. Teori Klasik.
Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika.Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik.Menurut psikologi hedonistik, setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit).Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak. Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:15) bahwa "Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dan perbuatan tersebut.(That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure)." Lebih lanjut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:21) menyatakan bahwa: "Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadan lainnya." Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut. Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut, setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat, sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman. Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut
Makalah ini memaparkan teori dan prinsip HAM dalam perspektif Barat dan prinsip HAM yang ada dalam Islam. Disusun penulis dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Syarian dan HAM.
. Teori Klasik.
Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika.Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik.Menurut psikologi hedonistik, setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit).Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak. Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:15) bahwa "Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dan perbuatan tersebut.(That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure)." Lebih lanjut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:21) menyatakan bahwa: "Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadan lainnya." Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut. Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut, setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat, sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman. Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut
Makalah ini memaparkan teori dan prinsip HAM dalam perspektif Barat dan prinsip HAM yang ada dalam Islam. Disusun penulis dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Syarian dan HAM.
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada negara. Organisasi negara mencakup bagaimana kedudukan organisasi dalam negara, hubungan, hak dan kewajiban serta tugas-tugasnya masing-masing.
Pengertian yang dibuat oleh Scholten ini mengandung kelemahan karena tidak mencakup ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia serta ketentuan mengenai Kewarganegaraanya.
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada negara. Organisasi negara mencakup bagaimana kedudukan organisasi dalam negara, hubungan, hak dan kewajiban serta tugas-tugasnya masing-masing.
Pengertian yang dibuat oleh Scholten ini mengandung kelemahan karena tidak mencakup ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia serta ketentuan mengenai Kewarganegaraanya.
2. HAK ASASI MANUSIA
Pengertian HAM
HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia
yang bersifat kodrati yang fundamental sebagai suatu
anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan
dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.
Pasal 1 UU No. 39 tahun ’99 : HAM adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan
merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat
dan martabat manusia.
3. Hakikat dari HAM adalah :
keterpaduan antara HAM, KAM, dan TAM
(tanggung jawab asasi manusia) yang
berlangsung secara sinergis dan seimbang.
Bila ketiga unsur asasi (HAM, KAM, dan
Tam) yang melekat pada setiap individu
manusia baik dalam tatanan kehidupan
pribadi, kemasyarakatan, kebangsaan,
kenegaraan, dan pergaulan global tidak
berjalan seimbang : kekacauan, anarkisme,
dan kesewenang-wenangan dalam tata
kehidupan umat manusia.
4. Beberapa ciri pokok hakikat HAM :
1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun
diwarisi, HAM adalah bagian dari manusia
secara otomatis.
2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa
memandang jenis kelamin, RAS, agama,
etnis, pandangan politik atau asal usul
sosial, dan bangsa.
3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak
seorangpun mempunyai hak untuk
membatasi atau melanggar hak orang lain.
5. Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula
dari:
1. “MAGNA CHARTA” (1215) di Inggris antara lain memuat pandangan
bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut menjadi dibatasi
kekuasaannya.
2. “BILL OF RIGHTS” (1689) di Inggris manusia sama di muka hukum
(equality before the law) mendorong timbulnya negara hukum dan
negara demokrasi.
3. “THE AMERICAN DECLARATION OF INDEPENDENCE”,
berpandangan bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam
kandungan sehingga tidak logis bila sesudah lahir, dia harus
dibelenggu.
4. “THE RFRENCH DECLARATION” (1789) prinsip freedom of
expression (kebebasan mengeluarkan pendapat), freedom of religion,
the right of property (perlindungan hak milik), dan hak dasar lain.
5. “THE FOUR FREEDOMS” (Roosevelt, 6 Januari 1941), hak
kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan
memeluk agama dan beribadah, hak kebebasan dan kemiskinan, hak
kebebasan dari ketakutan.
