Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
•Download as PPT, PDF•
1 like•1,377 views
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Similar to Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
- 1. Dodik Merdiawan TAPM – Kabupaten Jember
- 2. Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 2
- 3. PERSENTASE KEMISKINAN di Kabupaten Jember 3
- 6. Membangun kemandirian desa dalam kerangka Desa harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tatakelola program yang baik pula. Pembangunan (perdesaan) yang efektif bukanlah semata-mata karena Menggugurkan Kewajiban saja melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan- pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil coba-coba, tetapi akibat perencanaan yang baik. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi
- 7. 1 ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERBASIS SGDs DESA (TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN)
- 8. Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Implementasi kebijakan SDGs dalam konteks implementasi Undang Undang Desa adalah mempertajam focus dari Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa tertuju pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa secara lebih nyata, misalnya: percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesehatan masyarakat, Layanan pendidikan, dan pencegahan dan penanangan perubahan iklim, dan/atau pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pencapaian SDGs melalui pendekatan pembangunan desa diharapkan menjadi ukuran dan standar kemajuan Desa karena indikator-indikator dalam SDGs relevan dan sangat sesuai
- 9. CAPAIAN SDGs INDONESIA RANKING DUNIA CAPAIAN (%) Sumber: Sustainable Development Report 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 • Capaian SDGs Indonesia cenderung meningkat, namun relatif lambat • Ranking Indonesia dalam pencapaian SDGs mengalami penurunan dari baseline 2016
- 10. KONTRIBUSI PERCEPATAN SDGs DESA TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN (1) Aksi SDGs Desa berkontribusi sebesar 74% terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan ASPEK KEWILAYAHAN • 91% wilayah Indonesia adalah wilayah desa (Kemendagri, 2019) • 11 Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan berkaitan erat dengan kewilayahan desa • Aksi menuju tercapainya 12 SDGs Desa (7-18) berkontribusi 91% pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan (nomor 7-17) ASPEK KEWARGAAN • 43% penduduk Indonesia ada di desa (BPS, 2020) • 6 Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan berkaitan erat dengan warga desa • Aksi menuju tercapainya 6 SDGs Desa berkontribusi 43% pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan (nomor 1-6)
- 11. SDGs DESA
- 13. diarahkan fokus pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’s) Desa Tahapan: • Pendataan • Perencanaan • Pelaksanaan • Pertanggungjawaban Mengedepankan Kebersamaan, Kekeluargaan, Kegotongroyongan guna mwujudkan Pengarusutamaan Perdamaian & Keadilan Sosial PEMBANGUNAN DESA PENANGGULANGAN KEMISKINAN Meningkatkan KUALITAS HIDUP Manusia Meningkatkan KESEJAHTERAAN Masyarakat Desa Peraturan Menteri Desa PDTT No. 21 Tahun 2020 Metode Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pembangunan Sarana Desa Pembangunan Prasarana Desa Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Pemanfaatan SDA dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan UU DESA Pasal 78 T u j u a n 18 Tujuan 222 Indikator PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNA DESA Pasal 14 Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 Perpres 59 Tahun 2017 Norma
- 14. Perencanaan Pembangunan Desa BERDASARKAN PERMENDESA 21 TAHUN 2020
- 15. DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG No. 6 TAHUN 2014 • Pasal 78 dan 79 (Tujuan, Metode dan Norma Pembangunan Desa serta Kedudukan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa) PERATURAN PEMERINTAH No. 47 TAHUN 2015 • Pasal 131 , Ayat (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa menetapkan pedoman umum pelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pendampingan masyarakat Desa berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- 16. DASAR HUKUM PERATURAN PRESIDEN No. 12 TAHUN 2015 • Pasal 2 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. • Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi: (a) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- 17. PERMENDESA PDTT No. 21 TAHUN 2020 Ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2020 dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2020 melalui : BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1633 Pasal 97 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pendataan Desa dan Perencanaan Pembangunan Desa harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Pasal 98 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 18. ALUR TAHAPAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDG’s) DESA (Berdasarkan Permendesa 21 Tahun 2020) I PERENCANAAN PEMBANGUNAN & PENGANGGARAN DESA II PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PENCAPAIAN SDGs DESA III MONITORING & EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA DOKUMEN ROAD MAP / PETA JALAN CAPAIAN SDGs DESA MEMUAT : 1. Sasaran SDGs Desa 2. kondisi objektif pencapaian SDGs Desa; 3. permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs Desa; 4. potensi dan sumber daya untuk pencapaian SGDs Desa; dan 5. rancangan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa. DASBOARD SISTEM INFORMASI DESA /SID Data Analog / Manual => Data Digital => DATA & INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA • RPJMDESA • RKPDESA PENGANGGARAN KEUANGAN DESA (APBDESA) PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN MONITORING & EVALUASI MELALUI SISTEM INFORMASI DESA / SID EVALUASI : • TARGET WAKTU • TARGET REALISASI BIAYA • TARGET REALISASI KEGIATAN PENGUKURAN TERHADAP CAPAIAN SDGs DESA s/d TAHUN 2030 (EVALUASI TAHUNAN) PENDATAAN DATA DASAR DESA (SENSUS PARTISIPATORIS) 1. Pendataan Tahap Awal 2. Tahap Pemuktahiran Data LINGKUP PENDATAAN : 1. Aspek Kewilayahan 2. Aspek Kewargaan PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN / TPK PENYUSUNAN JADWAL RENCANA KERJA KEGIATAN PEMBEKALAN TIM PELAKSANA KEGIATAN / TPK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA REKOMENDASI
- 19. KEDUDUKAN PERENCANAAN Pasal 79, UU No. 6 Tahun 2014 PEMBANGUNAN DESA FILOSOFIS sesuai dengan kondisi Perencanaan Pembangunan Desa merupakan proses tahapan dalam menurunkan kewenangan desa menjadi program/kegiatan, objektif Desa. 1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannyadengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. 2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi: a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. 4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka
- 20. Ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Pelantikan Kepala Desa Ditetapkan dengan Peraturan Desa Untuk Jangka waktu 6 (enam) tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan Ditetapkan dengan Peraturan Desa Untuk Jangka waktu 1 (satu) tahun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
- 21. Siklus Perencanaan Pembangunan Desa RPJM Desa 6 Tahun RKP Desa JuL-Sept APB Desa Okt-Des Pelaksanaan & Pengawasan Jan-Des Daftar Usulan RKP Desa Okt-Des Musrenbang Kec & Kab APB Desa Perubahan Laporan Pelaksanaan & Pertanggungjawaban RKP dan APB Desa
- 24. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMDESA Permendesa 21 tahun 2020 pasal 26 TIM PENYUSUN RPJMDES PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMDESA PENYELENGGARAAN MUSRENBANGDES MEMBAHAS RANCANGAN RPJMDESA MUSDES MENYEPAKATI & MENETAPKAN RPJMDESA SOSIALISASI RPJMDESA MELALUI MEDIA & FORUM PERTEMUAN DESA PENCERMATAN HASIL PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA RPJM DESA
- 25. LANDASAN HUKUM PEMBANGUNAN DESA Sebelum SDG’s Desa Setelah SDG’s Desa 2015 dan PP No. 11 Tahun 2019, tentang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan 2020 tentang Pedoman Umum 1. UU No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. UU No. 6 Tahun 2014, tentang Desa; 3. PP No. 43 Tahun 2014, jo PP No. 47 Tahun Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 4. Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2017 Berkelanjutan; 5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 21 Tahun Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 1. UU No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. UU No. 6 Tahun 2014, tentang Desa; 3. PP No. 43 Tahun 2014, jo PP No. 47 Tahun 2015 dan PP No. 11 Tahun 2019, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 26. DASAR HUKUM PERUBAHAN DOKUMEN PERENCANAAN DESA Dalam kondisi khusus, Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa dan/RKP Desa) dapat diubah. Kondisi yang dapat menyebabkan dilakukannya perubahan Dokumen Perencanaan Desa : 1. Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. 2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Perubahan dokumen RPJM dan/RKP Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa. PP 43/2014 (Pasal 120)
- 27. LINGKUP 1. Konsideran PENYESUAIAN RPJMDESA Menimbang : Menimbang : Dengan mencantumkan : a. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); a. bahwa untuk mendukung kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu dilakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa .........................; b. bahwa perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa .................... adalah pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa ............................ tentang Perubahan Atas Peraturan Desa .......................... Nomor ........ Tahun ............ Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Rpjm) Desa ................. Tahun .......... – .........
