SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
Jl. Ronggowarsito Klaten UtaraTelp. (0272) 321501 Fax. 326201
KLATEN Kode Pos : 57431
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN
NOMOR / /
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
FORUM MUSYAWARAH TINGKAT DESA DI KAMPUNG KB KEGIATAN
OPERASIONAL PENGGERAKAN PROGRAM KB
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018
PENGGUNA ANGGARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN
Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Klaten Tahun 2018 maka perlu penunjukan Narasumber dan
Moderator Forum Musyawarah Tingkat Desa di Kampung KB Kegiatan
Operasional Penggerakan Program KB pada Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten
Tahun 2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a. diatas,perlu ditetapkan
dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun Anggran
2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bagi Bendahara
serta Penyampainnya;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan
Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2018 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12.Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan
Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
13.Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;
14.Peraturan Bupati Klaten Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Klaten;
15.Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Kegiatan di Kabupaten Klaten;
16.Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
17.Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/230 Tahun 2017 tentang Standarisasi
Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2018;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Narasumber dan Moderator Forum Musyawarah Tingkat Desa di
Kampung KB Kegiatan Operasional Penggerakan Program KB Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Klaten Tahun 2018, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan
ini;
KEDUA : Narasumber dan Moderator Forum Musyawarah Tingkat Desa di Kampung KB
Kegiatan Operasional Penggerakan Program KB Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten
sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya
atas kegiatan dimaksud;
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diktum KEDUA Keputusan ini
Narasumber dan Moderator Forum Musyawarah Tingkat Desa di Kampung KB
Kegiatan Operasional Penggerakan Program KB Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten,
sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya
atas kegiatan dimaksud berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebaga akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapa kekeliruan akan diubah dan ditetapkan
kembali.
Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KLATEN,
dr. RONNY ROEKMITO, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19611218 198711 1 002
Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Klaten
Nomor
Tanggal
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
FORUM MUSYAWARAH TINGKAT DESA KEGIATAN
OPERASIONAL PENGGERAKAN PROGRAM KB DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018
NO NAMA JABATAN
1 ................................... Narasumber/Esselon IV
2 ................................... Narasumber Tk Kabupaten
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KLATEN,
dr. RONNY ROEKMITO, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19611218 198711 1 002
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
Jl. Ronggowarsito Klaten UtaraTelp. (0272) 321501 Fax. 326201
KLATEN Kode Pos : 57431
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN
NOMOR / /
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN SOSIALISASI KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017
PENGGUNA ANGGARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN
Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Klaten Tahun 2017 maka perlu penunjukan Narasumber dan
Moderator Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja pada Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Klaten Tahun 2017;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a. diatas,perlu ditetapkan
dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bagi Bendahara
serta Penyampainnya;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan
Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomort 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa;
9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
11.Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
12.Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/377 Tahun 2015 tentang Standarisasi
Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi
Remaja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2017, sebagaimana tersebut pada
Lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kabupaten Klaten sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini
bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan dimaksud;
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diktum KEDUA Keputusan ini
Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kabupaten Klaten, sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini
bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan dimaksud berpedoman pada
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebaga akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapa kekeliruan akan diubah dan ditetapkan
kembali.
Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KLATEN,
JAKA PURWANTO, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19671101 198603 1 001
Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Klaten
Nomor
Tanggal
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN SOSIALISASI KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017
NO NAMA JABATAN
1 Jaka Purwanto, S.Sos, M.M Narasumber/Esselon III
2 Drs. Sriyana, MM Narasumber/Esselon IV
3 Fitriyani, SKM Moderator
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KLATEN,
JAKA PURWANTO, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19671101 198603 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
Jl. Ronggowarsito Klaten UtaraTelp. (0272) 321501 Fax. 326201
KLATEN Kode Pos : 57431
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN
NOMOR / /
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
FASILITASI AISYAH KB - KES KEGIATAN
PELAYANAN KB DENGAN MITRA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017
PENGGUNA ANGGARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN
Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Klaten Tahun 2017 maka perlu penunjukan Narasumber dan
Moderator Fasilitasi Aisyah KB-KES Kegiatan Pelayanan KB dengan Mitra
Kerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2017;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a. diatas,perlu ditetapkan
dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bagi Bendahara
serta Penyampainnya;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan
Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomort 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa;
9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
11.Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
12.Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/377 Tahun 2015 tentang Standarisasi
Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Narasumber dan Moderator Fasilitasi Aisyah KB KES Kegiatan
Pelayanan KB dengan Mitra Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2017,
sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Narasumber dan Moderator Fasilitasi Aisyah KB KES Kegiatan Pelayanan KB
dengan Mitra Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten sebagaimana diktum PERTAMA
Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan dimaksud;
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diktum KEDUA Keputusan ini
Narasumber dan Moderator Fasilitasi Aisyah KB KES Kegiatan Pelayanan KB
dengan Mitra Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten, sebagaimana diktum PERTAMA
Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan dimaksud berpedoman
pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebaga akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan ditetapkan
kembali.
Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KLATEN,
JAKA PURWANTO, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19671101 198603 1 001
Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Klaten
Nomor
Tanggal
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
FASILITASI AISYAH KB - KES KEGIATAN
PELAYANAN KB DENGAN MITRA KERJA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017
NO NAMA JABATAN
1 Jaka Purwanto, S.Sos, M.M Narasumber/Esselon II
2 Hj. Siti Komariyah Sadjiman Narasumber/Tk. Kabupaten
