Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)Fenti Anita Sari
Hal inilah yang memungkinkan sebuah bentuk penyadaran melalui pemahaman tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.Artinya, dengan adanya ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia tersebut, Negara wajib hadir untuk melindungi setiap hak individu warga negaranya, sehingga dapat secara bebas untuk memperoleh kehidupan yang layak,mengembangkan diri,mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya.
Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu
BAB I
TATA HUKUM INDONESIA
A. Pengertian Tata Hukum
Jika kita berbicara hukum, maka hukum dalam bahasa Inggris “Law”, Belanda “Recht”, Jerman “Recht”, Italia “Dirito”, Perancis “Droit”. Hukum hidup dalam pergaulan hidup manusia, seperti kita lihat cerita Robinson Croese yang terdampar di sebuah pulau dimana ia hidup sendiri dan ia dapat berbuat sesuka hatinya tanpa ada yang menghalanginya. Ia tidak butuh hukum, artinya hukum itu baru dibutuhkan dalam pergaulan hidup. Dimana fungsinya adalah memperoleh ketertiban dalam hubungan antar manusia. Menjaga jangan sampai seseorang dapat dipaksa oleh orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak kehendaknya, dan lain-lain.
NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARAAlvianNurAzqy
Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD
Pemegang kekuasaan ini adalah MPR
Ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “ Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar ”
Tugas : 1. Melantik presiden dan wakil presiden dari hasil pemilu
2. Memilih presiden dan wakil presiden apabila mangkat
3. Memutuskan usulan DPR berdasarkan Mahkamah Konstitusi untuk
memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya
4. Mengganti dan menetapkan UUD
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)Fenti Anita Sari
Hal inilah yang memungkinkan sebuah bentuk penyadaran melalui pemahaman tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.Artinya, dengan adanya ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia tersebut, Negara wajib hadir untuk melindungi setiap hak individu warga negaranya, sehingga dapat secara bebas untuk memperoleh kehidupan yang layak,mengembangkan diri,mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya.
Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu
BAB I
TATA HUKUM INDONESIA
A. Pengertian Tata Hukum
Jika kita berbicara hukum, maka hukum dalam bahasa Inggris “Law”, Belanda “Recht”, Jerman “Recht”, Italia “Dirito”, Perancis “Droit”. Hukum hidup dalam pergaulan hidup manusia, seperti kita lihat cerita Robinson Croese yang terdampar di sebuah pulau dimana ia hidup sendiri dan ia dapat berbuat sesuka hatinya tanpa ada yang menghalanginya. Ia tidak butuh hukum, artinya hukum itu baru dibutuhkan dalam pergaulan hidup. Dimana fungsinya adalah memperoleh ketertiban dalam hubungan antar manusia. Menjaga jangan sampai seseorang dapat dipaksa oleh orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak kehendaknya, dan lain-lain.
NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARAAlvianNurAzqy
Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD
Pemegang kekuasaan ini adalah MPR
Ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “ Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar ”
Tugas : 1. Melantik presiden dan wakil presiden dari hasil pemilu
2. Memilih presiden dan wakil presiden apabila mangkat
3. Memutuskan usulan DPR berdasarkan Mahkamah Konstitusi untuk
memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya
4. Mengganti dan menetapkan UUD
Negara hukum merupakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum dengan tujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Terdapat 2 unsur dalam negara hukum, yaitu Hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah berdasarkan suatu norma objektif dan
Norma objektif harus memenuhi syarat.
Berdasarkan pembagian tugasnya negara hukum dibagi 2, yaitu negara hukum formil dan negara hukum materil. negara hukum formil merupakan negara yang hanya memiliki tugas pasif. negara hukum materil merupakan negara yang memiliki keleluasaan dalam mengatur. Ciri Negara Hukum Menurut Frans Magnis Suseno, yaitu:
Fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan
UUD menjamin HAM
Badan-badan negara menjalankan kekuasaan atas dasar hukum
Masyarakat dapat mengadu kepengadilan atas dasar tindakan badan negara
Badan kehakiman bebas dan tidak memihak
Ciri Negara Hukum Menurut Mustafa Kamal Pasha
Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM
Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak
Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya
Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Tujuan bernegara Terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV. Perwujudan Negaara Hukum di Indonesia, yaitu:
Pancasila sebagai dasar negara dan UUD sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi, Sistem hukum bersifat hierarkis piramidal.
Negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum.
