![Relevansi Bagi Pengadilan
• Pengadilan adalah lembaga publik sebagaimana
didefinisikan pada Pasal 1 ayat (2) UUPP
• Pengadilan memberikan pelayanan publik berupa
:
– proses peradilan (perkara perdata [gugatan maupun
permohonan mis. Naturalisasi, pengangkatan
anak, ijin nikah bagi mempelai dibawah 21
tahun, penerbitan akta kelahiran bagi anak diatas 1
tahun], pidana, bantuan hukum, dan lain-lain
– layanan informasi peradilan](https://image.slidesharecdn.com/sistempelayananpublik-120409035248-phpapp01/75/Sistem-pelayanan-publik-7-2048.jpg)
![Sistem Informasi Pelayanan Publik
• Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya
disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang
meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta
mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara
kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk
lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa
gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara
manual ataupun elektronik.
• Sistem Informasi publik dikelola oleh penyelenggara dari
seluruh tingkatan.
• Undang-undang menyatakan perlunya sistem informasi
pelayanan publik berskala nasional [ps 23 (1)]](https://image.slidesharecdn.com/sistempelayananpublik-120409035248-phpapp01/75/Sistem-pelayanan-publik-9-2048.jpg)
![Gugatan Terhadap Penyelenggara
Pelayanan Publik
• Masyarakat dapat menggugat penyelenggara / pelaksana
melalui peradilan TUN apabila pelayanan yang diberikan
menimbulkan kerugian di bidang TUN [pasal 51]
• Masyakat dapat mengajukan gugatan terhadap
penyelenggara pelayanan publik ke pengadilan dalam hal
penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum
dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik [pasal 52]
• Pengajuan gugatan terhadap penyelenggara tidak
menghapus kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan
keputusan Ombudsman dan / atau penyelenggara
(Ps. 52)](https://image.slidesharecdn.com/sistempelayananpublik-120409035248-phpapp01/75/Sistem-pelayanan-publik-35-2048.jpg)
Uploaded byAria Suyudi
Sistem pelayanan publik
Dokumen ini merupakan paparan tentang pelatihan teknis untuk calon panitera peradilan umum yang mencakup aspek-aspek penting dari UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, termasuk SOP, pengaduan, dan sistem informasi pelayanan publik di pengadilan. Hal-hal yang dijelaskan mencakup hak masyarakat dalam pengaduan, peran Ombudsman, serta mekanisme penyelesaian ganti rugi dalam kasus maladministrasi. Selain itu, dijelaskan pula pentingnya kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah diakses, dan sesuai standar.
![Pemasaran Sosial [Sejarah,Definisi, Pemahaman, dan Konsep]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/pemasaransosialsocialmarketingphpertemuan1s-151007042545-lva1-app6891-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Sistem pelayanan publik
- 1. Paparan pada PELATIHAN TEKNISFUNGSIONAL CALON PANITERA PERADILAN UMUM SELURUH INDONESIA Balitbangdiklatkumdil 2011 Aria Suyudi, SH., LLM Koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI
- 2. Lingkup Pemaparan • UUPelayanan Publik, keberlakuan dan Relevansi bagi Pengadilan • Sistem Informasi Pelayanan Publik • Mengenai Standard Operating Procedure • Penyelesaian pengaduan
- 3. Mengenai Undang-undang PelayananPublik • Diatur pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • Pada prinsipnya sudah berlaku secara otomatis pada tanggal pengundangan (ps 62), dengan beberapa catatan: – Semua peraturan atau ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun. – PP mengenai lingkup pelayanan publik (ps 5 ay (6))(6 bulan) – PP mengenai Sistem Pelayanan Terpadu (ps 9 ay (2)) (6 bulan) – PP mengenai pedoman penyusunan standar pelayanan publik (ps 20 ay (5)) (6 bulan)) – Penyelenggara menyusun standar pelayanan (6 bulan setelah PP pedoman penyusunan standar pelayanan disahkan) – PP mengenai proporsi akses dan kategori masyarakat (ps 30 ay (3)) (6 bulan) – PP mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik (ps 39 (4)) (6 bulan) – PP mengenai mekanisme dan ketentuan pemberian ganti rugi (pasal 50 (8)) (6 bulan) – Pelaksanaan ganti rugi diatur lebih lanjut oleh Presiden (pasal 50 ayat (8)) – Kewajiban negara untuk menanggung biaya tarif pelayanan (ps 31 (3)) (tahun 2011)