3 Fitriyani, SKM Moderator
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KLATEN,
JAKA PURWANTO, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19671101 198603 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
Jl. Ronggowarsito Klaten UtaraTelp. (0272) 321501 Fax. 326201
KLATEN Kode Pos : 57431
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN
NOMOR / /
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
PELATIHAN BKR KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
KELOMPOK BKB, BKL DAN BKR
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017
PENGGUNA ANGGARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN
Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Klaten Tahun 2017 maka perlu penunjukan Narasumber dan
Moderator Pelatihan BKR Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok
BKB, BKL dan BKR pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2017;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a. diatas,perlu ditetapkan
dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bagi Bendahara
serta Penyampainnya;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan
Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomort 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa;
9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
11.Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
12.Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/377 Tahun 2015 tentang Standarisasi
Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Narasumber dan Moderator Pelatihan BKR Kegiatan Pengembangan
dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun
2017, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Narasumber dan Moderator Pelatihan BKR Kegiatan Pengembangan dan
Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten
sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya
atas kegiatan dimaksud;
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diktum KEDUA Keputusan ini
Narasumber dan Moderator Pelatihan BKR Kegiatan Pengembangan dan
Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten,
sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya
atas kegiatan dimaksud berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebaga akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan ditetapkan
kembali.
Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KLATEN,
JAKA PURWANTO, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19671101 198603 1 001
Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Klaten
Nomor
Tanggal
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
PELATIHAN BKR KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
KELOMPOK BKB, BKL DAN BKR
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017
NO NAMA JABATAN
1 Jaka Purwanto, S.Sos, M.M Narasumber/Esselon II
2 Drs. Sriyana, MM Narasumber/Ess IV
3 Rohadi Sumedi, S.Sos Moderator
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KLATEN,
JAKA PURWANTO, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19671101 198603 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
Jl. Ronggowarsito Klaten UtaraTelp. (0272) 321501 Fax. 326201
KLATEN Kode Pos : 57431
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN
NOMOR / /
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
PELATIHAN BKL KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
KELOMPOK BKB, BKL DAN BKR
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017
PENGGUNA ANGGARAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN
Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Klaten Tahun 2017 maka perlu penunjukan Narasumber dan
Moderator Pelatihan BKL Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok
BKB, BKL dan BKR pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2017;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a. diatas,perlu ditetapkan
dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bagi Bendahara
serta Penyampainnya;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan
Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomort 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa;
9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
11.Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
12.Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/377 Tahun 2015 tentang Standarisasi
Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Narasumber dan Moderator Pelatihan BKL Kegiatan Pengembangan
dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun
2017, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Narasumber dan Moderator Pelatihan BKL Kegiatan Pengembangan dan
Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten
sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya
atas kegiatan dimaksud;
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diktum KEDUA Keputusan ini
Narasumber dan Moderator Pelatihan BKL Kegiatan Pengembangan dan
Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten,
sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya
atas kegiatan dimaksud berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebaga akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan ditetapkan
kembali.
Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KLATEN,
JAKA PURWANTO, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19671101 198603 1 001
Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Klaten
Nomor
Tanggal
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
PELATIHAN BKL KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
KELOMPOK BKB, BKL DAN BKR
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017
NO NAMA JABATAN
1 Heri Pratomo, S.ST Narasumber/Tk Kabupaten
2 Drs. Sriyana, MM Narasumber/Ess IV
3 Fitriyani, SKM Moderator
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KLATEN,
JAKA PURWANTO, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19671101 198603 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
Jl. Ronggowarsito Klaten UtaraTelp. (0272) 321501 Fax. 326201
KLATEN Kode Pos : 57431
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN
NOMOR / /
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
PELATIHAN BKB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
KELOMPOK BKB, BKL DAN BKR
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017
PENGGUNA ANGGARAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN
Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Klaten Tahun 2017 maka perlu penunjukan Narasumber dan
Moderator Pelatihan BKB Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok
BKB, BKL dan BKR pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2017;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a. diatas,perlu ditetapkan
dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bagi Bendahara
serta Penyampainnya;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan
Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomort 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa;
9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
11.Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
12.Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/377 Tahun 2015 tentang Standarisasi
Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Narasumber dan Moderator Pelatihan BKB Kegiatan Pengembangan
dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun
2017, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Narasumber dan Moderator Pelatihan BKB Kegiatan Pengembangan dan
Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten
sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya
atas kegiatan dimaksud;
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diktum KEDUA Keputusan ini
Narasumber dan Moderator Pelatihan BKB Kegiatan Pengembangan dan
Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten,
sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya
atas kegiatan dimaksud berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebaga akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan ditetapkan
kembali.
Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KLATEN,
JAKA PURWANTO, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19671101 198603 1 001
Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Klaten
Nomor
Tanggal
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
PELATIHAN BKB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
KELOMPOK BKB, BKL DAN BKR
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017
NO NAMA JABATAN
1 dr. Sri Sundari Indriastuti, M.Kes Narasumber/Esselon III
2 Drs. Sriyana, MM Narasumber/Ess IV
3 Fitriyani, SKM Moderator
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KLATEN,
JAKA PURWANTO, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19671101 198603 1 001
NarasumberKB