5 ciri negara demokrasi:
negara hukum, pemerintah di bawah kontrol nyata masyarakat, prinsip mayoritas, adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.
Hukum adat dan Islam memiliki kearifan yang lebih tinggi dibandingkan hukum Barat tentang penguasaan lahan dan keagrariaan, namun sayang mulai ditinggalkan.
Perlunya pemahaman mendasar mengenai apa itu HAM membuat penulis tertarik untuk menyusun makalah ini. Banyaknya sumber pengetahuan akan HAM dapat membuka wawasan sehingga bisa mengaplikasikan HAM yang melekat dalam diri sebagai manusia dengan sebagaimana mestinya, dengan tetap dibatasi oleh hak orang lain agar tidak menimbulkan konflik antar anggota masyarakat.
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa BaratEldi Mardiansyah
Di dalamnya mencakup Presentasi tentang Pendampingan Individu 2 Pendidikan Guru Penggerak Aangkatan ke 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat tahun 2024 yang bertemakan Visi dan Prakarsa Perubahan pada SMP Negeri 4 Ciemas. Penulis adalah seorang Calon Guru Penggerak bernama Eldi Mardiansyah, seorang guru bahasa Inggris kelahiran Bogor.
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
HUKUM DAN HAM
1. HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
MAKALAH
Oleh :
MUHAMAD SAMSUDIN
NIM : 2012141019
UNIVERSITAS KUNINGAN
FAKULTAS HUKUM
2013
2. KATA PENGANTAR
Rasa syukur yang dalam kami sampaikan ke hadiran Tuhan Yang Maha Pemurah,
karena berkat kemurahanNya makalah ini dapat kami selesaikan sesuai yang diharapkan.
Dalam makalah ini saya membahas “Hukum dan hak Asasi Manusia”,.
Saya menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini tidak akan tuntas tanpa adanya
bimbingan serta bantuan dari Ibu DADE YUBAEDAH.,SH.MH. Sebagai dosen mata
perkuliahan HUKUM DAN HAM. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu.
Saya sadar makalah ini masih terdapat banyak kekurangan. Kritik, saran, dan
masukan sangat saya butuhkan untuk dijadikan pedoman dalam penulisan ke arah yang lebih
baik lagi. Semoga makalah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.
Kuningan, 05 Januari 2014
MUHAMAD SAMSUDIN
,
3. DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Daftar Isii
Bab I Pendahuluan
I.I Latar Belakang
I.II Rumusan Masalah
I.III Maksud dan Tujuan
Bab II Pembahasan
II.I Pengertian HAM
II.II Tujuan HAM
II.III Sejarah Internasional Hak Asasi Manusia
II.IV Macam-Macam Hak Asasi Manusia
II.V Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Bab III Penutup
III.I Kesimpulan
III.II Saran
Daftar Pustaka
4. BAB I
PENDAHULUAN
I.1. LATAR BELAKANG
Setiap manusia mempunyai hak-hak universal yang harus dijaga dan dihormati oleh
satu sama lain. Untuk melindungi hak-hak universal yang dimiliki oleh setiap manusia ini,
akhirnya disepakati untuk didirikan sebuah aturan yang berhubungan dengannya. Pada abad
17-an ham mulai dideklarasikan di inggris. Dan sejak itu pula ham mulai menjadi tema yang
menarik untuk diperbincangkan. Sampai sekarangpun perbincangan-perbincangan mengenai
tema itu masih kerap kita temukan.
Memang dalam pandangan sebagian orang pembahasan ham merupakan suatu hal
yang sudah basi dan kurang menarik lagi. Kendati demikian, pada kenyataan yang kita temui
masih banyak informasi-informasi yang mengabarkan tentang tema ini. Kenyataan hidup
yang menunjukan adanya banyak pelanggaran ham yang dilakukan oleh perorangan maupun
kelompoklah yang menjadikan pembahasan ini masih tetap hangat untuk diinformasikan.
Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sangat berfariasi mulai dari pelecehan
secara individu sampai pada perampasan hak asasi orang lain. Hal ini bisa disebabkan karena
adanya unsure kesengajaan maupun adanya kurang fahamnya masyarakat tentang hal ini. Di
belahan dunia barat yang didominasi oleh bangsa eropa, juga kerap terjadi pelanggaranpelanggaran dalam masalah ini. Pada hal jika kita kembali pada sejarah, deklarasi berkenaan
dengan ham ini, pertama dideklarasikan adalah di daerah inggris.
