SlideShare a Scribd company logo
HAK ASASI MANUSIA 
Pengertian HAM 
HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia 
yang bersifat kodrati yang fundamental sebagai suatu 
anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan 
dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. 
Pasal 1 UU No. 39 tahun ’99 : HAM adalah 
seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan 
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan 
merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung 
tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan 
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat 
dan martabat manusia.
Hakikat dari HAM adalah : 
keterpaduan antara HAM, KAM, dan TAM 
(tanggung jawab asasi manusia) yang 
berlangsung secara sinergis dan seimbang. 
Bila ketiga unsur asasi (HAM, KAM, dan 
Tam) yang melekat pada setiap individu 
manusia baik dalam tatanan kehidupan 
pribadi, kemasyarakatan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan pergaulan global tidak 
berjalan seimbang : kekacauan, anarkisme, 
dan kesewenang-wenangan dalam tata 
kehidupan umat manusia.
Beberapa ciri pokok hakikat HAM : 
1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun 
diwarisi, HAM adalah bagian dari manusia 
secara otomatis. 
2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa 
memandang jenis kelamin, RAS, agama, 
etnis, pandangan politik atau asal usul 
sosial, dan bangsa. 
3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak 
seorangpun mempunyai hak untuk 
membatasi atau melanggar hak orang lain.
Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula 
dari: 
1. “MAGNA CHARTA” (1215) di Inggris antara lain memuat pandangan 
bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut menjadi dibatasi 
kekuasaannya. 
2. “BILL OF RIGHTS” (1689) di Inggris  manusia sama di muka hukum 
(equality before the law)  mendorong timbulnya negara hukum dan 
negara demokrasi. 
3. “THE AMERICAN DECLARATION OF INDEPENDENCE”, 
berpandangan bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam 
kandungan sehingga tidak logis bila sesudah lahir, dia harus 
dibelenggu. 
4. “THE RFRENCH DECLARATION” (1789) prinsip freedom of 
expression (kebebasan mengeluarkan pendapat), freedom of religion, 
the right of property (perlindungan hak milik), dan hak dasar lain. 
5. “THE FOUR FREEDOMS” (Roosevelt, 6 Januari 1941), hak 
kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan 
memeluk agama dan beribadah, hak kebebasan dan kemiskinan, hak 
kebebasan dari ketakutan.
HAK ASASI MANUSIA 
(4 Pilar Konsep HAM Universal) 
 Hak Pribadi : hak-hak persamaan hidup, 
kebebasan, keamanan dls 
 Hak Milik Pribadi dlm Kelompok sosial 
dimana ia ikut serta 
 Kebebasan Sipil & politik untuk dapat ikut 
serta dlm Pemerintahan 
 Hak-hak berkenaan dengan masalah dan 
sosial
HAK ASASI MANUSIA 
(Konsep Blok Barat) 
 Ingin meninggalkan konsep “negara yang 
mutlak” 
 Ingin mendirikan federasi rakyat-rakyat 
yang bebas, negara koordinator & 
pengawas 
 Filosofi dasar : hak asasi tertanam pada 
diri individu manusia 
 Hak asasi lebih dulu ada d/p tatanan 
negara
HAK ASASI MANUSIA 
(Konsep Blok Sosialis) 