- 4. UU Pelayanan Publikdan Keterbukaan Informasi • Pelaksanaan Keterbukaan merupakan salah satu elemen pelayanan • Pelaksanaan keterbukaan tunduk kepada ketentuan pemberian pelayanan publik
- 5. Beberapa Hal Pentingdalam UU No. 25/1999 tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai Standar Pelayanan kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangk au, dan terukur. Lembaga Pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan Pelayanan Publik Maklumat Pelayanan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. Rangkaian kegiatan yang meliputi Sistem Informasi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme Pelayanan Publik penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat
- 6. Pelaksana Pelayanan Publik Pembina Nasional • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara • pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan Pembina lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya Pimpinan Kesekretariatan • Dalam hal lembaga adalah lembaga non departemen, maka Lembaga (Penyelenggara) pimpinan adalah sekretaris jenderal lembaga yang bersangkutan Pelaksana • Pada masing-masing satuan kerja
- 7. Relevansi Bagi Pengadilan •Pengadilan adalah lembaga publik sebagaimana didefinisikan pada Pasal 1 ayat (2) UUPP • Pengadilan memberikan pelayanan publik berupa : – proses peradilan (perkara perdata [gugatan maupun permohonan mis. Naturalisasi, pengangkatan anak, ijin nikah bagi mempelai dibawah 21 tahun, penerbitan akta kelahiran bagi anak diatas 1 tahun], pidana, bantuan hukum, dan lain-lain – layanan informasi peradilan
- 8.
- 9. Sistem Informasi PelayananPublik • Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik. • Sistem Informasi publik dikelola oleh penyelenggara dari seluruh tingkatan. • Undang-undang menyatakan perlunya sistem informasi pelayanan publik berskala nasional [ps 23 (1)]
- 10. Muatan Sistem InformasiPelayanan Publik • Penyelenggara berkewajiban mengelola Sistem Informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik, sekurang-kurangnya meliputi: a. profil Penyelenggara; b. profil Pelaksana; c. standar pelayanan; d. maklumat pelayanan; e. pengelolaan pengaduan; dan f. penilaian kinerja. • Semua sistem informasi yang dapat digunakan publik untuk mengakses layanan pengadilan. – Elektronik – Konvensional • Dalam pelayanan publik Undang-undang sudah memberi peluang untuk menggunakan dokumen/akta elektronik sebagai dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 11. Desain Umum StandarPelayanan Publik Pengadilan Mahkamah Standar Pelayanan dan Agung Maklumat Pelayanan Mahkamah Agung Kepaniteraan Pengawasan MARI Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Ditjen Peradilan Ditjen Peradilan Ditjen Miltun Umum Agama Pengadilan Pengadilan Peradilan Militer Pengadilan TUN masing-masing Pengadilan Banding Banding Nasional Standar Pelayanan dan Maklumat Pelaynaan Pengadilan Tk Pengadilan Tk Pengadilan Pengadilan Pertama Pertama Banding Banding Pengadilan Tk Pengadilan Tk Pertama Pertama Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Per Lingkungan Pengadilan
- 12. Sistem Informasi PelayananPublik • Profil Mahkamah Agung dan Pengadilan (situs web Mahkamah Agung, Ditjen dan pengadilan) • Informasi perkara pengadilan (http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara) • Informasi putusan pengadilan (http://putusan.mahkamahagung.go.id) • Informasi penggunaan panjar uang perkara pada Pengadilan (http://sms.mahkamahagung.go.id) • Sistem manajemen perkara pengadilan (dikelola oleh masing-masing satuan kerja) • Sistem manajemen pengaduan (dikelola oleh Badan Pengawasan (http://www.mahkamahagung.go.id/di_web3/index.asp)
- 13.