Tema-tema mengenai hal ini sangatlah perlu dipelajari pada tingkatan perguruan
tinggi, mengingat pembahasan pada masyarakat yang tidak ada henti-hentinya. Dalam setiap
kehidupan manusia pastinya sangat berhubungan erat dengan yang namanya ham. Dalam
perjalanan hidup mereka menyandang hak-hak kodrati yang tidak dapat diganggu
gugat.dalam makalah ini akan lebih dikonsentrasikan pada masalh kontradiktif.
I.II. RUMUSAN MASALAH
Hal-hal yang akan dibahas dalam pemaparan dapat terlihat dari rumusan masalah
yang difadirkan. Semakin banyak rumusan masalah, semakin panjang pula penjelasannya.
Adapun latar belakang yang disajikan dalam makalah ini adalah:
1.
Pengertian HAM.
2.
Tujuan HAM.
3.
Sejarah Internasional Hak Asasi Manusia.
5. 4. Macam-mcam Hak Asasi manusia.
5. pelanggaran hak Asasi Manusia.
I.III MAKSUD DAN TUJUAN
Dalam setiap penelitian pastilah mempumyai segala sesuatu yang dituju. Tujuan yang
kami ingin capai dari pemaparan bahasan ini adalah:
1.
Memahami makna dan apa itu ham.
2.
Mengetahui sejarah ham di barat.
3.
Memahami perkembangan ham saat ini.
BAB II
PEMBAHASAN
II.I PENGERTIAN HAM
Untuk membuka pemahaman tentang segala sesuatu pestinya kita harus memahami
terlebih dahulu pengrtian dari sesuatu yang kita pelajari tersebut. Begitu juga ketika kita ingin
mempelajari tentang ham maka kita juga harus mempelajari dan mendalami apakah yang
dinamakan dengan ham tersebut.
Hak asasi manusia adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap manusia dalam
kehidupannya. Tuhanlah yang menghadiahkannya pada setiap manusia yang ada. Sesuatu
tersebut bersifat kodrati dan tidak dapat dirubah-rubah apalagi ditiadakan, karena itu
merupakan hak perorangan yang tidak dapat diganggu gugat. Pendapat ini bersesuaian
dengan beberapa pendapat yang telah disampaikan oleh beberapa ilmuan yang telah ada.
Menurut reching human right yang diterbitkan oleh perserikatan bangsa-bangsa (pbb)
, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap menusia, yang tanpanya manusia
mustahil untuk hidup sebagai manusia, dalam kehidupan ini tuhan telah membekai kita
dengan segala sesuatu yang tanpa adanya hal itu kita tidak dapat dinyatakan hidup. Hal ini
meliputi hak untuk hidup, berbicara dan lain-lian.
John locke yang merupakan salah seorang pemikir khususnya dalam bidang sosial dan
kemasyarakatan juga sependapat dengan pendapat yang peretama tadi. Menurut beliau, ham
merupakan sesuatu yang diberika langsung oleh tuhan kepada manusia sebagai sesuatu yang
bersifat kodrati. Oleh sebab itu tidak ada kekuasaan yang dapat mengambil hak tersebut. Dari
pengertian tersebut akhirnya mengerucut memjadi sebuah pengertian bahwa ham adalah hak
6. dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anughar dari yang maha kuasa bukan
dari lembaga ataupun penguasa yang ada.
II.II TUJUAN HAM
Tujuan pelaksanaan HAM adalah untuk mempertahankan hak-hak warga negaradari
tindakan sewenang-wenang aparat negara, dan mendorong tumbuh sertaberkembangnya
pribadi manusia yang multidimensional.HAM memiliki nilai utamasangat tinggi yang
sebenarnya telah tersirat dalam pembukaan Undang-undang Dasar1945, yaitu adanya
kebebasan/kemerdekaan, perdamaian dan keadilan/kesederajatan.“Karena manusia dilahirkan
dalam keadaan merdeka, diharapkan juga merdeka dalammenjalani hidupnya yang bebas dari
rasa takut, sehingga mendapatkan kesempatanyang sama dalam menjalani kehidupannya.”
Kewajiban pemerintah saat ini adalahmemberikan suatu pemahaman HAM pada seluruh
warga masyarakat dan memberikanpemahaman enam prinsip utama HAM, yaitu hakiki,
berlaku universal, tidak bolehdiwakili, tidak boleh dicabut, HAM tidak terpisahkan dengan
kewajiban dasar, dan nondiskriminasi.
