TEKHNOLOGI INFORMASI PELAYANAN PERIJINAN & PENANAMAN MODAL

1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Johar No. 17 Surabaya 60174 Telp. 031 – 99021531 Fax. 031 – 99021532
Email : dpmptsp@jatimprov.go.id

4.  Paradigma pelayanan pemerintah yang bercirikan
pelayanan melalui birokrasi yang lamban, prosedur
yang berbelit, dan tidak ada kepastian berusaha
diatasi melalui penerapan e-government.
 Paradigma pelayanan publik bergeser dari
paradigma birokratis menjadi paradigma e-
government yang mengedepankan transparansi
dan fleksibilitas, yang akhirnya bermuara pada
kepuasan pengguna layanan publik. (good
gevernance)

5. 1. UUD 45 pasal 28 F
2. INPRES No.3 Th.2003 tentang Kebijakan
dan Strategi Nasional Pengembangan
eGov
3. UU No.11 Th.2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE) 13 bab 54
4. UU No.14 Th.2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (UU KIP) 14 bab 64
pasal

6.  Menurut pemerintah Federal Amerika:
“E-Government refers to the delivery of
government information and services online
through the Internet and other digital means.”
 Menurut pemerintah New Zealand :
“E-Government is a way for government to use
the new technology to provide people with more
convenient access to government information and
services, to improve the quality of the services and
to provide greater opportunities to participate in
our democratic institutions and processes.”

7.  Menurut Pemerintah Malaysia :
"E-Government offers a collaborative and
integrated environment not just for enhanced
internal operations but more significantly for a
heightened level of government services through
a variety of electronic delivery channels thereby
providing convenience to citizens and business.“
 Menurut Pemerintah Indonesia :
“E-Government adalah aplikasi teknologi
informasi yang berbasis internet dan perangkat
digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah
untuk keperluan penyampaian informasi dari
pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis,
pegawai, badan usaha, dan lembaga-lembaga
lainnya secara online.”

8.  Dari berbagai definsi di atas sebenarnya dapat
disarikan ke dalam kata yang lebih singkat yakni :
“Bring the government service to the Web”
KTP, AKTE, SIM, PERIZINAN, PAJAK, dll.
DPM PTSP Kab. Tulungagung saat ini membuat
satu inovasi Pelayanan Publik dalam pelayanan
informasi Perijinan, yaitu PERIJINAN ON LINE
berbasis Web pada
http://www.perijinan.tulungagung.go.id

9.  E-Government merupakan suatu upaya untuk
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
yang dimaksudkan untuk meningkatkan
 efisiensi
 efektivitas
 transparansi
 akuntabilitas
Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik.

10.  Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah
kepada stakeholder-nya (masyarakat,kalangan
bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja,
efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang
kehidupan bernegara.
 Meningkatkan transparansi, kontrol, dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
dalam rangka penerapan konsep Good
Corporate Governance.
 Mengurangi secara signifikan total biaya
administrasi relasi, dan interaksi yang
dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-
nya untuk keperluan aktivitas sehari hari.

11.  Memberikan peluang bagi pemerintah untuk
mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru
melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang
berkepentingan.
 Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru
yang dapat secara cepat dan tepat menjawab
berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan
dengan berbagai perubahan global dan trend yang
ada.
 Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain
sebagai mitra pemerintah dalam proses
pengambilan berbagai kebijakan publik secara

12.  1. SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi &
Perizinan Investasi Secara Elektronik) terdiri
dari:
 BUSSINES S INTELIGENCE ONLINE
 ELECTRONIC DATA FILE
 LKPM ONLINE
 2. EAST JAVA INVESTMENT SUPER CORRIDOR

14. SPIPISE online adalah sebuah
aplikasi yang dibangun untuk
melayani investor dalam mengajukan
proses perizinan untuk pelaksanaan
kegiatan investasi di wilayah
Republik Indonesia.

15.  Sistem Aksesibilitas
 Manajemen Waktu
 Dokumen Manajemen
 Sistem Transparansi

16.  Dengan layanan berbasis web, perusahaan
memiliki fleksibilitas untuk mengakses
proses aplikasi online, ini bisa dilakukan
asalkan memiliki berbagai akses jaringan ke
Internet.

17.  Dengan waktu layanan 24 jam sehari dan 7
hari seminggu, aplikasi 'SPIPISE online'
menyediakan fleksibilitas waktu kepada
perusahaan untuk berinteraksi dengan sistem.
Tanpa pembatasan jam dan hari kerja off.

18.  Aplikasi 'SPIPISE secara online' akan
menyimpan semua dokumen dan informasi
perusahaan dalam database pada BKPM Server.
 Perusahaan dapat mengelola dokumen yang dimiliki
dengan menambahkan dan meng-upload file data,
mengubah dan menghapus informasi yang telah
disimpan, dan kembali men-download dokumen yang
telah di-upload sebelumnya.
 Dokumen dan informasi yang tersimpan di 'SPIPISE
secara online' database dapat digunakan kembali
untuk menerapkan lisensi Appliacation tanpa perlu
mengulangi proses menyelesaikan dokumen tersebut
pertama.

19.  Dengan proses pelayanan
dilakukan secara online,
perusahaan dapat memantau
kemajuan pelaksanaan layanan ini
lebih transparan.

20. 20
SPIPISE
Mencakup:
• PM lintas Provinsi
• Urusan Pemerintah di bidang PM
(PMDN tertentu dan PMA)
 Mencakup:
Urusan Pemerintah Provinsi
dalam penyelenggaraan
Perizinan dan Nonperizinan
 Gubernur memberikan
pendelegasian wewenang
Perizinan dan Nonperizinan
yang menjadi urusan
pemerintah provinsi kepada
Kepala BPMPTSP Provinsi
 Mencakup:
Urusan Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam
penyelenggaraan Perizinan dan
Nonperizinan
 Bupati/Walikota memberikan
pendelegasian wewenang
Perizinan dan Nonperizinan yang
menjadi urusan pemerintah
kabupaten/kota kepada Kepala
BPMPTSP Kabupaten/Kota
Pelayanan Secara Elektronik (PSE)

21. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
21
NSPK PELAYANAN PM
PERKA BKPM No. 5 Tahun
2013
Jo. No. 12 Tahun 2013
PTSP Pemerintah Provinsi
Pemerintah Kabupaten/Kota
Pemerintah Pusat
PENERBITAN PERIZINAN PM
( sesuai kewenangan )
Kesamaan metode/cara penilaian
permohonan
Kesamaan waktu proses penerbitan
perizinan
Penyeragaman format produk
perizinan yang diterbitkan
UU 25/2007, PP 38/2007

22. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
22
22
IZIN PRINSIP
IZIN USAHA
PRODUKS
I

24. EJISC merupakan upaya
implementasi dari penataan
konsep sistem informasi
penanaman modal yang tertuang
dalam Grand Design Sistem
Informasi Penanaman Modal
Suatu jendela informasi atau suatu koridor yang dapat
menampilkan segala informasi investasi tanpa terbatas oleh tempat
dan waktu melalui suatu sistem yang terintegrasi dan terkoneksi
dengan interconnection-networking/internet atau dapat dikatakan
sebagai suatu koridor informasi yang lengkap dan terintegrasi
tentang investasi di Jawa Timur.
EAST JAVA INVESTMENT
SUPER CORRIDOR

25. Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Tulungagung
Telp / Fax : (0355) 332313
http://www.perijinan.tulungagung.go.id
E-mail : bppt_tulungagung@yahoo.com
Jl. Jayeng Kusuma No. 17 Tulungagung