- 14. Mengenai SOP • SOPbukanlah Standar Layanan maupun Maklumat Pelayanan • SOP adalah adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. • Aturan mengenai penyusunan SoP bagi Kementrian/Lembaga diatur pada Permenpan RB Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (sop) Administrasi Pemerintahan • SOP digunakan untuk internal – Standar Pelayanan digunakan pengguna jasa
- 15. Mengapa Kementrian/Lembaga memerlukan SOP ? • Memastikan tertibnya jalan administrasi pemerintahan • Menghindari terjadinya penyimpangan, apabila terjadi penyimpangan • Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik
- 16. Muatan SOP Langkah-langkah kegiatanpelaksanaan dari sebuah prosedur yang distandarkan, yang dilengkapi dengan keterkaitannya dengan SOP lainnya, peringatan yang memberikan penjelasan mengenai kemungkinan- kemungkinan yang terjadi diluar kendali ketika prosedur dilaksanakan (atau tidak dilaksanakan), kualifikasi personel yang melaksanakan, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan, standar mutu dari setiap langkah- langkah kegiatan yang dilakukan dan formulir- formulir apa yang harus diisi oleh pelaksana.
- 17. Prinsip Penyusunan SOP 1.Kemudahan dan kejelasan; 2. Efisiensi dan efektivitas.; 3. Keselarasan; 4. Keterukuran; 5. Dinamis; 6. Berorientasi pada pengguna (mereka yang dilayani); 7. Kepatuhan hukum; 8. Kepastian hukum. 9. tuntutan hukum.
- 18. Struktur Isi SOP 1. Halaman Judul (Cover) d) tanggal pembuatan 2. Lembar Pengesahan Dokumen e) tanggal revisi SOP (Keputusan Pimpinan f) tanggal efektif Kementerian/Lembaga/ g) pengesahan oleh pejabat Pemda) yang berkompeten 3. Daftar isi dokumen SOP h) dasar hukum 4. Penjelasan singkat i) Keterkaitan penggunaan j) Peringatan 5. Standard Operating k) Kualifikasi Personel Procedures Setiap SOP, harus l) Peralatan dan Perlengkapan dilengkapi dengan beberapa m) Uraian SOP hal sebagai berikut: a) Nama SOP b) Satuan Kerja/unit kerja c) Nomor dokumen
- 19.
- 20.
- 21. SKEMA PENGAWASAN DIBAWAHUU PELAYANAN PUBLIK PENGAWASAN INTERNAL EKSTERNAL MASYARAKAT/ ATASAN LANGSUNG / OMBUDSMAN/DEWAN FUNGSIONAL PERWAKILAN PENYELESAIAN PENYELESAIAN PENGADUAN PENGADUAN SANKSI
- 22. Penyelesaian Pengaduan Yang Terlibat Pemberi Penerima Pengawas pelayanan Pelayanan Pelayanan Penerima Laporan/ Pelapor / Yang menyelesaikan laporan/ Terlapor/ Yang dilaporkan Melaporkan / Yang Memberikan /Yang.diadukan Mengadukan rekomendasi/ mencegah maladministrasi
- 23. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik 1. Wajib menyelenggarakan PP sesuai tujuan pembentukannya 2. Penyelenggaraan PP sekurang-kurangnya meliputi : a. Pelaksanaan pelayanan b. Pengelolaan pengaduan masyarakat c. Pengelolaan informasi d. Pengawasan internal. e. Penyuluhan kepada masyarakat f. Pelayanan konsultasi 3. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasinya bertanggung jawab atas ketidak mampuan, pelanggaran dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan 4. Untuk mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk PP dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu. (Ps. 8 dan 9)
- 24. Hak Masyarakat 1. Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan 2. Mengawasi standar pelaksanaan pelayanan 3. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan 4. Mendapat advokasi, perlindungan dan/atau pemenuhan pelayanan 5. Memberitahukan kepada pemimpin penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan 6. pelayanan yang diberikan sesuai pelayanan apabila tidak dengan standar Memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan 7. Mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman 8. Mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara dan ombudsman 9. Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan (Pasal 18)