 Hak Asasi hilang dari individu & 
terintegrasi dlm masyarakat 
 Hak asasi manusia tidak ada sebelum 
negara ada 
 Negara berhak membatasi hak asasi 
manusia, apabila situasi menghendaki
HAK ASASI MANUSIA 
(Konsep Bangsa-Bangsa Asia dan 
Afrika) 
 Tidak boleh bertentangan dgn ajaran 
agama/sesuai dgn kodratnya 
 Masyarakat sebagai keluarga besar  
penghormatan utama utk kepala 
keluarga 
 Individu tunduk kepada kepala adat  
tugas & kewajiban
HAK ASASI MANUSIA 
(Perbedaan Interpretasi) 
 HAM universal absolut (sesuai dgn teks yg 
dideklarasikan 10 Desember 1948) 
 HAM universal relatif (disesuaikan situasi & 
kondisi negara) 
 HAM komuniterian absolut (berdasarkan konsep 
negara-negara Sosialis) 
 HAM komunitarian relatif  disesuaikan dgn 
situsasi & kondisi negara (hak asasi 
warganegara)
Pandangan & Sikap Bangsa 
Indonesia tentang HAM 
 HAM bersumber dari ajaran agama, nilai 
moral universal, dan nilai luhur bangsa 
Indonesia 
 Bangsa Indonesia  menghormati 
Deklarasi Universal HAM & berbagai 
instrumen HAM lainnya 
 HAM : hak dasar yang melekat secara 
kodrati sbg anugerah Tuhan YME
Pandangan & Sikap Bangsa 
Indonesia ttg HAM 
 Manusia mempunyai hak & tanggung jawab yg 
timbul sbg akibat perkembangan kehidupannya 
 Perumusan HAM  dilandasi oleh pemahaman 
tdp citra, harkat & martabat diri manusia sendiri 
 Manusia hidup tidak terlepas dr Tuhan, sesama 
manusia & lingkungan 
 Hak asasi & kewajiban manusia terpadu & 
melekat pada diri manusia
HAK ASASI MANUSIA 
(dalam kontitusi NKRI) 
 Pembukaan UUD-45 (alinea I) 
 Hak asasi warganegara 
 Pancasila pada sila IV 
 Batang tubuh UUD’45 (asli) : psl. 29  
kebebasan beragama 
 Batang tubuh UUD’45 (baru/**) : 
psl. 27 hak & wajib ikut serta bela negara 
psl. 30 hak & wajib ikut serta hankamneg 
 UU no. 39/1999 ttg HAM kewajiban 
negara  Warga 
 UU no 26/2000 ttg Pengadilan HAM
Beberapa Pengertian Pokok dalam 
UU HAM RI 
 HAM  seperangkat hak yang melekat pada 
hakekat keberadaan manusia sbg mahluk 
Tuhan YME 
 Kewajiban dasar manusia  seperangkat 
kewajiban, bila tdk dilaksanakan tdk 
memungkinkan tegaknya HAM 
 Diskriminasi  pembatasan, 
pelecehan/pengucilan  pd perbedaan manusia 
atas dasar SARA dls
Beberapa Pengertian Pokok 
dalam UU HAM RI 
 Penyiksaan  setiap perbuatan yg dilakukan 
dgn sengaja – rasa sakit yg hebat pd 
seseorang – agar mengaku dengan 
sepengetahuan pejabat publik 
 Setiap HAM mengandung kewajiban utk 
menghormati HAM orang lain  kewajiban 
dasar 
 HAM harus dihormati benar  Pem Aparatur 
Neg & pejabat publik  berkewajiban & 
tanggung jawab menjamin terselenggaranya 
HAM
Beberapa Pengertian Pokok 
dalam UU HAM RI 
 Komnas HAM  lembaga mandiri setingkat dan 
lembaga negara lainnya  melaksanakan kajian, 
penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi HAM 
 Pelanggaran HAM  setiap perbuatan seseorang 
/kelompok (termasuk aparat neg) dgn sengaja/tidak 
sengaja lalai secara melawan hukum mengurangi, 
dls sehingga sekelompok orang tidak mendapat 
penyelesaian hukum yang benar 
 Pelanggaran HAM yg berat  genocide, 
pembunuhan di luar putusan pengadilan, penyiksaan, 
penghilangan orang scr paksa, perbudakan, 
diskriminasi secara sistimatis

