Mengenai Negara Hukum
Negara Hukum Adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas.Gagasan Negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih ekplisit pada abad ke-19,yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant, unsur-unsur Negara hukum adalah:
a. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan
Munculnya “unsur peradilan administrasi dalam perselisihan “ pada konsep rechtsstaat menunjukan adanya hubungan histories antara Negara Hukum Eropa Kontinental dengan Hukum Romawi
Mengenai Negara Hukum
Negara Hukum Adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas.Gagasan Negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih ekplisit pada abad ke-19,yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant, unsur-unsur Negara hukum adalah:
a. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan
Munculnya “unsur peradilan administrasi dalam perselisihan “ pada konsep rechtsstaat menunjukan adanya hubungan histories antara Negara Hukum Eropa Kontinental dengan Hukum Romawi
Negara hukum merupakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum dengan tujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Terdapat 2 unsur dalam negara hukum, yaitu Hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah berdasarkan suatu norma objektif dan
Norma objektif harus memenuhi syarat.
Berdasarkan pembagian tugasnya negara hukum dibagi 2, yaitu negara hukum formil dan negara hukum materil. negara hukum formil merupakan negara yang hanya memiliki tugas pasif. negara hukum materil merupakan negara yang memiliki keleluasaan dalam mengatur. Ciri Negara Hukum Menurut Frans Magnis Suseno, yaitu:
Fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan
UUD menjamin HAM
Badan-badan negara menjalankan kekuasaan atas dasar hukum
Masyarakat dapat mengadu kepengadilan atas dasar tindakan badan negara
Badan kehakiman bebas dan tidak memihak
Ciri Negara Hukum Menurut Mustafa Kamal Pasha
Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM
Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak
Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya
Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Tujuan bernegara Terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV. Perwujudan Negaara Hukum di Indonesia, yaitu:
Pancasila sebagai dasar negara dan UUD sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi, Sistem hukum bersifat hierarkis piramidal.
Negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum.
5 ciri negara demokrasi:
negara hukum, pemerintah di bawah kontrol nyata masyarakat, prinsip mayoritas, adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)Fenti Anita Sari
Hal inilah yang memungkinkan sebuah bentuk penyadaran melalui pemahaman tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.Artinya, dengan adanya ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia tersebut, Negara wajib hadir untuk melindungi setiap hak individu warga negaranya, sehingga dapat secara bebas untuk memperoleh kehidupan yang layak,mengembangkan diri,mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya.
Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu
Negara hukum merupakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum dengan tujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Terdapat 2 unsur dalam negara hukum, yaitu Hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah berdasarkan suatu norma objektif dan
Norma objektif harus memenuhi syarat.
Berdasarkan pembagian tugasnya negara hukum dibagi 2, yaitu negara hukum formil dan negara hukum materil. negara hukum formil merupakan negara yang hanya memiliki tugas pasif. negara hukum materil merupakan negara yang memiliki keleluasaan dalam mengatur. Ciri Negara Hukum Menurut Frans Magnis Suseno, yaitu:
Fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan
UUD menjamin HAM
Badan-badan negara menjalankan kekuasaan atas dasar hukum
Masyarakat dapat mengadu kepengadilan atas dasar tindakan badan negara
Badan kehakiman bebas dan tidak memihak
Ciri Negara Hukum Menurut Mustafa Kamal Pasha
Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM
Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak
Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya
Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Tujuan bernegara Terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV. Perwujudan Negaara Hukum di Indonesia, yaitu:
Pancasila sebagai dasar negara dan UUD sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi, Sistem hukum bersifat hierarkis piramidal.
Negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum.
5 ciri negara demokrasi:
negara hukum, pemerintah di bawah kontrol nyata masyarakat, prinsip mayoritas, adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)Fenti Anita Sari
Hal inilah yang memungkinkan sebuah bentuk penyadaran melalui pemahaman tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.Artinya, dengan adanya ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia tersebut, Negara wajib hadir untuk melindungi setiap hak individu warga negaranya, sehingga dapat secara bebas untuk memperoleh kehidupan yang layak,mengembangkan diri,mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya.
Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu
Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Orientasi Amnesty International Chapte...Amnesty Undip
Pembicara: Amalia Astrid Sani (Community Organizing Officer Amnesty Indonesia)
Orientasi Anggota Amnesty International Chapter Universitas Diponegoro adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penerimaan anggota baru. Kegiatan ini berisikan pembekalan ilmu pengetahuan mengenai Hak Asasi Manusia dan Aktivisme yang dibuat oleh divisi internal affairs dengan menggunakan aspek development, yaitu bertanggungjawab untuk meningkatkan kemampuan setiap anggota kemampuan dan mengembangkan keterampilan interpersonal setiap anggota di bidang Hak Asasi Manusia dan Aktivisme.
Bersangkutan dengan itu, Amnesty International Chapter Universitas Diponegoro sebagai salah satu organisasi aksi yang berada di lingkungan Universitas Diponegoro, menyadari diperlukannya orientasi bagi anggota Amnesty International Chapter Universitas Diponegoro untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan keterampilan interpersonal setiap anggota di bidang Hak Asasi Manusia dan Aktivisme.
Kegiatan ini diselenggarakan secara online melalui platform Zoom Meeting, mengundang narasumber dari Amnesty Internasional Indonesia yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup baik mengenai Hak Asasi Manusia dan Aktivisme.
2. Siswa dapat:
Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan dan
penegakan hak asasi manusia (HAM).
Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan,
penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia.
Mendeskripsikan instrumen hukum dan peradilan
internasional HAM.
3.
4. PENGERTIAN HAM
HAM adalah hak dasar yang dimiliki
manusia sebagai anugrah Tuhan
yang melekat pada setiap diri
manusia sejak lahir
7. Peran serta dalam upaya pemajuan,
penghormatan, dan penegakan
HAM
Pemerintah
Membentuk
Komnas HAM
Masyarakat
Melaporkan apabila
terjadi pelanggaran HAM
ke Komnas HAM
Mengembangkan sikap
solidaritas untuk
membantu korban
pelanggaran HAM
Memberikan apresiasi
terhadap upaya
penanganan pelanggaran
HAM
LSM
Memberikan
bantuan hukum
terhadap para
korban
kejahatan HAM
8. Dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu :
1. Pencegahan
Upaya untuk menciptakan
kondisi yang semakin kondusif
bagi pemajuan, penghormatan
dan penegakan HAM
2. Penindakan
Upaya menangani kasus
pelanggaran HAM berdasarkan
ketentuan hukum yang berlaku
9. Upaya pemajuan, penghormatan, dan penagakan HAM di Indonesia
Pencegahan
1. Mengeluarkan perundangundangan HAM
2. Menciptakan Komnas HAM
3. Pelaksanaan
pendidikan
HAM kepada masyarakat
melalui pendidikan HAM di
keluarga, sekolah, dan
masyarakat
Penindakan
1. Pelayanan konsultasi bagi
masyarakat yang menghadapi
kasus pelanggaran HAM
2. Penerimaan pengaduan dari
korban pelanggaran HAM
3. Pencarian fakta yang berkaitan
dengan peristiwa dalam
masyarakat yang patut diduga
merupakan pelanggaran HAM
4. Penyelesaian perkara melalui
perdamaian
5. Penyelesaian perkara
pelanggaran HAM berat melalui
pengadilan
10. Instrumen / dasar hukum yang mengatur
hak asasi manusia di Indonesia
• Pembukaan UUD 1945
• UUD 1945 pasal 27 s.d. 34
• UUD 1945 Bab XA tentang “Hak Asasi Manusia”
pasal 28A s.d. 28J
• Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1988 tentang
HAM
• UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM
• UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan
menyampaikan pendapat di muka umum
• Dan sebagainya.