- 25. Pengaduan 1. Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan PP kepada Ombudsman dan / DPR / DPRD Propinsi / DPRD Kabupaten/Kota 2. Alasan pengaduan adalah : a. Penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban dan / melanggar larangan. b. Pelaksana pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan 3. Pengadu adalah : orang yang dirugikan atau pihak lain yang mewakili pengadu 4. Pengaduan dilakukan paling lambat 30 hari sejak pengadu menerima pelayanan 5. Pengadu dapat memasukkan tuntutan ganti rugi sesuai dengan kerugian materiil atau immateriil yang diklaim dideritanya (Ps. 40)
- 26. Pengaduan Pelayanan Publik •Jalur UU Pelayanan Publik Tunduk kepada instrumen tersedia pada UU Pelayanan Publik • Jalur UU Keterbukaan Informasi Karena pelayanan informasi juga bisa diargumentasikan sebagai salah satu bentuk pelayanan publik dan tunduk kepada SK KMA Nomor 1- 144 KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Keterbukaan Informasi di Pengadilan Alasan keberatan dalam UU Keterbukaan Informasi : • Adanya penolakan atas permohonan informasi; • Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala; • Tidak ditanggapinya permohonan informasi; • Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; • Tidak dipenuhinya permohonan informasi; • Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau • Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini
- 27.
- 28. Penanganan Pengaduan oleh Penyelenggara • Pengaduan terhadap Pelaksana ditujukan kepada atasan Pelaksana. • Pengaduan terhadap Penyelenggara ditujukan kepada atasan satuan kerja Penyelenggara. • Pengaduan terhadap Penyelenggara yang berbentuk korporasi dan lembaga independen ditujukan kepada pejabat yang bertanggung jawab pada instansi pemerintah yang memberikan misi atau penugasan.
- 29. Alur Penanganan Pengaduanoleh Penyelenggara Jika tidak lengkap- Dikembalikan maks 30 hari harus dimasukkan kembali Tanggapan Putusan • Max 30 hari • Independensi, non • Max 14 hari • Oleh yang dirugikan/ diskriminasi, tidak •Max 60 hari setelah • Diterima setelah wakilnya memihak, tanpa •Apabila ada ganti lengkap putus biaya rugi, menyebut • Wajib menerima jumlah dan periode • Tanggapan pembayaran Penyampaian Pengaduan Pemeriksaan Maksimal 14 hari putusan sejak diterima • Mediasi, konsilia si, ajudikasi khusus Ombudsman
- 30. Penanganan Pengaduan Oleh OmbudsmanRepublik Indonesia (ORI) (1) • Peran Ombudsman: – UU No.37/2008: – Mengawasi, menerima laporan, membuat rekomendasi atas laporan – Produk pemeriksaan Ombudsman: – Menolak laporan; atau – menerima Laporan dan memberikan Rekomendasi • Perluasan Peran Ombudsman: – UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: – melakukan mediasi dan konsiliasi, memutuskan pengaduan melalui adjudikasi khusus
- 31. Penanganan Pengaduan Oleh OmbudsmanRepublik Indonesia (ORI) (2) 1. Ombudsman wajib menerima dan berwenang memproses pengaduan oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pelayanan Publik 2. Ombudsman wajib menyelesaikan pengaduan oleh Apabila pengadu menghendaki penyelesaian tidak dilakukan oleh penyelenggara 3. Ombudsman wajib membentuk perwakilan di daerah yang bersifat hirarkis untuk mendukung tugas dan fungsi Ombudsman dalam kegiatan penyelenggaraan Pelayanan Publik
- 32. Obyek Investigasi ORI Maladministrasi (pasal 1 point 3) • Perilaku atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) • Perbuatan melampaui wewenang • Perbuatan menggunakan wewenang utk tujuan lain. (Abuse of power) • Kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum (undue delay) • Dilakukan penyelenggara negara/pemerintah dalam lingkup pelayanan publik • Menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan perorangan.
