Perlindungan hukum memberikan perlindungan kepada warga negara terhadap hak-hak mereka dan akan memberikan sanksi bagi pelanggar. Unsur-unsur perlindungan hukum meliputi perlindungan pemerintah, kepastian hukum, hak-hak warga negara, dan sanksi bagi pelanggar. Penegakan hukum dipengaruhi oleh hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana yang mendukungnya, budaya masyarakat, dan m
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai
daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun
lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan
hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak
terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia.
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai
daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun
lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan
hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak
terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia.
Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesiaafifahdhaniyah
Iptek atau adalah singkatan darI Ilmu pengetahuan dan teknologi yang kini lekat dengan kehidupan sekarang. Negara Indonesiapun tidak terlepas dari kemajuan teknologi tersebut sehingga memiliki dampak positif dan negatifnya. Apa sebaiknya yang harus kita lakukan menyikapi perubahan kemajuan tersebut? Baca slidenya untuk penjelasan
PKN Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa IndonesiaBellaNindaThania
Menjelaskan tentang kejadian maupun peristiwa yang terjadi pada masa sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaa, orde lama, orde baru dan masa reformasi serta nilai yang dapat diambil pada setiap masanya
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptxafifahdhaniyah
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI
menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan dan ada unsur negara federalis. Slide ini juga berisikan sejarah perjalanan negara kesatuan Indonesia dan perjuangan para pendiri / founding fathers untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang merdeka. Terima kasih
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA - SMA MUHAMMADIYAH 4 BDGShafaillaaAlika
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA - SMA MUHAMMADIYAH 4 BDG
Oleh :
Apar Hajaludin
Meisya ayu yulianita
Neng Seni Rahayu
Shafailla Alika pratiwi
Sopiyanti
12 IPS 3
NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARAAlvianNurAzqy
Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD
Pemegang kekuasaan ini adalah MPR
Ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “ Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar ”
Tugas : 1. Melantik presiden dan wakil presiden dari hasil pemilu
2. Memilih presiden dan wakil presiden apabila mangkat
3. Memutuskan usulan DPR berdasarkan Mahkamah Konstitusi untuk
memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya
4. Mengganti dan menetapkan UUD
Berdasarkan http://www.slideshare.net/audiniaudi/makalah-sistem-pemerintahan-indonesia-32882801
SEMESTER II
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK 2013/2014
Dibuat oleh kelompok 1 dengan berbagai sumber.
Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesiaafifahdhaniyah
Iptek atau adalah singkatan darI Ilmu pengetahuan dan teknologi yang kini lekat dengan kehidupan sekarang. Negara Indonesiapun tidak terlepas dari kemajuan teknologi tersebut sehingga memiliki dampak positif dan negatifnya. Apa sebaiknya yang harus kita lakukan menyikapi perubahan kemajuan tersebut? Baca slidenya untuk penjelasan
PKN Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa IndonesiaBellaNindaThania
Menjelaskan tentang kejadian maupun peristiwa yang terjadi pada masa sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaa, orde lama, orde baru dan masa reformasi serta nilai yang dapat diambil pada setiap masanya
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptxafifahdhaniyah
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI
menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan dan ada unsur negara federalis. Slide ini juga berisikan sejarah perjalanan negara kesatuan Indonesia dan perjuangan para pendiri / founding fathers untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang merdeka. Terima kasih
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA - SMA MUHAMMADIYAH 4 BDGShafaillaaAlika
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA - SMA MUHAMMADIYAH 4 BDG
Oleh :
Apar Hajaludin
Meisya ayu yulianita
Neng Seni Rahayu
Shafailla Alika pratiwi
Sopiyanti
12 IPS 3
NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARAAlvianNurAzqy
Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD
Pemegang kekuasaan ini adalah MPR
Ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “ Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar ”
Tugas : 1. Melantik presiden dan wakil presiden dari hasil pemilu
2. Memilih presiden dan wakil presiden apabila mangkat
3. Memutuskan usulan DPR berdasarkan Mahkamah Konstitusi untuk
memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya
4. Mengganti dan menetapkan UUD
Berdasarkan http://www.slideshare.net/audiniaudi/makalah-sistem-pemerintahan-indonesia-32882801
SEMESTER II
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK 2013/2014
Dibuat oleh kelompok 1 dengan berbagai sumber.