11. Beberapa Kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi
di Indonesia :
• Pembunuhan massal mereka yang dituduh
• Kasus Marsinah
• Kasus Tanjung Priok
• Kasus Timor Timur
Yang telah di proses di
Pengadilan HAM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
terlibat PKI tahun 1965
Kasus Tanjung Priok (1984)
Penembakan Misterius (1984)
Kasus Aktivis Buruh Marsinah (1993)
Kerusuhan di berbagai Kota (14 Mei 1998)
Kasus Tri Sakti (11 Mei 1998)
Kasus Semanggi I (13-14 Mei 1998)
Kasus Semanggi II (23-24 November 1999)
Kasus Timor Timur paska jajak pendapat 1999
Kasus Aceh, Papua, Maluku, Sampit, Poso, dsb.
13. Instrumen atau Dasar Hukum
HAM
• PBB mencetuskan Universal Declaration
of Human Rights (Deklarasi Umum Hak
Asasi Manusia = DUHAM PBB), yaitu
pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi
manusia
14. No
1.
2.
3.
Negara
Rwanda tahun
1994
Peristiwa / Kejadian
Kolonel T. Renzaho bekasa walokota
Rwanda melakukan pembantaian terhadap
ribuan etnis Tutsi dan Hutu yag berhaluan
moderat selama 100 hari
Bosnia
Serbia bertanggung jawab atas pembunuhan
massal (genoside) terhadap warga muslim
Bosnia selama perang berlangsung dari
tahun 1992 – 1995.
Jerman tahun 1923 Adolf Hitler menumpas lawan politiknya
secara masal, berbagai kejahatan
kemanusian dilakukan seperti pembasmian
orang-orang Yahudi dan penyerbuan ke
Austria, Cekos-lovakia (1938) dan Polandia
(1939)
15. PERADILAN HAM INTERNASIONAL
Perlindungan dan penegakan HAM
Internasional dapat dilakukan melalui
lembaga Internasional seperti :
1. Komisi HAM PBB (The United Nations
Commission on Human Rights)
2. Mahkamah Internasional (International
Criminal Court)
Mahkamah Internasional/International
Criminal Court (ICC) merupakan peradilan
HAM Internasional yang berwenang
mengadili para pelaku kejahatan:
17. ►
Perseorangan yang dianggap bertanggung jawab terhadap
terjadinya pelanggaran HAM dan sanksinya berupa
hukuman tertentu
Contoh pelaksanaan pengadilan HAM Internasional :
• Tahun 1987, Klaus Barbie (mantan komandan polisi
rahasia Nazi Jerman) dijatuhi hukuman seumur hidup
karena melakukan penyiksaan dan pembantain orangorang Yahudi dan partisan Perancis.
• Biljana Plavsic (Mantan Presiden Bosnia-Serbia)
dihukum 13 tahun karena didakwa sebagai penyebab
tewasnya ratusan etnis muslim Bosnia pada masa
pemerintahannya.
18. ►
Negara yang dianggap kinerjanya kurang baik atau buruk
dalam upaya penegakan HAM, adapun sanksinya berupa :
a.
b.
c.
d.
e.
Embargo penjualan senjata
Penarikan duta besar oleh pemerintah berbagai
negara/ masyarakat internasional.
Penghentian semua bantuan
Pemutusan hubungan diplomatik oleh pemerintah
berbagai negara/masyarakat internasional.
Embargo perdagangan
19. Kejahatan Genoside :
Setiap perbuatan yang dilakukan untuk
menghancurkan atau memusnahkan
kelompok etnis atau kelompok agama
dengan cara membunuh anggota kelompok
20. Kejahatan Kemanusiaan :
Serangan terhadap penduduk sipil,
berupa :
pembunuhan; perbudakan; pengusiran
atau pemindahan secara paksa; perampasan
kemerdekaan; penyiksaan; perkosaan;
perbudakan seksual; pelacuran secara paksa;
pemaksaan kehamilan; pemandulan atau
sterilisasi secara paksa; dan penganiayaan
terhadap kelompok tertentu