Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa

1. 1
MEKANISME
PENYALURAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
DANA DESA
TAHUN 2022

2. 2
PERKEMBANGAN PAGU DAN REALISASI DANA
DESA
TAHUN 2019 S.D. 2022 (31 AGUSTUS 2022)
(dalam miliar rupiah)
2019 2020 2021 2022
Pagu 70.000,00 71.190,00 72.000,00 68.000,00
Realisasi 69.912,77 71.100,52 71.853,71 50.443,75
NASIONAL
2019 2020 2021 2022
Pagu 2.427,11 2.427,74 2.441,16 2.326,83
Realisasi 2.424,22 2.426,32 2.440,29 1.685,51
PROVINSI LAMPUNG
2019 2020 2021 2022
Pagu 248,16 245,65 245,65 224,94
Realisasi 248,16 245,65 245,65 151,58
KAB. LAMPUNG UTARA
Pada tahun 2022, Kabupaten Lampung Utara menerima alokasi pagu Dana Desa sebesar Rp224.935.998.000,-
untuk 232 Desa (seluruhnya merupakan Desa Reguler dengan rincian: 186 desa maju, 22 desa berkembang, 24
desa tertinggal)
Hingga 31 Agustus 2022 telah disalurkan ke RKD sebesar Rp 151.584.672.000,- yang terdiri atas:
✓ BLT Desa sebesar Rp 106.098.672.000,- dan
✓ Dana Desa Non BLT sebesar Rp 45.486.000.000,-

3. 3
KEBIJAKAN PENYALURAN DANA DESA TA 2022
PMK-190/PMK.07/2021 tentang PENGELOLAAN DANA
DESA sebagaimana diubah dengan PMK-
128/PMK.07/2022
3. PENYALURAN DANA DESA
TIDAK MEMPERSYARATKAN
PERKADA MENGENAI
RINCIAN DANA DESA PER
DESA
1. BLT DESA BERSIFAT WAJIB 2. KPM YANG DIINPUT
BERDASARKAN PERKADES
ATAU KEPUTUSAN KEPALA
DESA
Dana Desa non BLT Desa
menyesuaikan besaran dana
desa untuk BLT Desa (alokasi
BLT Desa minimal 40% pagu)
Besaran penyaluran Dana Desa
non BLT Desa maksimal 60%
dari total Pagu
Jumlah KPM yang diinput
harus sama dengan Perkades
atau Keputusan Kepala Desa
Rincian Dana Desa per desa
sesuai dengan rincian pada
PMK
4. PERSYARATAN APBDESA YANG
SEMULA SYARAT PENYALURAN
DANA DESA TAHAP II
MENJADI SYARAT
PENYALURAN TAHAP I
5. TELAH DIATUR KEMBALI
KETENTUAN PALING LAMBAT
PENYAMPAIAN SYARAT
PENYALURAN DANA DESA

4. 4
MEKANISME PENYALURAN DANA DESA TA 2022
1. Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD).
2. Alokasi penyaluran Dana Desa untuk Non BLT Desa maksimal sebesar 60% dari total pagu.
3. Alokasi penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa minimal sebesar 40% dari total pagu, dalam hal terdapat selisih
antara pagu Dana Desa untuk BLT Desa dengan Dana Desa untuk BLT Desa yang seharusnya dianggarkan maka
selisih dimaksud tidak disalurkan ke RKD.
4. Kemudian, berdasarkan S-144/PK/2022 hal Kebijakan Realokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022, Kementerian
Keuangan akan menyalurkan kembali selisih Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak disalurkan ke RKD
sebagaimana kepada Desa bersangkutan untuk dapat dilakukan optimalisasi penggunaannya.
5. Kebijakan optimalisasi selisih Dana Desa untuk BLT Desa yang disalurkan kembali dilakukan melalui pengalihan
penggunaan Dana Desa untuk mendanai kegiatan prioritas nasional di Desa yang bersangkutan sesuai arahan
Presiden, antara lain untuk:
✓ kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem termasuk berupa BLT Desa;
✓ kegiatan penanganan stunting di Desa;
✓ kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
✓ kegiatan prioritas lainnya.

