Hak asasi manusia (HAM) adalah hak fundamental yang melekat pada setiap individu dan harus dihormati serta dilindungi oleh semua pihak. Konsep HAM berkembang melalui berbagai dokumen sejarah dan mencakup isu-isu seperti kebebasan individu, kesetaraan, dan kewajiban menghormati hak orang lain. Dalam konteks Indonesia, HAM dikaitkan dengan nilai-nilai agama, moral universal, dan terintegrasi dalam Konstitusi serta undang-undang yang terkait.

2. HAK ASASI MANUSIA
Pengertian HAM
HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia
yang bersifat kodrati yang fundamental sebagai suatu
anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan
dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.
Pasal 1 UU No. 39 tahun ’99 : HAM adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan
merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat
dan martabat manusia.

3. Hakikat dari HAM adalah :
keterpaduan antara HAM, KAM, dan TAM
(tanggung jawab asasi manusia) yang
berlangsung secara sinergis dan seimbang.
Bila ketiga unsur asasi (HAM, KAM, dan
Tam) yang melekat pada setiap individu
manusia baik dalam tatanan kehidupan
pribadi, kemasyarakatan, kebangsaan,
kenegaraan, dan pergaulan global tidak
berjalan seimbang : kekacauan, anarkisme,
dan kesewenang-wenangan dalam tata
kehidupan umat manusia.

4. Beberapa ciri pokok hakikat HAM :
1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun
diwarisi, HAM adalah bagian dari manusia
secara otomatis.
2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa
memandang jenis kelamin, RAS, agama,
etnis, pandangan politik atau asal usul
sosial, dan bangsa.
3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak
seorangpun mempunyai hak untuk
membatasi atau melanggar hak orang lain.

5. Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula
dari:
1. “MAGNA CHARTA” (1215) di Inggris antara lain memuat pandangan
bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut menjadi dibatasi
kekuasaannya.
2. “BILL OF RIGHTS” (1689) di Inggris  manusia sama di muka hukum
(equality before the law)  mendorong timbulnya negara hukum dan
negara demokrasi.
3. “THE AMERICAN DECLARATION OF INDEPENDENCE”,
berpandangan bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam
kandungan sehingga tidak logis bila sesudah lahir, dia harus
dibelenggu.
4. “THE RFRENCH DECLARATION” (1789) prinsip freedom of
expression (kebebasan mengeluarkan pendapat), freedom of religion,
the right of property (perlindungan hak milik), dan hak dasar lain.
5. “THE FOUR FREEDOMS” (Roosevelt, 6 Januari 1941), hak
kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan
memeluk agama dan beribadah, hak kebebasan dan kemiskinan, hak
kebebasan dari ketakutan.

6. HAK ASASI MANUSIA
(4 Pilar Konsep HAM Universal)
 Hak Pribadi : hak-hak persamaan hidup,
kebebasan, keamanan dls
 Hak Milik Pribadi dlm Kelompok sosial
dimana ia ikut serta
 Kebebasan Sipil & politik untuk dapat ikut
serta dlm Pemerintahan
 Hak-hak berkenaan dengan masalah dan
sosial

7. HAK ASASI MANUSIA
(Konsep Blok Barat)
 Ingin meninggalkan konsep “negara yang
mutlak”
 Ingin mendirikan federasi rakyat-rakyat
yang bebas, negara koordinator &
pengawas
 Filosofi dasar : hak asasi tertanam pada
diri individu manusia
 Hak asasi lebih dulu ada d/p tatanan
negara

8. HAK ASASI MANUSIA
(Konsep Blok Sosialis)
 Hak Asasi hilang dari individu &
terintegrasi dlm masyarakat
 Hak asasi manusia tidak ada sebelum
negara ada
 Negara berhak membatasi hak asasi
manusia, apabila situasi menghendaki