More Related Content

What's hot

Surat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentianSurat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentianpemdessinga
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPusdiklatpemdaPemeri
 
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013Aji Sahdi Sutisna
 
Surat keterangan beda nama
Surat keterangan beda namaSurat keterangan beda nama
Surat keterangan beda namaKiswanto .
 
Tor rab-man-purwoasri-kab-kediriedit
Tor rab-man-purwoasri-kab-kedirieditTor rab-man-purwoasri-kab-kediriedit
Tor rab-man-purwoasri-kab-kedirieditMan Pangkalan Bun
 
Tugas draft rencana aksi bela negara
Tugas draft rencana aksi bela negara Tugas draft rencana aksi bela negara
Tugas draft rencana aksi bela negara Ajeng Hayuningtyas
 
Prosedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiProsedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiArdi Susanto
 
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024Strobillus Found
 
RANGKUMAN PERMENPAN 1 TAHUN 2023 KINERJA PNS.pptx
RANGKUMAN PERMENPAN 1 TAHUN 2023 KINERJA PNS.pptxRANGKUMAN PERMENPAN 1 TAHUN 2023 KINERJA PNS.pptx
RANGKUMAN PERMENPAN 1 TAHUN 2023 KINERJA PNS.pptxMahyudinnorMahyudinn1
 
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfContoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfSuwondo Chan
 
Model Inovasi Penanggulangan Kemiskinan
Model Inovasi Penanggulangan KemiskinanModel Inovasi Penanggulangan Kemiskinan
Model Inovasi Penanggulangan KemiskinanTri Widodo W. UTOMO
 
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
 ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIANNova Oktaharfianto
 
Surat permintaan data prestasi akademik smp
Surat permintaan data prestasi akademik smpSurat permintaan data prestasi akademik smp
Surat permintaan data prestasi akademik smpsandya nugraha
 
Contoh surat permohonan izin bupati
Contoh surat permohonan izin bupatiContoh surat permohonan izin bupati
Contoh surat permohonan izin bupatiAdi Yamin
 
PPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptx
PPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptxPPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptx
PPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptxSugengPriyadi11
 
