
More from TV Desa
More from TV Desa (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (15)
ASET DESA
- 1. KEBIJAKAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI ASET DESA (PERMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2016) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 2. D A S A R H U K U M UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; PP. No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Jo PP. No. 47/2015 PP. No.60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN Jo PP 22/2015 Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa; Permendagri No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
- 3. PENDAHULUAN Pengertian Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Ruang lingkup Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset Desa.
- 4. Pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Permendgri No 1 Tahun 2016, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. Pedoman/juklak/juknis atau sejenisnya yang mengatur tentang pengelolaan aset Desa wajib menyesuaikan dengan Permendagri No 1 Tahun 2016 paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
- 5. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar ikut serta mensosialisasikan Permendagri 1 Tahun 2016 bagi aparatur Pemerintah Daerah terkait dan perangkat Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dapat di akses melalui “www.jdih.setjen.kemendagri.go.id”.
- 6. KEKAYAAN ASLI DESA Kekayaan Asli Desa yang merupakan bagian dari aset desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa,pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
- 7. ASET DESA LAINNYA Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD, serta APBDes Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah Hasil kerjasama desa Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejenis Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 8. PENGELOLA ASET DESA Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa. Wewenang dan tanggung jawab Kades selaku pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa: menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa; menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa; menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa; menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
- 9. LANJUTAN… mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa; menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
- 10. Aset desa yg bersifat strategis adalah berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. LANJUTAN… Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa, yakni Sekdes selaku pembantu pengelola aset desa dan kepala urusan sebagai petugas/pengurus aset desa
- 11. Tugas dan wewenang Sekdes Meneliti rencana kebutuhan; Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset; Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa; Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa. Mengajukan rencana Kebutuhan aset desa; mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa; Melakukan inventarisasi aset desa; Mengamankan dan memelihara aset yg dikelolanya; Menyusun dan menyampaikan laporan aset desa. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lanjutan..... Tugas dan wewenang Kepala Urusan
- 12. KEMENTERIAN DALAM NEGERI KETENTUAN UMUM PENGELOLAAN ASET DESA 1. Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa 2. Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib 3. Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa. 5. Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- 13. PENGELOLAAN ASET DESA merupakan rangkaian kegiatan mulai dari Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pelaporan, Penilaian, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian aset Desa. Perencanaa n Pengadaan Penggunaa n Pemanfaata n Pengamanan Pemeliharaan Penghapusa nPemindaht anganan Penatausahaan Pelaporan Penilaia n Pembinaan Pengawasan Pengendalia n
- 14. PENGELOLAAN ASET DESA MERUPAKAN RANGKAIAN KEGIATAN MULAI DARI PERENCANAAN, PENGADAAN, PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENGAMANAN, PEMELIHARAAN, PENGHAPUSAN, PEMINDAHTANGANAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PENILAIAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ASET DESA. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 15. PENGADAAN Analisis Kebutuhan di Desa - Jumlah atau volume dari aset dimaksud - Spek yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan desa Memasukkan rencana pengadaan dalam dokumen perencanaan di desa yaitu RPJMDes, RKPDes, dan APBDes Mekanisme pengusulan/penetapan rencana penambahan aset Mekanisme pengadaan (lelang) sesuai dg ketentuan yg berlaku KEMENTERIAN DALAM NEGERI PENGADAAN
- 16. PENGGUNAAN Harus sesuai dengan kebutuhan lingkup kerja Ditetapkan dengan keputusan yang berwenang dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemdes Status penggunaan ditetapkan setiap tahun dengan keputusan Kades Kewajiban memelihara, menjaga, dan mengamankan KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 17. PemanfaatanAdalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 18. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam pengguasaannya. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 19. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 20. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka pengelolaan aset desa untuk memperoleh hasil yang baik. Pengawasan Setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa dilaksanakan menurut ketentuan dan tujuan yang hendak dicapai. Pengendalian adalah suatu tindakan pengawasan dalam proses pengelolaan aset desa yang disertai tindakan pelurusan atau mengambil tindakan - tindakan perbaikan dalam hal pengelolaan aset desa jika diperlukan. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 21. PEMANFAATAN ASET DESA NO PEMANFAATAN PENGERTIAN KETENTUAN 1 Sewa Penyerahan hak penggunaan atau pemakaian barang kepada pihak ketiga dalam hubungannya dengan sewa menyewa dengan ketentuan pihak ketiga tersebut harus memberikan imbalan dalam jangka waktu tertentu. 1. menguntungkan Desa 2. tidak merubah status kepemilikan aset desa. 3. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan bentuk aset desa dan dapat diperpanjang 4. Pelaksanaan dan penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD (ditetapkan dalam Peraturan Desa). 2 Pinjam pakai Pinjam pakai dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa. Pinjam pakai aset desa dapat dilakukan kecuali terhadap tanah, bangunan dan aset 1. dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD. 2. Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang; KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 22. PEMANFAATAN ASET DESA N O PEMANFAATAN PENGERTIAN KETENTUAN 3 Kerjasama Pemanfaatan Kerjasama pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilakukan atas dasar mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa serta meningkatkan pendapatan desa 1. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDes untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan aset Desa; 2. Penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD; 3. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD; 4. dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota. 5. tidak dibolehkan menggadaikan/ memindahtangankan kepada pihak lain; 6. jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 23. PEMANFAATAN ASET DESA NO PEMANFAATAN PENGERTIAN KETENTUAN 4 Bangun guna serah atau Bangun serah guna. Pemanfaatan aset desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian. a. Pemanfaatan aset desa berupa Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilakukan atas dasar: • pemerintah desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa; • tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. b. dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota. c. Jangka waktu pemanfaatan aset desa berupa Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. d. Dalam hal jangka waktu bangun guna serah KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 24. ISI PERJANJIAN Sewa Pinjam pakai Kerjasama Pemanfaatan Bangun guna serah atau Bangun serah guna 1. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 2. objek perjanjian sewa; 3. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu; 4. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa; 5. hak dan kewajiban para pihak; 6. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan 7. persyaratan lain yang di anggap perlu. 1. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 2. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan; 3. jangka waktu pinjam pakai; 4. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; 5. hak dan kewajiban para pihak; 6. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan 7. persyaratan lain yang 1. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 2. objek kerjasama pemanfaatan; 3. jangka waktu; 4. hak dan kewajiban para pihak; 5. Penyelesaian perselisihan; 6. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan 7. peninjauan pelaksanaan perjanjian. 1. Para pihak yang terikat dalam perjanjian; 2. objek bangun guna serah; 3. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian; 4. penyelesaiaan perselisihan; 5. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan 6. persyaratan lain yang di anggap perlu; 7. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah
- 25. PENGAMANAN PENGAMANAN Meliputi: administrasi pembukuan Inventarisasi Pelapora n penyimpan an dokumen kepemilikan fisik > untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang Tanah & Bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas Selain Tanah & Bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan Hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan Biaya Pengamanan Aset Desa dibebankan pada APBDesa Pengamanan Aset Desa wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 26. PENGHAPUSAN Penghapusan aset desa dilakukan dalam hal aset desa karena terjadinya: beralih kepemilikan pemindahtangan an atas aset desa kepada pihak lain putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik desa pemusnahan berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan sebab lain Penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain: Hilan g Kecurian terbakar Penghapusan aset desa yang bersifat strategis terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota Penghapusan aset desa merupakan kegiatan menghapus/meniadak an aset desa dari buku data inventaris desa
- 27. Aset milik desa yang desa-nya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk uang penggantinya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pendapatan daerah Aset milik desa-desa yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk uang penggantinya menjadi milik desa dan merupakan pendapatan desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana desa Aset milik desa yang desa-nya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan desa, aset desa yang desa-nya dihapus menjadi milik desa yang digabung. Penghapusan
- 28. PEMINDAHTANGANAN Pemindahtanganan aset Desa terdiri dari: Tukar menukar Penjualan Penyertaan modal pemerintah Desa .
- 29. PEMINDAHTANGANAN ASET DESA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MILIK DESA HANYA DILAKUKAN DENGAN : • untuk kepentingan umum. • bukan untuk kepentingan umum. • tanah milik Desa yang berada di luar desa. Tukar menukar • dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penyertaan modal Berupa Tanah Kas Desa (TKD) dan/atau bangunan milik Desa
- 30. Tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa; berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing Aset Desa dapat dijual, apabila: Penjualan langsung dan/atau • Antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak; Lelang • antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin;
- 31. PENATAUSAHAAN • sudah ditetapkan penggunaannya Aset Desa • dalam buku inventaris aset desa di- Inventarisir • diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa kodefikasi
- 32. PENILAIAN • Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa • sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Inventarisasi dan Penilaian Aset Desa • Dalam rangka Pemanfaatan dan Pemindahtanganan • berupa tanah dan/atau bangunan Penilaian Aset Desa • Penilai Pemerintah, atau • Penilai Publik Penilai Aset Desa
- 33. TUKAR MENUKAR Aset Desa berupa Tanah Untuk Kepentingan Umum Bukan untuk Kepentingan Umum selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum
- 34. TUKAR MENUKAR Untuk Kepentingan Umum dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang penggantian berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai tanah pengganti diutamakan berlokasi di Desa setempat apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa dikecamatan lain yang berbatasan langsung
- 35. Pasal 10 UU 2/2012 Tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan (18 item): pertahanan dan keamanan nasional; jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; pelabuhan, bandar udara, dan terminal; infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- 36. Lanjutan... jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; tempat pembuangan dan pengolahan sampah; rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; fasilitas keselamatan umum; tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; cagar alam dan cagar budaya kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa; penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah; prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; pasar umum dan lapangan parkir umum.