6. HAK ASASI MANUSIA
(4 Pilar Konsep HAM Universal)
Hak Pribadi : hak-hak persamaan hidup,
kebebasan, keamanan dls
Hak Milik Pribadi dlm Kelompok sosial
dimana ia ikut serta
Kebebasan Sipil & politik untuk dapat ikut
serta dlm Pemerintahan
Hak-hak berkenaan dengan masalah dan
sosial
7. HAK ASASI MANUSIA
(Konsep Blok Barat)
Ingin meninggalkan konsep “negara yang
mutlak”
Ingin mendirikan federasi rakyat-rakyat
yang bebas, negara koordinator &
pengawas
Filosofi dasar : hak asasi tertanam pada
diri individu manusia
Hak asasi lebih dulu ada d/p tatanan
negara
8. HAK ASASI MANUSIA
(Konsep Blok Sosialis)
Hak Asasi hilang dari individu &
terintegrasi dlm masyarakat
Hak asasi manusia tidak ada sebelum
negara ada
Negara berhak membatasi hak asasi
manusia, apabila situasi menghendaki
9. HAK ASASI MANUSIA
(Konsep Bangsa-Bangsa Asia dan
Afrika)
Tidak boleh bertentangan dgn ajaran
agama/sesuai dgn kodratnya
Masyarakat sebagai keluarga besar
penghormatan utama utk kepala
keluarga
Individu tunduk kepada kepala adat
tugas & kewajiban
10. HAK ASASI MANUSIA
(Perbedaan Interpretasi)
HAM universal absolut (sesuai dgn teks yg
dideklarasikan 10 Desember 1948)
HAM universal relatif (disesuaikan situasi &
kondisi negara)
HAM komuniterian absolut (berdasarkan konsep
negara-negara Sosialis)
HAM komunitarian relatif disesuaikan dgn
situsasi & kondisi negara (hak asasi
warganegara)
11. Pandangan & Sikap Bangsa
Indonesia tentang HAM
HAM bersumber dari ajaran agama, nilai
moral universal, dan nilai luhur bangsa
Indonesia
Bangsa Indonesia menghormati
Deklarasi Universal HAM & berbagai
instrumen HAM lainnya
HAM : hak dasar yang melekat secara
kodrati sbg anugerah Tuhan YME
12. Pandangan & Sikap Bangsa
Indonesia ttg HAM
Manusia mempunyai hak & tanggung jawab yg
timbul sbg akibat perkembangan kehidupannya
Perumusan HAM dilandasi oleh pemahaman
tdp citra, harkat & martabat diri manusia sendiri
Manusia hidup tidak terlepas dr Tuhan, sesama
manusia & lingkungan
Hak asasi & kewajiban manusia terpadu &
melekat pada diri manusia
13. HAK ASASI MANUSIA
(dalam kontitusi NKRI)
Pembukaan UUD-45 (alinea I)
Hak asasi warganegara
Pancasila pada sila IV
Batang tubuh UUD’45 (asli) : psl. 29
kebebasan beragama
Batang tubuh UUD’45 (baru/**) :
psl. 27 hak & wajib ikut serta bela negara
psl. 30 hak & wajib ikut serta hankamneg
UU no. 39/1999 ttg HAM kewajiban
negara Warga
UU no 26/2000 ttg Pengadilan HAM
14. Beberapa Pengertian Pokok dalam
UU HAM RI
HAM seperangkat hak yang melekat pada
hakekat keberadaan manusia sbg mahluk
Tuhan YME
Kewajiban dasar manusia seperangkat
kewajiban, bila tdk dilaksanakan tdk
memungkinkan tegaknya HAM
Diskriminasi pembatasan,
pelecehan/pengucilan pd perbedaan manusia
atas dasar SARA dls
15. Beberapa Pengertian Pokok
dalam UU HAM RI
Penyiksaan setiap perbuatan yg dilakukan
dgn sengaja – rasa sakit yg hebat pd
seseorang – agar mengaku dengan
sepengetahuan pejabat publik
Setiap HAM mengandung kewajiban utk
menghormati HAM orang lain kewajiban
dasar
HAM harus dihormati benar Pem Aparatur
Neg & pejabat publik berkewajiban &
tanggung jawab menjamin terselenggaranya
HAM
16. Beberapa Pengertian Pokok
dalam UU HAM RI
Komnas HAM lembaga mandiri setingkat dan
lembaga negara lainnya melaksanakan kajian,
penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi HAM
Pelanggaran HAM setiap perbuatan seseorang
/kelompok (termasuk aparat neg) dgn sengaja/tidak
sengaja lalai secara melawan hukum mengurangi,
dls sehingga sekelompok orang tidak mendapat
penyelesaian hukum yang benar
Pelanggaran HAM yg berat genocide,
pembunuhan di luar putusan pengadilan, penyiksaan,
penghilangan orang scr paksa, perbudakan,
diskriminasi secara sistimatis