Dokumen tersebut membahas tentang pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan meliputi penentuan kegiatan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan."

1. Widyaiswara Ahli Madya BPSDMD Prov Sumse
Jl. Sultan Mansyur 386 RT.05 RW.02 Bukit Lama
Palembang

4. Pemerintah Kota Palembang

5. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan S a r a n a d a n P r a s a r a n a K
e l u ra h a n d a n Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Pemerintah Kota Palembang

6. Pemerintah Kota Palembang

7. Pemerintah Kota Palembang

8. Pemerintah Kota Palembang

9. PENENTUAN KEGIATAN
 Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan
masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.
 Dalam hal terdapat Penambahan dan/atau perubahan kegiatan dilakukan melalui
musyawarah antara lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan.
 Musyawarah dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan
tambahan dan/atau perubahan yang dibuat dalam bentuk berita acara kesepakatan.
Pemerintah Kota Palembang

10. PENENTUAN KEGIATAN
 Penentuan kegiatan disusun dalam dokumen perencanaan daerah.
 Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melimpahkan kewenangan
kepala daerah kepada camat dengan keputusan kepala daerah.
Pemerintah Kota Palembang

11. PENGANGGARAN
 Penganggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di kelurahan bersumber dari APBD dan DAU tambahan.
 Alokasi anggaran per kelurahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 Alokasi anggaran dimasukan ke APBD Pemerintah Kota dalam
anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan.
 Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan disusun oleh camat atas
usul lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
Pemerintah Kota Palembang

12. PENGANGGARAN
 Di tahun 2020 ini Dana Kelurahan yang bersumber dari APBD adalah
Rp400.000.000,- per Kelurahan atau sebesar Rp42.800.000.000,-
 Sedangkan yang bersumber dari DAU tambahan adalah sebesar
Rp381.819.000,- per Kelurahan atau sebesar Rp40.854.633.000,-
 Sehingga Dana Kelurahan adalah sebesar Rp781.819.000,- per Kelurahan atau total
yang di alokasikan di tahun 2020 ini adalah sebesar Rp83.654.633.000,-
Pemerintah Kota Palembang

13. PENGANGGARAN
Pemerintah Kota Palembang
Perencanaan
I. Kegiatan 1
- Belanja A
- Belanja B
II. Kegiatan 2
- Belanja A
- Belanja B
RKA
I. Belanja A
- Kegiatan 1
- Kegiatan 2
II. Belanja B
- Kegiatan 1
- Kegiatan 2

14. PENGELOLAAN KEUANGAN DI KELURAHAN
 Walikota menetapkan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di
Kelurahan.
 Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat
Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan.
 Walikota menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan
usulan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui BUD.
 Dalam hal di Kelurahan belum tersedia aparatur, Walikota dapat
menetapkan pejabat lain yang memenuhi persyaratan.
Pemerintah Kota Palembang

15. PENGELOLAAN KEUANGAN DI KELURAHAN
Pemerintah Kota Palembang

16. PELAKSANAAN ANGGARAN
 Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengadaan barang/jasa melaksanakan pendelegasian
sesuai dengan pelimpahan dari Pengguna Anggaran dan berwenang menjawab sanggah
banding peserta tender pekerjaan konstruksi.
 Kuasa Pengguna Anggaran dapat menugaskan pejabat Pembuat Komitmen untuk
melaksanakan kewenangan yang terkait dengan:
– melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja; dan/atau
– mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batasan anggaran belanja yang
telah ditetapkan.
Pemerintah Kota Palembang

17. PELAKSANAAN ANGGARAN
 Kuasa Pengguna Anggaran dapat dibantu oleh pengelola pengadaan
barang/jasa.
 Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen,
Kuasa Pengguna Anggaran dapat merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
 Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait wajib melakukan pembinaan dan pendampingan
dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan
masyarakat di kelurahan atas permintaan Kuasa Pengguna Anggaran.
 Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal
Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dapat melibatkan kelompok
masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
Pemerintah Kota Palembang

18. PELAKSANAAN ANGGARAN
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang
melibatkan kelompok masyarakat dan/atau
organisasi kemasyarakatan melalui mekanisme
swakelola tipe III atau swakelola tipe IV.
Pemerintah Kota Palembang

19. PELAKSANAAN ANGGARAN
Pemerintah Kota Palembang

20. PELAKSANAAN ANGGARAN
Pemerintah Kota Palembang

21. PELAKSANAAN ANGGARAN
Pemerintah Kota Palembang

22. PELAKSANAAN
ANGGARAN
Pemerintah Kota Palembang

23. PELAKSANAAN ANGGARAN
 Dalam hal pengadaan barang/jasa melalui swakelola tidak dimungkinkan untuk
dilaksanakan, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia/pihak ketiga.
Pemerintah Kota Palembang