- 33. Perbuatan Melawan Hukum Administrasi TERMASUK DALAM RUANG LINGKUP : • Bersikap tidak profesional • Bersikap tidak adil/nyata-nyata berpihak (.not.impartiality.).. • Bersikap.diskriminatif,.sifat.tidak.patut.yg.tidak.sesuai.dengan. • aturan/fakta. • Pemalsuan / Persekongkolan (forgery/ conspiracy) • Intervensi (intervention) • Inkompetensi (incompetence) • Imbalan/praktek KKN.(Bribery/Nepotism) • Penyimpangan prosedur (procedure deviation) • Penggelapan barang bukti/penguasaan tanpa hak (illegal possesion & illegal ownership.) • Bertindak tidak layak (inappropriate.practices) • Melalaikan kewajiban (.neglecting.obligation)
- 34. Penyelesaian Ganti Rugi 1.Dalam hal penyelesaian ganti rugi, Ombudsman dapat melakukan mediasi dan konsiliasi, dan ajudikasi khusus 2. Ajudikasi khusus tersebut dilaksanakan paling lambat 5 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang PP 3. Pelaksanaan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara ajudikasi khusus diatur oleh Peraturan Ombudsman 4. Mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden 5. Penyelenggara wajib memberikan tembusan keputusan kepada pengadu mengenai penyelesaian perkara yang diadukan (Ps. 50 ayat 3,4,5,6,7dan 8)
- 35. Gugatan Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik • Masyarakat dapat menggugat penyelenggara / pelaksana melalui peradilan TUN apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang TUN [pasal 51] • Masyakat dapat mengajukan gugatan terhadap penyelenggara pelayanan publik ke pengadilan dalam hal penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik [pasal 52] • Pengajuan gugatan terhadap penyelenggara tidak menghapus kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan keputusan Ombudsman dan / atau penyelenggara (Ps. 52)
- 36. Gugat ke Pengadilan •Dapat diajukan gugatan ke PTUN apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara. • Dapat diajukan gugatan ke Pengadilan, apabila penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini
- 37. Tuntutan Pidana 1. Dalamhal penyelenggara diduga melakukan tindak pidana dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, masyarakat dapat melaporkannya kepada pihak berwenang 2. Laporan tersebut, tidak menghapus kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan Keputusan Ombudsman / Penyelenggara (Ps. 53)
- 39. Penghargaan dan Sanksi •Pelaksanaan pemberian layanan publik akan di evaluasi berkala • Pemberi pelayanan Terbaik dapat diberi penghargaan • Yang tidak memenuhi pelayanan publik, dapat dikenakan sanksi adminsitratif dari teguran tertulis, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak dengan permohonan sendiri, sampai pemberhentian dengan tidak hormat. • Sanksi dikenakan kepada Pimpinan Penyelenggara
- 40. Jenis-jenis Sanksi dalamPelayanan Publik 1. Teguran tertulis 2. Teguran Tertulis, Dan Apabila Dalam Waktu 3 (Tiga) Bulan Tidak Melaksanakan Ketentuan Dimaksud Dikenai Sanksi Pembebasan Dari Jabatan 3. Sanksi Penurunan Gaji Sebesar Satu Kali Kenaikan Gaji Berkala Untuk Paling Lama 1 (Satu) Tahun 4. Pembebasan Dari Jabatan 5. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 6. Pemberhentian Dengan Hormat
- 41. Pemberian Sanksi • Atasansatuan kerja penyelenggara berwenang menjatuhkan sanksi kepada satuan kerja Penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a. • Atasan Pelaksana menjatuhkan sanksi kepada Pelaksana yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b. • Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan aduan masyarakat dan/atau berdasarkan kewenangan
- 42. Bentuk-bentuk Sanksi Lainnya 1.Pembekuan misi dan / atau izin yang diberikan oleh instansi pemerintah 2. Pencabutan izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah 3. Ganti Rugi 4. Denda 5. Pidana (Ps. 55,56,57 dan 58)