More Related Content

What's hot

4. perkembangan ham di indonesia`
4. perkembangan ham di indonesia`4. perkembangan ham di indonesia`
4. perkembangan ham di indonesia`HIMA KS FISIP UNPAD
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
P. 6 tipologi korban
P. 6 tipologi korbanP. 6 tipologi korban
P. 6 tipologi korban
yudikrismen1
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Fenti Anita Sari
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatNuelimmanuel22
 
P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..
P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..
P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..
yudikrismen1
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Warnet Raha
 
Makalah Instrumen HAM Internasional
Makalah Instrumen HAM InternasionalMakalah Instrumen HAM Internasional
Makalah Instrumen HAM Internasional
AZA Zulfi
 
2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara
Mardiah Ahmad
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPuspa Bunga
 
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxAmandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
NaomiPoppyMoore
 
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIATugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
meikaa
 
Materi Viktimologi by Ibu Rani
Materi Viktimologi by Ibu RaniMateri Viktimologi by Ibu Rani
Materi Viktimologi by Ibu Ranielsaref
 
konsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusiakonsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusia
abd_
 
Hukum administrasi negara
Hukum administrasi negaraHukum administrasi negara
Hukum administrasi negara
Bayu Rizky Aditya
 
Hukum Pidana Militer di Indonesia
Hukum Pidana Militer di IndonesiaHukum Pidana Militer di Indonesia
Hukum Pidana Militer di Indonesia
Ratri nia
 

What's hot (20)

Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
 
4. perkembangan ham di indonesia`
4. perkembangan ham di indonesia`4. perkembangan ham di indonesia`
4. perkembangan ham di indonesia`
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
P. 6 tipologi korban
P. 6 tipologi korbanP. 6 tipologi korban
P. 6 tipologi korban
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adat
 
P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..
P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..
P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
 
Makalah Instrumen HAM Internasional
Makalah Instrumen HAM InternasionalMakalah Instrumen HAM Internasional
Makalah Instrumen HAM Internasional
 
2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power point
 
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxAmandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
 
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIATugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 
Materi Viktimologi by Ibu Rani
Materi Viktimologi by Ibu RaniMateri Viktimologi by Ibu Rani
Materi Viktimologi by Ibu Rani
 
konsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusiakonsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusia
 
Hukum administrasi negara
Hukum administrasi negaraHukum administrasi negara
Hukum administrasi negara
 
Hukum Pidana Militer di Indonesia
Hukum Pidana Militer di IndonesiaHukum Pidana Militer di Indonesia
Hukum Pidana Militer di Indonesia
 

Similar to Perkembangan pemikiran-ham

Sejarah internasional hak asasi manusia
Sejarah internasional hak asasi manusiaSejarah internasional hak asasi manusia
Sejarah internasional hak asasi manusiaDoan Gabriel Silalahi
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalah
kujays
 
HAK AZASI MANUSIA - HAM
HAK AZASI MANUSIA - HAMHAK AZASI MANUSIA - HAM
HAK AZASI MANUSIA - HAM
irwan sukmana hendriawan
 
Perlindungan hak asasi manusia
Perlindungan hak asasi manusiaPerlindungan hak asasi manusia
Perlindungan hak asasi manusia
boscobahy1
 
Kelompok 2 - Hak Asasi Manusia
Kelompok  2 - Hak Asasi ManusiaKelompok  2 - Hak Asasi Manusia
Kelompok 2 - Hak Asasi Manusia
yuliansafa
 
Mendeskripsikan HAM (PKn)
Mendeskripsikan HAM (PKn)Mendeskripsikan HAM (PKn)
Mendeskripsikan HAM (PKn)Mifta Finanti
 
4.ham dian 127855 copy
4.ham dian 127855   copy4.ham dian 127855   copy
4.ham dian 127855 copyDian Indriani
 
Tugas pp kn hak asasi manusia
Tugas pp kn hak asasi manusiaTugas pp kn hak asasi manusia
Tugas pp kn hak asasi manusia
Nadia Santosa
 
Hak asasi manusia dalam pancasila
Hak asasi manusia dalam pancasilaHak asasi manusia dalam pancasila
Hak asasi manusia dalam pancasila
Ahmad Royhan Nst
 
