Syofiarti, SH. MH

1. SYOFIARTI, SH, MH

2. SYOFIARTI, SH, MH
NEGARA HUKUMNEGARA HUKUM
RECHTSSTAATS / RULERECHTSSTAATS / RULE
OF LAWOF LAW
NEGARA YG PENYELENGGARAANNEGARA YG PENYELENGGARAAN
KEKUASAAN PEMERINTAHANNYAKEKUASAAN PEMERINTAHANNYA
DIDASARKAN ATAS HUKUMDIDASARKAN ATAS HUKUM
PERATURAN
PERUNDANGAN
PRINSIPNYA :PRINSIPNYA :
SUPREMASI HUKUMSUPREMASI HUKUM
KESETARAAN HUKUMKESETARAAN HUKUM
PENEGAKAN HUKUMPENEGAKAN HUKUM
KONSTITUSI

3. SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
NEGARA HUKUMNEGARA HUKUM
INDONESIAINDONESIA
PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945
NEGARA INDONESIA ADALAHNEGARA INDONESIA ADALAH
NEGARA HUKUMNEGARA HUKUM

4. SYOFIARTI, SH, MH
PRINSIPNEGARAHUKUM
INDONESIA
 NORMA HUKUM BERSUMBER
PADA PANCASILA
 SISTEM KONSTITUSI
 KEDAULATAN RAKYAT (PRINSIP
DEMOKRASI)
 PERSAMAAN KEDUDUKAN
DALAM HUKUM DAN
PEMERINTAHAN
 ADANYA ORGAN PEMBENTUK UU
 SISTEM PRESIDENSIL
 KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG
BEBAS
 HUKUM BERTUJUAN
MELINDUNGI SEGENAP BANGSA
 JAMINAN HAK ASASI DAN
KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

5. SYOFIARTI, SH, MH
NATURAL RIGHTS
RIGHT OF MAN, Tdk mengakomodasikan
Right of woman
HUMAN RIGHTS

6. SYOFIARTI, SH, MH
HAK ASASI MANUSIA ADALAH HAK-HAK DASARHAK ASASI MANUSIA ADALAH HAK-HAK DASAR
ATAU HAK POKOK YANG DIBAWA SEJAK LAHIRATAU HAK POKOK YANG DIBAWA SEJAK LAHIR
SEBAGAI ANUGRAH TUHAN YMESEBAGAI ANUGRAH TUHAN YME
HAK ASASI MANUSIA ADALAH HAK YANGHAK ASASI MANUSIA ADALAH HAK YANG
DIBERIKAN LANGSUNG OLEH TUHAN YMEDIBERIKAN LANGSUNG OLEH TUHAN YME

7. SYOFIARTI, SH, MH
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat padaHak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME,hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME,
dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjungdan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dantinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dansetiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia.martabat manusia.
Merupakan hak melekat pada diri manusia yangMerupakan hak melekat pada diri manusia yang
bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatubersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu
anugrah Tuhan YME yang harus dihormati, dijagaanugrah Tuhan YME yang harus dihormati, dijaga
dan dilindungi oleh setiap individu masyarakat.dan dilindungi oleh setiap individu masyarakat.

8. SYOFIARTI, SH, MH
KODRAT MANUSIA; adalah sama derajat danKODRAT MANUSIA; adalah sama derajat dan
martabatnyamartabatnya
MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK CIPTAANMANUSIA SEBAGAI MAKHLUK CIPTAAN
TUHANTUHAN

9. SYOFIARTI, SH, MH
 HAM TDK PERLU DIBERIKAN DIBELI ATAUDIBELI ATAU
DIWARISI. HAM ADALAH BAGIAN DARIDIWARISI. HAM ADALAH BAGIAN DARI
MANUSIA SECARA OTOMATISMANUSIA SECARA OTOMATIS
 HAM BERLAKU UTK SEMUA ORANG TANPA
MEMANDANG JENIS KELAMIN, AGAMA, ETNIS,
PANDANGAN POLITIK ATAU ASAL USUL SOSIAL
DAN BANGSA
 HAM TDK BISA DILANGGAR. TDK SEORANG PUN
BERHAK MEMBATASI ATAU MELANGGAR HAK
ORANG LAIN

10. SYOFIARTI, SH, MH
PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM
• Magna Charta
Kekuasaan raja yang absolut mulai dibatasi dan
dapat dimintakan pertanggungjawabannya di
muka hukum. Pada awalnya raja yang berkuasa
secara absolut membuat aturan hukum
sedangkan dia sendiri tidak terikat dengan hukum
• Bill of Rights
Memuat adagium bahwa manusia sama di muka
hukum. Adagium ini mendorong timbulnya negara
hukum dan negara demokrasi