- 37. Tahapan tukar menukar TKD untuk kepentingan Umum (lokasi tanah pengganti di desa setempat) KADES GUBERNUR BUP/WALIKOTA Menyampaikan Surat Hasil Musdes ttg tukar menukar Tanah Milik Desa dg lokasi tanah pengganti di desa setempat Menyampaikan permohonan ijin tukar menukar tanah milik desa 3 Selanjutnya, Menyampaikan permohonan ijin tukar menukar tanah milik desa 2 1
- 38. Tahapan tukar menukar TKD untuk kepentingan Umum (lokasi tanah pengganti tidak di desa setempat) KADES GUBERNUR BUP/WALIKOTA Menyampaikan Surat Hasil Musdes ttg tukar menukar Tanah Milik Desa dg lokasi tanah pengganti tidak di desa setempat Menyampaikan permohonan ijin tukar menukar tanah milik desa 3 3 melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data utk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yg dituangkan dlm berita acara utk selanjutnya disampaikan kpd gubernur sebagai bahan pertimbangan persetujuan 2 1 Sebelum memberikan persetujuan, gubernur dpt melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data Setelah mendapat persetujuan gub, kades menetapkan Perdes ttg tukar menukar tanah milik desa 5 4 1. Tinjauan lapangan dilakukan utk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan lokasi calon pengganti 2. Verfikasi data dilakukan utk memperoleh bukti formil melalui pemdes dihadiri unsur Pemdes, BPD, pihak yg melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah utk tanah pengganti, aparat kec, pemda kab/kota dan prov dan pihak dan/atau instansi terkait lainnya 3. Hasilnya dimuat dalam berita acara yg memuat hasil musdes, letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasar penggunaannya, dan bukti kepemilikan tanah yg ditukar dg tanah penggantinya Melaporkan hasil tukar menukar kepada Mendagri6
- 39. Tukar menukar tanah milik desa bukan untuk pembangunan kepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan Tukar Menukar Yang Bukan Kepentingan Umum KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 40. Ketentuan Tukar Menukar yg Bukan Untuk Kepentingan Umum Dapat dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dg menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai Tanah pengganti diusahakan berada di lokasi desa setempat, namun apabila tdk tersedia dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau desa dikecamatan lain yg berbatasan langsung; Sebelum Bupati mengajukan permohonan ijin kpd Gubernur, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten berdasarkan S.K. Bupati; Tim kajian keanggotaannya terdiri dari SKPD terkait sesuai kebutuhan, dan mengikutsertakan tenaga penilai professional sesuai bidangnya; Tim mengkaji berupa peningkatan ekonomi desa, menguntungkan desa, & tdk merugikan aset desa; Lanjutan ....... KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 41. Proses Tukar Menukar yg Bukan Untuk Kepentingan Umum Ditetapkan dg Perdes; Ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bup/Walikota, Gubernur, dan persetujuan Menteri; Sebelum Bupati mengajukan permohonan ijin kpd Gubernur, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten /Kota; Tim kajian keanggotaannya terdiri dari SKPD terkait sesuai kebutuhan, dan mengikutsertakan tenaga penilai; Tim mengkaji berupa peningkatan ekonomi desa, menguntungkan desa, & tdk merugikan aset desa; Lanjutan ....... KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 42. Hasil kajian Tim Kabupaten/kota disampaikan kepada Gubernur utk permohonan ijin ; Sebelum Gubernur mengeluarkan ijin, terlebih dahulu melakukan telaahan berupa tinjauan lapangan dan verifikasi data di lokasi tanah kas desa maupun di lokasi penggantinya; Kemudian hasil telaahan Provinsi yg dituangkan dalam berita acara beserta kelengkapan dokumen hasil kajian Pemerintah Kabupaten, diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan; Lanjutan ....... KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 43. Lanjutan ....... KEMENTERIAN DALAM NEGERI Selanjutnya Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pemdes melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data guna memperoleh kebenaran materiil dan formil yg dituangkan dlm berita acara sebagai bahan pertimbangan utk menerbitkan Surat Menteri Dalam Negeri
- 44. Tanah milik Desa berada di Luar Desa atau tanah milik desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi desa setempat. Tukar Menukar Selain untuk kepentingan Umum dan Yang Bukan untuk Kepentingan Umum KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 45. tukar menukar tanah milik desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah milik desa Peraturan Desa dimaksud, ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati/Walikota. Ketentuannya.. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 46. KEMENTERIAN DALAM NEGERI (Ketentuan Peralihan) Pengelolaan aset desa khususnya yg terkait dg pemanfaatan dan pemindahtanganan yg sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Permendagri ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Permendagri ini
- 48. Pembiayaan seluruh administrasi dalam proses tukar menukar sampai dengan penyelesaiaan sertifikat TKD pengganti adalah diluar nilai ganti kerugian atas tukar menukar TKD yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Surat MDN No. 143/944/PMD tgl 8 Februari 2012 perihal Penyelesaiaan Administrasi Penggantian Tanah Kas Desa (TKD) Untuk Kepentingan Umum KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 49. LANJUTAN Aset milik desa yang desa-nya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pendapatan daerah. Masukkan Pasal 4,5,6 Rapikan kembali Dapat dijadikan salah satu sumber penerimaan; dan Apabila barang tersebut dipertukarkan, akan mendapatkan aset baru yang lebih baik/menguntungkan negara dan sesuai ketentuan yang berlaku.