24. PELAKSANAAN ANGGARAN
 Barang yang dihasilkan atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di kelurahan dicatat sebagai aset daerah.
 Dalam hal pengadaan barang/jasa atas kegiatan sarana dan prasarana kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di kelurahan menghasilkan barang dan bukan diperuntukkan
sebagai barang milik daerah, Lurah menyerahkan barang dimaksud kepada pihak
ketiga/masyarakat.
 Penyerahan barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima
(BAST)
Pemerintah Kota Palembang

25. PELAKSANAAN ANGGARAN
 Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan bertugas:
a.meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
b. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran Pembantu;
c. melakukan verifikasi SPP;
d. menyiapkan SPM; dan
e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
Pemerintah Kota Palembang

26. MEKANISME
PENGAJUAN PEMBAYARAN DANA KELURAHAN
SPP – SPM –SP2D
TU / LS
Pemerintah Kota Palembang

27. P P T K
(menyiapkandokumen)
PPK-
SKPD
PEJABAT
PENGGUNA
ANGGARAN/KUAS
A
KUAS
A
BUD
BENDAHARA
PENGELUAR
AN
(SPP-LS)
BANK
Non
Tunai
PIHAK
III
PROSES PENCAIRAN & PEMBAYARAN LS
Pemerintah Kota Palembang

28. PROSES PENCAIRAN & PEMBAYARAN TU MULAI TAHUN
2020
BENDAHAR
A
PENGELUAR
AN
PPK-
SKPD
PEJABAT
PENGGUNA
ANGGARAN/KUAS
A
KUAS
A
BUD
BAN
K
PIHAK
III
Non Tunai
Non
Tunai
PPT
K
Panjar/
UMK
Non Tunai *Tunai/Non Tunai
*Tunai untuk pembayaran berupa daftar uang kepada masyarakat < Rp 100 ribu
Pemerintah Kota Palembang

29. PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
 Penatausahaan kegiatan menggunakan mekanisme tambahan uang
(TU) dan mekanisme langsung (LS).
 Pelaporan keuangan kegiatan dilaksanakan oleh kecamatan selaku entitas akuntansi.
 Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan berdasarkan laporan
pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional.
 Sisa anggaran kegiatan yang berada di RKUD maupun rekening kelurahan menjadi SiLPA
yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatan tahun anggaran selanjutnya.
Pemerintah Kota Palembang

30. PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
 Laporan penggunaan anggaran kegiatan disampaikan kepada Camat dan BUD
setiap semester.
 Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota melalui
Camat.
 Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri melalui
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
Pemerintah Kota Palembang

31. PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Batas waktu penyampaian laporan, untuk:
a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua
bulan Juli; dan
b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua
bulan Januari tahun selanjutnya.
Pemerintah Kota Palembang

32. PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pemerintah Kota Palembang

33. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan dan dapat melimpahkan
kewenangannya kepada Camat.
 Dalam bidang pembinaan pelaksanaannya dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dengan melakukan fasilitasi, konsultasi,
pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
 Pembinaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.
 Dalam bidang pengawasan pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat kota dengan
melakukan reviu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan.
Pemerintah Kota Palembang

34. Peraturan Presiden (Perpres) baru pada PP Nomor 16
Tahun 2018 dalam kegiatan Procurement atau
Pengadaan Barang Jasa (PBJ) yang mengganti Perpres
sebelumnya yakni Perpres Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, terdapat
beberapa istilah baru maupun perubahan peraturan
yang dimana bertujuan untuk memaksimalkan
penggunaan APBN/APBD.

35. Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain
dan/atau tenaga ahli;
b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50%
(lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan
c. Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa
melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan
dalam Peraturan Presiden ini.

36. Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sama
dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
lain pelaksana Swakelola; dan
b. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim
Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan
kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a.

37. Tipe 3
Tipe ketiga inilah yang baru dicantumkan dalam Perpres No.16/2018, yaitu
Swakelola yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan, seperti Indonesia
Corruption Watch atau ICW—yang merupakan organisasi non-pemerintah,
Karang Taruna, dll. Swakelola tipe 3 ini merupakan perluasan dari Swakelola
tipe 4 yang tercantum pada Perpres No. 54/2010.
Tipe 4
Pada tipe keempat ini, dipilih apabila dalam pekerjaannya diperlukan
partisipasi langsung dari masyarakat atau untuk kepentingan langsung
masyarakat dengan melibatkan masyarakat yang dianggap mampu
melaksanakannya. Contoh, Perbaikan Saluran Air di sebuah desa, serta
pekerjaan sederhana lainnya.