presentasi mengenai Hak Asasi Manusia

4. HAK ASASI MANUSIA
Hak asasi Manusia adalah hak-hak yang telah
dimiliki seseorang sejak ia dalam kandungan.
HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM
tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika
Serikat (Declaration of Independence of USA) dan
tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia,
seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29
ayat 2,pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1

5. KASUS PELANGGARAN HAM
•Pembunuhan masal (genisida)
•Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan
•Penyiksaan
•Penghilangan orang secara paksa
•Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis
Kasus pelanggaran HAM yang biasa, meliputi :
•Pemukulan
•Penganiayaan
•Pencemaran nama baik
•Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya
•Menghilangkan nyawa orang lain

6. CONTOH KASUS PELANGGGARAN
HAM DI INDONESIA
a. Kasus Tanjung Priok (1984)
b. Kasus terbunuhnya Marsinah, seorang
pekerja wanita PT Catur Putera Surya Porong,
Jatim (1994)
c. Kasus terbunuhnya wartawan Udin dari
harian umum bernas (1996)
d. Peristiwa Aceh (1990)
e. Peristiwa penculikan para aktivis politik
(1998)

7. f. Peristiwa Trisakti dan Semanggi (1998)
g. Peristiwa kekerasan di Timor Timur pasca
jejak pendapat (1999)
h. Kasus Ambon (1999)
i. Kasus Poso (1998 – 2000)
j. Kasus Dayak dan Madura (2000)
k. Kasus TKI di Malaysia (2002)

8. PERLINDUNGAN DAN PEMAJUAN
HAM
Pemajuan dan perlindungan HAM telah
menjadi salah satu program pemerintah sejalan
dengan proses reformasi dan pemantapan
kehidupan berdemokrasi yang sedang berlangsung.
Pemerintah Indonesia melalui Keputusan
Presiden no.40 tahun 2004 telah mengesahkan
Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) Indonesia
Kedua tahun 2004 - 2009 yang merupakan
kelanjutan dari RAN HAM Indonesia Pertama tahun
1998 - 2003.

9. DASAR HUKUM HAM DI INDONESIA
Pancasila
a) Pengakuan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan
Yang Maha Esa.
b) Pengakuan bahwa kita sederajat dalam mengemban kewajiban dan
memiliki hak yang sama serta menghormati sesamam manusia tanpa
membedakan keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin,
kedudukan sosial, warna kulit, suku dan bangsa.
c) Mengemban sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang
rasa, dan sikap tidak sewenang-wenang terhadap orang lain.
d) Selalu bekerja sama, hormat menghormati dan selalu berusaha
menolong sesama.
e) Mengemban sikap berani membela kebenaran dan keadilan serta
sikap adil dan jujur.
f) Menyadari bahwa manusia sama derajatnya sehingga manusia
Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia

10. Dalam Pembukaan UUD 1945
Menyatakan bahwa “ kemerdekaan itu ialah hak
segala bangsa, dan oleh sebab itu, penjajahan
diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai
dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan”. Ini
adalah suatu pernyataan universal karena semua
bangsa ingin merdeka. Bahkan, didalam bangsa
yang merdeka, juga ada rakyat yang ingin
merdeka, yakni bebas dari penindasan oleh
penguasa, kelompok atau manusia lainnya.

11. Dalam Batang Tubuh UUD 1945
a) Persamaan kedudukan warga Negara dalam hokum dan
pemerintahan (pasal 27 ayat 1)
b) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal
27 ayat 2)
c) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul (pasal 28)
d) Hak mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan
(pasal 28)
e) Kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai dengan
agama dan kepercayaanya itu (pasal 29 ayat 2)
f) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (pasal 31
ayat 1)
g) BAB XA pasal 28 a s.d 28 j tentang Hak Asasi Manusia

12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia
a) Bahwa setiap hak asasi seseorang
menimbulkan kewajiban dasar dan
tanggung jawab untuk menghormati HAM
orang lain secara timbale balik.
b) Dalam menjalankan hak dan
kebebasannya, setiap orangbwajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan oleh
UU.

13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia
dan menjamin pelaksanaan HAM serta memberi
perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan
aman kepada masyarakat, perlu segera dibentuk
suatu pengadilan HAM untuk menyelesaikan
pelanggaran HAM yan berat.

14. Hukum Internasional tentang HAM yang telah
Diratifikasi Negara RI
a) Undang- undang republic Indonesia No 5 Tahun
1998 tentang pengesahan (Konvensi menentang
penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain
yang kejam, ridak manusiawi, atau merendahkan
martabat orang lain.
b) Undang-undang Nomor 8 tahun 1984 tentang
pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.
c) Deklarasi sedunia tentang Hak Asasi Manusia
Tahun 1948 (Declaration Universal of Human Rights).

15. UPAYA PEMERINTAH DALAM
MENEGAKAN HAM
1. Membentuk Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (Komnas HAM)
Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993
melalui Kepres Nomor 50 tahun 1993. Komnas
HAM diatur dalam Undang-undang RI Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada
pasal 75 sampai dengan pasal 99.

16. 2. Membuat produk hukum yang mengatur
mengenai HAM
Pembentukan produk hukum dibentuk dari
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, ketentuan MPR, Piagam HAM 1998,
dan merafitikasi instrumen HAM internasional.

17. 3. Membentuk pengadilan HAM
Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan UU
Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah
peradilan khusus di lingkungan peradilan umum.

18. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemajuan,
Penghormatan, Dan Penegakan Ham Di
Indonesia
 Menyadari akan pentingnya menegakkan hukum dan aturan yang
berlaku
 Tidak egois terhadap keinginan yang bersifat pribadi maupun
golongan
 Menyadari akan hak dan kewajiban dari individu dan orang lain
 Tidak melakukan deskriminasi terhadap etnik, ras maupun agama
 Memberikan kesempatan orang lain untuk mengemukakan
pendapatnya
 Demokrasi
 Menuruti, mentaati dan menjalankan dengan sepenuh hati
 Paham akan etika dan moral
 Menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan