KEMENDESA

1. MEDIA TAYANG
KELEMBAGAAN DESA
PEMBINAAN / PENATAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
2019
TIM TENAGA AHLI P3MD PADANG LAWAS UTARA

2. TUJUAN SESI
Setelah sesi ini peserta diharapkan dapat :
1
• Menjelaskan pengertian dan peran
utama Kelembagaan Pemerintahan
Desa;
2
• Menjelaskan hubungan kerja antar
Lembaga Pemerintahan Desa.

3. KELEMBAGAAN DESA
DI UU DESA NO 6 TAHUN 2014
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pada Bab XII pasal 94,
disebutkan bahwa (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan
Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2)
Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra
Pemerintah Desa. (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas
melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan
dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan
masyarakat Desa. (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang
bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-
Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga
kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

4. APAKAH KELEMBAGAAN DESA?
Kelembagaan Desa meliputi :
(1) Pemerintahan Desa atau Desa Adat yang terdiri
atas Pemerintah Desa atau Pemerintah Desa
Adat dan Badan Permusyawaratan Desa atau
Badan Permusyawaratan Desa Adat;
(2) Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
(3) Lembaga adat.
LIHAT PENJELASAN UU NO. 6/2014 TENTANG DESA

5. FUNGSI & TUGAS
UNSUR KELEMBAGAAN DESA
PEMERINTAHAN
DESA/DESA ADAT
• adalah
penyelenggaraan
urusan pemerintahan
dan kepentingan
masyarakat setempat
dalam sistem
pemerintahan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA
• berfungsi sebagai
wadah partisipasi
masyarakat Desa dalam
pembangunan,
pemerintahan,
kemasyarakatan, dan
pemberdayaan yang
mengarah terwujudnya
demokratisasi dan
transparansi di tingkat
masyarakat serta
menciptakan akses agar
masyarakat lebih
berperan aktif dalam
kegiatan pembangunan.
LEMBAGA ADAT
• bertugas membantu
Pemerintah Desa dan
sebagai mitra dalam
memberdayakan,
melestarikan, dan
mengembangkan adat
istiadat sebagai wujud
pengakuan terhadap
adat istiadat
masyarakat Desa.

6. APAKAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA?
Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan,
yaitu :
• Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW),
• Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK),
• Karang Taruna (KARTAR), dan
• Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
• Lembaga Adat

7. Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW)
• Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW
atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja
lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk
melalui musyawarah pengurus RT di wilayah
kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
• Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT
atau sebutan lainnya adalah lembaga yang
dibentuk melalui musyawarah masyarakat
setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan
dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Desa .

8. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, untuk
selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan
adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra
kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan
lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator,
perencana, pelaksana, pengendali dan
penggerak pada masing-masing jenjang
pemerintahan untuk terlaksananya program
PKK.

9. Karang Taruna (KARTAR)
Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan
yang merupakan wadah pengembangan
generasi muda yang tumbuh dan berkembang
atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab
sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama
generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau
komunitas adat sederajat dan terutama
bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial,
yang secara fungsional dibina dan
dikembangkan oleh Kementerian Sosial.

10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM)
Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan,
yaitu :
LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk
atas prakarsa masyarakat sebagai mitra
Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung
dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan
masyarakat di bidang pembangunan.

11. Lembaga Adat
Pada bagian ini, UU Desa mengatur tentang Lembaga Adat Desa. Keberadaan
lembaga tersebut di desa adat menjadi bagian tersendiri dalam memberikan
peran dan fungsinya dalam mengembangkan adat istiadat.
Pasal 95
(1) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat
Desa.
(2) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari
susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat
Desa.
(3) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan,
melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan
terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

12. Tugas Dan Fungsi
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor
5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan
Lembaga Kemasyarakatan jelas menyebutkan
terkait dengan tugas dari Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
mempunyai tugas membantu Lurah dalam
pelaksanaan urusan pembangunan, sosial
kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.

13. Adapun Lembaga Pemberdayaan Masyarakatdalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)
mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat :
a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
b. Menggerakan swadaya gotong royong masyarakat.
c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

14. Fungsi Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat :
a. Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam
pembangunan.
b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan
masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara n Kesatuan
Republik Indonesia.
c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah
kepada masyarakat.
d. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan
pengembangan hasil-hasiln pembangunan secara partisipatif.
e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan
partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.
f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi
sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup.

15. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
a. Peningkatan pelayanan masyarakat
b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pembangunan
c. Pengembangan kemitraan
d. Pemberdayaan masyarakat dan
e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan
kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

16. Dalam melakukan tugas dan fungsinya, lembaga kemasyarakatan atau yang disebut Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat dibantu oleh kader pemberdayaan masyarakat.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat juga memiliki
hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sebagai berikut :
a. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan dengan kelurahan bersifat konsultatif
dan koordinatif.
b. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan
lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan
konsultatif.
c. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan dengan pihak ketiga di kelurahan
bersifat kemitraan.

17. UNSUR
KELEMBAGAAN
DESA
PEMERINTAHAN
DESA/DESA ADAT
PEMERINTAH
DESA/DESA ADAT
BPD/DESA
ADAT
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
DESA
LEMBAGA ADAT

18. BPD
KEPALA
DESA
Kepala Seksi
Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi
Sekretaris
Kaur
Umum
Kaur
Pemerintahan
Kaur
Pembangunan
Kaur
Keuangan
Kaur
Kesejahteraan
Rakyat
Kepala Dusun
(Kadus)
Kepala Dusun
(Kadus)
Kepala Dusun
(Kadus)
Kepala Kewilayahan
SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAHAN DESA

19. TERIMA KASIH