5. 5
….MEKANISME PENYALURAN DANA DESA TA 2022
6. BLT Desa dilaksanakan selama 12 bulan, dari bulan Januari s.d. Desember 2022.
7. Penyaluran Dana Desa untuk:
a. BLT Desa disalurkan setiap triwulan sesuai dengan jumlah KPM yang telah diinput sebelum penyaluran bulan
kesatu.
Nilai total penyaluran BLT Desa setahun diperoleh dari: Jumlah KPM x Rp300.000,- x 12 bulan
b. Diluar BLT Desa:
✓ Desa Reguler : 3 tahap
✓ Desa Mandiri : 2 tahap
8. Sebelum melakukan permintaan penyaluran pertama kali, Pemda harus melakukan perekaman jumlah KPM terlebih
dahulu, dan mengupload peraturan desa atau keputusan kepala desa mengenenai penetapan KPM BLT Desa.
9. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa diajukan terpisah dengan Dana Desa non BLT Desa.

6. PENYALURAN DANA DESA - REGULER
TAHAP III: 20% DARI PAGU DD PER DESA
URAIAN TAHAP I: 40% TAHAP II: 40% DARI PAGU DD PER DESA
SYARAT 1. Peraturan Desa mengenai APBDes;
2. Surat kuasa pemindahbukuan DD
(dilampiri daftar rekening desa)
3. Surat Pengantar
4. Daftar Rincian Desa hasil cetakan
OMSPAN
1. Lap realisasi dan cap aian keluaran TA 2021
2. Lap realisasi penyerapan tahap I min 50% dan capaian keluaran
min 35% (BLT dan NonBLT)
3. Surat Pengantar Daftar Rincian Desa hasil cetakan OMSPAN
1. Laporan realisasi penyerapan s.d.
tahap II min 90% dan capaian keluaran
min 75%;
2. Laporan konvergensi pencegahan
stunting tingkat Desa TA 2021
3. Surat Pengantar
4. Daftar Rincian Desa cetakan OMSPAN
PERIODE
PALING CEPAT JANUARI
PALING LAMBAT 5 HK SEBELUM
AKHIR BULAN JUNI
BULAN SEPTEMBER
(PERSYARATAN 31 AGUSTUS 2022)
PALING CEPAT MARET
PALING LAMBAT 5 HK SEBELUM AKHIR BULAN AGUSTUS
BULAN SEPTEMBER (PERSYARATAN 27 SEPTEMBER 2022)
Seluruh Desa di Kab. Lampung Utara telah memperoleh
penyaluran Dana Desa Tahap II
Besaran
penyaluran
Alokasi DD Non-BLT = 40% x (Alokasi DD -
Kebutuhan BLT DD 1 tahun)
Alokasi DD Non-BLT = 40% x (Alokasi DD - Kebutuhan BLT DD 1 tahun) Alokasi DD Non-BLT = 20% x (Alokasi DD -
Kebutuhan BLT DD 1 tahun)
6
PALING CEPAT JUNI
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN MENGIKUTI LLAT
Kab. Lampung Utara masih belum
ada Realisasi Tahap III
Syarat tambahan:
1. Bagi desa yang melaksanakan BLT Desa tahun 2021 wajib melakukan
perekaman realisasi penyaluran BLT Desa tahun 2021 untuk bulan kesatu s.d.
bulan kedua belas
2. Bagi desa yang tidak menyalurkan BLT Desa tahun 2021 selama 12 bulan TA
2021, ditambahkan PERKADES atau Keputusan Kepala Desa mengenai tidak
terdapat calon KPM BLT Desa yang memenuhi kriteria ATAU Surat Peryataan
Kepala Desa apabila anggaran Desa tidak mencukupi untuk BLT yang telah
ditetapkan KARENA terdapat penurunan anggaran berdasarkan Perda
dan/atau desa terkena sanksi penghentian penyaluran
3. Untuk sisa Dana Desa di RKD TA 2021 yang dialokasikan oleh Pemerintah
Desa pada APBDes TA 2022, Pemda melakukan perekaman sisa Dana Desa
tersebut pada Aplikasi OMSPAN Dana Desa 2022 pada menu “Input Pagu Per
Desa”