Bab 10 hak asasi manusia
Bab 10 hak asasi manusiaBab 10 hak asasi manusia
Bab 10 hak asasi manusia
muliajayaabadi
 
islam dan hak asasi manusia dalam pembelajaran
islam dan hak asasi manusia dalam pembelajaranislam dan hak asasi manusia dalam pembelajaran
islam dan hak asasi manusia dalam pembelajaran
Khiyaroh1
 
hak_asasi_manusia_HUKUM.ppt
hak_asasi_manusia_HUKUM.ppthak_asasi_manusia_HUKUM.ppt
hak_asasi_manusia_HUKUM.ppt
ssuser3bb723
 
Makalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusiaMakalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusia
Nakano
 
Pendidikan
PendidikanPendidikan
Pendidikan
Bayi Al-mauqy
 
Hak asasi manusia
Hak asasi manusiaHak asasi manusia
Hak asasi manusia
hanan afina
 

Similar to Perkembangan pemikiran-ham (20)

Qowa1350359645
Qowa1350359645Qowa1350359645
Qowa1350359645
 
Sejarah internasional hak asasi manusia
Sejarah internasional hak asasi manusiaSejarah internasional hak asasi manusia
Sejarah internasional hak asasi manusia
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalah
 
HAK AZASI MANUSIA - HAM
HAK AZASI MANUSIA - HAMHAK AZASI MANUSIA - HAM
HAK AZASI MANUSIA - HAM
 
Perlindungan hak asasi manusia
Perlindungan hak asasi manusiaPerlindungan hak asasi manusia
Perlindungan hak asasi manusia
 
Kelompok 2 - Hak Asasi Manusia
Kelompok  2 - Hak Asasi ManusiaKelompok  2 - Hak Asasi Manusia
Kelompok 2 - Hak Asasi Manusia
 
HAM
HAMHAM
HAM
 
Ham
HamHam
Ham
 
Mendeskripsikan HAM (PKn)
Mendeskripsikan HAM (PKn)Mendeskripsikan HAM (PKn)
Mendeskripsikan HAM (PKn)
 
4.ham dian 127855 copy
4.ham dian 127855   copy4.ham dian 127855   copy
4.ham dian 127855 copy
 
Tugas pp kn hak asasi manusia
Tugas pp kn hak asasi manusiaTugas pp kn hak asasi manusia
Tugas pp kn hak asasi manusia
 
Hak asasi manusia
Hak asasi manusiaHak asasi manusia
Hak asasi manusia
 
Hak asasi manusia dalam pancasila
Hak asasi manusia dalam pancasilaHak asasi manusia dalam pancasila
Hak asasi manusia dalam pancasila
 
Bab 10 hak asasi manusia
Bab 10 hak asasi manusiaBab 10 hak asasi manusia
Bab 10 hak asasi manusia
 
Disusun oleh
Disusun olehDisusun oleh
Disusun oleh
 
islam dan hak asasi manusia dalam pembelajaran
islam dan hak asasi manusia dalam pembelajaranislam dan hak asasi manusia dalam pembelajaran
islam dan hak asasi manusia dalam pembelajaran
 
hak_asasi_manusia_HUKUM.ppt
hak_asasi_manusia_HUKUM.ppthak_asasi_manusia_HUKUM.ppt
hak_asasi_manusia_HUKUM.ppt
 
Makalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusiaMakalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusia
 
Pendidikan
PendidikanPendidikan
Pendidikan
 
Hak asasi manusia
Hak asasi manusiaHak asasi manusia
Hak asasi manusia
 

More from Awis Mirad

Buku pendidikan kewarganegaraan kelas xii sma
Buku pendidikan kewarganegaraan kelas xii smaBuku pendidikan kewarganegaraan kelas xii sma
Buku pendidikan kewarganegaraan kelas xii sma
Awis Mirad
 
