Dokumen ini membahas tentang hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, mencakup sejarah pemikiran dan perkembangan HAM dari periode sebelum dan setelah kemerdekaan hingga era reformasi. Dalam konteks Islam, HAM diakui sebagai hak yang harus dihormati, sedangkan sejumlah undang-undang dan konvensi internasional dijadikan rujukan untuk perlindungan HAM. Paparan ini menekankan pentingnya pemenuhan dan penghormatan terhadap hak asasi setiap individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

1. Akmal
Tawakkal
Eka Fitriany
Nova Novi anty
Haifa Chairunnisa

2. HAK ASASI MANUSIA

3.  Semua orang dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya.
 Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya memperlakukan orang
lain dengan persaudaraan.
 Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di
dalam Deklarasi ini dengan tidak ada kekecualian apa pun, seperti pembedaan ras,
warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul
kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.
 Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum
atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal,
baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilyah-wilayah perwalian, jajahan
atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.
PEMBAHASAN
2.1 KONSEP DASAR
HAM

4. Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia di bagi menjadi dua perioda yaitu:
a.Periode sebulum kemerdekaan (1908-1945)
pemikiran HAM pada periode ini lebih menekankan pada usaha-usaha untuk
memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan deskriminasi
rasial Indische Partij. pemikiran HAM yang paling menonjol adalah hak untuk
mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama dan hak
kemerdekaan.
b. Periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang)
1. periode 1945-1950
Pemikiran HAM pada awal kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka (self
determination), hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik serta hak
kebebasaan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Pemikiran HAM
telah mendapatkan legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan
dan masuk ke dalam hukum dasar negara (konstitusi) yaitu UUD 1945. Prinsip
kedaulatan rakyat dan negara berdasarkan atas hukum dijadikan sebagai sendi bagi
penyelenggaraan negara Indonesia.
2.2 Pengembangan
Pemikiran HAM di
Indonesia

5. 2.Periode 1950-1959
Pemikiran HAM pada periode ini mendapatkan
wadah yang sangat membanggakan, karena
suasana kebebasan yang menjadi semangat
demokrasi liberal atau demokrasi parlementer
mendapat tempat dikalangan elite politik.
Indikatornya adalah semakin banyak
tumbuhnya partai-partai politik, adanya
kebebasan pers, pemilihan umum, adanya
parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR).

6. 3.Periode 1959-1966
Pada periode ini sistem pemerintahan yang
berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin
sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap
sistem demokrasi parlementer. Pada periode ini
kekuasan terpusat dan berada di tangan
presiden. dalam kaitannya dengan HAM telah
terjadi pemasungan hak asasi masyarakat yaitu
hak sipil dan hak politik seperti hak untuk
berserikat, berkumpul dan mengeluarkan
pemikiran dengan lisan.

7. 4. Periode 1966-1998
Pada awal periode ini telah diadakannya berbagai
seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang
HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang telah
merekomendasikan gagasan tentang perlunya
pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi
dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia.
Sementara itu pada awal tahun 1970-an sampai akhir
tahun 1980-an persoalan HAM di Indonesia
mengalami kemunduran, karena HAM tidak lagi
dihormati, dilindungi dan ditegakkan.

8. Pemikiran elite penguasa pada masa ini sangat diwarnai oleh sikap
penolakannya terhadap HAM sebagai produk Barat dan individualistik serta
bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa Indonesia.
Pemerintah pada periode ini bersifat defensive (BERTAHAN)dan
refresif(MENYERAH) yang dicerminkan dari produk hukum yang umunya
restrektif terhadap HAM.
Meskipun dari pihak pemerintah mengalami kemunduran, pemikiran HAM
masih ada di kalangan masyarakat yang dimotori oleh LSM (Lembaga
Swadaya Masyarakat) dan masyarakat akademis yang concern terhadap
penegakan HAM. Upaya ini melalui pembentukan jaringan dan lobi
internasional yang terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi, seperti
kasus Tanjung Priok, kasus Kedung Ombo, kasus DOM di Aceh dsb.
Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an
memperoleh hasil yang menggembirakan karena terjadi pergeseran strategi
pemerintah dari represif dan defensif ke strategi akomodatif serta kooperatif.
hal ini bisa dilihat dengan dibentuknya KOMNAS HAM berdasarkan
KEPRES No. 50 Th. 1993 tanggal 7 Juni 1993.

9. 5.Periode 1998-Sekarang
Pada masa pemerintahan Habibie (Marzuki, 2002)
penghormatan dan perkembangan HAM sangat signifikan yang
ditandai oleh adanya TAP MPR No.XVII/MPR/HAM yaitu;
konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya
dengan UU No.5/1999; konvensi penghapusan segala bentuk
deskriminasi rasial dengan UU No.29/1999; konvensi ILO
No.87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak
untuk berorganisasi dengan keppres No.83/1998; konvensi ILO
No.111 tentang deskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan
dengan UU No.21/1999; konvensi ILO No.138 tentang usia
minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan UU no.20/1999.

10. . Jauh sebelum kemerdekaan, para perintis
bangsa ini telah memercikan pikiran-pikiran
untuk memperjuangkan harkat dan martabat
manusia jauh lebih . Percikan-percikan
pemikiran pada masa pergerakan kemerdekaan
itu, yang terkristalisasi dengan kemerdekaan
Indonesia, menjadi sumber inspirasi ketika
konstitusi mulai diperdebatkan di Badan
Penyelidik Usaha-usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
2.3 HAM di Indonesia

11. Runtuhnya rezim orde baru berarti memasuki era
reformasi bagi bangsa Indonesia. B.J. Habibie yang
menggantikan Soeharto sebagai presiden RI tidak
punya pilihan lain selain memenuhi tuntutan
reformasi, yaitu membuka sistem politik yang selama
ini tertutup, menjamin perlindungan hak asasi
manusia, menghentikan korupsi, kolusi dan
nepotisme, menghapus dwi-fungsi ABRI, mengadakan
pemilu, membebaskan narapidana politik, dan
sebagainya.