7. 7
PENYALURAN DANA DESA - MANDIRI
URAIAN TAHAP I: 60% TAHAP II: 40% DARI PAGU DD PER DESA
SYARAT
PERIODE
Besaran
penyaluran
Alokasi DD Non-BLT = 60% x (Alokasi DD -
Kebutuhan BLT DD 1 tahun)
Alokasi DD Non-BLT = 40% x (Alokasi DD - Kebutuhan BLT DD 1 tahun)
Syarat tambahan:
1. Bagi desa yang melaksanakan BLT Desa tahun 2021 wajib melakukan perekaman realisasi
penyaluran BLT Desa tahun 2021 untuk bulan kesatu s.d. bulan kedua belas
2. Bagi desa yang tidak menyalurkan BLT Desa tahun 2021 selama 12 bulan TA 2021,
ditambahkan PERKADES atau Keputusan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon KPM
BLT Desa yang memenuhi kriteria ATAU Surat Peryataan Kepala Desa apabila anggaran
Desa tidak mencukupi untuk BLT yang telah ditetapkan KARENA terdapat penurunan
anggaran berdasarkan Perda dan/atau desa terkena sanksi penghentian penyaluran
3. Untuk sisa Dana Desa di RKD TA 2021 yang dialokasikan oleh Pemerintah Desa pada
APBDes TA 2022, Pemda melakukan perekaman sisa Dana Desa tersebut pada Aplikasi
OMSPAN Dana Desa 2022 pada menu “Input Pagu Per Desa”
1. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
2. Surat kuasa pemindahbukuan DD
3. Surat Pengantar
4. Daftar Rincian Desa hasil cetakan OMSPAN
1. Lap realisasi dan capaian keluaran TA 2021
2. Lap realisasi penyerapan tahap I min 50% dan capaian keluaran min 35% (BLT dan NonBLT)
3. Laporan Konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa TA 2021
4. Surat Pengantar
5. Daftar Rincian Desa hasil cetakan OMSPAN
PALING CEPAT MARET
Batas waktu penyampaian mengikuti LLAT 2022
PALING CEPAT JANUARI
PALING LAMBAT 5 HK SEBELUM BULAN JUNI
BULAN SEPTEMBER
(PERSYARATAN 31 AGUSTUS 2022)

8. 8
PENYALURAN BLT DESA
PENYALURAN DILAKUKAN SECARA TRIWULANAN
✓ Jumlah KPM wajib diinput sebelum penyaluran bulan kesatu UNTUK PENYALURAN BLT DESA 12 BULAN
✓ Input jumlah KPM sesuai dengan jumlah KPM peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima
manfaat BLT desa PALING LAMBAT 13 MEI 2022
✓ Perekaman data KPM pada bulan kesatu DILAKUKAN PALING LAMBAT 13 MEI 2022
✓ Dari 232 Desa di Kab. Lampung Utara, seluruhnya telah melakukan perekaman data KPM dengan total jumlah KPM per
bulannya adalah 25.270 KPM
✓ PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA NON BLT DESA TAHAP I HARUS DIPENUHI
Paling Cepat Januari 2022 Paling Cepat April 2022 Paling Cepat Juli 2022 Paling Cepat Oktober 2022
Syarat penyaluran BLT:
1. Input jumlah KPM
2. Upload data
penyaluran bulan
Penyaluran Bulan:
Ke-10, Ke-11, Ke-
12
Penyaluran Bulan:
Ke-1, Ke-2, Ke-3
Penyaluran Bulan:
Ke-4, Ke-5, Ke-6
Penyaluran Bulan:
Ke-7, Ke-8, Ke-9
Syarat Penyaluran:
Perekaman Realisasi
penyaluran BLT Desa ke
KPM Bulan ke-1, ke-2,
dan ke-3
Syarat Penyaluran :
Perekaman Realisasi penyaluran BLT Desa
ke KPM Bulan ke-4, ke-5, dan ke-6.
Pada Kab. Lampung Utara, Hingga 31
Agustus 2022, belum ada penyaluran
bulan ke-7, ke-8, dan ke-9
Syarat Penyaluran :
Perekaman Realisasi
penyaluran BLT Desa ke
KPM Bulan ke-7, ke-8,
dan ke-9
Alokasi penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa minimal sebesar 40% dari total pagu, dalam hal terdapat selisih antara pagu Dana Desa untuk BLT Desa dengan
Dana Desa untuk BLT Desa yang seharusnya dianggarkan maka selisih dimaksud tidak disalurkan ke RKD.
• Permintaan Penyaluran: disampaikan dengan Surat Pengantar + Daftar Rincian Desa yang dimintakan penyalurannya hasil cetakan OMSPAN