11. SYOFIARTI, SH, MH
• Declaration des Droit De Llhomme et Du Citoyen
(Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara)
sebagai reaksi rakyat Perancis terhadap rezim lama
yang berkuasa dengan sewenang-wenang.
• The American Declaration of Independence
(paham JJ Rosseau dan Montesquieu)
Adanya penegasan bahwa manusia merdeka sejak
dalam perut ibunya.
• The Four Freedoms
1. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan
pendapat
2. Kebebasan memeluk agama
3. Kebebasan dari ketakutan
4. Kebebasan dari kekurangan atau kemelaratan

12. SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
 Pencetusan Deklarasi Universal HAMPencetusan Deklarasi Universal HAM
(DUHAM) oleh PBB (10 Desember 1948)(DUHAM) oleh PBB (10 Desember 1948)
puncak peradaban umat manusiapuncak peradaban umat manusia
Mengandung 2 maksud :Mengandung 2 maksud :
1.1. Keluar; bertekad untuk saling menghormati danKeluar; bertekad untuk saling menghormati dan
menjunjung tinggi harkat dan martabatmenjunjung tinggi harkat dan martabat
kemanusiaan antara negara dan bangsa agarkemanusiaan antara negara dan bangsa agar
terhindar dari peperangan yang dapatterhindar dari peperangan yang dapat
menghancurkan nilai-nilai kemanusiaanmenghancurkan nilai-nilai kemanusiaan
2.2. Kedalam; deklarasi ini harus senantiasa menjadiKedalam; deklarasi ini harus senantiasa menjadi
kriteria objektif bagi rakyat dari masing-masingkriteria objektif bagi rakyat dari masing-masing
negara untuk menilai setiap kebijakan pemerintahnegara untuk menilai setiap kebijakan pemerintah

13. SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
•HAK PERSONAL (HAK JAMINAN
KEBUTUHAN PRIBADI)
•HAK LEGAL (HAK JAMINAN
PERLINDUNGAN HUKUM)
•HAK SUBSISTENSI (HAK JAMINAN
ADANYA SUMBERDAYA UNTUK
MENUNJANG KEHIDUPAN)
•HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

14. SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
Macam-macam HAM dalam DUHAMMacam-macam HAM dalam DUHAM
a.a. Hak berpikir dan mengeluarkanHak berpikir dan mengeluarkan
pendapat,pendapat,
b.b. Hak memiliki sesuatuHak memiliki sesuatu
c.c. Hak mendapatkan pendidikan danHak mendapatkan pendidikan dan
pengajaranpengajaran
d.d. Hak menganut aliran kepercayaanHak menganut aliran kepercayaan
atau agamaatau agama
e.e. Hak untuk hidupHak untuk hidup
f.f. Hak untuk memperoleh nama baikHak untuk memperoleh nama baik
g.g. Hak memperoleh pekerjaanHak memperoleh pekerjaan
h.h. Hak mendapatkan perlindunganHak mendapatkan perlindungan
hukumhukum

15. SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
Secara garis besar perkembanganSecara garis besar perkembangan
pemikiran HAM :pemikiran HAM :
• Generasi Pertama :Generasi Pertama :
pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukumpengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum
dan politik sebagai dampak PD II, totaliterisme dandan politik sebagai dampak PD II, totaliterisme dan
adanya keinginan negara-negara yang baru merdekaadanya keinginan negara-negara yang baru merdeka
menciptakan suatu sistem hukum yang barumenciptakan suatu sistem hukum yang baru
• Generasi Kedua :Generasi Kedua :
Pemikiran HAM tidak hanya menuntut hak yuridis,Pemikiran HAM tidak hanya menuntut hak yuridis,
melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik danmelainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan
budaya (perluasan pengertian konsep dan cakupanbudaya (perluasan pengertian konsep dan cakupan
HAM)HAM)

16. SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
Generasi Ketiga :Generasi Ketiga :
Menjanjikan adanya kesatuan antara hakMenjanjikan adanya kesatuan antara hak
ekonomi, sosial budaya, politik dan hukumekonomi, sosial budaya, politik dan hukum
dalam satu tempat yang disebut hak-hakdalam satu tempat yang disebut hak-hak
melaksanakan pembangunan.melaksanakan pembangunan.
Namun dalam pelaksanaannya mengalamiNamun dalam pelaksanaannya mengalami
ketidakseimbangan, dimana pembangunanketidakseimbangan, dimana pembangunan
ekonomi menjadi prioritas utama, sehinggaekonomi menjadi prioritas utama, sehingga
hak-hak lain terabaikanhak-hak lain terabaikan
Generasi Keempat :Generasi Keempat :
Mengharuskan negara untuk memenuhi hakMengharuskan negara untuk memenuhi hak
asasi rakyatnya.asasi rakyatnya.

17. SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
HAM
HAK SIPIL
HAK POLITIK
1. Hak hidup
2. Hak untuk bebas dari
penangkapan dan penahanan
sewenang-wenang
3. Hak bebas dari penyiksaan dan
penganiayaan
4. Hak atas bantuan hukum
5. Hak atas peradilan yang bebas
dan tidak memihak
1. Hak kebebasan berpendapat
2. Hak kebebasan berkumpul
3. Hak kebebasan berserikat
4. Hak diperlakukan sama di depan
dan pemerintahan
5. Hak turut serta dalam memilih

18. SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAMPERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAM
DI INDONESIADI INDONESIA
 Periode sebelum kemerdekaan (1908-Periode sebelum kemerdekaan (1908-
1945)1945)
1.1. Boedi Oetomo; para pendirinya telahBoedi Oetomo; para pendirinya telah
memperlihatkan adanya kesadaran berserikatmemperlihatkan adanya kesadaran berserikat
dan mengeluarkan pendapat.dan mengeluarkan pendapat.
2.2. Perhimpunan Indonesia; lebih menitikberatkanPerhimpunan Indonesia; lebih menitikberatkan
HAM pada hak menentukan nasib sendiriHAM pada hak menentukan nasib sendiri
3.3. Serikat Islam; menekankan pada usaha untukSerikat Islam; menekankan pada usaha untuk
memperoleh penghimpunan yang layak danmemperoleh penghimpunan yang layak dan
bebas dari penindasan dan diskriminasi rasialbebas dari penindasan dan diskriminasi rasial
4.4. PKI; lebih condong pada hak-hak yang bersifatPKI; lebih condong pada hak-hak yang bersifat
sosial dan menyentuh pada isu-isu yangsosial dan menyentuh pada isu-isu yang
berkenaan dengan alat produksiberkenaan dengan alat produksi
5.5. Indische Partij; hak mendapatkan kemerdekaanIndische Partij; hak mendapatkan kemerdekaan
dan perlakuan yang sama di depan umumdan perlakuan yang sama di depan umum

19. SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
6.6. Partai Nasional Indonesia; Hak untuk memperolehPartai Nasional Indonesia; Hak untuk memperoleh
kemerdekaankemerdekaan
7.7. Pendidikan Nasional Indonesia; hak politik yaitu :Pendidikan Nasional Indonesia; hak politik yaitu :
hak menentukan nasib sendiri, hak mengeluarkanhak menentukan nasib sendiri, hak mengeluarkan
pendapat, berserikat dan berkumpul, hakpendapat, berserikat dan berkumpul, hak
persamaan di muka umum serta hak turut dalampersamaan di muka umum serta hak turut dalam
penyelenggaraan negarapenyelenggaraan negara
8.8. Sidang BPUPKI; perdebatan antara Soekarno-Sidang BPUPKI; perdebatan antara Soekarno-
Soepomo dengan M.Hatt-Jamin. Perdebatannya;Soepomo dengan M.Hatt-Jamin. Perdebatannya;
hak persamaan kedudukan di muka umum, hakhak persamaan kedudukan di muka umum, hak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hakatas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak
memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat,memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat,
hak berkumpul, hak mengeluarkan pikiran secarahak berkumpul, hak mengeluarkan pikiran secara
lisan dan tulisanlisan dan tulisan

20. SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
 Periode Setelah Kemerdekaan (1945 –Periode Setelah Kemerdekaan (1945 –
sekarang)sekarang)
1. Periode 1945 – 19501. Periode 1945 – 1950
 Hak untuk merdekaHak untuk merdeka
 Kebebasan berserikat melalui organisasi politikKebebasan berserikat melalui organisasi politik
 Kebebasan menyampaikanKebebasan menyampaikan pendapatpendapat
Pemikiran HAM ini telah mendapat legitimasi formal, karenaPemikiran HAM ini telah mendapat legitimasi formal, karena
telah diatur dalam hukum dasar yaitu UUD 1945telah diatur dalam hukum dasar yaitu UUD 1945
 MemberikanMemberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikankeleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan
partai politikpartai politik
2.2. Periode 1950-1959 (periode demokrasi parlementer)Periode 1950-1959 (periode demokrasi parlementer)
Ada kesepakatan partai politik yang berbeda aliran danAda kesepakatan partai politik yang berbeda aliran dan
ideologi menuangkan substansi HAM dalam UUDideologi menuangkan substansi HAM dalam UUD

21. SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
3. Periode 1959-1966 (demokrasi terpimpin)3. Periode 1959-1966 (demokrasi terpimpin)
Terjadi pemasungan HAM, yaitu hak sipil dan hak politikTerjadi pemasungan HAM, yaitu hak sipil dan hak politik
(hak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan(hak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan
tulisan).tulisan).
Dengan kata lain telah terjadi sikap restriktif (pembatasanDengan kata lain telah terjadi sikap restriktif (pembatasan
yang ketat oleh kekuasaan) terhadap hak sipil dan hakyang ketat oleh kekuasaan) terhadap hak sipil dan hak
politik warga negara.politik warga negara.
4. Periode 1966 – 19984. Periode 1966 – 1998
 Diadakan seminar HAM; perlunya pembentukanDiadakan seminar HAM; perlunya pembentukan
pengadilan HAM, merekomendasikan perlunya hak ujipengadilan HAM, merekomendasikan perlunya hak uji
materil (materil (judicial reviewjudicial review) guna perlindungan HAM) guna perlindungan HAM
 Dalam rangka melaksanakan Tap MPRS No.Dalam rangka melaksanakan Tap MPRS No.
XIV/MPRS/1966, MPRS melalui panitaia Ad Hoc IV,XIV/MPRS/1966, MPRS melalui panitaia Ad Hoc IV,
telah menyiapkan rumusan yang akan dituangkantelah menyiapkan rumusan yang akan dituangkan
dalam piagam HAMdalam piagam HAM
Awal tahun 1970-an – akhir 1980 HAM mengalamiAwal tahun 1970-an – akhir 1980 HAM mengalami
kemunduran, tidak lagi dihormatikemunduran, tidak lagi dihormati

22. SYOFIARTI, SH, MH
DASAR HUKUM : KEPPRES NO. 50 TAHUN 1993, TGL 7 JUNIDASAR HUKUM : KEPPRES NO. 50 TAHUN 1993, TGL 7 JUNI
19931993
TUGAS POKOK :TUGAS POKOK : Memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM, sertaMemantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM, serta
memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada pemerintahmemberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada pemerintah
tentang pelaksanaan HAMtentang pelaksanaan HAM
TUJUAN :TUJUAN : Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagiMembantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi
pelaksanaan HAM yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, PBBpelaksanaan HAM yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, PBB
dan Deklarasi Universal HAMdan Deklarasi Universal HAM

23. SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
5. Periode 1998 – sekarang5. Periode 1998 – sekarang
 Dilakukan pengkajian terhadap beberapa kebijakanDilakukan pengkajian terhadap beberapa kebijakan
pemerintah orde baru yang berlawanan denganpemerintah orde baru yang berlawanan dengan
kemajuan dan perlindungan HAMkemajuan dan perlindungan HAM
 Penyusunan peraturan perundang-undangan yangPenyusunan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan pemberlakuan HAM dalamberkaitan dengan pemberlakuan HAM dalam
kehidupan ketatanegaraan dan kemaysrakatan dikehidupan ketatanegaraan dan kemaysrakatan di
IndonesiaIndonesia
 Pengkajian dan ratifikasi terhadap instrumen HAMPengkajian dan ratifikasi terhadap instrumen HAM
Internasional, menunjukkan banyaknya norma danInternasional, menunjukkan banyaknya norma dan
ketentuan hukum nasional diadopsi dari hukumketentuan hukum nasional diadopsi dari hukum
internasionalinternasional
 Strategi penegakan HAM :Strategi penegakan HAM :
1.1. Tahap Status Penentuan; ditetapkan ketentuanTahap Status Penentuan; ditetapkan ketentuan
perundang-undangan tentang HAMperundang-undangan tentang HAM
2.2. Tahap penataan aturan secara konsistenTahap penataan aturan secara konsisten

24. SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH

25. SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
Beberapa pandangan terhadap jaminanBeberapa pandangan terhadap jaminan
UUD 1945 atas HAMUUD 1945 atas HAM
 Pertama :Pertama :
UUD 1945 tidak memberikan jaminan atas HAM secaraUUD 1945 tidak memberikan jaminan atas HAM secara
komprehensif. Hal ini didasarkan bahwa istilah HAMkomprehensif. Hal ini didasarkan bahwa istilah HAM
tidak ditemukan secara ekspilisit dalam Pembukaan,tidak ditemukan secara ekspilisit dalam Pembukaan,
Batang Tubuh maupun Penjelasannya (lebih banyakBatang Tubuh maupun Penjelasannya (lebih banyak
membahas tentang HAW).membahas tentang HAW).
 Kedua :Kedua :
HAM yang tersirat dalam UUD 1945 bersumber padaHAM yang tersirat dalam UUD 1945 bersumber pada
falsafah dan pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila.falsafah dan pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila.
Pancasila merupakan nilai-nilai HAM yang hidup dalamPancasila merupakan nilai-nilai HAM yang hidup dalam
kepribadian bangsa.kepribadian bangsa.

26. SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
 Ketiga :Ketiga :
Jaminan HAM dalam UUD 1945 tidakJaminan HAM dalam UUD 1945 tidak
dicantumkan secara sistematisdicantumkan secara sistematis

27. SYOFIARTI, SH, MH
HAK ASASI MANUSIAHAK ASASI MANUSIA
DALAM UUD 1945DALAM UUD 1945
 KEBEBASAN MENGELUARKAN PENDAPAT
 KEDUDUKAN YANG SAMA DALAM HUKUM
DAN PEMERINTAHAN
 KEBEBASAN BERKUMPUL
 KEBEBASAN BERAGAMA
 HAK ATAS PENGHIDUPAN YANG LAYAK
 KEBEBASAN BERSERIKAT
 HAK MEMPEROLEH PENGAJARAN DAN
PENDIDIKAN

28. SYOFIARTI, SH, MH
HAK ASASI MANUSIAHAK ASASI MANUSIA
DALAM UU NO.39/1999DALAM UU NO.39/1999
 HAK UNTUK HIDUP
 HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN
KETURUNAN
 HAK MENGEMBANGKAN DIRI
 HAK MEMPEROLEH KEADILAN
 HAK ATAS KEBEBASAN PRIBADI
 HAK ATAS RASA AMAN
 HAK ATAS KESEJAHTERAAN
 HAK TURUT SERTA DALAM
PEMERINTAHAN
 HAK WANITA
 HAK ANAK-ANAK

29. SYOFIARTI, SH, MH
PELANGGARAN HAMPELANGGARAN HAM
Adalah setiap perbuatan seseorang atauAdalah setiap perbuatan seseorang atau
kelompok orang termasuk aparat negara, baikkelompok orang termasuk aparat negara, baik
disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaiandisengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian
yang secara hukum mengurangi menghalangi,yang secara hukum mengurangi menghalangi,
membatasi, dan atau mencabut HAM seseorangmembatasi, dan atau mencabut HAM seseorang
atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-
undang.undang.

30. SYOFIARTI, SH, MH
PELANGGARAN HAMPELANGGARAN HAM
BERATBERAT
PELANGGARAN HAMPELANGGARAN HAM
RINGANRINGAN
 Kejahatan Genosida; adalah setiap perbuatanKejahatan Genosida; adalah setiap perbuatan
yang dilakukan dengan maksud untukyang dilakukan dengan maksud untuk
menghancurkan atau memusnahkan seluruhmenghancurkan atau memusnahkan seluruh
atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompokatau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok
etnis dan kelompok agama.etnis dan kelompok agama.
 Kejahatan kemanusiaan; adalah salah satuKejahatan kemanusiaan; adalah salah satu
perbuatan yang ditujukan terhadap pendudukperbuatan yang ditujukan terhadap penduduk
sipil, seperti; pembunuhan, pemusnahan,sipil, seperti; pembunuhan, pemusnahan,
perbudakan, pengusiran penduduk secaraperbudakan, pengusiran penduduk secara
paksa, perkosaan, kejahatan apartheidpaksa, perkosaan, kejahatan apartheid

31. SYOFIARTI, SH, MH

32. SYOFIARTI, SH, MH
Pengadilan HAM
• Dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun
2000
• Berwenang memeriksa dan memutus
perkara pelanggaran HAM berat
• Berkedudukan di daerah kabupaten
atau daerah kota yang daerah
hukumnya meliputi daerah hukum
Pengadilan Negeri yang bersangkutan

33. SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
Dibentuk atas usul DPR berdasarkanDibentuk atas usul DPR berdasarkan
peristiwa tertentu dengan Keputusanperistiwa tertentu dengan Keputusan
Presiden untuk memutus perkaraPresiden untuk memutus perkara
pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelumpelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum
diundangkannya UU No.26 Tahun 2000diundangkannya UU No.26 Tahun 2000
tentang Pengadilan HAM.tentang Pengadilan HAM.

34. SYOFIARTI, SH, MHSYOFIARTI, SH, MH
HARAPAN :HARAPAN : SETIAP PERGURUAN TINGGI
MENELORKAN IDE IDE YANG KREATIF DAN EFEKTIF