- 28. LINGKUP 2. Naskah Perubahan PENYESUAIAN RPJMDESA 3. Lampiran Program/Matrik Kegiatan Menambahkan matriks daftar program/kegiatan yang mendukung pencapaian SDG’s Desa A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang • Dengan menambahkan SDG’s Desa sebagai muatan RPJMDesa; 2. Dasar Hukum • Dengan menambahkan Perpres No. 59 tahun 2017 dan Permendesa PDTT No. 21 tahun 2020 B. PROSES PENYUSUNAN RPJMDESA • Dengan menambahkan kegiatan Pendataan Data Dasar dan Kegiatan Penyusunan Peta Jalan Capaian SDG’s Desa C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA • Dengan menambahkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) Desa pada item tujuan dan sasaran D. RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA • Dengan menambahkan prioritas program yang berbasis pada SDG’s Desa
- 29. 3. Lampiran Program/Matrik Kegiatan Menambahkan matriks daftar program/kegiatan yang mendukung pencapaian SDG’s Desa
- 30. PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2022 SDGs DESA 2017-2030
- 31. SEKILAS RKP DESA • Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. • RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. • RKP Desa mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. • Ketentuan mengenai RKP Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa. Permendesa PDTT No. 21/2020, Pasal 22
- 32. Ketentuan Penyusunan RKP Desa Tahun 2022 Pasal 35, Permendesa PDTT No. 21/2020 RKP Desa disusun dengan berpedoman RPJM Desa dengan memperhatikan : hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa informasi perkiraan pendapatan transfer Desa dari pemerintah daerah kabupaten/kota daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa usulan masyarakat Desa tentang program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa berita acara musyawarah antar Desa terkait kesepakatan antar Desa untuk bekerjasama mewujudkan pencapaian SDGs Desa; dan dokumen perjanjian kerja sama Desa dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa 1 3 4 5 6 2 Masukan
- 33. GAMBAR ILUSTRASI TAHAPAN PENYUSUNAN RKP DESA Permendesa 21 tahun 2020 pasal 34 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA PENCERMATAN & PENYELARASAN RENCANA KEGIATAN & PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN & PENGESAHAN RKP DAN DAFTAR USULAN RKP PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA & DAFTAR USULAN RKP DESA RKP DESA KEPALA DESA PENCERMATAN ULANG RPJMDESA HASIL EVALUASI SDGS, INFO PERKIRAAN PENDAPATAN TRANSFER (DD,ADD,BHP,BANPROV/KAB), RENCANA PROGRAM/KEGIATAN MASUK DESA DALAM SID, USULAN MASYARAKAT DESA, KERJASAMA ANTAR DESA DAN PIHAK- 3 MUSRENBANGDESA DESA PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DAN DAFTAR USULAN RKP / DU-RKP
- 34. GAMBAR ILUSTRASI TUGAS TIM PENYUSUN RKP DESA Permendesa 21 tahun 2020 pasal 37 PENCERMATAN & PENYELARASAN RENCANA KEGIATAN & PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA PENCERMATAN ULANG RPJMDESA HASIL EVALUASI SDGS, INFO PERKIRAAN PENDAPATAN TRANSFER (DD,ADD,BHP,BANPROV/KAB), RENCANA PROGRAM/KEGIATAN MASUK DESA DALAM SID, USULAN MASYARAKAT DESA, KERJASAMA ANTAR DESA DAN PIHAK- 3 PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN SERTA DESAIN TEKNIS RAB PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA & DAFTAR USULAN RKP DESA RANCANGAN RKP DESA TIM PENYUSUN RKP DESA
- 35. TANPA SDGs DESA DENGAN SDGs DESA arah tujuan pembangunan di desa akan lebih terarah dan terukur untuk makmur dan mandiri dengan melibatkan semua pihak yang ada di desa serta mengoptimalkan potensi desa yang ada manajemen pembangunan Desa belum terarah dan berkelanjutan untuk mewujudkan desa yang makmur dan mandiri