9. 9
PEMOTONGAN DANA DESA
KARENA TIDAK MENYALURKAN BLT DESA
Pemerintah Desa tidak
melaksanakan BLT Desa
selama 12 (dua belas) bulan
pada tahun 2021
Telah menetapkan PERKADES
Mengenai
tidak terdapat calon keluarga
penerima manfaat BLT Desa yang
memenuhi kriteria.
ATAU
Surat Surat Peryataan Kepala Desa
apabila anggaran Desa tidak
mencukupi untuk BLT yang telah
ditetapkan
PEMOTONGAN Dana Desa
sebesar 50% dari Dana
Desa Tahap II TA 2022
Di luar kebutuhan Dana
Desa untuk BLT Desa
Upload OMSPAN
Dari 232 Desa di Kab. Lampung Utara, pada tahun 2021 seluruhnya
telah melaksanakan BLT Desa selama 12 bulan dengan jumlah KPM
per bulannya adalah 22.770 KPM (total penyaluran BLT tahun 2021
sebesar Rp81.972.000.000,- atau 33,37% dari pagu)

10. 10
PEMOTONGAN ATAS SISA DANA DESA
Desa tetap meng-upload dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap III tahun 2022 atau Tahap II tahun 2022 bagi
Desa Mandiri yang memenuhi syarat penyaluran, meskipun tidak dilakukan penyaluran di tahun 2022 karena pagu Dana
Desa Tahap III atau Tahap II bagi Desa Mandiri lebih kecil dibandingkan pemotongan/perhitungan sisa Dana Desa

11. 11
Penyaluran kembali selisih BLT Desa
digunakan untuk mendukung:
a. kegiatan penanganan kemiskinan
ekstrem termasuk berupa BLT Desa;
b. Kegiatan penanganan stunting di
desa;
c. kegiatan bidang ketahanan pangan
dan hewani; dan/atau
d. kegiatan prioritas lainnya.
OPTIMALISASI PENYALURAN
KEMBALI SELISIH BLT DD
REALOKASI / PENYALURAN KEMBALI SELISIH
DANA DESA BAGI DESA YANG TIDAK MELAKSANAKAN
BLT DESA PALING SEDIKIT 40%
Penghitungan Selisih Dana
Desa
•Bupati/wali kota melakukan
penghitungan besaran
selisih Dana Desa
setelahmelakukan
perekaman jumlah keluarga
penerima manfaat
Pemberitahuan Selisih Dana
Desa oleh Bupati/wali kota
•Bupati/wali kota
memberitahukan hasil
penghitungan besaran
selisih yang dihasilkan
melalui aplikasi online
monitoring sistem
perbendaharaan dan
anggaran negara (OMSPAN)
kepada kepala Desa
Penyalurkan Kembali selisih
Dana Desa
•Menteri Keuangan dapat
menyalurkan Kembali
selisih Dana kepada Desa
yang bersangkutan
berdasarkan permintaan
penyaluran dari bupati/wali
kota yang dilengkapi
dengan surat pengantar dan
daftar rincian Desa.
•Penyaluran dilaksanakan
oleh KPA Penyalur DAK Fisik
dan Dana Des.
•Batas waktu penerimaan
permintaan penyaluran
mengikuti LLAT
Pada Kab. Lampung Utara pada tahun2022 terdapat 26 Desa yang alokasi BLT Desanya
kurang dari 40%
Pasal 52 PMK Nomor 128/PMK.07/2022