9. HAK ASASI MANUSIA
(Konsep Bangsa-Bangsa Asia dan
Afrika)
 Tidak boleh bertentangan dgn ajaran
agama/sesuai dgn kodratnya
 Masyarakat sebagai keluarga besar 
penghormatan utama utk kepala
keluarga
 Individu tunduk kepada kepala adat 
tugas & kewajiban

10. HAK ASASI MANUSIA
(Perbedaan Interpretasi)
 HAM universal absolut (sesuai dgn teks yg
dideklarasikan 10 Desember 1948)
 HAM universal relatif (disesuaikan situasi &
kondisi negara)
 HAM komuniterian absolut (berdasarkan konsep
negara-negara Sosialis)
 HAM komunitarian relatif  disesuaikan dgn
situsasi & kondisi negara (hak asasi
warganegara)

11. Pandangan & Sikap Bangsa
Indonesia tentang HAM
 HAM bersumber dari ajaran agama, nilai
moral universal, dan nilai luhur bangsa
Indonesia
 Bangsa Indonesia  menghormati
Deklarasi Universal HAM & berbagai
instrumen HAM lainnya
 HAM : hak dasar yang melekat secara
kodrati sbg anugerah Tuhan YME

12. Pandangan & Sikap Bangsa
Indonesia ttg HAM
 Manusia mempunyai hak & tanggung jawab yg
timbul sbg akibat perkembangan kehidupannya
 Perumusan HAM  dilandasi oleh pemahaman
tdp citra, harkat & martabat diri manusia sendiri
 Manusia hidup tidak terlepas dr Tuhan, sesama
manusia & lingkungan
 Hak asasi & kewajiban manusia terpadu &
melekat pada diri manusia

13. HAK ASASI MANUSIA
(dalam kontitusi NKRI)
 Pembukaan UUD-45 (alinea I)
 Hak asasi warganegara
 Pancasila pada sila IV
 Batang tubuh UUD’45 (asli) : psl. 29 
kebebasan beragama
 Batang tubuh UUD’45 (baru/**) :
psl. 27 hak & wajib ikut serta bela negara
psl. 30 hak & wajib ikut serta hankamneg
 UU no. 39/1999 ttg HAM kewajiban
negara  Warga
 UU no 26/2000 ttg Pengadilan HAM

14. Beberapa Pengertian Pokok dalam
UU HAM RI
 HAM  seperangkat hak yang melekat pada
hakekat keberadaan manusia sbg mahluk
Tuhan YME
 Kewajiban dasar manusia  seperangkat
kewajiban, bila tdk dilaksanakan tdk
memungkinkan tegaknya HAM
 Diskriminasi  pembatasan,
pelecehan/pengucilan  pd perbedaan manusia
atas dasar SARA dls

15. Beberapa Pengertian Pokok
dalam UU HAM RI
 Penyiksaan  setiap perbuatan yg dilakukan
dgn sengaja – rasa sakit yg hebat pd
seseorang – agar mengaku dengan
sepengetahuan pejabat publik
 Setiap HAM mengandung kewajiban utk
menghormati HAM orang lain  kewajiban
dasar
 HAM harus dihormati benar  Pem Aparatur
Neg & pejabat publik  berkewajiban &
tanggung jawab menjamin terselenggaranya
HAM

16. Beberapa Pengertian Pokok
dalam UU HAM RI
 Komnas HAM  lembaga mandiri setingkat dan
lembaga negara lainnya  melaksanakan kajian,
penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi HAM
 Pelanggaran HAM  setiap perbuatan seseorang
/kelompok (termasuk aparat neg) dgn sengaja/tidak
sengaja lalai secara melawan hukum mengurangi,
dls sehingga sekelompok orang tidak mendapat
penyelesaian hukum yang benar
 Pelanggaran HAM yg berat  genocide,
pembunuhan di luar putusan pengadilan, penyiksaan,
penghilangan orang scr paksa, perbudakan,
diskriminasi secara sistimatis