Form pelanggaran disiplin (form kosong seluruh dokumen)
Form pelanggaran disiplin (form kosong seluruh dokumen)Form pelanggaran disiplin (form kosong seluruh dokumen)
Form pelanggaran disiplin (form kosong seluruh dokumen)Jeffry Vantheangan
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Eka Saputra
 

What's hot (20)

Format sppd
Format sppdFormat sppd
Format sppd
 
Surat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentianSurat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentian
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desa
 
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
 
Surat keterangan beda nama
Surat keterangan beda namaSurat keterangan beda nama
Surat keterangan beda nama
 
Tor rab-man-purwoasri-kab-kediriedit
Tor rab-man-purwoasri-kab-kedirieditTor rab-man-purwoasri-kab-kediriedit
Tor rab-man-purwoasri-kab-kediriedit
 
Tugas draft rencana aksi bela negara
Tugas draft rencana aksi bela negara Tugas draft rencana aksi bela negara
Tugas draft rencana aksi bela negara
 
Prosedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupatiProsedur pembentukan peraturan bupati
Prosedur pembentukan peraturan bupati
 
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
 
RANGKUMAN PERMENPAN 1 TAHUN 2023 KINERJA PNS.pptx
RANGKUMAN PERMENPAN 1 TAHUN 2023 KINERJA PNS.pptxRANGKUMAN PERMENPAN 1 TAHUN 2023 KINERJA PNS.pptx
RANGKUMAN PERMENPAN 1 TAHUN 2023 KINERJA PNS.pptx
 
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfContoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
 
Model Inovasi Penanggulangan Kemiskinan
Model Inovasi Penanggulangan KemiskinanModel Inovasi Penanggulangan Kemiskinan
Model Inovasi Penanggulangan Kemiskinan
 
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
 ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
ANJAB ANALISA JABATAN PENGELOLA KEPEGAWAIAN
 
Surat permintaan data prestasi akademik smp
Surat permintaan data prestasi akademik smpSurat permintaan data prestasi akademik smp
Surat permintaan data prestasi akademik smp
 
Contoh surat permohonan izin bupati
Contoh surat permohonan izin bupatiContoh surat permohonan izin bupati
Contoh surat permohonan izin bupati
 
Contoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desaContoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desa
 
PPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptx
PPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptxPPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptx
PPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptx
 
Uraian tugas penyesuaian
Uraian tugas penyesuaianUraian tugas penyesuaian
Uraian tugas penyesuaian
 
Form pelanggaran disiplin (form kosong seluruh dokumen)
Form pelanggaran disiplin (form kosong seluruh dokumen)Form pelanggaran disiplin (form kosong seluruh dokumen)
Form pelanggaran disiplin (form kosong seluruh dokumen)
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
 

Similar to NarasumberKB

SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...
SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...
SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...Laelatun Nadifah
 
Kepgub no.265 tahun_.2017
Kepgub no.265 tahun_.2017Kepgub no.265 tahun_.2017
Kepgub no.265 tahun_.2017faizal yonafan
 
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017Strobillus Found
 
PAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptx
PAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptxPAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptx
PAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptxKejariBanyuwangi
 
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018Husnul Abidin,S.H.,M.Kn.
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)Pemdes Wonoyoso
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Formasi Org
 
SK tentang Pengangkatan Petugas Pengelola Informasi Desa
SK tentang Pengangkatan Petugas Pengelola Informasi DesaSK tentang Pengangkatan Petugas Pengelola Informasi Desa
SK tentang Pengangkatan Petugas Pengelola Informasi DesaPuskoMedia Indonesia
 
sk-PPID Bhuana jaya.pdf
sk-PPID Bhuana jaya.pdfsk-PPID Bhuana jaya.pdf
sk-PPID Bhuana jaya.pdfSuwondo Chan
 
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].pptPaparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].pptdpmdbusel
 
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)Pemdes Wlahar Wetan
 
sk-PPID Bhuana Jaya final.pdf
sk-PPID Bhuana Jaya final.pdfsk-PPID Bhuana Jaya final.pdf
sk-PPID Bhuana Jaya final.pdfSuwondo Chan
 
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017Strobillus Found
 
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta no.2053 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta  no.2053 Tahun 2016Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta  no.2053 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta no.2053 Tahun 2016Dedi Alfaridi
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Teguh Supriyadi
 
31 kebijakan pengembangan sid di jateng (tor sid kompak, 27 mei 2019)
31 kebijakan pengembangan sid di jateng (tor sid kompak, 27 mei 2019)31 kebijakan pengembangan sid di jateng (tor sid kompak, 27 mei 2019)
31 kebijakan pengembangan sid di jateng (tor sid kompak, 27 mei 2019)syahrunNazil1
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM PKK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM PKKKEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM PKK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM PKKPemdes Wonoyoso
 

Similar to NarasumberKB (20)

SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...
SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...
SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...
 