- 43. PENGADUAN BERDASARKAN UU KETERBUKAANINFORMASI
- 44. Pihak-pihak dalam UUKeterbukaan Informasi PENGELOLA PENGADILAN TINGKAT MAHKAMAH PERTAMA/BANDING AGUNG Pengadilan Umum / Pengadilan Agama/ TUN MIliter Atasan Pejabat Pimpinan Pengadilan Pimpinan Pengadilan Perkara : Panitera MA Pengelola Informasi & Non Perkara : Dokumentasi Sekretaris MA Pejabat Pengelola Panitera/Sekretaris Perkara : Panitera/ PPID MA : Kepala Biro Informasi dan Kepala Kepaniteraan Hukum & Humas, Dokumentasi (PPID) Non Perkara : Badan Urusan Sekretaris/ Ka TU Administrasi MARI Dalam PPID Satker : Setiap Dirjen/ Kepala Badan Petugas Informasi Panitera Muda Panitera Muda MA/BUA : Kasubag data & Pelayanan Informasi Hukum/ pegawai lain Hukum/ pegawai lain Ditjen : Kasubag Dokumentasi yang ditunjuk Ketua yang ditunjuk Ketua & Informasi Pengadilan Pengadilan Balitbangdiklat : Kasubag TU Penanggung Jawab Pimpinan unit kerja Pimpinan unit kerja Pimpinan unit kerja Informasi setingkat eselon IV setingkat eselon IV setingkat eselon IV
- 45. Jalur Pengajuan Keberatan (Keterbukaan Informasi) Tanggapan • Mendukung putusan PPID Pemberitahuan • Kepada Atasan Tertulis • Membatalkan putusan PPID PPID •Max 2 hari setelah • Max 20 hari • Memerintahkan PPID diterima dari atasan PPID untuk menjalankan •Dapat banding max 14 kewajibannya hari setelah putusan • Menetapkan biaya yang diterima Keberatan wajar Isi Tanggapan Keberatan ke Pengadilan •PN apabila badan publik adalah privat •PTUN apabila badan publik adalah pemerintah
- 46. Ancaman Sanksi • UUNo. 14/2008 – Ancaman pidana penjara maks 1 tahun dan/atau denda Rp. 5 juta bagi • Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan atau denda (ps 52 UU 14/2008) • Setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi yang tidak benar dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain (ps 55 UU 14/2008) • PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- 47.
Editor's Notes
- #10 Pasal 1 ay 9
- #12 Ini adalah model yang akan berlaku di Mahkamah Agung.Meskipun secara nasional akan ada standar pelayanan, namun Setiap Satker eselon 1 akan memiliki sendiri Standar yang berlaku untuk seluruh unit yang ada dibawahnya, dan uyntuk setiap unit pelaksana teknis, karena ada kebutuhan yang sifatnya khusus, maka memerlukan standar layanannya masing-masing.
- #18 Kemudahan dan kejelasan;Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua pegawai bahkan seseorang sama sekali baru dalam tugas pelaksanaan tugasnya.Efisiensi dan efektivitas.; Prosedur-prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas.Keselarasan; Prosedur-prosedur yang distandarkan harus selaras dengan prosedur-prosedur standar lain yang terkait.Keterukuran; Output dari prosedur-prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas (mutu) tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannyaDinamis; Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.Berorientasi pada pengguna (mereka yang dilayani); Berorientasi pada pengguna (mereka yang dilayani). Prosedur-prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna (customer's needs) sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pengguna.Kepatuhan hukum; Prosedur-prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku.Kepastian hukum.hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk melindungi pegawai dari kemungkinantuntutan hukum.
- #29 Terhadap penyelenggara- sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a danhuruf b, ayat (4) huruf a dan huruf b, serta ayat (7)huruf a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf c, dan ayat (7) huruf b
- #30 Berasarkan pasal 37 Tiap penyelenggara harus mengatur sendiri tata cara pengaduan di lembaganya berdasarkan asas penyelesaian cepat dan tuntas.
- #35 Yg bayar adalah penyelenggara , ps 50 (4)