Buku pendidikan kewarganegaraan kelas xi sma
Buku pendidikan kewarganegaraan kelas xi smaBuku pendidikan kewarganegaraan kelas xi sma
Buku pendidikan kewarganegaraan kelas xi smaAwis Mirad
 
Buku pendidikan kewarganegaraan kelas x sma
Buku pendidikan kewarganegaraan kelas x smaBuku pendidikan kewarganegaraan kelas x sma
Buku pendidikan kewarganegaraan kelas x sma
Awis Mirad
 
Bab v-persamaan-warga-negara
Bab v-persamaan-warga-negaraBab v-persamaan-warga-negara
Bab v-persamaan-warga-negaraAwis Mirad
 
Bab vi-sistem-politik-di-ind
Bab vi-sistem-politik-di-indBab vi-sistem-politik-di-ind
Bab vi-sistem-politik-di-indAwis Mirad
 
Bab iv-konstitusi
Bab iv-konstitusiBab iv-konstitusi
Bab iv-konstitusiAwis Mirad
 
Babii.sis.hukumperad.nas
Babii.sis.hukumperad.nasBabii.sis.hukumperad.nas
Babii.sis.hukumperad.nasAwis Mirad
 
Bab i-bentuk-negara-1
Bab i-bentuk-negara-1Bab i-bentuk-negara-1
Bab i-bentuk-negara-1Awis Mirad
 
Babivglobalisasi
BabivglobalisasiBabivglobalisasi
BabivglobalisasiAwis Mirad
 
Babipancasila
BabipancasilaBabipancasila
Babipancasila
Awis Mirad
 
Babiisistempemerintahan
BabiisistempemerintahanBabiisistempemerintahan
BabiisistempemerintahanAwis Mirad
 
Babiiipersdlmmasyarakat
BabiiipersdlmmasyarakatBabiiipersdlmmasyarakat
Babiiipersdlmmasyarakat
Awis Mirad
 
Budaya demokrasi(1)
Budaya demokrasi(1)Budaya demokrasi(1)
Budaya demokrasi(1)
Awis Mirad
 
Babvsistemhkperadint
BabvsistemhkperadintBabvsistemhkperadint
BabvsistemhkperadintAwis Mirad
 
Babivhubunganinternasional
BabivhubunganinternasionalBabivhubunganinternasional
BabivhubunganinternasionalAwis Mirad
 
Bab iii-keterbukaan-keadilan
Bab iii-keterbukaan-keadilanBab iii-keterbukaan-keadilan
Bab iii-keterbukaan-keadilan
Awis Mirad
 
Bab i budaya politik
Bab i budaya politikBab i budaya politik
Bab i budaya politikAwis Mirad
 

More from Awis Mirad (18)

Buku pendidikan kewarganegaraan kelas xii sma
Buku pendidikan kewarganegaraan kelas xii smaBuku pendidikan kewarganegaraan kelas xii sma
Buku pendidikan kewarganegaraan kelas xii sma
 
Buku pendidikan kewarganegaraan kelas xi sma
Buku pendidikan kewarganegaraan kelas xi smaBuku pendidikan kewarganegaraan kelas xi sma
Buku pendidikan kewarganegaraan kelas xi sma
 
Buku pendidikan kewarganegaraan kelas x sma
Buku pendidikan kewarganegaraan kelas x smaBuku pendidikan kewarganegaraan kelas x sma
Buku pendidikan kewarganegaraan kelas x sma
 
Ham pkn-x
Ham pkn-xHam pkn-x
Ham pkn-x
 
Bab v-persamaan-warga-negara
Bab v-persamaan-warga-negaraBab v-persamaan-warga-negara
Bab v-persamaan-warga-negara
 
Bab vi-sistem-politik-di-ind
Bab vi-sistem-politik-di-indBab vi-sistem-politik-di-ind
Bab vi-sistem-politik-di-ind
 