Kepgub no.265 tahun_.2017
Kepgub no.265 tahun_.2017Kepgub no.265 tahun_.2017
Kepgub no.265 tahun_.2017
 
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
 
KB OKE 2018.docx
KB OKE 2018.docxKB OKE 2018.docx
KB OKE 2018.docx
 
Sk no. 14 tahun 2019 bumdes
Sk no. 14  tahun 2019 bumdesSk no. 14  tahun 2019 bumdes
Sk no. 14 tahun 2019 bumdes
 
PAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptx
PAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptxPAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptx
PAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptx
 
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
 
Kak kie kit
Kak kie kitKak kie kit
Kak kie kit
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
 
SK tentang Pengangkatan Petugas Pengelola Informasi Desa
SK tentang Pengangkatan Petugas Pengelola Informasi DesaSK tentang Pengangkatan Petugas Pengelola Informasi Desa
SK tentang Pengangkatan Petugas Pengelola Informasi Desa
 
sk-PPID Bhuana jaya.pdf
sk-PPID Bhuana jaya.pdfsk-PPID Bhuana jaya.pdf
sk-PPID Bhuana jaya.pdf
 
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].pptPaparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
 
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
 
sk-PPID Bhuana Jaya final.pdf
sk-PPID Bhuana Jaya final.pdfsk-PPID Bhuana Jaya final.pdf
sk-PPID Bhuana Jaya final.pdf
 
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017
 
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta no.2053 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta  no.2053 Tahun 2016Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta  no.2053 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta no.2053 Tahun 2016
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
 
31 kebijakan pengembangan sid di jateng (tor sid kompak, 27 mei 2019)
31 kebijakan pengembangan sid di jateng (tor sid kompak, 27 mei 2019)31 kebijakan pengembangan sid di jateng (tor sid kompak, 27 mei 2019)
31 kebijakan pengembangan sid di jateng (tor sid kompak, 27 mei 2019)
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM PKK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM PKKKEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM PKK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM PKK
 

Recently uploaded

421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptxGiftaJewela
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapsefrida3
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxawaldarmawan3
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxmawan5982
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 

Recently uploaded (20)

421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
 
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genapDinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
Dinamika Hidrosfer geografi kelas X genap
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 