12. Pada periode reformasi ini muncul kembali
perdebatan mengenai konstitusionalitas perlindungan
hak asasi manusia.
Pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, perjuangan
untuk memasukkan perlindungan hak asasi manusia
ke dalam Undang-Undang Dasar akhirnya berhasil
dicapai. Majelis Permusyawaratan Rakyat sepakat
memasukan hak asasi manusia ke dalam Bab
XA, yang berisi 10 Pasal Hak Asasi Manusia (dari
pasal 28A-28J) pada Amandemen Kedua Undang-
Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus
2000.

13. Selain keberhasilan memasukkan Hak Asasi Manusia ke
dalam Undang-Undang Dasar, pemerintah era reformasi juga
berhasil merumuskan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang tersebut
dilahirkan sebagai turunan dari Ketetapan MPR No.
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia memuat pengakuan yang luas terhadap hak asasi
manusia. Hak-hak yang dijamin di dalamnya mencakup mulai
dari pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik, hak-hak
ekonomi, sosial dan budaya, hingga pada pengakuan terhadap
hak-hak kelompok seperti anak, perempuan dan masyarakat
adat (indigenous people).

14. Dengan adanya rumusan HAM dalam Undang-
Undang Dasar 1945, maka secara
konstitusional hak asasi setiap warga negara
dan penduduk Indonesia telah dijamin. Dalam
hubungan tersebut, bangsa Indonesia
berpandangan bahwa HAM harus
memperhatikan karakteristik Indonesia dan
sebuah hak asasi juga harus diimbangi dengan
kewajiban sehingga diharapkan akan tercipta
saling menghargai dan menghormati akan hak
asasi tiap-tiap pihak.

15. `
Dalam Islam manusia mempunyai hak-hak sebagai berikut:
1. Hak alamiah, yang terdiri dari
a. Hak Hidup
b. Hak Kebebasan Beragama dan Kebebasan Pribadi
c. Hak bekerja
2. Hak Hidup, yang terdiri dari
a.Hak pemilikan
b. Hak Berkeluarga
c. Hak Keamanan
d. Hak Keadilan
e. Hak saling membela dan mendukung
f. Hak Keadilan dan persamaan
2.4 HAM dan Islam

16. • Islam juga melarang pencabutan hak milik yang
didapatkan dari usaha yang halal, kecuali untuk
kemashlahatan umum dan mewajibkan
pembayaran ganti yang setimpal bagi
pemiliknya. Sabda nabi saw: "Barangsiapa
mengambil hak tanah orang lain secara tidak
sah, maka dia dibenamkan ke dalam bumi lapis
tujuh pada hari kiamat." Pelanggaran terhadap
hak umum lebih besar dan sanksinya akan
lebih berat, karena itu berarti pelanggaran
tehadap masyarakat secara keseluruhan.

17. • Menurut UU No. 39 th 1999 tentang HAM dapat dikatakan bahwa Hak Asasi
Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi k
• UUD 1945 terdapat dalam pembukaan dan batang tubuh terutama pasal-
pasalnya.
• Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM. Dimana ketetapan ini
menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh
aparturnya untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan
pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat..
2.5 HAM dan Perundang-Undangan Nasional

18. • UU No. 7 th 1984 tentang ratifikasi konvensi PBB tentang
pengapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan
• Kepres No. 36 th 1990 tentang pengesahan konvensi tentang
hak-hak anak
• UU No. 8 th 1998
• UU No. 20 th 1999 tentang ratifikasi konvensi ILO 138 tentang
batasan usia kerja
• UU No. 1 th 2000 tentang ratifikasi konvensi ILO 82 mengenai
pelarangan dan tindakan segera untuk penghapusan bentuk-
bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

19. Contoh-Contoh Kasus Pelanggaran HAM
 Terjadinya penganiayaan pada praja STPDN oleh seniornya dengan dalih
pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003.
 Dosen yang malas masuk kelas atau mlas memberikan penjelasan pada
suatu mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringan
kepada setiap mahasiswa.
 Para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM
terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki
berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan.
 Orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada
suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM
terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang
sesuai dengan minat dan bakatnya.
2.6 Pelanggaran dan Pengadilan HAM

20. Kegiatan-kegiatan pokok penegakan hukum dan HAM meliputi
hal-hal berikut:
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari
2004-2009 sebagai gerakan nasional
2. Peningkatan efektifitas dan penguatan lembaga / institusi hukum ataupun
lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia
3. Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga
Negara di depan hukum melalui keteladanan kepala Negara beserta
pimpinan lainnya untuk memetuhi/ menaati hukum dan hak asasi manusia
secara konsisten serta konsekuen
4. Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak
asasi manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar
dinamika masyarakat dapat berjalan sewajarnya.
5. Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan
Rencana, Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi.

21. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya.
Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang
perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang
lain.Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-
undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh
seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili
dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan
melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang
pengadilan HAM.
HAM itu bersifat Universal, Berlaku untuk siapapun, Dimanapun dan Dalam
keadaan apapun. Karena Hakikat terbentuk nya sebuah negara ialah untuk
Melindungi, Menghormati, dan Memenuhi HAK ASASI MANUSIA setiap warga
negara nya.
3.1KESIMPULAN