II.III SEJARAH INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Umumnya para pakar Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan
lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Magna Charta antara lain mencanangkan
bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia
sendiri tidak terikat pada hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat dimintai
pertanggungjawaban di muka umum. Dari sinilah lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi
dan mulai bertanggungjawab kepada hukum. Sejak itu mulai dipraktekkan kalau raja
melanggar hukum harus diadili dan harus mempertanggungjawabkan kebijakasanaannya
kepada parlemen. Jadi, sudah mulai dinyatakan dalam bahwa raja terikat kepada hukum dan
bertanggungjawab kepada rakyat, walaupun kekuasaan membuat Undang-undang pada masa
itu lebih banyak berada di tangan raja. Dengan demikian, kekuasaan raja mulai dibatasi
sebagai embrio lahirnya monarkhi konstitusional yang berintikan kekuasaan raja sebagai
simbol belaka.
Lahirnya Magna Charta ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih konkret,
dengan lahirnya “Bill of Rights” di Inggris pada tahun 1689. Pada masa itu mulai timbul
adagium yang intinya adalah bahwa manusia sama di muka hukum (equality before the law).
Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan demokrasi. Bill of rights
melahirkan asas persamaan. Para pejuang HAM dahulu sudah berketatapan bahwa hak
7. persamaan harus diwujudkan betapapun beratnya resiko yang dihadapi karena hak kebebasan
baru dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan. Untuk mewujudkan semua itu, maka
lahirlah teori Roesseau (tentang contract social/perjanjian masyarakat), Motesquieu dengan
Trias Politikanya yang mengajarkan pemisahan kekuasaan guna mencegah tirani, John Locke
di Inggris dan Thomas Jefferson di Amerika dengan hak-hak dasar kebebasan dan persamaan
yang dicanangkannya.
Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American
Declaration of Independence yang lahir dari paham Roesseau dan Montesqueu. Jadi,
walaupun di Perancis sendiri belum dirinci apa HAM itu, tetapi di Amerika Serikat lebih
dahulu mencanangkan secara lebih rinci. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka
sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir, ia harus dibelenggu.
Selanjutnya pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration, dimana hak-hak yang lebih
rinci lagi melahirkan dasar The Rule of Law. Antara lain dinyatakah tidak boleh ada
penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah
dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dinyatakan pula
presumption of innocence, artinya orang-orany yang ditangkap kemudian ditahan dan
dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Dipertegas juga dengan freedom of
expression (bebas mengelaurkan pendapat), freedom of religion (bebas menganut
keyakinan/agama yang dikehendaki), the right of property (perlindungan terhadap hak milik)
dan hak-hak dasar lainnya. Jadi, dalam French Declaration sudah tercakup semua hak,
meliputi hak-hak yang menjamin tumbuhnyademokrasi maupun negara hukum yang asasasasnya sudah dicanangkan sebelumnya.
Perlu juga diketahui The Four Freedoms dari Presiden Roosevelt yang dicanangkan
pada tanggal 6 Januari 1941, dikutip dari Encyclopedia Americana, p.654 tersebut di bawah
ini :
“The first is freedom of speech and expression everywhere in the world. The second is
freedom of every person to worship God in his own way-every where in the world. The third
is freedom from want which, translated into world terms, means economic understandings
which will secure to every nation a healthy peacetime life for its inhabitants-every where in
the world. The fourth is freedom from fear-which, translated into world terms, means a
worldwide reduction of armaments to such a point and in such a through fashion that no
8. nation will be in a position to commit an act of physical agression against any neighboranywhere in the world.”
Semua hak-hak ini setelah Perang Dunia II (sesudah Hitler memusnahkan berjuta-juta
manusia) dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkan rumusan HAM yang bersifat universal,
yang kemudian dikenal dengan The Universal Declaration of Human Rights yang diciptakan
oleh PBB pada tahun 1948.
II.IV MACAM – MACAM HAK ASASI MANUSIA
A. Hak asasi pribadi / personal Right
• Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat
• Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
• Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
• Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang
diyakini masing-masing
B. Hak asasi politik / Political Right
• Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
• Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
• Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya
• Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi
C. Hak azasi hukum / Legal Equality Right
• Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
• Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns
• Hak mendapat layanan dan perlindungan hokum
D. Hak azasi Ekonomi / Property Rigths
• Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
9. • Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
• Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll
• Hak kebebasan untuk memiliki susuatu
• Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
E. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights
• Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
• Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan
di mata hukum.
F. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right
• Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
• Hak mendapatkan pengajaran
• Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat
II.V PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseoarang atau kelompok
orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang
secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi
Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak
mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan
benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999
tentang HAM).
Contoh pelanggarah HAM
Pelanggaran HAM berat yang dilakukuan oleh oknum TNI
Contoh pelanggaran Ham berat di Indonesia yang pertama dilakukan oleh oknum TNI.
Sebagaimana yang kita ketahui TNI atau Tentara Republik Indonesia sejatinya bertugas
untuk menjaga keutuhan negara dari serangan pihak luar yang mencoba merusak dan
menghancurkan keutuhan negara, tetapi pada masa kekuasaan Presiden Soeharto,TNI beralih
10. fungsi sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan. Banyak kasus tindakan kriminal,
penculikan dan pembunuhan kepada orang-orang yang menentang pemerintah.
Pelanggaran HAM berat diprovinsi Maluku
Maluku berdarah atau Ambon berdarah, adalah sebutan untuk pelanggaran HAM berat yang
terjadi di salah satu propinsi di wilayah timur Indonesia. Dimana pada saat itu terjadi
kerusuhan yang dilakukan oleh suku agama satu kepada suku dan agama lainnya tepat
sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri 1419H. Serangan itu telah banyak mengakibatkan
banyak jatuh korban dan hak asasi mereka ternodai.
Tercatat lebih kurang sekitar 8 ribu orang meninggal dunia termasuk penduduk tak berdosa
menjadi korbannya, hampir 4 ribu orang mengalami luka berat, ribuan pemukiman warga,
kantor, pasar, sekolah, dan fasilitas umum lainnya dihancurkan. Akibat kejadian tersebut
sekitar 692 ribu jiwa mengungsi ke tempat yang aman untuk menghindari serangan
mendadak dari pertikaian itu.
Pelanggaran HAM berat antar suku di sambas, kalimantan barat
Tampaknya agama dan suku sering menjadi pemicu meletusnya konflik dan kerusuhan di
Indonesia. Tak peduli dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu kita orang
Indonesia. Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pun tak melekat dalam hati. Dan inilah
yang terjadi di Sambas, Kalimantan Barat. Dimana telah terjadi kerusuhan besar antar suku
yang menyebabkan banyaknya jatuh korban jiwa di Sambas (1970-1999). Sekali lagi HAM
telah dinodai. Kerusuhan Sambas merupakan peristiwa pecahnya pertikaian antar etnis
pribumi dengan pendatang, yakni suku Dayak dengan Madura yang mencapai klimaks pada
tahun 1999.
Akibat pertikaian tersebut, data menyebutkan terdapat 489 orang tewas, 202 orang
mengalami luka berat dan ringan, 3.833 pemukiman warga diobrak-abrik dan dimusnahkan,
21 kendaraan dirusak, 10 rumah ibadah dan sekolah dirusak, dan 29.823 warga Madura
mengungsi ke daerah yang lebih aman.
11. BAB III
PENUTUP
III.I KESIMPULAN
1. Ham adalah segala sesuatu yang di anugrahkan dari tuhan kepada manusia, dimana
hal tersebut bersifat kodrati dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun.
2. Dalam perjalanan ham mulai berdirinya sampai pada saat ini, terdapat beberapa
sejarah yang berharga. Meliputi magna carta dan deklarasi-deklarasi yang lainnya.
3. Keadaan ham pada saat ini masih jauh dari harapan . Banyak pembenahanpembenahan yang harus dilakukan.
III.II SARAN
Dalam menghdapi perbadaan-perbedaan yang sangat urgen dalam masyarakat barat,
seharusnya pemerintah lebih memperhatikan perkembangan konflik ham yang tengah terjadi
dalam masyarakat. Perbedaan-perbedaan ini mempunyai posisi yang sangat mengancam
kelangsungan perdamaian.
DAFTAR PUSTAKA
http://www.mediaberita.net/2012/05/contoh-pelanggaran-ham-berat-di.html
Jakarta: perdana media group
Khodafi dkk. 2012. Civic education.
http://www.slideshare.net/suherlambang/ham-15529470
Naming, ramdlon. 1983. Citra dan citra hak asasi manusia.
Yogyakarta: liberty
Konvensi eropa tentang hak asasi manusia