NarasumberKB

  • 1. PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA Jl. Ronggowarsito Klaten UtaraTelp. (0272) 321501 Fax. 326201 KLATEN Kode Pos : 57431 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN NOMOR / / TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR FORUM MUSYAWARAH TINGKAT DESA DI KAMPUNG KB KEGIATAN OPERASIONAL PENGGERAKAN PROGRAM KB KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 PENGGUNA ANGGARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2018 maka perlu penunjukan Narasumber dan Moderator Forum Musyawarah Tingkat Desa di Kampung KB Kegiatan Operasional Penggerakan Program KB pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2018; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a. diatas,perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun Anggran 2018; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bagi Bendahara serta Penyampainnya; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; 7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2018 ; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
  • 2. 12.Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten; 13.Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten; 14.Peraturan Bupati Klaten Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten; 15.Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten; 16.Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 17.Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/230 Tahun 2017 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2018; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERTAMA : Menunjuk Narasumber dan Moderator Forum Musyawarah Tingkat Desa di Kampung KB Kegiatan Operasional Penggerakan Program KB Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2018, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini; KEDUA : Narasumber dan Moderator Forum Musyawarah Tingkat Desa di Kampung KB Kegiatan Operasional Penggerakan Program KB Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan dimaksud; KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diktum KEDUA Keputusan ini Narasumber dan Moderator Forum Musyawarah Tingkat Desa di Kampung KB Kegiatan Operasional Penggerakan Program KB Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten, sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan dimaksud berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebaga akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018; KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapa kekeliruan akan diubah dan ditetapkan kembali. Ditetapkan di Klaten Pada tanggal Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN, dr. RONNY ROEKMITO, M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 19611218 198711 1 002
  • 3. Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Nomor Tanggal PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR FORUM MUSYAWARAH TINGKAT DESA KEGIATAN OPERASIONAL PENGGERAKAN PROGRAM KB DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NO NAMA JABATAN 1 ................................... Narasumber/Esselon IV 2 ................................... Narasumber Tk Kabupaten Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN, dr. RONNY ROEKMITO, M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 19611218 198711 1 002
  • 4. PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA Jl. Ronggowarsito Klaten UtaraTelp. (0272) 321501 Fax. 326201 KLATEN Kode Pos : 57431 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN NOMOR / / TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 PENGGUNA ANGGARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2017 maka perlu penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2017; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a. diatas,perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bagi Bendahara serta Penyampainnya; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomort 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa; 9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten; 10.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 11.Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 12.Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/377 Tahun 2015 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016;
  • 5. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERTAMA : Menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2017, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini; KEDUA : Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan dimaksud; KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diktum KEDUA Keputusan ini Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten, sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan dimaksud berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebaga akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017; KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapa kekeliruan akan diubah dan ditetapkan kembali. Ditetapkan di Klaten Pada tanggal Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN, JAKA PURWANTO, S.Sos, MM Pembina Tk. I NIP. 19671101 198603 1 001
  • 6. Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Nomor Tanggal PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NO NAMA JABATAN 1 Jaka Purwanto, S.Sos, M.M Narasumber/Esselon III 2 Drs. Sriyana, MM Narasumber/Esselon IV 3 Fitriyani, SKM Moderator Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN, JAKA PURWANTO, S.Sos, MM Pembina Tk. I NIP. 19671101 198603 1 001
  • 7. PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA Jl. Ronggowarsito Klaten UtaraTelp. (0272) 321501 Fax. 326201 KLATEN Kode Pos : 57431 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN NOMOR / / TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR FASILITASI AISYAH KB - KES KEGIATAN PELAYANAN KB DENGAN MITRA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 PENGGUNA ANGGARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2017 maka perlu penunjukan Narasumber dan Moderator Fasilitasi Aisyah KB-KES Kegiatan Pelayanan KB dengan Mitra Kerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2017; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a. diatas,perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bagi Bendahara serta Penyampainnya; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomort 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa; 9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten; 10.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 11.Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 12.Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/377 Tahun 2015 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016;
  • 8. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERTAMA : Menunjuk Narasumber dan Moderator Fasilitasi Aisyah KB KES Kegiatan Pelayanan KB dengan Mitra Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2017, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini; KEDUA : Narasumber dan Moderator Fasilitasi Aisyah KB KES Kegiatan Pelayanan KB dengan Mitra Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan dimaksud; KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diktum KEDUA Keputusan ini Narasumber dan Moderator Fasilitasi Aisyah KB KES Kegiatan Pelayanan KB dengan Mitra Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten, sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan dimaksud berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebaga akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017; KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan ditetapkan kembali. Ditetapkan di Klaten Pada tanggal Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN, JAKA PURWANTO, S.Sos, MM Pembina Tk. I NIP. 19671101 198603 1 001
  • 9. Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Nomor Tanggal PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR FASILITASI AISYAH KB - KES KEGIATAN PELAYANAN KB DENGAN MITRA KERJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NO NAMA JABATAN 1 Jaka Purwanto, S.Sos, M.M Narasumber/Esselon II 2 Hj. Siti Komariyah Sadjiman Narasumber/Tk. Kabupaten 3 Fitriyani, SKM Moderator Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN, JAKA PURWANTO, S.Sos, MM Pembina Tk. I NIP. 19671101 198603 1 001