12. 12
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS
1. Percepatan penerbitan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa, Daftar RKD, dan Perdes APBDes.
2. Kesesuaian antara jumlah KPM yang direkam pada aplikasi OMSPAN dengan Peraturan kepala Desa atau keputusan
Kepala Desa mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa.
3. Menyampaikan dokumen persyaratan dan permintaan penyaluran sebelum batas akhir waktu yang telah ditetapkan
4. Permintaan penyaluran Dana Desa tidak perlu menunggu semua Desa sudah siap, desa-desa yang sudah layak salur
agar diajukan permintaan penyalurannya ke KPPN.
5. Daftar Rincian Desa:
✓ Daftar Rincian Desa dicetak melalui aplikasi OMSPAN setelah Pemda melakukan tagging (penandaan)
terhadap desa-desa yang telah memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa atau di luar BLT
Desa.
✓ Pembuatan Daftar Rincian Desa untuk keperluan penyaluran tidak perlu menunggu seluruh Desa dalam
wilayah Kabupaten/Kota siap seluruhnya.
✓ Pembuatan Daftar Rincian Desa untuk BLT Desa atau non BLT Desa dibuat secara terpisah
✓ Daftar Rincian Desa ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan
pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa
6. Surat Pengantar, ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan
keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan penunjukan dari bupati/walikota.
7. Daftar Rekening Kas Desa (RKD), ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan
pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa.

13. 13
POKOK PERUBAHAN PADA PMK 128/PMK.07/2022
1. Perubahan batas akhir penyaluran dan penyampaian dokumen persyaratan Dana Desa Non BLT Tahap 1 dan 2 Desa
Reguler serta Tahap 1 Desa Mandiri.
2. Bagi desa yang pada tahun 2021 tidak menyalurkan BLT selama 12 bulan karena anggaran tidak mencukupi yang
diakibatkan oleh penurunan anggaran Dana Desa setiap Desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan bupati/wali kota
mengenai rincian Dana Desa setiap Desa; dan/ atau Desa terkena sanksi penghentian penyaluran Dana Desa akibat
kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka cukup
menggunakan Surat Peryataan Kepala Desa.
3. Keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Desa dapat menerima bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
4. Apabila terdapat perubahan daftar jumlah KPM karena adanya KPM yang meninggal dunia atau tidak sesuai lagi dengan
kriteria, maka Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak tersalur dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pemulihan
ekonomi di Desa, bidang kesehatan, dan/ atau penguatan ketahanan pangan dan hewani (dilaporkan melalui OMSPAN
oleh Bupati/Walikota)
5. Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease
2019 ( COVID-19) dan dilaksanakan berdasarkan surat bupati/wali kota kepada kepala Desa yang menyatakan Desa
dapat melakukan penyesuaian dengan mekanisme penganggaran yang berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

14. 14
6. Hasil penyesuaian anggaran dukungan pendanaan tersebut diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pemulihan
ekonomi di Desa, bidang kesehatan, dan/ atau penguatan ketahanan pangan dan hewani.
7. Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2020 di RKD yang belum selesai
diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran
2021, diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III tahun anggaran 2022.
8. Penambahan ketentuan mengenai apabila terdapat permasalahan Desa penyalahgunaan wewenang dan desa yang
diberhentikan penyalurannya Dana Desa Non BLT nya.
….POKOK PERUBAHAN PADA PMK 128/PMK.07/2022