Bab iv-konstitusi
Bab iv-konstitusiBab iv-konstitusi
Bab iv-konstitusi
 
Babii.sis.hukumperad.nas
Babii.sis.hukumperad.nasBabii.sis.hukumperad.nas
Babii.sis.hukumperad.nas
 
Bab i-bentuk-negara-1
Bab i-bentuk-negara-1Bab i-bentuk-negara-1
Bab i-bentuk-negara-1
 
Babivglobalisasi
BabivglobalisasiBabivglobalisasi
Babivglobalisasi
 
Babipancasila
BabipancasilaBabipancasila
Babipancasila
 
Babiisistempemerintahan
BabiisistempemerintahanBabiisistempemerintahan
Babiisistempemerintahan
 
Babiiipersdlmmasyarakat
BabiiipersdlmmasyarakatBabiiipersdlmmasyarakat
Babiiipersdlmmasyarakat
 
Budaya demokrasi(1)
Budaya demokrasi(1)Budaya demokrasi(1)
Budaya demokrasi(1)
 
Babvsistemhkperadint
BabvsistemhkperadintBabvsistemhkperadint
Babvsistemhkperadint
 
Babivhubunganinternasional
BabivhubunganinternasionalBabivhubunganinternasional
Babivhubunganinternasional
 
Bab iii-keterbukaan-keadilan
Bab iii-keterbukaan-keadilanBab iii-keterbukaan-keadilan
Bab iii-keterbukaan-keadilan
 
Bab i budaya politik
Bab i budaya politikBab i budaya politik
Bab i budaya politik
 