  • 10. PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA Jl. Ronggowarsito Klaten UtaraTelp. (0272) 321501 Fax. 326201 KLATEN Kode Pos : 57431 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN NOMOR / / TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PELATIHAN BKR KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK BKB, BKL DAN BKR DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 PENGGUNA ANGGARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2017 maka perlu penunjukan Narasumber dan Moderator Pelatihan BKR Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2017; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a. diatas,perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bagi Bendahara serta Penyampainnya; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomort 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa; 9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten; 10.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 11.Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 12.Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/377 Tahun 2015 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016;
  • 11. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERTAMA : Menunjuk Narasumber dan Moderator Pelatihan BKR Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2017, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini; KEDUA : Narasumber dan Moderator Pelatihan BKR Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan dimaksud; KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diktum KEDUA Keputusan ini Narasumber dan Moderator Pelatihan BKR Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten, sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan dimaksud berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebaga akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017; KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan ditetapkan kembali. Ditetapkan di Klaten Pada tanggal Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN, JAKA PURWANTO, S.Sos, MM Pembina Tk. I NIP. 19671101 198603 1 001
  • 12. Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Nomor Tanggal PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PELATIHAN BKR KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK BKB, BKL DAN BKR DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NO NAMA JABATAN 1 Jaka Purwanto, S.Sos, M.M Narasumber/Esselon II 2 Drs. Sriyana, MM Narasumber/Ess IV 3 Rohadi Sumedi, S.Sos Moderator Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN, JAKA PURWANTO, S.Sos, MM Pembina Tk. I NIP. 19671101 198603 1 001
  • 13. PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA Jl. Ronggowarsito Klaten UtaraTelp. (0272) 321501 Fax. 326201 KLATEN Kode Pos : 57431 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN NOMOR / / TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PELATIHAN BKL KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK BKB, BKL DAN BKR DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 PENGGUNA ANGGARAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2017 maka perlu penunjukan Narasumber dan Moderator Pelatihan BKL Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2017; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a. diatas,perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bagi Bendahara serta Penyampainnya; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomort 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa; 9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten; 10.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 11.Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 12.Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/377 Tahun 2015 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016;
  • 14. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERTAMA : Menunjuk Narasumber dan Moderator Pelatihan BKL Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2017, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini; KEDUA : Narasumber dan Moderator Pelatihan BKL Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan dimaksud; KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diktum KEDUA Keputusan ini Narasumber dan Moderator Pelatihan BKL Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten, sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan dimaksud berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebaga akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017; KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan ditetapkan kembali. Ditetapkan di Klaten Pada tanggal Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN, JAKA PURWANTO, S.Sos, MM Pembina Tk. I NIP. 19671101 198603 1 001
  • 15. Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Nomor Tanggal PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PELATIHAN BKL KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK BKB, BKL DAN BKR DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NO NAMA JABATAN 1 Heri Pratomo, S.ST Narasumber/Tk Kabupaten 2 Drs. Sriyana, MM Narasumber/Ess IV 3 Fitriyani, SKM Moderator Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN, JAKA PURWANTO, S.Sos, MM Pembina Tk. I NIP. 19671101 198603 1 001
  • 16. PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA Jl. Ronggowarsito Klaten UtaraTelp. (0272) 321501 Fax. 326201 KLATEN Kode Pos : 57431 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN NOMOR / / TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PELATIHAN BKB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK BKB, BKL DAN BKR DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 PENGGUNA ANGGARAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2017 maka perlu penunjukan Narasumber dan Moderator Pelatihan BKB Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2017; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a. diatas,perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bagi Bendahara serta Penyampainnya; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomort 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa; 9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten; 10.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 11.Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 12.Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/377 Tahun 2015 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016;
  • 17. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERTAMA : Menunjuk Narasumber dan Moderator Pelatihan BKB Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2017, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini; KEDUA : Narasumber dan Moderator Pelatihan BKB Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan dimaksud; KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diktum KEDUA Keputusan ini Narasumber dan Moderator Pelatihan BKB Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten, sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan dimaksud berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebaga akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017; KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan ditetapkan kembali. Ditetapkan di Klaten Pada tanggal Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN, JAKA PURWANTO, S.Sos, MM Pembina Tk. I NIP. 19671101 198603 1 001
  • 18. Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Nomor Tanggal PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PELATIHAN BKB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK BKB, BKL DAN BKR DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NO NAMA JABATAN 1 dr. Sri Sundari Indriastuti, M.Kes Narasumber/Esselon III 2 Drs. Sriyana, MM Narasumber/Ess IV 3 Fitriyani, SKM Moderator Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN, JAKA PURWANTO, S.Sos, MM Pembina Tk. I NIP. 19671101 198603 1 001