Dokumen tersebut membahas tentang empat topik utama yaitu rule of law, hak asasi manusia, upaya KPK untuk memberikan sanksi pidana berat bagi koruptor, dan kasus pernikahan anak di bawah umur.

1. Nama Kelompok :
1.Amy Arimbi
2.Aisyah Turidho
3.Djoko Abimanyu
4.Reno Sutriono

2. Rule of Law

3. Apa itu Rule of Law?
Rule of law merupakan suatu legalisme
hukum yang mengandung gagasan
bahwa keadilan dapat dilayani melalui
pembuatan system peraturan dan
prosedur yang objektif, tidak memihak,
tidak personal dan otonom.

4. Menurut (FriedMan,1959) Ruleof law
merupakandoktrindengansemangat dan
idealismekeadilan yangtinggi. Ruleof law
dibedakanantara :
1. Pengertian formal (in the formal sence)
yaitu organized public power atau kekuasaan
umum yang terorganisasikan, misalnya suatu
negara.
2. Pengertian hakiki (ideological sense), erat
hubungannya dengan menegakkan rule of
law karena menyangkut ukuran-ukuran
tentang hukum yang baik & buruk.

5. Prinsip-prinsipRuleof Law SecaraFormal(UUD 1945) :
1. Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1: 3)
2. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa
kecuali (pasal 27:1)
3. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan sama di hadapan hukum (pasal 28 D:1)
4. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja ( pasal 28 D: 2)

6. Prinsip-prinsip Rule of Law secara Materiil/
Hakiki :
1. Berkaitan erat dengan the enforcement of the Rule of
Law
2. Keberhasilan the enforcement of the rule of law
tergantung pada kepribadian nasional masing-masing
bangsa (Sunarjati Hartono, 1982)
3. Rule of law mempunyai akar sosial dan akar budaya
Eropa (Satdjipto Rahardjo, 2003)
4. Rule of law juga merupakan suatu legalisme, aliran
pemikiran hukum, mengandung wawasan sosial, gagasan
tentang hubungan antarmanusia, masyarakat dan
negara.
5. Rule of law merupakan suatu legalisme liberal (Satdjipto
Rahardjo, 2003).

7. Ciri Utama Rule of Law :
1. Lahir dari kandungan “negara konstitusi”
yang kemudian memunculkan “doktrin
egalitarian”
2. Menjadi doktrin dengan semangat dan
idealisme yang tinggi
3. Adanya jaminan perlindungan HAM
4. Adanya kesamaan kedudukan di depan
hukum

8. Hak Asasi Manusia (HAM)
• Dari penjelasan makna Rule of Law di atas,
dapat kita ketahui bahwa HAM memiliki kaitan
yang erat dengan Rule of Law karena Rule of
Law merupakan aturan hukum yang menuntut
keadilan sedangkan HAM merupakan cakupan
dari hukum tersebut.
• Hak asasi manusia adalah hak dasar yang
melekat pada diri manusia secara kodrati,
universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan
Yang Maha Esa.

9. DiIndonesiasecara garis besardisimpulkan,hak-hak
asasimanusiaitu dapatdibeda-bedakanmenjadi
sebagaiberikut:
1. Hak-hak asasi pribadi (personal rights)
2. Hak-hak asasi ekonomi (property rights)
3. Hak-hak asasi politik (political rights)
4. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam
hukum dan pemerintahan (rights of legal equality).
5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan ( social and culture
rights).
6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara
peradilan dan perlindungan (procedural rights).

10. KPK Gandeng MA & KY Agar
Hakim Tipikor Perberat
Hukuman Koruptor
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus
melakukan upaya dan koordinasi dengan
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terkait
vonis ringan yang dijatuhkan kepada koruptor.
Menurut Saut, pembahasan soal pasal yang
digunakan hakim Pengadilan Tipikor memang
perlu dilakukan evaluasi. Wakil Ketua KPK,
Laode M Syarif, juga mengatakan KPK sudah
melakukan koordinasi dengan MA dan KY
terkait vonis ringan terhadap para koruptor.
Meski hasilnya belum terlihat, dia yakin realisasi
hukuman berat bisa di.lakukan

11. Denda dan Disparitas
Hukuman Bagi Terdakwa
Korupsi Perlu Dibenahi
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut
sepanjang 2015, pelaku korupsi paling banyak
dilakukan oleh pejabat atau pegawai di lingkungan
Pemerintah Daerah (Kotamadya, Kabupaten, Provinsi).
"Efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi
pemberian pidana tambahan berupa denda minimal Rp
200 juta dan maksimal Rp 1 miliar seperti tertulis
dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor perihal denda.
Kalau denda Rp 50 juta itu sangat ringan sekali,"
Lalaola.

12. Anak SD Dinikahi Duda
Berusia 51 Tahun
Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), wilayah
Bengkulu, mengecam pernikahan pria yang
diketahui berstatus duda berinisial Am (51),
dengan anak di bawah umur yang masih duduk di
bangku sekolah dasar (SD) di Kabupaten
Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, yang
berlangsung Sabtu 9 Januari 2015. Menurut Irna
Riza Suliastuty, kasus yang menimpa warga
Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu
Tengah bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM
dan hak asasi anak berat.

13. Terima Kasih 