Perkembangan pemikiran-ham

  • 1.
  • 2. HAK ASASI MANUSIA Pengertian HAM HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati yang fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Pasal 1 UU No. 39 tahun ’99 : HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
  • 3. Hakikat dari HAM adalah : keterpaduan antara HAM, KAM, dan TAM (tanggung jawab asasi manusia) yang berlangsung secara sinergis dan seimbang. Bila ketiga unsur asasi (HAM, KAM, dan Tam) yang melekat pada setiap individu manusia baik dalam tatanan kehidupan pribadi, kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, dan pergaulan global tidak berjalan seimbang : kekacauan, anarkisme, dan kesewenang-wenangan dalam tata kehidupan umat manusia.
  • 4. Beberapa ciri pokok hakikat HAM : 1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. 2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, RAS, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa. 3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain.
  • 5. Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari: 1. “MAGNA CHARTA” (1215) di Inggris antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut menjadi dibatasi kekuasaannya. 2. “BILL OF RIGHTS” (1689) di Inggris  manusia sama di muka hukum (equality before the law)  mendorong timbulnya negara hukum dan negara demokrasi. 3. “THE AMERICAN DECLARATION OF INDEPENDENCE”, berpandangan bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam kandungan sehingga tidak logis bila sesudah lahir, dia harus dibelenggu. 4. “THE RFRENCH DECLARATION” (1789) prinsip freedom of expression (kebebasan mengeluarkan pendapat), freedom of religion, the right of property (perlindungan hak milik), dan hak dasar lain. 5. “THE FOUR FREEDOMS” (Roosevelt, 6 Januari 1941), hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah, hak kebebasan dan kemiskinan, hak kebebasan dari ketakutan.
  • 6. HAK ASASI MANUSIA (4 Pilar Konsep HAM Universal)  Hak Pribadi : hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan dls  Hak Milik Pribadi dlm Kelompok sosial dimana ia ikut serta  Kebebasan Sipil & politik untuk dapat ikut serta dlm Pemerintahan  Hak-hak berkenaan dengan masalah dan sosial
  • 7. HAK ASASI MANUSIA (Konsep Blok Barat)  Ingin meninggalkan konsep “negara yang mutlak”  Ingin mendirikan federasi rakyat-rakyat yang bebas, negara koordinator & pengawas  Filosofi dasar : hak asasi tertanam pada diri individu manusia  Hak asasi lebih dulu ada d/p tatanan negara
  • 8. HAK ASASI MANUSIA (Konsep Blok Sosialis)  Hak Asasi hilang dari individu & terintegrasi dlm masyarakat  Hak asasi manusia tidak ada sebelum negara ada  Negara berhak membatasi hak asasi manusia, apabila situasi menghendaki
  • 9. HAK ASASI MANUSIA (Konsep Bangsa-Bangsa Asia dan Afrika)  Tidak boleh bertentangan dgn ajaran agama/sesuai dgn kodratnya  Masyarakat sebagai keluarga besar  penghormatan utama utk kepala keluarga  Individu tunduk kepada kepala adat  tugas & kewajiban
  • 10. HAK ASASI MANUSIA (Perbedaan Interpretasi)  HAM universal absolut (sesuai dgn teks yg dideklarasikan 10 Desember 1948)  HAM universal relatif (disesuaikan situasi & kondisi negara)  HAM komuniterian absolut (berdasarkan konsep negara-negara Sosialis)  HAM komunitarian relatif  disesuaikan dgn situsasi & kondisi negara (hak asasi warganegara)
  • 11. Pandangan & Sikap Bangsa Indonesia tentang HAM  HAM bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur bangsa Indonesia  Bangsa Indonesia  menghormati Deklarasi Universal HAM & berbagai instrumen HAM lainnya  HAM : hak dasar yang melekat secara kodrati sbg anugerah Tuhan YME
  • 12. Pandangan & Sikap Bangsa Indonesia ttg HAM  Manusia mempunyai hak & tanggung jawab yg timbul sbg akibat perkembangan kehidupannya  Perumusan HAM  dilandasi oleh pemahaman tdp citra, harkat & martabat diri manusia sendiri  Manusia hidup tidak terlepas dr Tuhan, sesama manusia & lingkungan  Hak asasi & kewajiban manusia terpadu & melekat pada diri manusia
  • 13. HAK ASASI MANUSIA (dalam kontitusi NKRI)  Pembukaan UUD-45 (alinea I)  Hak asasi warganegara  Pancasila pada sila IV  Batang tubuh UUD’45 (asli) : psl. 29  kebebasan beragama  Batang tubuh UUD’45 (baru/**) : psl. 27 hak & wajib ikut serta bela negara psl. 30 hak & wajib ikut serta hankamneg  UU no. 39/1999 ttg HAM kewajiban negara  Warga  UU no 26/2000 ttg Pengadilan HAM
  • 14. Beberapa Pengertian Pokok dalam UU HAM RI  HAM  seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sbg mahluk Tuhan YME  Kewajiban dasar manusia  seperangkat kewajiban, bila tdk dilaksanakan tdk memungkinkan tegaknya HAM  Diskriminasi  pembatasan, pelecehan/pengucilan  pd perbedaan manusia atas dasar SARA dls
  • 15. Beberapa Pengertian Pokok dalam UU HAM RI  Penyiksaan  setiap perbuatan yg dilakukan dgn sengaja – rasa sakit yg hebat pd seseorang – agar mengaku dengan sepengetahuan pejabat publik  Setiap HAM mengandung kewajiban utk menghormati HAM orang lain  kewajiban dasar  HAM harus dihormati benar  Pem Aparatur Neg & pejabat publik  berkewajiban & tanggung jawab menjamin terselenggaranya HAM
  • 16. Beberapa Pengertian Pokok dalam UU HAM RI  Komnas HAM  lembaga mandiri setingkat dan lembaga negara lainnya  melaksanakan kajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi HAM  Pelanggaran HAM  setiap perbuatan seseorang /kelompok (termasuk aparat neg) dgn sengaja/tidak sengaja lalai secara melawan hukum mengurangi, dls sehingga sekelompok orang tidak mendapat penyelesaian hukum yang benar  Pelanggaran HAM yg berat  genocide, pembunuhan di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang scr paksa, perbudakan, diskriminasi secara sistimatis