15. 15
ALUR PENYALURAN DANA DESA

16. 16
REALISASI PENYALURAN DANA DESA LINGKUP
PROV. LAMPUNG S.D 31 AGUSTUS 2022
Jml
Desa
Rupiah
Jml
Desa
Rupiah
Jml
Desa
Rupiah
Jml
Desa
Rupiah
Jml
Desa
Rupiah
Jml
Desa
Rupiah
Jml
Desa
Rupiah
Belum
Salur
KAB.LAMPUNGBARAT 131 9 117,483,497,000 131 32,570,980,120 131 27,887,091,120 - - 131 11,809,800,000 131 11,809,800,000 94 8,498,700,000 - - 9 92,576,371,240 78.80
KAB.TULANGBAWANGBARAT 93 - 82,600,289,000 93 19,868,502,800 93 19,712,915,600 - - 93 8,329,500,000 93 8,329,500,000 93 8,329,500,000 - - - 64,569,918,400 78.17
KAB.LAMPUNGSELATAN 256 - 264,187,903,000 256 62,683,961,200 256 62,683,961,200 - - 256 26,869,500,000 256 26,869,500,000 256 26,869,500,000 - - - 205,976,422,400 77.97
KAB.LAMPUNGTIMUR 264 - 279,834,396,000 264 66,164,798,400 263 65,930,360,000 - - 264 28,605,600,000 264 28,605,600,000 264 28,605,600,000 - - - 217,911,958,400 77.87
KAB.TANGGAMUS 299 69 261,388,300,000 299 62,052,115,200 298 61,835,895,200 7 702,315,880 299 25,434,000,000 299 25,434,000,000 293 24,940,800,000 - - 69 200,399,126,280 76.67
KAB.MESUJI 105 3 94,477,304,000 105 22,549,609,600 105 22,549,609,600 - - 105 9,516,600,000 105 9,516,600,000 54 4,874,400,000 - - 3 69,006,819,200 73.04
KAB.WAYKANAN 221 128 183,269,898,000 221 44,052,000,200 220 43,663,110,800 - - 221 17,479,800,000 220 17,407,800,000 42 3,217,500,000 - - 128 125,820,211,000 68.65
KAB.PRINGSEWU 126 13 122,633,341,000 126 29,830,589,120 111 25,512,061,520 - - 126 12,421,800,000 126 12,421,800,000 40 3,856,500,000 - - 13 84,042,750,640 68.53
KAB.PESAWARAN 144 12 151,220,647,000 144 37,283,989,040 144 36,157,462,480 - - 144 14,959,800,000 144 14,959,800,000 - - - - 12 103,361,051,520 68.35
KAB.LAMPUNGTENGAH 301 13 318,359,441,000 301 76,502,771,360 301 75,827,450,060 4 490,949,600 301 32,080,500,000 301 32,080,500,000 - - - - 13 216,982,171,020 68.16
KAB.TULANGBAWANG 147 1 129,382,766,000 147 30,938,828,320 147 30,831,461,120 - - 147 13,059,900,000 147 13,059,900,000 - - - - 1 87,890,089,440 67.93
KAB.LAMPUNGUTARA 232 26 224,935,998,000 232 53,049,336,000 232 53,049,336,000 - - 232 22,743,000,000 232 22,743,000,000 - - - - 26 151,584,672,000 67.39
KAB.PESISIRBARAT 116 11 97,051,628,000 116 23,199,608,360 116 23,092,617,760 - - 116 9,548,100,000 116 9,548,100,000 - - - - 11 65,388,426,120 67.37
TOTAL 2,435 285 2,326,825,408,000 2,435 560,747,089,720 2,417 548,733,332,460 11 1,193,265,480 2,435 232,857,900,000 2,434 232,785,900,000 1,136 109,192,500,000 - - 285 1,685,509,987,660 72.44
TahapI TahapII TahapIII BLTTW1 BLTTW2 BLTTW3 Realokasi
TotalPenyaluran %
Jml
Desa
JmlDesa
Realokasi
DIPA
NamaPemda

17. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Lampung
Jl. Cut Mutia No. 23 A
Bandar Lampung 35214
Terima kasih