Berawal dari keresahan keberadaan kos-kosan LV, penginapan short time, dll di kawasan Kabupaten Sleman, maka paparan yg disampiakan dalam FGD ini menyarankan model Penegakan Perda tidak lagi sebatas Preventif dan Represif, namun dengan beberapa model pendekatan yg lebih progresif dengan berdasarkan kepentingan setiap pihak yaitu:
Pendekatan normatif yang humanis; Pendekatan sosial dan budaya; Pendekatan sosio-religi
Apakah program Sekolah Alkitab Liburan ada di gereja Anda? Perlukah diprogramkan? Jika sudah ada, apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan lagi? Pak Igrea Siswanto dari organisasi Life Kids Indonesia membagikannya untuk kita semua.
Informasi lebih lanjut: 0821-3313-3315 (MLC)
#SABDAYLSA #SABDAEvent #ylsa #yayasanlembagasabda #SABDAAlkitab #Alkitab #SABDAMLC #ministrylearningcenter #digital #sekolahAlkitabliburan #gereja #SAL
3. PETA KONSEP
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
PERLINDUNGAN
HUKUM
PENEGAKAN
HUKUM
PREVENTIF REPRESIF
UNSUR-UNSUR
OLEH
PEMERINTAH
JAMINAN
KEPASTIAN
HUKUM
HAK
WARGA
NEGARA
SANKSI
KEPASTIAN
HUKUM
KEMANFAATAN KEADILAN
PENTINGNYA
PERLINDUGAN DAN
PENEGAKAN HUKUM
PERISTIWA
KONKRIT
DIRASAKAN
MASYARAKAT
• SAMA RATA
• KEBUTUHAN
Hukumnya Itu Sendri
Penegak Hukum
Sarana
Kebudayaan
Masyarakat
FAKTOR-FAKTOR
PENEGAKAN
HUKUM
4. TUJUAN PEMBELAJARAN
-40
Menunjukkan dan menjalankan perilaku orang beriman dalam pra
ktis perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan
dan kedamaian
01
02
03
04
Memiliki dan menjalankan perilaku jujur dalam praktik perlindunga
n dan penegakan hukum di tengah masyarakat.
o Menjelaskan konsep perlindungan hukum
o Menjelaskan konsep penegakan hukum
o Menguraikan tujuan perlindungan dan penegakan hukum
o Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan dan
penegakan hukum
Menalar dan Mendemontrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan
dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian.
5. Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, S.H., M.A.
Professor of Criminal Law, Trisakti University
Daya upaya yang
dilakukan secara sadar
oleh setiap orang maupun
lembaga pemerintah dan
swasta yang bertujuan
mengusahakan
pengamanan, penguasaan
dan pemenuhan
kesejahteraan hidup
sesuai dengan hak-hak
asasi yang ada
PERLINDUNGAN HUKUM
6. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi
hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi
kepentingan manusia. Dengan kata lain
hukum memberikan perlindungan kepada
manusia dalam memenuhi berbagai macam
kepentingannya, dengan syarat manusia
juga harus melindungi kepentingan orang
lain
7. Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H.
Professor of Bussines Law, Gadjah Mada University
Segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum
serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya seb
agai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melangg
arnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku
PERLINDUNGAN HUKUM
8. UNSUR- UNSUR PERLINDUNGAN HUKUM
01
02
03
04
Adanya Perlindungan dari pemerintah kepa
da warganya.
Jaminan Kepastian Hukum
Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
Sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.
Professor of Bussines Law, Gadjah Mada University
Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H.
